Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Pemilihan & Calon Presiden Kita

NUSANTARA TANPA PERBATASAN


NUSANTARA

TANPA

PERBATASAN

 

DEMOKRASI ada di Masyarakat. Namun ketika jadi Berbatas Wilayah wilayah Politik

 

maka

 

1. Kedaulatan lenyap di suatu Tempat

 

2. Kecurigaan Dasar Politik

 

3. Pembentukan kembali Hak hak Sosial masing masing

 

Alasan alasan Perpecahan Masyarakat

 

1. Imperialisme (Kuno)

 

2. (Neo) Liberalisme

 

3. Militerisme (Nafsu)

 

Memang tanpa Kejadian Masalah masalah di atas, Demokrasi akan tetap dalam Masyarakat Kesatuan – Wilayah, Falsafati – Tujuan

 

Setelah terjadi Pemisahan, Tahapan tahapan Politik ke arah Ekonomik

 

Tampak Penyebab Demokrasi berhenti di balik Terbedakan satu ‘Kemasyarakatan di Dalam’

 

Yaitu, Proses Kapitalisme – Dunia

 

1. Alam, Rancangan (Kepemilikan)

 

2. Daerah daerah Kapitalisme Penghukuman Ekonomi (Adat) di Tempat tempat ‘Politis Baru’

 

3. Pengendalian KAM Sosial Negara ‘bentukan’ (Devide et-Impera)

 

o0o

 

Mengapa Thema Penulisan kini diungkapkan ?

 

o0o

 

Utopia, Terpolitisasi – Membentuk Materialisasi ke Tujuan. Dalam rangkaian Cara cara Demokratik.

 

Melalui These – Alam sehingga berlangsung suatu Kekuasaan Rakyat. Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah di Dunia

 

Pemerintah pemerintah tetap berada di dalam Masyarakat (Politik)

 

1. Logik

 

2. a. Rasa

    b. Falsafati

    c. Batini

 

3. Aturan aturan Sosial

 

Melaksanakan Kerakyatan – Sosial Manusiawi

 

1. Kedaulatan Rakyat dalam Materialisme Sosial – Ekonomik

 

2. Tani. Ke Pangan (Budaya)

 

3. Industrialisme – Politik

 

   a. Sumber sumber Alam untuk Produksi

   b. Penyediaan Barang barang Kebutuhan Masyarakat

   c. Kerja Buruh (Kelas)

 

Utopia dalam Politisasi Wilayah wilayah Kemasyarakatan Dunia

 

o0o

 

Dari Nusantara (= Bahasa ?) ke – “Luar” tiada Batas batas ‘Negara’ – Ide (Konsep)

 

Suatu Demokrasi Masyarakat berdasarkan Ajaran Kerakyatan – Alam

 

1. Membentuk Kemasyarakatan – Politis Nasional Isme – Sosial

 

2. Politisasi Sosial – Alam

 

3. Hubungan antara Masyarakat masyarakat Sosialisme Internasional

 

Dalam rangka untuk HAN (agar dibaca KETAHANAN !) Proses Kemanusiaan. Membebaskan dari Kemiskinan Ekonomik akibat Penyiksaan Musuhnya

 

 

 

SEKIAN

 


PARLEMEN


PARLEMEN

_______________________

SELAMAT DATANG, KAWAN

DI “NEGARA”

 

 

 

MENDEPOLITISASI bukan jawaban Politik lagi. Tuan tuan … Sidang dituntaskan. Majelis berganti. Karena, Demokrasi sudah memilih … Maka Negara terus  berlangsung. Mulai dipersiapkan kerjasamaPresiden dan Perwakilan Rakyat

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

 Itu kah, “Sistim” (Hasil Amandeer Kerakyatan). Tegas, kini, ada Kami. Yang menjadi Anggota. Berbeda. Pasti tidak sama ke dulu di “Dalam”. Ketika Parlemen dalam Penguasaan

 

Penyesalan manakah, yang dipolitisiir, Tuan ? Mempertanyakan ? Apakah ada, yang belum diselesaikan Hukum ? Mungkin saja …

 

Omong ke Amerika, “Emoh” Bersujud ke Botak Washington (Dollar). Meru Keuangan Negara. Tentu, berakhir Ekonomisasi Uang Korupsi

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme mampu Bernegara – Idea. Terserah akan berunding (Masalah masalah Uang). Namun, Pembicaraan hanya Butir butir Ajuan PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan  Hutang Ekonomi Indonesia dalam Uang Rupiah

 

2. Nasional Industrialisme (Sumber Alam, Produksi = Tenaga)

 

     a. Tutup Permodalan Keuangan Industrisasi produksi

     b. Nasional Pertambangan(Rasionalisme Ekonomi)

     c. Lawan Kepemilikan Individualist atas produksi

     d. Pembagian Laba ke Masyarakat. Didukung Pergerakan Rakyat (Front)

     e. “HAK” Negara untuk Perburuhan (Tenaga) atas Keuangan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme dalam Ekonomisasi (Pemerintahan)

 

<Jeda

 

 

 

Sehingga tekanan tekanan :Politik, yang mencurigai Kami, berakhir. Selesai. Walaupun dengan Alasan Keamanan Nasional. Tetapi, mengapa ? Terbela Rakyat dengan Sosial Pertahanan dalam Strategikal – Politik “Negara Ekonomi”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


NASIONALISME PERGERAKAN


NASIONALISME PERGERAKAN

 

 

 

1. Kepemimpinan (Baca, Pemimpin). Terpolitisasi dalam Pemilihan (Langsung)

 

2. Nasional

 

     a. Parlemen (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 3)

     b. Keamanan = Sosial Pertahanan

     c. Kekuatan kekuatan Nasionalis

 

3. Daerah (Terjemahan Kedaulatan). “….. Pergerakan … Rakyat Indonesia, … ke … Negara …. yang Merdeka, …Berdaulat, Adil …” (Preambule Alinea ke II)

 

Membentuk suatu Pemerintahan dalam Sistim = Kenegaraan, berdasarkan Kedaulatan Rakyat mencapai Tujuan Negara (Ekonomi)

 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …”

 

<Jeda

 

 

 

     PEMERINTAHAN

     NEGARA

     (= QUASIF)

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 “….. berhak mengajukan Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

 

Hak yang memang didapatkan dari Kekuasaan (di) Negara, bersumber dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia “….. berdasarkan Kemerdekaan, … Abadi dan Keadilan Sosial …”

 

Sehingga,

 

1. “….. tidak dapat membubarkan Dewan perwakilan Rakyat (Pasal 7 C)

 

2. “….. Kehidupan Rakyat yang terkait dengan beban Keuangan Negara, … mengharuskan Persetujuan … (Pasal 11 ayat 2)

 

3. “….. mengesahkan Undang Undang yang telah sisetujuai Bersama …” (pasal 20 ayat 4)

 

<Titik

 

 

 

Akan tampak lah semua gerakan Nasionalisme, yang telah didasarkan Suatu Kemerdekaan ke Pemerintahan, menjadi Pergerakan = Isme Sosial (Politis kah ? Baca, Kekuasaan Rakyat) di Indonesia

 

1. Negara Ekonomik (Pemerintahan)

 

2. Pemerintahan, yang Tidak Bertujuan Pro Imperialisme (= Indiividual)

 

3. Parlemen = Wadah Juang. Koalisi Nasionalisme (Politik)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


DE KAPITALISME (DI) NEGARA


DI LUAR Kita, mulai Terbaca Pergerakan Kiri di Negara negara ke “Bebas”. Pertama, Sosialisme = Kemanusiaan. Yang Kedua, Nasional Kiri

Berlawankan Kapitalisme Dunia

 

1. Kaum Neo Liberalisme. Penguasaan atas

 

    a. Keuangan (Politis) Negara

    b. Sumber sumber Alam

    c. Tenaga Kerja Buruh

 

2. de Politisasi Sosialisme

 

3. Individualisme (“Kuasa”)

 

     a. Milieterisme Negara

     b. Kepemilikan atas Produksi

     c. Monopolisme (Hukum)

 

Pemerintah yang Korup. Terpolitisasi lah Demokrasi = Kekuasaan ke Negara Sosial (Sosialisme ?)

