Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Posts tagged “Tulisan Sosialisme

INTERNATIONAL POLITICAL INTERCOUSE


INTEREST Basic mix. In each policy. Top economic relations. Novelty human civilization

1. Industrialism (Society)

Power = a. Employees Employees

b. Investments (derivative)

c. Natural Resources (Materials)

2. Business Formation (not directly read Production)

3. Finance

a. Currency (Economics)

b. Debt = Money economic governance. Transactive payment

c. Markets (Space areas of economy, trade)

Divided into 2 Talk

A. Interests of the interests of a state government

1. Money = State (Power)

2. Natural Resources (sovereignty)

B. The “Found” State =

3. Industrial Economics

a. Economic Capabilities

b. Results. This is important

c. Social Relations Production

What do you mean with “Gaul”? Diplomacy? Neither! However, … Ideologization! One of the “Idea” (Read, Hope for purpose. Utopia?). Hold = politicization (materialism)

Nationality ‘nation’. Communities in the State Society. No Individualism (capitalists). To the state – “Idea” (Social)

Is the People’s Power. The relationship between the Community. Nation of nations. Between Communities – State. Politicized dialectics = “idea” Powerful

In true dialogue Independence Stages of Man (Historical). Government demands “that the Constitution”. Against imperialism / colonization of Economics, impoverishment (through political) People

1. Power-over-Power = RIGHT (Work)

2. Money for Poor People Power

a. State Financial Liberalization

b. Control of the Industrial World

c. politicization Socialism

3. Control of Nature – Life – Economic Man

The contrast between the power (in the) State of Society International society (eg, Cuba, Vietnam, Iraq etc.. State = socialism). Poverty makes Depending on the state’s ability individualistic

Or, the formation of companies located in Business Economics Pressure Will Power Government (Foreign) in the fight industry in the State Finance Owner them. Conditional politicized = World Trade

– Dependence Decision profit

– Unilateral. Law (to) International

– Delivery (Responsibility)

Government, the State Economic Democracy (Politics = retain)

1. Power Production = Democracy. = National Association

2. Socialism for Industrialization

3. Duties and responsibilities of Labor Economics

Foreign Affairs, Public speaking Lingua Political Economy. JUSTICE. Free Man. Adopt Joint RIGHTS RIGHTS.

ENDS


GAUL INTERNASIONAL POLITIK


KEPENTINGAN kepentingan Dasar bergaul. Dalam Perpolitikan mana pun. Atas Hubungan Ekonomikal. Kebaruan Peradaban Manusiawi

1. Industrialisme (Masyarakat)

a. Tenaga Buruh = Pekerja

b. Investasi (Bentukan bentukan)

c. Sumber Alam (Baku)

2. Pembentukan Usaha (agar jangan baca langsung Produksi)

3. Keuangan

a. Mata (Ekonomi) Uang

b. Hutang = Ekonomi Uang Pemerintahan. Transaktif  ke Pembayaran

c. Pasasr (Wilayah wilayah Ekonomi, Dagang)

Terbagi dalam 2 Pembicaraan

A. Kepentingan kepentingan Pemerintahan suatu Negara

1. Uang = Negara (Kekuasaan)

2. Sumber Alam (Kedaulatan)

B. Yang “Didapatkan” = Kenegaraan

3. Ekonomisasi Nasional Perindustrian

a. Kemampuan Ekonomi Negara

b. Hasil. Ini lah, KEPENTINGAN

c. Sosial Hubungan Produksi

Apakah maksud “Gaul” ? Diplomasi kah ? Bukan ! Tetapi, … Ideologisasi ! Suatu yang “Ide” (Baca, Cita cita ke Tujuan. Utopia ?). Meng – “ada” – kan = Politisasi (Materialisme)

Suatu Kebangsaan ke ‘NATION’. Masyarakat masyarakat di Negara. Tidak Individualisme (Kapitalist). Ke Negara – “Ide” (Sosial)

Adalah Kekuasaan Rakyat. Membentuk Hubungan antara Kemasyarakatan. Antara Bangsa bangsa. Antara Masyarakat – Negara. Terpolitisasi = Dialektika “Ide” Kuasa

Dalam Tahapan Dialogis berlaku Kemerdekaan Manusia (Historikal). Menuntut Pemerintahan “yang Konstitusi”. Melawan Imperialisasi/ Penjajahan Ekonomik, memiskinkan (lewat Politik) Rakyat

1. Kuasa atas Tenaga = HAK (Kerja)

2. Rakyat Miskin karena Kekuasaan Uang

a. Liberalisasi Keuangan (di) Negara

b. Penguasaan Industrial Dunia

c. de Politisasi Sosialisme

3. Penguasasan Alam – Kehidupan – Ekonomi Manusia

Pertentangan antara Kekuasaan (di) Negara atas Masyarakat masyarakat Internasional (contoh, Cuba, Vietnam, Irak dll. Negara = Sosialisme). menciptakan Kemiskinan Bergantung pada Kekuasaan Individualis suatu Negara

Atau, pembentukan Usaha usaha Ekonomi didasarkan Kemauan dalam Tekanan Kuasa Pemerintahan (Asing) dalam Tarung Keuangan Pemilikan Industri di Negara mereka. Terpolitisasi = Kondisional Perdagangan Dunia

– Ketergantungan Putusan Laba

– Sepihak. Hukum (ke) Internasional

– Penyerahan (Tanggung Jawab)

<Jeda

Pemerintahan, yang Demokrasi mempertahankan Negara Ekonomi (= Politik)

1. Demokrasi = Kekuasaan Produksi. Nasional = Persatuan

2. Sosialisme ke Industrialisasi

3. Peranan dan Tanggung Jawab Buruh atas Perkonomian

terhadap  Negara Luar, Masyarakat berbicara dalam Bahasa Politik Ekonomik. KEADILAN. HAK Manusia Bebas. Menentukan HAK HAK  Bersama.

<Tutup




SELESAI


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


INDUSTRIALISASI KE TUJUAN PRODUKSI


PEMBENTUKAN suatu Tujuan berdasarkan Kehendak Rakyat ke Negara, menyelesaikan lebih dulu Kemampuan kemampuan Batini lebih dulu tanpa kontradiktif

Akibat tidak “punya” (= dengan) premis. Kausalitas pun ke Tujuan Rakyat. Tahapan tahapan Revolusioner adalah Sebab atas Perubahan

Dibentuklah Pikiran ke Alamnya. akan terjadi Usaha (Ekonomikal Politik). Diarahkan Tenaga ke HAK = (Kelas). Membuka Kebebasan Masyarakat untuk “Pemenuhan” dari Kepemimpinan (Sosial = Manusia) berlangsung

<Jeda

– Tanggung jawab (Perbuatan)

– Berpengetahuan. Logik, Dialektis ke Rasional

– Pengubahan (bukan “alat”) dalam Sistim

Bentukan bentukan Politik dibicarakan. (Produksi = Materialisme ?). Buruh atas Kerja. Dalam Keputusan Rakyat. Melalui Organisme dan ber Negara = Politisasi “Isme”

Sehingga kembali Pemilikan ke Tujuannya. Yang dirombak. Kuasa yang Strukturalisme berubah ke Perintah, menyertai Sanctum (bukan Pidana, tetapi Ekonomisasi) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa Kesalahan Si Buruh dalam Proses Produksi, karena alasan alasan Permodalan  atas Uang = Negara

Putusan suatu Kehendak merubah. Organik organik Kerja adalah Perbuatan atas Kebendaan – Alat – Mesin dan Hasil, yang didasarkan Politik Rakyat Miskin

Tujuan adalah “Ide”. Dan, bukan alasan “Punya”. Atas Pekerja – Teknologika. Untuk perlabaan – dagang, namun KEWAJIBAN

Antara Tenaga ke Produksi, bertujuan Kekuasaan untuk Kebutuhan kebutuhannya, sedangkan Investasi dikendalikan dengan Kebatinan Logis melaksanakan. Utopi ke Materialisasi (Pemimpin)

1. Yang Benar karena Berpikir

2. Berkemampuan (Aturan)

3. Bersama (Pemilikan)

4. Berguna dan Manfaati = Hak atas Kebendaan

5. Berke – Adil – an

dst

Kuasa Produksi adalah Perbuatan (Masyarakat). Berkehendak. Demokratisasi ke Pemerintahan. Mendirikan Negara Ekonomi (Industrialisme) ke Tujuan yang Manusiawi

<Tutup

SELESAI


TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN


(MENANGGAPI)

 

 

 

HAK Rakyat di Parlemen dipakai. Hak Angket dan mengacu ke Undang Undang yang terbuat sudah lama ketika KOnstitusi = Negara masih Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sekarang ? Hasil Amandeer. Berbeda Keadaan = Sosial Politik (ke Ekonomisasi)

 

1. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat juga Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA

 

Tetapi,

 

2. MPR RI suatu Lembaga “Tertinggi Negara. Pemegang Kekuasaan yang berdasar” Kedaulatan Rakyat. Dulu …

 

Karena,

 

Pasal 2 ayat 1 “Kedaulatan ADALAH … Rakyat …….”

 

MAKA Kedaulatan = HAK pun kembali ke Rakyat. Pasal 2 ayat 1 “MPR terdiri … Anggota anggota DPR …, DIPILIH melalui Pemilihan …”. Terselenggarakan Kekuasaan = HAK Pilih Rakyat

 

Undang Undang Dasar RI

 

Pasal 22 E

 

ayat 1. “……. langsung, … rahasia, … adil …”

 

ayat 2. “……. MEMILIH anggota DPR, …, Presiden, …..”

 

ayat 5. “Pemilihan … diselenggarakan … bersifat Nasional …”

 

untuk memenuhi

 

1. Pasal 4 ayat 1. “……. kekuasaan pemerintahan …” juncto Pasal 28 ayat 3. “……. berhak … sama ….. dalam pemerintah”

 

2. Pasal 20 ayat 1. “…….kekuasaan membentuk undang undang”.

 

3. Pasal 33 ayat 1. “……. atas demokrasi ekonomi … dengan … berkeadilan …”

 

Fungsi lembaga dalam Kedudukan (= Anggota) Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mengajukan Angket dan HAK HAK lain diarahkan ke

 

Penjelasan Resmi UUD RI

 

       Sistim =

       Pemerintahan

       Negara

 

V. ……… Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, …

 

VI. ……… Menteri menteri itu … tergantung daripada Presiden …

 

VII. Kedudukan DPR adalah Kuat

 

Mengapa ?

 

   – Tidak dapat dibubarkan Presiden

   – Anggota anggota DPR merangkap Anggota anggota MPR

   – oleh karena itu DPR dapat MENGAWASI Presiden

 

atas Tugas tugas Presiden (Tanpa Wakil Presiden)

 

1. Kenegaraan (Baca, Pelasanaaan Undang Undang)

 

2. Pemerintahan (Kebijakan ke Aturan ?)

 

3. Keuangan (= Negara. Pengelolaandan Tanggung jawab. Ke Rakyat)

 

TERSIRAT Maksud dan Tujuan)

 

Penutup, Tanggapan Atas Tanggapan, jelas berhubungan dengan Demokrasi = Kekuasaan (atas) Ekonomi Negara dan Keuangan. Suatu Tanggung jawab. Berguna kah atau Tidsak, bahwa HAK = Negara tersebutkan dalam MENGHACURKAN KORUPSI !?! Pengawasan ke … Tindakan

 

 

 

Sekian. Terima kasih.

“HANCURKAN

Kepala Batu … !”. SOSIALISTA !

 

 


KEBEBASAN DALAM GERAKAN (I)


KEBEBASAN

DALAM SOLUSI POLITIK

GERAKAN

BEBERAPA falsafah, yang teranutkan ke Politik, dan ke – Kini – an

1. Individualisme (Filsafat ke Ilmu. Teoritika)

2. Sosial

a. Sosial = Kekuasaan (Rakyat)

b. Sosial HAK = Kelas

c. Sosial (ke) Demokrasi = Kuasa

3. Materialisme (Filosofika)

Ke Perekonomian di jelang = Posta Zamani “Kuno” , Pertengahan (masih) ke Depan (Abad abad) dalam Perkembangan mandeg, karena Politik (= Cita cita) versus Pendustaan

1. Liberalisme, yang bertujuan Individualisasi (Penganutan) Kapitalist

2. Sosialisme (Baca, ke Pembentukan Masyarakat)

atas “Negara”. Maka, berlaku RUANG KEBEBASAN PIKIR. Termaksudkan, Kemerdekaan (Materialisme, dan Anutan HAK ke Perbuatan) antara Individu ke Individu, Seorang Yang Bebas menyelenggarakan Sosial “Kekuasaan HAKNYA”

Suatu Pendasaran Tujuannya. Memasuki Rasional Tarung Ideologi

1. Negara ke Tujuan Ekonomisasi

2. Negara = “Alat” (ke ? Pemerintahan)

a. Militerisme, Tyranik

b. Penguasaan

c. Hukum ke Ekonomi, Birokrasi

3. Negara – “Ide” (Sosial)

Kekuasaan pun “yang ada di dalam” Perekonomian berlangsung ke Tujuan Rakyat dan didasarkan Massa (Demokratik). Negara terpolitisasi (jangan langsung baca “Isme) karena DEMOKRASI atas Ekonomi, dijadikan Usaha Pencapaian (Gerakan)

Sehingga, ada beberapa Pemikiran. Ke Negara

1. a. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. b. Kedaulatan Rakyat (di) Masyarakat

c. Nasional = Rakyat (Penduduk)

bertentangan dengan Pemahaman atas Kekuasaan Individualist (di) Negara, yang dilakukan. Individualisme = Si Penganuti (melalui Politik = Negara ke Ekonomisasi)

Dalam Tahapan tahapan Pertentangan akan diajukan, antara lain

– Perubahan (= Dasar) Sosial

– Keseimbangan = Kekuasaan Sosial atas Individu

dan atau, Kewajiban suatu Negara yang Merdeka melakukan

– Pembatalan Kuasa Sepihak

SELESAI. “KAMI LIHAT … !?!”


PUTUSAN BATIN RAKYAT


KEJIWAAN Masyarakat nyaris dirusak ! Ketika mendengar dan membaca (= Hasil Pendidikan Kebangsaan), MENYAKSIKAN Perbuatan Koruptor koruptor berulang terus. Memisahkan Rakyat – Negara dengan Pembentukan TUJUAN

Mampukah ini semua dilihat jadi Penghancuran Nilai atas Ekonomi ? Nilai ? Adalah HAK ke Perbuatannya

Suatu rangkaian kegiatan tidak lagi berlangsung untuk Kepentingan Masyarakat

1. Uang, Pemenuhan Kebutuhan

Bertentangan dengan

2. Ekonomi ke Individualisasi Keuangan (lewat Perbankan)

a. Liberalisasi

b. Hukum

c. a Politik

Apa hubungan Masyarakat dengan Amerika tiba tiba ke Pembenaran= Liberal (?) = Kebijakan = Politik atas Uang Ekonomik ?!?

