Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Posts tagged “FALSAFATI

DEMOKRASI (YANG) POLITIK


DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     – Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERBURUHAN – KELAS DEMOKRATIK


PERBURUHAN – KELAS DEMOKRATIK

 

 

 

TITIK titik Pikir atas Demokrasi “Bernegara” (ke) Ekonomi Masyarakat (Produksi), terbentuk dari Gugus gugus Juang (Baca, Massa = Aksi Rakyat) mengembalikan Tenaga ke “Kelas”

 

Pertama, Kesadaran. Buruh adalah Masyarakat Kelas (Perekonomian)

 

Kedua, “HAKNYA. Dalam” Produksi. Ekonomisasi = Hasil ke Laba

 

   – Membuat (Hasil)

   – Bekerja = Penghidupan

   – Upahnya. Dijamin

 

Ketiga, Tenaga (Produksi). Kemanusiaan. Sosial Ekonomi (Politik)

 

Dalam gerakan gerakan, melakukannya Bersama. Atas Permesinan – Hasil. Namun, Barang bukan “karena”. Dipolitisasi Kebendaan (Materialisme) = Budaya Manusia

 

Rangkaian Logika Politik Dialektis ke Kebutuhan  kebutuhan Manusiawi pun suatu Rasionalisme = Perbuatannya atas Negara

 

Tujuan Negara untuk (Konstitusi di suatu “Negara” , INDONESIA – Kepulauan. Pasal 33 ayat 4 “……. produksi … dikuasai …”) Pemenuhan =  Manusiawi Kebutuhan kebutuhan Rakyat, dikerjakan Buruh Tenaga Kelas. Diatur = Sistim ke Hasil Organisme Industrialisasi

 

<Titik

 

 

 

Aturan aturan pun Demokratik = Keadaan Politik. Partai “dalam” Negara. Sosial Revolusioner (ke Tujuannya) atas Pemerintahan Ekonomi

 

Kamerad BS, …

 

Menelaah = Rasionalisme ke Nasional. Sebagaimana, yang diharapkan Berlangsung (Nasional Buruh Indonesia, Ketuanya. Beberapa tahun lalu)

 

Rangkaian Perjuangan Demokratik Kelas Buruh, berlangsung Kemanusiaan Tenaga ke PEMBEBASAN. Bertarung … Melawan ! Bergerak Kelas (ke Politik)Ekonomi. Non Chauvanist ke Rasial

 

<Titik

 

 

 

MEMBEBASKAN Perburuhan (= Kelas ke Dempkratik) Dijebak. Sepihak, Keuangan Industrial. Pemerintah. Suatu Ekonomi Kekuasaan = “Menguasakan”

 

Karena, Demokratik suatu Aksi Massa, tetapi “Bukan lah Korban”. Maka, Buruan dari Militerisme – Tyrani – Individualisme dan  Ekonlomist ke Borjuasi

 

SEBAB, Kami adalah Rakyat Yang Miskin. Tunduk di bawah suatu Kekuasaan Rakyat “Miskin” Dunia = Politik Rakyat Miskin

 

<Titik

 

 

 

Tenaga Kami pun Buruh (Kelas)  jua dalam Masyarakat Sosialisme Internasional dan Kemasyarakatan Manusia Ekonomi – Produksi. Penghidupan atas Ekonomi. Terpolitisasikan. Di Negara Sosial (Hak). Lalu, Revolusi  ke Pemikiran Logika

 

<Jeda

 

 

 

“Pertemuan Kaum” Internasional Rakyat Demokratik, …

 

Dalam Pemikiran Ketiga Demokratisasi ke Sosial Perburuhan Ekonomik Tersusun, yang Berdasarkan Kesadaran – Hak – Tenaga, mengajukan Hubungan Sosial Demokrasi Kekuasaan = Politik. AKIBAT (Baca, Logika ke Materialisme) Kekuasaan Rakyat. ADALAH “HAK”. Kelasnya = Buruh dalam Rakyat (Kuasa)

 

Terima Kasih, Kawan … Berbuat lah, wahai Kamared kamerad Muda

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KEKUATIRAN ? (LAGI, PERANG URAT SYARAF)


KEKUATIRAN ? “EKONOMI PEMERINTAHAN”.

(LAGI,

PERANG URAT SYARAF)

MENGAPA Kuatir (Mentalitas = Proses) Berubah ? Tegas, sudah jelas terjadi Kapitalisme di INDONESIA. Atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik Negara, yang diatur dari Luar Negeri

1. Pinjaman (Liberalisme)

2. Perdagangan Imperialistik Negara negara Industrialis

3. “Pembelian” Sumber Alam

dsbnya

Ekonomi yang Politis melalui Hukum Sepihak (Buatan), berakibat Pemakaian Uang Negara Tidak Transaktif

– Tanpa Barang (di Pasar)

– Tanpa Produksi (Alat)

– Tanpa Distribusi (Pakai)

Ke Perlabaan (Hasil Uang) jadi Kepemilikan Individualisme. Bukan “Punya” Rakyat. Pemerintahan = Bangunan “dari air” jatuh ke atas (uap)

Terus terang saja dikatakan Investasi tidak lain tidak bukan Permodalan jua dibentuk – jadi” Industri Negara dipunyai (= Jaminan Hutang) Asing

Mengapa tidak dirasionalkan ? Dalam Nasional Industrialisme ke Perdagangan Lepas. Karena, berdasarkan Daulat Negara Konstitusi

Tentu Kelompok kelompok “Bukan Kiri” akan mampu jawab kedua Pertanyaan di atas, bukan ? Sebelum (untuk cegah) Pertanyaan ketiga

1. Mampu menerjemahkan, yang dinyatakan Kuasa = Negara (ke Individu kah ?)

2. Mampu menyelesaikan

a. Pertikaian Politikus Liberal versus Industrialis. Mengapa Kepunyaan (Hak) Barang tersembunyikan dalam Kapitalisme (di) Negara ? (Inilah, Pertanyaan ketiga. Mungkin)

b. Hutang Negara atas Laba Industrialisasi

c. Masalah Produksi ke Sistim Uang Negara melalui Kegunaan Barang, yang Terpolitisasi = Berlangsung Kekuasaan Pemerintahan = Wewenang Negara atas Pasar ke Harga

3. Mampu membuat Aturan aturan = Politik berdasarkan (Baca, diselenggarakan) Demokrasi Konstitusional Ekonomi

Perubahan (= Revolusioner), adalah “Membentuk”. Permanen. Tergantikan yang Lama ke Baru = Kuasa. Sosial ke Negara Ekonomi. “Bergerak” Pemikiran ke serangkaian Perbuatan

Namun, Politik = Kemungkinan – Serba Mungkin. Tetapi, bukan plintat plintut

Pasti, karena telah dikatakan “Tidak Kiri”, maka “Tidak Sosialist”. (Terjebak lah Individualisme). Mana sudi INDONESIA Bukan Negara Sosialis !?! (Maka, dimungkinkah kah mereka Bukan INDONESIA ?)

SEKIAN


FUNGSIONAL KE TUGAS TUGAS


UBAH LAH

FUNGSIONAL KE TUGAS TUGAS

(REVOLUSIONER)

PERPOLITIKAN (Baca Konstitusi) mempersiapkan Pembentukan Kekuasaan atas Pemerintahan, bahwa Kementerian diangkat Presiden dan Bertanggung jawab. Karena, Tugas tugas (= Perintah)

<Jeda

Indonesia ke Politik Negara. Tidak ke Hukum (= Admnistrasi ?). Walau Organisatif  Departemental. Melalui Keputusan keputusan Negara dalam Persuratan

Bukan Penguasa Hukum (buatan. Kebolehan Sepihak, Larangan – Sanctum Politis) ala Kolonialism. Bertentangan dengan Falsafah Negara. “Menguasai (Demokrasi) = Kerakyatan, Terkuasai” ? Lewat Surat surat Negara Jajahan

Sedangkan Admnistrasi Politik berlangsung Putusan = KEADAAN (di) Negara

1. Ide Negara. Ke Tujuan

2.Politisasi = “Gerak” (Kenegaraan)

3. Sosial Pertahanan = Sistim

Maka, Politik, yang diakibatkan  Sosial (= Kekuasaan). Ke Nasional

Birokrasi pun hanyalah Proses. Mengelola Keputusan keputusan Pemerintahan. Dan, Bukan berkekuasaan, atau Penguasaan (“Alat” Kekuasaan Politik). Birokratisme = Pemerintahan “jadi Negara dalam” Negara. Namun, terselenggara jua (Saluran saluran = pelaksana) Demokrasi (Kedaulatan)

— oOo —

Pembantu Presiden bukan Kelembagaan Negara. Berkemampuan Undang Undang Dasar, mematuhinya karena diangkat. Tetapi, Tidak Ketaatan Benda (Feodalist)

Terjemahan Kebijakan kebijakan Pemerintahan (Kepresidenan. Mengatur ?) melakukan dan mengerjakan = Berbuat (Perbuatan  ke Hasil), yang Dikehendaki Pemilih (adalah, Rakyat). Di Negara. Untuk Kepentingan kepentingannya

<Tunda

Ber – “Negara”, mengalir Kekuasaan Rakyat, yang Ditulis Teratur Dibentuk

– Negara = Konstitusi (Aturan)

– Pemerintahan = Presiden (Keputusan)

– Kabinet ke Goverment (= Admnistrasi)

Sehingga, Kementerian (Baca, Menteri menteri) Mengurusi = Hak Didasarkan kewajiban Demokrasi (Persatuan ke ‘Nation’) di Pemerintahan — yang Kolektif  Politis — dan Admnistrasi Tata Negara. Berlakukah Pertanggung jawaban suatu Kekuasaan (atas uang. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23 ayat 1) di Parlemen

<Tutup

SELESAI


NEGARA AGAMA – KEKUASAAN NEGARA (PEMERINTAHAN)


AGAMA bukanlah “Alat”. Tetapi, Imani. Dan, tidak mungkin ada Penyerahan Kekuasaan (= Nya). Atau, berbagi (dibaca, Menjadi)

 

Karena, Penyampaiannya untuk Dipercayai

 

Sehingga, bukan lah untuk membentuk “Negara” = Berke – Kuasa – an. Pemerintahan lah, yang “dibentuk” (Kuasa dari Pembentuk). Politisasi = Sistim. Namun, apakah ?

 

— oOo —

 

 

 

Nyaris kita keasikan Retorika saling mempertahankan. Sebagaimana Si Kakek Guru dengan Cucu = Si Murid. Yang berbeda “Hitungan Waktu Idea”

 

Diperbincangkan, menemukan Kebenaran dari das Sein (“di” manakah) ke das Solen (mana, ya ?). Mendamaikan Pertikaian Kekuasaan dari Yang di Kepala – Yang di Dada. Menentukan Kesucian Dusta Politik

 

Mestilah hanya Satu Kekuasaan Mendirikan, yang bernama “Negara” itu. Negara Kekuasaan, atau Negara Demokrasi yang kemudian jadi Kekuasaan

 

Kekuasaan apa pun di Negara, dari Pembentuk Negara, juga berkemampuan membentuk Pemerintahan (bentukan) Negara. Karena, suatu “Ide”. Dari ada ke ada. Dibebaskannya = Politea. Ke Materialisme

 

Ada di mana ? Suatu tempat, jawaban. Ketika Manusia berketurunan = Masyarakat (Sosial). Pedesaam ke Kota. (Lalu, akan ditangkap Filosof itu, karena mengajarkan Kekuasaan Dirinya. Ke Politisasi)

 

Suatu Pembicaraan Tujuan. Negara ?!? Atau, ber Negara. Sederhana saja, Negara suatu Ide yang Sosial. Menuju Kebenaran Manusia Sosial

 

1. Sosial = Kekuasaan di Negara

 

a. Dari Rakyat ke Pemerintahan menjadi Negara = Demokrasi

b. Sosial = Pembentuk (Kuasa) menjadi Negara – Ide Sosial

 

2. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat menjadi Negara Ekonomik (Produksi)

 

Sejauh apa Pertarungan Tafsiran Nasional (Kepentingan kepentingan) antara Penganuti (hati hati, agar baca Politikus) Keagamaan dengan Isme – Kekuasaan (selain Demokrasi)

 

Tentu Negara ke Pemerintahan janganlah Pemaksaan terhadap Manusia. Berdasarkan de – Materi (= Tanpa) Sosial. Diterjemahkan Konseptualisme Politik. Menuju Kepuasan Sifati Individualisme dalam Putusan Negara. Mengandalkan, memakai Bentukan bentukan Kuasa

 

Dalam Perbuatan Kemanusiaannya, menjadi suatu Negara Sosial bukan hanya dianggap Penyedia Material, namun

 

1. Sosial Pertahanan Manusia

 

2. Membentuk

 

a. Demokrasi (Kekuasaan) ke Ekonomi

b. Sosial Produksi (Kebutuhan)

c. Nasional Industrialisme

 

3. Politik Rakyat ke Masyarakat Sosialisme

 

dst

 

Sosial Falsafati Politik ber Negara , karena didirikannya (oleh) Manusia = Pembentuk. Maka, adalah Kekuasaan jua (Logika). Dan, berkedaulatan = Materialisasi ke Tujuannya (Sosial)

 

 

 

SELESAI


PERANG “DINGIN”KE LANJUTAN


PERTIKAIAN karena Terjemahan Dua “yang Rasionalisme”, Peristilahan Demokrasi. Demos = Rakyat dan Cratien = Kuasa

Dengan suatu “Negara”. Bermula  Sosialist versus Penganut Kebebasan. Menjadi Penyimpangan, berlangsung lah Kegagalan ke kegagalan Ekonomik. Memunculkan Pasar Individualist saja. Berlaku karena Uang Negara

1. Menyulut Perang perang Zaman. Di Dunia. Persenjataan – Hapus Modernisasi

2. Menguasai Sumber sumber Alam (Busang, Freeport)

Pembatasan

a. Teknologi Pengetahuan Manusia

b. Lahan Pertanian Rakyat

c. Jenis Barang – produksi

3. Memutus Jaringan jaruingan Tradisionalisasi Ekonomik (Hasil) dan Keuangan

Keragu raguan Pertimbangan menyekat Pertahanan Sosial ! Lalu, BERBAHAYA ….. Memintas (jangan baca Pilihan, tetapi Kebijakan) Revolusi ke Tujuannya

Kekuatan kekuatan DEMOKRATIK bertahan. Nasioan – Industrialisme (Pertambangan), yang diajukan. Karena, Produksi adalah Ekonomisasi. Membuat (= Perbuatannya) Materialisasi Utopia

Tidak akan rasionalitik, dibiarkan Kemampuan kemampuan Pertahanan ke Ekonomisasi a-la Kapitalisme. Pemaksaan atas Manusia ! Menghancurkan ….. Demokrasi (Baca, Kekuasaan). Terbentuk Pertempuran Internasional Ekonomi

Antara

1. Pemikirannya atas Kebodohan

2. Kebangsaan atas Anti – Sosial

3. Revolusioner atas Penguasaan

4. Keadilan di negara negara Lawan Hukum buatan Sepihak

5. Isme – Politik atas Individualist

dstnya

Keuangan Masyarakat Internasional berhadapan ke Kebebasan. Yang mungkin dikendalikan Militerisme (Namun, Ketentaraan pun … memperalat mereka = Strategis)

Beberapa Perang “Dingin” (Baca, Keuangan), berakhir. Dalam suatu “Zaman” di anatara dua Abad (XIX ke XX). Peperangan, yang dimenangkan Kapitalisme. Pertanda, ketika hancur Sosialisme di … INDONESIA (Perkoperasian)

Mengapa Militer terlibat ? Tidak akan mampu dijawab Kaum Ilmiah karena tidak ada Pengetahuan Ilmu = Teoritika Peperangan. berbeda dengan Ajaran Kerakyatan. Membentuk Pertahanan Rakyat (Sistim = Politik. Ke Semesta. Baca, Dunia)

1. Penganutan Kerakyatan (DEMOKRATIK) di seluruh Dunia

2. Kemampuan kemampuan Aksi (Pemimpin – Massa)

3. pembentukan ‘Nation’ ke Sosial Produksi Ekonomi

4. Buruh – Tani Penyediaan Pangan Masyarakat

5. Strategikal ke Taktis =  “GERAK” (Movements)

Bukanlah Tidak, kebebasan pun adanutan Sosialisme ke Perpolitikan. MEBEBASKAN. Diperjuangkannya suatu Kemerdekaan di Negara. PEMBEBASAN, yang berdasarkan ‘HAKNYA” (= Kelas) di Tanah

Kebebasan, yang mana kah ? Melalui Demokrasi sekedar Pemilihan ? Menjadi Tempat de Politisasi Sosialisme, yang Tidak Bebas Lawan Hukum Hasil Demokrasi, karena Sosialisme mematuhi Aturan aturan Sosial

SELESAI


PARTAI DAN NEGARA


PARTAI

DAN

NEGARA (IDE) SOSIAL

GEJALA gejala Politik Sosial (Kebangsaan), yang semakin membentuk, namun dalam pertarungan kepentingan kepentingan atas Demokrasi (baca, “Negara”. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia) ke Pemerintahan dan Ekonomisasi

1. Nasionalisme (ke Ajarannya)

2. Karya (transisi ke “Bentuk”)

3. Demokrat (kaum, ke Demokratisasi)

Bagaimana partai partai non – ideologi ? Terlihat melakukan politik berpartai saja (tidak lah mungkin penyederhanaan partai partai. Gertakan !?!)

4. Agamis tidak lagi mempolitisasi Pemimpin (yang Illahiyah)

5. Pro Angkatan Bersenjata (TNI)

Akan kah Kekuasaan mampu menyelenggarakan Kedaulatan Rakyat (politik). Walaupun selalu terjebak Individualisasi = “Kuasa atas”, menghancurkan Sosial (Kekuasaan) Demokrasi

Karena,

1. Bentuk – Sifat – Tujuan Berkekuasaan

2. Perdagangan

3. Anggapan (= Nisbi) Ekonomi bukan Produksi, tetapi uang. Penguasaan !

Tidak logik untuk melaksanakan Demokrasi Ekonomi (Kekeluargaan) tanpa Perbuatan ke Tujuannya. Kekuasaan Sosial Manusiawi. Ber – Negara. Karena, suatu ideologik dalam Kepartaian. Diterjemahkan ke Nilai  nilai Juang

1. Kemanusiaan (Sosial “HAK”)

2. Pertahanan Manusia Sosial

a. Produksi

b. Tani = kebudayaan (Pangan)

c. Keamanannya

3. Aturan aturan Masyarakat

Kerakyatan (Demokratisasi) di Parlemen. terhadap Isme – politik Ekonomik. membentuk Masyarakat Sosialisme (= Manusia) Sosialisme ke Politik. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Membentuk Keuangan = Sistim di Negara. Membentuk kekuasaan Rakyat, karena Berkedaulatan = Pertahanan dalam Keputusan keputusan Pemerintahan

<Jeda

Bangsa suatu Masyarakat juga, karena

1. Hak hak Kemanusiaan

2. Pemikiran ke Utopia (Bebas)

3. Aturan aturan Masyarakat

4. Kebudayaan

a. Sistim

b. Cipta, Pengetahuan (Logika)

c. Perbuatan

5. Pertahanan Sosial Ekonomi

Sosial Materialisme. Ke ‘Nation’ = Wilayah/ daerah, Masyarakat. Negara Ide Sosial. Dialektika dalam Pemikiran Revolusi (Ajarannya)

<Titik

NASIONAL

PARTAI

(DAN SOSIALISME)

Partai di mana pun akan berdasarkan Nasional (Isme. Tetapi, jangan baca koalisi Pemilihan) untuk membentuk Pemerintahan suatu Negara = Penduduk, Kesatuan – Wilayah wilayah. Terbaca, Kenegaraan. Bukan Penguasaan, namun Demokrasi). Dibentuk oleh Kekuasaan Rakyat

Rangkaian politik Kepartaian masing masing berlangsung dalam Tahapan tahapan Kepemimpinan (Bangsa) dan Perekonomian. melalui, terpolitisasi Kemampuan mkemampuan Negara memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

Masyarakat Sosialisme, terbentuk. Ke Politik, karena Tujuannya. Menolak Kekuasaan di Luar ke “Dalam”. Mempersiapkan HAN Sosial Ekonomi. Lalu, mengerjakan Perekonomian NegaraDemokrasi (Program program)

1. Pemilihan

2. Parlemen (Keanggotaan = Wakilnya)

3. Pemilih

Antara Pemilih – Kepemimpinan menjadi Sosial Hubungan Kekuasaan – Negara (Politik) – Ekonomi = produksi

<Titik

— oOo —

Di Indonesia, kelompok kelompok Politik ke Partai partai mungkin bergerak ke Isme yang sama berdasar arah Ideologisasi suatu Ekonomi Dunia untuk menerjamahkan “Kekuasaan Politik” Rakyat

Namun, jelas akan tergantung Penyelesaian atas Masalah masalah Keuangan Ekonomi Negara yang politis (Lembaga lembaga Negara = Kekuasaan kah ?). Admnistrasi Negara Sosial Ekonomik Politik (Sistim ke Peraturan peraturan) Pemerintahan/ Kenegaraan (Govermental) dan Daerah

– Negara = Perintah perintah (Kebijaksanaan) ke Birokrasi

– Hubungan Ekonomi Pemerintahan Pusat/ Daerah

– Anggaran, Pengawasan Keuangan Negara – Daerah

– Anggaran Struktural – Daerah, Program ke Proyek

– Kemudahan kemudahan Investasi Dalam Negeri

– Perdagangan dan Perijinan Eksport/ Import

– Perancangan Undang Undang (Pemerintahan – Parlemen)

– Pengelolaan Keuangan BUMN (Perlabaan Negara – Masyarakat)

– Usaha Kehutanan, Perkebunan dan Kelautan

dsb

Bukan lah Pertukaran, atau berunding, antara Partai partai tetapi Nasional Politik Isme di suatu Negara, menerapkan Demokrasi ke Ekonomi (Pemerintahan ?), terbentuk dalam parlemen juga

<Tutup

SELESAI


PERLAWANAN DEMOKRATIK KE NEGARA


SUATU PERLAWANAN DEMOKRATIK

KE NEGARA

SOSIAL ANTI INDIVIDUALISME

PEMBEBAS DAN

FRONT

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN Kelompok dalam Inidividualisme, berdasarkan Tidak Sosial HAK. Tetapi, Kekuasaan atas Individu yang lain

1. Menguasai

2. Dikuasai

3. Berke – Kuasa – an

Ekonomi Individualisme menjadi Sistim (salahsatu bentukan) Kuasa atas Uang Terhadap Perdagangan, tidak karena Transaksi Barang. B erlangsung Kapitalisme di Negara

Ketika Pemimpin = Individualisasi, dihancurkan lah Kerakyatan (Sosialisme)

Lalu, mungkinkah Ekonomi Demokrasi ? Dengan tumpukan Modal. Dalam Ekonomisasi ke Perlabaan. Apa Tujuan mereka ? (Kami tahu !)

<Titik

Persidangan Sosialist Dunia, …

Dunia memang sudah berubah. Ke Zaman Manusia Baru. Berbuat = Re Evolusi. Bersumber dari Pemikirannya (“nya”, harus terbaca Manusia) yang Dialektika Logika = Materialisme. Membentuk Masyarakat Sosialisme = ‘Nation’

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Yang terbentuk bertujuan dan menyelenggarakan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Dalam Ekonomik Ptroduksi melawan Pemiskinan oleh Kapitalisme Individualist

Kamerad Para Ketua, …

Sosial adalah Kekuasaan (= Demokratik. Massa Rakyat) ke Ekonomi Demokrasi = HAK (PEMBEBASAN), yang berlangsung dalam Sosial Hak = Kelas. Kelas Buruh (Tenaga) Pekerja, Kelas kelas dalam Masyarakat Sosialisme dan Petani. Mempersiapkan Ekonomi suatu Negara, terbentuk karena Isme Sosial = Produksi

Wakil wakil Gerakabn (Sosial) ke Sosialisme di seluruh Daerah di Dunia, …

Pergerakan pergerakan Rakyat suatu Aksi Massa, tetapi mampu kah dari Radikalisme ke Pikiran Bentuk Geser – Ubah Industrial (Politis)

Kawan, …….

dua masalah (Kelas – Wilayah) b erhubungan dengan Negara ke Produksi. Ekonomis (Baca, Perdagangan). Yang selama ini digerakkan Sepihak. Pemerintahan pemerintahan yang Liberal

1. Keadilan dalam Tradisi

2. a. Bentukan bentukan Kelas

b. Penghidupan = Usaha (Ekonomik)

c. Tempat Asal Pekerja

3. Pertanian ke Budaya (Kepemimpinan)

Suatu rangkaian Hak bersumber dari Batini Rakyat. Penganutan Kita pun didasarkan Logika Batini – Utopia (Masyarakat). Betapa serisu ini ! Bagaimanakah Logika menggerakkan Batini ke Hak Sosial. Politik. Hubungan Kelas ke Negara

<Jeda

Liberalisme sudah menjadikan Demokrasi hanyalah “Alat”. Berkekuasaan. Penguasa = Individualisasi atas Wilayah dan Daerah

Terkuasai

1. Sumber Alam ke Ekonomi

2. Kelas Pekerja (Buruh)

3. Industri, Keuangan (Sosial)

4. Penyaluran (Distribusi. Baca, Perdagangan) Barang barang (Kebutuhan)

5. Pangan, Lahan Tanam

Sementara, Saudara saudaraku ….

Kemiskinan bukanlah untuk yang Kaya. Namun, Borjuasi Demokrasi (Individual) rampas Hak Alam. Lewat Kepemilikan = Perdagangan

<Tutup

SELESAI


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


(Sambungan)

POLITIK (= Kemampuan kemampuan) bukan lah alat Ekonomik. Atau, terbalik Ekonomi memperalatkan Politik

1. Isme Kekuasaan = Negara

2. Militerisme :

a. Menguasai Industri ke Pasar (Laba)

b. Menghapus Pertanian pertanian Rakyat

c. Membatasi Demokrasi ke Perekonomian

3. Borjuisme Demokrasi

Sosialisme, adalah, Kemanusiaan Sosial. Utopia ke Politik (= Materialisasi). Negara Ekonomi ke Produksi untuk Kebutuhan kebutuhan Manusia

MEMBEBASKAN …….

Manusia dari Pembodohan

Rakyat dari Pemiskinan

Masyarakat dari Penguasaan

Ketergantungan Para Kapitalist itu dari Kebebasan, hanyalah alasan alasan Politis belaka di dalam Negara, yang bermaksud terbentuk suatu Kekuasaan Ekonomik Tanpa Negara

Bagaimana akan diterapkannya Pemikiran Filsafat ke – Kini – an (Modernisasi. Janganh terbaca Falsafah Barat, namun diterjemahkan memahami Ekonomi Rakyat) ke Peradaban Baru Zaman Manusia. Mungkinkah Negara Individualisme ? Karena, Negara = Sosial (Kekuasaan). Bernegara juga Politik Rakyat

<Titik

Salahsatu bentyuk Melawan Kapitalisme, yang bersiasat Ekonomi Politis ke “Bebas” melakukan Ekonomi Produksi (Demokratik)

Yaitu, antara lain

1. Keuangan Industrialisme. Memilah Perdagangan dari “Luar”

2. Birokratisme = Kekuasaan. Mempersiapkan Admnistrasi Politisasi Ekonomi

3. Kemampuan Pertahanan ke Pemerintahan. Menghapus Hutang (Negara = Politik)

Dibentuk Usaha usaha Industrialisasi (Pengelolaa) Sumber sumber Alam. Berlangsung Tahapan tahapan Sosialistis ke Politik di Parlemen (“Memutuskan”)

Dalam Ekonomi bentuk bentuk Sosial Demokratik ke Produksi produksi dan Tenaga Ekonomik Industri

Perubahan perubahan Sosial Ekonomi apakah terlaksanakan di Indonesia, melawan Individu Kapitalistist, yang berusaha hendak menguasai Perindustrian = Ekonomi Pemerintahan Negara di Peta = Globalisme Ekonomi Moderen suatu “Dunia”

Terbagi dalam 3 Politisasi

1. Perjuangan ke Undang Undang dalam parlemen (= Negara)

a. Kekuasaan yang di Perwakilan

b. Kekuasaan = Pilihan. (Kepemimpinan kah ?)

2. c. Tanggung Jawab Kekuasaan. Di Negara. Rakyat ke Rakyat (Kedaulatannya)

Pembentukan Kekuasaan = Politik, melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Barang Masyarakat. Demokrasi Ekonomi (Pemilih. Terbaca, Program program, yang berdasarkan Isme Sosial ke Pemerintahan

1. Penyediaan Wilayah wilayah (Nasional) Industrialisme dan Pangan

2. Keuangan (tidak hanya Anggaran) Negara ke Ekonomisasi = Usaha

a. Jaminan Rupiah ke Upah Buruh – Tani

b. Pembagian Laba ke Masyarakat (Sosialisme)

c. Hubungan Barterisasi dengan Keuangan (Pendapatan)

3. Kepemilikan Sosial Ekonomik atas Lahan lahan Tanam

Mengubah (Revolusioner) terselenggarakan ke Tujuannya Kekuasaan = Kebebasan Rakyat (Materialisme Sosial), bertanggung jawab, Melawan = Melakukan

<Tutup

SELESAI


EKONOMI HAN MASYARAKAT


KEMERDEKAAN suatu HAK di Tanahnya (Bumi). Membebaskan = ‘Nation’. Dikelola, mendapatkan Hasil Berbagi (Sejahtera, Adil, Makmur). Mempertahankan. Adalah, salahsatu Sosial Hak (Kemanusiaan) di “Negara”

 

Ini lah, Bahasa Logika Sosialisme

 

1. Isme Nasional (Baca, Kerakayatan)

 

2. Nasional Wilayah wilayah

 

3. Nasional Isme Politik

 

4. Nasional Pemerintahan (Demokratisasi)

 

5. Nasional Parlemen (Wakilnya)

 

6. Nasional Kekuasaan Industrialisasi Eknomik Keuangan

 

     a.. Produksi

     b. Politik Ekonomi Nasional

     c. Pertanian

 

Permenuhan Kebutuhan kebutuhan (= Manusiawi) Rakyat di Daerah daerah (= Nasionalisme). Dalam Kepemilikan HAKNYA. Anti Penjajahan (= Imperialis) Neo Liberal buatan Kapitalis

 

7. Nasional Keamanan (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

Thematika judul Tulisan mengacukan

 

1. Pertahanan (Rakyat, Ajaran)

 

2. Ketahanan (= Negara kah ?) Ekonomik

 

3. Masyarakat ke Ekonomi Negara

 

Pemebentukan = Rasionalisme Politik Ekonomi Kerakyatan, yang berdasarkan KUASA RAKYAT (Hak). Melalui suatu Negara Ide Sosial (Tujuan)

 

Perrang Kemerdekaan itu terjadi, karena Penjajahan Ekonomi (Imperialisme – Tyranik) atas Rakyat di INDONESIA dalam Kependudukan Masyarakat seluruh Nusantara. Sehingga, Manusia pun Tertindas (Baca, Pemiskinan). Lalu, melawan ! Maka, Pertahanan = Ketahanan

 

Mengubah (Revolusioner) dibenturkan … ! Membentuk = Materialisme Dialektis. Rangkaian Perbuatan = Membebaskan

 

1. Mengarahkan Massa Rakyat ke Ekonomi (Terpolitisasi)

 

2. Berdikari. Kebebasan Hak di Dunia

 

 

 

Bagan : Ekonomi HAN Masyarakat

 

 

 

EKONOMI HAN MASYARAKAT

 

 

 

3. Merebut Tujuan Kemanusiaan sebelum dicampakkan

 

<Titik

 

 

 

Negara bukan lah untuk dikuasai Individualisme (Perdagangan). Melalui Penguasaan atas Akal, Perbuatan = Tenaga Manusia. Berlangsung Pembodohan dari Kapitalisme (Ekonomi). maka harus dibebaskan. Terjemahan HAN Ekonomi

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERHITUNGAN SUARA NASIONAL


PERHITUNGAN

DAN

SUARA NASIONAL  (Resmi)

Oleh Pembebasan Rakyat

KETIKA Hasil Perhitungan Suara Nasional diumumkan Resmi di Jakarta, mulai bertarung lah Para Calon Presiden itu

Memang Dunia sudah menunggu. Karena, … dua Ismberperang dalam Perlagaan mereka. Melanjut Pertempuran ke Terakhir, walaupun tidak mungkin diakhiri dengan Terpilij Presidem. Melalui Babak babak Tragik. Bermula dari Harapan Rakyat. Memilih. Tanpa ada Pilihan

Entah suara yang tulus kah, ayau jeritan karena Tertindas ? Memilih, karena ada Kami …

Itu kah Kekuasaan ??? Akan memaksa. Hansatu Pilihan

– ada Negara

– ada Indonesia

– ada Rakyat

Lalumemang Kami memperjuangkan Suatu Kekuasaan Rakyat

<Tunda

[                                            PERANG URAT SYARA                                            ]

Jangan tertawa , hai Antek antek Kapitalis ! (MenertawakanPresiden Terpilih ?). Keuangan diatur … ! Kalian pun menggantungkan Keinginan pada Uang. “Dicetak” = Negara

1. Ditransaksikan (Ekonomik)

a. Rasional

b. Produksi (Nasional Industri)

c. Ke Perdagangan

2. Diatur (“HAK”)

a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

3. Diawasi (Pertahanan)

a. Rupiah

b. Sosial Ketahanan Ekonomi

c. Monetary

4. Disimpan (Koperasi)

a. Akuisitas

b. Laba

c. Pembagian

5. Dikelola (Daerah)

a. Manfaati

b. Wilayah wilayah Ekonomis

c. Alam

<Titik

— oOo —

Akan banyak jebakan politik selama pertempuran antara Kami atas Individualist di Negara ini dalam Pembentukan Nasional Pemerintahan (= Kenegaraan)

Tidak akan pernah terputus matarantai – gerigi Revolusi (Ajaran). Menjadikan PEMBEBASAN Suatu Alasan. Terpilih = menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Berdasarkan Kemerdekaan HAK di Tanahnya. Jika Tidak, maka Satu Pilihan lagi. MEMBEBASKAN KEKUASAN DARI TYRANISME ATAS MASYARAKAT !

Semua Kebohongan = Penjebakan ! Membodohi, mendustai, menolak Terlaksanakan Kebebasan = Adil (Manusiawi)

Ada Keberpihakan dengan Negara negara Imperialisme, Neo Liberal – Individualisme dan Kapitalisme Dunia = Penghinaan atas Bangsa

Suatu Penguasan (Regime, Terbaca Kekuasaan Perang) di Negara ! Kami pun menarik Diri, Bersatu Melawan … mungkin Terbunuh

– Peluru (di Batok Kepala)

– Racun dalam Tubuh

– Penyakit Tanpa Obat

– Gila, sebelum mati

– Hilang, entah di mana

– Hukuman atas Kepribadian

– Penyiksaan Badani = Jiwa

dll Cara, yang Terlatih (dari Luar  kah ? Mungkin)

<Jeda

Suara Nasional akan terpolitisasi = Menjadi Politik Rakyat di suatu Negara, yang Berdaulat (Daerah daerah = Masyarakat), diperjuangkan Kepentingan kepentingan mekanisme Sosio Ekonomi Politis

Tidak akan mungkin, terbalik, bergantun pada Cara. Karena, Strategikal = Perbuatan perbuatan Manusia, didasarkan Pikir. Memikirkan

1. Dialektika yang Logik

2. Rasionalisme – Kausali

a. Budaya

b. Tradisional Empirisme

c. Materialisasi

3. Thesiska Alam (di Pikirannya)

Maka,

– Ada Zaman (Baru)

– Ada Pengubah (Sistim)

– Ada Keadaan (Negara)

Biarpun kerja Politik mereka belum selesai jua. Membayar Hutang Luar Negeri, meng – uang – kan Asset asset, sampai mem – bunga – kan Modal, mendepolitisasi Sosialisme – Industrial, meng – korup Uang Negara Indonesia …

dst.

<Tutup

SELESAI





PEREKONOMIAN NASIONAL KONSTITUSI


PEREKONOMIAN NASIONAL

TAFSIRAN

SUATU KONSTITUSI

TERBENTUK. Melalui Demokratisasi Kekuasaan di Negara, yang ideal. Ditafsirkan KOnstitusi Negara ke Ekonomi

1. Kemerdekaan HAK di Tanahnya

a. Pemerintahan

b. Nasional – Wilayah wilayah

c. “Isme” ke Sistim

2. Berkeadilan (Manusiawi). Sosial – Hak Kelas = Rakyat, yang “Miskin”

3. a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

Sehingga, Negara = Rakyat. Kekeluargaan. Produksi pun untuk Hidupnya

<Jeda

SEKALI LAGI, HAK AZASI MANUSIA

Undang Undang Dasar Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya”

I. Kemanusiaan

Pasal 28 C

ayat 1.

“… melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, … hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

ayat 2.

“… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Terkandung maknawii falsafati politik

– kebutuhan dasar Manusia ;

– kepemimpinan ;

– haknya, yang kolektif

II. Perburuhan

Pasal 28 D

ayat 2

“… berhak … mendapatkan … perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28 G

ayat 2.

“… bebas dari perlakuan … merendahkan derajat martabat Manusia …”

Pasal 28 I

ayat 1

“Hak untuk hidup, … untuk tidak diperbudak …”

III. Politik

Pasal 11

ayat 2.

“… akibat, yang luas … mendasar bagi kehidupan rakyat …”

Beberapa Hak Sosial Ekonomi Konstitusional, yang telah didapatkan Seorang Manusia kah di Negara. Menjadi arah Bangsa (Baca, Nasionalisme)

Materialisme Politik, membentuk Pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan Ekonomisasi Keuangan Negara

Pemerintahan dari “Negara, yang Rasional”, berdasarkan Nasional Perekonomian Konstitusi. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA


PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA

DALAM

PERINTAH 3 ARAH

 

 

 

Situasional Keadaan Hasil Pemilihan telah memungkinkan Politik Penyelenggaraan  Negara

 

1. Suara dan Kepartaian

 

2. Kepemimpinan (Ajuan di Parlemen)

 

3. Politik Keuangan Ekonomik

 

Membentuk

 

1. Nasional Pemerintahan + Kabinet

 

2. Ekonomi Politik (Industri)

 

3. Program program (Keuangan)

 

<Jeda

 

 

 

Suatu Pengamatan, yang diterjemahkan. (Perintah 3 Arah)

 

Berdasarkan

 

Negara = Pertahanan + Pemerintahan, mendirikan Pemerintahan dari Politik Kekuasaan di Negara

 

Negara (= Parlemen kah) ke Pemerintahan. Terbentuk dari mekanisme (Ketentuan ketentuan) Demokrasi = Kepemimpinan, yang berbasis Program Konseptual (Ekonomisasi. Baca, Nasionalisme) dan dilaksanakan dalam Tahap tahap yang Revolusioner

 

“Menyelesaikan”

 

1. Globalisme (Perdagangan) = Imperialisme

 

2. Liberalisme di “Negara”

 

     a. Kapitalisme (Permodalan)

     b. Individualisme = Korupsi

     c. Borjuisme Hukum

 

     dst.

 

3. Penguasaan (= Militerisme ?) atas Industrialisasi

 

Dan atau, Negara + Pemerintahan (Bentuk) melalui Kepartaian (= Sistim. Penganutan)

 

<Titik

 

 

 

Dalam tarung Isme di Dunia, Indoensia suatu Negara Berkedaulatan. Atas Pemerintahan/Kenegaraan. (Dibaca, Sosialisme Negara)

 

“Memilih”, bukanlah Pilihan Pemerintahan jadi Kekuasaan

 

Maka, “HAK” (untuk) Bernegara masih dalam Masyarakat (Kuasa), yang Bertujuan. Ini, Logik (Sebab)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PEMILU 2009


TERNYATA

BANYAK YANG TIDAK

MENCONTRENG


APAKAH mereka lah yang dinamakan Golongan Putih ? Yang melawan Hukum ? Dan, yang Berdosa ? Yang Bersalah ? Yang Bertentangan terhadap Demokrasi di Negara ?

1. Sedang di luar Daerah

2. Tidak datang ke TPS

a. Karena, tua (usia)

b. Malu, tidak paham

c. Waktu untuk Kerja

3. Tidak ada pilihan

Ke mana kah kertas suara mereka, yang berdasarkan suatu Hak Politik ? Sehingga, tidak sah kah Pemilihan (Umum) ? Kalau ada Oposisi, berlangsung a-Politisasi  Negara Kekuasaan

1. Dugaan akan Kecurangan

2. Tuntutan Pemilihan Ulang

Karena,

a. Ditanda tangani Kepresidenan X Oposisi. Bertentangan)

b.  Distrik ke Pemilih (Suara) berhubungan dengan  Calon Presiden

c. Berlaku Kependudukan Strategik yang Terpoltisasi

3. Pembatasan kemampuan Partai Politik (ikut = Peserta) bukan lah Oposasn (Terjemahan Undang Undangan)

Oposisional pun (jangan langsung baca “Hak”), dalam Politis karena Sistim Kekuasaan Demokratis di Negara, namun mungkinkah  Tanpa Sekian Perbedaan ?

<Titik

Sementara, Masyarakat sudah merasa terwakilkan di Pemilihan, berdasarkan Azas (= Kuasa) Politik

1. Suara. Konstituen = Partai

2. Daerah = Kursi (Anggota)

3. Program program (Parlemen)

4. Mengajukan Presiden (Tanpa Wakil)

5. Dipilih = Memilih, Terpilih

<Titik

“Pemilih” (Lihat DPT), yang Tidak Mencontreng didasarkan Peaturan Pemerintah Pengganti UU (Quasi), menjadi Batal, ke Hak bhuatan Politik Negara (Nihilisme)

Ini, manuver. Seakan ada Golongan Putih versi Hukum. KOntra Isu Nasionalisme. Maka, ada Pilihan Negara (Pemerintahan)

Mungkinkah Demokratik dapat menerima “Hak”  termaksudkan ? Alasan alasan (= Keputusan)

1. Sosial = Pertahanan Negara

2. Ekonomik = Industrialisasi (Strategis)

3. Pemakaian Uang = Kondisional

Karena alasan lain,  Kawan Se – Demokratik ? Dipaksakan ……. !?Lalu, menjadi Dasar Pembicaraan ke ‘Nation’

<Titik

Nyaris lah, Rasionalisme Politik Negara Kekuasaan (atas Ekonomisasi = Program program), tetapi tanpa untaian matarantai Thesiska Logika

<Tutup

SELESAI


EKONOMI POLITIS (DI) NEGARA


EKONOMI POLITIS (DI) NEGARA

TIGA  Pembentuk Ekonomisasi

 

1. Nasional Parlemen (Anggota)

 

2. a. Presiden (Baca, Pemerintahan)

     b. Perdana Menteri (= “Jabatan”)

     c. Pimpinan Kolektif (Sistim)

 

3. Daerah (Tradisionalisasi Politik)

 

Menyelenggarakan, Politisasi  terhadap Ekonomi, berdasarkan

 

1. Keuangan (Negara, Pencetakan)

 

2. Alam (Sumber sumber)

 

     a. Produksi ke Hasil = “Benda”

     b. Aturan

     c. Konsep Strategikal (Program)

 

3. Pasar (Kemampuan Transaksi)

 

Merancang, terpolitisasi (manfaat, kegunaan – arah), menyelesaikan

 

<Jeda

 

 

 

Terjemahan ke Nasional suatu kekuasaan atas Ekonomi Keuangan, mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan. Diselenggarakan dalam Industrialisasi (Produksi)

 

Walau ketika pelaksanaan berhadapan Kenegara (= Perintah) atas

 

1. Kepemilikan = Hasil (Perlabaan)

 

2. Usaha = Permesinan (Teknologisasi)

 

3. Waktu Ekonomik (Alam)

 

Perbuatan perbuatan ekonomisasi jadi Politik. Sebab Kedaulatan = Penguasaan. Maka, Strategis lah jua Demokratik dalam Pembentukan Tujuan Perekonomian Industrial. Sementara ada Temu Bicara di Perwakilan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KOALISI = NASIONALISME ?!?


NASIONALISME, yaitu

 

1. Pemahaman

 

2. Kebangsaan

 

3. Kemerdekaan

 

4. Nasional suatu Pemerintahan

 

5. Daerah

 

didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah = Negara, yang Berdaulat (Baca, karena Kekuasaan Rakyat Miskin). Membentuk Masyarakat Sosialisme. Terpolitisasi namun Ideologis (Arah)

 

Jadi Geo Strategik – Politis

 

1. Suatu “Negara” di Dunia

 

2. Sosial Pertahanan (Daerah. Mempersatukan)

 

3. Isme Politik Ekonomi

 

Politik = Kebudayaan di Indonesia, mengacukan Kepemimpinan Terorganisasi = Nasionalistis. Hak Sosial di Tanahnya (Kebebasan). Berlangsung dalam masing masing Daerah Kependudukan (Pemerintahan di Masyarakat)

 

Sehingga Ekonomik, yang terselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat. Ini lah, Nasional Industrialisasi = Produksi.  Melaksanakan Keuangan Transaktif jadi Nilai nilai Berguna, Bermanfaat atas Pengelolaan Sumber sumber Alam ke Hasil (Ekonomis. Baca, “Barang”), berkekuatan Ekonomisasi Politik (Isme)

 

Bukan Negara = Perusahaan. Menjual Alam, dibeli kembali Hasil, tetapi dari Luar. Berhutang dalam Laba (Pendapatan). Tertindas lah … ! Pesuruh dari Kapitalis. Hanya karena Keuangan (= Pinjaman), yang tidak ekonomis dalam Kebangsaan. Sungguh TIDAK NASIONALIST !

 

Nasionalisme = Koalisi mempersiapkan Pembebasan Rakyat di Indonesia. Dari bentuk bentuk Neo Imperialisme = Penjajahan !

 

Dialektika atas Konstitusi = Parlemen ke Pemerintahan. Terlaksanakan Kesejahteraan (Pangan, Sandang, Papan/Barang), yang Berkeadilan (Manusiawi). Memakmurkan (KUASA) Masyarakat – Daerah

 

Jika memang sepakat, terpaksa kah akan menghancurkan Para Koruptor di Negara ?!? Menutup Permodalan (= suatu Cara Pemindahan Bahan Baku Alam ke Luar) atas Industrialisme. Lalu, menghapus Hutang hutang (Pemerintah) di Luar Negeri

 

Andaikan ya, memang tidak Berkoalisi. Jelas !?! Terserah. Memakai Kekuasaan  = Menguasai Negara. Memepermalukan Rakyat, Berebut Uang  Asing (Penjaminan). Berfoya foya a-la Borjuisme

 

     – Mendepolitisasi Sosialisme di Indoensia

     – Membentuk Militersime Baru

     – Menangkap Para Nasionalis Gerakan

 

Maka, Koalisi tidak = Nasionalisme Perjuangan (Kerakyatan). Karena, Demokrasi maka akan terus lah Kerja Politik Kelompok kelompok Nasional

 

— oO o —

TAMBAHAN

BUKAN SUATU KOALISI

POLITIK

Prosentase Suara dihitung dari Keanggotaan  DPR RI melalui Partai partai = bukan Koalisi Politik.  (Berdasarkan Konstitusi. Kah !?!). Mencalonkan Figur = Presiden = Negara (Pemerintahan. Baca, Presidensiil ke Quasi)

 

Legislatif tiba tiba kembali = Parlemen ??? Tanpa Undang Undang mengajukan Calon Presiden karena memang nsudah berdasarkan Undang Undang Dasar. Dipolitisasi Hasil Demokrasi

 

Lalu, bagaimana ? Partai = suatu Politik ? Mampu buat Putusan ? Mempersiapkan Hubungan Sosial Kekuasaan – Negara. Dalam Tata Negara (= Wewenang ?). Atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Membentuk Nasional Pemerintahan dari Figuralisme (= Govermental. Administasi)

 

 

 

SELESAI


PESAN DEMOKRATIK


BUKAN sekedar aktifis lagi, Politisi kini. Berjuang dari jalanan ke “Negara”. Namun, yang apakah Kekuasaan ?

 

Para Demokratik melaksanakan Keadilan – Manusiawi ke Tujuan

 

“Adil” bukanlah Hukum. Berbeda di “Dalam” (Pemikiran<— Batini). Kerakyatan. Baca, Sosial – Keadilan. Berdasarkan “Nilai” = Tidak Individualistis

 

Hubungan Sosial dengan Negara – Keadilan dan Politik. Demokrasi = Kepemimpinan. Dialektika Logik jadi Rasional

 

<Jeda

 

 

 

Demokratisasi (Prosesksh  ?) diperjuangkan tanpa berhenti menjadi Sistimatika – Operatif Politisasi ke “Hasil”

 

1. Ke  Tujuan (Bagamana)

 

2. Perbuatan “Logika (Batini”)

 

3. Bentuk bentuk Politik

 

Dijadikan contoh, Panutan = Rasionalisme, yang berlanjut. Memperhitungkan Arah, Tahapan tahapan Juang (= Revolusioner)

 

<Titik

 

 

 

Betapa sederhana cara cara Tangkal Dini (Kawan kawan) atas Reksiko reksiko di Perpolitikan (ke) Negara

 

Para Ideolog (Sosial – Kepartaian) pun akan kembali dalam Masyarakat lagi. Tetap Harapan Kita, Berjuanglah Para Kekasih kekasih Rakyat …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


BARRACK OBAMA. PRESIDEN ?


BARRACK OBAMA. PRESIDEN ?

TIGA dasar suatu “Amerika” (Kemungkinan) :

1. Kemerdekaan

2. Kependudukan

a. Rakyat

b. Demokrasi = HAK (Jangan baca Hukum tetapi Rights)

c. Bangsa

3. Federalisme – Negara (= “Daerah Negara”)

menuju Kemanusiaan, diterjemahkan dari Falsafati Liberal. Mungkin kah. Walau, Individualisme. Terdengar mustahil … ?!? Melalui Kekuasaan Negara (tanpa “di”)

Bagaimana kah nasib atas Obama setelah “dipilih” Memimpin Amerika Serikat, yang Berkekuatan Perang didukung Industri, Persenjataan dan Uang (Ekonomi)

Maka, Konstitusi -> Presiden ……. berlangsung Proses Kenegaraan= Amerika (Penduduk, Rakyat, Bangsa) melaksanakan Liberalisasi Keuangan (di) Negara. Terbalik lah Tujuan Kerja Masyarakat

1. Realisme di perpolitikan = Membagi Kekuasaan secara “Individualisasi”

2. Putusan Kekuasaan bisa Berbeda dengan Sosialisme

3. Mahkamah Agung mampu membatalkan Pelaksanaan Anggaran Non – Ekonomis

Arah Kebangsaan Amerika pun njadi Ujian. Bukan ukuran ukuran Amerikan Politik Internasional. Obama TIDAK MILITER

SELESAI


G A Z A


Oleh A Sy

(Pembebas)

DI MANA KAH “Negara” Palestina ? Berdasarkan apakah didirikan ?!? Ini lah, pembahasan Demokrasi … ! Politis. Terjadi Penyerangan, berlangsung Zionisme (Keagamaan kah ?)

1. Apakah Putusan “Dunia” menciptakan Negara – Perjanjian = Nasional ?

2. “Diberikan” kah ? Karena, melalui

a. Politik. Di Knesset (= Jews) ?

b. Atas Persetujuan Amerika (Penduduk “Yahudi”) ?

c. Pemberian Yehovah (Sejarah) ?

3. Persekutuan “Kekuasaan”, yang

diperjuangkan

Kelompok kelompok “ala” Etnikal ?

Peta Militer Dunia pun terpolitisasi dalam Perdagangan Senjata (Internasionalisme – Mata Uang) menunjukkann Pemerintahan Berbeda dengan Rakyat di Negara, dijadikan alasan alasan Keamanan

Palestina

– Masyarakat

– Wilayah wilayah (Daerah)

– Kekuasaan

Militansi Kebangsaan (Arab kah ?) Bernegara didasarkan Keadilan Manusiawi di Negara. Kekuatan kekuatan Nasionalisme (Baca, Wilayah) Palestina diarahkan –> Gugus gugus Juang membentuk suatu Pemerintahan (Tradisionalistas – Kekuasaan) Rakyat

SEKIAN


SOSIALISME – PERTANIAN


SOSIALISME –

POLITIK

NEGARA PETANI

MANUSIA, Tanah dan Pangan suatu Thesiska “Alam (di Pikirannya”) :

1. Penmyelenggaraan “Hak” Sosial diterjemahkan karena Kekuasan Rakyat

(Baca, Sosialisme dalam Politik Kelas di Negara)

2. Aturan aturan dalam

a. Masyarakat Ekonomi (Bentukan)

b. Keadilan

c. Program program = Negara

3.  Demokratisasi = Hak Azasi Manusia untuk Pangannya dan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan lewat Industrialisme Ekonomi

<jeda

POLITIK TANI NEGARA

Suatu Pemerintahan Rakyat mempersiapkan Lahan lahan Tanam (Landreform), yang ditetepakan berdasarkan Daerah daerah Politik (Tidak Struktural) untuk menjadi Wilayah wilayah “Penghasil”

1. Kesuburan (Tekno = Logika)

2. Tenaga = Kependudukan (Popoulasi ? Usia. Mungkin. Tetapi, Jumlah)

a. Waktu

b. Upah

c. Luas

3. Keadaan Politik Daerah

<Titik

Peradaban “Zaman Kemanusiaan” terbentuk melalui Politisasi. Dipersiapkan Rasionalisme Kebudayaan Ekonomik (Industrialisme) Pertanian bertumpu pada Pertanahan Sosial

1. Pangan = Kelahiran (Bangsa)

2. Perlindungan Hak (Jaminan)

3. Pola pola Tanam, Sistim dan Penyaluran (Kemasyarakatan)

Ini lah, … Sosialisme ! Materialisasi Idea “Politik Tani” di Negara Sosial Ekonomi. Tahapan tahapan Revolusioner Demokratik, yang diperjuangkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Berkelanjutan, melaksanakan Ajaran Keadaulatan Rakyat (Manusiawi)

<Tutup

SELESAI


NASIONAL , ISME , MILITER DAN PANGAN


NASIONAL = Isme – Politik ! Bertahan … dan “Mempertahankan” (Baca, Menyerang. Karena, Bertujuan). Wilayah + Masyarakat = Kependudukan. Ideologikal Strategik, yang terpolitisasi -> Nasionalisme = “Pembentuk”

 

1. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

2. a. Pemerintahan

     b. Parlemen

     c. Daerah

 

     Demokrasi (Materialisme) Sosial Politik dalam Ekonomisasi Keuangan “Negara”

 

3. Industrialisasi Ekonomik = Produksi

 

4. a. Kebangsaan

     b. Aturan aturan (Sanctum kah ?)

     C. Peradaban

 

5. Militer = Organisasi Ketentaraan

 

<Titik

 

 

 

PERTANIAN – BUDAYA

Sosial Kelas = “HAK”. Dan, Tidak Individualisme (Bukan Penyelenggaraan Haknya) . Tetapi, suatu Kemampuan kemampuan Negara

 

1. Pembebasan di Tanahnya (Kemerdekaan)

 

2. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sandang, Barang, Papan

     c. Kelas Tenaga (B uruh)

 

3. Pertanian – Budaya Pangan

 

Penghidupan Rakyat “Miskin”  berhubungan dengan Pertahanan Kemanusiaannya. Budaya = Sistim (Pelaksanaan) dari Hasil Tani (Lahan). Sosial HAN Daerah  berdasarkan Pertahanan Rakyat Semesta

 

<Jeda

 

 

 

Secara Nasional Politik mempersiapkan Bentuk bentuk EkonomikPenyediaan Lahan lahan Tanam, Bibit, Waktu Pangan (Alamiah) dan Tenaga dibenturkan, yang berlangsung atas Kepentingan kepentingan Individualisme Perekonomian Kapitalistis mengatasnamakan Strategik Militer (Kenegaraan)

 

Atas reksiko Politis (Baca, Manipol = Program) tertanggung Rasional menyelesaikan “Keadaan Ditunda”. Negara + Tentara = Demokratisasi Kekuasaan Rakyat. Mungkin …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERTAHANAN RAKYAT INDONESIA


KEAMANAN DAN PEMILIHAN

MUNGKINKAH Demokrasi = “Alat” Berke – Kuasa – an ? Pandangan, yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, adalah Pemerintahan Demokratik

 

1. Membebaskan = Rakyat PEMBEBASAN (Ajarannya)

 

2. Berkedaulatan

 

    a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN – Federalism)

    b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

       

         Nasional dari kata ‘Nation’,  yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya

         Politik Masyarakat = Kekeluargaan “jadi” suatru Bangsa (Klan =

         Nilai –> Suku = Aturan –> Daerah)

 

   c. Kesatuan Sosial – Perekonomian (Industrialism) = Produksi dan

        Tenaga, Sumber Alam) Politik

 

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

 

<Jeda

 

 

 

     Sehingga, Demokratisasi Ditujukan Melaksanakan Tujuan Bernegara

 

1. Memilih Pemimpin (Bukan Individualism)

 

2. Membentuk parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “HAK” (= Kelas), melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

 

     a. Kemerdekaan (= “HAK”) di Tanahnya

    b. Nasional Industri (Ekonomi)

    c. Pembentukan Masyarakat – Politik

 

3. Mempersiapkan Kebaruan “Zaman” = Peradaban

 

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi).  Meterialisasi Utopia (Politik). Sosialism dalam tahapan tahapan Revolusioner

 

1. Keamanan = Manfaati Sumber Alam (Thesisikal)

 

2. Keamanan = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Strategik Bangsa (Penduduk)

 

     a. Ekonomisasi Keuangan Negara – “Ide” Sosial

     b. “Distribusi” Kebutuhan Masyarakat = Perdagangan Barang

     c. Hubungan Sosial Politik – Industrialisasi – Perburuhan

 

3. Keamanan = Sosial Pertanian (Kekuatan = “HAK” Pangan di Negara)

 

<Titik

 

 

 

Dalam Program program Politik, yang diajukan untuk Menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Pasal pasal Undang Undang Dasar Indonesia). “Berlangsung lah Kekuasaan” (= Kerakyatan) di Negara. Diperbuat (Rasionalism Dialektika Politis) = Keputusan keputusan Pilihan, MEMBEBASKAN RAKYAT YANG MISKIN 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


KIRI MENJAWAB LAGI


TUDUHAN

DAN

KIRI MENJAWAB LAGI

(IDEOLOGIKAL POLITIK)

MENGEJUTKAN ! Tiba tiba banyak Calon Legislatif, yang memang berpaham Sosialism DISAHKAN ……. ! Melalui “Tarung Diam” semenjak PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK nyaris dibantai !

 

     Di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum – Pusat (Ingat kah ?)

 

     “Kaum” Individualism kini terjebak ! Menghadapi “Kekuatan (= Politik) Militer. Sadarkah ? (Bukan Militerisme)

 

Angkatan Bersenjata (di) Indonesia menerjemahkan Nasionalisme – Teoritikal

 

     1. Kedaulatan Rakyat = NEGARA

 

         a. Demokrasi —> Pemilihan

         b. Bentuk Pemeromtahan = Kenegaraan

 

     2. Keadilan atas Perekonomian

 

     3. Pertahanan = HAK Warganegara (Politisasi)

 

         a. Pembukaan UUD RI 1945

         b. Sosial = KESATUAN (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

SUATU KEADILAN EKONOMI

     Ekonomi Konseptual, yang berdasarkan Keuangan Negara (Cetak), diatur (= Politik atas Hukum) Menyelenggarakan Negara (= Sosial) Ekonomi

 

     – Mengembangkan Ekonomi Industrialisasi (Tahap)

     – Menjamin Keuangan Perbutuhan (Tenaga)

     – Memperkuat Perdagangan (Undang Undang)

     – Keseimbangan Distribusi Pangan (Daerah)

     – Melindungi Pertambangan Nasional (Rasionalism)

 

     Global Strategi – Keuangan berdasarkan Nasionalisme (= Pemerintahan), diarahkan jadi Kemampuan kemampuan mempersiapkan Pasar “Ekonomi Barang”

 

<Titik

 

 

 

     PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK menyatakan, bahwa Indonesia suatu “Negara” Sosialisme, karena dilaksanakan dan berlangsung rangkaian Putusan putusan Sosial Perekonomian

 

     Kamerad kamerad Muda memulai kembali Politik “Demokrasi (Kekuasaan = Ide) Negara”, Bertujuan (Revolusioner !) didasarkan Keadilan Sosial (Utupia)

 

 

 

SELESAI


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN

(MENGANTARKAN

DIALEKTIKA POLITIK “NEGARA”)

BEBERAPA Sifat Negara ditinjau Politis Nasional – Kiri

Negatif

1. Sifar Berkuasa. Memunculkan Konflik konflik Politik

a. Individualisasi (Baca, Figuralism)

b. Tyranism

c. Pemerintahan = “Negara” (Sentralism)

2. Memaksa, didasarkan Kekuasaan

3. Pensifatan “Hukum Kekuasaan”

Kerakyatan (suatu Terjemahan). Berlangsung Materialisasi Utopia – Politik. Ke Tujuannya. Dalam Penyelenggaraan Kenegaraan dilaksanakan oleh Pemerintahan “Sah” (Demokrasi)

Positif

1. Sosial Negara (Idea)

2. HAN

3. Ekonomisasi Keuangan Negara

4. Daerah

5. Nasional Industrialism di Negara

<Jeda

Sehingga, Rakyat pun (Penduduk) dibebaskan dari Penindasan (Imperialism). Menyelesaikan Pemiskinan karena Ekonomi. Terbentuk lah Sosial “Hak” Kelas

1. Memilih

2. Menyelenggarakan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

3. Mempertahankan

Kepemimpinan bukanlah Penguasaan. Dipersiapkan Sosialism di Negara, karena berdasarkan Logika Batini (Pilih). Dibentuk Demokratik = Pemimpin Rakyat

<Titik

ANCAMAN MILITERISM (DI DUNIA)

Sekali lagi, Militerism … melalui Politik terhadap

1. Kepemimpinan

a. Kekuasaan di Negara = Pemerintahan kah

b. Figuralism <— “Hak” Politik ?

c. Hubungan (kah) Internasional

2. Sosio Ekonomik (Perdagangan. Baca, Anggaran)

3. Daerah

a. Nasionalism. Kesatuan = Bangsa

b. Alasan Politik Keamanan

c. Pemerintahan “atas” Daerah

Ancaman Politis (= Kuasa). Militer Strategi (Kekuatan) Penggunaaan Taktikal _ Kenegaraan ?). Jadi Gerakan gerakan “Arah Ekonomisasi”

1. a. Dari Permodalan ; Lalu, diinvestasikan

b. Atas Sumber Alam

2. c. Keuangan berdasarkan “Perintah”

<Tunda

Para Politisi tidak berperanan di Perekonomian. Axiomatik (Sejajar). Mengakibatkan de – Politisasi, terbengkalai Sosialism (Ekonomi – Konseptual)

“Keadaan” tidak mungkin diabaikan, karena berhbungan dengan Kemasyarakatan – Ekonomi (Produksi. Tenaganya dan Hasil). MEMBAHAYAKAN ! Kemampuan kemampuan Sifat Kerakayan Negara akan berhadapan dan benturkan (Politisasi) Situasional Militerism

Pertentangan Ekonomi di Masyarakat merangsang Keuangan yang Diskriminasi, terkuasai (= Absolutism) “Negara Pemerintahan”. Menghancurkan ! Karena, Penguasa Militerism !!!

SELESAI