 

1. Melalui Perjuangan Serikat serikat Kelas Pekerja

 

2. Melalui “Partai”. Berulang digagalkan (Di Indonesia : Partai Rakyat Demokratik, PAPERNAS)

 

3. Melalui Pemilihan (dalam Bentuk Program program)

 

<Jeda

 

 

 

Hanyam itu saja. Menjadi acuan Pemerintah Korup itu, yang dihasilkan Isme Kekuasaan. Menguasai Keuangan Ekonomisasi (Modal)

 

Berlangsung Bentuk bentuk Politik Terhadap

 

1. Pembentukan Negara, yang berdasarkan Kedaulatan akyat (Ajaran)

 

2. Pembentukan

 

     a. Parlemen Nasional = Persatuan

     b. Pemerintahan Demokratik  berdasarkan Kekuasaan Rakyat Miskin

     c. Sosial Logika Pertahanan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialis, berdasarkan Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Dalam Tahapan tahapan Revolusioner ke suatu Negara – Ide Ssoial (= Kekuasaan. Baca, Sistim) dengan Pemerintahan yang Adil, Transisi Konstitusi

 

<Titik

 

 

 

Apakah Nasional Persatuan ?

Dua Pendapat, yang bertentangan atas Bahasan Negara

 

Pendapat 1. Wilayah. Menjadi Dasar Kekuasaan di mana pun (Baca, Sosial HAK)

 

Pendapat 2. Nasionalisme dalam Pemerintahan

 

Namun, bukan Tafsiran Mempersatukan Kekuasaan kekuasaan di Negara. Atau, Kekuasaan kekuasaan dipersatukan Berdasarkan Satu Kekuasaan untuk menuju suatu Pemerintahan (Kuasa)

 

Jadi konflik (senjata) mengganti Politik. Itu, yang diinginkan Kapitalisme Individu

 

Kekuasaan kekuasaan beda dengan Kekuasaan Rakyat Miskin = suatu Tujuan Rakyat. Untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia

 

Suatu Pemerintahan tidak Dimerdekakan Staf Ahli, yang menghancurkan Sosial. Tetapi, Perjuangan Rakyat di Masyarakat. Melalui Demokratisasi (Proses)

 

Tidak pula dengan Militerisme, namun Kepartaian mungkin Konstitusional. Lewat Pemilihan ke Parlemen. Bersama Program program, yang disetujui Rakyat yang Bebas di Negara Merdeka menyelenggarakan. Atas Wilayah wilayah Kenegaraan = Masyarakat Penduduk

 

Karena,

 

1. Kesatuan Wilayah wilayah

 

2. Kebudayaan = Isme Politik di Negara (Daerah daerah)

 

3. Nasional Industrialisme

 

Nasional Persatuan mungkin diterjemahkan saja membentuk “Negara” ke Ekonomi. Lalu, Sosialisme dibenturkan … atas Kapitalisme

 

Apakah, yang mulai terjadi ? Pertahanan Rakyat Negara

 

Jaringan jaringan Kapitalis dihancurkan. Negara Demokrasi pun Manusiawi. Sederhana. Menyingkirkan Individualist

 

<Tutup

— oOo —


MISKIN DALAM KONSTITUSI


“MSKIN” DALAM KONSTITUSI


PEMBEBASAN


HANYA 1 (satu) “Miskin” dalam Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kerakyatan)

Pasal 34 ayat 1

“Fakir miskin dan anak terlantar …..”

1. Fakir = Yang Tidak “Berpunya”

2. “Miskin”

3. Anak “Terlantar”

Betapa Konstitusi telah mengejutkan (ku !)

Terbaca, “Anak”  Terlantar. Terlantarkan !?! Ya, terlantar = Dimiskinkan lah. Jadi miskin = Pemiskinan ! Suatu Retorika kah ? Memang ……. TIDAK !

Kejam politik (akan) membahasnya. Wah ! (Lalu ? Bagaimana, dunk ?)

<Tunda

Pembukaan Undang Undang Dasar :

(Alinea 1)

“……. maka penjajahan di atas dunia …..”

Agar,  dibaca Penjajahan = Imperialisme = Kapitalisme – Ekonomi = Individualisme = Penguasaan. Yang memang berbuat demikian, Tuan tuan Terhormat !)

“……. harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan PERI KEMANUSIAAN dan PERI KEADILAN.”

(Alinea III)

Berdasarkan (“karena” yang Logik)

“……. berkehidupan kebangsaan yang bebas …”

(Alinea IV)

“……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …..”

untuk

1. Melindungi

2. memajukan Kesejahteraan

3. Mencerdaskan

“……. berbentuk dalam suatu susunan Negara … yang berkedaulatan rakyat …..”

<Jeda

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 BB ayat 2

Meka,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup …..”

Hidup = Kemanusiaannya (Tujuan)

“……. melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya …..”

1. Pangan

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air … dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat.”

2. Sandang dan Barang

Pasal 33 ayat 2

“Cabang cabang produksi … penting … yang menguasai hajat hidup orang …..”

juncto Pasal 28 G ayat 1

“Setap orang berhak atas … harta benda …..”

3. Papan

Pasal 28 B ayat 1

“Setiap orang berhak hidup … bertempat tinggal … dan mendapatkan lingngan yang baik …..”

<Titik


— oOo —

Kekuasaan Rakyat di Indonesia

Terbahas dalam 3 Thematikal

1. Kekuasaan (= Kedaulatan) Rakyat

Pasal 2 ayat 1

“Kedaulatan adalah di tangan Rakyat …..”

2. Utopia ke Materialisasi9 “Idea”. Dalam Strategik acuan Konstitusi ke Politik di “Negara” Indonesia

Yaitu, antara lain

– Sejahtera, Adil, Makmur

– Berkebebasan (Baca, Kemerdekaan Negara)

– Aman, Perdamaian Abadi

Dalam Pasal pasal terjemahan Kemanusiaan (Terlindungi)

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang berha bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pemertintahan

Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang undang.”

Pasal 22 D ayat 2

“……. memilih … Presiden …..”

Pasal 11 ayat 2

“…….. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi bagi kehidupan rakyat .., harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ke Bentuk bentuk Politisasi Kenegaraan di Negara, terselenggarakan, agar menyelesaikan masalah masalah Kemiskinan atas Anak Rakyat, berdasarkan Demokrasi Kekuasaan)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pasal 28 H ayat 4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan … tidakboleh diambil alih secara sewenang wenang …..”

Pasal 28D ayat 1

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 33 ayat 1

“Perekenomian … sebagai usaha bersama … kekeluargaan.”

Akibat akibat Politik dari Pasal tersebut

Pasal 22 ayat 3

“Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang …, … serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan …..”

1. Rasionalisme Politik “Negara – Ekonomik” atas Keuangan

2. Program Nasional Industri

3. Pembentukan Wilayah wilayah Ekonomisasi (Kesatuan Feralisme)

Pasal 28 ayat G ayat 2

“Setiap orang berhak atas perlinfungan diri PRIBADI, KELUARGA, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa AMAN dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.”

Jelas dan tegas, mempersiapkan Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang didasarkan Kemanusiaan bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”, agar Negara Indonesia atas Pemerintahan = Kenegaraan menyelenggarakan suatu rangkaian HAK (ANAK) MANUSIA

<Tutup

SELESAI


KONSTITUSI POLITIK -> RELIGI


KONSTITUSI POLITIK -> RELIGI

(Kepada

DIS)

PEMBENTUKAN Masyarakat Sosialisme berdasarkan

 

1. Thesiskal “Alam (di Pikirannya”)

 

2. Logika Batini (ke Materialisasi)

 

3. Rasionalisme atas Kepercayaan

 

Akankah Utopia dalam Materialisasi Ekonomik ? Pembentukan Masyarakat di Negara, karena Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Tanpa Kekuasaan pun mampu

 

<Titik

 

 

 

Kesucian (Baca, Religi), Adil, Perempuan dalam Masyarakat, menjadi Titik titik Pikir , berhubungan dengan “Negara Rakyat”, didasarkan Kemanusiaan Sosial (‘Nation’) atas Perekonomian

 

     Melawan

 

     – Puritanism (= Munafik). “Kuasa” Ingkar Janji

     – Bentuk bentuk Anti Sosial (Kapitalism di Negara)

     – Pendustaan atas Kitab Kuno (“Kepercayaan”)

     – Tidak Berpihak ke Rakyat

     – Isme Kekuasaan (Semu. Individu)

 

C ontoh contoh : Irak (Partai Baath), Cina (Sinkritism, Tao), Perancis (Gereja – Perbankan)

 

Terwakilkan kah ? Sehingga, berbedalah antara “Moral” – Hukum. Biarpun Sekretarian Agama = Politik, dipertentangkan jadi Kebudayaan Ekonomi

 

(Deism. “Jiwa” = Kebendaan atas Manusia. Pengajar pengajar Kaya Sok Yahudi. Lagak Filsuf Pengetahuan Keilmuan “Materi” di jaman Moderen)

 

<Jeda

 

o O 0

Coba simak beberapa Pasal Konstitusi/ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

 

Pasal 28 B ayat 1

 

“Setiap orang berhak membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

 

juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

 

Pasal 28 E ayat 2

 

“Setiap orang berhak atas Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

 

Pasal 28 I ayat 3

 

“Indentitas Budaya dan hak Masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

 

Terlihatkah ungkapan Nilai nilai berhubungan dengan Pembentukan yang dimaksudkan ? Masyarakat tafsiran Religik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


Sosial Kemanusiaan Politik


SOSIAL

KEMANUSIAAN

POLITIK

TULISAN

AGITASI POLITIK ISME –

“KIRI”

SOSIAL =  Manusia (Ujudnya. Kemanusiaan). Yang Berpolitik. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Ekonomisasi kah)

Didasarkan

1. Logika. “Perbuatannya”, yang Bersama

2. Hubungan dengan “Alamnya”

a. Produksi

b. Tenaga (Baca, “Kelas”)

c. Alat

3. Tujuannya (Manusiawi) atas “Negara” – Ide

Membedakan

1. Pembentukan Masyarakat Sosialisme, dengan Kapitalisme “Individu” (Hak)

2. Kepribadian (= Persaudaraan) – Individualisme. Dasar Pensifatan “Nafsunya dalam” Kemasyarakatan

3. Masyarakatb = Organisme (dan Kepemimpinannya), dengan Liberalisme – Individualisme

<Jeda

“Pensifatan” Nafsunya (Manusia)

1. Kedagingan

a. Badani

b. Mempersiapkan Pangannya. Hak Manusia (Azasi). Kebudayaan

c. Kelahiran

2. Atas “Kebendaan” (Material ?)

– Sandang

– Bermukim. Hak (Masyarakat) Negara = Perumahan

– “Barang”

3. Kekuasaan

a. Kerakyatan

b. Kemerdekaan. (Sosial = Hak di Tanahnya. Kebebasan

c. Mempertahankan

Tampak dalam Rasional Politik Kenegaraan. Sosial – Aturan aturan atas Sistim dan Cara. Dari Kekuasaan Rakyat

Tegas lah, suatu Pemerintahan terbentuk bukan karena Hukum

<Titik

KEKUASAAN

SOSIAL –

IDEOLOGI

Ideologi Tertutup = Samar, tidak akan menjadi Dasar “Negara”, karena berlangsung Terbuka suatu Kekuasaan Negara, mendirikan suatu Pemerintahan. Ketika dibentuk (Kenegaraan)

– Hak Berlawankan Kekuasaan

– Menolak yang Berke – Kuasa – an lain (Perintah, bentukan)

– Strategi dibuang, Penguasaan

Mengapa Tidak Terbuka ? Bukankah Ideologi memang Terbuka ? Kekuasaan pun, “Menguasai”

1. Kerakyatan

2. Ideologi Ekonomi (Tujuan)

a. Ideologi Liberal (Monopoli)

b. Ideologi Kapitalisme

c. Ideologi “Negara” (= Kedaulatan ?)

3. Isme – Kekuasaan

Kerakyatan dalam Ideologi membentuk Negara berdasarkan Kekuasaan Sosial (Manusia) diterjemahkan (= Materialisasi Utopia) Politik atas Perekonomian di suatu Negara. Menghapuskan Tarung Ideologi (antar) Kekuasaa Semu

— oOo —

KERAKYATAN

(DI) PERPOLITIKAN

NEGARA

Gerak dan arah Politik Kerakyatan berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin” mengalami Kontra (= Penyekatan) Revolusi

<Tunda

Sehingga, matarantai Ketentuan ketentuan (agar, jangan baca Penguasa atas) Rakyat dalam Konstitusi/ Undang Undang Dasar, dipahami Kuasa. Menyelesaikan de Politisasi tersebut

1. Pemerintahan – Kekuasaan Rakyat

Dibaca,

– Dari

– Pelaksanaan. Bukanlah Kekuasaan atas Rakyat

– “Karena”

2. Tujuan Kekuasaan Rakyat di Negara = Kerakyatan. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

3. Menyelenggarakan

– Kehendak Sosial Negara

– Kepentingan kepentingan Rakyat

– Pemerintahan Demokrasi

<Tutup

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 3


ANTARA

SOSIAL HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III PERJUANGAN

BEBERAPA Titik Pikir “menghubung” dengan Daerah (= Peristilahan kah ?). Yaitu, TITIK PIKIR NEGARA dengan Daerah (Baca, Wilayah. Batas batas)

TITIK TITIK PIKIR “HAK” – SOSIAL = KERAKYATAN dengan Daerah. Mungkin luas Pembahasan. Sederhana, Hubungan Sosial – HAK Rakyat Daerah

Uraian Falsafati telah menghasilkan Rasional – TITIK EKONOMIK dengan Daerah dalam Masyarakat = Kelas, dalam Perjuangan Kebebasan di Tanahnya

– Antara Negara = Wilayah/ Daerah (Pikiran)

– HAK Rakyat (Pikiran)

– dan, Bentuk Ekonomi Politik (Pikiran)

Dari “Ide” ke Suatu Negara, atau, “atas Negara Yang Bebas” (Kemerdekaan Penduduk di Daerah daerah). Mempersiapkan, mendirikan dan menyelenggarakan Negara = berhubungan dengan Perekonomian Daerah

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN ” mengelola ke TUJUANNYA, Terbentuk, dikerjakan, sampai Terbentuk Masyarakat Sosialisme, melaksanakan Ekonomik Sosial Kelas

Menjamin, melindungi dan meneruskan Perbuatan perbuatan HAK. Tidak ada de – Politisasi Sosialisme. Atasnama KEMANUSIAAN. Karena, Logika Dialektis KEKUASAAN = SOSIAL (Berke – “Adil” – an)

1. Tahapan tahapan Perekonomian

2. Tahapan tahapan Pembentukan

a. Proses Pembentukan Ekonomi

b. Proses Pembentukan Kepatuhan

– Hubungan Logika dengan Perbuatan = Hasilnya

– Hubungan Sosial dengan Alam (HAKNYA)

– Hubungan Tenaga dengan Alat – Produksi

c. Proses Pembentukan Masyarakat

d. Proses Pembentukan Kepemimpinan

e. Proses Pembentukan Keseimbangan

3. Tahapan tahapan Perbandingan

Dalam Peralihan sedang berlangsung, Kekuatan kekuatan Dasar Kemasyarakatan Daerah (antara lain, Kebudayaan/ Bahasa = Batin, Usaha usaha Ekonomik) diarahkan sehingga Bergerak Tertuju Merombak = Sikap Revolusioner (Cara dan Perbuatan) akan sekali-gus jadi Kemampuan kemampuan Pertahanan Rakyat di Daerah

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 2


ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

DAERAH

1. Wilayah wilayah (Unsur) suatu “Negara”

 

2. Tempat

 

    a. Kelahiran

    b. Sumber sumber Alam

    c. Pemukiman

 

3. Kependudukan (Politis ?!?) = Masyarakat. Memilih = Demokratisasi Kekuasaan

 

Bentuk bentuk Sosial

 

1. Kepemimpinan. Sustau Pemerintahan = Kemasyarakatan (“Daerah”)

 

2. Kebangsaan. ‘Nation’ – Persatuan

 

    a. Sosial, Alam – Negara

    b. Bangsa = Nilai nilai

    c. Kebudayaan – Tani (Pangan)

 

3. Perjuangan Tenaga Kelas. Di Negara = Penyaluran Keuangan di Masyarakat

 

Dasar

 

1. Sosial Hak, yang Terpolitisasi. Utopia – Materialisme

 

2. Hak Masyarakat = Alam

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sosial Pertahanan Daerah

     c. Ekonomisasi Produksi masyarakat

 

3. Sosialisme = Kerakyatan. “Membentuk” Masyarakat Daerah ke Tujuannya

 

 

 

HAK POLITIK – DAERAH

Isme – Nasional tanpa Daerah menjadi Figural, yang Tercemar

 

     – Sikap Individualistis. Tak Berotak

     – Militerisme (Penjajahan)

     – Anti Sosial. Kejam. Tak Berkepribadian

 

dalam perpolitikan, yang Bertujuan Kekuasaan “atas Ekonomi”.  Sedangkan Hak hak menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Kepemimpinan Sosial Perekonomian berdasarkan Hak Kekuasaan Sosial

 

1. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat

 

    a. Hak Memilih (Politik)

    b. Hak Ber Negara

    c. Hak Membentuk Pemerintahan

 

2. Hak Masyarakat – daerah mendapatkan Hasil Ekonomis Alam

 

3. Pelaksanaan Sosial Kependudukan

 

     a. Hak Pangan (Manusiawi)

     b. Hak Kehidupan (Pribadi)

     c. Hak Mukim (Masyakarakat)

 

Secara Organisme memperjuangkan Hak Masyarakat Kelas. Dijamin, Materialisme Hak (Baca, Pembagian) Laba Produksi. Berbanding “Kuat”. Melaksanakan Keuangan Ekonomik Industrial

 

— oOo —

Kelas Menengah di Perpolitikan

Kelas Menengah = Istilah Politik, yang diterjemahkan Ekonom. Membedakan = Sama (kah ?)

 

Tidak mungkin lah dari Perpolitikan. Karena, Politik “Memakai” kata Tengah saja. Bermakna antara dua (tidak tiga atau lebih = Pertentangan). Yang “Beda”. Terlihat Perbedaan Mendasar, maka ada “Tengah”

 

Tengah bukan Kelas. Bukan Titik “Pertemuan” = Bukan Persamaan Di antara. Kelas, yang Tengah juga bukan. Tegas lah, Bukan Kelas

 

Namun, Perekonomian (Non – Kelas) Menengah, didapatkan dari Usaha usaha Perekonomian, yang Bertujuan Perlabaan Keuangan (di) Negara tersebutkan (Menjadi) “Kelas” Ekonkmik di Daerah

 

1. Sistim Politik di Negara

 

2. Membentuk Kekuasaan “Ekonomi (Pemerintahan” kah)

 

3. The “Haves”. Berke – Punya – an (Hukum)

 

Memang tidak struktural. Dilaksanakan Bergantung dalam Ekonomi Pasar. Karena, berhubungan dengan Kekuasaan – Uang

 

Kesalahan Politik, yang diperbuat atas Daerah, bahwa ada Penguasaan Keuangan Ekonomi di Daerah, sehingga berlangsung Monopolisme. Serta, menghutangkan. Terjebak, berhutang lagi. Dihancurkan. Dan, Keuangan mereka fanti “Pemilik”. Muncul Kelas Menengah Baru dalam “Pasar di Daerah” (Penjamin). Walaupun mungkin uang belum akan berada di Daerah (jadi Modal). Melainkan beban atas Industrialisasi

 

     – Pemimpin Ekonomis – Uang

     – Para Industrialis Penghutan

     – “Pemasok” Tenaga Murah

     – Penguasa Teknologi Mesin

     – Pelaku “Kekasaran” Ilmiah

 

     dst.

 

“Masyarakat Daerah” tanpa HAK, karena Ekonomi Penguasa. Di Tanah – Produksi Rakyat. Di atas Lahan lahan Tanam Masyarakat

 

Akan Bagaimana kah ?

— Bersambung —

ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III. PERJUANGAN

 

 

 


SOSIAL – HAK POLITIK 1


ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian ke I. TARUNG

POLITIK Kelas, yang diperjuangkan Kiri (Sosialisme)

1. HAK Politik Kelas

2. Hapus Kelas kelas Ekonomi di Negara

3. Sosial Ekonomik Kelas Pekerja Buruh

Dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme. Di suatu “Negara” – Ide. Kesatuan – Wilayah wilayah (= Federalisme)

Imperialisme, yang tergelarkan Kapitalisme di Dunia, “menghasilkan” rangkaian Penjajahan Kebangsaan

– Penguasaan Daerah daerah

– Penindasan atas Kemanusiaan

– Penghisapan Tenaga (Buruh)

Lewat Perang atas nama Kemanusiaan “Bunuh Manusia”

Individualisme ke Ujud Manusia, merusak Hubungan Sosial Manusiawi. Tyranik. Hukum jadi “Adat” menggantikan Kebudayaan Daerah daerah

1. Tani Budaya (Pangan)

2. Kepemimpinan Tradisional (Bahasa)

3. Nilai nilai (Produksi)

Materialisme di Perpolitikan jadi suatu Isme – Kekuasaan = Hukum “atas” Tanah (Baca, Feodalisme)

Tenaga Kelas pun tanpa HAK ! Di Perkebunan, Industrialisasi – Tambang. Dalam Penyiksaan atas Badaninya, agar Tidak Berontak

1. Muncul Sukuisme karena Perindustrian

2. Kolonialisme = Negara atas Keuangan

3. Pemerintahan yang Korup dalam Perdagangan

Kekuatan kekuatan “Hukum (Adat”), yang Berlapis karena Strukturalistik “Banyak Kekuasaan” (Bukan Kelas) dan Terpusat (Individual, Militerisme). Menisbikan Sosial Pertahanan Daerah

Daerah daerah akan Terpecah. Sebab, Penguasaan Alam (Sumber sumber Ekonomisasi). De – Kuluturalisasi. Menaikkan Kebutuhan Tenaga “Murah”

Tanpa ada “Negara”. Melainkan bentuk Adat – Politis. Dalam Pembahasaan Kekuasaan. Bukan lagi “JIWA”. Meniadakan Kerja Tenaga Kelas untuk Masyarakat. Diputuskan dengan ‘Nation’ (=Bangsa)

— oOo —

Tidak mungkin Adat memunculkan Kekuasaan – Pemimpin lewat Perdagangan di Negara. Berbeda dengan Klan, yang didasarkan Sosial Hak – Politik, MEMILIKI HAK EKONOMI DI TANAH

– Terpilih = Memilih, Dipilih

– Mengelola

– Membagikan. Dibagi = Menerima

Tradisionalitas Politik Kekuasaan Sosial (Budaya) Masyarakat. Dalam Perekonomian Setempat

“Hubungan” dan Pembauran di Masyarakat

Perekonomian (Baca, Industri) terpolitisasi Kekuasaan menampakkan Bentukan bentukan Masyarakat Kelas dalam Sosialisme. Untuk Kepemimpinan Politik

Rasionalisme, yang Berkekuatan “HAK” jadi Material

Azas Kesatu, KEMANUSIAAN

Azas Kedua, KEKUASAAN ORGANISME (SUATU MASYARAKAT)

Azas Ketiga, PERSAUDARAAN

Menghancurkan Individualisme dalam Kekuasaan Bebas, yang biasa Berlangsung, Terjadi = Dikerjakan, Terselenggara

Karena, tampak lah Logika – Perbuatan. Ke Tujuannya (Sosial = Manusia)

BERSAMBUNG

ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian II POLITIK DAERAH


KEKUASAAN RAKYAT (DI)INDONESIA


 

 

 

 

 

 

 

PEMAHAMAN atas Kekuasaan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandeer Kerakyatan

 

1.    Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

 

UUD RI    Pasal 1 ayat 2

 

2.    Kekuasaan Pemerintahan Negara. Menyelenggarakan

 

UUD RI Pembukaan alinea ke IV  “……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, … untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, … yang berdasarkan Kemerdekaan, … dan Keadilan …..”

 

UUD RI    Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 7 jo Pasal 17 ayat 1

UUD RI    Pasal 5

UUD RI    Pasal 11 ayat 2

UUD RI    Pasal 12

UUD RI    Pasal 18 ayat 5 jo Pasal 18 A ayat 1 jo Pasal 18 B ayat 1

 

Pasal 28 D ayat 28 D ayat 3. “… dalam Pemerintahan.”

 

3.    Demokrasi (= Pemilihan)

 

UUD RI    Pasal  6 A

UUD RI    Pasal  19 ayat 1

UUD RI    Pasal  22 E ayat 1

 

Pembentukan Kekuasaan, yang Bertujuan Menyelenggarakan Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran Rakyat. Dilaksanakan oleh Negara (= Pemerintahan. UUD RI 1945 Pasal 33 ayat 3)

 

Skema Kekuasaan “Negara”

 

 skema-kekuasaan-di-negara

 

 

Tidak Individualisme. Menuju Sosialisme (Kerakyatan). Tampaklah Sosial HAK Kelas di Negara. Berdasarkan Kemerdekaan = Pembebasan di Tanahnya (Manusia). Historikal ? Materialisme. Menjadi Proses Kebangsaan di Masyarakat

 

 

 

 

 

KEKUASAAN RAKYAT MISKIN

 

 

            Tidak samadengan Kemiskinan. Walaupun ada Pemiskinan. Karena, Kapitalisme Ekonomi. Di Negara

 

Mungkin, diterjemahkan :

 

1.    Kemanusiaan

 

2.    a.   Kelas kelas dalam Sosialisme

 

b.  Sosial = Hak (Kelas)

 

Pasal 28 C ayat 2 “….. Dirinya dalam memperjuangkan HAKNYA secara Kolektif ………”

 

c.   “Sama” di Masyarakat (Perpolitikan)

 

3.    Proletariat

 

Kiri – Tengah (Baca, Isme. “Kekuasaan” ?) akan terlihat Terjemahan Negara – Politik, mengacukan Sosial = Kekuasaan (di) Negara, berlangsung dalam Penyelenggaraan Strategikal Kenegaraan (di Parlemen !)  

 

<Tunda

 

 

 

1.    Keadilan

 

2.  Hak Azasi Manusia. Pasal 28 I ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Dst.

 

3.    Sosial Ideologi – Ekonomi

 

Namun, belum Pembicaraan Buruh (Tenaga). (Pasal 28 D ayat 2. Dalam Hubungan Perdagangan). Tengah agak Bebas atas Kekuasaan “dari” Perekonomian

 

Melalui

 

    1.  Demokrasi = Kekuasaan

 

    2.   Sosial Ekonomi (akan) berdasarkan Keberadaan Kelas Produksi

 

    3.  Pembentukan Masyarakat Sosialistik

 

Dialektika Logika – Kekuasaan Rakyat Miskin dalam Kekuasaan Rakyat, yang “diperbuat” (= Materialisasi Utopia. Politik) berdasarkan Kekuasaan Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia di Indonesia

 

<Titik

 

 

 

KEKUASAAN RAKYAT (PEMILIHAN)

 

 

UUD RI Tahun 1945

 

       Pasal 22 E

       Pasal 6 A ayat 1 “….. dipilih … secara langsung oleh Rakyat.”

       Pasal 19 ayat 1 “ ….. melalui Pemilihan …….”

 

Masyarakat (Warganegara = Kependudukan. Pasal 27 ayat 1 junto Pasal 28 D ayat 4), Memilih, Terbentuk suatu Pemerintahan Negara (Baca, Kenegaraan), berdasarkan Pasal 1 ayat 2 melaksanakan Kehendak Rakyat Pemilih

 

Ini lah, Kekuasaan ! “Cara” menyelenggarakan Demokrasi (Konstitusi)

 

<Titik

 

 

 

Cara dan Perbuatan

 

1.    Kekuasaan Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan

 

a.    Mengerjakan

b.    Memperoleh Hasil  Manfaati Kegunaan Sumber Alam

c.    Mem – “bagi”

 

Pasal 28 J ayat 1 “Setiap Orang wajib menghormati Hak Azasi Manusia Orang lain dalam tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.

 

2.    Kekuasaan Sosial Politik. Unsur unsur

 

a.    Kebebasan = HAK di Tanahnya

b.    ‘Nation’

 

– Pembentukan Kebangsaan Masyarakat

– Budaya Tani Pangan

– “Kebaruan” Zamani Manusia

 

                        c. Kesatuan – Federalisme

 

3.    Sosial Kekuasaan – Negara. Bentuk bentuk

 

a.    Pemerintahan Demokratik

b.    Sosial Pertahanan = Keamanan.

Mempertahankan Hidup Kemanusiaan – Sosial.

(Pasal 28 G)

c.    Anti Kapitalisme

 

Bukan suatu Kekuasaan Hukum – Negara. Parlemen tidak buat Hukum, tetapi Per – Undang Undang – an. Beda, tidak sama

 

 

Perlawanan Undang Undang atas Hukum

 

 

Negara bukan lah Hukum. Didirikan, Terselenggara dan dibentuk  melalui Politik = Keputusan, maka berlangsung suatu Kekuasaan (Baca, Rakyat) di atas Wilayah wilayah. Hukum tidak mampu mengadakan Kekuasaan termaksud, karena Pembatasan Ideologis. Undang Undang = Hasil Politisasi (Idea). Dari “Ada”  Kekuasaan. Dan, Tunduk dalam artian Pelaksanaan Konstitusi (Negara). Namun, apakah Konstitusi lebih Tinggi di atas Kerakyatan walau Tujuan Negara dalam Undang Undang Dasar (Pasal pasal Konstitutif)

 

Sehingga, Undang Undang pun dibuat (= Materialisasi Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 dan ayat 5) untuk mencapai Tujuan Kerakyatan, yang diterjemahkan “Presiden Bersama Legislatif”

 

<Titik

 

 

 

            Pembentukan Undang Undang berdasarkan

 

1.    Tujuan dalam Kekuasaan

2.    Konstitusional. Tidak Hukum

 

3.    Politik suatu “Negara”

 

Pelanggaran Undang Undang diperbuat oleh Presiden, maka berlaku rangkaian Kekuasaan Negara menyelesaikan. Bukan “Tuntutan ke Sanctum” berdasarkan Hukum. Tetapi, akan Dilaksanakan Aturan aturan – Politis

 

<Jeda

 

 

 

            Kekuasaan = Rakyat, yang Berke – Kuasa – an untuk Menyelenggarakan Hak hak Kemanusiaannya. UUD RI Pasal 27 ayat 2 “Tiap tiap Warganegara Berhak atas pekerjaan dan Penghidupannya yang layak bagi Kemanusiaan.”, Pasal 28 A “Setiap Orang berhak untuk Hidup serta berhak mempertahankan Hidup dan Kehidupannya”. Dan, Pasal 28 B ayat 2. “Setiap anak berhak atas kelangsungan Hidup, tumbuh dan berkembang …….”. Di “Negara”. Atas Kepemimpinan yang Terpilih Demokratis di Indonesia

 

<Tutup

 

 

 

 

 

SELESAI

 

Daftar Istilah Politik

 

1.         Hasil Amandeer Kerakyatan

2.         Pembentukan Tujuan Kekuasaan

3.         “Negara” Demokrasi

4.         Keberadaan Kelas Produksi

5.         Sosialisme = RAKYAT

6.         Sosial HAK Kelas

7.         Kemerdekaan = Pembebasan di Tanahnya

8.         Proses Kebangsaan di Masyarakat

9.         Sama” di Masyarakat Politik

10.       Sosial Ideologi – Ekonomi

11.       Kekuasaan “dari” Perekonomian

12.       Sosial Ekonomi Produksi

13.       Dialektika Logika – Kekuasaan

14.       Materialisasi Utopia Politik

15.       Demokrasi Konstitusi

16.       Kebebasan = HAK di Tanahnya

17.       “Kebaruan” Zamani Manusia

18.       Kesatuan – Federalisme

19.       Pemerintahan Demokratik

20.       Hidup Kemanusiaan – Sosial

21.       Perlawanan Undang Undang

22.       Hasil Politisasi Idea

23.       Pelanggaran Undang Undang

24.       Hak hak Kemanusiaan

25.       Tuntutan ke Sanctum = Hukum

 

 

 

— o0o —

 

 


PESAN DEMOKRATIK


BUKAN sekedar aktifis lagi, Politisi kini. Berjuang dari jalanan ke “Negara”. Namun, yang apakah Kekuasaan ?

 

Para Demokratik melaksanakan Keadilan – Manusiawi ke Tujuan

 

“Adil” bukanlah Hukum. Berbeda di “Dalam” (Pemikiran<— Batini). Kerakyatan. Baca, Sosial – Keadilan. Berdasarkan “Nilai” = Tidak Individualistis

 

Hubungan Sosial dengan Negara – Keadilan dan Politik. Demokrasi = Kepemimpinan. Dialektika Logik jadi Rasional

 

<Jeda

 

 

 

Demokratisasi (Prosesksh  ?) diperjuangkan tanpa berhenti menjadi Sistimatika – Operatif Politisasi ke “Hasil”

 

1. Ke  Tujuan (Bagamana)

 

2. Perbuatan “Logika (Batini”)

 

3. Bentuk bentuk Politik

 

Dijadikan contoh, Panutan = Rasionalisme, yang berlanjut. Memperhitungkan Arah, Tahapan tahapan Juang (= Revolusioner)

 

<Titik

 

 

 

Betapa sederhana cara cara Tangkal Dini (Kawan kawan) atas Reksiko reksiko di Perpolitikan (ke) Negara

 

Para Ideolog (Sosial – Kepartaian) pun akan kembali dalam Masyarakat lagi. Tetap Harapan Kita, Berjuanglah Para Kekasih kekasih Rakyat …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERLAWANAN = MENJATUHKAN PRESIDEN ?


MELAWAN ? Berbeda kah dengan “menjatuhkan” … (SBY ?) Perlawanan Kami dimaksudkan

1. Menyerang balik

2. Bertahan

3. Membalas (Perbuatan)

Atas Musuh Sosialism di Bumi Manusia (Societas, Politikon, Economikus) Indonesia

1. Berdasarkan Sosial Logika Materialism

2. Kerakyatan (Ajaran, di “Negara”)

3. Kebaruan Zaman (= Alam)

Mempersiapkan Pemerintahan Kenegaraan di Indonesia, terlaksanakan karena Demokrasi (= suatu Kekuasaan) melalui Pembentukan Masyarakat (Pemilihan)

1. Kebebasan

2. “Hak”

3. Politik

<Jeda

Sedangkan menjatuhkan ? Banyak Pihak yang berhasrat. Didasarkan Materialisasi Negara – Politik. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Kekuasaan Presiden (atau, Figuralism !?!)

<Tutup

SEKIAN


PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA


PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA

SUATU

PENGAMATAN DAN ANALYSA

BANYAK alasan Poltis, teruraikan Thema Penulisan Judul

 

Salahsatu alasan karena suatu Partai Kami (“PEMBEBASAN”) telah ikut Pemilihan kini walaupun hanya sampai di Verifikasi Kepartaian

 

Namun, secara Politik dilanjutkan “gerakan” lewat Pencalonan

 

<jeda

 

 

 

Tampak Peta Kekuatan di Indonesia tidak lah jauh berbeda dalam beberapa kurun, mengacukan Kelompok kelompokPolitik dalam Masyarakat

 

Didasarkan Kepentingan kepentingan (jadi “Partai”) dan Tujuan mungkin kah berbeda (?)

 

1. Sosialism

 

2. Nasionalism

 

   a. Pro Angkatan Bersenjata

 

   b. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

 

      – Kemerdekaan

      – Negara

      – Kekaryaan

 

    c. Daerah

 

3. Keagamaan

 

Hubungan Politik antara Pemilihan Calon calon Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Calon Presiden

 

1. Pencalonan dari Partai

 

2. Suara (= Konstituen) Partai atas Calon Legislatif = Pemilih Presiden

 

3. Program program (Ekonomisasi Keuangan Negara)

 

Lalu, jelas amat tergantung Calon Presiden – Calon Wakil Presiden mengadakan Pertukaran pertukaran (Baca, Kepartaian) dan Hubungan dengan Para Calon Legislatif di Daerah daerah Pemilihan, berlangsung Strategik dan Politis

 

Akan sampai di Tingkatan Keanggotaan Parlemen  …..

 

Ketika Dua Calon Bertarung, Kelompok kelompok di atas membaur kembali di Masyarakat, berdasarkan Tujuan … bukan Kepartaian

 

1. a. Ideologik -> Program program

   b. Kepentingan kepentingan = HAK

 

2. c. Hubungan Sosial – DAERAH

 

<Titik

 

 

 

Tuntutan Politik Keanggotaan didasarkan

 

1. Hak Kerakyatan = Kemampuan MEMILIH PRESIDEN dan Wakil Presiden

 

2. Suara untuk Anggota anggota Parlemen = Pemilih Presiden dan Wakil Presiden

 

3. Pertukaran pertukaran Politik MENGESAHKAN Program program (= Kepresidenan)

 

Dalam Parlemen akan memungkinkan PENOLAKAN – TERIMA, atau DIBAHAS alot Usulan Presiden

 

1. Rancangan Undang Undang

 

2. Kebijakan kebijakan (= Pemerintahan) Sosial Ekonomisasi

 

    a. Keuangan Negara -> Presiden

    b. Anggaran

    c. Ekonomisasi Industri Produksi

 

3. Kerjasama Luar Negeri atas Perjanjian

 

Tanpa Kekuatiran Presiden, menghadapi MEMORANDUM ke Persidangan Majelis

 

Atau, Oposisional di “DALAM”  Hukum (Fungsi). Antara Parlemen – Kepartaian. Dan, Pertikaian Jabatan atas Figur – Anggota (Tugas)

 

Campur tangan Militerism pun bukan masalah, tersekat KONSTITUSI (membatasi Kewenangan kewenangan Pembuatan Undang Undang

 

1. Demokratisasi Parlemen

 

2. Mekanisasi Politik -> Pemerintahan

 

3. Kerja Sistim – Pemilihan

 

Suatu Terjemahan Kekuasaan Rakyat dari Kedaulatan di Negara. Dalam Pemilihan Umum. Kehendak PEMILIH atas Calon Presiden

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


OPOSISI & GOLPUT


MEMBEDAKAN oposisi dan golput, terlihat

 

1. Masalah kekuasaan politik

 

2. Persoalan hak di negara

 

3. Kemampuan = Kekuatan sosial

 

dalam gerak (politisasi), arah dan tujuan. berlangsung karena

 

1. Negara – sistim (Pemerintahan ?)

 

2. Pemilihan (Demokrasi)

 

3. Tarung kekuasaan (dasar)

 

Lalu, oposisional = gagal berkekuasaan (pertarungan). Demokratisasi kah ?

 

<Jeda

 

 

 

Sedangkan golput, bukan atas nama suatu kelompok kelompok politik di Negara. Walaupun bisa untuk mengadakan pertukaran (Sosial “Hak”). Dalam proses Kemanusiaan sosial = peradaban

 

1. Politik kebangsaan di Negara

 

2. Kepentingan kepentingan Nasional ekonomi politis

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

untuk pembentukan Masyarakat Sosialisme. Diperjuangkan, menyelenggrakanDemokratik Kerakyatan.

 

<Titik

 

 

 

Hubungan sosial Thesiskal antara oposisi – golongan putih terjadi “Logika atas” perjuangan mendapatkan sarana sarana politik di suatu Negara

 

1. Keputusan ekonomik distribusi barang kebutuhan

 

2. Pertanahan, hasil sosial Hak/kepemilikan

 

3. Wewenang “Dalam” Masyarakat

 

4. Pembentuk Sosial Demokrasi (Kekuasaan)

 

5. HAN Rakyat (Tujuannya)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

DAFTAR GOLONGAN PUTIH

 

antara lain

 

1. Masyarakat yang masih TERINTIMIDASI

 

2. Penduduk

 

   a. Tanpa indentitas kependudukan

   b. urban

   c. Hilang nomer Kelahirannya

 

3. Pemilih DICURANGI

 

4. Daerah “diisolasi”

 

5. Penghapusan data politik

 

<Titik


LOGIKA = KEADAAN (POLITIK)


BEBERAPA syarat maka terjadi KEADAAN Rasional Politik

 

1. Materialisasi logik ke Tujuannya

 

2. Sosial Demokrasi

 

3. Hasil Perekonomian (Manfaati)

 

Dalam proses Kebangsaan “atas Negara”. Pemikiran “di” tahapan tahapan Revolusioner Politik Ekonomisasi (= Produksi). Keseimbangan Perlabaan Industrial.

 

Suatu Hak Dasar dibentuk kembali MANUSIA Sosial

 

<Titik

 

 

 

Tampak lah materialisme (Baca, Dialektika. Kuatir kah ?) dari Utopia ke “Negara”. Perbuatan perbuatan Keadilan Sosial

 

<Jeda

 

 

 

Dari suatu Keadaan membentuk (= Politik) di Masyarakat, yang berhubungan dengan “Keadaan lain”, merangkai Pertahanan Isme – Sosial

 

1. Ikatan   H a k   Pribadi

 

2. Kerakyatan

 

3. Nasional – Wilayah wilayah

 

4. Persatuan

 

5. Kebatinan (Nilai nilai)

 

   a. Lahan lahan Sosial

   b. Moral

   c. Budaya – Tani = Pangan

 

6. Keamanan

 

7. Kebaruan Zaman = Peradaban

 

<Tutup

 

SELESAI

 


KOMISI PEMILIHAN UMUM


KEADILAN

POLITIK =

TOLERANSI

KOMISI Pemilihan Umum menunjukkan Wewenang atas Kerakyatan terhadap Pesertaan Pemilihan Politik melalui Hasi Persidangan mereka

1. Suara = Rakyat. “Hak”

2. Sah – Ti9dak Kursi “Wakil” (Proporsional)

3. Wilayah = Distrik. Pemerintahan

Sedangkan Politisasi Kependudukan Daerah daerah ditetapkan untuk mencapai Tahapan tahapan Kesejahteraan berdasarkan Kepemimpinan Manusiawi (Baca, Nilai nilai)

Hubungan Sosial – Lembaga menjadi Keputusan Negara (Konstitusi)

<Titik

Keadilan = Sosial. Benar ! Namun, Perbuatan. Mungkin hasil dari Perpolitikan jua. Memutuskan Bertujuan. Tidak karena Hukum melainkan Ideologi = Kekuasan Rakyat

Toleransi Kepartaian bisa mengungkapkan Tidak Berdaya Calon “Diatur” Individualisasi Sistim Demokrasi (ala Liberal)

<Tutup

SELESAI


BORJUIS


BORJUISME

ANTI

“NEGARA (EKONOMI

MUNGKINKAH Perbedaan Kaya dan Miskin bukan Politik ?

Suatu “Hak” untuk berusaha mendapatkan Kehidupan yang Layak (Keluarga – Anak) dijaminHak Azasi Manusia

Sehingga bukan pula Kontra Isu Negara, Pemerintahan atas Ekonomisasi Keuangan

“Miskin” Politisasi ketika berhubungan dengan Kekuasaan (Pemerintahan)

1. Pemiskinan

2. Kemiskinan = yang Tidak “Berpunya”

Karena,

a. Perindustrian Individualisme

b. Monopolisme = Laba

c. Kapitalisme Ekonomik

3. Miskin = Tanpa Pangan

<Titik

Cara cara Pemiskinan menindas Kemanusiaan di seluruh Dunia

1. Penjajahan = Kekuasaan Imperialistik

2. Militerisme (Hegemoni) atas Pertanahan

a. Pemaksaan Kerja “Tenaga”

b. Pemerintahan Yang Tyranik

c. Penguasaan Sumber Alam

3. Kepemilikan (Hukum ?) Hasil dari Produksi untuk Masyarakat

Penduduk pun kehilangan Hak hak Sosial = Kelas kelas. Penghancuran Sosialisme (Baca, Wilayah wilayah)

<Jeda

Birokratisme  hanya menengahi Pertikaian Ekonomi saja. Atas dampak Beda Miskin – Kaya, karena Pelaksanaan Keuangan Negara. Tidak dalam Politik. Mengapa ? Kekuasaan yang Industrial

Negara = Penyedia Modal Berlaba Non Transaktif (Hutang Perdagangan)

Keuangan = Liberalisme (Pemilik) Negara. Kemiskinan bukan Ekonomisasi kah ? Hasil Daerah tidak mampu bayar Keuangan Perburuhan

Maka, bagaimana

1. Miskin = Politik Rakyat

2. Peranan Kekayaan Boruisme dalam Ekonomi Pemerintahan

3. Konsumerisme = Nilai

<Tutup

SELESAI

Sedang Kaum Borjuis “mengu – uang – kan” Barang (Foya foya !!!) Absolutisme Kekuasaan = Ekonomi (?), terkendalikan Lahan lahan Produksi, berdasarkan Kepemilikan Individu = Harta Kekayaan (Baca, Liberalisme)

<Titik


KEPARTAIAN, PEMILIHAN DAN SOSIALISME


MEMANG bukan rekayasa. Ternyata Hasil suatu Pemilihan menjadi “Hak” Politik Negara

 

1. Pemilih

 

2. Pemerintahan (baca, Kenegaraan)

 

   a. Menyelenggarakan Pemerintahan

   b. Keputusan Parlemen = Negara

   c. Melaksanakan Konstitusi

 

3. Ekonomisasi = Keuangan Negara

 

Terjemahan Sosial Hubungan Kekuasaan, Politik dan Negara

 

Tampak lah Kepartaian = Organisasi dibuat seolah olah bukan “Isme” namun Kemasyarakat, yang Berideologi yakniM Ideologi Negara, melalui Per Undang Undang an, karena dibentuk dalam Kekuasaan (di) Negara

 

Beda dengan Nasional Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme bukan “Organisasi” (Kepartaian). Tidak = “Partai” Negara. Walau “Negara Partai” pun akan capai Sosialisme

 

1. a. Sosialisme (= Politik) bertujuan KEKUASAAN RAKYAT Miskin

    b. Dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

2. c. Manusia yang Sosial. Berakal. TIDAK Individualisme

 

Masyarakat Sosialisme terbentuk karena Logika Dialektis

 

1. Aturan aturan Sosial

 

2. Thesiskal “Alam (di Pikirannya”)

 

3. Utopia. Materialisasi = Politik

 

<Jeda

 

 

 

Sedangkan Politik Kepartaian suatu Proses Kekuasaan Rakyat

 

1. Kepemimpinan = Sosiali Demokratik (ideologik)

 

2. nasional – Wilayah wilayah

 

3. Program program Sosialisme Ekonomik dan Keuangan

 

Sehingga, negara lah = Organisasi berdasarkan KedaulatanRakyat (Sosial). Pemerintahan yang terbentuk jadi Politisasi = “Alat” (Baca, Demokratisasi = Kekuasaan) melaksanakan kepentingan kepentingan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


MEMILIH, MENOLAK PEMILIHAN


DICURANGI = Dasar Penolakan. Akan berlangsung. Merekayasa Sistim = “Pelaksana”, yang Tidak Jujur. Terkendali ?

 

Menguasai Rasa Aman, yang dibutuhkan. Nilai nilai tidak menjadi Pertahanan dalam Kebebasan. Dibiarkan. Jadi Ketergantungan Hukum = Memaksa

 

Sungguh Tidak Adil. Betapa Kekuasaan Tidak Rasional = Tidak Manusiawi = Kejam. Curiga, Penghancuran Kekuasaan Rakyat (Miskin)

 

Mungkin kah ?

 

1. Individualisme = “Negara”. Terpilih ?

 

2. Liberalisme = Kedaulatan ?

 

3. Kapitalisme = Penolong ?

 

<Jeda

 

 

 

Pemilihan bukan lah Tujuan. Melainkan Kekuasaan = Hasil kemudian. Mana kah HasilINdividualisme untuk Masyarakat selain Politik Kerakyatan !?! Pertarungan atas Kelas, menginjak injak Sosial Hak

 

<Tutup

 

 

 

T   O   L   A   K


NASIONALISM DAN POLITIK


NASIONALISM memaksa Politik

 

Tahap 1. Kenegaraan = Pemerintahan. Kekuasaan kah ?

 

Tahap 2. Jadi suatu “Negara”

 

Tahap 3. Ekonomik = Keuangan (Laba)

 

Berdasarkan

 

1. Konstitusi

 

2. Kemerdekaan = Perang. Sosial

 

3. Demokratisasi

 

Proses yang lama ……. Terpolitisasi dalam Tarung Isme

 

1. Dikhotomi Kekuasaan – Pemerintahan

 

2. Jebakan Radikalism = Politis

 

3. Keuangan Negara = Anggaran

 

Maka, Nasionalism Beberapa Eksponen PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK = Sikap. Keadaan

 

<Jeda

 

 

 

“Demokratik” pun tanpa Terjemahan Sosio – Ekonomi (Produksi). KITA BUKAN KAPITALISM ! Apakah Sosialism bukan Kemampuan kemampuan ?!?

 

1. Perjuangan dan Arah Negara  (Sosial) dalam Keberadaan Daerah daerah

 

2. Regenarasi Politik

 

3. Budaya – tani (Pangan) menghadapi Imperialism, yang Individual

 

Nyaris lah Dialektika Materialisme Bukan lagi RAKYAT karena terbentur Logika ala Ilmiah. Bagaimanakah Nasionalism ?

 

Basis basis Massa BERBALIK. Kependudukan bukan Retorika dalam Transformasi Politik Liberalism (Ekonomisasi Produksi). Bekerja untuk Pemodal (saja !)

 

Nilai nilai Juang = Revolusioner (Masyarakat)  Pelaksanaan untuk membentuk Negara (Materialism Historik) didasarkan Isme Nasional (Baca, Nasionalism). Kebersamaan = Nasional Politik di Tanah Bumi Manusia

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 


SIARAN SIARAN SIARAN (KEMAHASISWAAN INDONESIA)


SIARAN

PENYERANGAN suatu Komando “dari Atas”. Kekerasan yang Politis. Kemampuan kemampuan “Perang” Hasil Pendidikan Ketentaraan bukan Polisi

 

“Serbu – Masuk” telah dipersiapkan (Sebelum – sesudah Pemberitaan). Cara cara Baru tetapi Lama sejaman Orde Baru. Mungkinkah Mahasiswa belum terlatih Anti Militerisme

 

Tugas tugas Kepolisian, a.l.

 

1. Mengatasi Kriminal

 

2. Lalin, Wal

 

3. Melaksanakan Hukum

 

Tiada akan Politisasi. Namun, Perjelas Keadaan TOLAK KENAIKANHARGA BBM. Bukan Kriminalisme

 

Pernyataan Polisi : Diadu Polisi Lawan Mahasiswa. Untuk apakah lagi masalah Hak Azasi manusia ….. ? Seragam Polisi bisa dipakai Pihak mana pun. Memang !

 

 

 

P E M B E B A S

 


SOSIAL PERTAHANAN EKONOMI


POLITISASI

ANALITIKA PERTAHANAN SOSIAL

– EKONOMI

CAMPUR tangan Politik Negara negara Luar atas Nusantara dalam Ambangan

 

Melalui Ekonomi. Terlihat sudah membahayakan …

 

1. Keuangan – “Pinjaman yang” Berlaba

 

2. a. Industrialism

    b. Bergantung. Barang barang Kapitalistis

 

Rancangan Ekonomi bukan mengacukan Nasional Industrialisme. (Lihat Konstitusi Pasal 33) Jadi kesombongan Politik … melaksanakan Liberalisasi (= Pengetahuan) ala Amerika

 

Ha ha ha

 

<Titik

 

 

 

Bak Pekerja Seks “Komersial” dilanggani bergantian … tetapi menanyakan Apakah “Uang Transaksi” Kencan = Ekonomi ?!? Terlanjur lah …sama Pertanyaan Gendak dari Sang Nyonya Tua Kaya … !

 

<Jeda

 

 

 

Cuiiih

 

Mungkinkah dalam Pertahanan Ekonomi ke Luar Negeri boleh ada Penjualan “Hak” (“Westernisasi = Hukum) Sumber Alam – Tanah

 

   – Kekuasaan Pemerintah = Kedaulatan

   – Militerisme = Politik

   – Jabatan = Demokratisasi

 

Pertahanan Sosial belum diterjemahkan juga Kemasyarakatan Wilayah. Hak yang Ekonomik. Kemanusiaan Setempat (Peradaban) terbentuk Sosial Politik = Negara

 

Lapar ? Suatu Budaya dalam kekuasaan Rakyat (Miskin). Dasar Pertahanan Rakyat di Daerah daerah Agraris (Negara). Pembentuk Logika Batini

 

Glk

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIAL DEMOKRATIK


KARENA Domokrasi

 

1. Pembebasan

 

2. Kemerdekaan di atas Tanahnya

 

3. “Hak”

 

maka Sosial Produksi Ekonomik berdasarkan Kekuasaan Rakyat (= “Miskin”). Rangkaian Politisasi Hak hak Sosial (= Kelas kelas)

 

<Jeda

 

 

 

Logika dalam Dialektika membentuk Perbuatan Revolusioner = Sosial

 

1. pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi. Pangan, Sandang, Papan)

 

    a. Masyarakat Sosialisme

    b. Sosial Program program Ekonomisasi Keuangan Politis Negara

    c. Materialisme = Industrialisasi

 

2. Kepemimpinan = Demokratik. Dipilih … Melaksanakan, terpolitisasi = “Isme” – Sosial (Kerakyatan)

 

3. Utopia dalam “Negara” – Ide Sosial

 

    a. Nasional – Wilayah wilayah

    b. Kesatuan Federalisme

    c. Pemerintahan yang Sosial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI