Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Sosialisme – Indonesia

SOSIAL HUBUNGAN PRODUKSI (Tulisan ke Satu)


1.

KEBUTUHAN kebutuhan Masyarakat berdasarkan Kemanusiaan antara lain

– Pangan (Dasar, MANUSIA) ;
– Sandang ;
– Papan dan Barang ;

Lewat Produksi, telah dilakukan BERSAMA. HAK DARI KEWAJIBANNYA MEMENUHI Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

<Jeda

Tampaklah Hubungan Sosial (Baca, Materialisasi, Ubah Bentuk/Perubahan) antara Kemanusiaan “atas BENDA” dalam Pemahaman KUASA (= “buatan” – nya)

Kemampuan kemampuan, yang Bersama (derajat, jenis kelamin, dan Nilai), Tenaga Sosial Industrial ke Hasil jadi Pemenuhan untuk DIRINYA, Manusia

2.

Sedangkan ‘Proses’ itu (Mengubah) adalah DIALEKTIS HISTORIKAL, karena ADA TUJUAN, namun Tidak Individualisme (Perlakuan). Benda yang Kebutuhan (jangan baca langsung “Butuh Kebendaan”), meskipun perlu Alat juga, Alat alat/ Peralatan. Secara Ekonomi – Ilmiah/Ke – Ilmu – an dan Pengetahuan, Industrialisasi

Inilah, salahsatu Pembentuk Theori Sosialisme (Engels, Friedrich), dan Non Difinitif, tetapi berkembang sesuai Perubahan yang terjadi. SOCIALISTA !!!

<Tunda

Bersambung (Tulisan ke Dua)


DEMOKRATIK “HAK” REVOLUSI


DEMOKRATIK, “HAK” REVOLUSI


Terima kasih, Saudara saudaraku telah mengundang ke “Pertemuan” Tahunan. Kini, didasarkan Perdamaian Internasional Sosialis. Ternyata, diterima beberapa Pikiran DEMOKRATIK. Berlaku PERUBAHAN Ke “HAKNYA” = Revolusioner. Perkenankan lah … PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

[Kebanggaan dalam senyuman ratusan Peserta Pertemuan. Sambil berdiri Ketua dan Pimpinan. Dipersilahkan kembali Bicara (Rekaman) dan serentak PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK kepal tangan Kiri genggam ke Depan]

Ke Masyarakat Sosialisme ……. !

Yang Muda Kita pun merasakan Persaudaraan Darah Rakyat. Mengaliri Tubuh tubuh yang Lahir = Kesucian ! Dirinya ! Dari Perempuan Sosialis. Menetes. Maka, ada Revolusi … !

Apakah, yang selalu diperjuangkan DEMOKRATIK ? Adalah, PEMBEBASAN = Manusiawi. Yaitu,

SATU, Kekuasaan Rakyat “Miskin” (Tujuan). Membebaskan Manusia – Rakyat (Masyarakat)

DUA, Pembentukan Masyarakat Sosialisme

–       Kelas (= Tenaganya) Buruh

–       Sosial = Kekuasaan Rakyat

–       Produksi = Kepemilikan Masyarakat

Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia

TIGA, Sosial = Kekuasaan (HAK) ke Kelas. Mendirikan Nasional Industri (Produksi)

Politik Rakyat “Miskin”. Pun melalui Rakyat – Massa Aksi (Perijinan ? Di INDONESIA), dan Massa (= Perjuangan) Buruh. Dipersiapkan Kekuatan jadi Bentukan Revolusioner, yang Bersatu. Untuk Bertahan, karena HAK Ekonomik. Bergerak. Dalam Gerak Kuasa Rakyat. Internasional di seluruh Negara. Ke Demokratisasi Pimpinan Massa

Memang Kita Perlawanan ! Demokrasi. “Alat” Rakyat ke Cara. Namun, belum ke Sistim kah ?!? Terkecuali SEBAB berdasarkan Kemanusiaan. Aturan aturan Manusia. Dialektika

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

Pimpinan Sidang, …

Ketua, …

Saudara saudaraku, …

Dalam Perlindungan ke – Kiri – an, Kami tidak menghancurkan Produksi. Seperti … mereka !!! Berkekuatan Persenjataan (maksud, Imperialistis – militerisme) terkuasailah Bangsa bangsa di Dunia, dan Alat alat Produksi ! Di Negara.Untuk Para Individualist Dunia ke Ekonomisasi Uang Perdagangan. Dan, Kita jijik !

–       Penindasan

–       Pemiskinan

–       Penghinaan

–       Pendustaan

–       Pembatasan

–       Penguasaan Sumber Alam

–       Peng – Hukum – an

DEMOKRATIK dalam Kekuasaan – Massa ke Perdamaian. Karena, Politisasi Kebebasannya. Menerjemahkan Pemikiran yang Kiri. Logik ! Kerakyatan dalam Pertarungan hancurkan Kapitalisme di manapun

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

Atau, hilang Kami ??? Kita mampu memilih ! Kembali ke Rakyat jua. Si Anak Perempuan Sosialis. Dari Zaman ke zaman. Bersama. Ia, yang abadi Teringatkan dalam Pemikiran Juang

SEKIAN. Terima kasih

Disampaikan

Kepada Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK


EKONOMI = KOMITE ? “ISME” ! (Tulisan ke Dua)


TEKANAN tekanan Mata Uang lain ataas Mata Uang = Negara, “berlaku dalam Perekonomian”, karena didasarkan Kepentingan yang langhsung menjadi Politisasi (banyak Kepentingan). Membentuk Putusan (Bahan bahan)

 

1. Parlemen (Aturan, Kekuasaan)

 

2. Pemerintahan (di) Negara/ Kenegaraan

 

      a. Kebijak kebijakan Negara

      b. Undang Undang (= Negara)

      c. “Isme” Politik. ke Hukum di Negara

 

3.Perintah (Dasar Kepemimpinan)

 

Dalam bentukan bentukan Pelaksanaan Ekonomi Dunia – Keuangan  Negara (Rupiah)

 

       – Anggaran ke Pendapatan Negara

       – Keuangan Industrial (Produksi)

       – Laba (Perdagnagan = Hutang ?)

       – Tanggung jawab Keuangan

       – Rasionalisasi Pertanahan ke Usaha

 

Nilai nilai yang mengacukan Kerakyatan, diatur. Konstitusif ? Tidak Individualisme (Penguasaan). Terbentuk diajukan Keuangan = Putusan, yang Berkeadilan. Rancangan Uang pemakaian

 

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

 

Pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan ……. wujud … keuangan negara …..”

 

juncto

 

Pasal 11 ayat 2 “……. perjanjian internasional …  yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, … terkait … beban keuangan negara …

MENGHARUSKAN

PERUBAHAN dan … pembentukan …..”

 

KARENA

 

Pasal 28 C ayat 2 “……. berhak … memperjuangkan HAK NYA … Kolektif untuk … masyarakat … negara.”

 

Namun, Hutang tidak lah Anggaran (Pembelanjaan) tanpa ada Produksi. tetapi, mengapa  ? Ke dimasukkan ? Ke Perdagangan (Kurs, Edar). Sementara, Rupiah berada dalam Angka angka Politis (Moneter ?) dalam Industrialisasi tiada Transaksi (= Peng – Anggaran) di Negara antara Mata Uang (Penjualan) ke Mata Uang

<Jeda

Tampak jelas Perekonomian Negara negara, yang saling berhubungan (Keuangan) . dan, Kekuasaan. Internasional. Lewat Politik – Dagang. Diberikan wadahan Keputusan, karena untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

PEMBUKAAN (Alinea ke 4)

 

“……. membentuk suatu pemerintahan … yang …

mencerdaskan …

bangsa, … berdasarkan … kemerdekaan …

disusunlah …

Negara …..”

 

Suatu Pemerintahan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Adil – Damai

 

1. Kedaulatan (Wilayah, Rakyat dan Pemerintahan)

 

2. Kebangsaan dalam Pembentukan Masyarakat (Sosialisme)

 

3. Kebebasan di tanahnya . Ke Ekonomisasi

 

Keperluan keperluan (Baca, Hasil Politik) Nasionalisme, terbaca Sumber Ekonomi (Pasal 33) Negara. Menggerakkan. Suatu Kekuasaan = Gerak. Berkehendak. Bertahap tahap. Berkesinambungan. Matarantau Produksi

 

<Titik

 

 

 

Bukan Gerak Searah. Ekonomis. kekuasaan = Pelaksanaan ke “Komite” ? (Ada Kuasa. “Lapor”). Atas Pemakaian Keuangan Negara lain

 

Perlakuan untuk ke – Ilmu – an bermakna (kah). Pendidikan jadi “Keadaan”. Dikuatirkan Pembentukan Koloni koloni, karena Pakai Uang (Asing). Memutuskan. Birokrasi = Politisasi Ekonomik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


EKONOMISASI = KOMITE ? ” ISME ! (Tulisan Ke Satu)


EKONOMISASI =

NASIONAL KE “ISME”

POLITIK

 

 

 

NASIONAL = “Isme” . Negara. Yang diterjemahkan Politisasi. Dan, Ideologik

 

1. Sosial = Kuasa. Pemerintahan kah ? Nasionalis. Ideologisasi “atas” Pancasila

 

2. Ekonomisasi. Bagaimana Pemenuhan Dasar

 

     a. Produksi (Kepentingan kepentingan)

     b. Keuangan (Anggaran ke Produksi)

     c. Hasilnya (Pemilikan Masyarakat)

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah (Pasal 25)

 

<Jeda

 

 

 

Ketika Nasionalisme suatu Politik dalam Pemerintahan (Konstitusi. Lihat Pembukaan) menyelenggarakan Negara Ekonomi (Rupiah) terbuka, yang bertanggung jawab (dalam Persidangan ?) melaluiAnggaran (= Uang) Belanja = Industrialisasi ke Pendapatan

 

Berdasarkan

 

1. Kedaulatan Rakyat (Persatuan)

 

2. Kemerdekaan, Rangkaian PEMBEBASAN (ke) Negara

 

3. Kebangsaan. Ke Pembentukan Masyarakat

 

4. Sosial HAK (Kelas). Tenaga = Kependudukan. Ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (untuk) Manusia

 

     – Nasional Industri Tambang

     – Penyediaan Barang (Distribusi)

     – Tani = Budaya. ke Pangan

 

5. Rasional ke Alat Produksi

 

Bukan Koalisi Politik atas Kelompok kelompok Nasionalis, tetapi Isme Politik dalam Kesamaan suatu INDONESIA yang Demokrasi ke Negara

 

Nasional = StrategikalisasiEkonomi. Berke – bangsa – an. Kemampuan kemampuan Tradisional Politik, Daerah serta Partai partai atau Perdagangan (Kekuatan). mencapai Tahapan Pikiran ke HAK Perbuatannya

 

<Titik

 

 

 

      NASIONAL

      EKONOMI =

      KOMITE ?

 

Ekonomisasi suatu Komite ? Diajukan karena Kekuasaan (terjemahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 “……. Kekuasaan … menurut Undang Udang Dasar …..”) di Negara. Lalu, manakah Nasional Produksi ??? Berdasar atas Anggaran ke Sistim ? Membentuk Perdagangan (Mata Uang) ? Tekanan Kapitalisasi

 

Yang tepat, Perekonomian terbentuk untuk meningkatkan Pendhidupan. Ini, Kerakyatanm = Isme. Nasional. Ke Produksi (Hasi;, Ekonomi. Mempersiapkan Effisiensi Uang (Pendapatan). Rasionaliisasi = Usaha

 

— oOo —

 

 

 

Kekuatan kekuatan pun Ekonomikal Negara (Baca, Sumber Alam) ke Pemerintahan akan Revolusioner karena diarahkan Nasionalisme ke Taktika

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


KEKUASAAN BURUH (PERNYATAAN 1 MEI)


KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”

PEKERJA KE KELAS BURUh

PERNYATAAN

HARI BURUH DUNIA

TENAGA Pembentuk Kelas. Berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Buruh adalah Pekerja. Industrial Tani – Pangannya. Karena, dalam rangkaian Produksi. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia

Hubungan Sosial (ke) Ekonomi, dipersiapkan HAKNYA (Azasi). Dan, terpolitisasi

– Kuasa

– Putusan

– HAK

– Kedaulatan (Alam, Rakyat)

– Pemerintahan

Ke Upah HAK  Kerjanya. Dijamin= Ber – Negara (Uang). Bentukan dasar ke Arahnya (Politik)

TUNTUTAN 1 MEI

1. Hapus de – PolitisasiEkonomi  Sosialisme

2. Hapus Individualisasi Kepemilikan atas Perindustrian

3. Hapus Pembatasan Kerja (Kontrak = Imperialisasi)

MENYERUKAN

KENAIKAN UPAH akan mengacukan Tahapan tahapan Revolusioner (DEMOKRATIK, Sosialisme) Ekonomi

Buruh adalah Tenaga. Suatu KELAS di Negara. Seruan ke Nasional Industrialisasi. Menjadi Kemampuan kemampuan Politik Rakyat Miskin. Membentuk Organisme (Pekerjaan). Mengajukan Rasionalisasi (atas Keuangan) Perindustrian (Sumber Alam – Kerja)

Terjemahan (Falsafati) Pertahanan HIDUP = Kemanusiaan. Masyarakat Sosialisme. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi Produksi

SOSIALISTA ! “Terima kasih …”


UANG KE PENDAPATAN = NEGARA


U A N G   = KEUANGAN

(ANGGARAN)

KE PENDAPATAN NEGARA

U A N G ke Barang = Transaksi. Ekonomisasi

Transaktif ? Dihubungkan dengan Kebutuhan atas Barang (Materi = Kebendaan), karena “Memakai”. HAK ke Benda = Nilai

Sehingga, Keuangan (Negara) terbentuk. Akan mungkinlah ke Anggaran (namun, tidak sekedar Belanja tetapi ke PENDAPATAN), terjemahan Politisasi Ekonomikal dilaksanakan suatu Pemerintahan (Konstitusif)

<Jeda

Keuangan Sosial, yang bertujuan. Dalam Industrialisme Produksi

1. Menyediakan (= Produksi) Kebutuhan Masyarakat

2. Mengarahkan Keuangan untuk Masyarakat

a. Keuangan = Putusan (Rupiah)

b. Pendapatan/ Bagi Laba

c. Sumber ke Produksi *Investasi)

3. Perekonomian ke “Milik”, namun Terpolitisasi. Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Hubungan Keuangan dengan Sosial Kondisi kondisi Politik berlaku Kependudukan ke Pemenuhan. Tampaklah Strategikalisasi Daerah Ekonomik (Sumber, Tenaga, Penyaluran)

Peranan 3 Politik Rakyat = Kekuatan (di) Negara ke Pertanggung jawaban Ekonomisasi

1. Membentuk Anggaran Negara – Ekonomi

2. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi (Pemerintahan)

3. Mendirikan Ekonomi Nasional Industri

Uang Rupiah Negara didasarkan Kehendak Rakyat (Baca, Orang Banyak. “Isme”). Terserap untuk di – transaksi – kan. Ke Benda = Peredaran Uang dalam Masyarakat (ke Masyarakat), bukan dalam Koloni koloni Dagang aka Imperialis

Lalu, dari manakah beredar? Ke Pembentukan Sosio = Ekonomisasi ?

1. Pembayaran Upah (HAK – Jaminan Negara). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat 2 “….. berkerja … dan mendapat imbalan ……. yang adil”

2. Investasi ke Usaha = matarantai Produksi

a. Pemilikan Masyarakat (Kolektif)

b. Upah = HAKNYA (Tenaga) bukanlah dari Perhitungan Modal

c. Pembagian Laba Masyarakat (Sumber Alam)

Sedangkan Alat alat Produksi suatu Tekno – Logika dalam Pemikiran Manusia  ke Thesiska “Alam (di Pikirannya”) untuk Masyarakat Kemanusiaan Negara. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf C ayat 1 “….. memperoleh manfaat dari … pengetahuan … teknologi, … budaya …”

3. HAK atas Kebendaan (Bersama). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 1 “… berhak atas keluarga dan harta benda … di bawah kekuasaannya …”

Sosial (= Manusia) Kekuasaan Rakyat ke HAK (Tenaga, Pemenuhan artian Zamani, Kebutuhan) Demokrasi Proses HAKNYA di Negara dalam mempersiapkan Keuangan ke Anggaran Industrialisasi. Terjadi HAK Ekonomi Politik

<Titik

“Atas Kekuasaan” Politik menetapkan Sumber Alam — untuk diproduksi apa — ke Pembentukan Kesatuan Wilayah wilayah Ekonomi (Pertahanan ke ‘Nation’ = Daerah daerah) Dasar Pemerintahan ke Pemerintahan dalam Kemasyarakatan (= Masyarakat masyarakat, Sub sub Kebudayaan Setempat, Tradisionalisasi Pem – Bahasa – an Kenegaraan dan Budaya Tani ke Peradaban), serta Anggaran keuangan Daerah, Pelaksanaan Daulat Kerakyatan (Politik) ke Program program Ekonomisasi (Bidang dan Sektoral) berlangsung tidak mungkin lagi Penguasaan (Material) Kelompok kelompok Individualist

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH


EKONOMI, KEAMANAN, DAERAH


EKONOMI RAKYAT,

KEAMANAN

(DAN) DAERAH


MUNGKINKAH Demokrasi = “alat” Berke – KUASA – an ? Penganutan yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, Pemerintahan pun suatu Nasional

1. Membebaskan Rakyat = Kemerdekaan (Ajaran)

2. Berkedaulatan

a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN = Rakyat)

b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

Nasional dari kata ‘Nation’, yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya Politik Masyarakat  = Kekeluargaan jadi suatu Bangsa (Klan à Percampuran à Nilai = Aturan ßà Daerah)

c. Kesatuan Sosial Perekonomian (Industrialisasi = Produksi, dan Tenaga, Sumber Alam) Politik

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

<Titik

Demokratisasi (Politik Ekonomi) ditujukan menyelenggarakan Tujuan Ber – “Negara”

1. Memilih Pemimpin (bukan Individualisasi)

2. Membentuk Parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “Hak” (Kelas) melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

b. Pembentukan Masyarakat (Kemanusiaan)

c. Nasional Industrialisasi Ekonomi

3. Mempersiapkan Produksi = Nasional Industrialisasi

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi). Materialisasi Utopia (= Perbuatan). Sosial ke Tahapan tahapan Revolusioner Proses Kemerdekaan dalam artian “Negara”

KAM = Manfaati Sumber Alam (Daerah)

KAM = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Masyarakat (Pemilikan) Kependudukan (Tempat, Perburuhan)

– Sosio Ekonomisasi Keuangan (Anggaran) Negara

– Perdagangan (Distribusi) dan Barterisme

– Hubungan Sosial (Perburuhan) Industrial – Politik

KAM = Sosial Pertahanan “Daerah daerah (Organisasi” ?) Ekonomik

<Jeda

Atas Program program Politik, yang diajukan untuk menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia). Berlangsung Kekuasaan (Rakyat, di) Negara. Diperbuat (Dialektika ke Rasional = Politisasi) Keputusan keputusan Pilihan, Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan (Ekonomi) di seluruh Daerah Indonesia.

<Tutup

SELESAI


KEBEBASAN TERJEMAHAN EKONOMI


DEMOKRASI

TERJEMAHAN KEBEBASAN ATAS

EKONOMI


DEMOKRATIK di suatu Negara menempatkan Kebebasan lagi sebagai Demokratisasi Kekuasaan. Didasarkan Kerakyatannya ke Tujuan Manusiawi. Berlaku lah Politik Rakyat Miskin

1. Perjuangan Kelas (Buruh)

2. Demokratik, Perlawanan Rakyat

3. Massa Rakyat ke Ekonomi

Termasuk Sosial HAK Manusia. Dari Kedaulatan Rakyat. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialis. Diarahkan ke Demokrasi Ekonomi Produksi = Industrialisasi. Nasional suatu Politik

Manusia Sosial di “Negara”  memperjuangkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Bertentangan dengan Individualisme

–       Individualisasi ke Penguasaan Negara

–       Militerisme = Kuasa

–       Kekuasaan Liberalis Ekonomi

Negara – “Ide” Sosial didirikan. Karena, Kebebasan di Tanahnya. Sosial = Kekuasaan.  Ke Pemerintahan. Materialisme Historikal. Dialektika yang Logika. Dalam rangkaian Perlawanan Rakyat Miskin

Untuk Pertama di Dunia, Demokratik di Indonesia menjadi suatu Partai ke Negara. Berdasarkan Kerakyatan. Ke Tujuannya = Negara. Persatuan Rakyat Demokratik. Revolusioner … ! Kekuasaan Rakyat “Miskin”

1. Kolektif, HAK Manusia

2. Kepemimpinan (Sosialisme)

3. :Kiri”, Massa Partai

4. Buruh – Tani = Tenaga  HAKNYA Produksi ke “Geraka – Ubah”

Membentuk

a. Sosial = Hubungan Politika

–       ‘Nation’

–       Masyarakat Sosialisme

–       Nasional

b. Sosial Hubungan (ke) Negara

–       Pemilihan

–       Pemerintahan Rakyat (Sistim kah ?)

–       Parlemen

c. Sosial Hubungan Ekonomisasi

–       Kelas

–       Sosial Kepemilikan = HAK

–       Penghidupan

5. Perlawanan atas Kapitalisme

Terjemahan Ekonomi tidak tergantung Kekuasaan Hukum Negara. Karena, akan sama Penjajahan. Bertentangan dengan Ajaran Revolusi dalam artian Politik

Tahapan tahapan PEMBEBASAN berlangsung terus dan sesuai dikehendaki. Mengarahkan Gugus gugus Juang. Ke Internasional. Sosialisme Demokratik. Wal;aupun tidak mudah. Dalam Pergerakan versus de – Politisasi Sosialisme. Terkendali Kebebasan Dunia ke Pemenuhannya. Diadakan Pembatasan Dagang atas Barterisme

Sedangkan, Perdagangan dalam suatu urutan Ekonomisasi tidak hanya ke Perlabaan

1. Tenaga, Rangkaian Produksi

2. Keuangan = Negara (Rupiah)

a. Anggaran

b. Nilai

c. Transaktif

3. Hasil. Ke Penyaluran, Guna

Antara Anggaran Keuangan berhubungan dengan Industrialisasi (= Alat), Nasional = Alam, Tenaga dan Perburuhan (HAK, Kelas) suatu kepentingan kepentingan Ekonomi Politik, Terbuka melalui Pembentukan Usaha di Tanahnya (Kepemilikan)

SOSIALISTA !


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


SOSIALISME KE NASIONAL


SOSIALISME = KERAKYATAN

(PERSATUAN

NASIONAL) KE GERAK EKONOMI

( ANTARA SOSIAL – BORJUASI)

BEBERAPA Dasar Tulisan diajukan

1. De Politisasi Sosialisme

2. Kemiskinan Negara karena

a. Penjajahan

b. Individualisme = Kuasa

c. Liberalisasi

Meski awal ke Sosialisme Terjemahan Kemerdekaan, tetapi karena Tekanan Kekuasaan Negara negara Liberalisme Penganutan Ekonomi Industrial Tanpa Sosial Organik organik =Ideologik Kerja Tenaga (Masyarakat, Organisme), arah Pemerintahan pemerintahan tak lagi Ekonomik =Sosial (Nasional, Rakyat), hanya Ekonomisasi Uang Pemerintahan (kah ? Negara, Konseptual) ke Laba saja

– Politik Kendali Uang

– Dagang Tanpa Produksi

– Birokratisme (Korupsi)

– Diskriminatif Perempuan perempuan Sosialis (Tanggung jawab, Peranan)

– Monopolisasi ke Konflik (Hukum)

[Masih kah perlu tambahan alasan alasan Pemiskinan dari Para Individualist atas Rakyat ?]

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme (di) INDONESIA

<Jeda

MENGENAL

SOSIALISME (KE) POLITIK

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Ke Pergerakan. Utopia ke Materialisasi Politik. Tujuan (Sosial = Manusia dalam) Kekuasaan Rakyat “Miskin” seluruh Dunia. Terselenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Melalui

1. Sosial HAK = Kelas

a. Kepemilikan Sosial (produksi)

b. Tani – Budaya (Pangan)

c. Penghapusan Kelas (buatan)

2. Ideologisasi

a. Kuasa Rakyat = Gerak

b. Pembentukan Kelas Buruh

c. HAK Manusia Sosial

3. Pergerakan

a. Sosial ke DEMOKRATIK (Kekuasaan)

b. Politik Rakyat Miskin

c. Nasional PEMBEBASAN Rakyat

Dari Pemikiran ke bentuk bentuk perbuatan

1. Dialektika Logika atas Materialisme

2. Thesiska “Alam (di Pikirannya)

3. Kebebasan (suatu Pemikiran) di Tanahnya adalah HAK ke Tujuannya

Strategika Industrialisasi Nasional.  Berdasarkan HAKNYA = “Masyarakat” di Negara. Dan, Ekonomi Politik Kelas. Dipersiapkan Negara Sosial = Ide atas Pemerintahan

1. Negara suatu Organisasi Kerakyatan (Politik) Ubah ke Sistim

2. Suatu Pemerintahan ke Demokrasi Ekonomi Produksi (lihat Konstitusi )

a. Sosial  ke Perubahan (Ekonomi)

b. HAK Azasi Manusia

c. Kepemimpinan. Tujuan Produksi

3. Kekuasaan Rakyat atas Perekonomian (tahapan tahapan Revolusi)

Ini lah Sosialisme di Negara . Ke Tujuannya. Jadi PEMBEBAS Rakyat. Menggantikan Thematikalisasi Borjuasi Demokrasi (Politik) di Masyarakat lewat Industrialisme ke Perdagangan  atas Kerja Buruh. Diselesaikan Tugas tugas Demokratik. Terbentuk Kemampuan kemampuan KIRI (= “Isme”) ke Tengah yang Nasionalis Progressif

— oOo —

<Titik

Para Pembaca, Masyarakat suatu Kemanusiaan = Manusia Sosial (Kelahirannya). Dan, setempat = Masyarakat masyarakat

1. Manusia manusia, Pikirannya

2. Aturan aturan yang “Membentuk”. Dipatuhi. Atau, terpolitisasi jadi Sistim.  Dan, ditaati. Karena, bertujuan dalam Pendidikan  ke … “Ide”. Kebudayaan . Rangkaian Zaman (ke) Peradabannya

3. HAK dan Kebebasannya

a. Hidup dan Pertahanan

b. Perempuan (HAK, Anak)

c. Pemilikan HAK Sosial

d. Kepemimpinan

e. Sosial HAK ke Kelas (Tenaga = Produksi dan Tanam)

4. Kebutuhan kebutuhan Dasar (Baca, Manusiawi)

– Pangan (Makanan, Tumbuhan dan Daging)

– Sandang dan barang

– Papan = Rumah, Tempat Tinggal (lahir) dan Lingkungan

5. Hubungan Masyarakat ke Masyarakat dan dengan Tanahnya – Alam

Tujuan Kekuasaan untuk Pemenuhan (= Sosialisme) Kebutuhan Dasar Manusia

1. Atas Batas batas Kewilayahan (tempatnya)

2. Atas Perbuatan. Maka Teratur

a. Presaudaraan.HAK Azasi

b. Kolektif (HAK = Aturan)

c. Tanpa Beda. Sama

3,  Atas Hasilnya untuk Semua Kepentingan, Guna dan Manfaat)

Borjuasi Demokrasi (Pemimpin, Kaum = Kepatuhan), terjebak  “Kebebasan Negara”. Dan, membentuk kepemimpinan perekonomian. Namun, melepas dari Perjuangan Kelas, agar cepat “Menyelsaikan Kemiskinan”, walaupun Tidak setuju Penguasaan

<Tutup




APAKAH TUJUANMU ? SEKIAN


“EKONOMI DAERAH” POLITIK (II)


HUBUNGAN antara Produksi = Ekonomisasi di Daerah daerah berlaku didasarkan

1. Kebutuhan Masyarakat (Setempat)

2. Tenaga = Penghidupan Kerja ke HAK atas Daerah Ekonomi

a. Sosial ke HAK (Pribadinya)

b. Pasar = Transaksi (Daerah)

c. Edar (Uang). Ke Nilai

3. Tradisionalisasi = Kemampuan Daerah (Politik) ke Hasil

Tidak segampang, yang dirancang. Walaupun Utopia, dan terpolitisasi. HAK HAK Rakyat ke Nasional Politik dalam Masyarakat di Daerah daerah, diperjuangkan = Gerak menjadi Demokrasi Ekonomi = Produksi

– Alam yang rusak

– Ragam Kebudayaan ke Isolatif

– Adat ke Pertarungan Milik

– Mentalitas Didikan Penjajah ke Birokrasi (“Isme” = Negara)

– Korupsi

– Kelemahan Administrasi (Keuangan)

Lalu, terjadi Kepemilikan Inididualist atas HAK Tanahnya

1. Pengendalian Tenaga Murah

2. Pemilikan atas HAK HAK (Baca, Sosial = Kepentingan)

a. Pemilikan Tanahnya eks Jajahan

b. Penjualan HAK Ulayat

c. Penguasaan Sumber Alami

3. “Penguasa” Alat Produksi

Dalam sekian abad dilakukan Pergeseran HAK Kegunaan – Nilai (= Sosial. Ke Imperialisasi. Keperdataan dan Pidana Ekonomi) atas Hasil Perkebunan, yang dimiliki Negara (HAK) untuk Masyarakat. Dan, berlangsung Kolonialisasi Uang Monopolisme (Dagang)

Kepentingan kepentingan Ekonomik di Daerah daerah pun telah bergeser juga. Ke Sentralisme. Terpecah Produksi – Bagian bagian

– Kerja, Perusahaan (bentuk)

– Alat alat, Permesinan

[Keterangan, Kerja dan Alat suatu Kesatuan dalam mekanikal Pabrik di bawah Perusahaan (Modal = Keuangan)]

– Waktu, Pembuatan (Dasar)

[Buruh tidak rangkaian Produksi, karena Keberadaan Kerja  = Ekonomisasi (Materialistik), MAKA HAKNYA LEPAS dalam Ikatan Hukum Perdagangan Internasional]

– Kebutuhan putus ke Distribusi = Pasar. Atas Pekerja (Daerah)

– Powerless (Benda, Uang)

Daerah jadi Tanggung jawab Kekuasaan. Berlaku dekonsentrasi = Pemerintahan. Tatapi, Usaha = Permodalan. Ke Produksi. Dalam Admnistrasi Politik. Ekonomikal = Industri ke Pemusatan Kerja. Membiarkan “Barang Dikuasai”. Pemerintahan “jadi” Daerah (kah ?)

Imperialisme ke Birokrasi Keuangan. Politik ke Kekuasaan Dagang. Sehingga, Masyarakat tidak lain Pembeli dan Bukan Produktif

Sosialisme adalah Kerakyatan. Di Masyarakat. Ke Pembentukan Kelas (Tenaganya). Membentuk = Organisme. Manusia bekerja untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Yang diproduksinya. Suatu Pemilikan = HAK. Terpolitisasi. Sosial HAK = Kelas didasarkan HAK Azasi (Kemanusiaannya)

1. Kelahirannya = Hidup. Manusiawi

2. Pertahanan = Kehidupan. Ke Industrialisasi

a. Nasional = Wilayah wilayah

b. Produksi. Aturan ke Sistim

– Pendidikan (dalam Ideologisasi)

– Aturan aturan = HAK

– Kerja, Pemimpin (Unit)

c. Manfaati, Distribusi (Ekonomisasi)

3. Tenaga (Daerah, “Asal”)

Sosial Hubungan Politik ke Perenonomian yang menciptakan Keseimbangan antara Pemerintahan dengan Daerah daerah di Negara. Bertahap tahap. Ke Tujuan (Revolusioner)

<Tutup




SOSIALISTA


“DAERAH EKONOMI” POLITIK (I)


MUNGKINKAH hanya Perdagangan dalam Politik Ekonomi Daerah ? Liberalisasi Uang atau Demokrasi Ekonomi ke Nasional Perindustrian ?

Terjemahan Kebebasan Liberalisme bukanlah Kebijaksanaan, tetapi bisa saja tiba tiba Individualisasi (Proses) menjadi Keputusan (= Politik) di Negara berdasarkan suatu Perlabaan (dewekne)

Ekonomisasi Keuangan Negara melalui Anggsaran, Peminjaman (ke Sistemika) dan Kerjasama (Cooperative)

Bentukan bentukan awal, antara lain

– Pemilikan Masyarakat/Pimpin (Lihat, Penjelasan Resmi Pasal 33)

– Pembentukan Badan Usaha

– Kolektif ke Ekonomi (Putusan)

Ke Industrialisasi dalam Organisme Kerja Rasional dan Perburuhan (Tenaga, Upah, Waktu) suatu Hubungan Ekonomi = Produksi denganDaerah

1. Hubungan Negara – Ekonomi

2. Hubungan Keuangan – Industri

a. Transaktif

b. Upah (Jamina Keuangan Negara = Rupiah)

c. Laba

3. Hubungan Produksi – Daerah

Tahapan tahapan berikut menyelenggarakan Demokratisasi atas Ekonomi di Daerah daerah

1. Menetapkan Kebutuhan apakah untuk disediakan

2. Pembagiann Daerah daerah

a. Sumber Alam (= Wilayah)

b. Tempat, Industrial – Fabrikasi

c. Daerah = Pemenuhan ke Ekonomi

3. Keuangan. Ke “Pengelolaan Investasi” (Aturan = Sistim)

<Jeda

Adapun Keuangan Industrialisme yang mengacukan Nasional Produksi juga jadi Keuangan Negara (HAK, Kedaulatan. Dan, Pencetakan) untuk Daerah daerah (Baca, “Anggaran = Daerah”. Prosedural kah ? Atau, Undang Undang artian Politik) dalam Kerja Otonomisasi (bukan Birokrasi) Pemerintahan pemerintahan Daerah ke Administrasi dan Keuangan Politik (Manfaati dan Transaktif = Penggunaa, Kemampuan – Daya) yang Ekonomis dan tidak Pembelanjaan atas Anggaran = Terpakai. Pemerintahan pun ber – Ekonomisasi

<Titik

BERSAMBUNG


INTERNATIONAL POLITICAL INTERCOUSE


INTEREST Basic mix. In each policy. Top economic relations. Novelty human civilization

1. Industrialism (Society)

Power = a. Employees Employees

b. Investments (derivative)

c. Natural Resources (Materials)

2. Business Formation (not directly read Production)

3. Finance

a. Currency (Economics)

b. Debt = Money economic governance. Transactive payment

c. Markets (Space areas of economy, trade)

Divided into 2 Talk

A. Interests of the interests of a state government

1. Money = State (Power)

2. Natural Resources (sovereignty)

B. The “Found” State =

3. Industrial Economics

a. Economic Capabilities

b. Results. This is important

c. Social Relations Production

What do you mean with “Gaul”? Diplomacy? Neither! However, … Ideologization! One of the “Idea” (Read, Hope for purpose. Utopia?). Hold = politicization (materialism)

Nationality ‘nation’. Communities in the State Society. No Individualism (capitalists). To the state – “Idea” (Social)

Is the People’s Power. The relationship between the Community. Nation of nations. Between Communities – State. Politicized dialectics = “idea” Powerful

In true dialogue Independence Stages of Man (Historical). Government demands “that the Constitution”. Against imperialism / colonization of Economics, impoverishment (through political) People

1. Power-over-Power = RIGHT (Work)

2. Money for Poor People Power

a. State Financial Liberalization

b. Control of the Industrial World

c. politicization Socialism

3. Control of Nature – Life – Economic Man

The contrast between the power (in the) State of Society International society (eg, Cuba, Vietnam, Iraq etc.. State = socialism). Poverty makes Depending on the state’s ability individualistic

Or, the formation of companies located in Business Economics Pressure Will Power Government (Foreign) in the fight industry in the State Finance Owner them. Conditional politicized = World Trade

– Dependence Decision profit

– Unilateral. Law (to) International

– Delivery (Responsibility)

Government, the State Economic Democracy (Politics = retain)

1. Power Production = Democracy. = National Association

2. Socialism for Industrialization

3. Duties and responsibilities of Labor Economics

Foreign Affairs, Public speaking Lingua Political Economy. JUSTICE. Free Man. Adopt Joint RIGHTS RIGHTS.

ENDS


GAUL INTERNASIONAL POLITIK


KEPENTINGAN kepentingan Dasar bergaul. Dalam Perpolitikan mana pun. Atas Hubungan Ekonomikal. Kebaruan Peradaban Manusiawi

1. Industrialisme (Masyarakat)

a. Tenaga Buruh = Pekerja

b. Investasi (Bentukan bentukan)

c. Sumber Alam (Baku)

2. Pembentukan Usaha (agar jangan baca langsung Produksi)

3. Keuangan

a. Mata (Ekonomi) Uang

b. Hutang = Ekonomi Uang Pemerintahan. Transaktif  ke Pembayaran

c. Pasasr (Wilayah wilayah Ekonomi, Dagang)

Terbagi dalam 2 Pembicaraan

A. Kepentingan kepentingan Pemerintahan suatu Negara

1. Uang = Negara (Kekuasaan)

2. Sumber Alam (Kedaulatan)

B. Yang “Didapatkan” = Kenegaraan

3. Ekonomisasi Nasional Perindustrian

a. Kemampuan Ekonomi Negara

b. Hasil. Ini lah, KEPENTINGAN

c. Sosial Hubungan Produksi

Apakah maksud “Gaul” ? Diplomasi kah ? Bukan ! Tetapi, … Ideologisasi ! Suatu yang “Ide” (Baca, Cita cita ke Tujuan. Utopia ?). Meng – “ada” – kan = Politisasi (Materialisme)

Suatu Kebangsaan ke ‘NATION’. Masyarakat masyarakat di Negara. Tidak Individualisme (Kapitalist). Ke Negara – “Ide” (Sosial)

Adalah Kekuasaan Rakyat. Membentuk Hubungan antara Kemasyarakatan. Antara Bangsa bangsa. Antara Masyarakat – Negara. Terpolitisasi = Dialektika “Ide” Kuasa

Dalam Tahapan Dialogis berlaku Kemerdekaan Manusia (Historikal). Menuntut Pemerintahan “yang Konstitusi”. Melawan Imperialisasi/ Penjajahan Ekonomik, memiskinkan (lewat Politik) Rakyat

1. Kuasa atas Tenaga = HAK (Kerja)

2. Rakyat Miskin karena Kekuasaan Uang

a. Liberalisasi Keuangan (di) Negara

b. Penguasaan Industrial Dunia

c. de Politisasi Sosialisme

3. Penguasasan Alam – Kehidupan – Ekonomi Manusia

Pertentangan antara Kekuasaan (di) Negara atas Masyarakat masyarakat Internasional (contoh, Cuba, Vietnam, Irak dll. Negara = Sosialisme). menciptakan Kemiskinan Bergantung pada Kekuasaan Individualis suatu Negara

Atau, pembentukan Usaha usaha Ekonomi didasarkan Kemauan dalam Tekanan Kuasa Pemerintahan (Asing) dalam Tarung Keuangan Pemilikan Industri di Negara mereka. Terpolitisasi = Kondisional Perdagangan Dunia

– Ketergantungan Putusan Laba

– Sepihak. Hukum (ke) Internasional

– Penyerahan (Tanggung Jawab)

<Jeda

Pemerintahan, yang Demokrasi mempertahankan Negara Ekonomi (= Politik)

1. Demokrasi = Kekuasaan Produksi. Nasional = Persatuan

2. Sosialisme ke Industrialisasi

3. Peranan dan Tanggung Jawab Buruh atas Perkonomian

terhadap  Negara Luar, Masyarakat berbicara dalam Bahasa Politik Ekonomik. KEADILAN. HAK Manusia Bebas. Menentukan HAK HAK  Bersama.

<Tutup




SELESAI


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


INDUSTRIALISASI KE TUJUAN PRODUKSI


PEMBENTUKAN suatu Tujuan berdasarkan Kehendak Rakyat ke Negara, menyelesaikan lebih dulu Kemampuan kemampuan Batini lebih dulu tanpa kontradiktif

Akibat tidak “punya” (= dengan) premis. Kausalitas pun ke Tujuan Rakyat. Tahapan tahapan Revolusioner adalah Sebab atas Perubahan

Dibentuklah Pikiran ke Alamnya. akan terjadi Usaha (Ekonomikal Politik). Diarahkan Tenaga ke HAK = (Kelas). Membuka Kebebasan Masyarakat untuk “Pemenuhan” dari Kepemimpinan (Sosial = Manusia) berlangsung

<Jeda

– Tanggung jawab (Perbuatan)

– Berpengetahuan. Logik, Dialektis ke Rasional

– Pengubahan (bukan “alat”) dalam Sistim

Bentukan bentukan Politik dibicarakan. (Produksi = Materialisme ?). Buruh atas Kerja. Dalam Keputusan Rakyat. Melalui Organisme dan ber Negara = Politisasi “Isme”

Sehingga kembali Pemilikan ke Tujuannya. Yang dirombak. Kuasa yang Strukturalisme berubah ke Perintah, menyertai Sanctum (bukan Pidana, tetapi Ekonomisasi) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa Kesalahan Si Buruh dalam Proses Produksi, karena alasan alasan Permodalan  atas Uang = Negara

Putusan suatu Kehendak merubah. Organik organik Kerja adalah Perbuatan atas Kebendaan – Alat – Mesin dan Hasil, yang didasarkan Politik Rakyat Miskin

Tujuan adalah “Ide”. Dan, bukan alasan “Punya”. Atas Pekerja – Teknologika. Untuk perlabaan – dagang, namun KEWAJIBAN

Antara Tenaga ke Produksi, bertujuan Kekuasaan untuk Kebutuhan kebutuhannya, sedangkan Investasi dikendalikan dengan Kebatinan Logis melaksanakan. Utopi ke Materialisasi (Pemimpin)

1. Yang Benar karena Berpikir

2. Berkemampuan (Aturan)

3. Bersama (Pemilikan)

4. Berguna dan Manfaati = Hak atas Kebendaan

5. Berke – Adil – an

dst

Kuasa Produksi adalah Perbuatan (Masyarakat). Berkehendak. Demokratisasi ke Pemerintahan. Mendirikan Negara Ekonomi (Industrialisme) ke Tujuan yang Manusiawi

<Tutup

SELESAI


KEBEBASAN DALAM GERAKAN (II)


TAMBAHAN

DEMOKRATIK KE

PERGERAKAN


DISERANG KAH ……. ?!?

TERHINDARKAN adalah BERTAHAN jua

MENYERANG !

1 Pertahanan

Berkekuasaan RAKYAT

Berke – KUAT – an (Suatu Persatuan Rakyat)

Berkemampuan (Gerakan)

2. Balik – Serang (? Penyerang)

a. Jaringan jaringan (Ideologik)

b. Unit (Anggaran Dasar)

c. Organisme (= PERSAUDARAAN)

3. Kerahasiaan (TERPIKIRKAN)

Tegas, Batini ke Niat = Politik. BERTUJUAN !

1. Merahasiakan (Ajarannya))

2. Melindungi (Pemimpin)

3. “Mengenali” Lawan

4. Mem – “Baru” – kan (= Keseimbangan)

a. Dialektika

b. Logika

c. Oto – Kritik

5. Menyelesaikan (ke “Depan” = Revolusioner. Progresif)

dst nya

Bukan lah hanya Strategi ke Taktikal, karena ADA Sosial = “Perubahan” (baca, Ke), berdasar Maksud MENGHANCURKAN Musuh yang “Seperti Akal” di Seluruh Dunia, MAKA Kitaperlukan Kemampuan kemampuan “Ubah” di dalam Pemikiran (Generasi ke Generasi)

1. Manusia (“Pikir” ke Ajaran)

2. Ibu (Perempuan Sosialis)

a. Kesucian

b. Kelahirannya

c. Kebebasan

3. Kolektif (DEMOKRATIK ke PEMBEBASAN)

Perlawanan dalam Perang/ Tempur (Pikiran). Ke Masyarakat Sosialisme. Harus jadi Kenyataan … memang Bukan Utopia lagi !

Lalu, apakah, yang DIAKIBATKAN Keadaan di atas ? Thesiskalisasi

TERIMA KASIH, KAWAN …


2.


TANGGAPAN ATAS TANGGAPAN


(MENANGGAPI)

 

 

 

HAK Rakyat di Parlemen dipakai. Hak Angket dan mengacu ke Undang Undang yang terbuat sudah lama ketika KOnstitusi = Negara masih Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sekarang ? Hasil Amandeer. Berbeda Keadaan = Sosial Politik (ke Ekonomisasi)

 

1. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat juga Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA

 

Tetapi,

 

2. MPR RI suatu Lembaga “Tertinggi Negara. Pemegang Kekuasaan yang berdasar” Kedaulatan Rakyat. Dulu …

 

Karena,

 

Pasal 2 ayat 1 “Kedaulatan ADALAH … Rakyat …….”

 

MAKA Kedaulatan = HAK pun kembali ke Rakyat. Pasal 2 ayat 1 “MPR terdiri … Anggota anggota DPR …, DIPILIH melalui Pemilihan …”. Terselenggarakan Kekuasaan = HAK Pilih Rakyat

 

Undang Undang Dasar RI

 

Pasal 22 E

 

ayat 1. “……. langsung, … rahasia, … adil …”

 

ayat 2. “……. MEMILIH anggota DPR, …, Presiden, …..”

 

ayat 5. “Pemilihan … diselenggarakan … bersifat Nasional …”

 

untuk memenuhi

 

1. Pasal 4 ayat 1. “……. kekuasaan pemerintahan …” juncto Pasal 28 ayat 3. “……. berhak … sama ….. dalam pemerintah”

 

2. Pasal 20 ayat 1. “…….kekuasaan membentuk undang undang”.

 

3. Pasal 33 ayat 1. “……. atas demokrasi ekonomi … dengan … berkeadilan …”

 

Fungsi lembaga dalam Kedudukan (= Anggota) Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mengajukan Angket dan HAK HAK lain diarahkan ke

 

Penjelasan Resmi UUD RI

 

       Sistim =

       Pemerintahan

       Negara

 

V. ……… Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, …

 

VI. ……… Menteri menteri itu … tergantung daripada Presiden …

 

VII. Kedudukan DPR adalah Kuat

 

Mengapa ?

 

   – Tidak dapat dibubarkan Presiden

   – Anggota anggota DPR merangkap Anggota anggota MPR

   – oleh karena itu DPR dapat MENGAWASI Presiden

 

atas Tugas tugas Presiden (Tanpa Wakil Presiden)

 

1. Kenegaraan (Baca, Pelasanaaan Undang Undang)

 

2. Pemerintahan (Kebijakan ke Aturan ?)

 

3. Keuangan (= Negara. Pengelolaandan Tanggung jawab. Ke Rakyat)

 

TERSIRAT Maksud dan Tujuan)

 

Penutup, Tanggapan Atas Tanggapan, jelas berhubungan dengan Demokrasi = Kekuasaan (atas) Ekonomi Negara dan Keuangan. Suatu Tanggung jawab. Berguna kah atau Tidsak, bahwa HAK = Negara tersebutkan dalam MENGHACURKAN KORUPSI !?! Pengawasan ke … Tindakan

 

 

 

Sekian. Terima kasih.

“HANCURKAN

Kepala Batu … !”. SOSIALISTA !

 

 


KEBEBASAN DALAM GERAKAN (I)


KEBEBASAN

DALAM SOLUSI POLITIK

GERAKAN

BEBERAPA falsafah, yang teranutkan ke Politik, dan ke – Kini – an

1. Individualisme (Filsafat ke Ilmu. Teoritika)

2. Sosial

a. Sosial = Kekuasaan (Rakyat)

b. Sosial HAK = Kelas

c. Sosial (ke) Demokrasi = Kuasa

3. Materialisme (Filosofika)

Ke Perekonomian di jelang = Posta Zamani “Kuno” , Pertengahan (masih) ke Depan (Abad abad) dalam Perkembangan mandeg, karena Politik (= Cita cita) versus Pendustaan

1. Liberalisme, yang bertujuan Individualisasi (Penganutan) Kapitalist

2. Sosialisme (Baca, ke Pembentukan Masyarakat)

atas “Negara”. Maka, berlaku RUANG KEBEBASAN PIKIR. Termaksudkan, Kemerdekaan (Materialisme, dan Anutan HAK ke Perbuatan) antara Individu ke Individu, Seorang Yang Bebas menyelenggarakan Sosial “Kekuasaan HAKNYA”

Suatu Pendasaran Tujuannya. Memasuki Rasional Tarung Ideologi

1. Negara ke Tujuan Ekonomisasi

2. Negara = “Alat” (ke ? Pemerintahan)

a. Militerisme, Tyranik

b. Penguasaan

c. Hukum ke Ekonomi, Birokrasi

3. Negara – “Ide” (Sosial)

Kekuasaan pun “yang ada di dalam” Perekonomian berlangsung ke Tujuan Rakyat dan didasarkan Massa (Demokratik). Negara terpolitisasi (jangan langsung baca “Isme) karena DEMOKRASI atas Ekonomi, dijadikan Usaha Pencapaian (Gerakan)

Sehingga, ada beberapa Pemikiran. Ke Negara

1. a. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. b. Kedaulatan Rakyat (di) Masyarakat

c. Nasional = Rakyat (Penduduk)

bertentangan dengan Pemahaman atas Kekuasaan Individualist (di) Negara, yang dilakukan. Individualisme = Si Penganuti (melalui Politik = Negara ke Ekonomisasi)

Dalam Tahapan tahapan Pertentangan akan diajukan, antara lain

– Perubahan (= Dasar) Sosial

– Keseimbangan = Kekuasaan Sosial atas Individu

dan atau, Kewajiban suatu Negara yang Merdeka melakukan

– Pembatalan Kuasa Sepihak

SELESAI. “KAMI LIHAT … !?!”


PUTUSAN BATIN RAKYAT


KEJIWAAN Masyarakat nyaris dirusak ! Ketika mendengar dan membaca (= Hasil Pendidikan Kebangsaan), MENYAKSIKAN Perbuatan Koruptor koruptor berulang terus. Memisahkan Rakyat – Negara dengan Pembentukan TUJUAN

Mampukah ini semua dilihat jadi Penghancuran Nilai atas Ekonomi ? Nilai ? Adalah HAK ke Perbuatannya

Suatu rangkaian kegiatan tidak lagi berlangsung untuk Kepentingan Masyarakat

1. Uang, Pemenuhan Kebutuhan

Bertentangan dengan

2. Ekonomi ke Individualisasi Keuangan (lewat Perbankan)

a. Liberalisasi

b. Hukum

c. a Politik

Apa hubungan Masyarakat dengan Amerika tiba tiba ke Pembenaran= Liberal (?) = Kebijakan = Politik atas Uang Ekonomik ?!?

Terhadap

3. Kekuasaan ke Sistim (Putusan) = Birokratisme

Sidang Rakyat (ke) Nasional, …

Pimpinan Majelis, …

dan

Parlemen Jalanan

PERSATUAN RAKYAT, yang Kitadirikan PERNAH mendapat Dukungan (diterima) penuh Kelompok kelompok Nasionalis untuk Sosialisme = Pergerakan ke Negara. ITU NASIONALISME … ! Berlawan Ekonomisasi Asing. Pertahanan ? YA ! Sehingga, Militer juga bicarakan

Dua Sasaran Politis

Pertama, DEMOKRASI (di) Negara

Kedua, Ekonomi Terjemahan Kemerdekaan (HAK)

<Jeda

Saudara saudaraku DEMOKRATIK, …

Menyerahkan untuk dipolitissasi = Pembicaraan dan jadi Keputusan Sah dari Pimpina ke Anggota anggota (Majelis, Kelembagaan) karena Keanggotaannya RAKYAT — lewat Parlemen, Wakil wakilnya ke Pemilihan — tak lain Materialisme = Keadaan tanpa Politik, namun beda dengan Sosial = Aturan ke Pembatasan, hanya karena Perekonomian saja, maka Perbuatan ke Hukum dan Kekuasaan pun Individualistis, Yang Berke – Kuasa – an

Terkecuali,

– Pengkhianatan (atas Negara = Rakyat ke Permusuhan)

– Korupsi (ke Ekonomisasi = Uang)

– Pidana Berat lain (= PelanggaranHAK Azasi Manusia kah)

Suatu catatan, Konstitusif dalam Bahasan Politik (Rasionalisme) bukan lah Hukum atas Hubungan Negara – Pemerintahan (Satu Partai)

Walau Pembuktian dan Bukti bukti diatur dalam Ke – Majelis – an, kita belum SETUJU. Sebab ? Korupsi = “Cara”. Bernegara ? Jelas Kami Sepakat

<Titik

Cara mereka harus DIHANCURKAN Satu Keputusan Batini. Dan, Kita mampu ! Setuju kah … ?

Saya minta kepada PARA KAMERAD untuk berdiri … Mengepal … Lagi, diacungkan ke atas. Tangan yang Kiri … PEMBEBASAN !

Terimakasih, Kawan … Mari kita berjuang. Lawan penindasan a-la Neo Lib ! Si Koruptor !

<Tutup

SEKIAN. (Naskah telah

Disampaikan

Rapat ke Persidangan Rakyat)


KEPEMIMPINAN SUATU HAK ?


DALAM (kemungkinan kemungkinan) ke SATU PILIHAN antara Sosial – Tujuan, atau Individualisme

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

Menerjemahkan

[karena, Peserta Pemilihan (Umum, Resmi) Persatuan Rakyat Demokratik ke Partai]

atas

UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28 C ayat 2 “… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … yang sama … pemerintahan”.

Pasal 28 J ayat 2 “… hak dan kebebasannya, … yang adil …”

Demokrasi (= HAKNYA ke Negara) Ekonomi, yang berdasarkan Kemanusiaan, menyelenggarakan Pemerintahan yang Merdeka “……. HAK … bangsa, mala penjajahan … harus dihapuskan, … sesuai dengan Peri – Kemanusiaan dan Peri – Keadilan” (Pembukaan Undang Undang Dasar), melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar Rakyat

ANGGARAN DASAR


PARTAI

PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

Pasal 7.

1.      Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas

2.      Memimpin, membangun dan memajukan organisasi-organisasi perjuangan rakyat di setiap sektor maupun teritorial

3.      Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial,  ekonomi, politik, hukum dan budaya untuk kemandirian bangsa

Dialektika (ke) Materialisme. Ini lah, “KIRI” ke Nasional … ! Membentuk Masyarakat Sosialisme, Ke Politisasi. Perjuangan Kemanusiaannya (Sosial). Berdasarkan = dilakukan

1. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Sosial Kelas = HAK

a. Buruh Tenaga Kelas

b. Produksi (Kepemilikan Masyarakat)

– Tanah, Sumber Alam

– Nasional (Kuasa) Undustrialisasi

– Usaha, Pekerja ke Hasil

c. Budaya – Tani. Ke Pangannya

3. Kedaulatan (Politika) Rakyat

Sosial = Kekuasaan  (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin, yang Berdaulat) ke Demokratisasi atas Kepemimpinan terselenggara = Kuasa (di) Negara dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan

Demokrasi (Kekuasaan) ke Pemimpin. Mengapa ?!? Sosial = Ide “Negara”

Bahwa Dinyatakan melaksanakan KEHENDAK RAKYAT (= “MISKIN“)

Bahwa Terpilih = MEMILIH (Aksi Massa) ke Pemilihan

Bahwa Dipersiapkan Membentuk Sosialisme = MASYARAKAT Ekonomi

<Tutup

SELESAI.

TERIMA KASIH, KETUA

SEKIAN


PENDIDIKAN


PENDIDIKAN Suatu DEMOKRASI

TIBA tiba saja banyak Program Pendidikan di Negeri ini ……. karena DIBEBASKAN (Liberalisasi ? Atau, Demokratik ?). Terbebankan 20 % ditanggung Keuangan (Baca, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar atas) Rakyat “membiayai”

Hubungan Negara (Uang = Ekonomi ke Transaktif) dengan Pendidikan

Sosial Keuangan (Negara) ke Politik (= Hubungan). Putusan “dalam Kekuasaan”. Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat sampai ke Daerah daerah. Nasional = Wilayah wilayah, Bangsa dan Kenegaraan)

Mengacu

1. Kekuasaan (di) Negara ke Pemerintahan atas Uang

2. Ekonomi (Keuangan, Anggaran) untuk Pendidikan

3. Demokratisasi (HAK HAK) ke Politik (Bentuk)

Tampak Parlemen yang dulu hanya “membuat” Hukum ke dalam Undang Undang, namun “Tidak” Pembentuk = Kuasa (Rakyat, Ajaran) suatu Per – Undang Undang – an. Berlangsung Keuangan “yang Politis”

Demokrasi = Ekonomik (di INDONESIA Pasal 33 ayat 4) Dengan Sosial = Manusia – Pendidikan

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA


Pasal 28C ayat 1 “……. berhak … diri … pemenuhan kebutuhan …,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat … ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

… demi hidupnya, dan … kesejahteraan umat manusia“.

Tidak sekedar Pelaksana “mengajar” (Tulis, Baca, Hitung. Teoritika – Didikan). Ditujukan (= Kemauan) untuk Penguasaan (kah). Tetapi, Ajaran ke Penganutan. Yang terpolitisasi. Mampu. Kemampuan = Perekonomian

Pembukaan Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

Alinea ke IV “……. untuk membentuk … bangsa kesejahteraan ...,

dan ... mencerdaskan bangsa,

… disusunlah Kebangsaan INDONESIA … dalam Undang Undang Dasar, ... yang … beradab .….”

Ini, Sosial (ke) Demokrasi, menerjemahkan Sosialisme (ke, di) Negara. Dilaksanakan Aksi Massa, yang Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN” ke Arah Ekonomi (= Demokrasi)

Atas Pendidikan, yang didasarkan

DEMOKRASI Ekonomi ke Nasional Industri = Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

– Pengetahuan (Manusia). Ke “Ilmu”

– Kemanusiaan ke HAKNYA. Demokratisasi

– Aturan = Sosial. Manusiawi

DIALEKTIKA yang Logika. Ke Rasional. Materialisme = Sosial

PENDIDIKAN = Keseimbangan dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme

– Ideologi. Ke Nilai (Materi)

– Nasional. Ke Industrialisasi (Produksi)

– Budaya Tani. Ke Pangan

Saudara saudaraku se – Partai, …..

Bukan Kebimbangan untuk MEMBEBASKAN. Diajukan Batas batas antara Pemikiran “KIRI” dengan yang TIDAK Sosialist di mana pun jua ke Ekonomisasi. Dalam Sosial Hubungan Negara – Pendidikan

SEKIAN, TERIMA KASIH


DEMOKRASI


DEMOKRASI

(Suatu “Nasihat” Untuk

Pers)

KATA Demokrasi di dalam Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (dari 18 Agustus ke Amandemen. Pasal 33 ayat 4 “….. diselenggarakan demokrasi ekonomi dengan … berkeadilan …..”. Tertulis. Berdasarkan Kemerdekaan = Adil ke PEMBEBASAN. Namun, hanya itu

Demokrasi yang Konstitusif. Di Dunia, tidak ada lain. Berbeda dengan “Bebas” Kapitalis

Sosial, Demokrasi adalah Kekuasaan (Rakyat). Isme ke Negara (INDONESA). Le Ekonomisasi (Industrialisasi). Diterjemahkan Tanah, Masyarakat ke Produksi

<Titik

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

1. Bukan Konstitusi Negara negara Liberal, Imperialisme dan Fasis

2. Penjelasan ke Tujuan. Yang dibahas = Kerakyatan di parlemen (Amandeer)

a. Perwakilan. Azas, Pemilihan

b. Aturan. HAK = Kuasa

c. Bahasa = Kalimat. Perbuatan

3. Suatu Konstitusi dalam Penjelasan = Politik yang Resmi ke Undang Undang

Maka, Kalimat “……. pemilikan masyarakat …” (Baca, Kedaulatan) menjadi dasar sekali-gus Tujuan Perbuatan = Demokrasi Ekonomi INDONESIA. Karena, membebaskan Rakyat dari Penjajahan – Penguasaan – Penindasan, dan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya Manusiawi. Tidak untuk Para Individualist (Keparat !) di Negeri ini, dan Tyranik Militerisme

<Jeda

Dalam Pelaksanaan HAK Azasi Manusia Pasal 28 C ayat 1 ” Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … dan memperoleh manfaat … pengetahuan dan teknologi, … dan budaya, … meningkat … hidupnya dan … kesejahteraan umat manusia”.

Untuk itu, jadi lah Pers yang Berperikemanusiaan dan Memihak Rakyat ke Ekonomi, Pertanian. Didasarkan Demokrasi = Nasional Industri termaksudkan. Kebebasan PEMBEBASAN Rakyat. Kami pun sampaikan Salam Rakyat Miskin

<Tutup

Tulisan Politik PEMBEBAS

Menyambut

Hari Pers (di) INDONESIA