Terhadap

3. Kekuasaan ke Sistim (Putusan) = Birokratisme

Sidang Rakyat (ke) Nasional, …

Pimpinan Majelis, …

dan

Parlemen Jalanan

PERSATUAN RAKYAT, yang Kitadirikan PERNAH mendapat Dukungan (diterima) penuh Kelompok kelompok Nasionalis untuk Sosialisme = Pergerakan ke Negara. ITU NASIONALISME … ! Berlawan Ekonomisasi Asing. Pertahanan ? YA ! Sehingga, Militer juga bicarakan

Dua Sasaran Politis

Pertama, DEMOKRASI (di) Negara

Kedua, Ekonomi Terjemahan Kemerdekaan (HAK)

<Jeda

Saudara saudaraku DEMOKRATIK, …

Menyerahkan untuk dipolitissasi = Pembicaraan dan jadi Keputusan Sah dari Pimpina ke Anggota anggota (Majelis, Kelembagaan) karena Keanggotaannya RAKYAT — lewat Parlemen, Wakil wakilnya ke Pemilihan — tak lain Materialisme = Keadaan tanpa Politik, namun beda dengan Sosial = Aturan ke Pembatasan, hanya karena Perekonomian saja, maka Perbuatan ke Hukum dan Kekuasaan pun Individualistis, Yang Berke – Kuasa – an

Terkecuali,

– Pengkhianatan (atas Negara = Rakyat ke Permusuhan)

– Korupsi (ke Ekonomisasi = Uang)

– Pidana Berat lain (= PelanggaranHAK Azasi Manusia kah)

Suatu catatan, Konstitusif dalam Bahasan Politik (Rasionalisme) bukan lah Hukum atas Hubungan Negara – Pemerintahan (Satu Partai)

Walau Pembuktian dan Bukti bukti diatur dalam Ke – Majelis – an, kita belum SETUJU. Sebab ? Korupsi = “Cara”. Bernegara ? Jelas Kami Sepakat

<Titik

Cara mereka harus DIHANCURKAN Satu Keputusan Batini. Dan, Kita mampu ! Setuju kah … ?

Saya minta kepada PARA KAMERAD untuk berdiri … Mengepal … Lagi, diacungkan ke atas. Tangan yang Kiri … PEMBEBASAN !

Terimakasih, Kawan … Mari kita berjuang. Lawan penindasan a-la Neo Lib ! Si Koruptor !

<Tutup

SEKIAN. (Naskah telah

Disampaikan

Rapat ke Persidangan Rakyat)


DEMOKRASI


DEMOKRASI

(Suatu “Nasihat” Untuk

Pers)

KATA Demokrasi di dalam Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (dari 18 Agustus ke Amandemen. Pasal 33 ayat 4 “….. diselenggarakan demokrasi ekonomi dengan … berkeadilan …..”. Tertulis. Berdasarkan Kemerdekaan = Adil ke PEMBEBASAN. Namun, hanya itu

Demokrasi yang Konstitusif. Di Dunia, tidak ada lain. Berbeda dengan “Bebas” Kapitalis

Sosial, Demokrasi adalah Kekuasaan (Rakyat). Isme ke Negara (INDONESA). Le Ekonomisasi (Industrialisasi). Diterjemahkan Tanah, Masyarakat ke Produksi

<Titik

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

1. Bukan Konstitusi Negara negara Liberal, Imperialisme dan Fasis

2. Penjelasan ke Tujuan. Yang dibahas = Kerakyatan di parlemen (Amandeer)

a. Perwakilan. Azas, Pemilihan

b. Aturan. HAK = Kuasa

c. Bahasa = Kalimat. Perbuatan

3. Suatu Konstitusi dalam Penjelasan = Politik yang Resmi ke Undang Undang

Maka, Kalimat “……. pemilikan masyarakat …” (Baca, Kedaulatan) menjadi dasar sekali-gus Tujuan Perbuatan = Demokrasi Ekonomi INDONESIA. Karena, membebaskan Rakyat dari Penjajahan – Penguasaan – Penindasan, dan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya Manusiawi. Tidak untuk Para Individualist (Keparat !) di Negeri ini, dan Tyranik Militerisme

<Jeda

Dalam Pelaksanaan HAK Azasi Manusia Pasal 28 C ayat 1 ” Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … dan memperoleh manfaat … pengetahuan dan teknologi, … dan budaya, … meningkat … hidupnya dan … kesejahteraan umat manusia”.

Untuk itu, jadi lah Pers yang Berperikemanusiaan dan Memihak Rakyat ke Ekonomi, Pertanian. Didasarkan Demokrasi = Nasional Industri termaksudkan. Kebebasan PEMBEBASAN Rakyat. Kami pun sampaikan Salam Rakyat Miskin

<Tutup

Tulisan Politik PEMBEBAS

Menyambut

Hari Pers (di) INDONESIA


KOALISI – PANSUS


KOALISI VERSUS PANITIA KHUSUS

NEGARA Bukanlah “alat” atas Pemerintahan. Menghadapi Korupsi

1. “….. membentuk suatu pemerintaha negara …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

2. Mempersiapkan Keuangan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Keuangan Negara

b. Tanggung jawab Keuangan

c. Presiden Pelaksana Keuangan (= Anggaran) Negara

3. Menyelenggarakan Negara (Baca, Kenegaraan. Pasal 4 ayat 1 “….. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan …”

Sementara Korupsi, yang termaksudkan hanya mengacu pada

Undang Undang Dasar Republik INDONESIA

Pasal 7 A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

… atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,

… apabila terbukti

… melakukan

… pengkhianatan, … korupsi, … tindak pidana berat …….”

Tegas, Sidang sidang berdasarkan salahsatu HAK = Kerakyatan di Parlemen atas Keuangan = Negara = Rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat pun mampu memeriksa, menanyakan dan memutuskan. Adakah Hubungan Kesalahan dengan Bukti bukti (Politik) ke Hukum atas Presiden (Wakil ?) dan Pemerintahan

Terlihat lah Koalisi TIDAK di Parlemen ……… !

– Sebelum Pemilihan Presiden

– Tidak ada Oposisi karena lebih 2 Calon

– Suara ke Hasil = Angka untuk Presiden

Didasarkan Pasal 17 Menteri menteri bentukan Politik (Baca, Koalisi) bertanggung jawab kepada Presiden

ayat 1. “….. dibantu … menteri menteri negara.

ayat 2. “….. diangkat dan diberhentikan … Presiden.”

ayat 3. “….. membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

Presiden suatu Pemerintahan Negara (dan Kenegaraan = Penyelenggaraan)

1. Membentuk (= Negara) ke suatu Pemerintahan

2. Menyelenggarakan (= Atur – an) Undang Undang

3. “Memakai” (= Transaktif) Keuangan Negara

Kesalahan Figur (pelaku) bukan lah Politis tetapi Hukum. Bagaimanakah mungkin Pidana atas Kelembagaan ? Negara, Presiden/Pemerintahan

Bukan Suara “di” Parlemen ke Putusan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen = Keputusan Anggota, Terwakilkan. Maka, ke Penghukuman (Negara) akan berlaku. Untuk Pidana Berat

HAK ke Negara, diemban Panitia Khusus (Parlemen) menyerahkan Hasil ke Pimpinan (Materialisasi). Dikehendaki Negara dalam Keseimbangan. Berdasarkan Kekuasaan Pembentukan Undang Undang = Anggaran ke Tanggung jawab

Pemerintahan = Koalisi pecah ?!? Terjadi beberapa Tindakan Presiden

1. Memperkuat Pemerintahan. Bersumber Demokrasi Kekuasaan (Pemilihan)

2. Menunggu Hukum. Berlaku. Perlakuan atas Korupsi

3. Mengadakan Pembicaraan. Bertujuan Pembentukan Keadan Negara

Pilihan yang Rasional dan tidak berlebihan. Ketika langsung gejala gejala Politik mengarah ke Nasional (Kemungkinan kemungkinan). Diakibatkan Pemerintahan dalam Kausalitas rangkaian Gerak Kekuasaan Sosial

SELESAI. KEMBALIKAN KE RAKYAT !


GO TO HELL


JENDERAL Tua Amerika menggelar lagi Kesombongan di Asia setelah kurun abad lalu dikalahkan (di) Nam, Afghanistan dan Iran. Tanpa melupakan Tidak Bermalu salahsatu Presiden Amerika  yang Tidak mengakui Asal Ras (Eropa) dulu, menyerobot Minyak Teluk lewat Kerajaan Berpedang Saudi Arabia = transito area masuk ke Iraqi

 

Tidak pernah Si Amerika mampu berani ke Asia Tenggara, namun  tiba tiba pamer Ketentaraan (= Ilmu) yang usang dan “bodoh”

Lewat Kerajaan lagi ! Mengintai … !Karena, dijadikan Daerah Kekuasaan Militerisasi. Terdengar decak, tepuk dan sorak kekaguman Para Penjilat Bokong Amerika. Disediakan Kebutuhan kebutuhan Perang Benuatika

 

1. Sisa Melayu deengan gincu kuning

 

2. Pedagang (masa ke masa) Kerajaan di Muangthai

 

3. Beberapa Suku (Adat) di Semenanjung Korea

 

4. Dan, Pengusaha pengusaha (Minyak) Asia

 

5. Militerisme (= Pecundang) di Asia Tenggara

 

6. “Masyarakat” Campuran Tanpa Kebangsaan Pilipina (Rasisme Amerika)

 

7. Politisi Imperialistis (Warisan. Eropa, Australia)

 

Apakah INDONESIA ikut Latihan itu ??? Memojokkan Nasional (Suku = Bangsa ke Pasukan) dan Penganutan Isme Politik, ke Perbatasan Samudera. Dibongkar Tembok Perang Kemerdekaan

 

 

TIDAK ! SEKIAN, ‘BUNG !

 

 

 

(Terjemahan Google ke Belanda)

ALGEMENE Oude American Pride gehouden in Azië weer na een periode van eeuwen geleden werd verslagen (in) Nam, Afghanistan en Iran. Zonder te vergeten is niet een van de belangrijkste gevoel van schaamte dat geen enkele Amerikaanse president erkend Herkomst Race (Europa) de eerste plaats, Barging via de Gulf Oil zwaarden Koninkrijk Saoedi-Arabië = transitzone in de Iraakse

 

De Amerikanen nooit zou durven te Zuidoost-Azië, maar opeens blijkt Army (= wetenschap) is verouderd en “dom”

Door het Koninkrijk weer! Loer … ! Omdat, gemaakt door de regionale Power militarisering. Er was een klikkend geluid, klappen en juichen hielenlikkers bewondering voor de Amerikaanse Bottom. Eisen mits Benuatika Oorlog behoeften

1. Tijd Maleiers met gele lippenstift

2. Traders (door de tijd) in het Koninkrijk Thailand

3. Sommige stammen (traditioneel) op het Koreaanse schiereiland

4. En, Ondernemer ondernemer (Olie) Azië

5. Militarisme (= loser) in Zuidoost-Azië

6. “Maatschappij” Philippine Nationalisme Zonder Mengsel (racisme Verenigde Staten)

7. Imperialistische politici (Peninggalan. Europa, Australië)

Is INDONESIË gaan uitoefenen? Nationale diskrediet (Interest = Natie aan het leger) en de naleving Politieke isme, aan de Indiase grens. Wall gesloopt Onafhankelijkheidsoorlog

NEE! Dus, ‘BUNG!

 

 

 

(Terjemahan Google ke Inggeris)

GENERAL Old American Pride held in Asia again after a period of centuries ago, reports at Nam, Afghanistan and Iran. Without forgetting is not one of the most important sense of shame that no U.S. president acknowledged Origin Race (Europe) First, the Gulf Oil Barging through swords = Kingdom of Saudi Arabia in the transit zone Iraqi

 

The Americans would never dare to Southeast Asia, but appears suddenly Army (= science) is outdated and “stupid”

The Kingdom again! Lure … ! Because, by the Regional Power militarization. There was a clicking sound, clapping and cheering sycophants admiration for the American Bottom. Requirements provided Benuatika War needs

1. Time Irish Male with yellow lipstick

2. Traders (by time) in the Kingdom of Thailand

3. Some strains (traditional) on the Korean Peninsula

4. And, Entrepreneurs (Oil) Asia

5. Militarism (= loser) in Southeast Asia

6. “Society” Philippine Nationalism Without Mixture (Racism United States)

7. Imperialist politicians (Peninggalan. Europe, Australia)

Is INDONESIA do it? National discredited (Interest = Nation in the Army) and compliance Political ism, to the Indian border. Wall demolished Independence War

NO! So, “BUNG!


NEGARA YANG MODEREN


TERJEMAHAN Sosial Politik suatu Negara = Masyarakat yang Moderen ke Ekonomisasi

1. Konstitusi. Pembentukan “Negara”

a. Undang Undang Dasar (Tertulis ?)

b. Memuat HAK Azasi Manusia

c. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan

2. Ekonomi. Ke Industrialisasi

a. Keuangan = Negara ke Admnistrasi

b. Produksi. Tekno Logika

c. Perdagangan. Internasional, Kemasyarakatan

3. Masyarakat. Peradaban (Kebudayaan)

a. Ke Hasil Penyediaan (Bentuk)

b. Kultur – Agri (Tanah)

c. Pembentukan Nilai ke Aturan

Nasional Industri = Tehsikal “Alam (di Pikirannya”) Sosial Hubungan Ekonomi Politik antara Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat “Miskin” (Penduduk) dengan Alam

Menjadi Negara Ekonomi ke Pemerintahan, didasarkan Hubungan Rakyat dan Negara, MAKAberkedaulatan

Pemahaman Kuasa dari ‘Nation’ (Persatuan)

Pertahanan Rakyat. Nasional = Kesatuan (Politik)

Wilayah/Daerah dalam Kebangsaan (Lahir)

Kebebasan dalam Modernisme, yang diminta Law ke Struggling of Power (Undang Undang) menyelenggrakan Keadilan (Undang Undang Dasar. Produksi, Kepemilikan, Tenaga) melalui rangkaian PEMBEBASAN Nasional Membebaskan Manusia ke HAK Ekonomi

<Jeda

Pengertian Modernisme didasarkan Liberalisme atas Negara dengan mendirikan Pemerintahan, berlaku Industrialisasi Kuasa Ekonomi

Individualisasi Negara ke Sistim dikendalikan = Terpusat Uang (Pemerintahan/Kenegaraan), dipakai Laba Perdagangan Internasional

Kedaulatan hanyalah Politisasi Retorik atas Sumber Ekonomi di Daerah – Wilayah bykan jadi HAK Negara

Terjadi karena berbuat (Baca, melakukan)

1. Penguasaan HYAK Manusia, melakukan Pemilikan atas Industrial

2. Peniosbian Demokratisasi Kekuassaan Sosial = Nasional (di Parlemen juga)

a. de Politisasi Sosialisme

b. Militerisme ke Perdagangan

c. Kapitaslime (di) Negara

3. Penghancuran Zamani dalam Tujuan Kekuasaan

Untuk apa Negara yang Bebas ke Ekonomi dalam Modernisasi semula terbaca Kemakmuran = Alam untuk mengadakan Kesejahteraan Rakyat Manusia ??? Lalu, suatu Kekuasaan dari Individualist ke Individualist terus ? Perlakuan Teknologis Modernisasi ke Perdagangan Kapitalistis >

<Tutup




SELESAI



Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


Bagian ke 1. MANA YANG RAKYAT !?!


ZAMAN zaman lampau menghujati suatu Kemenangan semu atas Kerakyatan. Dan, Rakyat biarkan … ! Rakyat bertahan. Rakyat yang mana ??? (Tantangmu, hai Pesaing “Isme” ?). PEMBEBAS jawab, dan terlihat RAKYAT YANG MISKIN !!! Rakyat, yang dimiskinkan ! Dalam Pemiskinan di INDONESIA

1. Liberalisme. Ke Penjajahan

2. Politik = Hukum. Ke Anti – Sosial

a. Sok Kuasa

b. Korup

c. Individualist

dll.

3. Kapitalisme. Ke de – Politisasi

Jujur lah ! Apa mereka INDONESIA ? Rakyat ? Atau kah, sama … Penguasaan !?! Atas Negara negara (Baca, Penduduk = Masyarakat) di Dunia ?

<Titik

Rakyat itu … BURUH ! Rakyat itu … TENAGA ! Rakyat itu … PETANI ! MEMENUHI KEBUTUHAN KEBUTUHAN MANUSIA! Memperjuangkan Sosial Kelas (HAK HAKNYA) suatu Masyarakat. Karena, menyelenggarakan Kekuasaannya. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Di Bumi

Penyediaan makan untuk Rakyat INDONESIA ! Ini lah, Kuasa = Tujuan. Mengadakan Produksi didistribusikan. Sandang dan Barang

Bukan Laba = Keuangan Si Pedagang dari tahun ke tahun …

MAKA Rakyat, yang Berdaulat = Sosial = Pertahanan = Kekuasaan. Atas Ekonomi, Uang (Negara) ke Industrialisasi. Dan, membentuk Pemerintahan. Itu lah, NASIONAL

<Tunda




SEKIAN


POLITIK = IDE. KESANTUNAN ?


POLITIK (UTOPIA

KE IDE)

DAN, KESANTUNAN

PENGETAHUAN ke suatu Ilmu. Berlangsung TIDAK didasarkan Individualisasi (Niat ke Perbuatan). Tetapi, Pikir ke Gerak. Manusia ke Pemenuhan Kebutuhnya

1. HAKNYA

2. Kebebasan = “Ide”. Ketika tersekat ? Jadi PEMBEBASAN (Kemanusiaan). Membebaskan Dirinya dari Pembodohan

a. Logik

b. Utopia. Ke Materialisasi (Politik)

c. Dailektis

3. Kekuasaan

Dialektika yang Logika. BERPIKIR ! Dan, disederhanakannya. Thesiskalisasi atas Tujuan (Waktu). Ke Rasionalisme yang menghubungkan Sebab – Akibat ke ……. Ilmu = Teoritika

Suatu Hubungan antara

– “Ada” (Sosial, Ujudnya)

– Perbuatan, Keseimbangan (Synthesa)

– These “Alam (di Pikirannya)

Dalam “Negara” suatu Pengetahuan (agar, terbaca Masyarakat. Kerakyatan). Yang berdasarkan Alam (Tanahnya. Politik)

Sedangkan Kesantunan dari Kebudayaan. Ke Politisasi. Membentuk. Apakah dari Pengetahuan ? Menyerap. Budayawan Kiri akan menyatakan “Ya”. Diajarkan. Bukan Normatifik, tetapi Watak (buatan). Berlaku Teoritikalisasi atas Re – Form

Ke Strukturalisme ? Ilmiah bukan lah Tingkatan. Karena, Logika dalam Pengetahuan = Ilmu ke Tahapan tahapan Keadaan. Dalam Sistim (Budaya)

SELESAI. “Terima kasih !”


IDEOLOGISASI = POLITIS KE BANTAHAN


IDEOLOGISASI

POLITIS (SUATU BANTAHAN

“KIRI”)

ANTARA Tujuan dengan dua Titik Pikir dan Politik jadi Politik Rakyat Miskin ke Nasional

terhubungkan

1. Tujuan Kekuasaan Rakyat

a. DEMOKRATIK (Baca, Kerakyatan)

b. PERSATUAN RAKYAT = Nasional

– Rakyat

– Kolektif

– Alam

c. PEMBEBASAN ke ‘Nation’. Kedaulatan

2. Titik Pikir Satu, Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (Manusiawi)

3. Titik Pikir Dua, HAKNYA (Azasi)

a. Manusia (ke) Sosial = Keadilan

b. Sosial HAK = Kelas

– Kepemilikan

– Tenaga

– Produksi

c. Produksi. Ke Nasional Industrialisasi

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 7

Kalimat “……. kekuatandalamDemokrasi …”

Pasal 19

Kalimat “…….terwujudnya INDONESIA

berdasarkan PEMBEBASANkemenangan rakyat …”

Pasal 5

Kalimat “……. berbasis massaterbuka …..”

<Titik

Pernyataan (Ajuan) Konstitusif Pasal 33 (Agus Jabo Priyono) menjadi Dasar Nasional Politik, diperjuangkan Anggota anggota Partai. Menyebarkan Sosialisme (Kerakyatan), mengadakan rangkaian Politik Anti Kapitalisme  Liberal Neo Imperialistis (Penjajah) di Negara yang Bebas dan Merdeka. Lalu, dengan Usaha usaha dan Kemampuan memperkuat Kolektivisme (terjemahan Kepemimpinan ke dan dalam Pemerintaha, bersama (Sosial) Progresif dan Nasional Ekonomi

<Tutup

DENGAR … !?!

KAMI TIDAK MUNDUR !”

SEKIAN


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


EKONOMI (DI) PERSIDANGAN “NEGARA”


BETAPA seram ruangan itu hari ini … Dilihat, terpaparkan (tulis, pertanyaan – dengar). Lalu, jadi ruangan Pemeriksaan ! (Menjawab kah). Coba diperhatikan, Figur di Wakil Presiden menghadapi Politisasi ke suatu Tujuan!

   – Langsung

   – Terbuka

   – dan, rumit

Berupaya menghindari Kekuasaan atas Jabatan, yang pernah diemban

Bukan lah taktis Persidangan. Namun, Materialisasi. Korupsi = Sistim (?) menyambung ke Negara lewat Perbankan. Diperlakukan HAK ke Persidangan ke “Umum”. Mungkin strategikalisasi Pertahanan ke Ekonomik Indonesia atas Keuangan. Jelas ada Benturan Lama ke Baru

 

Inikah, Tantangan Presiden ? Ke Luar Pengadilan saja. Rasional ke Politik = Kenegaraan. Mana, yang “Perintah” Ekonomi ???

<Titik

 

 

 

Kewenangan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terbatas dalam Keuangan (Rupiah) = Negara. Begroot, memakai (Transaktif, Perekonomian) dan mempertanggung jawabkan. Dan, membiarkan Dikorup. Birokratisme ke Uang …

 

1. Penyaluran (“Bagi”,  Nilai) ke Harga

 

2. Peredaran. Manfaat dan Kegunaan (Politis)

 

3. Kuasa (= Penyelenggaraan) ke Anggaran (Pakai Uang)

 

dll

 

Sidang sidang akan bertahan. Kekuasaan Pembuat = Bayangan melakukan dan mempertahankan Bukti Politik, atau dilepaskan ? Kah ? Apa Koruptor bebas ?

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. “Terimakasih”


MANUSIA DAN KESUCIAN


MANUSIA DAN KESUCIAN.

PERGERAKAN

(JAWABAN KEPADA INDIVIDUALIST)

 

 

 

MENGAPA kini dibuka ? Beberapa Penyebab Sepihak (Baca, Manusia). Mencapai PEMBEBASAN. Dalam Gerak Ujudnya keberadaan di Bumi

 

1. Hidup

 

2. Kebebasan Berpikir

 

3. HAKNYA

 

Membebaskan Manusia dari Pembodohan, Penguasaan atas Kehidupannya dan Pemiskinan yang disengaja

 

<Jeda

 

 

 

HAK Kita, yang dilanggar di dalam Masyarakat (Kemanusiaan). Jadi penghinaan atas Perempuan Sosialis. Atas kelahiran Manusia di Tanahnya

 

Suatu pertimbangan bahasa terjemahan Dialektika – Logika Batin

 

Tersebar perang (paham tetapi bukan isme). Ke Kontra. Karena, Kekuasaan telah dipaksakan. Maka Individualisme fasar Kebebasan. Menghancurkan dunia jaman kita

Sudah berabad abad, bertahun tahun, berhari hari dalam peredaran kesemestaan alam

 

Permusuhan atas Kemanusiaan . Melalui

 

1. Mati

 

2. Lapar.Ke Rasa(Hinaan)

 

3. Miskin

 

<Titik

 

 

 

     KE PERTANIAN !

     SERUAN

     DEMOKRATIK

Para Kamerad, bagaimanakah kita menerjemahkan tersebut di atas oleh Pemikiran. Dalam gerakan gerakan. Rangkaian Gerak Pikir. Logik, Kebebasan suatu Perbuatan

 

Kekuasaan Rakyat Miskin untuk pembentukan Masyarakat Sosialis berdasarkan Tani ke Pangan. TIDAK DIKUASAI adalah Kemerdekaan Manusiawi.

1. Rebut Pertanian, Perkebunan dan Wilayah wilayah Hutan di benua benua Eropa ke Amerika dan Australia

 

2. Mulai Revolusi Tanah di Benua Afrika

 

3. Buka jaringan jaringan Kekuasaan Rakyat atas Lahan Tanam di Asia

 

Perlawanan yang demokrasi. Di tanahnya. Sosial politik ekonomi. Berlaku aturan aturan masyarakat. Disesuaikan. Budaya Tanam = HAKNYA. Mempertahankan . Tanah ke Hasil Pangannya

 

— oOo —

 

 

 

Seruan Demokratik = Politisasi. Berlangsung Kekuasaan Rakyat. Ke Pertanian !

 

< Titik

 

 

 

Hubungan antara kemanusiaan, HAK dalam pergerakan. Menjadi satu kesucian Dirinya. Membutuhkan Pangan, Keadilan untuk Tenaga. Dan, meneruskan kehidupan. Melahirkan dan Dilahirkan. Berketurunan. Pikiran ke Anak (Manusia).

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

HUMAN and holiness.

MOVEMENTS

(ANSWERS TO Individualist)

 

WHY now open? Some Causes of unilateral (Read, Human). Achieving EXEMPTION. Motion realization in existence on Earth.

1. Live
2. Freedom Thinking
3. Right

Man freed from ignorance, Mastery of Life and the deliberate impoverishment.

Our RIGHTS, which is violated in the Community (Humanities). So insult to the Socialist Women. On human birth in his land.

A consideration of language translation inner logic of dialectics
Scattered war (understood but not ism). To the Contra. Because, power has been imposed. So basic Individualism Freedom. Destroy the world of humans.

Already centuries, many years, was in circulation on the day of natural universals.

Hostility of Humanity. Through

1. Death
2. Famine. To taste (insults)
3. Poverty

      TO AGRICULTURAL …
      DEMOCRATIC APPEAL.

The Comrade, how do we translate the above by the idea. In movements. Think their range of motion. Logic, freedom of action.
The power of poor people in the establishment of socialism (the community) based on agriculture to the food. NOT MASTERED the Human Independence.

. Take back agriculture, plantations and forested areas in continental Europe to the American continent and Australia
2. Land revolution began in the continent of Africa
3. Open networking power of the people on the land planted in Asia

Resistance of democracy. In the soil. Political and social economy. Applicable rules of society. Adjusted. Culture planting was RIGHTS. Maintain. Land to the results of its food.
Politicization Democratic Appeal. Progress of people’s power. To the farm!
The relationship between humanity, RIGHT in the movement. Becoming a Self purity.Need food, justice for workers. And, to continue living. Childbirth and birth. Pure. To the child’s mind (human).


SOSIAL, POLITIK UANG


BUKANLAH Keputusan Panitia Khusus, yang diutamakan. Tetapi, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Keuangan Dasar (Begrooting, terbaca HAK) dalam Parlemen. Berlangsung Pembentukan “Negara” (= Uang. Ke Anggaran). Lalu, Ekonomisasi. Tidak Pembiayaan saja. Diterimanya Pemasukan = Laba Masyarakat

Dari

1. Industrialisme ke Perlabaan oleh Masyarakat

2. Pekerja Buruh (Upah, Jaminan) Produksi

3. Tani, Pertanahan ke Hasil Tanam (Pemilikan)

Suatu Perekonomian Demokratis. Dalam HAK = Putusan. Ini, Kenegaraan. Dan, terpolitisasi. Tidak Liberal ke Fasis

– “Individu”

– Tyrani, Militerisme

– Birokratik

Terus terang, hanya di INDONESIA karena berhubungan dengan Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (Wilayah wilayah Negara)

1. Sumber sumber Alam (Nasional Industrial)

2. Daerah daerah Asal Tenaga Kerja

3. Lahan lahan Pertanian (Tanam = “Kelas”)

<Jeda

Tetapi, PANSUS itu di Dewan PERWAKILAN RAKYAT menyelesaikan Korupsi atas INDONESIA. Atau, Kita (= Cara), yang HENTIKAN ? (Bahasa Agitatif Politik). Berlakukah Kekuasaan Rakyat = Pemerintahan ? Melalui Ajaran = Sistim Negara. Menjadi Lama, Pertarungan Rakyat atas Musuh

Berdampak

1. Penyingkiran Koruptor dari Kekuasaan di Negara

2. Strategikal = tahap tahap Demokratisasi ke Pemilihan

3. Perdagangan tidak Ekonomi Individualisme

<Tutup

SEKIAN.

(“KAMI Tidak takut

Pembalasan !”)


KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


“HAK” YANG KONSTITUSIF


“HAK” YANG

KONSTITUSI

(NEGARA) KE POLITIK

ANTARA Sistim dengan Bentukan bisa jadi Sistim lagi (Mekanisme, Cara cara), yang didasarkan Sosial Dialektis, tidak bergantung pada Individualisasi, karena Terbentuk. Membentuk Logika  suatu Perbuatan. Dibebaskan Kekuasaan dari  “Luar”

Itulah, Pembicaraan Filsafati ke Politik. Konstitusif. Melakukan. HAK = Aturan = (Pembentuk). Ber – Negara.  Kekuasaan pun Sistim. Materialisasi

<Jeda

Tiada Pembatasan HAK (tanpa “di”) Negara. Dalam Pertarungan Kekuasaan (Negara ke Negara). Akan tampak HAK = Sistim  (Baca, Penyelenggaraan). Sosial (Rakyat) Kuasa = HAK. Terjemahan (Pelaksanaan) atas Konstitusi ke Pemerintahan

1. Berpikir = HAK, menyatakan Pendapat

2. HAK HAK, yang berhubungan dengan Perekonomian (Negara)

a. Pemilikan (Alam, Hasil)

b. Hidup, Pemenuhan Kebutuhan

c. Tenaga (HAK). Produksi

3. Kebebasan (HAK) di Tanahnya

<Titik

Perjuangan HAK, yang terpolitisasi Negara – “Ide” Sosial ke Kelas = Gerak. Atas Pemerintahan ke Negara lain. Menentang. Berdasarkan Wewenag Perwakilan Rakyat

– Hubungan Politik ke Undang Undang (Rules Of Law)

– Nasional = Wilayah wilayah

– Kebutuhan. Rakyat atas Industrialisasi = Tuntutan

Dasar rangkaian Bentuk “ke” Negara dan Pemerintahan  dalam Cara = Perbuatan, yang dipertanggung jawabkan (Kerakyatan, Ajaran)

<Tutup

SELESAI



NASIONAL – DAERAH EKONOMI


KEKUASAAN = NASIONAL

ATAS

DAERAH (KE) EKONOMI

 

 

 

MEMANG biar lah terang saja, ‘Bung … Daerah perlu Investasi. Dalam hubungan Negara, Pemerintahan Republik Indonesia dengan Daerah

Tampaklah beberapa masalah. Terhambat Ekonomi ke Nasional (Daerah)

 

1. Hubungan Negara (= Uang, Pencetakan) dengan Pemerintahan

 

    a. Modal. Pemusatan (Kuasa) atas Profitasi

    b. Keuangan (Sistim. Baca, Anggaran). Ke Korupsi

    c. Pinjaman Luar Negeri ke Ekonomi Kapitalis

 

2. Pemerintahan dan Daerah

 

     a. Bentukan Politik Figuralistis (via Demokrasi) ke Ekonomi

     b. Ajuan Keuangan ke Pengeluaran Tanpa Pendapatan

     c. Mekanisme Parlemen – Keuangan (Tanpa) Daerah

 

3. Industrialisasi, Keuangan – Daerah

 

     a. Bukan Usaha, tetapi Individualisasi Sumber

     b. Tanpa Rancangan Daerah ker HAK (Masyarakat)

     c. Ketergantungan Uang dari Pembiayaan Dagang

 

Ini, Politik. Yang diperjuangkan ke Negara. Berdasarkan HAK HAK Konstitusi. Terpolitisasi. Mungkin untuk Kepemimpinan. Strategik. Kerakyatan (Ajaran) ke Ideologisasi. Diarahkan Pergerakan Daerah ke Ekonomi

 

1. Mendukung Nasional Industri ke Pemenuhan

 

2. Merangkaikan Daerah – Usaha = Produksi

 

     – Pengelolaan Alam (Sumber)

    – Sosial, Perhitungan Keuangan

    – Teknologika Ekonomik (Kerja)

    – Kemampuan Daerah ke Tenaga

   – Pertanian (Budaya). Ke Pangan

 

3. Membentuk Ekonomi Pemerintahan (di) Daerah

 

Tanggung jawab dari Kekuasaan Rakyat (di) Negara (Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Negara tidak samadengan) Pemerintahan

 

Sehimgga, ada Perwakilan = Mewakilkan = Kekuasaan Rakyat di Daerah = Negara. (Federalisme ? Bukan Pemerintahan = Otonom) . Melalui Nasional Politik – Daerah. Untuk menyelenggarakan (Pelaksana) Kekuasaan Rakyat

 

Keetika Pemilihan (Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah ), bergerak Kekuasaan “atas Negara”, memuat Kedaulatan = Kehendak Rakyat. Dari Seimbang, yang dipertahankan jadi Hubungan antara Masyarakat – Ekonomi (Produksi) dan Kebutuhan Dasar Manusiawi – Alam (Daerah, Wilayah)

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


PERTAHANAN = KEAMANAN EKONOMISASI


PERTAHANAN – KEAMANAN

= POLITIK

DAN EKONOMI

TARUNG Pimpinan (Mantan) meungkinkan banyak Kelompok ke “Luar”. Bergerak lah Konstitusi atas Pemerintahan. Nasional kah ? Tiada jaminan apa ?!? Dilindung dari Pertempuran demikian ?

Jelas, Nasional (“Isme” ? Yang) terkendalikan. Militer = Politisasi untuk Karir (Perintah) dalam Tahapan tahapan Organisatif, tetapi tidak lah mungkin ke Perekonomian, kecuali … memang Perang Ekonomi

a – Politik bentur Sosial. Mana Kekuasaan ? Memakai Hukum ??? (He he he …). Kemungkinan akan diberlakukan Keputusan = Parlemen suatu Organisasi dengan Negara (agar baca, Panglima)

Berdasarkan

– Kekuasaan Rakyat. ke Pertahanan

– Sosial HAK = Kelas

– Nasional Industrialisasi (Produksi)

dalam bentukan bentukan PERSATUAN RAKYAT = “Negara” (Perwakilan Rakyat – Kenegaraan)). Mencapai Keadilan Persamaan HAKNYA

Mekanisme = Cara cara Demokrasi Ekonomi ke Produksi menggerakkan, “mengatur” (Distribusi” – Transaktif) Anggaran menghasilkan. Sosial Materialisme

1. Pemenuhan Kebutuhan (Manusiawi)

2. Pemilikan = HAK di Tanahnya

3. Kegunaan Benda (Manfaati)

Rangkaian (= Dialektika) yang Logika dalam Sosial – Alam. Thesiskal Alam (di Pikirannya). Atas Kepentingan kepentingan Ekonomi Politika

Tanpa Pertahanan Kemanusiaan Yang Utuh, Negara hanya lah jadi Kekuasaan. Diper – “alat” – kan (Individuualist – Militerisme)

<Jeda

INDONESIA telah jadi suatu Negara (kah ?)

1. Kemerdekaan. “Bebas” di Buminya

2. ‘Nation’ (ada Kebangsaan. Konstitusi = Undang Undang Dasar)

3. Wilayah wilayah (Kesatuan)

membentuk Pemerintahan berdasarkan

Kerakyatan (Sosial = Kekuasaan) ;

Tujuannya (Baca, Utopia). Kemakmuran, Adil dan Sjeahtera ;

HAK Azasi Manusia

namun, bagaimana dicapai Tujuan ? Pemenuhan Kebutuhannya

melalui

1. Industrialisasi Nasional (Masyarakat)

2. Produksi (Hukum ? Tenaga)

3. Budaya – Tani (Pangan)

Terselenggara Politik RAKYAT MISKIN. Dilaksanakan lah … ! Berlaku Demokrasi (= Kekuasaan) Ekonomi

<Titik

Bagan : Demokrasi (Konstitusi) Ekonomi

Maka 2 (dua) Peranan, yang berlangsung

o Undang Undang (Politisasi)

o “KIRI” Yang Muda

Tidak lah Individualisme, menjadi Penghisapan atas Kelas Pekerja dan Petani di Daerah. Itu, Kapitalist LANJUTKAN Imperialis (Penjajah) ke Liberalisasi

Mengapa “Kiri” ? Tradisionalisasi – Politik. Sosial – Alam – Negara. Ke Masyarakat Sosialisme pun terbentuk

<Titik

CATATAN AJUAN (TULISAN)

Beberapa “Urusan”, yang dibebankan

[Tanggung jawab suatu Pertahanan, dan Keamanan. Ke Politik (Kerakyatan, Ajaran). Ajuan ke Nasional dari ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK atas Undang Undang Dasar di INDONESIA. Menerjemahkan (= Pergerakan) ke UNIT UNIT DEMOKRASTIK MASYARAKAT dalam Tempur Ekonomi Perang]

ANGGARAN DASAR PARTAI

Pasal 7 dalam KalimatPartai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya”

mengacukan

1. Kekuatan = Kuasa Rakyat

2. Demokrasi = Politik Ekonomi

3. Revolusioner, Arah Perubahan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“… membentuk suatu Pemerintahan …, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian …, … keadilan … disusunlah … Kebangsaan Indonesia …, yang terbentuk dalam … susunan … rakyat”

mengacukan

1. Pemerintahan

2. Kemerdekaan, Perdamaian, Keadilan

3. Kerakyatan

Pasal 4 ayat 1

“… Indonesia … Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 28 D ayat 3

“… berhak … sama dalam Pemerintahan”

Pasal 20 ayat 1

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang Kekuasaan … Undang Undang”

mengacukan

1. Negara dan Pemerintahan

2. Hak (Politik). Ke Pemerintahan

3. Kekuasaan. Undang Undang

Masihkah Pemiskinan suatu Kemiskinan = Ekonomisasi ? Tiada Produksi Negeri yang Bebas. Nasional jadi Kesatuan Penguasaan Dunia. Pertarungan yang sia sia belaka. Biarlah saja … Perang Ekonomi lagi kah ?

<Tutup

SELESAI


POLITIK, KELAS, KEPARTAIAN


POLITIK, KELAS

BURUH

DAN KEPARTAIAN

 

(Suatu Pertanggung jawaban)

 

 

 

APAKAH perlu Buruh berpartai(= menjadi) Partai ? Terlepas dari Produksi Ekonomik. TIDAK. Tenaga (HAK) = Kelas. Ke Politik, ya ! (Mengapa ?). Tetapi, suatu Organisasi Politik ? Bukan. Kelas. Sekali lagi, Kelas

 

Wahai, Saudara saudaraku …

 

Dasar, Nilai dan Tujuan Partai. Memperjuangkan diadakan Jaminan Upahnya atas Keuangan = Negara (Mata Uang, Nilai) ke Transaktif

 

Ia, MANUSIA. Dan, Kekuasaannya adalah KEKUASAAN RAKYAT MISKIN untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Kelahirannya (Hidup) dan Tempat/ Pemukiman

 

2. Butuh juga Pangan, Barang dan Rumah

 

3. Perlindungan dari Ekonomisasi dagang Sepihak

 

Atas Kekuasaan (Politik = “Ada”)) Negara, berlangsung yang diterjemahkan Pertahanan = Kemampuan ke “Cara” (Baca, Sistim) MEMPERTAHANKAN HAK Kerakyatan (Politisasi)

 

     – Sosial Kelas HAK

     – Kepemilikan Masyarakat (Produksi)

     – Kolektivisme = Pekerja

 

<Jeda

 

 

 

Inilah, Revolusioner.Perbuatan. Berdasarkan ANGGARAN DASAR PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL. Suatu Persatuan Rakyat. Ke rangkaian Pembebasan Nasional

 

Pasal 5 “… adalah Demokrasi Kerakyatan… mengakui … Dasar … Konstitus Negara …”

Pasal 6 “…adalah … masyarakat … yang adil, … demokratik ..”

Pasal 7 “…Memimpin … aktif … gerakan-gerakan politik … modern…”

Sosial Hubungan Rakyat,  Negara (Parlemen. Baca,  Keanggotaan = Rakyat) dan Partai.Ke Ekonomisasi (= Negara) Keuangan INDONESIA dalam Perindustrian Nasional

   Menghancurkan Individualisasi atas Produksi dan Laba

   Merupakan Pembentuk Masyarakat Sosialisme di Negara

   Melakukan Perserikatan Kerja dalam Masyarakat

   Menolak Syndikalisme Kapitalistis atas Tenaga

    Mengadalan Aksi Massa Buruh – Tani ke Perekonomian

<Titik

KIRI adalah Kita. Buruh yang Kiri. Sosialist ke Nasional= Kiri. MEMBEBASKAN Rakyat dari Penguasaan. Bergerak. Untuk Kebebasan di Tanahnya. Kerakyatan (Ajaran) Tenaga Pekerja Masyarakat. Ke Partai. Suatu Nasional Industri(Produksi)

<Tutup

SEKIAN. “Terima kasih”


AUSTRALIA NEGARA BENUATIKA


CITRA sejarah atas Negara (Negara = suatu Pemerintahan. Liberal. Dan, Kesatuan Benuatika = Sistim Negara), yang dipenuhi Pengemis Ekonomi – Protektoriat, berdasi, meluntur. Dari buangan Korban Individualisme – Feodalist ke Moderenisasi Zaman Industrial

 

Beberapa “Kepemimpinan” Australia dijatuhkan Kerajaaan (Imperialis = Negara). “Luar”, ada di Dalam (baca, Parlemen), karena Putusan mereka Pro Demokrasi Sosial

 

Pertukaran untuk Keadaan (= Emas) dan Uang Raja (“Biang” Ras ? Keratuan) – Amerika ke Rasional Militerisasi Dunia = Peperangan Lintas Benua

 

<Jeda

 

 

 

Pasifisme (Kelautan di atas Bumi = Tanah) ke HAK, dipertanyakan. Lalu, TERSERANG. Dalam Global Strategis Perang Ekonomi. Dihancurkan lah Kemasyarakatan (Nilai, Tujuannya)

 

<Titik

 

 

 

Bukan kecurigaan lagi, Kamerad dan Gerakan Hijau … ! Bahwa Indonesia berpengalaman. Karena, termasuk Laut, Wilayah, Udara Pertempuran Benuatika

 

Suatu Hubungan Pertahanan berdasarkan KEKUASAAN RAKYAT (MISKIN ke HAK) Pertanahan. Termaksudkan, membentuk Masyarakat Sosialisme. Menggelarkan Dialektika Logika – Politik. Internasional. Atas Kebebasan Dunia. Mempertahankan Alam = Tradisionalisasi – Kebudayaan

 

1. ‘Nation’. Ke Persatuan (“Isme”)

 

2. Pertahanan = HAK Rakyat

 

     a. Kesemestaan (Perang – “Damai”)

     b. Hidup, dan Azasi

     c. Pertanian di Daerah daerah

 

3. Kebebasan di Tanahnya = Merdeka

 

Isu Kemerdekaan untuk Bangsa Australia, tersamarkan. “Karena” bertujuan. Dan, menjadi Alasan Perjuangan Negara (Terjemahan ke) Masyarakat (Daratan ke Wilayah wilayah) di Pasifik ke Ekonomi Dunia  (Uang, ke Perdamaian = Kemakmuran)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI