Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Posts tagged “Kelas Masyarakat Pedesaan

KECURIGAAN PERSATUAN NASIONAL


KECURIGAAN

DAN

SUATU PERSATUAN NASIONAL

SEBAGAI Penerusan semua Ajaran KIRI, tentu KAMI mencurigai “yang di Dalam” (= mereka. Pembalikan) tidak suka Pemahaman Ajarannya dan Anggota Partai

 

2 Alasan ini

 

1. Tarung antar Politik, namun tidaklah mungkin bersifat luas (Gerakan, Partai, Organisatif)

 

2. Beda Pemikiran (apa !?!). MEMBAHAYAKAN ke Nasional … ! KIRI – Sosialisme adalah berdasarkan Pikiran pikiran (Dialektika Materialisme)

 

Alasan Pertama dan alasan Kedua berhubungan. Maksud, Laga Politik (Isme) tdk mungkin tdk memakai Pemikiran, MAKA terjadi PERBEDAAN Berpikir. Lalu, yang manakah KIRI dan yang manakah Individualisme ?

 

Karena, Gerakan gerakan Rakyat dan DEMOKRATIK. Perjuangan BURUH dan Partai – Aksi Massa ke Tujuan untuk Membentuk Masyarakat Sosialisme, didasarkan BERPIKIR Materialisme Logik – Ideologisasi Kerakyatan, HAK REVOLUSI Para DEMOKRATIK ke Politik Rakyat Miskin dalam Masyarakat dengan Syarat syaratnya

 

1. Kelas (Tenaga, suatu HAK Azasi Manusia) BURUH

 

2. REVOLUSI (HAK = DEMOKRATIK)

 

a. Politik (Sistim) Rakyat

b. Revolusi = Bersama (Kepentingan)

c. Sosial Ekonomik. Pemenuhan

 

3. Kekuasaan ‘RAKYAT MISKIN” (dalam semua Istilah – Bahasa)

 

……. SOSIALISTA !

……. DEMOKRATIK !

……. NASIONAL !

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH


TULISAN KHUSUS : ANTARA DOGMATIKA DAN LOGIKA


ANTARA DOGMATIKA DAN LOGIKA (Pembahasan Suntingan)

 

 

ANTARA Dogmatika dan Logika dalam Dialektika Materialisme. Yang dihubungkan dengan Ajaran Kerakuyatan, mengantarkan Perubahan (di) suatu Negara berdasarkan DEMOKRATIK HAK REVOLUSI

 

Tuan tuan, salahsatu Pemikir di Indonesia (tanpa Penyebutan Nama) MENYATAKAN

 

“… Amerika suka menanamkan Modalnya di Indonesi, tetapi hanya di Perusahaan perusahaan yang … segera menghasilkan Keuntungan … langsung, … dalam Perusahaan Minyak, semua Tambang Minyak … Monopoli ..

“Karena, Imperialisme … tak akan … mendekati Rakyat Indonesia … memberikan Konsesi Politik … Ekonomi, harus melakukan Politik Biadab YANG LAMA …

“… Penderitaan … Buruh Industri, … karena TAK ADA INDUSTRI NASIONAL, Perdagangan Nasional, … BENTROKAN (Baca, dibenturkan = Dialektika) antara Imperialisme dan Rakyat INDONESIA, tak seorang (= Manusia) Indonesia pun akan kehilangan HAKNYA …”

(MENUJU REPUBLIK INDONESIA, 1925)

 

Tuduhan Dogmatika KIRI (Ketentaraan ? ke) “Negara” dibantah. Strategikalisasi Pemikiran ini MEMBERLAKUKAN LOGIKA. Dari Pemusatan ke OFENSIF … REVOLUSIONER

 

“… bertimbun … Buruh Industri dan Petani melarat, yang … MEWUJUDKANKAN TENAGA TENAGA (Ini lah, Pembentukan KELAS, Tuan) … syarat syarat … Ekonomi

mempertahankan .., KEMENANGAN Politik … yang moderen … jika … MEMILIKI KEKUASAAN EKONOMI …”

 

Maksud Pemusatan adalah KEKUASAAN – Perang untuk MERDEKA suatu PEMBEBASAAN dalam Terjemahan Sosial Ekonomi Politik

 

“… kesimpulan, bahwa KITA … menentukan Strategi … BERTAHAN … sebagai Basis basis … Republik Indonesia.”

Materialisasi Logika Dialektis Ekonomisasi (= Politik) suatu PERTAHANAN INDONESIA MERDEKA (MANIFESTO JAKARTA, 1945)

 

“… Indonesia … di Masa Depan … akan meng – ada – kan Hasil yang Tiada Ternilai Harganya di Pasar Dunia seperti Minyak Tanah, … Emas … dan lain sebagainya. … Republik Indonesia bisa mendapatkan Mesin, yang dibutuhkan. … untuk Kemerdekaannya. Kemerdekaan … berdasarkan Industri … Sebaliknya Industri … berdasarkan Kemerdekaan pula. … Industri yang … penting untuk KEHIDUPAN DAN PERTAHANANNYA

 

PERTAHANAN INDONESIA MERDEKA

 

“… untuk MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INDONESIA … :

 

1 & 2. Persatuan … Rakyat. Persatuan terhadap serangan dari dalam maupun dari luar Negara. Persatuan ini dapat diselenggarakan … Partai …

Kemerdekaan yang penuh … sama … dengan Persatuan … menjalankan ekonomi yang teratur … kekokohan … Indonesia Merdeka

3. Jangan dibolehkan Modal Aasing … menyewa Tanah dan MENGUASAI BAHAN … Tanah – Produksi – Distribusi harus DIKUASAI … NEGARA

4. Ekonomi … dikendalikan (diatur) … dan terencana … “Tidaklah susah untuk Indonesia Merdeka untuk memimpin majikan Bumiputera kearah Kolektivisme dan ekonomi terencana, yang mengatur Hak Milik, Penghasilan, Pembagian Hasil, Upah dan Hidup Sederhana.” (Kutipan)

 

Sehingga, Kawan ! Dan, Progresif Nasionalist …

 

“Walaupun Amerika menamai dirinya demokratis, buat kita tak kurang bahayanya … (SEMANGAT MUDA, 1926). … Boleh jadi pada waktu paling di muka ini berjuta-juta modal Amerika akan masuk ke Indonesia …

“Kalau kita bisa mempersatukan seluruh Indonesia (Isme – Nasional ke Persatuan Rakyat Indonesia) dan … kita bisa memikirkan merebut kemerdekaan dan barulah bisa mempertahankan kemerdekaan itu terhadap … Amerika.”

“Berhubung dengan hal diatas, maka Revolusi Indonesia kelak akan berbeda … Revolusi Indonesia tiadalah akan semata-mata untuk menukar kekuasaan … dengan kuasaan bumi putera (Peperangan Kemerdekaan bangsa), tetapi juga untuk … KEKUASAAN … Buruh Indonesia (putaran-sosial).”

 

TERIMA KASIH. SOSIALISTA !

 

 


EKONOMI, KEAMANAN, DAERAH


EKONOMI RAKYAT,

KEAMANAN

(DAN) DAERAH


MUNGKINKAH Demokrasi = “alat” Berke – KUASA – an ? Penganutan yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, Pemerintahan pun suatu Nasional

1. Membebaskan Rakyat = Kemerdekaan (Ajaran)

2. Berkedaulatan

a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN = Rakyat)

b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

Nasional dari kata ‘Nation’, yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya Politik Masyarakat  = Kekeluargaan jadi suatu Bangsa (Klan à Percampuran à Nilai = Aturan ßà Daerah)

c. Kesatuan Sosial Perekonomian (Industrialisasi = Produksi, dan Tenaga, Sumber Alam) Politik

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

<Titik

Demokratisasi (Politik Ekonomi) ditujukan menyelenggarakan Tujuan Ber – “Negara”

1. Memilih Pemimpin (bukan Individualisasi)

2. Membentuk Parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “Hak” (Kelas) melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

b. Pembentukan Masyarakat (Kemanusiaan)

c. Nasional Industrialisasi Ekonomi

3. Mempersiapkan Produksi = Nasional Industrialisasi

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi). Materialisasi Utopia (= Perbuatan). Sosial ke Tahapan tahapan Revolusioner Proses Kemerdekaan dalam artian “Negara”

KAM = Manfaati Sumber Alam (Daerah)

KAM = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Masyarakat (Pemilikan) Kependudukan (Tempat, Perburuhan)

– Sosio Ekonomisasi Keuangan (Anggaran) Negara

– Perdagangan (Distribusi) dan Barterisme

– Hubungan Sosial (Perburuhan) Industrial – Politik

KAM = Sosial Pertahanan “Daerah daerah (Organisasi” ?) Ekonomik

<Jeda

Atas Program program Politik, yang diajukan untuk menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia). Berlangsung Kekuasaan (Rakyat, di) Negara. Diperbuat (Dialektika ke Rasional = Politisasi) Keputusan keputusan Pilihan, Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan (Ekonomi) di seluruh Daerah Indonesia.

<Tutup

SELESAI


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


SOSIALISME KE NASIONAL


SOSIALISME = KERAKYATAN

(PERSATUAN

NASIONAL) KE GERAK EKONOMI

( ANTARA SOSIAL – BORJUASI)

BEBERAPA Dasar Tulisan diajukan

1. De Politisasi Sosialisme

2. Kemiskinan Negara karena

a. Penjajahan

b. Individualisme = Kuasa

c. Liberalisasi

Meski awal ke Sosialisme Terjemahan Kemerdekaan, tetapi karena Tekanan Kekuasaan Negara negara Liberalisme Penganutan Ekonomi Industrial Tanpa Sosial Organik organik =Ideologik Kerja Tenaga (Masyarakat, Organisme), arah Pemerintahan pemerintahan tak lagi Ekonomik =Sosial (Nasional, Rakyat), hanya Ekonomisasi Uang Pemerintahan (kah ? Negara, Konseptual) ke Laba saja

– Politik Kendali Uang

– Dagang Tanpa Produksi

– Birokratisme (Korupsi)

– Diskriminatif Perempuan perempuan Sosialis (Tanggung jawab, Peranan)

– Monopolisasi ke Konflik (Hukum)

[Masih kah perlu tambahan alasan alasan Pemiskinan dari Para Individualist atas Rakyat ?]

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme (di) INDONESIA

<Jeda

MENGENAL

SOSIALISME (KE) POLITIK

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Ke Pergerakan. Utopia ke Materialisasi Politik. Tujuan (Sosial = Manusia dalam) Kekuasaan Rakyat “Miskin” seluruh Dunia. Terselenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Melalui

1. Sosial HAK = Kelas

a. Kepemilikan Sosial (produksi)

b. Tani – Budaya (Pangan)

c. Penghapusan Kelas (buatan)

2. Ideologisasi

a. Kuasa Rakyat = Gerak

b. Pembentukan Kelas Buruh

c. HAK Manusia Sosial

3. Pergerakan

a. Sosial ke DEMOKRATIK (Kekuasaan)

b. Politik Rakyat Miskin

c. Nasional PEMBEBASAN Rakyat

Dari Pemikiran ke bentuk bentuk perbuatan

1. Dialektika Logika atas Materialisme

2. Thesiska “Alam (di Pikirannya)

3. Kebebasan (suatu Pemikiran) di Tanahnya adalah HAK ke Tujuannya

Strategika Industrialisasi Nasional.  Berdasarkan HAKNYA = “Masyarakat” di Negara. Dan, Ekonomi Politik Kelas. Dipersiapkan Negara Sosial = Ide atas Pemerintahan

1. Negara suatu Organisasi Kerakyatan (Politik) Ubah ke Sistim

2. Suatu Pemerintahan ke Demokrasi Ekonomi Produksi (lihat Konstitusi )

a. Sosial  ke Perubahan (Ekonomi)

b. HAK Azasi Manusia

c. Kepemimpinan. Tujuan Produksi

3. Kekuasaan Rakyat atas Perekonomian (tahapan tahapan Revolusi)

Ini lah Sosialisme di Negara . Ke Tujuannya. Jadi PEMBEBAS Rakyat. Menggantikan Thematikalisasi Borjuasi Demokrasi (Politik) di Masyarakat lewat Industrialisme ke Perdagangan  atas Kerja Buruh. Diselesaikan Tugas tugas Demokratik. Terbentuk Kemampuan kemampuan KIRI (= “Isme”) ke Tengah yang Nasionalis Progressif

— oOo —

<Titik

Para Pembaca, Masyarakat suatu Kemanusiaan = Manusia Sosial (Kelahirannya). Dan, setempat = Masyarakat masyarakat

1. Manusia manusia, Pikirannya

2. Aturan aturan yang “Membentuk”. Dipatuhi. Atau, terpolitisasi jadi Sistim.  Dan, ditaati. Karena, bertujuan dalam Pendidikan  ke … “Ide”. Kebudayaan . Rangkaian Zaman (ke) Peradabannya

3. HAK dan Kebebasannya

a. Hidup dan Pertahanan

b. Perempuan (HAK, Anak)

c. Pemilikan HAK Sosial

d. Kepemimpinan

e. Sosial HAK ke Kelas (Tenaga = Produksi dan Tanam)

4. Kebutuhan kebutuhan Dasar (Baca, Manusiawi)

– Pangan (Makanan, Tumbuhan dan Daging)

– Sandang dan barang

– Papan = Rumah, Tempat Tinggal (lahir) dan Lingkungan

5. Hubungan Masyarakat ke Masyarakat dan dengan Tanahnya – Alam

Tujuan Kekuasaan untuk Pemenuhan (= Sosialisme) Kebutuhan Dasar Manusia

1. Atas Batas batas Kewilayahan (tempatnya)

2. Atas Perbuatan. Maka Teratur

a. Presaudaraan.HAK Azasi

b. Kolektif (HAK = Aturan)

c. Tanpa Beda. Sama

3,  Atas Hasilnya untuk Semua Kepentingan, Guna dan Manfaat)

Borjuasi Demokrasi (Pemimpin, Kaum = Kepatuhan), terjebak  “Kebebasan Negara”. Dan, membentuk kepemimpinan perekonomian. Namun, melepas dari Perjuangan Kelas, agar cepat “Menyelsaikan Kemiskinan”, walaupun Tidak setuju Penguasaan

<Tutup




APAKAH TUJUANMU ? SEKIAN


“EKONOMI DAERAH” POLITIK (II)


HUBUNGAN antara Produksi = Ekonomisasi di Daerah daerah berlaku didasarkan

1. Kebutuhan Masyarakat (Setempat)

2. Tenaga = Penghidupan Kerja ke HAK atas Daerah Ekonomi

a. Sosial ke HAK (Pribadinya)

b. Pasar = Transaksi (Daerah)

c. Edar (Uang). Ke Nilai

3. Tradisionalisasi = Kemampuan Daerah (Politik) ke Hasil

Tidak segampang, yang dirancang. Walaupun Utopia, dan terpolitisasi. HAK HAK Rakyat ke Nasional Politik dalam Masyarakat di Daerah daerah, diperjuangkan = Gerak menjadi Demokrasi Ekonomi = Produksi

– Alam yang rusak

– Ragam Kebudayaan ke Isolatif

– Adat ke Pertarungan Milik

– Mentalitas Didikan Penjajah ke Birokrasi (“Isme” = Negara)

– Korupsi

– Kelemahan Administrasi (Keuangan)

Lalu, terjadi Kepemilikan Inididualist atas HAK Tanahnya

1. Pengendalian Tenaga Murah

2. Pemilikan atas HAK HAK (Baca, Sosial = Kepentingan)

a. Pemilikan Tanahnya eks Jajahan

b. Penjualan HAK Ulayat

c. Penguasaan Sumber Alami

3. “Penguasa” Alat Produksi

Dalam sekian abad dilakukan Pergeseran HAK Kegunaan – Nilai (= Sosial. Ke Imperialisasi. Keperdataan dan Pidana Ekonomi) atas Hasil Perkebunan, yang dimiliki Negara (HAK) untuk Masyarakat. Dan, berlangsung Kolonialisasi Uang Monopolisme (Dagang)

Kepentingan kepentingan Ekonomik di Daerah daerah pun telah bergeser juga. Ke Sentralisme. Terpecah Produksi – Bagian bagian

– Kerja, Perusahaan (bentuk)

– Alat alat, Permesinan

[Keterangan, Kerja dan Alat suatu Kesatuan dalam mekanikal Pabrik di bawah Perusahaan (Modal = Keuangan)]

– Waktu, Pembuatan (Dasar)

[Buruh tidak rangkaian Produksi, karena Keberadaan Kerja  = Ekonomisasi (Materialistik), MAKA HAKNYA LEPAS dalam Ikatan Hukum Perdagangan Internasional]

– Kebutuhan putus ke Distribusi = Pasar. Atas Pekerja (Daerah)

– Powerless (Benda, Uang)

Daerah jadi Tanggung jawab Kekuasaan. Berlaku dekonsentrasi = Pemerintahan. Tatapi, Usaha = Permodalan. Ke Produksi. Dalam Admnistrasi Politik. Ekonomikal = Industri ke Pemusatan Kerja. Membiarkan “Barang Dikuasai”. Pemerintahan “jadi” Daerah (kah ?)

Imperialisme ke Birokrasi Keuangan. Politik ke Kekuasaan Dagang. Sehingga, Masyarakat tidak lain Pembeli dan Bukan Produktif

Sosialisme adalah Kerakyatan. Di Masyarakat. Ke Pembentukan Kelas (Tenaganya). Membentuk = Organisme. Manusia bekerja untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Yang diproduksinya. Suatu Pemilikan = HAK. Terpolitisasi. Sosial HAK = Kelas didasarkan HAK Azasi (Kemanusiaannya)

1. Kelahirannya = Hidup. Manusiawi

2. Pertahanan = Kehidupan. Ke Industrialisasi

a. Nasional = Wilayah wilayah

b. Produksi. Aturan ke Sistim

– Pendidikan (dalam Ideologisasi)

– Aturan aturan = HAK

– Kerja, Pemimpin (Unit)

c. Manfaati, Distribusi (Ekonomisasi)

3. Tenaga (Daerah, “Asal”)

Sosial Hubungan Politik ke Perenonomian yang menciptakan Keseimbangan antara Pemerintahan dengan Daerah daerah di Negara. Bertahap tahap. Ke Tujuan (Revolusioner)

<Tutup




SOSIALISTA


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


PERTAHANAN = KEAMANAN EKONOMISASI


PERTAHANAN – KEAMANAN

= POLITIK

DAN EKONOMI

TARUNG Pimpinan (Mantan) meungkinkan banyak Kelompok ke “Luar”. Bergerak lah Konstitusi atas Pemerintahan. Nasional kah ? Tiada jaminan apa ?!? Dilindung dari Pertempuran demikian ?

Jelas, Nasional (“Isme” ? Yang) terkendalikan. Militer = Politisasi untuk Karir (Perintah) dalam Tahapan tahapan Organisatif, tetapi tidak lah mungkin ke Perekonomian, kecuali … memang Perang Ekonomi

a – Politik bentur Sosial. Mana Kekuasaan ? Memakai Hukum ??? (He he he …). Kemungkinan akan diberlakukan Keputusan = Parlemen suatu Organisasi dengan Negara (agar baca, Panglima)

Berdasarkan

– Kekuasaan Rakyat. ke Pertahanan

– Sosial HAK = Kelas

– Nasional Industrialisasi (Produksi)

dalam bentukan bentukan PERSATUAN RAKYAT = “Negara” (Perwakilan Rakyat – Kenegaraan)). Mencapai Keadilan Persamaan HAKNYA

Mekanisme = Cara cara Demokrasi Ekonomi ke Produksi menggerakkan, “mengatur” (Distribusi” – Transaktif) Anggaran menghasilkan. Sosial Materialisme

1. Pemenuhan Kebutuhan (Manusiawi)

2. Pemilikan = HAK di Tanahnya

3. Kegunaan Benda (Manfaati)

Rangkaian (= Dialektika) yang Logika dalam Sosial – Alam. Thesiskal Alam (di Pikirannya). Atas Kepentingan kepentingan Ekonomi Politika

Tanpa Pertahanan Kemanusiaan Yang Utuh, Negara hanya lah jadi Kekuasaan. Diper – “alat” – kan (Individuualist – Militerisme)

<Jeda

INDONESIA telah jadi suatu Negara (kah ?)

1. Kemerdekaan. “Bebas” di Buminya

2. ‘Nation’ (ada Kebangsaan. Konstitusi = Undang Undang Dasar)

3. Wilayah wilayah (Kesatuan)

membentuk Pemerintahan berdasarkan

Kerakyatan (Sosial = Kekuasaan) ;

Tujuannya (Baca, Utopia). Kemakmuran, Adil dan Sjeahtera ;

HAK Azasi Manusia

namun, bagaimana dicapai Tujuan ? Pemenuhan Kebutuhannya

melalui

1. Industrialisasi Nasional (Masyarakat)

2. Produksi (Hukum ? Tenaga)

3. Budaya – Tani (Pangan)

Terselenggara Politik RAKYAT MISKIN. Dilaksanakan lah … ! Berlaku Demokrasi (= Kekuasaan) Ekonomi

<Titik

Bagan : Demokrasi (Konstitusi) Ekonomi

Maka 2 (dua) Peranan, yang berlangsung

o Undang Undang (Politisasi)

o “KIRI” Yang Muda

Tidak lah Individualisme, menjadi Penghisapan atas Kelas Pekerja dan Petani di Daerah. Itu, Kapitalist LANJUTKAN Imperialis (Penjajah) ke Liberalisasi

Mengapa “Kiri” ? Tradisionalisasi – Politik. Sosial – Alam – Negara. Ke Masyarakat Sosialisme pun terbentuk

<Titik

CATATAN AJUAN (TULISAN)

Beberapa “Urusan”, yang dibebankan

[Tanggung jawab suatu Pertahanan, dan Keamanan. Ke Politik (Kerakyatan, Ajaran). Ajuan ke Nasional dari ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK atas Undang Undang Dasar di INDONESIA. Menerjemahkan (= Pergerakan) ke UNIT UNIT DEMOKRASTIK MASYARAKAT dalam Tempur Ekonomi Perang]

ANGGARAN DASAR PARTAI

Pasal 7 dalam KalimatPartai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya”

mengacukan

1. Kekuatan = Kuasa Rakyat

2. Demokrasi = Politik Ekonomi

3. Revolusioner, Arah Perubahan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“… membentuk suatu Pemerintahan …, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian …, … keadilan … disusunlah … Kebangsaan Indonesia …, yang terbentuk dalam … susunan … rakyat”

mengacukan

1. Pemerintahan

2. Kemerdekaan, Perdamaian, Keadilan

3. Kerakyatan

Pasal 4 ayat 1

“… Indonesia … Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 28 D ayat 3

“… berhak … sama dalam Pemerintahan”

Pasal 20 ayat 1

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang Kekuasaan … Undang Undang”

mengacukan

1. Negara dan Pemerintahan

2. Hak (Politik). Ke Pemerintahan

3. Kekuasaan. Undang Undang

Masihkah Pemiskinan suatu Kemiskinan = Ekonomisasi ? Tiada Produksi Negeri yang Bebas. Nasional jadi Kesatuan Penguasaan Dunia. Pertarungan yang sia sia belaka. Biarlah saja … Perang Ekonomi lagi kah ?

<Tutup

SELESAI


PERKEBUNAN. TRADISI KE POLITIK


PERKEBUNAN RAKYAT

HASILKU

(“TRADISI” KE POLITIK)

 

 

 

PERKEBUNAN lah yang telah menjadi Alasan Pemberontakan pemberontakan di Dunia. Mengapa ? Pertikaian Kepemilikan Tanah kah ? Mungkin ? Ada Sebab lain ? Memakai Tenaga dalam “Tumbuh”. Mengakibatkan Milik – Dagang ke Hasil

 

Tradisionalisasi atas Perekonomian berlangsung. Di Tanahnya = PEMUSATAN Usaha

 

Para Pekerja dalam suatu Kelompok. Mempersiapkan Produksi (Baca, Ekonomisasi). Bersama. Atas Tempat, maka dibentuk Kerja di Tanah Perkebunan

 

Lihat Skematika Ekonomik Tanam Kebun

 

 

 

Majikan Tidak Nyata dalam Perkebunan Hubungan Kerja dengan Tanaman dan HAKNYA (Petani = Buruh) ke Pengupahan. Namun, penghindaran Kepemilikan

 

<Titik

 

 

 

Adalah, Nilai ke Guna, yang dibaca Hasilnya. Terpolitisasi. Politik Rakyat ke Ekonomisasi. Ini, Tradisional ke Negara – “Ide”. Digerakkan – Bergerak – Menggerak (= Kepemimpinan) dan Program ke Sistim “Gerakan”

 

Lahan lahan Tanam berlaku HAK Setempat = Masyarakat. Tertolak ADAT = Rechts (Hilang Kemanusiaan Bangsa) ke Pidana (Hilang Kebebasan Dirinya = Rakyat) atas dasar Keperdataan – Dagang  (Hilang Kepemilikan HAK). Berdasarkan Pemilikan (Konstitusif) Masyarakat. Berkekuasaanlah Manusia di Tanahnya (Rakyat)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Tolong, “Kita

Merdekakan

Tiga Cocoa, ‘Mas ……. !

 


KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?


KEADILAN MANUSIA –

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup




“SEKIAN, Tuan tuan …….”


PERTANIAN INDUSTRIALISASI – TANAM (2)


HUBUNGAN dengan Produksi Lahan, Cara dan Penyaluran, terbentuk karena Sosial HAK dalam Pembicaraan Thematika

 

Berdasarkan

 

1. Materialisme Logika

 

2. Thesika “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. HAK Sosial – Lahan

    b. Kebebasan HAK di Tanahnya

    c. HAK = Kolektivisme

 

Kepemilikan Lahan Produksi Tanam = Perbuatan. Pun Kemanusiaan HAK Azasinya. Pemenuhan = Kuasa Ekonomikal. Sosial (ke) Aturan aturan (Kolektif) untuk Manusia – Negara

 

3. Pangan = Kebudayaan Tani

 

Hasil (bentuk Ubah) diterjemahkannya dari Butuh ke Permintaan. Terpolitisasi. Demokrasi (Kekuasaan = HAK). Disalurkan, Produksi oleh Ekonomi

 

1. Tradisionalisasi (jaringan ke) Barterisasi

 

2. Pembagian Daerah daerah

 

    a. Penghasil (Simpan – Pakai)

    b. Wilayah Tanam = Rasional

    c. Pemakai = Tenaga. HAKNYA

 

3. Sosial Ekonomi ke Penghidupannya

 

Suatu Pelanggaran HAK Azasi Manusia, jadi Material yang Melawan (namun, agar jangan terbaca Pembenturan Dialektis)Kekuasaan Rasional Negara. Mengabaikan Moralitas, membuang NIlai nilai = Kepatuhan, menghancurkan Peradaban

 

Pemerintahan lepas dari Kekuasaan (Baca, Pertahanan Rakyat) di Daerah daerah. Mengganti Kedaulatan ke Individualisme

 

<Titik

 

 

 

Produksi Tani adalah Demokrasi Ekonomi. MEMBUKA Industrialisasi, yang mampu mengendalikan Penggunaan Anggaran ke Ekonomik, bertahap tahap Capai Kemakmuran Perekonomian di Buminya

 

<Titik

 

 

 

Pembahasan di atas Pertanian Industri (= Tanam) mengajukan

 

SATU, Sosial = Kekuasaan Negara Ekonomi ke rangkaian Perbuatannya

 

DUA, Produksi (atas Lahan)  Tani ke Pemenuhan Kebutuhan

 

Strategi Ekonomika Pertanian Rakyat di Dunia

 

0 Pengelolaan Bumi Tanah Manusia Zaman

0 Produksi Tani  (Industrialisme, Tenaga)

0 Pangan Dunia dan Penyediaan Lahan

 

Konsep Tani ke Program (Anggaran ?) Pertanian

 

Kebudayaan dan Taktika Politik Tani

 

0 Mekanisme = Cara ke Ekonomisasi Pertanian

0 Sistim Tani = Politik oleh Masyarakat

0 Pembentukan Usaha Tanam dan Penyaluran

 

Sehingga, suatu Negara = Wilayah wilayah  (Pertanahan) adalah Penyedia Lahan lahan Produksi Tanam untuk Rakyat MIskin Dunia

 

<Tutup


PRODUKSI, STRATEGIKA NEGARA


SOSIAL

HUBUNGAN NEGARA NEGARA STRATEGI PRODUKSI

DUNIA

 

 

 

MODERINISASI (Post Modernisme, yang terbaca oleh Penulis “Telah Berakhir” Moderen ? Namun, apakah Teknologi saja atau Budaya ke Perilaku – Teknologis) sesuatu yang gagal Tanpa Kemanusiaan atas Negara

 

Sehingga, hanya Pembelian terjadi. Politik = Ekonomi (Perdagangan). Melepaskan Kuasa Berbuat (Produksi)  atas Barang

 

Tantangan !?! Perlu, yang Rasional. Ke “Sistim”

 

1. Alam. Perlindungan Lingkungan

 

2. Pertambahan Tenaga Pekerja

 

3. Kebutuhan. Pembentukan Nilai

 

Dalam Pemenuhan Kebutuhannya Manusia bukanlah diciptakan. Pembentukan Kebendaan saja, = Terkuasai. Liberal kah ? Individualisme. Diperlemah lah Perburuhan (Kelas, Tenaganya)

 

Karena, Teknologika Perbuatan Bertujuan (satu satunya) untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

 

Adalah suatu Pemikiran Manusia Tentang Masyrakatnya (Perkawinan. Syahwati – Lahir ke Tingkah laku = Istiada Budaya Pangan dan Industrial)

 

Tidak Keuangan, yang memutus Sosial = Kebutuhan – Tenaganya. Terpolitisasi jadi Ekonomi Kekuasaan. Menuduh Siasat Pemerintahan (Kekejaman)

 

1. Eksploitasi Tenaga Manusia

 

2. Penguasaan Sumber Alam

 

     a. Dengan Pengetahuan (Teknologi). Amerika (Moderen)

     b. Dengan Pemilikan (Borjuis). Eropa, Australia

     c. Dengan Senjata (Perang). Asia, Afrika

 

3. Aneksasi. Dalam rekayasa Moralitas (Takut)

 

Hubungan antara Negara ke negara tidak lagi karena berdasarkan Masyarakat – Kebutuhan Manusia, dipaksakan menjadi Ekonomisasi Kapitalisme

 

Putusan putusan = Kuasa, membiarkan Budaya Tidak lah Ekonomik

 

Politik Rakyat Miskin ke Strategika dalam Ekonomi (Produks. Fabrikasi = Organisasi Industrial). Investasi Keuangan atas Barang Industri (bukan Permodalan)

 

1. Rasional atas Pemenuhan Bagaimanakah (Alam. ke Pengetahuan)

 

2. Permesinan oleh Buruh. (Ini lah, Materialisme. Ke Peradaban)

 

3. Masyarakat atas Perdagangan (transaksi = Hubungan ke Barang. Pendistribusian)

 

Pul 3

 

 

— oOo —

 

 

 

Pemerintahan pemerintahan Internasional Negara – Industri, …….

 

Sungguh tiba tiba Rakyat telah dihadapkan atas Kuasa Pilihan. Tetapi, juga bisa saja dibenturkannya. Antara Pilihan pilihan. Salahsatu Pilihan Kita Rakyat Dunia … ke Negara. Gerakan Kelas Produksi diarahkan ke Pemerintahan Nasional Ekonomik

 

Sosial = Politik (Kerakyatan). Ke Nasional Industrialisasi Negara negara Sosial Demokrasi

 

1. Rasionalisasi Industri – Keuangan

 

2. Barterisasi. Ke Pasar, yang “Terbuka”

 

Berdasarkan

 

3. Memperluas Produksi Kerja (Wilayah)

 

Industri Kemanusiaan Zaman menggantikan Modernisasi = Teknologik Ekonomis. Berlakunya Nilai nilai Produksi atas Barang

 

 

 

SEKIAN, Para Akademisi


PESANRAS (DI) DUNIA


AKAL adalah Kemanusiaan. Membentuk.Tidak Rasialisme. Tidak Suku Benuatika. Tidak bulan Nasional. Terhubungkan (= Rasional) antar Pemikiran

 

Manusia Sosial, yang Berpikiran. Dialektika Logik. Ke Materialisasi

 

Hitam, Merah – Putih dan Kuning. Bukanlah Pelaknatan Tubuh … ! Adalah, Persamaan atas Rasial

 

……… Pikiranpikiran Manusia

 

……… Perbuatan Manusia. Ke Tujuannya

 

……… Manusia Yang Lapar

 

Memikirkan Suatu Yang Sama. (Berkekuasaan kah ?).Kuasa = Manusiawi. Untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Masyarakat). Diperbuat

 

1. Produksi (Alat =Kemampuan)

 

2. Pertahanan= HIDUP. “Aturan”

 

Alam=Sumber Penghidupannya di manapun.Yang ditaklukkan. Lalu,mengola, mengelola, melindungi. Nah ! Inilah, Pertahanan (= “Negara”. Hmmm …….). Berlangsung dalam Industrialisasi Ekonomi karena Tenaganya

 

      – HAK =Kepemilikan Tujuan

      – Buruh = Kelas Pekerja

      – Guna = Materialisme

      – Wilayah wilayah Tempat

      – Penghidupan = Kerja Tanam

 

dll

 

3. Tani (Budaya). Ke Pangannya

 

<Jeda

 

 

 

Pertemuan Titik titik Pikir akan berlaku dalam Kemasyarakatan Sosialis Internasional. Melalui = Perpindahan Tekno Logi – ka Bentuk Pakai. Dan, terpolitisasi. Barterisme Ekonomikal. Produksi atas Hasil. Sosial = Materialisasi (Ide)

 

Dari Konvensionalisme Pembentuk Ke Baru an Pengetahuan – Alami. Tetapi, Moderen. Pun ke Tradisonalisasi (Pakai). Kesederhanaan = Sistim

 

Transisi Operatif (Muatan). Diperjuangkan. Mungkin dalam Kebudayaan (Baca, Rasionalisme Politik). Terserap. Ideologik. Kemurnian Ajaran (Falsafati) Keadilannya. Didasarkan ‘Nation’ – Kebebasan di Tanahnya

 

Kemanusiaan mampu (= Politik) memiliki kembali Zaman (Kesemestaan). Bertarung untuk Yang Muda. Kelak dalam Kemungkinan (Logika Batini) Peradaban . Lingkungan (Politisasi) Kehidupannya

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


KEPEMILIKAN MASYARAKAT LAWAN PEMISKINAN DI DUNIA


KEPEMILIKAN MASYARAKAT

LAWAN

PEMISKINAN DI DUNIA

 

 

 

SUNGGUH ! Bukan lah Tulisan Penghasutan , … TUAN ! Pemiskinan suatu Keadaan (= ada. Buatan) Ekonomi – Politik. Apakah Perlawanan Negara ?

 

Mengapa Pemiskinan dilawan ? Karena, di Negara ada Rakyat (Penduduk)

 

Beberapa contoh Pemiskinan (sengaja. Permusuhan – Rancang. Usaha). Antara lain

 

     – Penjajahan (Imperialisme)

     – Korupsi (Uang = Negara)

     – Perdagangan Individualisme

 

Melalui

 

1. Pembodohan atas Kemanusiaan

 

2. Kuasa (Baca, Penguasaan). Menguasai. Maaf ? Hati hati

 

     a. Penindasan Rakyat Miskin

     b. Penguasaan Ekonomik (Alam)

     c. Pembuatan Hukum Sepihak

 

3. Militerisme. Ke Perintah

 

dst. Tegas, dalam Perbuatan perbuatan

 

“Negara” (Kedaulatan Rakyat) dikuasai.  Telah (= Rasionalisme ?) memungkinkan jadi Sistim ke Ekonomisasi. Berdasarkan Indentitas (Hukum kah ?) Budaya

 

<Titik

 

 

a Politik gerakan gerakan Kekuasaan Rakyat pun “melepas”. Semula Gugus Juang berlangsung Kepentingan kepentingan Masyarakat di suatu Negara Bebas

 

(Serikat Tani – Pertanian, Organisasi Perburuhan, Perjuangan Rakyat Yang Miskin. Dsb)

 

Kekuatan kekuatan Perlawanan (Sosialisme. “kiri”) ke Luar Negara. Tetapi, ada dalam suatu Wilayah wilayah Kekuasaan Rakyat (Nasional Persatuan)

 

Lebih tidak wajar dikesampingkan Hak Azasi Manusia. Tidak lagi pemikiran di “Dalam” ke Tujuan Sosialisme. Bukankah Manusia Pembentuk Masyarakat ? Terlupakan. Diganti Isu Kontra Isu Politik Damai Ketentaraan Dunia

 

TUAN ! Kami sedang berbicara. Tentang Ajaran Kerakyatan. Di Negara. Bukan “atasnama. Karena – Maka, NEGARA MELAWAN ! Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

     – Bukan Ultra Nasional dalam Perpolitikan

     – Bukan Chauvanisme Negara (Miskin)

     – Bukan Koalisi – Tengah untuk Pemerintahan

 

Suatu Kekuasaan (Rakyat). Diterjemahkan. Sosial = Kekuasaan (HAKNYA)

 

Menjadi

 

     – Sosial HAK Kelas

     – HAK Azasi Manusia

     – HAK = Perbuatan di Negara

 

<Titik

 

 

 

Sampai di sini, mampu kah Berlawan ? Belum. Negara bukan Organisme Perlawanan kah ? Nisbi – ist ! Memerlukan Tenaga (HAK) Kelas. Digerakkannya = Produksi Nasional Industri. membentuk “Negara (Sumber Alam -) Ekonomi”. Bukan lah Kerja Pemerintahan berdagang Uang Tanpa Barang

 

1. Undang Undang (ada suatu Negara)

 

2. Putusan putusan (Kenegaraan)

 

     a. Kewajiban Parlemen. Kerakyatan

     b. Tanggung jawab (Keuangan)

     c. Tugas Pemerintahan (Bentukan)

 

3. Kekuasaan. Ke Nasional Program program Kenegaraan =Pemerintahan (Produk)

 

Materialisme atas Sejarah (di) Alam). Bermula “Kekuasaan Bumi” (Kemutlakan) dihancurkan karena Pemikiran. Maka, terbentuklah Industrialisme = Bahan Baku Alam diproduksi. Sosial Logika – Alam. Mengadakan Keseimbangan Manusiawi. Thesika “Alam (di Pikirannya)

 

Negara pun Tidak Absolut. Disifatkan Sementara. Ada Penduduk bekerja dalam Produksi (Kepemilikannya. Pemilikan Rakyat). Ketika Bertujuan, Negara = SOSIAL (Ide). Dipersiapkan Pemerintahan = kepemimpinan. Oleh Rakyat Demokratik

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

UNDANG UNDANG DASAR RWPUBLIK INDONESIA

Bab XIV Pasal 33

 

“… Produks dikerjakan … untuk semua … di bawah

kepemimpinan …

 

“… pemilikan … masyarakat …

 

“… bumi adalah … untuk

kemakmuran

rakyat”

 

<Jeda

 

 

 

Dari kepemilikan, Rakyat – Masyarakat – Penduduk Berpunya = HAK

 

1. Persamaan. Kemanusiaan (Azasi)

 

2. Kemerdekaan (Pembebasan) di Tanahnya

 

     a. Kelahirannya (Hak Perempuan)

     b. Pangan (Lahan Tanam)

     c. Penghidupan. Keadilan = Pertahanan

 

3. Kedaulatan (Wilayah wilayah)

 

INDONESIA tidak lah pernah menganuti Kapitalisme Negara. HAK = Kemerdekaan di atas Tanahnya. Mengolah = Kebudayaan Tani. Ke Pangannya. Mengelola Sumber Alam. Ke Produksi (HAK). Mempertahankan Sosial = HAK (Kelas). Memilikinya = HIDUP. Rangkaian Kebebasannya

 

Negara suatu “Ide”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Tanahnya Pemilikan Masyarakat

 

Kuasa pun = HAKNYA. Yang dilakukan. Demokratisasi atas Pemerintahan. Mematuhi Kehendak Rakyat. Untuk mengerjakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Di Negara. Aturan aturan Kepemilikannya = ADIL. BERBUAT, TUAN ! Ini lah, Perlawanan …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


NEGARA HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI – EKONOMI


NEGARA,

HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI –

EKONOMI

 

 

 

TERPOLITISASI. Ke Bentuk bentuk Perbuatan

 

1. Nasional ke Industri. Produksi

 

2. Rasional Keuangan. Ke Anggaran (Baca, Parlemen. Ke Persidangan Ekonomi)

 

     a. Politik Anggaran

     b. Program

     c. Pertanggung jawaban

 

3. Sosio – Ekonomik (Keuangan)

 

Sosial = Kekuasaan – Gerak, dibahas (Sistim Keuangan Politik) menerjemahkan Konstitusi = Politik ke Ekonomi – Perdagangan. Tersebutkan Demokrasi = Nasional Perekonomian. Berdasarkan Terjemahan (Politisasi). Yang diajukan. Ke Pembentukan rangkaian “Keadaan”

 

Peta Kontitusi Negara =Keuangan, Industrialisasi – Ekonomik

 

Peta Hubungan Keuangan - Industri - Ekonomi 2

 

<Titik

 

 

 

Sampai makah Industri Terjemahan Sosial HAN dalam Hubungan Ekonomisasi Keuangan ? (Maaf ? Tidak dibicarakan dalam Tulisan ini)

 

Pertahanan. Taktis kah ke Ekonomikal ?

 

Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan … negara … melalui sistim …”

 

didasarkan

 

– HAK = Kebebasan (Demokrasi). Pasal 28 E ayat 3

– HAK = Kemerdekaan (Pikiran). Pasal 28 I ayat 1

– HAK = Politik (Negara). Pasal 28 D ayat 3

 

mengadakan

 

Pasal 25 “… negara … wilayah yang … hak haknya …”

 

Untuk itu perlu menetapkan “… ekonomi … cabang cabang produksi .. negara …” (Penjelasan Resmi UUD). Menunjuk Pasal 33 “… keseimbangan … nasional …” (Keseimbangan = Sosial. Baca, Pertahanan dalam Ekonomisasi = Ketahanan)

 

<Titik

 

 

 

Tanggung jawab =

Kepemimpinan

untuk Perekonomian

 

Dalam Pemilihan yang berlangsung, ‘Sah” – Kebolehan (Normatif. Ke Pelembagaan Hukum)

 

Antara Kewajiban Negara (atas) Presiden = Perbuatan (Kenegaraan)  ke Tanggung jawab Keuangan Ekonomik Kepentingan kepentingan ekonomik Masyarakat bukanlah Retorika tetapi Konstitusi – Rakyat

 

Para Calon boleh mengajukan (Moralitas) telah – akan diperbuat untuk Pemilih (Kertas kah … ?)

 

Adalah, Tanggung jawab (= Kuasa). Presiden berbuat, melaksanakan. Executif = Pouvoir Reglementair. Dan, “… kedudukan … tergantung Presiden. (Negara = Pemimpin ke Tugas. Pemerintahan – Admnistrasi. Kementerian ?  Kabinet bukanlah “Dewan”. Tetapi, hanya itu kah Konstitusional ?). Berdasarkan Kekuasaan di Negara ke Ekonomi. UUD RI Pasal 33 ayat 3 “….. dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat”

 

Ini lah, yang akan dipertanggung jawabkan. (Suatu kepemimpinan. Memimpin = Menyelenggarakan. Melakukan = Keputusan keputusan Perbuatan). Berdasarkan “… menentukan haluan … yang kehendaknya …” (Baca, Rakyat). Ke Parlemen Nasional (MPR) melalui mekanisme DPR “… lebih kuat dari kedudukan pemerintah”. Lalu, “… begrooting Pasal 23. Dengan ini … mengontrol pemerintah. Harus diperingat … Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis … Rakyat.” Sehingga, “….. pemerintah … tidak akan terlepas … pengawasan …”

 

Pasal 7 A “… dapat diberhentikan … Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat … terbukti melakukan … korupsi, … penyuapan, tindak pidana berat …” (Perbuatan atas Kenegaraan berhubungan dengan ekonomi – keuangan)

 

Karena,

 

Pasal 23 ayat 5 “… memeriksa tanggung jawab … keuangan negara … Hasil … diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

 

juncto

 

Pasal 23 ayat 1″… dilaksanakan … terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Tidak lah samadengan dibuat, yang berlaku Individualistis Ekonomi Politik. Sepihak. (Suatu “Bentuk” Pemerintah). Berbahaya. Mengingat kemungkinan Tekanan dalam Pengaruh di Luar Masuk ke Dalam

 

Pasal 11 ayat 2 “….. dalam … internasional … yang luas … mendasar …” terhadap Indonesia (Negara = Keuangan)

 

<Jeda

 

 

 

Hubungan hubungan di atas merangkaikan, menyelenggarakan = mewujudkan HAK HAK Masyarakat dalam kepentingan kepentingan Negara. Bersumber – didasarkan Sosial Kekuasaan Produksi

 

Penjelasan Resmi UUD

 

(Dasar Kepemilikan Masyarakat)

 

“….. kepemilikan anggota anggota masyarakat.

 

(Aksi Massa. Ke Ekonomisasi)

 

“Kalau tidak … ke yang berkuasa …

rakyat

ditindasnya.

 

(Kedaulatan Rakyat pun Politik)

 

“….. harus … oleh negara … untuk … kemakmuran rakyat.”

 

Sosialisme (di) Negara. Diterjemahkan. Dalam Materialisme Logika Sosial (Dialektis). Ke Rasional. BERKEKUASAAN = KERAKYATAN. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya. Ke Nasional (Industrialisme)

 

<Tutup 

 

 

 

SELESAI


POLITIK RAKYAT DAERAH


POLITIK RAKYAT DAERAH

 

 

 

BAGAIMANAKAH hubungan antara suatu Pemerintahan – Daerah (Daerah daerah) ?

 

Pasal 18 ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber … alam … diatur … adil dan selaras …”

(Batang Tubuh UUD RI Pasal pasal)

 

Berdasarkan

 

“…, … (… gemeenschappen) …, … diadakan perwakilan, … pemerintahan pun … dasar permusyawaratan”

 

(penjelasan resmi UUD RI)

 

Terjemahan Konstitusif (Politis

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Perwakilan Kuasa. Ke Pemerintahan

 

3. Musyawarah

     “… landschappen … (Nasional = Land. Kebudayaan)

    “… volkschappen … (Tradisionalisasi Kerakyatan)

 

Dialektika lah (agar, tanggap cepat) Thesiskalisasi Logika Kekuasaan Politik “dalam Permusyawaratan” – Daerah daerah ke Sistim “… pemerintahan …

 

1. “….. tidak berdasarkan kekuasaan belaka …”

 

Undang Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 “….. memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

Sehingga, Quasif “ke” Parlemen, tidak ke Presiden. Biarpun Presidensial. Pasal 5 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk undang undang …”

 

Pasal 7 A “… atas usul DPR , … terbukti … melakukan … pengkhianatan …”

 

Namun,

 

Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan DPR”

 

2. “….. atas sistim konstitusi, tidak absolutisme …”

 

Maksud “Tidak” = Figur. Dan atau Penguasa

 

3. “Kedaulatan Rakyat dipegang MPR … seluruh Rakyat …..”

 

(Penjelasan Resmi UUD)

 

Mengapa ?!?

 

(Pembukaan UUD Alinea ke IV)

 

“….. membentuk suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan … kerakyatan …”

 

<Jeda

 

 

 

Politik Daerah ke Negara

 

UUD RI Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota DPR, DPD …..”

 

tetapi (hati hati !) menerjemahkan Perwakilan, Kekuasaan (= Daerah daerah)  – Pemerintahan

 

Didasarkan

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak …pemenuhan … manusia”

 

Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak … sama DALAM pemerintahan”

 

Pasal 28 I ayat  5 “Identitas budaya … hak masyarakat … selaras zaman … peradaban …”

 

Terpolitisasi (Baca, menjadi Politik Daerah), karena Berkemampuan

 

Pasal 33

 

ayat 2 “Cabang cabang Produksi … menguasai …”

 

Kata “menguasai” = dikerjakan

 

ayat 3 “….. air … kekayaan alam … untuk … rakyat”

 

1. Air ke Pertanian (Kebudayaan)

 

2. Alam = Materialisme

 

3. “untuk” = Politik. Ke Kelas

 

Dalam rangkaian Perjuangan Rakyat di Daerah daerah untuk membentuk Masyarakat Sosialisme. Terselenggarakan dan berlangsung Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Dilaksanakan Sosial HAKNYA (Kemanusiaan)

 

<Titik

 

 

 

Penjajahan = Imperialisme. Menguasai Daerah daerah di Indonesia. Dilakukan

 

1. Kolonialisme (Uang)

 

2. Penindasan Buruh = Tenaga (Manusia Pekerja) di Daerah daerah

 

menguasai

 

     –  Lahan. Ke Adat (Hukum)

     – Produksi

     – Sumber Ekonomik (Alam)

 

dll

 

3. PEMISKINAN = Lapar Pangan

 

Jaringan jaringan Kapitalist atas Wilayah Dunia. Keuangan (= Emas) Perdagangan. Dalam Individualisme Ekonomi (Monopolisme)

 

Dukungan Militerisme masuk dalam Perekonomian. Membinasakan Nilai = Manusia Zaman. Menghancurkan Gugus gugus Juang. Mendidik Mentalitas Feodalisme

 

Revolusi ke Materialisme. Dibenturkan. Pembukaan UUD RI “….. pergerakan pergerakan … rakyat Indonesia … berdaulat “. Atas Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah = Daerah daerah. Kebebasn = HAK di Tanahnya

 

Industrialisme jadi Pemilikan Rakyat Manusia (= Kekuasaan) dari Perbuatan ke perbuatan Bangsa dalam Masyarakat Sosialisme = Kemasyarakatan Internasional

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) sekali-gus Thesiska “Alam (di Pikirannya)

 

1. Sumber Alam ke Produksi

 

2. Buruh = Tenaga (Kelas). Terjamin Upah Keuangan = Negara

 

3. Nasional Industri (Pemerintahan) ke Perdagangan (Distribusi)

 

Daerah daerah (Kelahiran = HAK) suatu Negara Konstitusi ke Pemerintahan Kenegaraan

 

UUD RI Pasal 28 H ayat 1 “… berhak HIDUP … bertempat tinggal  …”

 

Alasan alasan Politik

 

Pasal 25 A “… Indonesia adalah … Negara … dengan wilayah … hak haknya …”

 

Maka

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya … manfaat dari … pengetahuan dan teknologi, … budaya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Ini, Politik

 

 

 

 

 

 

 


PERANG DUNIA (ISU POLITIK)


PERANG DUNIA (Isu Politik)

DALAM

TERJEMAHAN SOSIALISME

 

 

 

PERANG Dunia ? Apakah berlaku Keadilan ? Di Peperangan. Entah lah ?!? “Membuat Hukum ? (Di Parlemen). Tidak. Berke – Kuasa – ankah Pemimpin atas Kenegaraan ? Mungkin …….

 

Penguasaan Tentara, yang bersenjata, Tuan tuan Politikus …

 

Tidak ekonomisasi untuk Perlabaan Uang. Strategikalisasi Militer Dunia. Biar “dalam” Kemasyarakatan (Keluarga keluarga)

 

<Tunda

 

 

 

Pun kehilangan

 

1. Kebebasan di atas Tanahnya

 

2. Sosial Hak Produksi

 

3. Lahan Tanam (Pangan)

 

Seketika Nila nilai terancam Pengkhianatan – Dusta – Kehinaan. Sehingga, Pilihan Rakyat hanya Terusir, atau Dibantai …..

 

Lalu, berbondong bondong mengungsi ke Daerah daerah “Aman”

 

Ini, Pembicaraan Sosialisme. “Kiri”. Mungkin kewaspadaan (Rahasia). Karena ada Musuhnya Kemanusiaan (atas) Sosial. Ke Individualist

 

Tiba tiba saja “Tanah tanah Pembebasan” Rakyat menjadi

 

1. Yang Utopis di Posta Perang

 

2. Harapan manusia ke Masyarakatnya

 

3. “Pertahanan” untuk kembali

 

Suatu Ideologisasi Demokratik. Ke Pembebasan. Kedamaian Setiba di Tujuan ….. Menerjemahkan Kekuasaan rakyat “Miskin”. Berdasarkan Kemanusiaan (Ulang, Kemanusiaan)

 

Kekuasaan ke Tiada Negara. Berlaku Tanpa Organisasi. Tetapi, atas Tempat ke Tempat. Menghancurkan. Dirusak. Dan, kelaparan bukan Tanggung jawab Negara. Atau, melakukan Pemberontakan ? Samakah dengan Khianat ??? Pemisahan lah

 

<Jeda (Bertanya)

 

 

 

Mengapa terjadi langsung Perang Dunia ? Tanpa Persamaan = Manusiawi atas Bangsa – Negara – Daerah. Berbeda dengan Perang, yang diberlakukan atas Musuhnya Manusia

 

1. Kemerdekaan = Perang Bangsa (jangan baca Negara. Maaf)

 

2. Anarkhisme. (Maaf). Karena ada

 

Biasa, dalam Pertempuran. Disengaja. Perang antar Negara negara. “Ke Negara” (Bentuk bentuk Politis). Pengrusakan Kota ke kota. Dengan sabotage – peledakan – Aksi Massa

 

     – Perang Kota (Moderen)

     – Perang “Sepihak” (Politik)

     – Perang Gerilya (Maaf)

     – Perang “atas” Ekonomi

     – Perang Rakyat (Tradisi)

 

dll

 

3. Perjuangan Rakyat, yang Tertindas. (Penjajahan = Imperialisme)

 

Bukan “Sah – Tidak” suatu Peperangan, didasarkan Negara Demokrasi (= Pemerintahan) mengadakan Perang (Terbuka).  Berdasarkan Kemungkinan Tanpa Perhitungan

 

1. Lepas Kekuasaan Rakyat

 

2. Kecepatan Penghancuran Masyarakat

 

3. Pemiskinan atas Negara

 

<Jeda (Merenungi)

 

 

 

Akibat Yang Logik. Ke Masyarakat — bukan karena beberapa alasan rasional di atas — dari Perang (di) Dunia itu. TIdak lain oleh Kapitalisme = Putusan putusan Individualist Hubungan dengan Militerisme. (Tanpa Kausalita – Perekonomian. Mampu kah ???) Pemikiran Strategik atas matarantai Perang ke perang selama Zamaniya (Ke – Kini – an = Post Modernisme) Internasional – Ekonomik “Bebas”

 

<Jeda (Terekam)

 

 

 

Perlu kerjama Ekonomi – mendasar. “Dari” Pikiran pikiran – Rasionalisme, Strategik ke Ideologi. Membuat Pertahanan Ke Dua (= Sistim)

 

Atas suatu Rancangan – “Dunia Mereka”. Diingatkan. Pembentukan Kemasyarakatan Sosialistis  menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Terselenggarakannya Kekuasaan Ekonomi Manusia. Berada dalam Masyarakat. Ke Peperangan (antar) Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK

SEOLAH olah Sosial dilarang untuk Sosialisme membahasakannya. Dalam ucapan dan tulisan. Dikekang jadi de – Politisasi Strategik

Dua Lawan yang berbuat demikian = Menguasai suatu “Negara” (Tujuan)

1. a. Kapitalisme

2. b. Individualist

c. Militerisme

Hanya Bahasa Ideologi kah  dalam Buku ? Tanpa terjemahan ke Tujuannya. Sosialisme adalah Masyarakat (Manusia. Pemikirannya ke Perbuatan)

Mengapa kejam tidak Manusiawi ? Mungkinkah Rakyat pun terbeli “dalam Kepentingan” Penguasaan ? Tyran ke Tyran bagaikan Berke – “Kuasa” – an !?!

Apakah, yang “mesti ne” dibangun tanpa Masyarakat ? Sambil berbondong bondong “Anggota Beliau” mengerjakan (Sentralistik, Strukturalisme ke Infra Struktur. Bentuk bentuk Dasar =) Ekonomi – Perjanjian Negara atas Negeri

<Titik

Uang masuk kantong (ke) Yang Kuasa, tetapi Sumber Alam = Bahan bahan Baku Dasar untuk Industrialisasi Dunia Kapitalis dalam Perhitungan Modal ke “Barang” dan Ekspor mungkin kiriman sampah Material ke Langit jadi serpihan serpihan campuran gas … racun (di udara Bumi) atas “Negara Bukan Mereka” (Baca, Wilayah wilayah = Kepunyaan Individual ke Individualist)

‘Duh, Gusti (- Ku, Diri. Pengabdian) … sakit karena Drama Penghinaan ini

<Titik

Masyarakat tidak lah Bodoh … ! Adalah, Kami “Manusia = Rakyat. Dilahirkannya”. Di Bumi, Tanah Kami. Mengapa Rakyat Yang “Miskin” tidak Yang Berkuasa ? Ini Kami Sosialist ! ‘KIRI”

Kerakyatan adalah Ideologisasi vukan Retorikal Terpolitisasi Kuasa atas Negara. Mempersiapkan, merangkaikan = Pemikirannya. Ke Perbuatan perbuatan. Membentuk. Politik Rakyat Miskin

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan

“……. kemerdekaan ialah hak …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke I)

“……. merdeka, … berdaulat, adil dan makmur.” (Pembukaan UUD RI Alinea ke III)

“……. dunia berdasarkan … kemerdekaan, perdamaian … keadilan …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke IV)

Maka,

Pasal 11 ayat 2 “……. membuat … akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan perubahan …”

Karena,

Pasal 28 A “……. berhak … mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat 1 “Hak … hidup, … sebagai pribadi … adalah hak … manusia …”

Pasal 28 J ayat 2 “……. hak dan kebebasannya … tunduk … untuk masyarakat demokratis”

Sehingga,

Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di … rakyat …”

Itu lah, Kedaulatan Rakyat. Menuruti Sosialisme (Politisasi)

Pasal 28 B ayat 1 “……. berhak membentuk … melanjutkan keturunan …”

Diterjemahkan

– Tanah Kelahirannya (Manusia)

– “Hidup”

– Sosial Haknya (Pembentukan)

Untuk

Pasal 28 C ayat 1 “……. pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 28 G ayat 2 “……. berhak untuk bebas dari … perlakuan yang merendahkan … manusia …”

Pasal 28 H ayat 2 “……. mencapai persamaan dan keadilan”

Melalui

1. Kolektif

Pasal 28 C ayat 1 “……. haknya secara kolektif …”

2. Pemerintahan

Pasal 28 D ayat 3 “……. kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

3. Keamanan

Pasal 28 G ayat 1 “……. perlindungan diri … dan berhak atas rasa aman …”

4. Demokrasi

Pasal 28 I ayat 5 “……. melindungi hak … yang demokratis, … diatur …”

5. Kebangsaan

Pasal 28 J ayat 1 “……. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

<Titik

Sosialisme, yang dibahasakan bernegara. Terserah Nilai nilai = Kuasa, menerjemahkannya. Dibenturkan, berlangsung Materialisme Dialogika. Diajukan Manusia dalam Isme ke Politik

<Tutup

SELESAI


“NEGARA” (DAN) PERTANIAN


NEGARA (DAN) PERTANIAN

MAAF … ? Judul “Negara” atas Thematika, Saudara saudaraku INDONESIA

Maka, seolah olah bertentangan dengan Kerakyatan, karena ‘menyerahkan Tani’ ke Pemerintahan. TIDAK !!! Petani tidak mungkin dilepaskan dari Kekeluargaan = Tanahnya

Sebab, Konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia belum se kalimat pun ada Pasal Tentang Pertanian

— oOo —

Pemikiran Tani suatu rangkaian Dialektika yang Rasional

1. Disediakannya (= Pembagian) Lahan. Atau, “membeli” (?)

2. Tani ke Pangannya = Budaya

a. Kepemilikan (Politis ?) Sosial Tanahnya = HAK Petani (di) Negara

b. Tradisionalisasi Perbuatan = Sistim (Kekeluargaan. Bukan lah”Adat” – Jajahan

c. Kerja Tanam – Semai – Panen (Tenaga = Buruh Tani)

d. Alat (Obat obatan dan Pupuk) Tekno – Logika

Masalah “Alat” Pertanian berhubungan dengan Serikat (Jaringan jaringan Politik) Industrial ke Tekno – Logika Pembuatan. Yang dibicarakan dalam Sosialisme. Dibuat sendiri (Produksi), yang dikerjakan (Logikal Materialisasi) Negara menjadikan Pertanian = Industri (Filosofi)

e. Bibit (= Usaha ke “Penyimpanan Desa”. Musim ke Musim)

3. Hasilnya. “Ke” Wilayah wilayah Pangan (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 25 “Negara INDONESIA … yang berciri wilayah … hak haknya …”

Pasal 28 B ayat 2 “….. berhak atas kelangsungan hidup …”

Termaksudkan,

– Hidupnya = Manusia Sosial

– Pangannya

– Hak = Pertahanan di Tanahnya

Pasal 33 ayat 4

“….. kebersamaan …

“….. kemandirian  …

“….. keseimbangan …”

Dalam Politik = Sistim Ekonomik, Industrialisasi dan Pertanian, melalui Program program Terjemahan Konstitusi antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia bersama menyelenggarakan (= Pelaksanaan) Bentukanb bentukan “Hubungan keuangan … pemanfaatan alam … dan … daya lainnya …”

Berdasarkan

1. Kemanusiaan

2. Aturan aturan Sosial

3. Haknya

Sehingga, perlu keterwakilan Petani Nasional dalam suatu Pemerintahan Kerakyatan. Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” juncto Pasal “….. memperjuangkan haknya secara kolektif.”. Membicarakan, mengawasi (Pasal 22 D ayat 3 “….. pengawasan atas … pelaksanaan anggaran … negara” , memperjuangkan Pertanian – Negara di INDONESIA

SELESAI

 


PARLEMEN KE NEGARA EKONOMI


ANGGOTA ANGGOTA PARLEMEN

(= MASYARAKAT KAH ?)

KE  SUATU NEGARA EKONOMI

KEANGGOTAAN (Anggota anggota) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang Terpilih

1. – Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

2. Berfungsi (Keanggotaan)

a. Legislator. Di Kelembagaan Negara

Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “….. berhak …” (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 21ayat 1) mengajukan Rancangan Undang Undang

b. Pengawasan (Fungsi Politik)

c. Budget (Keuangan ke Anggaran)

3. Anggota ke Program (Hasil Pemilihan = Demokrasi)

menjelang berhenti Presiden Republik Indonesia seusai Masa Kerja, yang Diatur

Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 3 “….. MPR … memberhentikan Presiden menurut Undang Undang Dasar”

Demisioner ke Pembentukan Pemerintahan (Mukadimah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “….. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”) dipimpin Presiden Baru, yang telah Terpilih (akan) diangkat Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 4 ayat 1 “Presiden memegang Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 5 ayat 1 “….. Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang Undang …”

Karena, Sistim = Politik Negara (Parlemen – Pemerintahan) mampu mempersiapkan Program program, maka Terpolitisasi Kekuasaan dari Pemilihan (Sosial Ekonomik, Industrialisasi, Keuangan – Politik), yang berlangsung

Ini lah, “HAK” (Koq Salah ya ?) didasarkan Utopia Ber – “Negara”. Ke Tujuannya (= Kemanusiaan Sosial)

Bentukan bentukan Politik, antara lain

1. Program suatu Pengawasan Kekuasaan Pemerintahan (di) Negara

Pasal 28 B

ayat 2 “….. berhak … mendapat … perlakuan yang adil …”

ayat 3 “….. berhak … kesempatan … dalam Pemerintahan”

Pasal 28 I ayat 2 “….. berhak bebas dari … yang bersifat diskriminatif …”

2. Program Demokrasi Ekonomi Industrialisasi Pemenuhan Kebutuhan

3. Program Pembentukan Masyarakat Ekonomi di Daerah daerah

<Jeda

Dalam rangka Sosial Pertahanan Ekonomi dipersiapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Pembagian Wilayah wilayah (Daerah – Politik) Negara Ekonomi

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Bab VI Pasal 18 “Pembagian daerah Indonesia … mengingat … Permusyawaratan … sistim … Negara …”

Berdasarkan – Menerapkan

1. Sumber sumber Alam Ekonomis Negara

2. Usaha usaha = Produksi

a. Tenaga Kelas Pekerja (“Asal”, Penyediaan)

b. “Penghidupan” Masyarakat dengan matarantai Produksi Industrialisasi

c. Pembagian Laba ke Masyarakat

3. Tradisionalisasi Perdagangan dan Barterisme

4. Keuangan (= Perbuatan) Negara dalam Ekonomi

5. Budaya – Tani (= Tanah) ke Pangan Manusia

<Titik

Program program Ideologik

Program Anggota Parlemen pun suatu Politisasi. Terlaksana dalam Demokrasi ke Perekonomian. Lalu, jadi Kehendak ke Perbuatan Bertujuan. Untuk menyelenggarakan KEKUASAAN RAKYAT INDONESIA

Materialisme Logika. Membentuk – Ideologisasi ke Program program

Bukanlah Kepentingan kepentingan Individualist di Pemerintahan dan atas Parlemen Nasional (Wilayah wilayah Kependudukan dan Masyarakat Pemilih di Daerah daerah)

<Tutup

SELESAI


NEGARA AGAMA – KEKUASAAN NEGARA (PEMERINTAHAN)


AGAMA bukanlah “Alat”. Tetapi, Imani. Dan, tidak mungkin ada Penyerahan Kekuasaan (= Nya). Atau, berbagi (dibaca, Menjadi)

 

Karena, Penyampaiannya untuk Dipercayai

 

Sehingga, bukan lah untuk membentuk “Negara” = Berke – Kuasa – an. Pemerintahan lah, yang “dibentuk” (Kuasa dari Pembentuk). Politisasi = Sistim. Namun, apakah ?

 

— oOo —

 

 

 

Nyaris kita keasikan Retorika saling mempertahankan. Sebagaimana Si Kakek Guru dengan Cucu = Si Murid. Yang berbeda “Hitungan Waktu Idea”

 

Diperbincangkan, menemukan Kebenaran dari das Sein (“di” manakah) ke das Solen (mana, ya ?). Mendamaikan Pertikaian Kekuasaan dari Yang di Kepala – Yang di Dada. Menentukan Kesucian Dusta Politik

 

Mestilah hanya Satu Kekuasaan Mendirikan, yang bernama “Negara” itu. Negara Kekuasaan, atau Negara Demokrasi yang kemudian jadi Kekuasaan

 

Kekuasaan apa pun di Negara, dari Pembentuk Negara, juga berkemampuan membentuk Pemerintahan (bentukan) Negara. Karena, suatu “Ide”. Dari ada ke ada. Dibebaskannya = Politea. Ke Materialisme

 

Ada di mana ? Suatu tempat, jawaban. Ketika Manusia berketurunan = Masyarakat (Sosial). Pedesaam ke Kota. (Lalu, akan ditangkap Filosof itu, karena mengajarkan Kekuasaan Dirinya. Ke Politisasi)

 

Suatu Pembicaraan Tujuan. Negara ?!? Atau, ber Negara. Sederhana saja, Negara suatu Ide yang Sosial. Menuju Kebenaran Manusia Sosial

 

1. Sosial = Kekuasaan di Negara

 

a. Dari Rakyat ke Pemerintahan menjadi Negara = Demokrasi

b. Sosial = Pembentuk (Kuasa) menjadi Negara – Ide Sosial

 

2. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat menjadi Negara Ekonomik (Produksi)

 

Sejauh apa Pertarungan Tafsiran Nasional (Kepentingan kepentingan) antara Penganuti (hati hati, agar baca Politikus) Keagamaan dengan Isme – Kekuasaan (selain Demokrasi)

 

Tentu Negara ke Pemerintahan janganlah Pemaksaan terhadap Manusia. Berdasarkan de – Materi (= Tanpa) Sosial. Diterjemahkan Konseptualisme Politik. Menuju Kepuasan Sifati Individualisme dalam Putusan Negara. Mengandalkan, memakai Bentukan bentukan Kuasa

 

Dalam Perbuatan Kemanusiaannya, menjadi suatu Negara Sosial bukan hanya dianggap Penyedia Material, namun

 

1. Sosial Pertahanan Manusia

 

2. Membentuk

 

a. Demokrasi (Kekuasaan) ke Ekonomi

b. Sosial Produksi (Kebutuhan)

c. Nasional Industrialisme

 

3. Politik Rakyat ke Masyarakat Sosialisme

 

dst

 

Sosial Falsafati Politik ber Negara , karena didirikannya (oleh) Manusia = Pembentuk. Maka, adalah Kekuasaan jua (Logika). Dan, berkedaulatan = Materialisasi ke Tujuannya (Sosial)

 

 

 

SELESAI


PERANG “DINGIN”KE LANJUTAN


PERTIKAIAN karena Terjemahan Dua “yang Rasionalisme”, Peristilahan Demokrasi. Demos = Rakyat dan Cratien = Kuasa

Dengan suatu “Negara”. Bermula  Sosialist versus Penganut Kebebasan. Menjadi Penyimpangan, berlangsung lah Kegagalan ke kegagalan Ekonomik. Memunculkan Pasar Individualist saja. Berlaku karena Uang Negara

1. Menyulut Perang perang Zaman. Di Dunia. Persenjataan – Hapus Modernisasi

2. Menguasai Sumber sumber Alam (Busang, Freeport)

Pembatasan

a. Teknologi Pengetahuan Manusia

b. Lahan Pertanian Rakyat

c. Jenis Barang – produksi

3. Memutus Jaringan jaruingan Tradisionalisasi Ekonomik (Hasil) dan Keuangan

Keragu raguan Pertimbangan menyekat Pertahanan Sosial ! Lalu, BERBAHAYA ….. Memintas (jangan baca Pilihan, tetapi Kebijakan) Revolusi ke Tujuannya

Kekuatan kekuatan DEMOKRATIK bertahan. Nasioan – Industrialisme (Pertambangan), yang diajukan. Karena, Produksi adalah Ekonomisasi. Membuat (= Perbuatannya) Materialisasi Utopia

Tidak akan rasionalitik, dibiarkan Kemampuan kemampuan Pertahanan ke Ekonomisasi a-la Kapitalisme. Pemaksaan atas Manusia ! Menghancurkan ….. Demokrasi (Baca, Kekuasaan). Terbentuk Pertempuran Internasional Ekonomi

Antara

1. Pemikirannya atas Kebodohan

2. Kebangsaan atas Anti – Sosial

3. Revolusioner atas Penguasaan

4. Keadilan di negara negara Lawan Hukum buatan Sepihak

5. Isme – Politik atas Individualist

dstnya

Keuangan Masyarakat Internasional berhadapan ke Kebebasan. Yang mungkin dikendalikan Militerisme (Namun, Ketentaraan pun … memperalat mereka = Strategis)

Beberapa Perang “Dingin” (Baca, Keuangan), berakhir. Dalam suatu “Zaman” di anatara dua Abad (XIX ke XX). Peperangan, yang dimenangkan Kapitalisme. Pertanda, ketika hancur Sosialisme di … INDONESIA (Perkoperasian)

Mengapa Militer terlibat ? Tidak akan mampu dijawab Kaum Ilmiah karena tidak ada Pengetahuan Ilmu = Teoritika Peperangan. berbeda dengan Ajaran Kerakyatan. Membentuk Pertahanan Rakyat (Sistim = Politik. Ke Semesta. Baca, Dunia)

1. Penganutan Kerakyatan (DEMOKRATIK) di seluruh Dunia

2. Kemampuan kemampuan Aksi (Pemimpin – Massa)

3. pembentukan ‘Nation’ ke Sosial Produksi Ekonomi

4. Buruh – Tani Penyediaan Pangan Masyarakat

5. Strategikal ke Taktis =  “GERAK” (Movements)

Bukanlah Tidak, kebebasan pun adanutan Sosialisme ke Perpolitikan. MEBEBASKAN. Diperjuangkannya suatu Kemerdekaan di Negara. PEMBEBASAN, yang berdasarkan ‘HAKNYA” (= Kelas) di Tanah

Kebebasan, yang mana kah ? Melalui Demokrasi sekedar Pemilihan ? Menjadi Tempat de Politisasi Sosialisme, yang Tidak Bebas Lawan Hukum Hasil Demokrasi, karena Sosialisme mematuhi Aturan aturan Sosial

SELESAI


DE KAPITALISME (DI) NEGARA


DI LUAR Kita, mulai Terbaca Pergerakan Kiri di Negara negara ke “Bebas”. Pertama, Sosialisme = Kemanusiaan. Yang Kedua, Nasional Kiri

Berlawankan Kapitalisme Dunia

 

1. Kaum Neo Liberalisme. Penguasaan atas

 

    a. Keuangan (Politis) Negara

    b. Sumber sumber Alam

    c. Tenaga Kerja Buruh

 

2. de Politisasi Sosialisme

 

3. Individualisme (“Kuasa”)

 

     a. Milieterisme Negara

     b. Kepemilikan atas Produksi

     c. Monopolisme (Hukum)

 

Pemerintah yang Korup. Terpolitisasi lah Demokrasi = Kekuasaan ke Negara Sosial (Sosialisme ?)

 

1. Melalui Perjuangan Serikat serikat Kelas Pekerja

 

2. Melalui “Partai”. Berulang digagalkan (Di Indonesia : Partai Rakyat Demokratik, PAPERNAS)

 

3. Melalui Pemilihan (dalam Bentuk Program program)

 

<Jeda

 

 

 

Hanyam itu saja. Menjadi acuan Pemerintah Korup itu, yang dihasilkan Isme Kekuasaan. Menguasai Keuangan Ekonomisasi (Modal)

 

Berlangsung Bentuk bentuk Politik Terhadap

 

1. Pembentukan Negara, yang berdasarkan Kedaulatan akyat (Ajaran)

 

2. Pembentukan

 

     a. Parlemen Nasional = Persatuan

     b. Pemerintahan Demokratik  berdasarkan Kekuasaan Rakyat Miskin

     c. Sosial Logika Pertahanan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialis, berdasarkan Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Dalam Tahapan tahapan Revolusioner ke suatu Negara – Ide Ssoial (= Kekuasaan. Baca, Sistim) dengan Pemerintahan yang Adil, Transisi Konstitusi

 

<Titik

 

 

 

Apakah Nasional Persatuan ?

Dua Pendapat, yang bertentangan atas Bahasan Negara

 

Pendapat 1. Wilayah. Menjadi Dasar Kekuasaan di mana pun (Baca, Sosial HAK)

 

Pendapat 2. Nasionalisme dalam Pemerintahan

 

Namun, bukan Tafsiran Mempersatukan Kekuasaan kekuasaan di Negara. Atau, Kekuasaan kekuasaan dipersatukan Berdasarkan Satu Kekuasaan untuk menuju suatu Pemerintahan (Kuasa)

 

Jadi konflik (senjata) mengganti Politik. Itu, yang diinginkan Kapitalisme Individu

 

Kekuasaan kekuasaan beda dengan Kekuasaan Rakyat Miskin = suatu Tujuan Rakyat. Untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia

 

Suatu Pemerintahan tidak Dimerdekakan Staf Ahli, yang menghancurkan Sosial. Tetapi, Perjuangan Rakyat di Masyarakat. Melalui Demokratisasi (Proses)

 

Tidak pula dengan Militerisme, namun Kepartaian mungkin Konstitusional. Lewat Pemilihan ke Parlemen. Bersama Program program, yang disetujui Rakyat yang Bebas di Negara Merdeka menyelenggarakan. Atas Wilayah wilayah Kenegaraan = Masyarakat Penduduk

 

Karena,

 

1. Kesatuan Wilayah wilayah

 

2. Kebudayaan = Isme Politik di Negara (Daerah daerah)

 

3. Nasional Industrialisme

 

Nasional Persatuan mungkin diterjemahkan saja membentuk “Negara” ke Ekonomi. Lalu, Sosialisme dibenturkan … atas Kapitalisme

 

Apakah, yang mulai terjadi ? Pertahanan Rakyat Negara

 

Jaringan jaringan Kapitalis dihancurkan. Negara Demokrasi pun Manusiawi. Sederhana. Menyingkirkan Individualist

 

<Tutup

— oOo —


LEMBAGA KEPRESIDENAN – MILITER


HUBUNGAN

LEMBAGA KEPRESIDENAN NEGARA

– MILITER

WALAUPUN Negara yang membentuk Militer

 

Alasan alasan lain

 

1. Sosial Pertahanan (Kerakyatan)

 

    a. Pertahanan Sosial Manusia

    b. Mempertahankan Kekuasaan Sosial Rakyat

    c. Sistim Pertahanan (Konstitutif)

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Sistim Pertahanan Rakyat Semesta

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendeer Rakyat

 

Pasal 30

 

     ayat 1.

“….. warganegara berhak … dalam … pertahanan dan keamanan negara.”

 

     ayat 2.

 

“……. dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan negara …..”

 

     ayat 3.

 

“……. bertugas mempertahankan …..”

 

     ayat 5.

 

“Susunan dan kedudukan … hubungan kewenangan … dalam usaha yang terkait dengan pertahanan dan keamanan …”

 

2. Perang. “Bela kepentingan kepentingan Rakyat” (Arahan Polititik dari Ketua Majelis Rakyat PAPERNAS)

 

3. Nasional – Wilayah wilayah

 

     a. Keasatuan Wilayah wilayah

     b. Melindungi Masyarakat (dalam Pembentukan)

     c. Keamanan Negara (= Daerah daerah – Kekuasaan)

 

Jangan baca Negara = Pemerintahan dari Tarung Isme – Kekuasaan (Perpolitikan)

 

Sehingga tidak lah Negera diterjemahkan Keku8asaan =Pemerintahan – Militer

 

Karena,

 

1. Kekuasaan Rakyat atas Pendirian Negara

 

2. Pemerintahan = Sistim Kenegaraan menyelenggarakan

 

     a. Pemerintahan

     b. Sosial Ekonomik Industrial

     c. Peri Keadilan

 

3. Demokrasi = Kebebasan

 

Tidak sekedar Kekuasaan = Menguasai, yang berlanjut Penguasaan (Individualistis, Militerisme – Tyranik), didasarkan Kemampuan Personil dan Senjata

 

     – Mengkhianati (Sepihak)

     – Menghancurkan

     – Melukai. Mencurigai Kemanusiaan. Membunuhnya

     – Men de Politisasi

     – Membiarkan Pemiskinan

 

Sehingga, akan wajar lah Pertanyaan Kenegaraan. “Apakah Negara mampu tanpa Kekuatan Sosial Perang ?”. Dalam Pembebasan Rakyat ?

 

<Titik

 

 

 

Lembaga Kepresidenan (di) Negara

 

     – Tidak Pelembagaaan Kekuasaan

     – Kepemimpinan

     – Demokrastisasi = Pemilihan

 

menyelenggarakan

 

1. Nasional Pemerintahan (bukan Birokretisme = Negara. Tetapi, Kenegaraan Politik

 

2. Sistim Pertahanan yang Terorganisasi (Negara. Nasional Persatuan)

 

     a. Organisasi Perlawanan (Tempur)

     b. Kepemimpinan dalam Perang (Keputusan keputusan)

     c. Keamanan Negara (= Politisasi)

 

3. Pembentukan Undang Undang dalam Proses Kebangsaan Masyarakat (Baca, Nasionalisme). Terjemahan Konstitusi Rakyat di Parlemen

 

4. Melaksanakan

 

     – Program Sosio Ekonomik

     – Program Keuangan Negara (?)

     – Program Nasional Industri

 

5. Diplomasi Negara, yang Merdeka = Pemerintahan Anti Kapitalisme, Anti Imperialisme (= Penjajah) untuk Perdamaian Dunia

 

<Jeda

 

 

 

Hubungan Presiden – Militer

1. Kebebasan = “HAK’ di Tanahnya. Bentuk : Kemerdekaan

 

2. Hubungan antara Kekuasaan dengan Keamanan Negara dan Sistim Pertahanan

 

Lihat Konstitusi, “yang Tertuliskan” (Terjemahan Kekuasaan – Politik)

 

Pasal 11 ayat 2

 

“……. yang menimbulkan akibat … luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan persetujuan rakyat.”

 

3. Demokratisasi = Kepemimpinan. Bentuk : Pemilihan

 

4. Keasetiaan dan Nilai nilai Juang (Nasionalisme)

 

5. Tradsionalitas Budaya “Aman”. Bentuk : Pelaporan

 

dan lain lain

 

Berlangsung dalam Kepemimpinan Sosial dan bukan karena Penguasaan. Terpolitisasi, namun menganuti Kemanusiaan diterjemahkan suatu Pertahanan Rakyat (Materialisme Idea). karena, berdasarkan Keamanan Manusia (Tujuannya)

 

Pasal 24 B

 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

 

<Tutup

SELESAI