Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Politik Rakyat Miskin

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


PEMERINTAHAN YANG KORUP


PEMERINTAHAN

YANG

KORUP

MENGHANCURKAN

SOSIALISME (DI NEGARA)

 

Kontra – Isu Nasional

 

MEMBAYAR ke Penguasa, adalah, Korupsi. Dipakai Uang NegaraTanpa Kewenangan apapun dari Rakyat. Terbiasa … Untuk Pertukaran Non – Ekonomis. Menyogok.

 

   1. Bukan suatu Transaksi Keuangan – Negara ;

   2. Bukan Ekonomisasi Masyarakat ;

   3. Bukan karena Aturan aturan Sosial.

 

Fasilitasi dari Pemerintahan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah, memperlancar keuangan, dan atau mengolah Politik ditujukan Kepentingan Sepihak – Individual.

 

Tampak menjadi Penguasaan. Dalam hubungan antara Pemerintah, Pedagang, Politisi. Secara Bertingkat (Struktural). Akan sampai di Daerah daerah juga. Di Pedesaan, menjadi “Kekuasaan”.

 

Kekuasaan apakah, yang dimaksudkan ? “Keadaan Hukum” dengan Pemaksaan Samar atas Badani suatu Masyarakat, sehingga terkendalikan Keuangan di dalam Pemerintahan.

 

— o0o —

 

Akibat akibat Korupsi

 

   1. Tidak Seimbang Neraca untuk Ekonomisasi Uang Negara ;

   2. Kebocoran Anggaran Pemerintahan ;

   3. Terjadi Pencucian Uang (untuk mengembalikan) ;

   4. Hilang Kemampuan Uang – Ekonomis (Beli) ;

   5. Industrialism Produktif tidak terangkat dalam Negara Ekonomik.

 

Karena,

 

   1. Hambatan Administrasi – Pemerintahan ;

   2. Proses Kapitalisasi tidak menyediakan Waktu Berulang (= Stagnansi) ;

   3. Uang dikorup Non – Perlabaan.

 

— o0o —

 

Masih agak sukar menerjemahkan apakah dinamakan “Masyarakat” secara Ekonomi karena ada suatu Perbedaan, berdasarkan Tujuan Sosial (Masyarakat). Namun, Sosialisme banyak menyediakan Dialektika – Logis Jawaban.

 

Kami cenderung untuk menyatakan Masyarakat, adalah, suatu Kemanusiaan – Sosial, didasarkan Hubungan Ekonomi pun bisa, menuju Kemakmuran Bersama, Tanpa Pertentangan Kelas kelas (di Negara). Rasionalitas jumlah untuk dibangun, bukan Permasalahan lagi. Rangkaian Kepentingan dalam Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya Tetap, dipersiapkan Revolusioner menganuti Aturan aturan Sosial.

 

Ketika Politik mulai membentuk Pemerintahan, diperjanjikan ……. Tujuan dari Demokrasi – Kenegaraan. Dilaksanakan untuk mewujudkan Kemakmuran Ekonomi masyarakat.

 

Salahsatu bentuk Penghancuran Masyarakat, terjadi Pemerintahan Yang Korup. Dengan Pola pola, Sistim, Cara cara untuk melakukan, berdasarkan atas nama Kekuasaan melalui Hukum.

 

Perjanjian pun batal karena Individualisme, berada karena Liberalisasi, yang Tersembunyikan dalam Peristilahan Ekonomi. Adalah, Kapitalisme – Negara. Lalu, … bagaimanakah mungkin lagi terwujudkan Kemakmuran, Adil, Kesejahteraan ?

 

   1. Kekuasaan seolah olah “Terkuasai” ;

   2. Negara adalah “Tempat” Individualism Pelaksana Ekonomisasi Kapitalis ;

   3. Dikorup Uang Perekonomian Masyarakat.

 

Hancur lah Sosialisme – Ekonomi Masyarakat. Maka, diharapkan suatu Pemerintahan Demokratik. Dan, Bukan Borjuasi – Demokrasi (terjadi Masyarakat Beban Pemerintahan).

 

 

 

S e k i a n

 

 

 

Jakarta, 17 Juni 2007.

 

Pembebasan


KRITIK TERHADAP DEMOKRASI


Pembicaraan Sosialisme

KRITIK TERHADAP DEMOKRASI

 Tulisan Para Pembebas

 

SOSIALISME, adalah, salah satu Pemikiran, yang berdasarkan

(Tentang) Masyarakat (Sosial).

Bertentangan dengan Individualisme.

 

 

 

Pemahaman Suatu Masyarakat

 

3 pemahaman Masyarakat Sosialisme

 

1. Masyarakat berhubungan dengan Wilayah wilayah “Kelahiran” (Penduduk) ;

2. Masyarakat dalam Proses Sosial – Ekonomi ;

 

a. Politik Kenegaraan – Sosial ;

b. Tanpa Pertentangan Kelas kelas Ekonomi l

c. Budaya dengan Pertanian untuk Pangan ;

 

3. Masyarakat, yang telah terbentuk dari suatu Kerakyatan ;

 

 

 

H   u   k   u   m

 

Sehingga Individualisme tidak akan pernah mampu hidup di Masyarakat Sosialis – Kenegaraan. Mengapa ? Terkecuali dalam suatu Negara menganuti “Hukum Kekuasaan”, yang (diciptakan) dari Kapitalisme – Materi (Ekonomi).

 

1. Kepemilikan Uang – Negara ;

2. Penindasan atas Rakyat ;

 

a. Imperialistis ;

b. Premanisme – Ekonomi ;

 

– Aturan aturan Individualis, memerontah dengan ancaman Penghukuman ;

– Kemampuan kemampuan untuk memeras Tenaga Kaum Pekerja ;

– Aparatur Pemerintahan Daerah memperdayai Petani di Desa desa ;

 

c. Militerisme – Pemerintahan ;

 

3. Perindustrian Laba – Individual ;

 

Dalam Negara Hukum Kekuasaan “buatan”, diletakkan Kebebasan Individualisme untuk Demokrasi dan menjadi Pemehaman Sosial – Kenegaraan Moderen, yang disahkan Parlemen – Wakil wakil Sosial setelah mengadakan Pemilihan dalam Kependudukan.

 

Lalu, berdasarkan Ajaran Materialisme

 

1. Kepemilikan (Hukum – Pembendaan Suara) di Daerah daerah Pemilihan ;

2. Politik “menguasai” (Govermen) ;

3. Proses materialisasi jadi suatu Negara ;

 

Pemerintahan Negara Ekonomi pun didirikan, berdasarkan

 

1. Kekuatan Uang di dalam Pasar Mobopolistik ;

2. Kemampuan kemampuan Materialisme Industri ;

3. Perdagangan Bebas (Perlabaan) ;

 

dengan cara cara Kapitalisme mengadakan pembentukan Kelas kelas Ekonomi, teratur

untuk

 

1. Pemakai Hasil Produksi (dipersiapkan) ;

2. Membentuk Pasar “untuk Harga dari Uang” ;

3. Menguasai sumber sumber alam ;

4. Mendapatkan Lahan lahan dan Tenaga Murah ;

5. Peminjaman Nominalisasi Uang, Terjualkan ;

 

Menggantungkan pada

 

1. Sumber Keuangan (Negara) ;

2. Kapitalisme – Permodalan ;

3. Hubungan dalam Ekonomisasi ;

 

Berakibat muncul Kaum Pekerja Industrial di suatu Negara, membentuk jaringan jaringan Kerja KEMASYARAKATAN. Dua Kekuatan telah berbenturan, oposisional mendasatkan Kepentingan kepentingan Ekonomi.

 

Karena Para Pekerja adalah TENAGA dalam SOSIAL untuk Ekonomi menuntut Upah Layak dari Uang Negara.

 

 

 

Sosialisme – Politik

 

Tampak Individualisme memaksakan Kebebasan dijadikan Demokrasi Hukum Kenegaraan ! Menghadapo Kenyataan Sosial – Ekonomi, DILAWAN Kaum Pekerja (Buruh) dengan juga melalui Demokrasi !

 

Kini, Negara dipertarungkan menuju Sosialisme dalam Bahasa Ekonomi Perjuangan Sosial !!!

 

 

 

K     r     i     t     i     k

 

 

Biarpun Demokrasi adalah suatu Kekuasaan Rakyat namun diterjemahkan Kapitalis – Individualisme, melalui Ekonomisasi Politik Sosial – kenegaraan, yang diarahkan untuk membentuk SOSIAL dalam Perekonomian didasarkan Hukum Kekuasaan Negara.

 

 

 

Penutup

 

KEMAMPUAN kemampuan Massa Perjuangan Sosialisme mengenali Kemauan tersebut, yang berujud Penguasaan KEBEBASAN SOSIAL. Betapa membehayakan Demokraso akan mudah dibiarkan Individualisme mendapat Hak hak melalui Kerakyatan.

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, Maret 2007.