Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Persatuan Nasional

SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


KEPEMIMPINAN SUATU HAK ?


DALAM (kemungkinan kemungkinan) ke SATU PILIHAN antara Sosial – Tujuan, atau Individualisme

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

Menerjemahkan

[karena, Peserta Pemilihan (Umum, Resmi) Persatuan Rakyat Demokratik ke Partai]

atas

UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28 C ayat 2 “… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … yang sama … pemerintahan”.

Pasal 28 J ayat 2 “… hak dan kebebasannya, … yang adil …”

Demokrasi (= HAKNYA ke Negara) Ekonomi, yang berdasarkan Kemanusiaan, menyelenggarakan Pemerintahan yang Merdeka “……. HAK … bangsa, mala penjajahan … harus dihapuskan, … sesuai dengan Peri – Kemanusiaan dan Peri – Keadilan” (Pembukaan Undang Undang Dasar), melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar Rakyat

ANGGARAN DASAR


PARTAI

PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

Pasal 7.

1.      Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas

2.      Memimpin, membangun dan memajukan organisasi-organisasi perjuangan rakyat di setiap sektor maupun teritorial

3.      Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial,  ekonomi, politik, hukum dan budaya untuk kemandirian bangsa

Dialektika (ke) Materialisme. Ini lah, “KIRI” ke Nasional … ! Membentuk Masyarakat Sosialisme, Ke Politisasi. Perjuangan Kemanusiaannya (Sosial). Berdasarkan = dilakukan

1. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Sosial Kelas = HAK

a. Buruh Tenaga Kelas

b. Produksi (Kepemilikan Masyarakat)

– Tanah, Sumber Alam

– Nasional (Kuasa) Undustrialisasi

– Usaha, Pekerja ke Hasil

c. Budaya – Tani. Ke Pangannya

3. Kedaulatan (Politika) Rakyat

Sosial = Kekuasaan  (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin, yang Berdaulat) ke Demokratisasi atas Kepemimpinan terselenggara = Kuasa (di) Negara dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan

Demokrasi (Kekuasaan) ke Pemimpin. Mengapa ?!? Sosial = Ide “Negara”

Bahwa Dinyatakan melaksanakan KEHENDAK RAKYAT (= “MISKIN“)

Bahwa Terpilih = MEMILIH (Aksi Massa) ke Pemilihan

Bahwa Dipersiapkan Membentuk Sosialisme = MASYARAKAT Ekonomi

<Tutup

SELESAI.

TERIMA KASIH, KETUA

SEKIAN


MANUSIA DAN KESUCIAN


MANUSIA DAN KESUCIAN.

PERGERAKAN

(JAWABAN KEPADA INDIVIDUALIST)

 

 

 

MENGAPA kini dibuka ? Beberapa Penyebab Sepihak (Baca, Manusia). Mencapai PEMBEBASAN. Dalam Gerak Ujudnya keberadaan di Bumi

 

1. Hidup

 

2. Kebebasan Berpikir

 

3. HAKNYA

 

Membebaskan Manusia dari Pembodohan, Penguasaan atas Kehidupannya dan Pemiskinan yang disengaja

 

<Jeda

 

 

 

HAK Kita, yang dilanggar di dalam Masyarakat (Kemanusiaan). Jadi penghinaan atas Perempuan Sosialis. Atas kelahiran Manusia di Tanahnya

 

Suatu pertimbangan bahasa terjemahan Dialektika – Logika Batin

 

Tersebar perang (paham tetapi bukan isme). Ke Kontra. Karena, Kekuasaan telah dipaksakan. Maka Individualisme fasar Kebebasan. Menghancurkan dunia jaman kita

Sudah berabad abad, bertahun tahun, berhari hari dalam peredaran kesemestaan alam

 

Permusuhan atas Kemanusiaan . Melalui

 

1. Mati

 

2. Lapar.Ke Rasa(Hinaan)

 

3. Miskin

 

<Titik

 

 

 

     KE PERTANIAN !

     SERUAN

     DEMOKRATIK

Para Kamerad, bagaimanakah kita menerjemahkan tersebut di atas oleh Pemikiran. Dalam gerakan gerakan. Rangkaian Gerak Pikir. Logik, Kebebasan suatu Perbuatan

 

Kekuasaan Rakyat Miskin untuk pembentukan Masyarakat Sosialis berdasarkan Tani ke Pangan. TIDAK DIKUASAI adalah Kemerdekaan Manusiawi.

1. Rebut Pertanian, Perkebunan dan Wilayah wilayah Hutan di benua benua Eropa ke Amerika dan Australia

 

2. Mulai Revolusi Tanah di Benua Afrika

 

3. Buka jaringan jaringan Kekuasaan Rakyat atas Lahan Tanam di Asia

 

Perlawanan yang demokrasi. Di tanahnya. Sosial politik ekonomi. Berlaku aturan aturan masyarakat. Disesuaikan. Budaya Tanam = HAKNYA. Mempertahankan . Tanah ke Hasil Pangannya

 

— oOo —

 

 

 

Seruan Demokratik = Politisasi. Berlangsung Kekuasaan Rakyat. Ke Pertanian !

 

< Titik

 

 

 

Hubungan antara kemanusiaan, HAK dalam pergerakan. Menjadi satu kesucian Dirinya. Membutuhkan Pangan, Keadilan untuk Tenaga. Dan, meneruskan kehidupan. Melahirkan dan Dilahirkan. Berketurunan. Pikiran ke Anak (Manusia).

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

HUMAN and holiness.

MOVEMENTS

(ANSWERS TO Individualist)

 

WHY now open? Some Causes of unilateral (Read, Human). Achieving EXEMPTION. Motion realization in existence on Earth.

1. Live
2. Freedom Thinking
3. Right

Man freed from ignorance, Mastery of Life and the deliberate impoverishment.

Our RIGHTS, which is violated in the Community (Humanities). So insult to the Socialist Women. On human birth in his land.

A consideration of language translation inner logic of dialectics
Scattered war (understood but not ism). To the Contra. Because, power has been imposed. So basic Individualism Freedom. Destroy the world of humans.

Already centuries, many years, was in circulation on the day of natural universals.

Hostility of Humanity. Through

1. Death
2. Famine. To taste (insults)
3. Poverty

      TO AGRICULTURAL …
      DEMOCRATIC APPEAL.

The Comrade, how do we translate the above by the idea. In movements. Think their range of motion. Logic, freedom of action.
The power of poor people in the establishment of socialism (the community) based on agriculture to the food. NOT MASTERED the Human Independence.

. Take back agriculture, plantations and forested areas in continental Europe to the American continent and Australia
2. Land revolution began in the continent of Africa
3. Open networking power of the people on the land planted in Asia

Resistance of democracy. In the soil. Political and social economy. Applicable rules of society. Adjusted. Culture planting was RIGHTS. Maintain. Land to the results of its food.
Politicization Democratic Appeal. Progress of people’s power. To the farm!
The relationship between humanity, RIGHT in the movement. Becoming a Self purity.Need food, justice for workers. And, to continue living. Childbirth and birth. Pure. To the child’s mind (human).


TUJUAN KEKUASAAN EKONOMI


TUJUAN, KEKUASAAN

(DAN

WEWENANG KE) EKONOMI

 

 

 

ADALAH suatu Tujuan Ber – Pemerintahan

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

melalui

 

2. NEGARA (Ide ke) Ekonomi

 

     a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

     b. Sosial Hubungan Keuangan

     c. Produksi, Kerja Buruh

 

Ini selalu akan Berlawan Individualisasi ke Pemerintahan = Sistim

 

3. Pertanian – Budaya. Ke Pangan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, bagaimana Parlemen (Rakyat) ? Terhubungkah dengan Kekuasaan (di) Negara. Karena, Kekuasaannya atas Perekonomian

 

1. Kekuasaan HAK Pemilikan

 

2. Sosial = Kekuasaan Demokrasi

 

          Memerintah

 

          Membuat (diajukan untuk)

 

          – Persetujuan

          – Tanggung jawab, dan

          – Kewenangan

 

          Berlaku Aturan aturan Negara

 

          Mengawasi

 

Maka, Parlemen suatu Perwakilan Rakyat = Anggota anggota. Bersama Pemerintahan. Agar, jangan baca ‘Kabinet’ hanya Figur di bawah Presiden untuk Administrasi  ke Menteri yang Politis (Fungsi. Pelaksanaan Kenegaraan/ Pemerintah)

 

Ekomomi – Keuangan bukanlah Keputusan (Aturan Negara, Kuasa) Menteri/Departemen dalam Hubungan Lembaga Negara Presiden ke Parlemen (Wakil Rakyat)

 

Ketika Tuntutan atas Ekonomisasi (di) Negara, berlangsung lah Kekuasaan Rakyat atas Keadilan Negara, Hukum dan Putusan Pemerintahan. Didasarkan HAK Azasi Manusia. Terarahkan lah, ditetapkan Keuangan Ekonomi = Produksi. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat pun melakukan Kekuasaannya Politisasi juga

 

Kecurigaan (de – Politisasi) atas suatu Partai Politik tidak berdasar. Di Luar Konstitusi Dasar. Melainkan didasarkan Demokrasi = HAK (di) Negara ke Tujuan Manusia

 

1. Perjuangannya dalam Ekonomisasi Negara (= Uang)

 

2. Industrialisasi – Sumber Alam

 

     a. Manfaati (Tidak Individualist)

     b. Tekno Logika (Mampu)

     c.  Seimbang Kuasa – Alam

 

3. Penyediaan Makanan Rakyat (dan Anak)

 

Terus terang saja, Berkuasa “dikendalikan” Tanggung jawab. Ke Rakyat. Untuk Kemanusiaannya = HIDUP. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


DEMOKRASI ATAU LIBERAL


SETELAH Pemerintahan di Indonesia dilepas Peng – “Hukum” – an Persidangan atas Terpilih Presiden diselenggarakan melalui Pemungutan Suara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Baca, Parlemen. Tanpa Dewan Perwakilan Rakyat. Tegas), bergeraklah Kekuasaan ke Pemerintahan (di) Negara

 

Namun, apakah strategikal, yang diterjemahkan suatu Individualisasi – Negara ?

 

1. Partai ke Figur = Pimpinan (Hubungan Negara)

 

2. Sentralisme “Pemerintah” ? Pemusatan Kekuatan

 

     a. Terjemahan atas ‘Pemegang’ Kekuasaan (= Negara)

     b. Pembatasan Kekuasaan “Negara” = Demokrasi. Ke Presiden

     c. Atas Pemerintahan di Daerah daerah (= Hubungan)

 

3. Hubungan Kekuasaan – Pembentukan Undang Undang

 

Atau,

 

berdasarkan Pemerintahan “dalam” suatu susunan = Negara. Menjadi Penganutan Individu. Maka, “TERBUKA”

 

Jelaskah ada Perundingan untuk Terjemahan HAK Azasi Manusia. Didasarkan Politisasi “Kekuasaan Demokrasi”

 

Karena, warisan HAK Suara Politis ke Ekonomik Negara. Monopolisme ke Persaingan. Kekuatan Beli (Materialisme, Pembentukan) Tenaga Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Industrialisasi bukanlah Pembendaan. Terpakai = Nasional = Kerakyatan = Politik, memerlukan Keuangan (Pemerintahan ?) ke Jaringan jaringan Ekonomisasi (Produksi, Dagang)

 

1. Butuh, Alat alat Produksi (mekanistis)

 

2. Sistim = Kuasa, Perdagangan ke Distribusi (Pemenuhan)

 

    a. Pasar, “Wewenang”. Ke Perlabaan

    b. Perwakilan (Ekonomi) Daerah

    c. Lembaga, Pra sarana (Kelola)

 

3. Kemampuan Permintaan (Jual, Struktur – “Gerak”)

 

Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi dilaksanakan tidak hanya Program, tetapi Keadilan dalam tahapan Bernegara. Ini, Ideologik ke Perbuatan. Menyelenggarakan (Politik, Kuasa) Pemerintahan atas Keuangan Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERGAULAN KE IDEOLOGIKA = NEGARA


GAUL di bawah suatu Kekuasaan (Rakyat) berlangsung

 

   1. Bertanya

 

   2. Mengajukan. Tidak Sepihak = yang terbaca “Isme”

 

        a. Berpikir

        b. HAK Berpendapat (Azasi)

        c. Berbuat

 

Walaupun mungkin sedang terjadi Politisasi (Keputusan Olah Strategilisasi ke Material) masing masing. Bersikap. Bukanlah Paksaan a-la Hukum. Tetapi, (akan) membentuk

 

   3. Bicara = Hubungan Rasional. Dianuti. Beberapa Titik ke Akhir

 

Bentukan bentukan Pemikiran suatu Terjemahan Ideologisasi Demokratis tidak Retoris menyekat Ajaran Kerakyatan di manapun. Menampak Kesadaran Diri (Kelompok ? Taktikal) dalam Perbuatan perbuatan. Mempertahankan HAK Demokratik Rakyat

 

INDONESIA bukan untuk Menguasai HIDUP. Tyrani. Namun, didasarkan Sosial Kemanusiaan (Kekeluargaan ) Azas Penghidupan di Tanahnyaatas Kebangsaan ke Zaman Baru Manusia di Bumi dalam Tahapan tahapan Revolusioner Dunia

 

Maka Pergaulan, yang terbentuk berdasarkan SOSIAL – ALAM = MANUSIAWI. Keadilannya. Kemampuan kemampuan Politik memperkuat Kolektivisme (Nasional)

 

<Jeda

 

 

 

Perlakuan perlakuan tidak Konstitusif (Yang Tertulis/Tidak) atas Perseorangan mengacukan Politik (= KEHENDAK) Rakyat

 

Pasal 28 D ayat 3

 

HAK ke Pemerintahan untuk menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

juncto Pasal 28 C ayat 1

 

Pasal 28 H ayat 2

 

Manfaat (Baca, Produksi) berdasarkan Keadilan – Persamaan HAK

 

Dasar Politik Gaul. Disetujui. Terpolitisasi. “Dengan” Parlemen. Lalu, dibicarakan (dalam Negeri. Tetapi, mengapa ke Luar saja ? Entah lah)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


DEMOKRASI (YANG) POLITIK


DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     – Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“GERAK KUASA” RAKYAT


PENJELASAN

TENTANG “GERAK KUASA”

RAKYAT

 

Kepada

 

Yth. 1. Ketua Umum PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK ;

           2. Ketua Umum PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ;

           3. Ketua Umum PARTAI POPOR ;

           4. Ketua Umum PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           5. Ketua ketua (Umum) ORGANISASI PENDUKUNG ;

           6. Sekertaris Jenderal PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           7. Ketua MAJELIS RAKYAT ;

 

 

 

    I. KESEPAKATAN “GERAK”

        (KE NEGARA

        ATAS PEMERINTAHAN)

 

1. Sosial Kemanusiaan (HAK)

 

2. Sosial = Kekuasaan (Tujuannya)

 

3. Sosial HAK (Kelas)

 

dst.

 

Bukan Negara = Pemerintahan (Tetapi, Demokratisasi. Karena, Wilayah). Bukan Kuasa Individualist. Bukan Militerisme

 

Dikatakannya, KOLEKTIF ! Berdasarkan

 

1. Kerakyatan = HAK di Negara

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer (Kerakayatan ?)

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … umat manusia”

 

2. Persamaan (= Hubungan). Keadilan

 

Pasal 28 H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

3. Budaya (Tani, Industrialisasi)

 

Pasal 28 I ayat 1 “Indentitas budaya … hak masyarakat … zaman … peradaban”

 

Membentuk Kepemimpinan dalam Masyarakat

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …”

 

Terlihat oleh –  untuk = karena Rakyat. Adalah, suatu Kekuasaan. Berbuat !

 

PENJELASAN RESMI

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

 

Umum

 

II. Pokok pokok Pikiran

 

“……. terkandung

 

     “… persatuan …..

     “… mengatasi … paham …” (= Individualisme)

     “… keadilan …..

 

“……. kebatinan … pikiran … yang menguasai hukum …

 

“……. membuat, merubah … mencabut …

 

“… berubah … hidup … gerak gerak kehidupan masyarakat … INDONESIA …

 

Tentang Pasal pasal

 

Pasal 1 “… pikiran kedaulatan rakyat. … yang memegang kedaulatan …”

 

Pasal 2 ayat 1 “….. ialah … sistim … ekonomi …”

 

Pasal 23 “… caranya … hidup dan didapat … oleh rakyat sendiri.”

 

Pasal 32 “Kebudayaan … ialah … usaha … dan daya Rakyat …..”

 

Bab IV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

 

“… produksi … pemilikan … masyarakat …..”

 

“… bukan orang seorang …..”

 

KEBEBASAN = HAK (MERDEKA)DI ATAS TANAHNYA

 

“… alam … bumi … air …..”

 

Karena,

 

Pasal 28 C ayat 2 “… HAKNYA secara kolektif … untuk masyarakat, … dan negaranya”

 

Maka

 

adalah Pertanggung jawabannya. Biarpun politik (= HAK pun gerak. Lembaga ?  Kelompok ?). Tetapi, bukan Hukum ke Peng – HAK – an

 

Penuntutan atas Kesalahan. Beda. Antara Negara – Hukum. Bersanksi (Dituduh = Pidana. Dari Luar). Terjadi Penghapusan Bukti (atas Delik. Individualisasi ?)

 

Yang dituntut = Hukum. Ke Perbuatan Normatifik. Memungkinkan (Copot  “Jabatan”. Atau, Kekuasaan ?)

 

Agar,

 

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

 

2. Suara Pemilih ke Tujuannya

 

3. Masyarakat pun Sosialis (Pembentukan)

 

Gerak Rakyat = Pergerakan. Ini lah, Pengertiannya. MEMBEBASKAN. Dalam Putusan Kekuasaan

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

Pasal 28 E ayat 1 “….. hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara …”

 

    II. PERSETUJUAN DASAR JUANG

 

Dari Penjelasan di atas, gerakan gerakan Rakyat punmenuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” harus dan bahkan wajib disetujui oleh Rakyat (Kemasyarakatan). Melalui Politik rakyat ke Negara. Didasarkan Kerakayatan HAK Kolektifnya

 

    III. MASSA = AKSI. Perbuatan HAK ke Negara Ekonomi (Baca, Kolektivisme)

 

Perkenankan, Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK, tidak dalam Tulisan ini, tetapi Pembahasan Rakyat Demokratik Hubungan Kekuasaan Massa Rakyat

 

Namun, Pendasaran Arah jelas, Kamerad. Sosialisme ………

 

Bukanlah wewenang Kami Pembebas, tetapi “yang kini” di Dalam, Kawan kawan. Melaksanakan Demokrasi, yang telah dilalui. (Pembentukan Nasional. Kerakyatan). TerpilihPemimpin = Kepartaian (oleh). Diselenggarakan = Demokratisasi Kekuasaan (di) Negara

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG KAH ?


PESANRAS (DI) DUNIA


AKAL adalah Kemanusiaan. Membentuk.Tidak Rasialisme. Tidak Suku Benuatika. Tidak bulan Nasional. Terhubungkan (= Rasional) antar Pemikiran

 

Manusia Sosial, yang Berpikiran. Dialektika Logik. Ke Materialisasi

 

Hitam, Merah – Putih dan Kuning. Bukanlah Pelaknatan Tubuh … ! Adalah, Persamaan atas Rasial

 

……… Pikiranpikiran Manusia

 

……… Perbuatan Manusia. Ke Tujuannya

 

……… Manusia Yang Lapar

 

Memikirkan Suatu Yang Sama. (Berkekuasaan kah ?).Kuasa = Manusiawi. Untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Masyarakat). Diperbuat

 

1. Produksi (Alat =Kemampuan)

 

2. Pertahanan= HIDUP. “Aturan”

 

Alam=Sumber Penghidupannya di manapun.Yang ditaklukkan. Lalu,mengola, mengelola, melindungi. Nah ! Inilah, Pertahanan (= “Negara”. Hmmm …….). Berlangsung dalam Industrialisasi Ekonomi karena Tenaganya

 

      – HAK =Kepemilikan Tujuan

      – Buruh = Kelas Pekerja

      – Guna = Materialisme

      – Wilayah wilayah Tempat

      – Penghidupan = Kerja Tanam

 

dll

 

3. Tani (Budaya). Ke Pangannya

 

<Jeda

 

 

 

Pertemuan Titik titik Pikir akan berlaku dalam Kemasyarakatan Sosialis Internasional. Melalui = Perpindahan Tekno Logi – ka Bentuk Pakai. Dan, terpolitisasi. Barterisme Ekonomikal. Produksi atas Hasil. Sosial = Materialisasi (Ide)

 

Dari Konvensionalisme Pembentuk Ke Baru an Pengetahuan – Alami. Tetapi, Moderen. Pun ke Tradisonalisasi (Pakai). Kesederhanaan = Sistim

 

Transisi Operatif (Muatan). Diperjuangkan. Mungkin dalam Kebudayaan (Baca, Rasionalisme Politik). Terserap. Ideologik. Kemurnian Ajaran (Falsafati) Keadilannya. Didasarkan ‘Nation’ – Kebebasan di Tanahnya

 

Kemanusiaan mampu (= Politik) memiliki kembali Zaman (Kesemestaan). Bertarung untuk Yang Muda. Kelak dalam Kemungkinan (Logika Batini) Peradaban . Lingkungan (Politisasi) Kehidupannya

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


HAK AZASI MANUSIA DAN EKONOMI


HAK AZASI MANUSIA DAN EKONOMI

 

 

 

MEMANG tidak banyak dibicarakan. Hak Azasi Manusia – Ekonomisasi (Produksi). Mengapa ? Tegas, Perhitungan – Dasar. Berhadapan langsung ke Musuh Kemanusiaannya

 

Maka, terus akan terus dilindungi. Walaupun di Depan selalu, tetapi bukan lah gerakan gerakan, yang Terdepan. Namun, kemampuan kemampuan Pertahanan (Manusiawi). Dijadikan “Arah” Perjuangannya (di) Negara

 

Sosialisme, yang berjuang (lah …). Ke Depan. Strategikal = Pergerakan (Massa) di Negara atas Ekonomi – Politik (Dunia). Menyeluruh. Sosial Haknya (Kelas)

 

1. Tenaganya (Kelas). Perburuhan

 

2. Kebebasan di Tanahnya (Merdeka)

 

     a. Budaya – Tani (Pangan)

     b. Alam (Hak. Ke Produksi)

     c. Politik. Ke Negara (Ide)

 

3. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Hak Manusia – Negara. Ke Tujuannya. Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Tidak Individual Kapitalist. Perjuangan Kemanusiaan. Ke Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

      I. Peta Rakyat (“Kuasa”)

 

Mampu kah “Satu”, yang melaksanakan? Tanpa Rakyat INDONESIA. Berdasarkan Sosialisme (agar, dibaca Kerakyatan. Sosial = Kekuasaan. HAK nya. Ini lah, Demokrasi = Rakyat) menggerakkan. Atas Kepemimpinan – Negara. Menjadi “Gerak – Kuasa” (Sistim kah ?). Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

1. Hak Azasi Manusia

 

2. Gerak Rakyat Kuasa

 

     a. Sosial Hak (Kelas)

     b. Kolektif (Hak. Politik)

     c. Hak Pribadi (Manusia)

 

3. Kedaulatan = Hak (di) Negara

 

Peta I Rakyat - Kuasa

 

Sosial = HAK Produksi Tenaga Kelas Buruh pun masuk dalam Peta ini, karena Dasar Kuasa di Negara untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

Peta Ia Sosial = Hak - Produksi

 

       II. Peta Kolektif (HAK)

 

Peta Kolektif (HAK)

 

       III. Peta Juang Ekonomi

 

Peta Juang Ekonomi

 

Apakah hubungan antara Hak Azasi Manusia dengan Sosial Hak (Baca, Sosialisme Ekonomisasi) ? Tetapi, sampai kini mengapa ya Tidak ada ? Belum Terpolitisasi ? Bergerak. Kuasa = Gerak Rakyat

 

Kemungkinan kemungkinan (Gagal kah ?)

 

1. Tidak Sosialisme diterapkan

 

2. Pengaruh Luar Negeri. Berdasarkan Imperialisme (Sejarah)

 

     a. Militerisme, Ke Perdagangan

     b. Penyalahgunaan Wewenang (Hukum)

     c. Birokratisme (Feodalist)

     d. Korupsi

     e. Kuasa Buatan (Ekonomi)

 

      dll.

 

3. Kapitalisme (Uang)

 

dst

 

Hukum, yang amat diandalkan dan Sakralisme menjadi “alat”. Berniat – ganti Politik (Isme). Apa lupa ada Tujuan (suatu Kekuasaan). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 20 ayat 1 “”DPR memegang kekuasaan membentuk …”. Kekuasaan Pembentuk Aturan (atas Hukum)

 

Beda dengan Kuasa Individualist Sepihak — Tanpa Parlemen pun — mampu buat Peraturan peraturan atasbana Rakyat

 

<Jeda

 

 

 

Perekonomian suatu rangkaian Usaha, yang bersumber karena Produksi ke Distribusi. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Ditujukan Tidak Kapitalisme Individualisasi Keuangan. Terbagi Perlabaan untuk Masyarakat. Dijamin Upah Kelas Buruh (Tenaganya) “atas Uang” (Transaktif) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELAMAT BERTUGAS, KAWAN

 

 


NEGARA HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI – EKONOMI


NEGARA,

HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI –

EKONOMI

 

 

 

TERPOLITISASI. Ke Bentuk bentuk Perbuatan

 

1. Nasional ke Industri. Produksi

 

2. Rasional Keuangan. Ke Anggaran (Baca, Parlemen. Ke Persidangan Ekonomi)

 

     a. Politik Anggaran

     b. Program

     c. Pertanggung jawaban

 

3. Sosio – Ekonomik (Keuangan)

 

Sosial = Kekuasaan – Gerak, dibahas (Sistim Keuangan Politik) menerjemahkan Konstitusi = Politik ke Ekonomi – Perdagangan. Tersebutkan Demokrasi = Nasional Perekonomian. Berdasarkan Terjemahan (Politisasi). Yang diajukan. Ke Pembentukan rangkaian “Keadaan”

 

Peta Kontitusi Negara =Keuangan, Industrialisasi – Ekonomik

 

Peta Hubungan Keuangan - Industri - Ekonomi 2

 

<Titik

 

 

 

Sampai makah Industri Terjemahan Sosial HAN dalam Hubungan Ekonomisasi Keuangan ? (Maaf ? Tidak dibicarakan dalam Tulisan ini)

 

Pertahanan. Taktis kah ke Ekonomikal ?

 

Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan … negara … melalui sistim …”

 

didasarkan

 

– HAK = Kebebasan (Demokrasi). Pasal 28 E ayat 3

– HAK = Kemerdekaan (Pikiran). Pasal 28 I ayat 1

– HAK = Politik (Negara). Pasal 28 D ayat 3

 

mengadakan

 

Pasal 25 “… negara … wilayah yang … hak haknya …”

 

Untuk itu perlu menetapkan “… ekonomi … cabang cabang produksi .. negara …” (Penjelasan Resmi UUD). Menunjuk Pasal 33 “… keseimbangan … nasional …” (Keseimbangan = Sosial. Baca, Pertahanan dalam Ekonomisasi = Ketahanan)

 

<Titik

 

 

 

Tanggung jawab =

Kepemimpinan

untuk Perekonomian

 

Dalam Pemilihan yang berlangsung, ‘Sah” – Kebolehan (Normatif. Ke Pelembagaan Hukum)

 

Antara Kewajiban Negara (atas) Presiden = Perbuatan (Kenegaraan)  ke Tanggung jawab Keuangan Ekonomik Kepentingan kepentingan ekonomik Masyarakat bukanlah Retorika tetapi Konstitusi – Rakyat

 

Para Calon boleh mengajukan (Moralitas) telah – akan diperbuat untuk Pemilih (Kertas kah … ?)

 

Adalah, Tanggung jawab (= Kuasa). Presiden berbuat, melaksanakan. Executif = Pouvoir Reglementair. Dan, “… kedudukan … tergantung Presiden. (Negara = Pemimpin ke Tugas. Pemerintahan – Admnistrasi. Kementerian ?  Kabinet bukanlah “Dewan”. Tetapi, hanya itu kah Konstitusional ?). Berdasarkan Kekuasaan di Negara ke Ekonomi. UUD RI Pasal 33 ayat 3 “….. dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat”

 

Ini lah, yang akan dipertanggung jawabkan. (Suatu kepemimpinan. Memimpin = Menyelenggarakan. Melakukan = Keputusan keputusan Perbuatan). Berdasarkan “… menentukan haluan … yang kehendaknya …” (Baca, Rakyat). Ke Parlemen Nasional (MPR) melalui mekanisme DPR “… lebih kuat dari kedudukan pemerintah”. Lalu, “… begrooting Pasal 23. Dengan ini … mengontrol pemerintah. Harus diperingat … Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis … Rakyat.” Sehingga, “….. pemerintah … tidak akan terlepas … pengawasan …”

 

Pasal 7 A “… dapat diberhentikan … Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat … terbukti melakukan … korupsi, … penyuapan, tindak pidana berat …” (Perbuatan atas Kenegaraan berhubungan dengan ekonomi – keuangan)

 

Karena,

 

Pasal 23 ayat 5 “… memeriksa tanggung jawab … keuangan negara … Hasil … diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

 

juncto

 

Pasal 23 ayat 1″… dilaksanakan … terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Tidak lah samadengan dibuat, yang berlaku Individualistis Ekonomi Politik. Sepihak. (Suatu “Bentuk” Pemerintah). Berbahaya. Mengingat kemungkinan Tekanan dalam Pengaruh di Luar Masuk ke Dalam

 

Pasal 11 ayat 2 “….. dalam … internasional … yang luas … mendasar …” terhadap Indonesia (Negara = Keuangan)

 

<Jeda

 

 

 

Hubungan hubungan di atas merangkaikan, menyelenggarakan = mewujudkan HAK HAK Masyarakat dalam kepentingan kepentingan Negara. Bersumber – didasarkan Sosial Kekuasaan Produksi

 

Penjelasan Resmi UUD

 

(Dasar Kepemilikan Masyarakat)

 

“….. kepemilikan anggota anggota masyarakat.

 

(Aksi Massa. Ke Ekonomisasi)

 

“Kalau tidak … ke yang berkuasa …

rakyat

ditindasnya.

 

(Kedaulatan Rakyat pun Politik)

 

“….. harus … oleh negara … untuk … kemakmuran rakyat.”

 

Sosialisme (di) Negara. Diterjemahkan. Dalam Materialisme Logika Sosial (Dialektis). Ke Rasional. BERKEKUASAAN = KERAKYATAN. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya. Ke Nasional (Industrialisme)

 

<Tutup 

 

 

 

SELESAI


POLITIK RAKYAT DAERAH


POLITIK RAKYAT DAERAH

 

 

 

BAGAIMANAKAH hubungan antara suatu Pemerintahan – Daerah (Daerah daerah) ?

 

Pasal 18 ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber … alam … diatur … adil dan selaras …”

(Batang Tubuh UUD RI Pasal pasal)

 

Berdasarkan

 

“…, … (… gemeenschappen) …, … diadakan perwakilan, … pemerintahan pun … dasar permusyawaratan”

 

(penjelasan resmi UUD RI)

 

Terjemahan Konstitusif (Politis

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Perwakilan Kuasa. Ke Pemerintahan

 

3. Musyawarah

     “… landschappen … (Nasional = Land. Kebudayaan)

    “… volkschappen … (Tradisionalisasi Kerakyatan)

 

Dialektika lah (agar, tanggap cepat) Thesiskalisasi Logika Kekuasaan Politik “dalam Permusyawaratan” – Daerah daerah ke Sistim “… pemerintahan …

 

1. “….. tidak berdasarkan kekuasaan belaka …”

 

Undang Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 “….. memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

Sehingga, Quasif “ke” Parlemen, tidak ke Presiden. Biarpun Presidensial. Pasal 5 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk undang undang …”

 

Pasal 7 A “… atas usul DPR , … terbukti … melakukan … pengkhianatan …”

 

Namun,

 

Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan DPR”

 

2. “….. atas sistim konstitusi, tidak absolutisme …”

 

Maksud “Tidak” = Figur. Dan atau Penguasa

 

3. “Kedaulatan Rakyat dipegang MPR … seluruh Rakyat …..”

 

(Penjelasan Resmi UUD)

 

Mengapa ?!?

 

(Pembukaan UUD Alinea ke IV)

 

“….. membentuk suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan … kerakyatan …”

 

<Jeda

 

 

 

Politik Daerah ke Negara

 

UUD RI Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota DPR, DPD …..”

 

tetapi (hati hati !) menerjemahkan Perwakilan, Kekuasaan (= Daerah daerah)  – Pemerintahan

 

Didasarkan

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak …pemenuhan … manusia”

 

Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak … sama DALAM pemerintahan”

 

Pasal 28 I ayat  5 “Identitas budaya … hak masyarakat … selaras zaman … peradaban …”

 

Terpolitisasi (Baca, menjadi Politik Daerah), karena Berkemampuan

 

Pasal 33

 

ayat 2 “Cabang cabang Produksi … menguasai …”

 

Kata “menguasai” = dikerjakan

 

ayat 3 “….. air … kekayaan alam … untuk … rakyat”

 

1. Air ke Pertanian (Kebudayaan)

 

2. Alam = Materialisme

 

3. “untuk” = Politik. Ke Kelas

 

Dalam rangkaian Perjuangan Rakyat di Daerah daerah untuk membentuk Masyarakat Sosialisme. Terselenggarakan dan berlangsung Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Dilaksanakan Sosial HAKNYA (Kemanusiaan)

 

<Titik

 

 

 

Penjajahan = Imperialisme. Menguasai Daerah daerah di Indonesia. Dilakukan

 

1. Kolonialisme (Uang)

 

2. Penindasan Buruh = Tenaga (Manusia Pekerja) di Daerah daerah

 

menguasai

 

     –  Lahan. Ke Adat (Hukum)

     – Produksi

     – Sumber Ekonomik (Alam)

 

dll

 

3. PEMISKINAN = Lapar Pangan

 

Jaringan jaringan Kapitalist atas Wilayah Dunia. Keuangan (= Emas) Perdagangan. Dalam Individualisme Ekonomi (Monopolisme)

 

Dukungan Militerisme masuk dalam Perekonomian. Membinasakan Nilai = Manusia Zaman. Menghancurkan Gugus gugus Juang. Mendidik Mentalitas Feodalisme

 

Revolusi ke Materialisme. Dibenturkan. Pembukaan UUD RI “….. pergerakan pergerakan … rakyat Indonesia … berdaulat “. Atas Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah = Daerah daerah. Kebebasn = HAK di Tanahnya

 

Industrialisme jadi Pemilikan Rakyat Manusia (= Kekuasaan) dari Perbuatan ke perbuatan Bangsa dalam Masyarakat Sosialisme = Kemasyarakatan Internasional

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) sekali-gus Thesiska “Alam (di Pikirannya)

 

1. Sumber Alam ke Produksi

 

2. Buruh = Tenaga (Kelas). Terjamin Upah Keuangan = Negara

 

3. Nasional Industri (Pemerintahan) ke Perdagangan (Distribusi)

 

Daerah daerah (Kelahiran = HAK) suatu Negara Konstitusi ke Pemerintahan Kenegaraan

 

UUD RI Pasal 28 H ayat 1 “… berhak HIDUP … bertempat tinggal  …”

 

Alasan alasan Politik

 

Pasal 25 A “… Indonesia adalah … Negara … dengan wilayah … hak haknya …”

 

Maka

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya … manfaat dari … pengetahuan dan teknologi, … budaya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Ini, Politik

 

 

 

 

 

 

 


PERANG DUNIA (ISU POLITIK)


PERANG DUNIA (Isu Politik)

DALAM

TERJEMAHAN SOSIALISME

 

 

 

PERANG Dunia ? Apakah berlaku Keadilan ? Di Peperangan. Entah lah ?!? “Membuat Hukum ? (Di Parlemen). Tidak. Berke – Kuasa – ankah Pemimpin atas Kenegaraan ? Mungkin …….

 

Penguasaan Tentara, yang bersenjata, Tuan tuan Politikus …

 

Tidak ekonomisasi untuk Perlabaan Uang. Strategikalisasi Militer Dunia. Biar “dalam” Kemasyarakatan (Keluarga keluarga)

 

<Tunda

 

 

 

Pun kehilangan

 

1. Kebebasan di atas Tanahnya

 

2. Sosial Hak Produksi

 

3. Lahan Tanam (Pangan)

 

Seketika Nila nilai terancam Pengkhianatan – Dusta – Kehinaan. Sehingga, Pilihan Rakyat hanya Terusir, atau Dibantai …..

 

Lalu, berbondong bondong mengungsi ke Daerah daerah “Aman”

 

Ini, Pembicaraan Sosialisme. “Kiri”. Mungkin kewaspadaan (Rahasia). Karena ada Musuhnya Kemanusiaan (atas) Sosial. Ke Individualist

 

Tiba tiba saja “Tanah tanah Pembebasan” Rakyat menjadi

 

1. Yang Utopis di Posta Perang

 

2. Harapan manusia ke Masyarakatnya

 

3. “Pertahanan” untuk kembali

 

Suatu Ideologisasi Demokratik. Ke Pembebasan. Kedamaian Setiba di Tujuan ….. Menerjemahkan Kekuasaan rakyat “Miskin”. Berdasarkan Kemanusiaan (Ulang, Kemanusiaan)

 

Kekuasaan ke Tiada Negara. Berlaku Tanpa Organisasi. Tetapi, atas Tempat ke Tempat. Menghancurkan. Dirusak. Dan, kelaparan bukan Tanggung jawab Negara. Atau, melakukan Pemberontakan ? Samakah dengan Khianat ??? Pemisahan lah

 

<Jeda (Bertanya)

 

 

 

Mengapa terjadi langsung Perang Dunia ? Tanpa Persamaan = Manusiawi atas Bangsa – Negara – Daerah. Berbeda dengan Perang, yang diberlakukan atas Musuhnya Manusia

 

1. Kemerdekaan = Perang Bangsa (jangan baca Negara. Maaf)

 

2. Anarkhisme. (Maaf). Karena ada

 

Biasa, dalam Pertempuran. Disengaja. Perang antar Negara negara. “Ke Negara” (Bentuk bentuk Politis). Pengrusakan Kota ke kota. Dengan sabotage – peledakan – Aksi Massa

 

     – Perang Kota (Moderen)

     – Perang “Sepihak” (Politik)

     – Perang Gerilya (Maaf)

     – Perang “atas” Ekonomi

     – Perang Rakyat (Tradisi)

 

dll

 

3. Perjuangan Rakyat, yang Tertindas. (Penjajahan = Imperialisme)

 

Bukan “Sah – Tidak” suatu Peperangan, didasarkan Negara Demokrasi (= Pemerintahan) mengadakan Perang (Terbuka).  Berdasarkan Kemungkinan Tanpa Perhitungan

 

1. Lepas Kekuasaan Rakyat

 

2. Kecepatan Penghancuran Masyarakat

 

3. Pemiskinan atas Negara

 

<Jeda (Merenungi)

 

 

 

Akibat Yang Logik. Ke Masyarakat — bukan karena beberapa alasan rasional di atas — dari Perang (di) Dunia itu. TIdak lain oleh Kapitalisme = Putusan putusan Individualist Hubungan dengan Militerisme. (Tanpa Kausalita – Perekonomian. Mampu kah ???) Pemikiran Strategik atas matarantai Perang ke perang selama Zamaniya (Ke – Kini – an = Post Modernisme) Internasional – Ekonomik “Bebas”

 

<Jeda (Terekam)

 

 

 

Perlu kerjama Ekonomi – mendasar. “Dari” Pikiran pikiran – Rasionalisme, Strategik ke Ideologi. Membuat Pertahanan Ke Dua (= Sistim)

 

Atas suatu Rancangan – “Dunia Mereka”. Diingatkan. Pembentukan Kemasyarakatan Sosialistis  menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Terselenggarakannya Kekuasaan Ekonomi Manusia. Berada dalam Masyarakat. Ke Peperangan (antar) Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 


KORUPSI = PERBUATAN KE EKONOMI


KORUPSI = PERBUATAN

KE EKONOMI

ANALISA TAKTIS

TAKTIS, bukanlah Pertanyaan. Mengapa terjadi korupsi (di) Negara ke perekonomian, yang sedang berlangsung. Mungkin tidak akan berani tak punya Kekuasaan

1. a. Korupsi suatu rangkaian Perbuatan

b. Memiliki

c. Melakukan = Kuasa atas uang

Biarpun ada Kekuasaan Uang. Uang = Negara (Pencetak). Suatu Kekuasaan karena didasarkanHAK Berbuat. Politik ke Tujuan tetapi bukan Penguasaan

2. Menjadi Kepentingan (Politis)  di Negara

<Jeda

Pendekatan apa, yang dipakai (ilmiah teori empirikal) menyelesaikan ??? Selain Perlakuan Negara. Dijalankan Kekuasaan Uang = Ekonomisasi

1. Putusan Negara ke Laba

2. Produksi = Ekonomis (transaktif)

a. Barang (Kebendaan, Pemakaian)

b. Jaminan Kekuasaan (Negara) Pengupahan Buruh

c. Distribusi (Perdagangan, Barter)

3. Edar = Penyerapan Uang

<Titik

Hubungan Ekonomisasi – Pasar

Tidak mungkin tidak berhubungan keuangan dengan korupsi terhadap ekonomi suatu Negara

Melalui

1. Pemakaian uang (kepentingan. Ini lah, Hukum)

Seolah olah HAK (buatan) atas benda (Keperdataan. Milik, kegunaan – pakai) ke Pidanan berat (Siksa)

2. Internasional Perdagangan Industrial antara matauang. Dan, terkena Kapitalisme ke Pertambangan

Atas satuan harga uang –  ikatan, tanpa kewajiban. Dalam Pasar (Bebas). Tiada manfaati Perdagangan Para Koruptor

a. Kuasa Sepihak, yang berlaku = politik “bukan negara”

b. Stagnansi Gerak Ekonomi dalam labilitas

Membeli (Baca, Uang ke Uang = Ekonomisasi)  bukan berkekuatan = Penyaluran – Terpakai (Pemenuhan Kebutuhan Negara)

c. Masyarakat bukan yang berbuat = Tenaga (Sistim di) Negara

Sehingga, Perbuatan Korup (Uang) ke Ekonomi karena Kuasa (atas) negara. Bertujuan yang axiomatis (Individualisasi) dijadikan Kepentingan Terpolitisasi = Penguasa dalam Ekonomi Kekuasaan. Lalu, dikuasai. Bukan mencegah (Hukum  Negara – Politik). Namun, Kesadaran Perlawanan Bernegara = Kekuasaan Rakyat Negara

<Tutup

SELESAI



PESAN UNTUK DEMOKRATIK (YANG MUDA)


TERIMA kepada Para Pemikir dulu. Namun, suatu Pertanyaan Ideologika (Sosialisme) mesti diajukan. Bagaimanakah mungkin

1. These – Anti These ke Synthese

2. Pembentukan These – “Alam (di Pikirannya”) = Produksi

3. Hubungan antara These ke Thesedalam Syn – ‘Thesikalisa’

Tanpa Logika (? Dan, dibiarkan. Kausalitas atas Peritiwa = Demokratik. Diadakan, tetapi mampukah “tanpa”) didasarkan Falsafati Materi untuk mem Bahasa kan Pikiran ke Rasionalisme (= Bentukan). Karena, Logika adalah Berpikir yang Dialektika jua

Persidangan Demokratik, yang dibenci Pemerintahan pemerintahan Individualist Kapitalis – Militerisme (Internasional) -Imperialis- Tyranik dan Korup (Politikus dan Birokratisme, Feodal) di Dunia. Mengapa Kita berada dalam Pertemuan Rapat rapat, yang (di) Luar Biasa

Karena, Kita yang Berlawan ! Suatu Proses, yang bersumber dari Manusia, yang Ber “Akal”

Memikirkan

1. Ke Tujuannya. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Bagaimanakah Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial

3. Bentuk- Cara – Sistim Pergerakan ke – di Depan

Maka, Pikiran Kita adalah Dialektika yang Logika. Dibicarakanlah. Materialisme ke – Kini – an. Ke Perubahan (Baca, “Revolusi) dalam Pemikiran. Mempersiapkan Perbuatan perbuatan Revolusioner, menghancurkan balik Anti Kekuasaan Rakyat. Membentuk Jaringan jaringan Dunia

1. Buruh. Perjuangan Kelas

2. Aksi aksi Massa

3. Hubungan Kerja – “Partai”

Socialista, Saudara saudaraku … ! Diajukan ke Atas. Kepalan Demokratik Muda. Dan, berdentam ruangan. Menghentak kaki kaki telapan tanpa alas)

Demokratik pun Sosialisme ! Dalam Pemikiran Sosial. Kebatinan Materialisme

Dengar ! “Kiri” tidak akan pernah Kalah karena Kita adalah Pikiran ! Tegas Para Kamerad, mungkinkah telah hancur Pemikiran Kerakyatan ?

Selamat malam,

Pimpinan Sidang sidang

Rakyat Demokratik


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK

SEOLAH olah Sosial dilarang untuk Sosialisme membahasakannya. Dalam ucapan dan tulisan. Dikekang jadi de – Politisasi Strategik

Dua Lawan yang berbuat demikian = Menguasai suatu “Negara” (Tujuan)

1. a. Kapitalisme

2. b. Individualist

c. Militerisme

Hanya Bahasa Ideologi kah  dalam Buku ? Tanpa terjemahan ke Tujuannya. Sosialisme adalah Masyarakat (Manusia. Pemikirannya ke Perbuatan)

Mengapa kejam tidak Manusiawi ? Mungkinkah Rakyat pun terbeli “dalam Kepentingan” Penguasaan ? Tyran ke Tyran bagaikan Berke – “Kuasa” – an !?!

Apakah, yang “mesti ne” dibangun tanpa Masyarakat ? Sambil berbondong bondong “Anggota Beliau” mengerjakan (Sentralistik, Strukturalisme ke Infra Struktur. Bentuk bentuk Dasar =) Ekonomi – Perjanjian Negara atas Negeri

<Titik

Uang masuk kantong (ke) Yang Kuasa, tetapi Sumber Alam = Bahan bahan Baku Dasar untuk Industrialisasi Dunia Kapitalis dalam Perhitungan Modal ke “Barang” dan Ekspor mungkin kiriman sampah Material ke Langit jadi serpihan serpihan campuran gas … racun (di udara Bumi) atas “Negara Bukan Mereka” (Baca, Wilayah wilayah = Kepunyaan Individual ke Individualist)

‘Duh, Gusti (- Ku, Diri. Pengabdian) … sakit karena Drama Penghinaan ini

<Titik

Masyarakat tidak lah Bodoh … ! Adalah, Kami “Manusia = Rakyat. Dilahirkannya”. Di Bumi, Tanah Kami. Mengapa Rakyat Yang “Miskin” tidak Yang Berkuasa ? Ini Kami Sosialist ! ‘KIRI”

Kerakyatan adalah Ideologisasi vukan Retorikal Terpolitisasi Kuasa atas Negara. Mempersiapkan, merangkaikan = Pemikirannya. Ke Perbuatan perbuatan. Membentuk. Politik Rakyat Miskin

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan

“……. kemerdekaan ialah hak …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke I)

“……. merdeka, … berdaulat, adil dan makmur.” (Pembukaan UUD RI Alinea ke III)

“……. dunia berdasarkan … kemerdekaan, perdamaian … keadilan …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke IV)

Maka,

Pasal 11 ayat 2 “……. membuat … akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan perubahan …”

Karena,

Pasal 28 A “……. berhak … mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat 1 “Hak … hidup, … sebagai pribadi … adalah hak … manusia …”

Pasal 28 J ayat 2 “……. hak dan kebebasannya … tunduk … untuk masyarakat demokratis”

Sehingga,

Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di … rakyat …”

Itu lah, Kedaulatan Rakyat. Menuruti Sosialisme (Politisasi)

Pasal 28 B ayat 1 “……. berhak membentuk … melanjutkan keturunan …”

Diterjemahkan

– Tanah Kelahirannya (Manusia)

– “Hidup”

– Sosial Haknya (Pembentukan)

Untuk

Pasal 28 C ayat 1 “……. pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 28 G ayat 2 “……. berhak untuk bebas dari … perlakuan yang merendahkan … manusia …”

Pasal 28 H ayat 2 “……. mencapai persamaan dan keadilan”

Melalui

1. Kolektif

Pasal 28 C ayat 1 “……. haknya secara kolektif …”

2. Pemerintahan

Pasal 28 D ayat 3 “……. kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

3. Keamanan

Pasal 28 G ayat 1 “……. perlindungan diri … dan berhak atas rasa aman …”

4. Demokrasi

Pasal 28 I ayat 5 “……. melindungi hak … yang demokratis, … diatur …”

5. Kebangsaan

Pasal 28 J ayat 1 “……. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

<Titik

Sosialisme, yang dibahasakan bernegara. Terserah Nilai nilai = Kuasa, menerjemahkannya. Dibenturkan, berlangsung Materialisme Dialogika. Diajukan Manusia dalam Isme ke Politik

<Tutup

SELESAI


PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


MENYONGSONG

 

DARI KEKUASAAN (DI) NEGARA

KE PEMILIHAN

PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN

 

 

 

[ Tabel di bawah, agar diisikan Angka angka Resmi, yang tidak terkena Rahasia suatu Pemerintah. Terima kasih ]

Berdasarkan Perhitungan Resmi Sementara (Perbaikan)

 

TERLALU semrawut Perhitungan Suara NASIONAL tidak bertujuan. Banyak campur tangan. Sehingga Penulis tidak perlu memaparkan dalam bahasan di sini 

Dari Partai partai, yang bisa diloloskan melalui Parliamentary Trashold itu (2,5 % = Distrikasi PEMILIH tanpa kata imbuh “an”. Jangan basca Konstituen Parta). Karena, hanya satu Partai yang mampu berhasil memenuhi 25 % dari Kursi kursi di Parlemen, sehingga secara Politis hanya berlangsung = terjadi Koalisi Suara (20 % ) Partai partai Politik ke Pencalonan dan tidak dalam Parlemen

 

Koalisi yang rasional didasarkan Bentuk – Kepartaian – Suara

 

(lihat Tabel di atas)

 

1. Koalisi Sederhana antara Partai partai

    a. Nasionalisme Kemerdekaan

        – Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan  (Calon Presiden)

        – Gerakan INDONESIA Raya

        – Beberapa Partai Pendukung

        Total : harus di atas 30 %

   b. Demokrat

        Partai Demokrat (Calon Presiden)

       Langsung akan lolos

        Total : harus  di atas 30 %

   c. Karya (Baca, Partai)

        Partai GK (Calon Presiden)

        Total : harus di atas 30 %

2. Koalisi Politis ke Nasionalisme

     a. Nasionalisme ke Pemerintahan

          (Capres, tanpa Wapres)

    b. Tengah (Orde – Reformasi)

         – PDIP

         – PPP

         – PKB (NU)

         – Gerindra

    c. Partai partai Agamis

         (dengan Kemampuan kemampuan Berkoalisi)

         – PKS

         – PPP

         – PAN

         – PKB

3. Koalisi Keras -> Oposisi

     a. P Demokrat + PDIP , beberapa Partai

         Total : di atas 30 % +

         Oposisi (P GK)

     b. P Demokrat + P GK, beberapa Partai

          Total : di atas 30 – 40 %

          Oposisi (PDIP)

     c. PDIP + P GK, beberapa Partai

          Total : di atas 30 %

          Oposisi (P Demokrat)

<Titik

Kerkuatan (Perbuatan), yang didasarkan Kemampuan Berkoalisi

1. “Negara” – Politik. UUD RI

2. Parlemen

     a. Program Nasional Ekonomi

     b. Pembentukan UU

    c. Konsep Pertanian (Pangan)

3. Budaya. Kesatuan – Wilayah wilayah (Daerah)

4. HAN dan Keamanan, Militer (Organisasi)

5. Hubungan Internasional (Netral. Diplomasi Perdamaian)

Bentukan bentukan dalam  Koalisi Politik atas Pertukaran pertukaran Kenegaraan

1. Kedudukan/ Jabatan (Figur)

    a. Presiden/ Wakil Presiden

    b. Ketua MPR RI

         (UUD RI

         Pasal 3 ayat 1)

    c . Ketua DPR RI

    d. Panglima TNI

    e. Menteri menteri (Govermental)

2. Sosio Perekonomian Keuangan

3. Pemerintahan – HAN Strategik

     a. Politik dan Demokrasi (Termasuk Pembinaan Partai partai)

     b. – HAN Negara (= Keamanan)

         – Anggaran HAN (Parlemen)

        – Hubungan dengan Militer

     c. Pemerintahan yang Stabil

<Jeda

Sikap, Posisi Tentara Nasional Indonesia

1. Terjemahan HAN Rakyat

     a. Kedaulatan Rakyat atas Wilayah wilayah

     b. Ketahanan Ekonomi Negara yang Merdeka

     c. Anggaran Negara untuk HAN/Persenjataan

2. Netralitas

     a. Kepemimpinan dalam TNI dan Regenerasi

     b. Kerjasama KAM =

          Politis

          (Pasal 11 ayat 1)

     c. Mengamankan Pelaksanaan Demokrasi = Kekuasaan

3. Kepentingan kepentingan organisasi

     a. Kesejahteraan Anggpta anggota

     b. Ikut serta dalam Prosesebangsaan

     c. Pendidikan

<Titik

Demikian lah suatu Pandangan didasarkan Kenyataan Politik yang berlangsung dalam Demokratisasi di Negara dan Pembentukan Pemerintaham ke suatu Tujuan (Politik)

<Tutup

SELESAI


PERHITUNGAN SUARA NASIONAL


PERHITUNGAN

DAN

SUARA NASIONAL  (Resmi)

Oleh Pembebasan Rakyat

KETIKA Hasil Perhitungan Suara Nasional diumumkan Resmi di Jakarta, mulai bertarung lah Para Calon Presiden itu

Memang Dunia sudah menunggu. Karena, … dua Ismberperang dalam Perlagaan mereka. Melanjut Pertempuran ke Terakhir, walaupun tidak mungkin diakhiri dengan Terpilij Presidem. Melalui Babak babak Tragik. Bermula dari Harapan Rakyat. Memilih. Tanpa ada Pilihan

Entah suara yang tulus kah, ayau jeritan karena Tertindas ? Memilih, karena ada Kami …

Itu kah Kekuasaan ??? Akan memaksa. Hansatu Pilihan

– ada Negara

– ada Indonesia

– ada Rakyat

Lalumemang Kami memperjuangkan Suatu Kekuasaan Rakyat

<Tunda

[                                            PERANG URAT SYARA                                            ]

Jangan tertawa , hai Antek antek Kapitalis ! (MenertawakanPresiden Terpilih ?). Keuangan diatur … ! Kalian pun menggantungkan Keinginan pada Uang. “Dicetak” = Negara

1. Ditransaksikan (Ekonomik)

a. Rasional

b. Produksi (Nasional Industri)

c. Ke Perdagangan

2. Diatur (“HAK”)

a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

3. Diawasi (Pertahanan)

a. Rupiah

b. Sosial Ketahanan Ekonomi

c. Monetary

4. Disimpan (Koperasi)

a. Akuisitas

b. Laba

c. Pembagian

5. Dikelola (Daerah)

a. Manfaati

b. Wilayah wilayah Ekonomis

c. Alam

<Titik

— oOo —

Akan banyak jebakan politik selama pertempuran antara Kami atas Individualist di Negara ini dalam Pembentukan Nasional Pemerintahan (= Kenegaraan)

Tidak akan pernah terputus matarantai – gerigi Revolusi (Ajaran). Menjadikan PEMBEBASAN Suatu Alasan. Terpilih = menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Berdasarkan Kemerdekaan HAK di Tanahnya. Jika Tidak, maka Satu Pilihan lagi. MEMBEBASKAN KEKUASAN DARI TYRANISME ATAS MASYARAKAT !

Semua Kebohongan = Penjebakan ! Membodohi, mendustai, menolak Terlaksanakan Kebebasan = Adil (Manusiawi)

Ada Keberpihakan dengan Negara negara Imperialisme, Neo Liberal – Individualisme dan Kapitalisme Dunia = Penghinaan atas Bangsa

Suatu Penguasan (Regime, Terbaca Kekuasaan Perang) di Negara ! Kami pun menarik Diri, Bersatu Melawan … mungkin Terbunuh

– Peluru (di Batok Kepala)

– Racun dalam Tubuh

– Penyakit Tanpa Obat

– Gila, sebelum mati

– Hilang, entah di mana

– Hukuman atas Kepribadian

– Penyiksaan Badani = Jiwa

dll Cara, yang Terlatih (dari Luar  kah ? Mungkin)

<Jeda

Suara Nasional akan terpolitisasi = Menjadi Politik Rakyat di suatu Negara, yang Berdaulat (Daerah daerah = Masyarakat), diperjuangkan Kepentingan kepentingan mekanisme Sosio Ekonomi Politis

Tidak akan mungkin, terbalik, bergantun pada Cara. Karena, Strategikal = Perbuatan perbuatan Manusia, didasarkan Pikir. Memikirkan

1. Dialektika yang Logik

2. Rasionalisme – Kausali

a. Budaya

b. Tradisional Empirisme

c. Materialisasi

3. Thesiska Alam (di Pikirannya)

Maka,

– Ada Zaman (Baru)

– Ada Pengubah (Sistim)

– Ada Keadaan (Negara)

Biarpun kerja Politik mereka belum selesai jua. Membayar Hutang Luar Negeri, meng – uang – kan Asset asset, sampai mem – bunga – kan Modal, mendepolitisasi Sosialisme – Industrial, meng – korup Uang Negara Indonesia …

dst.

<Tutup

SELESAI





PERGERAKAN


KEPEMIMPINAN

PERGERAKAN

(KE) “NEGARA”

LIMA tahun di depan akan banyak Pertukaran (bukan Koalisi) langsung ke Pimpinan (jangan baca “Kelas”) Kepartaian dan Pergerakan

Bukan rundingan lag. Ketika ada Butir butir Juang Kami. Karena, suatu Ajaran (Isme. Oposisi kah ?)

Reksiko Politik akan diadu memang menjadi Kemungkinan. Diteror juga … ! Menekan. Realistis lah, beda ! Kan, sederhana

<Titik

Alasan alasan :

1. Hubungan Kenegaraan – Masyarakat, terputus (Pembendaan Kapitalisme)

2. Ekonomi (sudah) Individualist

a. Pasar Monopolisme

b. Tekanan hutang (lama)

c. Tarung Kelas Ekonomi

3. Persaingan Keuangan Industrial. Dibebankan Hutang Luar Negeri

Kebutuhan Politik untuk saluran saluran uang = Keuangan ekonomis dalam Masyarakat

1. Money Politics

2. Keuangan Negara Non Perbankan

a. Keuangan Transaktif

(Daerah)

b. Menyelesaikan “Aksi” Tradisionalitas Pasar

<Jeda

Ketegangan ketegangan Perdagangan pun menghambat. Kebiasaan, disengaja ! Berlangsung Kekuasaan Sepihak (Paksaan)

1. Keuangan yang Non (=)Transaktif

2. “Barang” Tidak Produktif

3. Uang Korupsi ke “Usaha”

4. Modal

5. Investasi – Bunga (Perbankan)

Ekonomisasi Keuangan Negara tidak rasional. Penguasaan atas Laba. Dari Produksi ke Hasil. Banyak Peran (Figuralisme) Ekonomi argumentatif politis

Partai partai Kami bukan lah Kolektivisme (Kuasa Individu = Sistim) Pemimpin. Itu, Individualisme. Menghancurkan Ekonomi. Namun, yang berdasarkan suatu Kekuasaan Rakyat. Terselenggarakan Sosial Hak – Kepemimpinan. Dalam Kelas kelas

Bahasan Ideologisasi, yang dipertanyakan berdasarkan Sosial Pertahanan Rakyat atas Perekonomian Negara. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


PEREKONOMIAN NASIONAL KONSTITUSI


PEREKONOMIAN NASIONAL

TAFSIRAN

SUATU KONSTITUSI

TERBENTUK. Melalui Demokratisasi Kekuasaan di Negara, yang ideal. Ditafsirkan KOnstitusi Negara ke Ekonomi

1. Kemerdekaan HAK di Tanahnya

a. Pemerintahan

b. Nasional – Wilayah wilayah

c. “Isme” ke Sistim

2. Berkeadilan (Manusiawi). Sosial – Hak Kelas = Rakyat, yang “Miskin”

3. a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

Sehingga, Negara = Rakyat. Kekeluargaan. Produksi pun untuk Hidupnya

<Jeda

SEKALI LAGI, HAK AZASI MANUSIA

Undang Undang Dasar Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya”

I. Kemanusiaan

Pasal 28 C

ayat 1.

“… melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, … hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

ayat 2.

“… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Terkandung maknawii falsafati politik

– kebutuhan dasar Manusia ;

– kepemimpinan ;

– haknya, yang kolektif

II. Perburuhan

Pasal 28 D

ayat 2

“… berhak … mendapatkan … perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28 G

ayat 2.

“… bebas dari perlakuan … merendahkan derajat martabat Manusia …”

Pasal 28 I

ayat 1

“Hak untuk hidup, … untuk tidak diperbudak …”

III. Politik

Pasal 11

ayat 2.

“… akibat, yang luas … mendasar bagi kehidupan rakyat …”

Beberapa Hak Sosial Ekonomi Konstitusional, yang telah didapatkan Seorang Manusia kah di Negara. Menjadi arah Bangsa (Baca, Nasionalisme)

Materialisme Politik, membentuk Pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan Ekonomisasi Keuangan Negara

Pemerintahan dari “Negara, yang Rasional”, berdasarkan Nasional Perekonomian Konstitusi. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


PARLEMEN


PARLEMEN

_______________________

SELAMAT DATANG, KAWAN

DI “NEGARA”

 

 

 

MENDEPOLITISASI bukan jawaban Politik lagi. Tuan tuan … Sidang dituntaskan. Majelis berganti. Karena, Demokrasi sudah memilih … Maka Negara terus  berlangsung. Mulai dipersiapkan kerjasamaPresiden dan Perwakilan Rakyat

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

 Itu kah, “Sistim” (Hasil Amandeer Kerakyatan). Tegas, kini, ada Kami. Yang menjadi Anggota. Berbeda. Pasti tidak sama ke dulu di “Dalam”. Ketika Parlemen dalam Penguasaan

 

Penyesalan manakah, yang dipolitisiir, Tuan ? Mempertanyakan ? Apakah ada, yang belum diselesaikan Hukum ? Mungkin saja …

 

Omong ke Amerika, “Emoh” Bersujud ke Botak Washington (Dollar). Meru Keuangan Negara. Tentu, berakhir Ekonomisasi Uang Korupsi

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme mampu Bernegara – Idea. Terserah akan berunding (Masalah masalah Uang). Namun, Pembicaraan hanya Butir butir Ajuan PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan  Hutang Ekonomi Indonesia dalam Uang Rupiah

 

2. Nasional Industrialisme (Sumber Alam, Produksi = Tenaga)

 

     a. Tutup Permodalan Keuangan Industrisasi produksi

     b. Nasional Pertambangan(Rasionalisme Ekonomi)

     c. Lawan Kepemilikan Individualist atas produksi

     d. Pembagian Laba ke Masyarakat. Didukung Pergerakan Rakyat (Front)

     e. “HAK” Negara untuk Perburuhan (Tenaga) atas Keuangan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme dalam Ekonomisasi (Pemerintahan)

 

<Jeda

 

 

 

Sehingga tekanan tekanan :Politik, yang mencurigai Kami, berakhir. Selesai. Walaupun dengan Alasan Keamanan Nasional. Tetapi, mengapa ? Terbela Rakyat dengan Sosial Pertahanan dalam Strategikal – Politik “Negara Ekonomi”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PARTAI BANYAK – SEDIKIT


PARTAI BANYAK

DAN

SEDIKIT PARTAI

(ATAU, KE “KEKUASAAN TUNGGAL”)

MUNGKIN karena Iri melihat sukses Kebebasan a-la Amerika. Lihat, namun tidak mungkin menikmati. Lha ?!? Mungkin (ulang) Beda lah. Koq ?

 

Lalu, apakah Kebebasan = Demokrasi ? (Terserah lah)

 

<Titik

Tiga Kebebasan (Moderen ?)

 

     – Neo Liberal (= Individualist)

     – a. Politik

       b. Demokrasi = “Kekuasaan”

 

yang berhubungan dengan Ekonomisasi Keuangan

 

Di suatu Negara (Pencetak). Tegas, untuk Kepentingan masing masing. Atas suatu Pemerintahan (Baca, Kenegaraan)

 

Namun, Politik mana pun BERNIAT Multi partai (Cara)

 

<Jeda

 

 

 

Dalam Perpolitikan bukan masalah ada Partai atau tidak. Dan, jumlah berapa.  Sama ! Mencapai Kekuasaan. Walaupun Beda Tujuan. Mungkin saja Individualisme dengan Kelompok kelompok Politik – Individu (Kerjasama = Pertukaran). Atau, Kerakyatan (Baca, Kedaulatan Rakyat)

 

Maka, “Kuasa”, yang didapatkan. Tampak kah Isme – Kekuasaan. Berkekuasaan atas Wilayah wilayah, Perdagangan dan Masyarakat/ Kemasyarakatan

 

oOo

Bagaimanakah di Indonesia ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia terbaca Kedaulatan Rakyat (Pembukaan). Ini, jelas Sosial = Kekuasaan. Sehingga, Partai (atau, Partai partai) Politik didirikan Bertujuan Kemakmuran – KEADILAN dan Kesejahteraan Rakyat

 

Sementara “Pembagian” Kekuasaan Rakyat memperkenankan Oposisi Kepartaian (Bentukan Politis) berhadapan ke Kekuasaan = suatu “Pemerintahan didasarkan” Hukum melalui Parlemen (Negara kah ? Rekayasa), diselesaikan Yudikatif (“Pelembagaan”  Adil), berbenturan dengan Kepentingan kepentingan Industrial Perekonomian

 

<Titik

Keuangan dan Program program Ekonomi mengalami Pembahasan bertele tele di Perwakilan Rakyat (Legislatif). Dan, Politikus – Negara mengawasi Penyelenggaraan Keuangan, yang Terpakai. Mungkin saja isenk mengincar (= Politik ? Uang dalam) Ekonomisasi “Struktural Negara Pemerintahan Korup

 

Karena,

 

1. Kedaulatan (di) Negara = Penguasaan

 

2. Pemerintahan = bentukan “Kuasa”

 

3. Partai = “alat” Kekuasaan

 

<Titik

Transaksi Ekonomis tidak diputuskan Manejemen Politik (?), Admnistrasi Kekuasaan = Pemerintahanm, dan atau Kepartaian. Tetapi, Ekonomik !!! Berkata lah SI PENDUSTA menyatakan Keputusan Politik bergantung Perdagangan = Laba = Permodalan)

 

<Titik

Tidak demikian mungkin lah. Berpartai bukan mengadakan Transaksi Keuangan – Negara di dalam

 

     – Eksekutif  (Politik kah ? Lembaga. Kekuasaan = Pemerintahan

     – Yudikatif = “Keadilan”. (Lembaga Hukum Apakah Mahkamah Konstitusi ???)

     – Legislatif (Rakyat = “Lembaga Persidangan” – Umum)

 

Keadilan = Hukum, Tidak lah Dipilih. Karena, “Paksa”. Sehingga, memastikan Mati – Politik Manusia. Terlarang kah Rasionalisme  = “Moral”

 

<Titik

oOo

Satu Partai Politik bukan alat mekanistis Pemerintahan, biarpun “Sah Dibentuk”, karena Kemerdekaan Negara

 

Tetapi, Dasar Isme = Nasional (‘Nation’). Demokratisasi pun = Sistim ke bentuk Negara untuk Kesejahteraan Ekonomi = Tahapan tahapan Perjuangan

 

<Tunda

Tampak reaktif Politik, menerjemahkan Kebebasan secara Negara. Ketika “Adil”  Terbatas. Bukan masalah Perekonomian kah ? Berbagi Kekuasaan, deh. Memang Kepartaian “Bukan Negara” ! Namun, menjadi Tunggal jua Kekuasaan

 

Semua Pemerintahan tetap Memutuskan, yang Diperbuat. Ini, Kenegaraan (= Putusan putusan). Berlaku atas Keuangan – Ekonomisasi

 

<Tutup

SELESAI. “Jangan Hanya

Menggertak !

Karena, Bukan Presiden !”

 

 

 

 


SOSIAL – HAK POLITIK 2


ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

DAERAH

1. Wilayah wilayah (Unsur) suatu “Negara”

 

2. Tempat

 

    a. Kelahiran

    b. Sumber sumber Alam

    c. Pemukiman

 

3. Kependudukan (Politis ?!?) = Masyarakat. Memilih = Demokratisasi Kekuasaan

 

Bentuk bentuk Sosial

 

1. Kepemimpinan. Sustau Pemerintahan = Kemasyarakatan (“Daerah”)

 

2. Kebangsaan. ‘Nation’ – Persatuan

 

    a. Sosial, Alam – Negara

    b. Bangsa = Nilai nilai

    c. Kebudayaan – Tani (Pangan)

 

3. Perjuangan Tenaga Kelas. Di Negara = Penyaluran Keuangan di Masyarakat

 

Dasar

 

1. Sosial Hak, yang Terpolitisasi. Utopia – Materialisme

 

2. Hak Masyarakat = Alam

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sosial Pertahanan Daerah

     c. Ekonomisasi Produksi masyarakat

 

3. Sosialisme = Kerakyatan. “Membentuk” Masyarakat Daerah ke Tujuannya

 

 

 

HAK POLITIK – DAERAH

Isme – Nasional tanpa Daerah menjadi Figural, yang Tercemar

 

     – Sikap Individualistis. Tak Berotak

     – Militerisme (Penjajahan)

     – Anti Sosial. Kejam. Tak Berkepribadian

 

dalam perpolitikan, yang Bertujuan Kekuasaan “atas Ekonomi”.  Sedangkan Hak hak menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Kepemimpinan Sosial Perekonomian berdasarkan Hak Kekuasaan Sosial

 

1. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat

 

    a. Hak Memilih (Politik)

    b. Hak Ber Negara

    c. Hak Membentuk Pemerintahan

 

2. Hak Masyarakat – daerah mendapatkan Hasil Ekonomis Alam

 

3. Pelaksanaan Sosial Kependudukan

 

     a. Hak Pangan (Manusiawi)

     b. Hak Kehidupan (Pribadi)

     c. Hak Mukim (Masyakarakat)

 

Secara Organisme memperjuangkan Hak Masyarakat Kelas. Dijamin, Materialisme Hak (Baca, Pembagian) Laba Produksi. Berbanding “Kuat”. Melaksanakan Keuangan Ekonomik Industrial

 

— oOo —

Kelas Menengah di Perpolitikan

Kelas Menengah = Istilah Politik, yang diterjemahkan Ekonom. Membedakan = Sama (kah ?)

 

Tidak mungkin lah dari Perpolitikan. Karena, Politik “Memakai” kata Tengah saja. Bermakna antara dua (tidak tiga atau lebih = Pertentangan). Yang “Beda”. Terlihat Perbedaan Mendasar, maka ada “Tengah”

 

Tengah bukan Kelas. Bukan Titik “Pertemuan” = Bukan Persamaan Di antara. Kelas, yang Tengah juga bukan. Tegas lah, Bukan Kelas

 

Namun, Perekonomian (Non – Kelas) Menengah, didapatkan dari Usaha usaha Perekonomian, yang Bertujuan Perlabaan Keuangan (di) Negara tersebutkan (Menjadi) “Kelas” Ekonkmik di Daerah

 

1. Sistim Politik di Negara

 

2. Membentuk Kekuasaan “Ekonomi (Pemerintahan” kah)

 

3. The “Haves”. Berke – Punya – an (Hukum)

 

Memang tidak struktural. Dilaksanakan Bergantung dalam Ekonomi Pasar. Karena, berhubungan dengan Kekuasaan – Uang

 

Kesalahan Politik, yang diperbuat atas Daerah, bahwa ada Penguasaan Keuangan Ekonomi di Daerah, sehingga berlangsung Monopolisme. Serta, menghutangkan. Terjebak, berhutang lagi. Dihancurkan. Dan, Keuangan mereka fanti “Pemilik”. Muncul Kelas Menengah Baru dalam “Pasar di Daerah” (Penjamin). Walaupun mungkin uang belum akan berada di Daerah (jadi Modal). Melainkan beban atas Industrialisasi

 

     – Pemimpin Ekonomis – Uang

     – Para Industrialis Penghutan

     – “Pemasok” Tenaga Murah

     – Penguasa Teknologi Mesin

     – Pelaku “Kekasaran” Ilmiah

 

     dst.

 

“Masyarakat Daerah” tanpa HAK, karena Ekonomi Penguasa. Di Tanah – Produksi Rakyat. Di atas Lahan lahan Tanam Masyarakat

 

Akan Bagaimana kah ?

— Bersambung —

ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III. PERJUANGAN

 

 

 


KIRI MENJAWAB LAGI


TUDUHAN

DAN

KIRI MENJAWAB LAGI

(IDEOLOGIKAL POLITIK)

MENGEJUTKAN ! Tiba tiba banyak Calon Legislatif, yang memang berpaham Sosialism DISAHKAN ……. ! Melalui “Tarung Diam” semenjak PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK nyaris dibantai !

 

     Di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum – Pusat (Ingat kah ?)

 

     “Kaum” Individualism kini terjebak ! Menghadapi “Kekuatan (= Politik) Militer. Sadarkah ? (Bukan Militerisme)

 

Angkatan Bersenjata (di) Indonesia menerjemahkan Nasionalisme – Teoritikal

 

     1. Kedaulatan Rakyat = NEGARA

 

         a. Demokrasi —> Pemilihan

         b. Bentuk Pemeromtahan = Kenegaraan

 

     2. Keadilan atas Perekonomian

 

     3. Pertahanan = HAK Warganegara (Politisasi)

 

         a. Pembukaan UUD RI 1945

         b. Sosial = KESATUAN (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

SUATU KEADILAN EKONOMI

     Ekonomi Konseptual, yang berdasarkan Keuangan Negara (Cetak), diatur (= Politik atas Hukum) Menyelenggarakan Negara (= Sosial) Ekonomi

 

     – Mengembangkan Ekonomi Industrialisasi (Tahap)

     – Menjamin Keuangan Perbutuhan (Tenaga)

     – Memperkuat Perdagangan (Undang Undang)

     – Keseimbangan Distribusi Pangan (Daerah)

     – Melindungi Pertambangan Nasional (Rasionalism)

 

     Global Strategi – Keuangan berdasarkan Nasionalisme (= Pemerintahan), diarahkan jadi Kemampuan kemampuan mempersiapkan Pasar “Ekonomi Barang”

 

<Titik

 

 

 

     PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK menyatakan, bahwa Indonesia suatu “Negara” Sosialisme, karena dilaksanakan dan berlangsung rangkaian Putusan putusan Sosial Perekonomian

 

     Kamerad kamerad Muda memulai kembali Politik “Demokrasi (Kekuasaan = Ide) Negara”, Bertujuan (Revolusioner !) didasarkan Keadilan Sosial (Utupia)

 

 

 

SELESAI