Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Pertentangan Kelas kelas (Ekonomi) di Masyarakat

SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


PENDIDIKAN


PENDIDIKAN Suatu DEMOKRASI

TIBA tiba saja banyak Program Pendidikan di Negeri ini ……. karena DIBEBASKAN (Liberalisasi ? Atau, Demokratik ?). Terbebankan 20 % ditanggung Keuangan (Baca, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar atas) Rakyat “membiayai”

Hubungan Negara (Uang = Ekonomi ke Transaktif) dengan Pendidikan

Sosial Keuangan (Negara) ke Politik (= Hubungan). Putusan “dalam Kekuasaan”. Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat sampai ke Daerah daerah. Nasional = Wilayah wilayah, Bangsa dan Kenegaraan)

Mengacu

1. Kekuasaan (di) Negara ke Pemerintahan atas Uang

2. Ekonomi (Keuangan, Anggaran) untuk Pendidikan

3. Demokratisasi (HAK HAK) ke Politik (Bentuk)

Tampak Parlemen yang dulu hanya “membuat” Hukum ke dalam Undang Undang, namun “Tidak” Pembentuk = Kuasa (Rakyat, Ajaran) suatu Per – Undang Undang – an. Berlangsung Keuangan “yang Politis”

Demokrasi = Ekonomik (di INDONESIA Pasal 33 ayat 4) Dengan Sosial = Manusia – Pendidikan

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA


Pasal 28C ayat 1 “……. berhak … diri … pemenuhan kebutuhan …,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat … ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

… demi hidupnya, dan … kesejahteraan umat manusia“.

Tidak sekedar Pelaksana “mengajar” (Tulis, Baca, Hitung. Teoritika – Didikan). Ditujukan (= Kemauan) untuk Penguasaan (kah). Tetapi, Ajaran ke Penganutan. Yang terpolitisasi. Mampu. Kemampuan = Perekonomian

Pembukaan Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

Alinea ke IV “……. untuk membentuk … bangsa kesejahteraan ...,

dan ... mencerdaskan bangsa,

… disusunlah Kebangsaan INDONESIA … dalam Undang Undang Dasar, ... yang … beradab .….”

Ini, Sosial (ke) Demokrasi, menerjemahkan Sosialisme (ke, di) Negara. Dilaksanakan Aksi Massa, yang Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN” ke Arah Ekonomi (= Demokrasi)

Atas Pendidikan, yang didasarkan

DEMOKRASI Ekonomi ke Nasional Industri = Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

– Pengetahuan (Manusia). Ke “Ilmu”

– Kemanusiaan ke HAKNYA. Demokratisasi

– Aturan = Sosial. Manusiawi

DIALEKTIKA yang Logika. Ke Rasional. Materialisme = Sosial

PENDIDIKAN = Keseimbangan dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme

– Ideologi. Ke Nilai (Materi)

– Nasional. Ke Industrialisasi (Produksi)

– Budaya Tani. Ke Pangan

Saudara saudaraku se – Partai, …..

Bukan Kebimbangan untuk MEMBEBASKAN. Diajukan Batas batas antara Pemikiran “KIRI” dengan yang TIDAK Sosialist di mana pun jua ke Ekonomisasi. Dalam Sosial Hubungan Negara – Pendidikan

SEKIAN, TERIMA KASIH


KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


KESEIMBANGAN ? YANG EKONOMIST


TAWARAN KESEIMBANGAN (?)

A-LA LIBERAL

YANG EKONOMIST

 

 

 

SUATU Pen – Dunia – an (mereka) songsong … Kapitalisme ke Sosial. Dibackup Operatif  Tenologis Ilmiah Industrial. Tetapi, harus merusakkan Ekonomisasi ke Sistim (= Negara)

 

1. Kekuasaan = Putusan. Bebas, Mencetak

 

2. Demokratisasi HAK Individualist. Memiliki

 

     a. Perlabaan (via Negara. Di “Luar”)

     b. Perbankan (Hukum, Internasionalisasi)

 

          – Dagang (Pertambahan, Angka)

          – Perikatan, Keperdataan – Uang

          – Industrialisasi (Rakitan, LIsential)

 

     c. Permodalan atas Investasi

 

3. Peminjaman (Tanpa Reksiko Merugi)

 

Bentukan Uang – Kapiotalistis, berlangsung dalam Ekonomi Perindustrian

 

<Jeda

 

 

 

Demokrasi (= KEKUASAAN) Ekonomi berdasarkan

 

Azas Pertama, Kebebasan di Tanahnya ke Pemilikan (Baca, Sosial, HAK) Masyarakat

 

Azas Kedua, Pemenuhan HAK Kebutuhan kebutuhan (Barang, Pangannya)

 

Azas Ketiga, Produksi karena Tenaga (suatu HAK Kelas) Masyarakat

 

Industrialisme yang mengacukan Transaktif Keuangan Negara, dilepaskanlah Pemerintahan (Anggaran ke Pendapatan) dari LIbatan Ekonomi Asing. Bergerak di bawah Penguasaan. Mungkinkah ?

 

Perjanjian perjanjian apapun Tertolak. Ketika menjadi SEPIHAK. Pembentuk Kelompok Politis, Jaringan jaringan Pemakaian Uang, ke Grup Dagang (= Kolonialisme). Memuat Individualisasi ke “Nilai” Ekonomis

 

Tekanan Buruh Dunia diarahkannya, mengadakan Keseimbangan Manusiawi (Tanpa Pertukaran = Usaha ke Laba Ekonomik) tetapi ke Sosialisme, dan berlaku Internasional atas Negara negara (Uang kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. (Dari PEMBEBASAN)


DEMOKRASI ATAU LIBERAL


SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


DEMOKRASI (YANG) POLITIK


DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     – Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


POLITIK RAKYAT DAERAH


POLITIK RAKYAT DAERAH

 

 

 

BAGAIMANAKAH hubungan antara suatu Pemerintahan – Daerah (Daerah daerah) ?

 

Pasal 18 ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber … alam … diatur … adil dan selaras …”

(Batang Tubuh UUD RI Pasal pasal)

 

Berdasarkan

 

“…, … (… gemeenschappen) …, … diadakan perwakilan, … pemerintahan pun … dasar permusyawaratan”

 

(penjelasan resmi UUD RI)

 

Terjemahan Konstitusif (Politis

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Perwakilan Kuasa. Ke Pemerintahan

 

3. Musyawarah

     “… landschappen … (Nasional = Land. Kebudayaan)

    “… volkschappen … (Tradisionalisasi Kerakyatan)

 

Dialektika lah (agar, tanggap cepat) Thesiskalisasi Logika Kekuasaan Politik “dalam Permusyawaratan” – Daerah daerah ke Sistim “… pemerintahan …

 

1. “….. tidak berdasarkan kekuasaan belaka …”

 

Undang Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 “….. memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

Sehingga, Quasif “ke” Parlemen, tidak ke Presiden. Biarpun Presidensial. Pasal 5 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk undang undang …”

 

Pasal 7 A “… atas usul DPR , … terbukti … melakukan … pengkhianatan …”

 

Namun,

 

Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan DPR”

 

2. “….. atas sistim konstitusi, tidak absolutisme …”

 

Maksud “Tidak” = Figur. Dan atau Penguasa

 

3. “Kedaulatan Rakyat dipegang MPR … seluruh Rakyat …..”

 

(Penjelasan Resmi UUD)

 

Mengapa ?!?

 

(Pembukaan UUD Alinea ke IV)

 

“….. membentuk suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan … kerakyatan …”

 

<Jeda

 

 

 

Politik Daerah ke Negara

 

UUD RI Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota DPR, DPD …..”

 

tetapi (hati hati !) menerjemahkan Perwakilan, Kekuasaan (= Daerah daerah)  – Pemerintahan

 

Didasarkan

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak …pemenuhan … manusia”

 

Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak … sama DALAM pemerintahan”

 

Pasal 28 I ayat  5 “Identitas budaya … hak masyarakat … selaras zaman … peradaban …”

 

Terpolitisasi (Baca, menjadi Politik Daerah), karena Berkemampuan

 

Pasal 33

 

ayat 2 “Cabang cabang Produksi … menguasai …”

 

Kata “menguasai” = dikerjakan

 

ayat 3 “….. air … kekayaan alam … untuk … rakyat”

 

1. Air ke Pertanian (Kebudayaan)

 

2. Alam = Materialisme

 

3. “untuk” = Politik. Ke Kelas

 

Dalam rangkaian Perjuangan Rakyat di Daerah daerah untuk membentuk Masyarakat Sosialisme. Terselenggarakan dan berlangsung Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Dilaksanakan Sosial HAKNYA (Kemanusiaan)

 

<Titik

 

 

 

Penjajahan = Imperialisme. Menguasai Daerah daerah di Indonesia. Dilakukan

 

1. Kolonialisme (Uang)

 

2. Penindasan Buruh = Tenaga (Manusia Pekerja) di Daerah daerah

 

menguasai

 

     –  Lahan. Ke Adat (Hukum)

     – Produksi

     – Sumber Ekonomik (Alam)

 

dll

 

3. PEMISKINAN = Lapar Pangan

 

Jaringan jaringan Kapitalist atas Wilayah Dunia. Keuangan (= Emas) Perdagangan. Dalam Individualisme Ekonomi (Monopolisme)

 

Dukungan Militerisme masuk dalam Perekonomian. Membinasakan Nilai = Manusia Zaman. Menghancurkan Gugus gugus Juang. Mendidik Mentalitas Feodalisme

 

Revolusi ke Materialisme. Dibenturkan. Pembukaan UUD RI “….. pergerakan pergerakan … rakyat Indonesia … berdaulat “. Atas Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah = Daerah daerah. Kebebasn = HAK di Tanahnya

 

Industrialisme jadi Pemilikan Rakyat Manusia (= Kekuasaan) dari Perbuatan ke perbuatan Bangsa dalam Masyarakat Sosialisme = Kemasyarakatan Internasional

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) sekali-gus Thesiska “Alam (di Pikirannya)

 

1. Sumber Alam ke Produksi

 

2. Buruh = Tenaga (Kelas). Terjamin Upah Keuangan = Negara

 

3. Nasional Industri (Pemerintahan) ke Perdagangan (Distribusi)

 

Daerah daerah (Kelahiran = HAK) suatu Negara Konstitusi ke Pemerintahan Kenegaraan

 

UUD RI Pasal 28 H ayat 1 “… berhak HIDUP … bertempat tinggal  …”

 

Alasan alasan Politik

 

Pasal 25 A “… Indonesia adalah … Negara … dengan wilayah … hak haknya …”

 

Maka

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya … manfaat dari … pengetahuan dan teknologi, … budaya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Ini, Politik

 

 

 

 

 

 

 


PERANG DUNIA (ISU POLITIK)


PERANG DUNIA (Isu Politik)

DALAM

TERJEMAHAN SOSIALISME

 

 

 

PERANG Dunia ? Apakah berlaku Keadilan ? Di Peperangan. Entah lah ?!? “Membuat Hukum ? (Di Parlemen). Tidak. Berke – Kuasa – ankah Pemimpin atas Kenegaraan ? Mungkin …….

 

Penguasaan Tentara, yang bersenjata, Tuan tuan Politikus …

 

Tidak ekonomisasi untuk Perlabaan Uang. Strategikalisasi Militer Dunia. Biar “dalam” Kemasyarakatan (Keluarga keluarga)

 

<Tunda

 

 

 

Pun kehilangan

 

1. Kebebasan di atas Tanahnya

 

2. Sosial Hak Produksi

 

3. Lahan Tanam (Pangan)

 

Seketika Nila nilai terancam Pengkhianatan – Dusta – Kehinaan. Sehingga, Pilihan Rakyat hanya Terusir, atau Dibantai …..

 

Lalu, berbondong bondong mengungsi ke Daerah daerah “Aman”

 

Ini, Pembicaraan Sosialisme. “Kiri”. Mungkin kewaspadaan (Rahasia). Karena ada Musuhnya Kemanusiaan (atas) Sosial. Ke Individualist

 

Tiba tiba saja “Tanah tanah Pembebasan” Rakyat menjadi

 

1. Yang Utopis di Posta Perang

 

2. Harapan manusia ke Masyarakatnya

 

3. “Pertahanan” untuk kembali

 

Suatu Ideologisasi Demokratik. Ke Pembebasan. Kedamaian Setiba di Tujuan ….. Menerjemahkan Kekuasaan rakyat “Miskin”. Berdasarkan Kemanusiaan (Ulang, Kemanusiaan)

 

Kekuasaan ke Tiada Negara. Berlaku Tanpa Organisasi. Tetapi, atas Tempat ke Tempat. Menghancurkan. Dirusak. Dan, kelaparan bukan Tanggung jawab Negara. Atau, melakukan Pemberontakan ? Samakah dengan Khianat ??? Pemisahan lah

 

<Jeda (Bertanya)

 

 

 

Mengapa terjadi langsung Perang Dunia ? Tanpa Persamaan = Manusiawi atas Bangsa – Negara – Daerah. Berbeda dengan Perang, yang diberlakukan atas Musuhnya Manusia

 

1. Kemerdekaan = Perang Bangsa (jangan baca Negara. Maaf)

 

2. Anarkhisme. (Maaf). Karena ada

 

Biasa, dalam Pertempuran. Disengaja. Perang antar Negara negara. “Ke Negara” (Bentuk bentuk Politis). Pengrusakan Kota ke kota. Dengan sabotage – peledakan – Aksi Massa

 

     – Perang Kota (Moderen)

     – Perang “Sepihak” (Politik)

     – Perang Gerilya (Maaf)

     – Perang “atas” Ekonomi

     – Perang Rakyat (Tradisi)

 

dll

 

3. Perjuangan Rakyat, yang Tertindas. (Penjajahan = Imperialisme)

 

Bukan “Sah – Tidak” suatu Peperangan, didasarkan Negara Demokrasi (= Pemerintahan) mengadakan Perang (Terbuka).  Berdasarkan Kemungkinan Tanpa Perhitungan

 

1. Lepas Kekuasaan Rakyat

 

2. Kecepatan Penghancuran Masyarakat

 

3. Pemiskinan atas Negara

 

<Jeda (Merenungi)

 

 

 

Akibat Yang Logik. Ke Masyarakat — bukan karena beberapa alasan rasional di atas — dari Perang (di) Dunia itu. TIdak lain oleh Kapitalisme = Putusan putusan Individualist Hubungan dengan Militerisme. (Tanpa Kausalita – Perekonomian. Mampu kah ???) Pemikiran Strategik atas matarantai Perang ke perang selama Zamaniya (Ke – Kini – an = Post Modernisme) Internasional – Ekonomik “Bebas”

 

<Jeda (Terekam)

 

 

 

Perlu kerjama Ekonomi – mendasar. “Dari” Pikiran pikiran – Rasionalisme, Strategik ke Ideologi. Membuat Pertahanan Ke Dua (= Sistim)

 

Atas suatu Rancangan – “Dunia Mereka”. Diingatkan. Pembentukan Kemasyarakatan Sosialistis  menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Terselenggarakannya Kekuasaan Ekonomi Manusia. Berada dalam Masyarakat. Ke Peperangan (antar) Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK

SEOLAH olah Sosial dilarang untuk Sosialisme membahasakannya. Dalam ucapan dan tulisan. Dikekang jadi de – Politisasi Strategik

Dua Lawan yang berbuat demikian = Menguasai suatu “Negara” (Tujuan)

1. a. Kapitalisme

2. b. Individualist

c. Militerisme

Hanya Bahasa Ideologi kah  dalam Buku ? Tanpa terjemahan ke Tujuannya. Sosialisme adalah Masyarakat (Manusia. Pemikirannya ke Perbuatan)

Mengapa kejam tidak Manusiawi ? Mungkinkah Rakyat pun terbeli “dalam Kepentingan” Penguasaan ? Tyran ke Tyran bagaikan Berke – “Kuasa” – an !?!

Apakah, yang “mesti ne” dibangun tanpa Masyarakat ? Sambil berbondong bondong “Anggota Beliau” mengerjakan (Sentralistik, Strukturalisme ke Infra Struktur. Bentuk bentuk Dasar =) Ekonomi – Perjanjian Negara atas Negeri

<Titik

Uang masuk kantong (ke) Yang Kuasa, tetapi Sumber Alam = Bahan bahan Baku Dasar untuk Industrialisasi Dunia Kapitalis dalam Perhitungan Modal ke “Barang” dan Ekspor mungkin kiriman sampah Material ke Langit jadi serpihan serpihan campuran gas … racun (di udara Bumi) atas “Negara Bukan Mereka” (Baca, Wilayah wilayah = Kepunyaan Individual ke Individualist)

‘Duh, Gusti (- Ku, Diri. Pengabdian) … sakit karena Drama Penghinaan ini

<Titik

Masyarakat tidak lah Bodoh … ! Adalah, Kami “Manusia = Rakyat. Dilahirkannya”. Di Bumi, Tanah Kami. Mengapa Rakyat Yang “Miskin” tidak Yang Berkuasa ? Ini Kami Sosialist ! ‘KIRI”

Kerakyatan adalah Ideologisasi vukan Retorikal Terpolitisasi Kuasa atas Negara. Mempersiapkan, merangkaikan = Pemikirannya. Ke Perbuatan perbuatan. Membentuk. Politik Rakyat Miskin

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan

“……. kemerdekaan ialah hak …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke I)

“……. merdeka, … berdaulat, adil dan makmur.” (Pembukaan UUD RI Alinea ke III)

“……. dunia berdasarkan … kemerdekaan, perdamaian … keadilan …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke IV)

Maka,

Pasal 11 ayat 2 “……. membuat … akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan perubahan …”

Karena,

Pasal 28 A “……. berhak … mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat 1 “Hak … hidup, … sebagai pribadi … adalah hak … manusia …”

Pasal 28 J ayat 2 “……. hak dan kebebasannya … tunduk … untuk masyarakat demokratis”

Sehingga,

Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di … rakyat …”

Itu lah, Kedaulatan Rakyat. Menuruti Sosialisme (Politisasi)

Pasal 28 B ayat 1 “……. berhak membentuk … melanjutkan keturunan …”

Diterjemahkan

– Tanah Kelahirannya (Manusia)

– “Hidup”

– Sosial Haknya (Pembentukan)

Untuk

Pasal 28 C ayat 1 “……. pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 28 G ayat 2 “……. berhak untuk bebas dari … perlakuan yang merendahkan … manusia …”

Pasal 28 H ayat 2 “……. mencapai persamaan dan keadilan”

Melalui

1. Kolektif

Pasal 28 C ayat 1 “……. haknya secara kolektif …”

2. Pemerintahan

Pasal 28 D ayat 3 “……. kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

3. Keamanan

Pasal 28 G ayat 1 “……. perlindungan diri … dan berhak atas rasa aman …”

4. Demokrasi

Pasal 28 I ayat 5 “……. melindungi hak … yang demokratis, … diatur …”

5. Kebangsaan

Pasal 28 J ayat 1 “……. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

<Titik

Sosialisme, yang dibahasakan bernegara. Terserah Nilai nilai = Kuasa, menerjemahkannya. Dibenturkan, berlangsung Materialisme Dialogika. Diajukan Manusia dalam Isme ke Politik

<Tutup

SELESAI


PERLAWANAN


PERLAWANAN (= DEMOKRATISASI), ATAU

TERKENDALIKAN ?

SOSIALIST VERSUS SUATU “PEREKONOMIAN”

PIKIRAN pikiran Sosialisme harus diterapkan sekarang. Berdasarkan Aturan aturan Sosial. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial (Baca, Rakyat)

Atas Keuangan Negara juga, yang Transaksitif dalam Ekonomisasi

Karena,

1. Perlabaan Industrialisasi ke Masyarakat

2. Keberadaan Pasar untuk Distribusi Ekonomik dan Barterisasi

3. Jaminan Negara untuk Upah Buruh (Kelas Produksi)

dan lain lain

de Politisasi akan tidak mungkin lagi. Walaupun dengan alasan Hukum. Akibat, Sosial Demokrasi (Kekuasaan) atas suatu Negara Ekonomi

Negara bukan lah alat Individualisme. Jadi Pemerintahan = Kuasa. Untuk Kepentingan kepentingan Penguasaaan dari Kapitalis di Dunia

“Kelas” (= Koloni) buatan dihapuskan. Di Tanah yang Bebas. Sehingga, menampak Hak Manusia Ekonomi. Terbentuk Sosial Hak (= Kelas)

<Jeda

Beberapa Kemampuan = Perbuatan mentyelenggarakan Ekonomi (Sosialisme)

1. Utopia ke Materialisme

2. Budaya (Tani) Pangan

3. Tenaga Kelas Pekerja

4. Politisasi

a. Kerakyatan (Hak Politik)

b. Kesatuan – Wilayah wilayah

c. Nasional Persatuan Kiri

5. Saluran saluran Demokratik dalam Kerakyatan

<Titik

Tidak lah untuk, yang dipertukar. Menjadi Kekuasaan = Pemerintahan (Negara ? Dalam Negara ?). Berdasarkan Sistim (Pemerintah). Lalu, membuang Kedaulatan. Menjadi jebakan atas Isme Nasional Kiri. Terperangkap Perdagangan Liberalisme

Berulang ulang Kita telah menyatakan Sosio Ekonomisasi Keuangan (= Negara). Sosial Dialektis = Kekuasaan. Terpolitisasi

Membentuk

1. Ekonomi HAN Masyarakat

2. Industri = Ekonomi Sosialis

3. Negara Ekonomi (Politik)

Bukan ke Individualist – Kelompokan. Berke – Kuasa – an (Dagang). Terjadi lah Ultra – Politik. Menghancurkan Perlawanan atas Kapitalisme (di) Negara

<Titik

SOSIALISME KE TUJUANNYA

Ketika Sosialisme mungkin tidak terpakai, semua Konsep Ekonomi = Individualisme, yang langsung berlaku = Hukum Buatan (di “Parlemen” kah ?!?). Meniadakan Hak hak Rakyat

Bahasa Ekonomi pun lain. TERTUTUP. Antara Konstitutif (jangan baca “Tafsiran”) dengan Retorika Politik berbenturan terus. Dipaksa ke Pidana Ekonomi – Hukum

– Absurditas/ samar ke Hukum (Moral Ekonomi)

– Politisasi Ekonomik (= Liberal. Tarung Kuasa)

– Tanpa jawaban atas Laba Produksi

Namun, Sosialiasme berdasarkan Satu Kekuasaan dalam Masyarakat = Kemasyarakatan, “diperbuat” (Revolusioner), menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

Ini lah, Pertahanan Sosialist (Merah, Para Kamerad Hitam, Kuning Emas) …

Dalam Ekonomisasi Politis. Menyediakan, yang dikehendaki Rakyat. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Manusiawi. Berpolitik (Perbuatan), Membentuk Masyarakat Sosialisme

Tujuan dari bentukan bentukan dan Sistim Politik Negara = Bukan sekedar Peran. Tetapi, The Way Of (Kehidupan) atas Perilaku Kepemimpinan

Satu dan lain jaringan Ekonomik, berbeda Peran Para Individualist, MENELANTARKAN … ! Terpelihara mekanisasi Birokrat Korup

Kesetiaan Diri Manusia menghadapi KUasa atas Materi. Berlogika. Melawan. Dibenturkan = Menyelesaikan. Tentang Pangannya = Ketahanan

— oOo —

<Titik

Keterbukaan Sosialist ke Negara, berlangsung dalam beberapa Tahapan Revolusioner. Menerjemahkan dari Utopia ke Politik (Materialisme)

1. Ideologisasi Sosial ke Pertahanan. Menghadapi Etatisme – Puritanik

a. Edukasi ke Isme (= Kepemimpinan)

b. Informatif dan Pelaporan

c. Transformasi (AKSI ke) Politik

2. Sosial Demokratik (Politisasi). Berhadapan dengan Isme – Kekuasaan

a. Kebebasan Politik ke Negara

b. Sosio Ekonomi Keuangan

c. Nasional Industri ke Perekonomian

3. Membebaskan

a. Menolak Tertindas (= Kuli Bangsa Asing)

b. Mengajukan Zaman Baru Manusia

c. Melawan didepolitisasi Masyarakat Sosialisme

Banyak Revolusioner telah berjatuhan dari jaman ke jaman. Terkapar. Kelaparan, Berdarah ! Dihantam senjata dan peluru. Merangkak dari Penjara ke Penjara. Sudah kah cukup uang, yang bertumpuk sambil menikmati Pemiskinan Manusia Revolusi ? Dikorbankan dalam Kekuasaan buatan Kapitalisme ? Mengapa belumj Kita jua ? Entah lah apakah kata kata lagi Kita bicara ? Mereka bukan Kita Satu

<Tutup

SELESAI


PERGERAKAN


KEPEMIMPINAN

PERGERAKAN

(KE) “NEGARA”

LIMA tahun di depan akan banyak Pertukaran (bukan Koalisi) langsung ke Pimpinan (jangan baca “Kelas”) Kepartaian dan Pergerakan

Bukan rundingan lag. Ketika ada Butir butir Juang Kami. Karena, suatu Ajaran (Isme. Oposisi kah ?)

Reksiko Politik akan diadu memang menjadi Kemungkinan. Diteror juga … ! Menekan. Realistis lah, beda ! Kan, sederhana

<Titik

Alasan alasan :

1. Hubungan Kenegaraan – Masyarakat, terputus (Pembendaan Kapitalisme)

2. Ekonomi (sudah) Individualist

a. Pasar Monopolisme

b. Tekanan hutang (lama)

c. Tarung Kelas Ekonomi

3. Persaingan Keuangan Industrial. Dibebankan Hutang Luar Negeri

Kebutuhan Politik untuk saluran saluran uang = Keuangan ekonomis dalam Masyarakat

1. Money Politics

2. Keuangan Negara Non Perbankan

a. Keuangan Transaktif

(Daerah)

b. Menyelesaikan “Aksi” Tradisionalitas Pasar

<Jeda

Ketegangan ketegangan Perdagangan pun menghambat. Kebiasaan, disengaja ! Berlangsung Kekuasaan Sepihak (Paksaan)

1. Keuangan yang Non (=)Transaktif

2. “Barang” Tidak Produktif

3. Uang Korupsi ke “Usaha”

4. Modal

5. Investasi – Bunga (Perbankan)

Ekonomisasi Keuangan Negara tidak rasional. Penguasaan atas Laba. Dari Produksi ke Hasil. Banyak Peran (Figuralisme) Ekonomi argumentatif politis

Partai partai Kami bukan lah Kolektivisme (Kuasa Individu = Sistim) Pemimpin. Itu, Individualisme. Menghancurkan Ekonomi. Namun, yang berdasarkan suatu Kekuasaan Rakyat. Terselenggarakan Sosial Hak – Kepemimpinan. Dalam Kelas kelas

Bahasan Ideologisasi, yang dipertanyakan berdasarkan Sosial Pertahanan Rakyat atas Perekonomian Negara. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


GLOBALISME, TOLAK !


GLOBALISME, TOLAK !

(MENEMBUS

DALAM “PILIHAN” PRESIDEN)

 

 

 

SALAM dari Gugus gugus Juang Rakyat di Daerah daerah. SOCIALISTA … !

 

Kami, Front Pergerakan Rakyat Daerah (Front PRD) mengajak Para Revolusioner, yang Nasionalist (Muda) Bersatu MENOLAK Rancangan ‘EKONOMI PASAR BEBAS (GLOBALISME”), yang telah dibawa kembali N eo – Imperialism. Suatu Penguasaan Dunia atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik di Negara negara

 

Melalaui (Baca, Diperbuat !)

 

1. Pemerintahan yang Korup

 

2. Tyranik (Militerisme)

 

3. Jaringan Uang Kapitalistis

 

Kepentingan kepentingan Para Individualist atas Ekonomisasi Keuangan = Laba Permodalan (Dagang). Bukan Pemenuha n Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Menguasai Nasional – Wilayah wilayah (Sumber Alam)

 

2. Membentuk Pasar Laba (= Globalisme)

 

3. Mengadakan Pemusatan (Sentralisme) Keuangan

 

Sehingga, Daerah daerah bergantung pada Kekuatan Perekonomian – “Sepihak”, didasarkan Hukum buatan = Perjanjian (Luar Negeri), tanpa mampi menyelenggarakan Ekonomi erindustrian, yang BERDIKARI = Nasional Industri (Tambang)

 

Neo – LIberal = Imperialisme (Penjajahan) Moderen tidak sesuai dengan Tradisonalisasi Ekonomi (Budaya) Masyarakat di Daerah daerah (Kedaulatan Rakyat di Indonesia)

 

1. Sosial Hak = Kemerdekaan di Tanahnya (Manusiawi)

 

Maka,

 

2. Usaha usaha Perekonomian berdasarkan Sosialisme (= Kekeluargaan)

 

dan,

 

3. Peri Keadilan (Sosial = Negara)

 

<Jeda

 

 

 

NASIONALIST = Konsep Perjuangan ke “Kiri” (Politik)

 

nasionalist-sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sudah cukup lah Bangsa dibebankan Hutang, menjadi Kuli Bangsa Asing, “nrimo”. Memakan, yang dibeli dari Lahan lahan Tanam (pangan) bukan dalam Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 

 

Jawa Tengah, 6 Juni 2009

 

PERGERAKAN TRAKYAT DAAERAH


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


Sosial Kemanusiaan Politik


SOSIAL

KEMANUSIAAN

POLITIK

TULISAN

AGITASI POLITIK ISME –

“KIRI”

SOSIAL =  Manusia (Ujudnya. Kemanusiaan). Yang Berpolitik. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Ekonomisasi kah)

Didasarkan

1. Logika. “Perbuatannya”, yang Bersama

2. Hubungan dengan “Alamnya”

a. Produksi

b. Tenaga (Baca, “Kelas”)

c. Alat

3. Tujuannya (Manusiawi) atas “Negara” – Ide

Membedakan

1. Pembentukan Masyarakat Sosialisme, dengan Kapitalisme “Individu” (Hak)

2. Kepribadian (= Persaudaraan) – Individualisme. Dasar Pensifatan “Nafsunya dalam” Kemasyarakatan

3. Masyarakatb = Organisme (dan Kepemimpinannya), dengan Liberalisme – Individualisme

<Jeda

“Pensifatan” Nafsunya (Manusia)

1. Kedagingan

a. Badani

b. Mempersiapkan Pangannya. Hak Manusia (Azasi). Kebudayaan

c. Kelahiran

2. Atas “Kebendaan” (Material ?)

– Sandang

– Bermukim. Hak (Masyarakat) Negara = Perumahan

– “Barang”

3. Kekuasaan

a. Kerakyatan

b. Kemerdekaan. (Sosial = Hak di Tanahnya. Kebebasan

c. Mempertahankan

Tampak dalam Rasional Politik Kenegaraan. Sosial – Aturan aturan atas Sistim dan Cara. Dari Kekuasaan Rakyat

Tegas lah, suatu Pemerintahan terbentuk bukan karena Hukum

<Titik

KEKUASAAN

SOSIAL –

IDEOLOGI

Ideologi Tertutup = Samar, tidak akan menjadi Dasar “Negara”, karena berlangsung Terbuka suatu Kekuasaan Negara, mendirikan suatu Pemerintahan. Ketika dibentuk (Kenegaraan)

– Hak Berlawankan Kekuasaan

– Menolak yang Berke – Kuasa – an lain (Perintah, bentukan)

– Strategi dibuang, Penguasaan

Mengapa Tidak Terbuka ? Bukankah Ideologi memang Terbuka ? Kekuasaan pun, “Menguasai”

1. Kerakyatan

2. Ideologi Ekonomi (Tujuan)

a. Ideologi Liberal (Monopoli)

b. Ideologi Kapitalisme

c. Ideologi “Negara” (= Kedaulatan ?)

3. Isme – Kekuasaan

Kerakyatan dalam Ideologi membentuk Negara berdasarkan Kekuasaan Sosial (Manusia) diterjemahkan (= Materialisasi Utopia) Politik atas Perekonomian di suatu Negara. Menghapuskan Tarung Ideologi (antar) Kekuasaa Semu

— oOo —

KERAKYATAN

(DI) PERPOLITIKAN

NEGARA

Gerak dan arah Politik Kerakyatan berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin” mengalami Kontra (= Penyekatan) Revolusi

<Tunda

Sehingga, matarantai Ketentuan ketentuan (agar, jangan baca Penguasa atas) Rakyat dalam Konstitusi/ Undang Undang Dasar, dipahami Kuasa. Menyelesaikan de Politisasi tersebut

1. Pemerintahan – Kekuasaan Rakyat

Dibaca,

– Dari

– Pelaksanaan. Bukanlah Kekuasaan atas Rakyat

– “Karena”

2. Tujuan Kekuasaan Rakyat di Negara = Kerakyatan. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

3. Menyelenggarakan

– Kehendak Sosial Negara

– Kepentingan kepentingan Rakyat

– Pemerintahan Demokrasi

<Tutup

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 3


ANTARA

SOSIAL HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III PERJUANGAN

BEBERAPA Titik Pikir “menghubung” dengan Daerah (= Peristilahan kah ?). Yaitu, TITIK PIKIR NEGARA dengan Daerah (Baca, Wilayah. Batas batas)

TITIK TITIK PIKIR “HAK” – SOSIAL = KERAKYATAN dengan Daerah. Mungkin luas Pembahasan. Sederhana, Hubungan Sosial – HAK Rakyat Daerah

Uraian Falsafati telah menghasilkan Rasional – TITIK EKONOMIK dengan Daerah dalam Masyarakat = Kelas, dalam Perjuangan Kebebasan di Tanahnya

– Antara Negara = Wilayah/ Daerah (Pikiran)

– HAK Rakyat (Pikiran)

– dan, Bentuk Ekonomi Politik (Pikiran)

Dari “Ide” ke Suatu Negara, atau, “atas Negara Yang Bebas” (Kemerdekaan Penduduk di Daerah daerah). Mempersiapkan, mendirikan dan menyelenggarakan Negara = berhubungan dengan Perekonomian Daerah

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN ” mengelola ke TUJUANNYA, Terbentuk, dikerjakan, sampai Terbentuk Masyarakat Sosialisme, melaksanakan Ekonomik Sosial Kelas

Menjamin, melindungi dan meneruskan Perbuatan perbuatan HAK. Tidak ada de – Politisasi Sosialisme. Atasnama KEMANUSIAAN. Karena, Logika Dialektis KEKUASAAN = SOSIAL (Berke – “Adil” – an)

1. Tahapan tahapan Perekonomian

2. Tahapan tahapan Pembentukan

a. Proses Pembentukan Ekonomi

b. Proses Pembentukan Kepatuhan

– Hubungan Logika dengan Perbuatan = Hasilnya

– Hubungan Sosial dengan Alam (HAKNYA)

– Hubungan Tenaga dengan Alat – Produksi

c. Proses Pembentukan Masyarakat

d. Proses Pembentukan Kepemimpinan

e. Proses Pembentukan Keseimbangan

3. Tahapan tahapan Perbandingan

Dalam Peralihan sedang berlangsung, Kekuatan kekuatan Dasar Kemasyarakatan Daerah (antara lain, Kebudayaan/ Bahasa = Batin, Usaha usaha Ekonomik) diarahkan sehingga Bergerak Tertuju Merombak = Sikap Revolusioner (Cara dan Perbuatan) akan sekali-gus jadi Kemampuan kemampuan Pertahanan Rakyat di Daerah

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 2


ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

DAERAH

1. Wilayah wilayah (Unsur) suatu “Negara”

 

2. Tempat

 

    a. Kelahiran

    b. Sumber sumber Alam

    c. Pemukiman

 

3. Kependudukan (Politis ?!?) = Masyarakat. Memilih = Demokratisasi Kekuasaan

 

Bentuk bentuk Sosial

 

1. Kepemimpinan. Sustau Pemerintahan = Kemasyarakatan (“Daerah”)

 

2. Kebangsaan. ‘Nation’ – Persatuan

 

    a. Sosial, Alam – Negara

    b. Bangsa = Nilai nilai

    c. Kebudayaan – Tani (Pangan)

 

3. Perjuangan Tenaga Kelas. Di Negara = Penyaluran Keuangan di Masyarakat

 

Dasar

 

1. Sosial Hak, yang Terpolitisasi. Utopia – Materialisme

 

2. Hak Masyarakat = Alam

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sosial Pertahanan Daerah

     c. Ekonomisasi Produksi masyarakat

 

3. Sosialisme = Kerakyatan. “Membentuk” Masyarakat Daerah ke Tujuannya

 

 

 

HAK POLITIK – DAERAH

Isme – Nasional tanpa Daerah menjadi Figural, yang Tercemar

 

     – Sikap Individualistis. Tak Berotak

     – Militerisme (Penjajahan)

     – Anti Sosial. Kejam. Tak Berkepribadian

 

dalam perpolitikan, yang Bertujuan Kekuasaan “atas Ekonomi”.  Sedangkan Hak hak menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Kepemimpinan Sosial Perekonomian berdasarkan Hak Kekuasaan Sosial

 

1. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat

 

    a. Hak Memilih (Politik)

    b. Hak Ber Negara

    c. Hak Membentuk Pemerintahan

 

2. Hak Masyarakat – daerah mendapatkan Hasil Ekonomis Alam

 

3. Pelaksanaan Sosial Kependudukan

 

     a. Hak Pangan (Manusiawi)

     b. Hak Kehidupan (Pribadi)

     c. Hak Mukim (Masyakarakat)

 

Secara Organisme memperjuangkan Hak Masyarakat Kelas. Dijamin, Materialisme Hak (Baca, Pembagian) Laba Produksi. Berbanding “Kuat”. Melaksanakan Keuangan Ekonomik Industrial

 

— oOo —

Kelas Menengah di Perpolitikan

Kelas Menengah = Istilah Politik, yang diterjemahkan Ekonom. Membedakan = Sama (kah ?)

 

Tidak mungkin lah dari Perpolitikan. Karena, Politik “Memakai” kata Tengah saja. Bermakna antara dua (tidak tiga atau lebih = Pertentangan). Yang “Beda”. Terlihat Perbedaan Mendasar, maka ada “Tengah”

 

Tengah bukan Kelas. Bukan Titik “Pertemuan” = Bukan Persamaan Di antara. Kelas, yang Tengah juga bukan. Tegas lah, Bukan Kelas

 

Namun, Perekonomian (Non – Kelas) Menengah, didapatkan dari Usaha usaha Perekonomian, yang Bertujuan Perlabaan Keuangan (di) Negara tersebutkan (Menjadi) “Kelas” Ekonkmik di Daerah

 

1. Sistim Politik di Negara

 

2. Membentuk Kekuasaan “Ekonomi (Pemerintahan” kah)

 

3. The “Haves”. Berke – Punya – an (Hukum)

 

Memang tidak struktural. Dilaksanakan Bergantung dalam Ekonomi Pasar. Karena, berhubungan dengan Kekuasaan – Uang

 

Kesalahan Politik, yang diperbuat atas Daerah, bahwa ada Penguasaan Keuangan Ekonomi di Daerah, sehingga berlangsung Monopolisme. Serta, menghutangkan. Terjebak, berhutang lagi. Dihancurkan. Dan, Keuangan mereka fanti “Pemilik”. Muncul Kelas Menengah Baru dalam “Pasar di Daerah” (Penjamin). Walaupun mungkin uang belum akan berada di Daerah (jadi Modal). Melainkan beban atas Industrialisasi

 

     – Pemimpin Ekonomis – Uang

     – Para Industrialis Penghutan

     – “Pemasok” Tenaga Murah

     – Penguasa Teknologi Mesin

     – Pelaku “Kekasaran” Ilmiah

 

     dst.

 

“Masyarakat Daerah” tanpa HAK, karena Ekonomi Penguasa. Di Tanah – Produksi Rakyat. Di atas Lahan lahan Tanam Masyarakat

 

Akan Bagaimana kah ?

— Bersambung —

ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III. PERJUANGAN

 

 

 


SOSIAL – HAK POLITIK 1


ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian ke I. TARUNG

POLITIK Kelas, yang diperjuangkan Kiri (Sosialisme)

1. HAK Politik Kelas

2. Hapus Kelas kelas Ekonomi di Negara

3. Sosial Ekonomik Kelas Pekerja Buruh

Dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme. Di suatu “Negara” – Ide. Kesatuan – Wilayah wilayah (= Federalisme)

Imperialisme, yang tergelarkan Kapitalisme di Dunia, “menghasilkan” rangkaian Penjajahan Kebangsaan

– Penguasaan Daerah daerah

– Penindasan atas Kemanusiaan

– Penghisapan Tenaga (Buruh)

Lewat Perang atas nama Kemanusiaan “Bunuh Manusia”

Individualisme ke Ujud Manusia, merusak Hubungan Sosial Manusiawi. Tyranik. Hukum jadi “Adat” menggantikan Kebudayaan Daerah daerah

1. Tani Budaya (Pangan)

2. Kepemimpinan Tradisional (Bahasa)

3. Nilai nilai (Produksi)

Materialisme di Perpolitikan jadi suatu Isme – Kekuasaan = Hukum “atas” Tanah (Baca, Feodalisme)

Tenaga Kelas pun tanpa HAK ! Di Perkebunan, Industrialisasi – Tambang. Dalam Penyiksaan atas Badaninya, agar Tidak Berontak

1. Muncul Sukuisme karena Perindustrian

2. Kolonialisme = Negara atas Keuangan

3. Pemerintahan yang Korup dalam Perdagangan

Kekuatan kekuatan “Hukum (Adat”), yang Berlapis karena Strukturalistik “Banyak Kekuasaan” (Bukan Kelas) dan Terpusat (Individual, Militerisme). Menisbikan Sosial Pertahanan Daerah

Daerah daerah akan Terpecah. Sebab, Penguasaan Alam (Sumber sumber Ekonomisasi). De – Kuluturalisasi. Menaikkan Kebutuhan Tenaga “Murah”

Tanpa ada “Negara”. Melainkan bentuk Adat – Politis. Dalam Pembahasaan Kekuasaan. Bukan lagi “JIWA”. Meniadakan Kerja Tenaga Kelas untuk Masyarakat. Diputuskan dengan ‘Nation’ (=Bangsa)

— oOo —

Tidak mungkin Adat memunculkan Kekuasaan – Pemimpin lewat Perdagangan di Negara. Berbeda dengan Klan, yang didasarkan Sosial Hak – Politik, MEMILIKI HAK EKONOMI DI TANAH

– Terpilih = Memilih, Dipilih

– Mengelola

– Membagikan. Dibagi = Menerima

Tradisionalitas Politik Kekuasaan Sosial (Budaya) Masyarakat. Dalam Perekonomian Setempat

“Hubungan” dan Pembauran di Masyarakat

Perekonomian (Baca, Industri) terpolitisasi Kekuasaan menampakkan Bentukan bentukan Masyarakat Kelas dalam Sosialisme. Untuk Kepemimpinan Politik

Rasionalisme, yang Berkekuatan “HAK” jadi Material

Azas Kesatu, KEMANUSIAAN

Azas Kedua, KEKUASAAN ORGANISME (SUATU MASYARAKAT)

Azas Ketiga, PERSAUDARAAN

Menghancurkan Individualisme dalam Kekuasaan Bebas, yang biasa Berlangsung, Terjadi = Dikerjakan, Terselenggara

Karena, tampak lah Logika – Perbuatan. Ke Tujuannya (Sosial = Manusia)

BERSAMBUNG

ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian II POLITIK DAERAH


PESAN DEMOKRATIK


BUKAN sekedar aktifis lagi, Politisi kini. Berjuang dari jalanan ke “Negara”. Namun, yang apakah Kekuasaan ?

 

Para Demokratik melaksanakan Keadilan – Manusiawi ke Tujuan

 

“Adil” bukanlah Hukum. Berbeda di “Dalam” (Pemikiran<— Batini). Kerakyatan. Baca, Sosial – Keadilan. Berdasarkan “Nilai” = Tidak Individualistis

 

Hubungan Sosial dengan Negara – Keadilan dan Politik. Demokrasi = Kepemimpinan. Dialektika Logik jadi Rasional

 

<Jeda

 

 

 

Demokratisasi (Prosesksh  ?) diperjuangkan tanpa berhenti menjadi Sistimatika – Operatif Politisasi ke “Hasil”

 

1. Ke  Tujuan (Bagamana)

 

2. Perbuatan “Logika (Batini”)

 

3. Bentuk bentuk Politik

 

Dijadikan contoh, Panutan = Rasionalisme, yang berlanjut. Memperhitungkan Arah, Tahapan tahapan Juang (= Revolusioner)

 

<Titik

 

 

 

Betapa sederhana cara cara Tangkal Dini (Kawan kawan) atas Reksiko reksiko di Perpolitikan (ke) Negara

 

Para Ideolog (Sosial – Kepartaian) pun akan kembali dalam Masyarakat lagi. Tetap Harapan Kita, Berjuanglah Para Kekasih kekasih Rakyat …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN

(MENGANTARKAN

DIALEKTIKA POLITIK “NEGARA”)

BEBERAPA Sifat Negara ditinjau Politis Nasional – Kiri

Negatif

1. Sifar Berkuasa. Memunculkan Konflik konflik Politik

a. Individualisasi (Baca, Figuralism)

b. Tyranism

c. Pemerintahan = “Negara” (Sentralism)

2. Memaksa, didasarkan Kekuasaan

3. Pensifatan “Hukum Kekuasaan”

Kerakyatan (suatu Terjemahan). Berlangsung Materialisasi Utopia – Politik. Ke Tujuannya. Dalam Penyelenggaraan Kenegaraan dilaksanakan oleh Pemerintahan “Sah” (Demokrasi)

Positif

1. Sosial Negara (Idea)

2. HAN

3. Ekonomisasi Keuangan Negara

4. Daerah

5. Nasional Industrialism di Negara

<Jeda

Sehingga, Rakyat pun (Penduduk) dibebaskan dari Penindasan (Imperialism). Menyelesaikan Pemiskinan karena Ekonomi. Terbentuk lah Sosial “Hak” Kelas

1. Memilih

2. Menyelenggarakan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

3. Mempertahankan

Kepemimpinan bukanlah Penguasaan. Dipersiapkan Sosialism di Negara, karena berdasarkan Logika Batini (Pilih). Dibentuk Demokratik = Pemimpin Rakyat

<Titik

ANCAMAN MILITERISM (DI DUNIA)

Sekali lagi, Militerism … melalui Politik terhadap

1. Kepemimpinan

a. Kekuasaan di Negara = Pemerintahan kah

b. Figuralism <— “Hak” Politik ?

c. Hubungan (kah) Internasional

2. Sosio Ekonomik (Perdagangan. Baca, Anggaran)

3. Daerah

a. Nasionalism. Kesatuan = Bangsa

b. Alasan Politik Keamanan

c. Pemerintahan “atas” Daerah

Ancaman Politis (= Kuasa). Militer Strategi (Kekuatan) Penggunaaan Taktikal _ Kenegaraan ?). Jadi Gerakan gerakan “Arah Ekonomisasi”

1. a. Dari Permodalan ; Lalu, diinvestasikan

b. Atas Sumber Alam

2. c. Keuangan berdasarkan “Perintah”

<Tunda

Para Politisi tidak berperanan di Perekonomian. Axiomatik (Sejajar). Mengakibatkan de – Politisasi, terbengkalai Sosialism (Ekonomi – Konseptual)

“Keadaan” tidak mungkin diabaikan, karena berhbungan dengan Kemasyarakatan – Ekonomi (Produksi. Tenaganya dan Hasil). MEMBAHAYAKAN ! Kemampuan kemampuan Sifat Kerakayan Negara akan berhadapan dan benturkan (Politisasi) Situasional Militerism

Pertentangan Ekonomi di Masyarakat merangsang Keuangan yang Diskriminasi, terkuasai (= Absolutism) “Negara Pemerintahan”. Menghancurkan ! Karena, Penguasa Militerism !!!

SELESAI


SOSIALISME (?) DI AMERIKA


RASIALISME (nyaris !) berakhir, karena Pemilihan (= Kekuasaan) di Amerika. Kekuatan kekuatan “Berperang” (Nafsu) terkendalikan Penduduk atas Kepresidenan

 

1. Si Pemenang (Ras Campuran) tidak mungkin

   memerintahkan Perang dilakukan Militer

   Amerika (Kemerdekaan = Sejarah Pembentukan “Negara”) Serikat

 

2. Sekat sekat politis diberlakukan atas “Hukum” Liberalisasi

 

    a. Mengawasi Keuangan Negara – Ekonomik

    b. Putusan putusan Dagang dicegat

        – Wilayah wilayah Industrial seluruh Dunia

        – Antara Negara negara Bagian (= Zona)

        – Perusahaan perusahaan Keuangan untuk Perdagangan

    c. Membuka Aturan aturan Perbankan (Fe -> Moneter)

 

3. Para Gubernur “harus” menyelenggarakan Program program Kenegaraan

 

Partai Demokrat kah, yang memegang Ekonomi – Kekuasaaan Individual berdasarkan Daerah daerah Pemilih, “menentukan” bentukan bentukan Politik

 

<Jeda

 

 

 

Terjebak lah Kemanusiaan di Perekonomian “untuk membutuhkan” Kekuasaannya … berlangsung.

 

     Teoritika Logika : Politik menjadi

                                 “Cara”

 

     Menakjubkan ! Suatu cara cara diselenggarakan yang bernama   N e  g a r a   (State). Sebab ?

 

     1. Individualisme = Pelaksanaan

 

         a. Memutuskan

         b. Atas Tenaga (= Kerja)

         c. Memiliki

 

     2. Alam (Tempat -> Negara)

 

     3. “HAK” (Demokrasi)

 

         a. Bukan sekedar politik

         b. Masyarakat (Sosial = Politik)

         c. Politik – Nregara -> Industrialisasi

 

Maka, Sosialisme pun terpolitisasi, menembus batasan batasan Ilmiah Politis. Rasional. Hubungan Sosial – Keuangan. Mempersiapkan Dialektika Ekonomi Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PRESIDEN YANG AMERIKA


BUKAN lagi Kekuasaan … Menjadi Tarung Politik Ekonomi. Itu lah, Amerika suatu Negara “Bebas”. Liberalism, Republik (= Pemerintahan) sedang menghadapi Kaum Demokrat

 

Kebangsaan dari Sipil Proses – Hukum atas Penduduk. Dalam Negara Benuatik. Mungkin Demokratisasi Penganutan Individualism

 

Persoalan persoalan Kekuasaan berakhir ketika TERPILIH  menjadi Presiden Of United (Baca, KEKUASAAN) Of America

 

1. a. “Negara”

    b. Kedaulatan

    c. Penduduk

 

2. Militer (Kelas ? Juga …)

 

3. a. Ekonomi

    b. Keuangan

    c. Pertanian

 

Dalam suatu Program program, yang dibawa “Sosok” menjadi Pemimpin (= “Individual) Bangsa”, berdasarkan Pemilih (Suara Rakyat). Lalu, Partai = Hukum Politik dari Constitutions (KEMERDEKAAN)

 

1. Pengawasan (Representative = Conggress))

 

2. Persetujuan Keuangan (Parliament)

 

3. Bahas Program (Senat)

 

Kepatuhan Hukum Negara menegakkan Kebebasan Hak Individualistik. Pemerintahan = Sistim dan Admnistrasi Kepresidenan. Putusan putusan Ekonomi atas Negara. Secara Politik (= Goverment) melaksanakan Kebijakan kebijakan Presiden

 

“Bush Junior” akan berhenti. Tiada lagi Keuangan (Ekonomi – Program Militer, “Bush” Senior) Dunia. Tergantikan Kekuasaan (kah). “Barrac Obama” (Ekonomisasi) atau “MC Cain” (Pertahanan) untuk Amerikan Kapitalism Negara, yang dibentuk

 

      (Bertikai kini Ekonomisasi dan Pertahanan ?!?

     Mungkin kah Kepemimpinan dari Keuangan Ekonomi = Kelas kelas atas Masyarakat. Terpecah !

Mengapa … ?)

 

<Jeda

 

 

 

Tidak manfaati Pendekatan KEKUASAAN Amerika. Cegah Pergerakan Sosialism. Untuk Penyelenggaraan Ekonomi Keuangan – Industrial Negara negara

 

Melalui.

 

1. Siasat MC Cain tunjuk Calon Wakil Presiden, yang pemasok (di belakang layar)  “Dana” Dollar untuk Masyarakat/ Penduduk Miskin

 

2. Pembicaraan Barrac Obama dengan Perancis (Netral -> Konsep Daerah daerah Perang) dalam rangka Pelaksanaan Ekonomi Amerika – Kerjasama

 

3. Strategik Keuangan (US $) Negara Ekonomi atas Dunia dalam Perintah Bush Junior dukung Pemerintahan yang Republik

 

Tegas Nilai nilai dianuti Sosialism- PEMBEBASAN (RAKYAT) = Hubungan “Sosial – Kekuasaan” – Negara berdasarkan KEKUASAAN RAKYAT MISKIN  memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi Tidak Individualism

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


BORJUIS


BORJUISME

ANTI

“NEGARA (EKONOMI

MUNGKINKAH Perbedaan Kaya dan Miskin bukan Politik ?

Suatu “Hak” untuk berusaha mendapatkan Kehidupan yang Layak (Keluarga – Anak) dijaminHak Azasi Manusia

Sehingga bukan pula Kontra Isu Negara, Pemerintahan atas Ekonomisasi Keuangan

“Miskin” Politisasi ketika berhubungan dengan Kekuasaan (Pemerintahan)

1. Pemiskinan

2. Kemiskinan = yang Tidak “Berpunya”

Karena,

a. Perindustrian Individualisme

b. Monopolisme = Laba

c. Kapitalisme Ekonomik

3. Miskin = Tanpa Pangan

<Titik

Cara cara Pemiskinan menindas Kemanusiaan di seluruh Dunia

1. Penjajahan = Kekuasaan Imperialistik

2. Militerisme (Hegemoni) atas Pertanahan

a. Pemaksaan Kerja “Tenaga”

b. Pemerintahan Yang Tyranik

c. Penguasaan Sumber Alam

3. Kepemilikan (Hukum ?) Hasil dari Produksi untuk Masyarakat

Penduduk pun kehilangan Hak hak Sosial = Kelas kelas. Penghancuran Sosialisme (Baca, Wilayah wilayah)

<Jeda

Birokratisme  hanya menengahi Pertikaian Ekonomi saja. Atas dampak Beda Miskin – Kaya, karena Pelaksanaan Keuangan Negara. Tidak dalam Politik. Mengapa ? Kekuasaan yang Industrial

Negara = Penyedia Modal Berlaba Non Transaktif (Hutang Perdagangan)

Keuangan = Liberalisme (Pemilik) Negara. Kemiskinan bukan Ekonomisasi kah ? Hasil Daerah tidak mampu bayar Keuangan Perburuhan

Maka, bagaimana

1. Miskin = Politik Rakyat

2. Peranan Kekayaan Boruisme dalam Ekonomi Pemerintahan

3. Konsumerisme = Nilai

<Tutup

SELESAI

Sedang Kaum Borjuis “mengu – uang – kan” Barang (Foya foya !!!) Absolutisme Kekuasaan = Ekonomi (?), terkendalikan Lahan lahan Produksi, berdasarkan Kepemilikan Individu = Harta Kekayaan (Baca, Liberalisme)

<Titik


SOSIAL PERTAHANAN EKONOMI


POLITISASI

ANALITIKA PERTAHANAN SOSIAL

– EKONOMI

CAMPUR tangan Politik Negara negara Luar atas Nusantara dalam Ambangan

 

Melalui Ekonomi. Terlihat sudah membahayakan …

 

1. Keuangan – “Pinjaman yang” Berlaba

 

2. a. Industrialism

    b. Bergantung. Barang barang Kapitalistis

 

Rancangan Ekonomi bukan mengacukan Nasional Industrialisme. (Lihat Konstitusi Pasal 33) Jadi kesombongan Politik … melaksanakan Liberalisasi (= Pengetahuan) ala Amerika

 

Ha ha ha

 

<Titik

 

 

 

Bak Pekerja Seks “Komersial” dilanggani bergantian … tetapi menanyakan Apakah “Uang Transaksi” Kencan = Ekonomi ?!? Terlanjur lah …sama Pertanyaan Gendak dari Sang Nyonya Tua Kaya … !

 

<Jeda

 

 

 

Cuiiih

 

Mungkinkah dalam Pertahanan Ekonomi ke Luar Negeri boleh ada Penjualan “Hak” (“Westernisasi = Hukum) Sumber Alam – Tanah

 

   – Kekuasaan Pemerintah = Kedaulatan

   – Militerisme = Politik

   – Jabatan = Demokratisasi

 

Pertahanan Sosial belum diterjemahkan juga Kemasyarakatan Wilayah. Hak yang Ekonomik. Kemanusiaan Setempat (Peradaban) terbentuk Sosial Politik = Negara

 

Lapar ? Suatu Budaya dalam kekuasaan Rakyat (Miskin). Dasar Pertahanan Rakyat di Daerah daerah Agraris (Negara). Pembentuk Logika Batini

 

Glk

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KEPADA NASIONALISME


PENDESAKAN HENTI

TRANSISI

(= REFORMASI)

KEMBALI

KE AJARAN REVOLUSI

KARENA apakah transisi dihentikan ? Bukan menolak kekalahan …… Tetapi, Hukum Tidak lah Kekuasaan (- Negara). menurut Ajaran, bahwa yang Berkuasa adalah Rakyat (Kedaulatan)

 

Tiada pernah Organ organ atau Pelembagaan Kekuasaan buatan Hukum = Tokoh di negara Demokrasi (Kekuasaan Rakyat)

 

Mungkinkah Kekuasaan = presiden jadi Pilihan Kerakyatan ???  Ujud = Individualisme. Mencampakkan Ekonomi Nasional – Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Syarat syarat Juang kembali Politik Kerakyatan (Dasar)

 

1. Rakyat Bukan suatu LEMBAGA “NEGARA”

 

2. Proses Kekuasaan “RAKYAT MISKIN” di Masyarakat

 

3. Sosio – Ekonomi (Produksi untuk) Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIAL KELAS POLITIK


SOSIAL KELAS POLITIK

 

 

 

ALASAN alasan Perpindahan Kelas kelas karena pelaksanaan Tujuan Ekonomisasi

 

1. Tingkat Kebutuhan kebutuhan

 

2. Kependudukan

 

3. Produksi – Keadaan Tanah

 

Perhitungan Laba Industrialisme (= Hasil. “Perdagangan) Keuangan Dunia

 

Pengaruh pengaruh dari Terjemahan Gejala gejala Ekonomi. Hubungan Negara – Partai. Dalam Pelaksanaan Kebebasan Sosial Ekonomi

 

<Jeda

 

 

 

Alam – Politika Thesis didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah

 

1. ‘Nation’ = Proses Kebangsaan

 

2. Perbuatan perbuatan Ekonomia

 

3. Produksi – Kemasyarakatan Internasional

 

4. Pemerintahan Masyarakat Sosialisme (Politik Demokrasi)

 

5. Pelaksanaan Program program Nasional Kepartaian

 

<Titik

 

 

 

Bentuk bentuk Perpindahan

 

1. Pembentukan Kelas Baru

 

2. Kepartaian Kelas Politik

 

    a. Organisme Kepemimpinan

    b. Penyelenggaraan Tujuan Partai (UU “Negara” Sosial)

    c. Keanggotaan dalam Politisasi

 

3. Antar Sosial (= “Hak” tetap) Kelas ke Kelas

 

 Bentukan Perilaku dari Nilai nilai Sosial tanpa Pelapisan pelapisan Kuasa Sentralisme  – Badania Politik atas Masyarakat

 

     – Kekuatan Politik Kelas

     – Persamaan dalam Kelas dan antar Kelas kelas

     – Keanggotaan Kelas Politik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI