Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

SOSIAL – DAERAH DAERAH

SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


EKONOMI, KEAMANAN, DAERAH


EKONOMI RAKYAT,

KEAMANAN

(DAN) DAERAH


MUNGKINKAH Demokrasi = “alat” Berke – KUASA – an ? Penganutan yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, Pemerintahan pun suatu Nasional

1. Membebaskan Rakyat = Kemerdekaan (Ajaran)

2. Berkedaulatan

a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN = Rakyat)

b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

Nasional dari kata ‘Nation’, yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya Politik Masyarakat  = Kekeluargaan jadi suatu Bangsa (Klan à Percampuran à Nilai = Aturan ßà Daerah)

c. Kesatuan Sosial Perekonomian (Industrialisasi = Produksi, dan Tenaga, Sumber Alam) Politik

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

<Titik

Demokratisasi (Politik Ekonomi) ditujukan menyelenggarakan Tujuan Ber – “Negara”

1. Memilih Pemimpin (bukan Individualisasi)

2. Membentuk Parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “Hak” (Kelas) melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

b. Pembentukan Masyarakat (Kemanusiaan)

c. Nasional Industrialisasi Ekonomi

3. Mempersiapkan Produksi = Nasional Industrialisasi

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi). Materialisasi Utopia (= Perbuatan). Sosial ke Tahapan tahapan Revolusioner Proses Kemerdekaan dalam artian “Negara”

KAM = Manfaati Sumber Alam (Daerah)

KAM = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Masyarakat (Pemilikan) Kependudukan (Tempat, Perburuhan)

– Sosio Ekonomisasi Keuangan (Anggaran) Negara

– Perdagangan (Distribusi) dan Barterisme

– Hubungan Sosial (Perburuhan) Industrial – Politik

KAM = Sosial Pertahanan “Daerah daerah (Organisasi” ?) Ekonomik

<Jeda

Atas Program program Politik, yang diajukan untuk menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia). Berlangsung Kekuasaan (Rakyat, di) Negara. Diperbuat (Dialektika ke Rasional = Politisasi) Keputusan keputusan Pilihan, Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan (Ekonomi) di seluruh Daerah Indonesia.

<Tutup

SELESAI


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


“EKONOMI DAERAH” POLITIK (II)


HUBUNGAN antara Produksi = Ekonomisasi di Daerah daerah berlaku didasarkan

1. Kebutuhan Masyarakat (Setempat)

2. Tenaga = Penghidupan Kerja ke HAK atas Daerah Ekonomi

a. Sosial ke HAK (Pribadinya)

b. Pasar = Transaksi (Daerah)

c. Edar (Uang). Ke Nilai

3. Tradisionalisasi = Kemampuan Daerah (Politik) ke Hasil

Tidak segampang, yang dirancang. Walaupun Utopia, dan terpolitisasi. HAK HAK Rakyat ke Nasional Politik dalam Masyarakat di Daerah daerah, diperjuangkan = Gerak menjadi Demokrasi Ekonomi = Produksi

– Alam yang rusak

– Ragam Kebudayaan ke Isolatif

– Adat ke Pertarungan Milik

– Mentalitas Didikan Penjajah ke Birokrasi (“Isme” = Negara)

– Korupsi

– Kelemahan Administrasi (Keuangan)

Lalu, terjadi Kepemilikan Inididualist atas HAK Tanahnya

1. Pengendalian Tenaga Murah

2. Pemilikan atas HAK HAK (Baca, Sosial = Kepentingan)

a. Pemilikan Tanahnya eks Jajahan

b. Penjualan HAK Ulayat

c. Penguasaan Sumber Alami

3. “Penguasa” Alat Produksi

Dalam sekian abad dilakukan Pergeseran HAK Kegunaan – Nilai (= Sosial. Ke Imperialisasi. Keperdataan dan Pidana Ekonomi) atas Hasil Perkebunan, yang dimiliki Negara (HAK) untuk Masyarakat. Dan, berlangsung Kolonialisasi Uang Monopolisme (Dagang)

Kepentingan kepentingan Ekonomik di Daerah daerah pun telah bergeser juga. Ke Sentralisme. Terpecah Produksi – Bagian bagian

– Kerja, Perusahaan (bentuk)

– Alat alat, Permesinan

[Keterangan, Kerja dan Alat suatu Kesatuan dalam mekanikal Pabrik di bawah Perusahaan (Modal = Keuangan)]

– Waktu, Pembuatan (Dasar)

[Buruh tidak rangkaian Produksi, karena Keberadaan Kerja  = Ekonomisasi (Materialistik), MAKA HAKNYA LEPAS dalam Ikatan Hukum Perdagangan Internasional]

– Kebutuhan putus ke Distribusi = Pasar. Atas Pekerja (Daerah)

– Powerless (Benda, Uang)

Daerah jadi Tanggung jawab Kekuasaan. Berlaku dekonsentrasi = Pemerintahan. Tatapi, Usaha = Permodalan. Ke Produksi. Dalam Admnistrasi Politik. Ekonomikal = Industri ke Pemusatan Kerja. Membiarkan “Barang Dikuasai”. Pemerintahan “jadi” Daerah (kah ?)

Imperialisme ke Birokrasi Keuangan. Politik ke Kekuasaan Dagang. Sehingga, Masyarakat tidak lain Pembeli dan Bukan Produktif

Sosialisme adalah Kerakyatan. Di Masyarakat. Ke Pembentukan Kelas (Tenaganya). Membentuk = Organisme. Manusia bekerja untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Yang diproduksinya. Suatu Pemilikan = HAK. Terpolitisasi. Sosial HAK = Kelas didasarkan HAK Azasi (Kemanusiaannya)

1. Kelahirannya = Hidup. Manusiawi

2. Pertahanan = Kehidupan. Ke Industrialisasi

a. Nasional = Wilayah wilayah

b. Produksi. Aturan ke Sistim

– Pendidikan (dalam Ideologisasi)

– Aturan aturan = HAK

– Kerja, Pemimpin (Unit)

c. Manfaati, Distribusi (Ekonomisasi)

3. Tenaga (Daerah, “Asal”)

Sosial Hubungan Politik ke Perenonomian yang menciptakan Keseimbangan antara Pemerintahan dengan Daerah daerah di Negara. Bertahap tahap. Ke Tujuan (Revolusioner)

<Tutup




SOSIALISTA


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


KUASA ATAU KEADILAN VERSUS KORUPTOR


KUASA ATAU KEADILAN

ATAS

PENJARA KORUPTOR NEGARA

SAUDARAKU (Ketua), yang di Negara telah menampilkan Keindahan Logika Politik dan jadi Seni Perang Bertempur Demokratik atas Korupsi “Pakai Hukum”, yang terkemas Isu Penjara Koruptor.

Penjara atas yang Terpidana (= Bukti). Hukum = Kemudahan ?

1. Hukum = Cara. Ke Penjara

2. “Keamanan” dalam Penjara

3. Tugas = “Alat”. Di Penjara

Penjarakan Koruptor, dan Rakyat memberikan Keadilan untuk Negara. Berbalik. Kini Tidak lagi menuntut. Negara = Pemimpin (Kelembagaan). “Karena Legislatif”, maka Hukum lah diperintah

<Jeda

Sosial = Aturan aturan. Demokrasi ke Undang Undang. Adalah Politik Rakyat. Menyelesaikan. Diselenggarakan = Kuasa (HAK) ke Perintah. Berdasarkan (Pemberian) Konstitusi = “Isme” ke Nasional

Saudara saudara, ……. Konsep Penjara berbeda terjemahan. Namun, Penghukuman mungkin saja memakai Dasar Nasional Politik Konstitusif Kalimat Pasal Pidana Berat dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, ke per – Undang Undang – an (Pembuktian, Kepastian Hukum)  ? Berbahaya, terpancing ? Mampu kah atas Pejabat “Biasa”  (Perbuatan, Sistim)

Maka, hanya Keadilan saja, yang berlaku. Azasi Manusia ke HAK nya. Sesuatu, yang pasti diberikan Rakyat = Pembalasan INDONESIA. Melalui Persidangan atas Hukum ke Penjara Negara

<Titik

Hubungan apakah Hukum yang Receptie = Politisasi (Imperialisme. Baca, LIberalisasi Kekuasaan Ekonomi Uang) ke Nasional dalam Penyelenggaraan Kekuasaan ?

Mengatur

– Kepegawaian Organisasi = Pemerintahan

– Hukum dan Kesalahan Perbuatan atas Keuangan Negara

– Penjara = Lepas HAK (Kekuasaan) di Negara

Ini, Pembicaraan di Dalam ke “Luar” (Bahasa). Dibuka dan mengarah. Jadi Kontra – Isu . Manakah Kekuasaan Negara atas Uang yang Tidak Terpakai (Ekonomisasi Keuangan Sosial) dan BELUM DIKEMBALIKAN Para Koruptor itu ???

<Tutup

SEKIAN,

ANGGOTA ANGGOTA RAPAT

GERAKAN


NASIONAL – DAERAH EKONOMI


KEKUASAAN = NASIONAL

ATAS

DAERAH (KE) EKONOMI

 

 

 

MEMANG biar lah terang saja, ‘Bung … Daerah perlu Investasi. Dalam hubungan Negara, Pemerintahan Republik Indonesia dengan Daerah

Tampaklah beberapa masalah. Terhambat Ekonomi ke Nasional (Daerah)

 

1. Hubungan Negara (= Uang, Pencetakan) dengan Pemerintahan

 

    a. Modal. Pemusatan (Kuasa) atas Profitasi

    b. Keuangan (Sistim. Baca, Anggaran). Ke Korupsi

    c. Pinjaman Luar Negeri ke Ekonomi Kapitalis

 

2. Pemerintahan dan Daerah

 

     a. Bentukan Politik Figuralistis (via Demokrasi) ke Ekonomi

     b. Ajuan Keuangan ke Pengeluaran Tanpa Pendapatan

     c. Mekanisme Parlemen – Keuangan (Tanpa) Daerah

 

3. Industrialisasi, Keuangan – Daerah

 

     a. Bukan Usaha, tetapi Individualisasi Sumber

     b. Tanpa Rancangan Daerah ker HAK (Masyarakat)

     c. Ketergantungan Uang dari Pembiayaan Dagang

 

Ini, Politik. Yang diperjuangkan ke Negara. Berdasarkan HAK HAK Konstitusi. Terpolitisasi. Mungkin untuk Kepemimpinan. Strategik. Kerakyatan (Ajaran) ke Ideologisasi. Diarahkan Pergerakan Daerah ke Ekonomi

 

1. Mendukung Nasional Industri ke Pemenuhan

 

2. Merangkaikan Daerah – Usaha = Produksi

 

     – Pengelolaan Alam (Sumber)

    – Sosial, Perhitungan Keuangan

    – Teknologika Ekonomik (Kerja)

    – Kemampuan Daerah ke Tenaga

   – Pertanian (Budaya). Ke Pangan

 

3. Membentuk Ekonomi Pemerintahan (di) Daerah

 

Tanggung jawab dari Kekuasaan Rakyat (di) Negara (Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Negara tidak samadengan) Pemerintahan

 

Sehimgga, ada Perwakilan = Mewakilkan = Kekuasaan Rakyat di Daerah = Negara. (Federalisme ? Bukan Pemerintahan = Otonom) . Melalui Nasional Politik – Daerah. Untuk menyelenggarakan (Pelaksana) Kekuasaan Rakyat

 

Keetika Pemilihan (Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah ), bergerak Kekuasaan “atas Negara”, memuat Kedaulatan = Kehendak Rakyat. Dari Seimbang, yang dipertahankan jadi Hubungan antara Masyarakat – Ekonomi (Produksi) dan Kebutuhan Dasar Manusiawi – Alam (Daerah, Wilayah)

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?


KEADILAN MANUSIA –

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup




“SEKIAN, Tuan tuan …….”


DEMOKRASI ATAU LIBERAL


SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


EKONOM KONSERVATISME VERSUS MODEREN EKONOMIK ILMU


PASAR, oleh Konservatif dijadikan Perlawanan atas Akademisi. Memakai uang “dari” Laba (Keuntungan = Ekonomisasi). Menganuti (menjelaskan ?) Smith, Adam. Uang = Benda = Alat. Terpolitisasi didasarkan Perintah Negara (Dagang)

 

Pendidikan dalam Teoritika menyatakan “Tidak dalam Pasar”

 

Tampak Liberalisasi akan berhenti. Sejenak. Kekuatiran atas Penguasaan (Pembiayaan “untuk”). Rangkaian Pemakaian Uang di Luar atau Dalam Pasar. (Pengajuan Alasan apakah)

 

<Titik

 

 

 

Pelaku Ekonomi (jangan baca suatu Konservatisme. Uang – Emas) masuk ke Politisasi “Kekuasaan Moderen”

 

Para Lulusan “Perguruan” mengandalkan Putusan putusan Keuangan Negara. Konservatis tidak. Maka, terbaliklah “Prasangka” dalam Liberalisasi

 

Alasan alasan Politis

 

1. Materialisme. Ke Uang

 

2. Dagang = Ekonomik Uang

 

     a. Pembagian

     b. Pembelanjaan (Konservatisme, ciri ciri)

     c. Perhitungan

 

3. Usaha, “Pakai” (Uang)

 

<Jeda

 

 

 

Pertikaian itu mulai menampak ketika Perekonomian Dunia kena Hajaran Balik Pembengkakan Uang Internasional. Terjadi Tekanan ke suatu Negara

 

Namun, kemungkinan banyak

 

   – “Pemusatan” oleh Negara

   – Program Keuangan (Kekuasaan)

   – Pembagian. Materi, Hasil

 

   dsb

 

Untuk Pertumbuhan (Baca, Keuntungan Uang). “Barang ke Hasil” dalam suatu Kemiskinan karena Masyarakat Tidak Ekonomis hanya Posisional (Kendali) Transaktif saja atas Perdagangan, Ekonomisasi Keuangan, dan Pemerintahan (= Keputusan Negara) Liberal manapun Bukan Sistim Ekonomi, tetapi Penyedia. Lalu, tanpa Kesepakatan Dagang Pemahaman mereka (Konservatisme – Ilmiah). Lihat saja nanti …….

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. TERIMA KASIH


PERTANIAN INDUSTRIALISASI – TANAM (2)


HUBUNGAN dengan Produksi Lahan, Cara dan Penyaluran, terbentuk karena Sosial HAK dalam Pembicaraan Thematika

 

Berdasarkan

 

1. Materialisme Logika

 

2. Thesika “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. HAK Sosial – Lahan

    b. Kebebasan HAK di Tanahnya

    c. HAK = Kolektivisme

 

Kepemilikan Lahan Produksi Tanam = Perbuatan. Pun Kemanusiaan HAK Azasinya. Pemenuhan = Kuasa Ekonomikal. Sosial (ke) Aturan aturan (Kolektif) untuk Manusia – Negara

 

3. Pangan = Kebudayaan Tani

 

Hasil (bentuk Ubah) diterjemahkannya dari Butuh ke Permintaan. Terpolitisasi. Demokrasi (Kekuasaan = HAK). Disalurkan, Produksi oleh Ekonomi

 

1. Tradisionalisasi (jaringan ke) Barterisasi

 

2. Pembagian Daerah daerah

 

    a. Penghasil (Simpan – Pakai)

    b. Wilayah Tanam = Rasional

    c. Pemakai = Tenaga. HAKNYA

 

3. Sosial Ekonomi ke Penghidupannya

 

Suatu Pelanggaran HAK Azasi Manusia, jadi Material yang Melawan (namun, agar jangan terbaca Pembenturan Dialektis)Kekuasaan Rasional Negara. Mengabaikan Moralitas, membuang NIlai nilai = Kepatuhan, menghancurkan Peradaban

 

Pemerintahan lepas dari Kekuasaan (Baca, Pertahanan Rakyat) di Daerah daerah. Mengganti Kedaulatan ke Individualisme

 

<Titik

 

 

 

Produksi Tani adalah Demokrasi Ekonomi. MEMBUKA Industrialisasi, yang mampu mengendalikan Penggunaan Anggaran ke Ekonomik, bertahap tahap Capai Kemakmuran Perekonomian di Buminya

 

<Titik

 

 

 

Pembahasan di atas Pertanian Industri (= Tanam) mengajukan

 

SATU, Sosial = Kekuasaan Negara Ekonomi ke rangkaian Perbuatannya

 

DUA, Produksi (atas Lahan)  Tani ke Pemenuhan Kebutuhan

 

Strategi Ekonomika Pertanian Rakyat di Dunia

 

0 Pengelolaan Bumi Tanah Manusia Zaman

0 Produksi Tani  (Industrialisme, Tenaga)

0 Pangan Dunia dan Penyediaan Lahan

 

Konsep Tani ke Program (Anggaran ?) Pertanian

 

Kebudayaan dan Taktika Politik Tani

 

0 Mekanisme = Cara ke Ekonomisasi Pertanian

0 Sistim Tani = Politik oleh Masyarakat

0 Pembentukan Usaha Tanam dan Penyaluran

 

Sehingga, suatu Negara = Wilayah wilayah  (Pertanahan) adalah Penyedia Lahan lahan Produksi Tanam untuk Rakyat MIskin Dunia

 

<Tutup


PERTANIAN – INDUSTRIALISASI TANAM (I)


INDUSTRIALISASI Pertanian, karena berhubungan dengan Pembentukan Masyarakat. Masyarakat Ekonomik – Agraris. Budaya ke Politik = “Negara”

 

Suatu Kekuasaan, yang diterjemahkan. Atas Wilayah wilayah

 

   – Ke “Alat”

   – Lahan = Industrialisasi Tanam

   – Tenaga

 

Pemerintahan (ada Negara) membuat Ekonomisasi. Terpolitisasi lah Keuangan. Dalam Parlemen (Konstitusional) Nasional. Mungkinkah vitalisasi (Pembuatan Alat) tanpa Rasionalisasi Tanam ? Ke Sistim. Kekuasaan Pertanahan (HAK = Budaya). Menguatkan Tahapan tahapan Penyaluran

 

1. Wilayah Tanam (Pembagian)

 

2. Cara

 

     a. Pengetahuan dan Pengalaman

     b. Teknologisasi

     c. Waktu, Kemampuan – Jaringan

 

3. Kebutuhan. Tenaga dan Ekonomik (= Distribusi)

 

Mengapa Industri ? (Pernyataan. Jangan langsung baca Produksi). Diakibatkan (Sebab ?) memakai Tenaga ke Usaha = Kelas. Mengerjakan

 

<Titik

 

 

 

Kekuasaan terjemahan Sosialistis. Menyediakan Pangan untuk Kemanusiaan Dunia dalam Masyarakatnya di Negara. Bukan Kuasa atas Kebutuhan “Makan” (= Perbuatan). Memper – jual beli – kan. Fabrikasi Benda – Jadi. Perdagangan. Memberikan Laba ke Individualisme. Terjebak oleh Kapitalist ke Pemiskinan

 

Tegas, jadi Pelemahan. Memper – alat – kan Uang (Kapitalisasi. Peninggalan istilah Penguasa Si Jenderal. Dulu). Mengurangi Anggaran. Lalu, Tak Seimbang. Ke Penghasilan (Hasil = Industrialisme) Rakyat Penduduk. Menyudutkan Masyarakat dalam Ketergantungan. Memaksa. Suatu Ke – Tidak Adil – an

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG


KABINET ?


KOQ ? KABINET ? HMMM

Pergerakan Rakyat Daerah

(Front)

KONSTITUSI (baca, Politik) menyatakan Pemerintahan. Diterjemahkan ? Ada Negara (Ide kah ?). Karena,

1, Kemerdekaan. Di Tanahnya (= Revolusioner)

Melalui

2. Demokratisasi (Kekuasaan) = Pembentukan

a. Kepemimpinan (Politik. Tradisionalisasi)

b. Undang Undang (suatu Bentuk Negara = Organisasi – Pemerintah)

c. Pemilihan Umum dan Sistim Kepartaian

3. Kolektivisme = “HAK”. Terjemahan ‘Gerak Kuasa”

Di Indonesia, Pemerintahan = Presiden. Dibantu Menteri menteri. Dan, Pemerintahan di Daerah

{Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing masing. Qyasif Presidensil = Kenegaraan. Bukan Parlementer, tetapi tidak Otonomik karena Otonomisasi hanyalah Ekonomi dalam rangka Pengelolaan Keuangan (Negara) ke Anggaran = Pendapatan – Belanja untuk Daerah daerah. Sistim Pemerintahan (Moderen) ke Negara Ekonomi

<Jeda

Tugas tugas Presiden pun didasarkan Kekuasaan (Demokrasi = Rakyat. Ke) Pemerintahan (di) Negara. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang Undang, melaksanakan (Kepala Negara = Perintah, Menteri menteri) ke Perbuatan – Atur. Menetapkan Putusan putusan Negara

– Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

– Politik = Kehendak Rakyat

– Sosial = Kekuasaan – Pertahanan

dst.

Ini, bukanlah Kompromistis. Dibedakan = “Membeda” Kekuasaan Negara ke Pemerintahan. Berbeda akibat Tujuan Sebab. Perbedaan = Kuasa dan Tidak

Nisbi, tidak Politis. Menuduh = de – Politisasi Isme. Wah ! Taktis kah ? He he he …

<Tutup

SELESAI


EROPA, PERLAWANAN BANGSA


DI ATAS Tanah Pertanian Zaman = Wilayah wilayah Netral. Terima kasih kepada Rakyat di Yunani … untuk Kemenangan Politik Sosialisme. Di dunia ada Pemiskinan. Ternyata, karena Pembodohan juga. Berlangsung atas Peradaban Lampau Pengetahuan Kemanusiaan

 

1. Pengalaman (di Daerah daerah)

 

2. Kebudayaan di Tanahnya. Ke Ekonomisasi

 

    a. Produksi. Industrialisme

    b. Sumber Alam – Kelautan.

         Manusia Semesta Laut. Astronomika. Teknologikal Permesinan – Minyak

     c. Pertanian. Rasionalisme

 

3. Demokratisasi. Ke Internasional Perdagangan

 

<Titik

 

 

 

Genetikalisasi – Netralitas Militer. Mendukung Perdamaian Dunia = Kependudukan. Berdasarkan Negara Pulau ke Ekonomi = Sistim Benuatik

 

Materialisme Negara. DIterjemahkan. Suatu Kebangsaan (= Isme kah). Ke Pemerintahan. Sosial – Publika

 

Masyarakat Kependudukan Tradisionalisasi memilahkan Peradaban, Kemanusiaan – Modernisasi. Mengadakan Ekonomil Peralihan Sukuistis. Melalui Politik ke “Cara cara”

 

1. Perekonomian Liberalist ke Negara

 

Atau,

 

2. Ekonomi Negara ke Kelas

 

3. Kebangsaan = Ideologisasi ke Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, Pilihan mampu ditentukan. ‘Nation’. Terbentuk = Demokratisasi. Dipersiapkan. Sosialisme ke Kelas Menengah. Industri Kota – Daerah

 

1. Memakai = Nasionalisasi Hasil Perminyakan

 

2. Membentuk Usaha oleh Politik

 

3. Memperluas Distribusi Ekonomis Si Petani

 

Sosialisme, yang berhadapan ke Pilihan pilihan Ekonomik. Menggerakkan Kelas Menengah, membuka Ekonomi Kolektif Pimpinan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN


NEGARA EKONOMI DUNIA


POLITIK

(KE) NEGARA EKONOMI

SUATU

DUNIA YANG

MANUSIAWI

 

 

 

BEBERAPA masalah (akan) Terberat lima tahun ke Depan. Berdemokrasi. Mempersiapkan Gerak Kuasa Rakyat

 

Rakyat Lawan de – Politisasi Sosialisme. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

Tidak Negara = Pemerintahan, menyelesaikan sebelum Berbuat. Dialektis Logik. Ke Rasional. Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

1. Masalah Sosial Kekuasaan= HAK Kelas

 

    a. Demokratisasi HAK Ekonomik

    b. Bentuk bentuk Kelas

         – Penyesuaian

         – Penerimaan HAK = Kelas (Dirumuskan)

         – Perpindahan

    c. Perburuhan dalam HAK

 

2. Masalah Kepemilikan Masyarakat. Pemenuhan Kebutuhan (= Produksi). Bukan sekedar Perlabaan

 

3. Masalah Pangan (Pertanian)

 

     a. Kolektivisme = HAK

     b. Budaya Tani. Ke Sistim

          – Tenaga

          – Alat (= Produksi),yang dipunyainya

          – Daerah

     c. Tanam (Landreform ?)

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme = Rakyat ke Negara negara di Dunia, yang terbentuk (Kepemimpinan ?) mungkinkah tanpa berdasarkan Demokrasi (= Kekuasaan Rakyat) mendapat Persetujuan Konstitusi atas Keputusan Rakyat

 

Bukan jadi uraian tanpa Nilai = Sosial Kemanusiaannya. Ini, Politis. Tetapi, berhubungan Ekonomi = Pertahanan Rakyat

 

<Titik

 

 

 

Kekuasaan atas Parlemen (Keanggotaan) pun mampu “diakhiri”. Keputusan Pemilihan Tanpa Sanctum. Tentu Para Kamerad mengerti. Suatu Kedaulatan = Negeri

 

1. Tingkatan tingkatan Keb utuhan (Dunia), yang bertambah

 

2. Jumlah Pertambahan Tenaga

 

Lalu, perlu Keputusan keputusan untuk Tahapan tahapan Pencapaian oleh Perwakilan (Rakyat, Kepartaian atau Perseorangan Anggota Masyarakat)

 

3. Bergerak Kehendak atas Alam. Ke Produksi. Tambah Nilai = Usaha

 

[Catatan : Lihat Ekonomis Grafik Kependudukan. Termaksud Produksi – Tanaga – Kebutuhan. Terima kasih.Itu lah, Sosial Ekonomi]

 

<Titik

 

 

 

Kamerad kamerad Persidangan, …….

 

Sosial HAK dalam membentuk Kelas = Jawaban masalah masalah, yang tersebut di atas. Namun, belum menuntaskan Tugas Demokratik Sosialist. Mendobrak sekat sekat Curiga. Memungkinkan Kepemimpinan Bukan Politik

 

     – Tidak Perintah Rakyat

     – Tidak Revolusioner (“Isme”

     – Tidak Edukatif Politik

 

Hanya urus Ekonomisasi. Mementingkan Personalisasi Kekuasaan = Strategik atas Negara

 

MAKA, Kekuasaan Rakyat dihadapkan lagi keKerugian Ekonomikal dalam Produksi Kelas Tenaga atas Kerja Industrial Fabrikasi di seluruh Negara. Non – Kemakmuran. Merusak Hubungan Kerakyatan – Masyarakat

 

   Rakyat bukanlah yang Berkekuasaan  Ekonomi, tetapi SiPenguasa

  

  Keberadaan Rakyat tidak berdasarkan Wilayah wilayah (Pemerintahan)

 

  Ketika

 

  0 Rasional versi Kekuasaan Semu

  0 Kendali Waktu Laba

  0 Ada Pembiayaan Uang

  0 Kerja di bawah Kepunyaan

  0 Pribadi (Budaya) = Hukum

 

  Rakyat tidak mampu berpemerintahan. Manipulasi Kekuasaan Politik

 

dst. nya

 

HAK HAK dalam Sosial Kelas membentuk Masyarakat Politik = HAK bersumberkan Kemanusiaan (Azasinya). Diperuntukkan Kaum Buruh. Nasionalisasi = Kebutuhannya adalah Perekonomian. Terpakai, ipergunakan. Ke Pembentukan Internasional Ekonomi

 

1. Masyarakat Ekonomi (dari Nasional – Kelas Produksi)

 

2. Masyarakat Politik. Suatu Kependudukan = Negara

 

    – Bangsa. Kepemimpinan = Masyarakatnya

    – Warga (suatu) Negara

    – Kebudayaan (= Nilai) Pertanian

 

3. Masyarakat (di) Daerah (Kekuasaan oleh Rakyat)

 

Pergerakan (dalam Hubungan antara) Masyarakat masyarakat Internasional = Kemasyarakatan Sosialisme, agar “punya” Pemerintahan pemerintahan bentukan Sosial Demokrasi, yang ditujukan menyelenggrakan Produksi Ekonomik Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SOCIALISTA ! Terima kasih.

Disampaikan

Untuk PersidanganSub Asia


DEMOKRASI (Atau) HUKUM


DEMOKRASI (Atau) HUKUM

 

 

 

ADALAH Demokrasi (Kekuasaan Rakyat). Yang berlangsung. Politisasi

 

1. Ke Tujuannya. Manusiawi, Keadilannya

 

2. Koletivisme (HAK)

 

      a. Pemilihan (Baca, Kepemimpinan)

      b. Kebudayaan. Ke HAK (di) Negara

      c. Kepartaian. Anggora = Masyarakat

 

3. Gerak Kekuasaan (Sistim)

 

Tampak lah Keterbatasan atas Figuralisme suatu Negara. Diberlakukan. Konstitusif Terjemahan Rakyat

 

Bukan Individualisme = Rekayasa Wewenang ke Kuasa. Suatu Kepentingan Individual. Terkuasai Negara. Melepaskan Tanggung jawab Demokratisasi

 

Alasan alasan Politik (Berbuat)

 

1. Perbuatan Diri (Kemauan)

 

2. Negara = Pemerintahan (Keputusan)

 

3. Hukum Sepihak (buatan)

 

Namun, INDONESIA tidak memperkenankan (namun, terbentur) Individualisasi Politik ke – di Negara. Berdasarkan Waktu (Masa Kerja). Terpolitisasi = didasarkan Ajaran kerakyatan atas Pemimpin dalam kepresidenan Lembaga Negara

 

Pertanggung jawaban Seseorang (Presiden) bukan lah Hukum, karena Pilihan Rakyat. Tindak Pidana tidak bisa atas Manusia di “Negara” ke Pemerintahan

 

Bukankah Pidana di INDONESIA BUATAN PENJAJAH ??? Atasnama suatu kerajaan

 

[Itu, Zionisme Terkutuk. Bukan Sosialisme …

 

Zionist = Hukum Kuasa. Dalam Parlemen di berberapa Negara seluruh Dunia. (Hancur lah Individualisme Internasional Kalian !). Ajaran Wilayah wilayah dan Penguasaan Bumi = Emas Ekonomik Keuangan. Baca, Penjajahan !?!]

 

<Jeda

 

 

 

Imperialisme telah menerapkan Hukum Tanpa Hukum. Di INDONESIA ? Persetujuan suatu Kebangsaan. Pasal 11 ayat 2 “….. internasional … yang menimbulkan akibat … luas …” menghendaki Keputusan Rakyat jua. MEMBEBASKANNYA = HAK di Tanahnya (Pemerintahan)

 

Pembukaan UUD RI Alinea ke IV “……. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”

 

     – Berkedaulatan Rakyat = Kekuasaan. Persatuan

     – Berkeadilan (Sosial = kekuasaan. Masyarakat)

     – Bernegara. kekuasaan Wilayah wilayah

 

Mungkinkah Hukum  buatan Luar mampu mengatur Kekuasaan (Rakyat) Indonesia lewat Kepreidenan – Pemilihan Kerakyatan. Disadari kah, bahwa Kekuasaan (di) Negara berhubungan dengan Ekonomik. Lalu, akan kah terwujud Demokrasi Ekonomi (Produksi), dilaksanakan “dari Luar”. Ke Dalam

 

Demokrasi Ekonomi Produksi

 

1. Pemenuhan kebutuhan Dasar Manusia Sosial

 

2. Kuasa Rakyat (di) Negara. Ke Produksi (Ekonomisasi)

 

      a. Sosial HAK (Alam)

      b. Pemilikan HAK Masyarakat

      c. Tenaga HAK Buruh

 

3. Rakyat Demokratik ke Masyarakat Sosialisme

 

Satu jawaban saja, TIDAK. Kami pun TUNTUT “UBAH LAH” ! Menjadi Perbuatan Isme ke Revolusioner. Zaman ke Peradaban INDONESIA (Baca, Kebangsaan Masyarakat). Berlaku ATURAN KEKUASAAN RAKYAT

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PRODUKSI, STRATEGIKA NEGARA


SOSIAL

HUBUNGAN NEGARA NEGARA STRATEGI PRODUKSI

DUNIA

 

 

 

MODERINISASI (Post Modernisme, yang terbaca oleh Penulis “Telah Berakhir” Moderen ? Namun, apakah Teknologi saja atau Budaya ke Perilaku – Teknologis) sesuatu yang gagal Tanpa Kemanusiaan atas Negara

 

Sehingga, hanya Pembelian terjadi. Politik = Ekonomi (Perdagangan). Melepaskan Kuasa Berbuat (Produksi)  atas Barang

 

Tantangan !?! Perlu, yang Rasional. Ke “Sistim”

 

1. Alam. Perlindungan Lingkungan

 

2. Pertambahan Tenaga Pekerja

 

3. Kebutuhan. Pembentukan Nilai

 

Dalam Pemenuhan Kebutuhannya Manusia bukanlah diciptakan. Pembentukan Kebendaan saja, = Terkuasai. Liberal kah ? Individualisme. Diperlemah lah Perburuhan (Kelas, Tenaganya)

 

Karena, Teknologika Perbuatan Bertujuan (satu satunya) untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

 

Adalah suatu Pemikiran Manusia Tentang Masyrakatnya (Perkawinan. Syahwati – Lahir ke Tingkah laku = Istiada Budaya Pangan dan Industrial)

 

Tidak Keuangan, yang memutus Sosial = Kebutuhan – Tenaganya. Terpolitisasi jadi Ekonomi Kekuasaan. Menuduh Siasat Pemerintahan (Kekejaman)

 

1. Eksploitasi Tenaga Manusia

 

2. Penguasaan Sumber Alam

 

     a. Dengan Pengetahuan (Teknologi). Amerika (Moderen)

     b. Dengan Pemilikan (Borjuis). Eropa, Australia

     c. Dengan Senjata (Perang). Asia, Afrika

 

3. Aneksasi. Dalam rekayasa Moralitas (Takut)

 

Hubungan antara Negara ke negara tidak lagi karena berdasarkan Masyarakat – Kebutuhan Manusia, dipaksakan menjadi Ekonomisasi Kapitalisme

 

Putusan putusan = Kuasa, membiarkan Budaya Tidak lah Ekonomik

 

Politik Rakyat Miskin ke Strategika dalam Ekonomi (Produks. Fabrikasi = Organisasi Industrial). Investasi Keuangan atas Barang Industri (bukan Permodalan)

 

1. Rasional atas Pemenuhan Bagaimanakah (Alam. ke Pengetahuan)

 

2. Permesinan oleh Buruh. (Ini lah, Materialisme. Ke Peradaban)

 

3. Masyarakat atas Perdagangan (transaksi = Hubungan ke Barang. Pendistribusian)

 

Pul 3

 

 

— oOo —

 

 

 

Pemerintahan pemerintahan Internasional Negara – Industri, …….

 

Sungguh tiba tiba Rakyat telah dihadapkan atas Kuasa Pilihan. Tetapi, juga bisa saja dibenturkannya. Antara Pilihan pilihan. Salahsatu Pilihan Kita Rakyat Dunia … ke Negara. Gerakan Kelas Produksi diarahkan ke Pemerintahan Nasional Ekonomik

 

Sosial = Politik (Kerakyatan). Ke Nasional Industrialisasi Negara negara Sosial Demokrasi

 

1. Rasionalisasi Industri – Keuangan

 

2. Barterisasi. Ke Pasar, yang “Terbuka”

 

Berdasarkan

 

3. Memperluas Produksi Kerja (Wilayah)

 

Industri Kemanusiaan Zaman menggantikan Modernisasi = Teknologik Ekonomis. Berlakunya Nilai nilai Produksi atas Barang

 

 

 

SEKIAN, Para Akademisi


HAK WARGA NEGARA


HAK HAK

WARGA

NEGARA POLITIK

 

 

 

ADALAH, Kekuasaan Rakyat “MIskin”. Un5tuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Hubungan anatara Kuasa dan Kebutuhan

 

1. Gerak. Kekuasaan – HAKNYA

 

2. Perbuatan (Tenaganya, Tanam)

 

Gerak (Akibat. Baca, karena) HAK, mengadakan Kebutuhan kebutuhannya, dikerjakannya. Dalam Tahapan tahapan Peradaban Zaman. Terbentuk Masyarakat Sosialisme. Didirikan (“Ide”) Negara = Masyarakat 

 

1. Produksi

 

2. Kerja. Ke Laba (Bagiannya)

 

3. Tani

 

menghadapi (dilawannya) de Politisasi dan Penguasaan (Materialis) Alat alat dan Keuangan, Proses dengan Cara cara Pemenuhan = Berkekuasaan

 

Tampak beberapa Perbedaan Ekonomisasi (Caranya). Atas Negara (= Uang). Isme ? Anta4ra Sosialis dengan Individualist di suatu Negara

 

Suatu Tujuan, yang membentuk. Bantuk bentuk Strategis

 

1. Menghancurkan. Individualisasi

 

2. Menyerang = Perang (atas Daerah)

 

      a. Imperialisme. Penjajahan

      b. Militerisme di Pemerintahan

      c. Borjuisme. Ke Demokrasi

 

3. Menguasai (Kapitalist)

 

Tindakan tindakan dalam menyerang = Pelanggaran HAK Sipil (Ciivil Rights). Suatu HAK yang tidak mungkin pernah bisa dijadikan Hukum. Berhubungan dengan Peperangan (Keadaa. Cikal bakal Perserikatan Negara negara Kebangsaan)

 

HAK — yang Internasional — Sipil oleh Politik jadi HAK Warga (suatu) Negara karena ada Negara = Kependudukan (Masyarakat) Dunia

 

HAK suatu Dasar Manusia bukan sekedar Kebolehan. Terjebak Hukum ke Hukum saja atas Aturan. Warganegara karena HAKNYA – Negara

 

1. Kekuasaan di Negara. Demokratisasi. HAK = Persamaan

 

2. Kolektivisme (HAK). Sosial = Negara

 

3. Upah = HAK. Keuangan(ada Negara)

 

4. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

      – Tanam = HAK Sosial atas Lahan

      – Azas = HAK Manfaati Sumber Alam

      – HAK = Kepemilikan Pribadi – Keluarga

      – HAK = Keadilannya – Tempat (Materialisme)

      – Kelahirannya (Bangsa). HAK Perempuan (Makanan)

 

3. Pertahanan = HAK. Tidak Individualisme

 

<Jeda

 

 

 

HAK Warganegara dalam HAK akan Terlihat dari suatu Pemilihan. Kenegaraan. Kekuasaan oleh Rakyat. Berlangsung = Politik, mendirikan (Baca, Kedaulatan) Pemerintahan

 

Beberapa alasan Pembentukan HAK untuk Warganegara bermula Negara, yang Merdeka didasarkan Kehendak = KEBEBASAN Rakyat. Dan, Rasional Organisasi – Kekuasaan – Masyarakat, sehingga memerlukan Hubungan antara Pemerintahan dengan Kependudukan

 

HAK Warganegara dilakukan setelah ada Negara. Dan, oleh Rakyat – Negara. berlangsung Hubungan Kepemimpinan (nasional = atas Daerah daerah) yang menjadi Perbuatan untuk Kebutuhannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


TUDUHAN KEJI (POLITIK)


KEJI TUDUHAN INGIN

BERKUASA

SOSIALIST = FIGUR KE NEGARA

 

(Tantangan Balik Rakyat)

 

 

 

KEKEJIAN Politik selalu diikuti “jijik” atas Lawan. Menyatakan Perkataan lebih dulu. Bukan sindiran (= Edukatif). Lalu, berlangsung Perbuatan Aksi – Kuasa. Dibarengi Kekerasan Hukuman Pisikali

 

       Menginginkan Lawan disiksa ;

       Menginginkan Kebinasaannya Terhina ;

 

Karena,

 

       Mengingkan Kekuasaan – Dipaksakan ;

 

Jews (Moderen = Individualisasi) mengajarkan Penguasaan Tyranisme berbuat, diperlakukan Kekejian sedemikian Liberalistis

 

Pembunuhan pembunuhan (Bayaran) tersembunyikan oleh Ortodok – Kebangsaan Israel. Menculik, Penyiksaan … Dirampas Hak hak (= “Negara”) Manusia manusia Bebas Dunia

 

Apakah tidak pernah DISADARI, bahwa RAKYAT, yang BERKEKUASAAN ??? Ini lah, Sosialisme. Hai, … Yahudi !!!Tujuan suatu Kuasa … RAKYAT ! Menggerakkan. Gerak = Haluan Negara

 

<Jeda

 

 

 

Alat alat Tuduhan

 

1. Konstitusi. Demokrasi = Yang Ber – Kuasa

 

     – Karena, harus dalam Figur (kursi)

     – Putusan Laba (oleh) “Perseorangan” (Kuasa) Negara

     – Kepartaian. Pemimpin di atas Anggota (di Israel !)

 

2. Politik ke Hukum (Keagamaan kah ?). de – Politisasi (= Aturan)

 

3. Kekuasaan = Negara. Ke Pemerintahan (suatu Tujuan)

 

       – Kedaulatan = Wewenang Orang ke orang (Perintah)

       – Pencabutan Kepemilikan (sama Defeated ? Tidak !)

      – Diskriminasi Rasialisme “atas Wilayah”

 

Pemerintahan suatu Negara dikendalikan (= KEKUASAAN) Kelompok kelompok. Menghanghancurkan. Sengaja. Dirusakkan Hubungan Sosial – Ekonomisasi. Negara Kekuasaan – Bentuk. Kelompok Lawan Massa. Terjadi PEMBERSIHAN. KEJI ! MARAH

 

1. Pembatasan HAK Azasi Manusia ke Politik

 

2. Rasialisme. Ke Anti Kebudayaan

 

     a. Pangan (Tempat, Harga)

     b. Tani. Pemilikan Rasialistis

     c. Larangan Kerja Tanam

 

3. Penumpasan Massa. Dan, Pejuang Kemerdekaan

 

Gejala gejala (jangan langsung baca Logikal), yang terpolitisasi karena berhubungan dengan Ekonomik Negara. KEKEJIAN Tanpa Rasional namun buatan (Hukum ? Politik ?). Kuasa Bebas Individualist di Negara

 

Negara ZIONISME mempraktekkan KEKJIAN Politik atas Suku suku (Adat kah). Dilarang dalam Produksi (Alam). Tercampakkan lah Perdamaian OLEH MILITER

 

Suatu Kenyataan, bahwa Rakyat Tidak dianggap Berkuasa. Meskipun ada Pemilihan. Sosialist = Demokratik. Kerakyatan. MEMBATASI “Kekuasaan atas” Manusia

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“GERAK KUASA” RAKYAT


PENJELASAN

TENTANG “GERAK KUASA”

RAKYAT

 

Kepada

 

Yth. 1. Ketua Umum PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK ;

           2. Ketua Umum PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ;

           3. Ketua Umum PARTAI POPOR ;

           4. Ketua Umum PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           5. Ketua ketua (Umum) ORGANISASI PENDUKUNG ;

           6. Sekertaris Jenderal PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           7. Ketua MAJELIS RAKYAT ;

 

 

 

    I. KESEPAKATAN “GERAK”

        (KE NEGARA

        ATAS PEMERINTAHAN)

 

1. Sosial Kemanusiaan (HAK)

 

2. Sosial = Kekuasaan (Tujuannya)

 

3. Sosial HAK (Kelas)

 

dst.

 

Bukan Negara = Pemerintahan (Tetapi, Demokratisasi. Karena, Wilayah). Bukan Kuasa Individualist. Bukan Militerisme

 

Dikatakannya, KOLEKTIF ! Berdasarkan

 

1. Kerakyatan = HAK di Negara

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer (Kerakayatan ?)

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … umat manusia”

 

2. Persamaan (= Hubungan). Keadilan

 

Pasal 28 H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

3. Budaya (Tani, Industrialisasi)

 

Pasal 28 I ayat 1 “Indentitas budaya … hak masyarakat … zaman … peradaban”

 

Membentuk Kepemimpinan dalam Masyarakat

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …”

 

Terlihat oleh –  untuk = karena Rakyat. Adalah, suatu Kekuasaan. Berbuat !

 

PENJELASAN RESMI

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

 

Umum

 

II. Pokok pokok Pikiran

 

“……. terkandung

 

     “… persatuan …..

     “… mengatasi … paham …” (= Individualisme)

     “… keadilan …..

 

“……. kebatinan … pikiran … yang menguasai hukum …

 

“……. membuat, merubah … mencabut …

 

“… berubah … hidup … gerak gerak kehidupan masyarakat … INDONESIA …

 

Tentang Pasal pasal

 

Pasal 1 “… pikiran kedaulatan rakyat. … yang memegang kedaulatan …”

 

Pasal 2 ayat 1 “….. ialah … sistim … ekonomi …”

 

Pasal 23 “… caranya … hidup dan didapat … oleh rakyat sendiri.”

 

Pasal 32 “Kebudayaan … ialah … usaha … dan daya Rakyat …..”

 

Bab IV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

 

“… produksi … pemilikan … masyarakat …..”

 

“… bukan orang seorang …..”

 

KEBEBASAN = HAK (MERDEKA)DI ATAS TANAHNYA

 

“… alam … bumi … air …..”

 

Karena,

 

Pasal 28 C ayat 2 “… HAKNYA secara kolektif … untuk masyarakat, … dan negaranya”

 

Maka

 

adalah Pertanggung jawabannya. Biarpun politik (= HAK pun gerak. Lembaga ?  Kelompok ?). Tetapi, bukan Hukum ke Peng – HAK – an

 

Penuntutan atas Kesalahan. Beda. Antara Negara – Hukum. Bersanksi (Dituduh = Pidana. Dari Luar). Terjadi Penghapusan Bukti (atas Delik. Individualisasi ?)

 

Yang dituntut = Hukum. Ke Perbuatan Normatifik. Memungkinkan (Copot  “Jabatan”. Atau, Kekuasaan ?)

 

Agar,

 

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

 

2. Suara Pemilih ke Tujuannya

 

3. Masyarakat pun Sosialis (Pembentukan)

 

Gerak Rakyat = Pergerakan. Ini lah, Pengertiannya. MEMBEBASKAN. Dalam Putusan Kekuasaan

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

Pasal 28 E ayat 1 “….. hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara …”

 

    II. PERSETUJUAN DASAR JUANG

 

Dari Penjelasan di atas, gerakan gerakan Rakyat punmenuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” harus dan bahkan wajib disetujui oleh Rakyat (Kemasyarakatan). Melalui Politik rakyat ke Negara. Didasarkan Kerakayatan HAK Kolektifnya

 

    III. MASSA = AKSI. Perbuatan HAK ke Negara Ekonomi (Baca, Kolektivisme)

 

Perkenankan, Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK, tidak dalam Tulisan ini, tetapi Pembahasan Rakyat Demokratik Hubungan Kekuasaan Massa Rakyat

 

Namun, Pendasaran Arah jelas, Kamerad. Sosialisme ………

 

Bukanlah wewenang Kami Pembebas, tetapi “yang kini” di Dalam, Kawan kawan. Melaksanakan Demokrasi, yang telah dilalui. (Pembentukan Nasional. Kerakyatan). TerpilihPemimpin = Kepartaian (oleh). Diselenggarakan = Demokratisasi Kekuasaan (di) Negara

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG KAH ?


PESANRAS (DI) DUNIA


AKAL adalah Kemanusiaan. Membentuk.Tidak Rasialisme. Tidak Suku Benuatika. Tidak bulan Nasional. Terhubungkan (= Rasional) antar Pemikiran

 

Manusia Sosial, yang Berpikiran. Dialektika Logik. Ke Materialisasi

 

Hitam, Merah – Putih dan Kuning. Bukanlah Pelaknatan Tubuh … ! Adalah, Persamaan atas Rasial

 

……… Pikiranpikiran Manusia

 

……… Perbuatan Manusia. Ke Tujuannya

 

……… Manusia Yang Lapar

 

Memikirkan Suatu Yang Sama. (Berkekuasaan kah ?).Kuasa = Manusiawi. Untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Masyarakat). Diperbuat

 

1. Produksi (Alat =Kemampuan)

 

2. Pertahanan= HIDUP. “Aturan”

 

Alam=Sumber Penghidupannya di manapun.Yang ditaklukkan. Lalu,mengola, mengelola, melindungi. Nah ! Inilah, Pertahanan (= “Negara”. Hmmm …….). Berlangsung dalam Industrialisasi Ekonomi karena Tenaganya

 

      – HAK =Kepemilikan Tujuan

      – Buruh = Kelas Pekerja

      – Guna = Materialisme

      – Wilayah wilayah Tempat

      – Penghidupan = Kerja Tanam

 

dll

 

3. Tani (Budaya). Ke Pangannya

 

<Jeda

 

 

 

Pertemuan Titik titik Pikir akan berlaku dalam Kemasyarakatan Sosialis Internasional. Melalui = Perpindahan Tekno Logi – ka Bentuk Pakai. Dan, terpolitisasi. Barterisme Ekonomikal. Produksi atas Hasil. Sosial = Materialisasi (Ide)

 

Dari Konvensionalisme Pembentuk Ke Baru an Pengetahuan – Alami. Tetapi, Moderen. Pun ke Tradisonalisasi (Pakai). Kesederhanaan = Sistim

 

Transisi Operatif (Muatan). Diperjuangkan. Mungkin dalam Kebudayaan (Baca, Rasionalisme Politik). Terserap. Ideologik. Kemurnian Ajaran (Falsafati) Keadilannya. Didasarkan ‘Nation’ – Kebebasan di Tanahnya

 

Kemanusiaan mampu (= Politik) memiliki kembali Zaman (Kesemestaan). Bertarung untuk Yang Muda. Kelak dalam Kemungkinan (Logika Batini) Peradaban . Lingkungan (Politisasi) Kehidupannya

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


POLITIK RAKYAT DAERAH


POLITIK RAKYAT DAERAH

 

 

 

BAGAIMANAKAH hubungan antara suatu Pemerintahan – Daerah (Daerah daerah) ?

 

Pasal 18 ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber … alam … diatur … adil dan selaras …”

(Batang Tubuh UUD RI Pasal pasal)

 

Berdasarkan

 

“…, … (… gemeenschappen) …, … diadakan perwakilan, … pemerintahan pun … dasar permusyawaratan”

 

(penjelasan resmi UUD RI)

 

Terjemahan Konstitusif (Politis

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Perwakilan Kuasa. Ke Pemerintahan

 

3. Musyawarah

     “… landschappen … (Nasional = Land. Kebudayaan)

    “… volkschappen … (Tradisionalisasi Kerakyatan)

 

Dialektika lah (agar, tanggap cepat) Thesiskalisasi Logika Kekuasaan Politik “dalam Permusyawaratan” – Daerah daerah ke Sistim “… pemerintahan …

 

1. “….. tidak berdasarkan kekuasaan belaka …”

 

Undang Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 “….. memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

Sehingga, Quasif “ke” Parlemen, tidak ke Presiden. Biarpun Presidensial. Pasal 5 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk undang undang …”

 

Pasal 7 A “… atas usul DPR , … terbukti … melakukan … pengkhianatan …”

 

Namun,

 

Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan DPR”

 

2. “….. atas sistim konstitusi, tidak absolutisme …”

 

Maksud “Tidak” = Figur. Dan atau Penguasa

 

3. “Kedaulatan Rakyat dipegang MPR … seluruh Rakyat …..”

 

(Penjelasan Resmi UUD)

 

Mengapa ?!?

 

(Pembukaan UUD Alinea ke IV)

 

“….. membentuk suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan … kerakyatan …”

 

<Jeda

 

 

 

Politik Daerah ke Negara

 

UUD RI Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota DPR, DPD …..”

 

tetapi (hati hati !) menerjemahkan Perwakilan, Kekuasaan (= Daerah daerah)  – Pemerintahan

 

Didasarkan

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak …pemenuhan … manusia”

 

Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak … sama DALAM pemerintahan”

 

Pasal 28 I ayat  5 “Identitas budaya … hak masyarakat … selaras zaman … peradaban …”

 

Terpolitisasi (Baca, menjadi Politik Daerah), karena Berkemampuan

 

Pasal 33

 

ayat 2 “Cabang cabang Produksi … menguasai …”

 

Kata “menguasai” = dikerjakan

 

ayat 3 “….. air … kekayaan alam … untuk … rakyat”

 

1. Air ke Pertanian (Kebudayaan)

 

2. Alam = Materialisme

 

3. “untuk” = Politik. Ke Kelas

 

Dalam rangkaian Perjuangan Rakyat di Daerah daerah untuk membentuk Masyarakat Sosialisme. Terselenggarakan dan berlangsung Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Dilaksanakan Sosial HAKNYA (Kemanusiaan)

 

<Titik

 

 

 

Penjajahan = Imperialisme. Menguasai Daerah daerah di Indonesia. Dilakukan

 

1. Kolonialisme (Uang)

 

2. Penindasan Buruh = Tenaga (Manusia Pekerja) di Daerah daerah

 

menguasai

 

     –  Lahan. Ke Adat (Hukum)

     – Produksi

     – Sumber Ekonomik (Alam)

 

dll

 

3. PEMISKINAN = Lapar Pangan

 

Jaringan jaringan Kapitalist atas Wilayah Dunia. Keuangan (= Emas) Perdagangan. Dalam Individualisme Ekonomi (Monopolisme)

 

Dukungan Militerisme masuk dalam Perekonomian. Membinasakan Nilai = Manusia Zaman. Menghancurkan Gugus gugus Juang. Mendidik Mentalitas Feodalisme

 

Revolusi ke Materialisme. Dibenturkan. Pembukaan UUD RI “….. pergerakan pergerakan … rakyat Indonesia … berdaulat “. Atas Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah = Daerah daerah. Kebebasn = HAK di Tanahnya

 

Industrialisme jadi Pemilikan Rakyat Manusia (= Kekuasaan) dari Perbuatan ke perbuatan Bangsa dalam Masyarakat Sosialisme = Kemasyarakatan Internasional

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) sekali-gus Thesiska “Alam (di Pikirannya)

 

1. Sumber Alam ke Produksi

 

2. Buruh = Tenaga (Kelas). Terjamin Upah Keuangan = Negara

 

3. Nasional Industri (Pemerintahan) ke Perdagangan (Distribusi)

 

Daerah daerah (Kelahiran = HAK) suatu Negara Konstitusi ke Pemerintahan Kenegaraan

 

UUD RI Pasal 28 H ayat 1 “… berhak HIDUP … bertempat tinggal  …”

 

Alasan alasan Politik

 

Pasal 25 A “… Indonesia adalah … Negara … dengan wilayah … hak haknya …”

 

Maka

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya … manfaat dari … pengetahuan dan teknologi, … budaya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Ini, Politik

 

 

 

 

 

 

 


PERANG DUNIA (ISU POLITIK)


PERANG DUNIA (Isu Politik)

DALAM

TERJEMAHAN SOSIALISME

 

 

 

PERANG Dunia ? Apakah berlaku Keadilan ? Di Peperangan. Entah lah ?!? “Membuat Hukum ? (Di Parlemen). Tidak. Berke – Kuasa – ankah Pemimpin atas Kenegaraan ? Mungkin …….

 

Penguasaan Tentara, yang bersenjata, Tuan tuan Politikus …

 

Tidak ekonomisasi untuk Perlabaan Uang. Strategikalisasi Militer Dunia. Biar “dalam” Kemasyarakatan (Keluarga keluarga)

 

<Tunda

 

 

 

Pun kehilangan

 

1. Kebebasan di atas Tanahnya

 

2. Sosial Hak Produksi

 

3. Lahan Tanam (Pangan)

 

Seketika Nila nilai terancam Pengkhianatan – Dusta – Kehinaan. Sehingga, Pilihan Rakyat hanya Terusir, atau Dibantai …..

 

Lalu, berbondong bondong mengungsi ke Daerah daerah “Aman”

 

Ini, Pembicaraan Sosialisme. “Kiri”. Mungkin kewaspadaan (Rahasia). Karena ada Musuhnya Kemanusiaan (atas) Sosial. Ke Individualist

 

Tiba tiba saja “Tanah tanah Pembebasan” Rakyat menjadi

 

1. Yang Utopis di Posta Perang

 

2. Harapan manusia ke Masyarakatnya

 

3. “Pertahanan” untuk kembali

 

Suatu Ideologisasi Demokratik. Ke Pembebasan. Kedamaian Setiba di Tujuan ….. Menerjemahkan Kekuasaan rakyat “Miskin”. Berdasarkan Kemanusiaan (Ulang, Kemanusiaan)

 

Kekuasaan ke Tiada Negara. Berlaku Tanpa Organisasi. Tetapi, atas Tempat ke Tempat. Menghancurkan. Dirusak. Dan, kelaparan bukan Tanggung jawab Negara. Atau, melakukan Pemberontakan ? Samakah dengan Khianat ??? Pemisahan lah

 

<Jeda (Bertanya)

 

 

 

Mengapa terjadi langsung Perang Dunia ? Tanpa Persamaan = Manusiawi atas Bangsa – Negara – Daerah. Berbeda dengan Perang, yang diberlakukan atas Musuhnya Manusia

 

1. Kemerdekaan = Perang Bangsa (jangan baca Negara. Maaf)

 

2. Anarkhisme. (Maaf). Karena ada

 

Biasa, dalam Pertempuran. Disengaja. Perang antar Negara negara. “Ke Negara” (Bentuk bentuk Politis). Pengrusakan Kota ke kota. Dengan sabotage – peledakan – Aksi Massa

 

     – Perang Kota (Moderen)

     – Perang “Sepihak” (Politik)

     – Perang Gerilya (Maaf)

     – Perang “atas” Ekonomi

     – Perang Rakyat (Tradisi)

 

dll

 

3. Perjuangan Rakyat, yang Tertindas. (Penjajahan = Imperialisme)

 

Bukan “Sah – Tidak” suatu Peperangan, didasarkan Negara Demokrasi (= Pemerintahan) mengadakan Perang (Terbuka).  Berdasarkan Kemungkinan Tanpa Perhitungan

 

1. Lepas Kekuasaan Rakyat

 

2. Kecepatan Penghancuran Masyarakat

 

3. Pemiskinan atas Negara

 

<Jeda (Merenungi)

 

 

 

Akibat Yang Logik. Ke Masyarakat — bukan karena beberapa alasan rasional di atas — dari Perang (di) Dunia itu. TIdak lain oleh Kapitalisme = Putusan putusan Individualist Hubungan dengan Militerisme. (Tanpa Kausalita – Perekonomian. Mampu kah ???) Pemikiran Strategik atas matarantai Perang ke perang selama Zamaniya (Ke – Kini – an = Post Modernisme) Internasional – Ekonomik “Bebas”

 

<Jeda (Terekam)

 

 

 

Perlu kerjama Ekonomi – mendasar. “Dari” Pikiran pikiran – Rasionalisme, Strategik ke Ideologi. Membuat Pertahanan Ke Dua (= Sistim)

 

Atas suatu Rancangan – “Dunia Mereka”. Diingatkan. Pembentukan Kemasyarakatan Sosialistis  menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Terselenggarakannya Kekuasaan Ekonomi Manusia. Berada dalam Masyarakat. Ke Peperangan (antar) Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN