Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Pemerintahan

EKONOMI = KOMITE ? “ISME” ! (Tulisan ke Dua)


TEKANAN tekanan Mata Uang lain ataas Mata Uang = Negara, “berlaku dalam Perekonomian”, karena didasarkan Kepentingan yang langhsung menjadi Politisasi (banyak Kepentingan). Membentuk Putusan (Bahan bahan)

 

1. Parlemen (Aturan, Kekuasaan)

 

2. Pemerintahan (di) Negara/ Kenegaraan

 

      a. Kebijak kebijakan Negara

      b. Undang Undang (= Negara)

      c. “Isme” Politik. ke Hukum di Negara

 

3.Perintah (Dasar Kepemimpinan)

 

Dalam bentukan bentukan Pelaksanaan Ekonomi Dunia – Keuangan  Negara (Rupiah)

 

       – Anggaran ke Pendapatan Negara

       – Keuangan Industrial (Produksi)

       – Laba (Perdagnagan = Hutang ?)

       – Tanggung jawab Keuangan

       – Rasionalisasi Pertanahan ke Usaha

 

Nilai nilai yang mengacukan Kerakyatan, diatur. Konstitusif ? Tidak Individualisme (Penguasaan). Terbentuk diajukan Keuangan = Putusan, yang Berkeadilan. Rancangan Uang pemakaian

 

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

 

Pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan ……. wujud … keuangan negara …..”

 

juncto

 

Pasal 11 ayat 2 “……. perjanjian internasional …  yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, … terkait … beban keuangan negara …

MENGHARUSKAN

PERUBAHAN dan … pembentukan …..”

 

KARENA

 

Pasal 28 C ayat 2 “……. berhak … memperjuangkan HAK NYA … Kolektif untuk … masyarakat … negara.”

 

Namun, Hutang tidak lah Anggaran (Pembelanjaan) tanpa ada Produksi. tetapi, mengapa  ? Ke dimasukkan ? Ke Perdagangan (Kurs, Edar). Sementara, Rupiah berada dalam Angka angka Politis (Moneter ?) dalam Industrialisasi tiada Transaksi (= Peng – Anggaran) di Negara antara Mata Uang (Penjualan) ke Mata Uang

<Jeda

Tampak jelas Perekonomian Negara negara, yang saling berhubungan (Keuangan) . dan, Kekuasaan. Internasional. Lewat Politik – Dagang. Diberikan wadahan Keputusan, karena untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

PEMBUKAAN (Alinea ke 4)

 

“……. membentuk suatu pemerintahan … yang …

mencerdaskan …

bangsa, … berdasarkan … kemerdekaan …

disusunlah …

Negara …..”

 

Suatu Pemerintahan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Adil – Damai

 

1. Kedaulatan (Wilayah, Rakyat dan Pemerintahan)

 

2. Kebangsaan dalam Pembentukan Masyarakat (Sosialisme)

 

3. Kebebasan di tanahnya . Ke Ekonomisasi

 

Keperluan keperluan (Baca, Hasil Politik) Nasionalisme, terbaca Sumber Ekonomi (Pasal 33) Negara. Menggerakkan. Suatu Kekuasaan = Gerak. Berkehendak. Bertahap tahap. Berkesinambungan. Matarantau Produksi

 

<Titik

 

 

 

Bukan Gerak Searah. Ekonomis. kekuasaan = Pelaksanaan ke “Komite” ? (Ada Kuasa. “Lapor”). Atas Pemakaian Keuangan Negara lain

 

Perlakuan untuk ke – Ilmu – an bermakna (kah). Pendidikan jadi “Keadaan”. Dikuatirkan Pembentukan Koloni koloni, karena Pakai Uang (Asing). Memutuskan. Birokrasi = Politisasi Ekonomik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


EKONOMISASI = KOMITE ? ” ISME ! (Tulisan Ke Satu)


EKONOMISASI =

NASIONAL KE “ISME”

POLITIK

 

 

 

NASIONAL = “Isme” . Negara. Yang diterjemahkan Politisasi. Dan, Ideologik

 

1. Sosial = Kuasa. Pemerintahan kah ? Nasionalis. Ideologisasi “atas” Pancasila

 

2. Ekonomisasi. Bagaimana Pemenuhan Dasar

 

     a. Produksi (Kepentingan kepentingan)

     b. Keuangan (Anggaran ke Produksi)

     c. Hasilnya (Pemilikan Masyarakat)

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah (Pasal 25)

 

<Jeda

 

 

 

Ketika Nasionalisme suatu Politik dalam Pemerintahan (Konstitusi. Lihat Pembukaan) menyelenggarakan Negara Ekonomi (Rupiah) terbuka, yang bertanggung jawab (dalam Persidangan ?) melaluiAnggaran (= Uang) Belanja = Industrialisasi ke Pendapatan

 

Berdasarkan

 

1. Kedaulatan Rakyat (Persatuan)

 

2. Kemerdekaan, Rangkaian PEMBEBASAN (ke) Negara

 

3. Kebangsaan. Ke Pembentukan Masyarakat

 

4. Sosial HAK (Kelas). Tenaga = Kependudukan. Ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (untuk) Manusia

 

     – Nasional Industri Tambang

     – Penyediaan Barang (Distribusi)

     – Tani = Budaya. ke Pangan

 

5. Rasional ke Alat Produksi

 

Bukan Koalisi Politik atas Kelompok kelompok Nasionalis, tetapi Isme Politik dalam Kesamaan suatu INDONESIA yang Demokrasi ke Negara

 

Nasional = StrategikalisasiEkonomi. Berke – bangsa – an. Kemampuan kemampuan Tradisional Politik, Daerah serta Partai partai atau Perdagangan (Kekuatan). mencapai Tahapan Pikiran ke HAK Perbuatannya

 

<Titik

 

 

 

      NASIONAL

      EKONOMI =

      KOMITE ?

 

Ekonomisasi suatu Komite ? Diajukan karena Kekuasaan (terjemahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 “……. Kekuasaan … menurut Undang Udang Dasar …..”) di Negara. Lalu, manakah Nasional Produksi ??? Berdasar atas Anggaran ke Sistim ? Membentuk Perdagangan (Mata Uang) ? Tekanan Kapitalisasi

 

Yang tepat, Perekonomian terbentuk untuk meningkatkan Pendhidupan. Ini, Kerakyatanm = Isme. Nasional. Ke Produksi (Hasi;, Ekonomi. Mempersiapkan Effisiensi Uang (Pendapatan). Rasionaliisasi = Usaha

 

— oOo —

 

 

 

Kekuatan kekuatan pun Ekonomikal Negara (Baca, Sumber Alam) ke Pemerintahan akan Revolusioner karena diarahkan Nasionalisme ke Taktika

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


UANG KE PENDAPATAN = NEGARA


U A N G   = KEUANGAN

(ANGGARAN)

KE PENDAPATAN NEGARA

U A N G ke Barang = Transaksi. Ekonomisasi

Transaktif ? Dihubungkan dengan Kebutuhan atas Barang (Materi = Kebendaan), karena “Memakai”. HAK ke Benda = Nilai

Sehingga, Keuangan (Negara) terbentuk. Akan mungkinlah ke Anggaran (namun, tidak sekedar Belanja tetapi ke PENDAPATAN), terjemahan Politisasi Ekonomikal dilaksanakan suatu Pemerintahan (Konstitusif)

<Jeda

Keuangan Sosial, yang bertujuan. Dalam Industrialisme Produksi

1. Menyediakan (= Produksi) Kebutuhan Masyarakat

2. Mengarahkan Keuangan untuk Masyarakat

a. Keuangan = Putusan (Rupiah)

b. Pendapatan/ Bagi Laba

c. Sumber ke Produksi *Investasi)

3. Perekonomian ke “Milik”, namun Terpolitisasi. Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Hubungan Keuangan dengan Sosial Kondisi kondisi Politik berlaku Kependudukan ke Pemenuhan. Tampaklah Strategikalisasi Daerah Ekonomik (Sumber, Tenaga, Penyaluran)

Peranan 3 Politik Rakyat = Kekuatan (di) Negara ke Pertanggung jawaban Ekonomisasi

1. Membentuk Anggaran Negara – Ekonomi

2. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi (Pemerintahan)

3. Mendirikan Ekonomi Nasional Industri

Uang Rupiah Negara didasarkan Kehendak Rakyat (Baca, Orang Banyak. “Isme”). Terserap untuk di – transaksi – kan. Ke Benda = Peredaran Uang dalam Masyarakat (ke Masyarakat), bukan dalam Koloni koloni Dagang aka Imperialis

Lalu, dari manakah beredar? Ke Pembentukan Sosio = Ekonomisasi ?

1. Pembayaran Upah (HAK – Jaminan Negara). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat 2 “….. berkerja … dan mendapat imbalan ……. yang adil”

2. Investasi ke Usaha = matarantai Produksi

a. Pemilikan Masyarakat (Kolektif)

b. Upah = HAKNYA (Tenaga) bukanlah dari Perhitungan Modal

c. Pembagian Laba Masyarakat (Sumber Alam)

Sedangkan Alat alat Produksi suatu Tekno – Logika dalam Pemikiran Manusia  ke Thesiska “Alam (di Pikirannya”) untuk Masyarakat Kemanusiaan Negara. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf C ayat 1 “….. memperoleh manfaat dari … pengetahuan … teknologi, … budaya …”

3. HAK atas Kebendaan (Bersama). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 1 “… berhak atas keluarga dan harta benda … di bawah kekuasaannya …”

Sosial (= Manusia) Kekuasaan Rakyat ke HAK (Tenaga, Pemenuhan artian Zamani, Kebutuhan) Demokrasi Proses HAKNYA di Negara dalam mempersiapkan Keuangan ke Anggaran Industrialisasi. Terjadi HAK Ekonomi Politik

<Titik

“Atas Kekuasaan” Politik menetapkan Sumber Alam — untuk diproduksi apa — ke Pembentukan Kesatuan Wilayah wilayah Ekonomi (Pertahanan ke ‘Nation’ = Daerah daerah) Dasar Pemerintahan ke Pemerintahan dalam Kemasyarakatan (= Masyarakat masyarakat, Sub sub Kebudayaan Setempat, Tradisionalisasi Pem – Bahasa – an Kenegaraan dan Budaya Tani ke Peradaban), serta Anggaran keuangan Daerah, Pelaksanaan Daulat Kerakyatan (Politik) ke Program program Ekonomisasi (Bidang dan Sektoral) berlangsung tidak mungkin lagi Penguasaan (Material) Kelompok kelompok Individualist

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH


EKONOMI, KEAMANAN, DAERAH


EKONOMI RAKYAT,

KEAMANAN

(DAN) DAERAH


MUNGKINKAH Demokrasi = “alat” Berke – KUASA – an ? Penganutan yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, Pemerintahan pun suatu Nasional

1. Membebaskan Rakyat = Kemerdekaan (Ajaran)

2. Berkedaulatan

a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN = Rakyat)

b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

Nasional dari kata ‘Nation’, yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya Politik Masyarakat  = Kekeluargaan jadi suatu Bangsa (Klan à Percampuran à Nilai = Aturan ßà Daerah)

c. Kesatuan Sosial Perekonomian (Industrialisasi = Produksi, dan Tenaga, Sumber Alam) Politik

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

<Titik

Demokratisasi (Politik Ekonomi) ditujukan menyelenggarakan Tujuan Ber – “Negara”

1. Memilih Pemimpin (bukan Individualisasi)

2. Membentuk Parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “Hak” (Kelas) melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

b. Pembentukan Masyarakat (Kemanusiaan)

c. Nasional Industrialisasi Ekonomi

3. Mempersiapkan Produksi = Nasional Industrialisasi

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi). Materialisasi Utopia (= Perbuatan). Sosial ke Tahapan tahapan Revolusioner Proses Kemerdekaan dalam artian “Negara”

KAM = Manfaati Sumber Alam (Daerah)

KAM = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Masyarakat (Pemilikan) Kependudukan (Tempat, Perburuhan)

– Sosio Ekonomisasi Keuangan (Anggaran) Negara

– Perdagangan (Distribusi) dan Barterisme

– Hubungan Sosial (Perburuhan) Industrial – Politik

KAM = Sosial Pertahanan “Daerah daerah (Organisasi” ?) Ekonomik

<Jeda

Atas Program program Politik, yang diajukan untuk menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia). Berlangsung Kekuasaan (Rakyat, di) Negara. Diperbuat (Dialektika ke Rasional = Politisasi) Keputusan keputusan Pilihan, Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan (Ekonomi) di seluruh Daerah Indonesia.

<Tutup

SELESAI


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


SOSIALISME KE NASIONAL


SOSIALISME = KERAKYATAN

(PERSATUAN

NASIONAL) KE GERAK EKONOMI

( ANTARA SOSIAL – BORJUASI)

BEBERAPA Dasar Tulisan diajukan

1. De Politisasi Sosialisme

2. Kemiskinan Negara karena

a. Penjajahan

b. Individualisme = Kuasa

c. Liberalisasi

Meski awal ke Sosialisme Terjemahan Kemerdekaan, tetapi karena Tekanan Kekuasaan Negara negara Liberalisme Penganutan Ekonomi Industrial Tanpa Sosial Organik organik =Ideologik Kerja Tenaga (Masyarakat, Organisme), arah Pemerintahan pemerintahan tak lagi Ekonomik =Sosial (Nasional, Rakyat), hanya Ekonomisasi Uang Pemerintahan (kah ? Negara, Konseptual) ke Laba saja

– Politik Kendali Uang

– Dagang Tanpa Produksi

– Birokratisme (Korupsi)

– Diskriminatif Perempuan perempuan Sosialis (Tanggung jawab, Peranan)

– Monopolisasi ke Konflik (Hukum)

[Masih kah perlu tambahan alasan alasan Pemiskinan dari Para Individualist atas Rakyat ?]

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme (di) INDONESIA

<Jeda

MENGENAL

SOSIALISME (KE) POLITIK

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Ke Pergerakan. Utopia ke Materialisasi Politik. Tujuan (Sosial = Manusia dalam) Kekuasaan Rakyat “Miskin” seluruh Dunia. Terselenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Melalui

1. Sosial HAK = Kelas

a. Kepemilikan Sosial (produksi)

b. Tani – Budaya (Pangan)

c. Penghapusan Kelas (buatan)

2. Ideologisasi

a. Kuasa Rakyat = Gerak

b. Pembentukan Kelas Buruh

c. HAK Manusia Sosial

3. Pergerakan

a. Sosial ke DEMOKRATIK (Kekuasaan)

b. Politik Rakyat Miskin

c. Nasional PEMBEBASAN Rakyat

Dari Pemikiran ke bentuk bentuk perbuatan

1. Dialektika Logika atas Materialisme

2. Thesiska “Alam (di Pikirannya)

3. Kebebasan (suatu Pemikiran) di Tanahnya adalah HAK ke Tujuannya

Strategika Industrialisasi Nasional.  Berdasarkan HAKNYA = “Masyarakat” di Negara. Dan, Ekonomi Politik Kelas. Dipersiapkan Negara Sosial = Ide atas Pemerintahan

1. Negara suatu Organisasi Kerakyatan (Politik) Ubah ke Sistim

2. Suatu Pemerintahan ke Demokrasi Ekonomi Produksi (lihat Konstitusi )

a. Sosial  ke Perubahan (Ekonomi)

b. HAK Azasi Manusia

c. Kepemimpinan. Tujuan Produksi

3. Kekuasaan Rakyat atas Perekonomian (tahapan tahapan Revolusi)

Ini lah Sosialisme di Negara . Ke Tujuannya. Jadi PEMBEBAS Rakyat. Menggantikan Thematikalisasi Borjuasi Demokrasi (Politik) di Masyarakat lewat Industrialisme ke Perdagangan  atas Kerja Buruh. Diselesaikan Tugas tugas Demokratik. Terbentuk Kemampuan kemampuan KIRI (= “Isme”) ke Tengah yang Nasionalis Progressif

— oOo —

<Titik

Para Pembaca, Masyarakat suatu Kemanusiaan = Manusia Sosial (Kelahirannya). Dan, setempat = Masyarakat masyarakat

1. Manusia manusia, Pikirannya

2. Aturan aturan yang “Membentuk”. Dipatuhi. Atau, terpolitisasi jadi Sistim.  Dan, ditaati. Karena, bertujuan dalam Pendidikan  ke … “Ide”. Kebudayaan . Rangkaian Zaman (ke) Peradabannya

3. HAK dan Kebebasannya

a. Hidup dan Pertahanan

b. Perempuan (HAK, Anak)

c. Pemilikan HAK Sosial

d. Kepemimpinan

e. Sosial HAK ke Kelas (Tenaga = Produksi dan Tanam)

4. Kebutuhan kebutuhan Dasar (Baca, Manusiawi)

– Pangan (Makanan, Tumbuhan dan Daging)

– Sandang dan barang

– Papan = Rumah, Tempat Tinggal (lahir) dan Lingkungan

5. Hubungan Masyarakat ke Masyarakat dan dengan Tanahnya – Alam

Tujuan Kekuasaan untuk Pemenuhan (= Sosialisme) Kebutuhan Dasar Manusia

1. Atas Batas batas Kewilayahan (tempatnya)

2. Atas Perbuatan. Maka Teratur

a. Presaudaraan.HAK Azasi

b. Kolektif (HAK = Aturan)

c. Tanpa Beda. Sama

3,  Atas Hasilnya untuk Semua Kepentingan, Guna dan Manfaat)

Borjuasi Demokrasi (Pemimpin, Kaum = Kepatuhan), terjebak  “Kebebasan Negara”. Dan, membentuk kepemimpinan perekonomian. Namun, melepas dari Perjuangan Kelas, agar cepat “Menyelsaikan Kemiskinan”, walaupun Tidak setuju Penguasaan

<Tutup




APAKAH TUJUANMU ? SEKIAN


“EKONOMI DAERAH” POLITIK (II)


HUBUNGAN antara Produksi = Ekonomisasi di Daerah daerah berlaku didasarkan

1. Kebutuhan Masyarakat (Setempat)

2. Tenaga = Penghidupan Kerja ke HAK atas Daerah Ekonomi

a. Sosial ke HAK (Pribadinya)

b. Pasar = Transaksi (Daerah)

c. Edar (Uang). Ke Nilai

3. Tradisionalisasi = Kemampuan Daerah (Politik) ke Hasil

Tidak segampang, yang dirancang. Walaupun Utopia, dan terpolitisasi. HAK HAK Rakyat ke Nasional Politik dalam Masyarakat di Daerah daerah, diperjuangkan = Gerak menjadi Demokrasi Ekonomi = Produksi

– Alam yang rusak

– Ragam Kebudayaan ke Isolatif

– Adat ke Pertarungan Milik

– Mentalitas Didikan Penjajah ke Birokrasi (“Isme” = Negara)

– Korupsi

– Kelemahan Administrasi (Keuangan)

Lalu, terjadi Kepemilikan Inididualist atas HAK Tanahnya

1. Pengendalian Tenaga Murah

2. Pemilikan atas HAK HAK (Baca, Sosial = Kepentingan)

a. Pemilikan Tanahnya eks Jajahan

b. Penjualan HAK Ulayat

c. Penguasaan Sumber Alami

3. “Penguasa” Alat Produksi

Dalam sekian abad dilakukan Pergeseran HAK Kegunaan – Nilai (= Sosial. Ke Imperialisasi. Keperdataan dan Pidana Ekonomi) atas Hasil Perkebunan, yang dimiliki Negara (HAK) untuk Masyarakat. Dan, berlangsung Kolonialisasi Uang Monopolisme (Dagang)

Kepentingan kepentingan Ekonomik di Daerah daerah pun telah bergeser juga. Ke Sentralisme. Terpecah Produksi – Bagian bagian

– Kerja, Perusahaan (bentuk)

– Alat alat, Permesinan

[Keterangan, Kerja dan Alat suatu Kesatuan dalam mekanikal Pabrik di bawah Perusahaan (Modal = Keuangan)]

– Waktu, Pembuatan (Dasar)

[Buruh tidak rangkaian Produksi, karena Keberadaan Kerja  = Ekonomisasi (Materialistik), MAKA HAKNYA LEPAS dalam Ikatan Hukum Perdagangan Internasional]

– Kebutuhan putus ke Distribusi = Pasar. Atas Pekerja (Daerah)

– Powerless (Benda, Uang)

Daerah jadi Tanggung jawab Kekuasaan. Berlaku dekonsentrasi = Pemerintahan. Tatapi, Usaha = Permodalan. Ke Produksi. Dalam Admnistrasi Politik. Ekonomikal = Industri ke Pemusatan Kerja. Membiarkan “Barang Dikuasai”. Pemerintahan “jadi” Daerah (kah ?)

Imperialisme ke Birokrasi Keuangan. Politik ke Kekuasaan Dagang. Sehingga, Masyarakat tidak lain Pembeli dan Bukan Produktif

Sosialisme adalah Kerakyatan. Di Masyarakat. Ke Pembentukan Kelas (Tenaganya). Membentuk = Organisme. Manusia bekerja untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Yang diproduksinya. Suatu Pemilikan = HAK. Terpolitisasi. Sosial HAK = Kelas didasarkan HAK Azasi (Kemanusiaannya)

1. Kelahirannya = Hidup. Manusiawi

2. Pertahanan = Kehidupan. Ke Industrialisasi

a. Nasional = Wilayah wilayah

b. Produksi. Aturan ke Sistim

– Pendidikan (dalam Ideologisasi)

– Aturan aturan = HAK

– Kerja, Pemimpin (Unit)

c. Manfaati, Distribusi (Ekonomisasi)

3. Tenaga (Daerah, “Asal”)

Sosial Hubungan Politik ke Perenonomian yang menciptakan Keseimbangan antara Pemerintahan dengan Daerah daerah di Negara. Bertahap tahap. Ke Tujuan (Revolusioner)

<Tutup




SOSIALISTA


“DAERAH EKONOMI” POLITIK (I)


MUNGKINKAH hanya Perdagangan dalam Politik Ekonomi Daerah ? Liberalisasi Uang atau Demokrasi Ekonomi ke Nasional Perindustrian ?

Terjemahan Kebebasan Liberalisme bukanlah Kebijaksanaan, tetapi bisa saja tiba tiba Individualisasi (Proses) menjadi Keputusan (= Politik) di Negara berdasarkan suatu Perlabaan (dewekne)

Ekonomisasi Keuangan Negara melalui Anggsaran, Peminjaman (ke Sistemika) dan Kerjasama (Cooperative)

Bentukan bentukan awal, antara lain

– Pemilikan Masyarakat/Pimpin (Lihat, Penjelasan Resmi Pasal 33)

– Pembentukan Badan Usaha

– Kolektif ke Ekonomi (Putusan)

Ke Industrialisasi dalam Organisme Kerja Rasional dan Perburuhan (Tenaga, Upah, Waktu) suatu Hubungan Ekonomi = Produksi denganDaerah

1. Hubungan Negara – Ekonomi

2. Hubungan Keuangan – Industri

a. Transaktif

b. Upah (Jamina Keuangan Negara = Rupiah)

c. Laba

3. Hubungan Produksi – Daerah

Tahapan tahapan berikut menyelenggarakan Demokratisasi atas Ekonomi di Daerah daerah

1. Menetapkan Kebutuhan apakah untuk disediakan

2. Pembagiann Daerah daerah

a. Sumber Alam (= Wilayah)

b. Tempat, Industrial – Fabrikasi

c. Daerah = Pemenuhan ke Ekonomi

3. Keuangan. Ke “Pengelolaan Investasi” (Aturan = Sistim)

<Jeda

Adapun Keuangan Industrialisme yang mengacukan Nasional Produksi juga jadi Keuangan Negara (HAK, Kedaulatan. Dan, Pencetakan) untuk Daerah daerah (Baca, “Anggaran = Daerah”. Prosedural kah ? Atau, Undang Undang artian Politik) dalam Kerja Otonomisasi (bukan Birokrasi) Pemerintahan pemerintahan Daerah ke Administrasi dan Keuangan Politik (Manfaati dan Transaktif = Penggunaa, Kemampuan – Daya) yang Ekonomis dan tidak Pembelanjaan atas Anggaran = Terpakai. Pemerintahan pun ber – Ekonomisasi

<Titik

BERSAMBUNG


INTERNATIONAL POLITICAL INTERCOUSE


INTEREST Basic mix. In each policy. Top economic relations. Novelty human civilization

1. Industrialism (Society)

Power = a. Employees Employees

b. Investments (derivative)

c. Natural Resources (Materials)

2. Business Formation (not directly read Production)

3. Finance

a. Currency (Economics)

b. Debt = Money economic governance. Transactive payment

c. Markets (Space areas of economy, trade)

Divided into 2 Talk

A. Interests of the interests of a state government

1. Money = State (Power)

2. Natural Resources (sovereignty)

B. The “Found” State =

3. Industrial Economics

a. Economic Capabilities

b. Results. This is important

c. Social Relations Production

What do you mean with “Gaul”? Diplomacy? Neither! However, … Ideologization! One of the “Idea” (Read, Hope for purpose. Utopia?). Hold = politicization (materialism)

Nationality ‘nation’. Communities in the State Society. No Individualism (capitalists). To the state – “Idea” (Social)

Is the People’s Power. The relationship between the Community. Nation of nations. Between Communities – State. Politicized dialectics = “idea” Powerful

In true dialogue Independence Stages of Man (Historical). Government demands “that the Constitution”. Against imperialism / colonization of Economics, impoverishment (through political) People

1. Power-over-Power = RIGHT (Work)

2. Money for Poor People Power

a. State Financial Liberalization

b. Control of the Industrial World

c. politicization Socialism

3. Control of Nature – Life – Economic Man

The contrast between the power (in the) State of Society International society (eg, Cuba, Vietnam, Iraq etc.. State = socialism). Poverty makes Depending on the state’s ability individualistic

Or, the formation of companies located in Business Economics Pressure Will Power Government (Foreign) in the fight industry in the State Finance Owner them. Conditional politicized = World Trade

– Dependence Decision profit

– Unilateral. Law (to) International

– Delivery (Responsibility)

Government, the State Economic Democracy (Politics = retain)

1. Power Production = Democracy. = National Association

2. Socialism for Industrialization

3. Duties and responsibilities of Labor Economics

Foreign Affairs, Public speaking Lingua Political Economy. JUSTICE. Free Man. Adopt Joint RIGHTS RIGHTS.

ENDS


GAUL INTERNASIONAL POLITIK


KEPENTINGAN kepentingan Dasar bergaul. Dalam Perpolitikan mana pun. Atas Hubungan Ekonomikal. Kebaruan Peradaban Manusiawi

1. Industrialisme (Masyarakat)

a. Tenaga Buruh = Pekerja

b. Investasi (Bentukan bentukan)

c. Sumber Alam (Baku)

2. Pembentukan Usaha (agar jangan baca langsung Produksi)

3. Keuangan

a. Mata (Ekonomi) Uang

b. Hutang = Ekonomi Uang Pemerintahan. Transaktif  ke Pembayaran

c. Pasasr (Wilayah wilayah Ekonomi, Dagang)

Terbagi dalam 2 Pembicaraan

A. Kepentingan kepentingan Pemerintahan suatu Negara

1. Uang = Negara (Kekuasaan)

2. Sumber Alam (Kedaulatan)

B. Yang “Didapatkan” = Kenegaraan

3. Ekonomisasi Nasional Perindustrian

a. Kemampuan Ekonomi Negara

b. Hasil. Ini lah, KEPENTINGAN

c. Sosial Hubungan Produksi

Apakah maksud “Gaul” ? Diplomasi kah ? Bukan ! Tetapi, … Ideologisasi ! Suatu yang “Ide” (Baca, Cita cita ke Tujuan. Utopia ?). Meng – “ada” – kan = Politisasi (Materialisme)

Suatu Kebangsaan ke ‘NATION’. Masyarakat masyarakat di Negara. Tidak Individualisme (Kapitalist). Ke Negara – “Ide” (Sosial)

Adalah Kekuasaan Rakyat. Membentuk Hubungan antara Kemasyarakatan. Antara Bangsa bangsa. Antara Masyarakat – Negara. Terpolitisasi = Dialektika “Ide” Kuasa

Dalam Tahapan Dialogis berlaku Kemerdekaan Manusia (Historikal). Menuntut Pemerintahan “yang Konstitusi”. Melawan Imperialisasi/ Penjajahan Ekonomik, memiskinkan (lewat Politik) Rakyat

1. Kuasa atas Tenaga = HAK (Kerja)

2. Rakyat Miskin karena Kekuasaan Uang

a. Liberalisasi Keuangan (di) Negara

b. Penguasaan Industrial Dunia

c. de Politisasi Sosialisme

3. Penguasasan Alam – Kehidupan – Ekonomi Manusia

Pertentangan antara Kekuasaan (di) Negara atas Masyarakat masyarakat Internasional (contoh, Cuba, Vietnam, Irak dll. Negara = Sosialisme). menciptakan Kemiskinan Bergantung pada Kekuasaan Individualis suatu Negara

Atau, pembentukan Usaha usaha Ekonomi didasarkan Kemauan dalam Tekanan Kuasa Pemerintahan (Asing) dalam Tarung Keuangan Pemilikan Industri di Negara mereka. Terpolitisasi = Kondisional Perdagangan Dunia

– Ketergantungan Putusan Laba

– Sepihak. Hukum (ke) Internasional

– Penyerahan (Tanggung Jawab)

<Jeda

Pemerintahan, yang Demokrasi mempertahankan Negara Ekonomi (= Politik)

1. Demokrasi = Kekuasaan Produksi. Nasional = Persatuan

2. Sosialisme ke Industrialisasi

3. Peranan dan Tanggung Jawab Buruh atas Perkonomian

terhadap  Negara Luar, Masyarakat berbicara dalam Bahasa Politik Ekonomik. KEADILAN. HAK Manusia Bebas. Menentukan HAK HAK  Bersama.

<Tutup




SELESAI


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


INDUSTRIALISASI KE TUJUAN PRODUKSI


PEMBENTUKAN suatu Tujuan berdasarkan Kehendak Rakyat ke Negara, menyelesaikan lebih dulu Kemampuan kemampuan Batini lebih dulu tanpa kontradiktif

Akibat tidak “punya” (= dengan) premis. Kausalitas pun ke Tujuan Rakyat. Tahapan tahapan Revolusioner adalah Sebab atas Perubahan

Dibentuklah Pikiran ke Alamnya. akan terjadi Usaha (Ekonomikal Politik). Diarahkan Tenaga ke HAK = (Kelas). Membuka Kebebasan Masyarakat untuk “Pemenuhan” dari Kepemimpinan (Sosial = Manusia) berlangsung

<Jeda

– Tanggung jawab (Perbuatan)

– Berpengetahuan. Logik, Dialektis ke Rasional

– Pengubahan (bukan “alat”) dalam Sistim

Bentukan bentukan Politik dibicarakan. (Produksi = Materialisme ?). Buruh atas Kerja. Dalam Keputusan Rakyat. Melalui Organisme dan ber Negara = Politisasi “Isme”

Sehingga kembali Pemilikan ke Tujuannya. Yang dirombak. Kuasa yang Strukturalisme berubah ke Perintah, menyertai Sanctum (bukan Pidana, tetapi Ekonomisasi) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa Kesalahan Si Buruh dalam Proses Produksi, karena alasan alasan Permodalan  atas Uang = Negara

Putusan suatu Kehendak merubah. Organik organik Kerja adalah Perbuatan atas Kebendaan – Alat – Mesin dan Hasil, yang didasarkan Politik Rakyat Miskin

Tujuan adalah “Ide”. Dan, bukan alasan “Punya”. Atas Pekerja – Teknologika. Untuk perlabaan – dagang, namun KEWAJIBAN

Antara Tenaga ke Produksi, bertujuan Kekuasaan untuk Kebutuhan kebutuhannya, sedangkan Investasi dikendalikan dengan Kebatinan Logis melaksanakan. Utopi ke Materialisasi (Pemimpin)

1. Yang Benar karena Berpikir

2. Berkemampuan (Aturan)

3. Bersama (Pemilikan)

4. Berguna dan Manfaati = Hak atas Kebendaan

5. Berke – Adil – an

dst

Kuasa Produksi adalah Perbuatan (Masyarakat). Berkehendak. Demokratisasi ke Pemerintahan. Mendirikan Negara Ekonomi (Industrialisme) ke Tujuan yang Manusiawi

<Tutup

SELESAI


KEPEMIMPINAN SUATU HAK ?


DALAM (kemungkinan kemungkinan) ke SATU PILIHAN antara Sosial – Tujuan, atau Individualisme

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

Menerjemahkan

[karena, Peserta Pemilihan (Umum, Resmi) Persatuan Rakyat Demokratik ke Partai]

atas

UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28 C ayat 2 “… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … yang sama … pemerintahan”.

Pasal 28 J ayat 2 “… hak dan kebebasannya, … yang adil …”

Demokrasi (= HAKNYA ke Negara) Ekonomi, yang berdasarkan Kemanusiaan, menyelenggarakan Pemerintahan yang Merdeka “……. HAK … bangsa, mala penjajahan … harus dihapuskan, … sesuai dengan Peri – Kemanusiaan dan Peri – Keadilan” (Pembukaan Undang Undang Dasar), melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar Rakyat

ANGGARAN DASAR


PARTAI

PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

Pasal 7.

1.      Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas

2.      Memimpin, membangun dan memajukan organisasi-organisasi perjuangan rakyat di setiap sektor maupun teritorial

3.      Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial,  ekonomi, politik, hukum dan budaya untuk kemandirian bangsa

Dialektika (ke) Materialisme. Ini lah, “KIRI” ke Nasional … ! Membentuk Masyarakat Sosialisme, Ke Politisasi. Perjuangan Kemanusiaannya (Sosial). Berdasarkan = dilakukan

1. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Sosial Kelas = HAK

a. Buruh Tenaga Kelas

b. Produksi (Kepemilikan Masyarakat)

– Tanah, Sumber Alam

– Nasional (Kuasa) Undustrialisasi

– Usaha, Pekerja ke Hasil

c. Budaya – Tani. Ke Pangannya

3. Kedaulatan (Politika) Rakyat

Sosial = Kekuasaan  (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin, yang Berdaulat) ke Demokratisasi atas Kepemimpinan terselenggara = Kuasa (di) Negara dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan

Demokrasi (Kekuasaan) ke Pemimpin. Mengapa ?!? Sosial = Ide “Negara”

Bahwa Dinyatakan melaksanakan KEHENDAK RAKYAT (= “MISKIN“)

Bahwa Terpilih = MEMILIH (Aksi Massa) ke Pemilihan

Bahwa Dipersiapkan Membentuk Sosialisme = MASYARAKAT Ekonomi

<Tutup

SELESAI.

TERIMA KASIH, KETUA

SEKIAN


KOALISI – PANSUS


KOALISI VERSUS PANITIA KHUSUS

NEGARA Bukanlah “alat” atas Pemerintahan. Menghadapi Korupsi

1. “….. membentuk suatu pemerintaha negara …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

2. Mempersiapkan Keuangan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Keuangan Negara

b. Tanggung jawab Keuangan

c. Presiden Pelaksana Keuangan (= Anggaran) Negara

3. Menyelenggarakan Negara (Baca, Kenegaraan. Pasal 4 ayat 1 “….. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan …”

Sementara Korupsi, yang termaksudkan hanya mengacu pada

Undang Undang Dasar Republik INDONESIA

Pasal 7 A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

… atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,

… apabila terbukti

… melakukan

… pengkhianatan, … korupsi, … tindak pidana berat …….”

Tegas, Sidang sidang berdasarkan salahsatu HAK = Kerakyatan di Parlemen atas Keuangan = Negara = Rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat pun mampu memeriksa, menanyakan dan memutuskan. Adakah Hubungan Kesalahan dengan Bukti bukti (Politik) ke Hukum atas Presiden (Wakil ?) dan Pemerintahan

Terlihat lah Koalisi TIDAK di Parlemen ……… !

– Sebelum Pemilihan Presiden

– Tidak ada Oposisi karena lebih 2 Calon

– Suara ke Hasil = Angka untuk Presiden

Didasarkan Pasal 17 Menteri menteri bentukan Politik (Baca, Koalisi) bertanggung jawab kepada Presiden

ayat 1. “….. dibantu … menteri menteri negara.

ayat 2. “….. diangkat dan diberhentikan … Presiden.”

ayat 3. “….. membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

Presiden suatu Pemerintahan Negara (dan Kenegaraan = Penyelenggaraan)

1. Membentuk (= Negara) ke suatu Pemerintahan

2. Menyelenggarakan (= Atur – an) Undang Undang

3. “Memakai” (= Transaktif) Keuangan Negara

Kesalahan Figur (pelaku) bukan lah Politis tetapi Hukum. Bagaimanakah mungkin Pidana atas Kelembagaan ? Negara, Presiden/Pemerintahan

Bukan Suara “di” Parlemen ke Putusan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen = Keputusan Anggota, Terwakilkan. Maka, ke Penghukuman (Negara) akan berlaku. Untuk Pidana Berat

HAK ke Negara, diemban Panitia Khusus (Parlemen) menyerahkan Hasil ke Pimpinan (Materialisasi). Dikehendaki Negara dalam Keseimbangan. Berdasarkan Kekuasaan Pembentukan Undang Undang = Anggaran ke Tanggung jawab

Pemerintahan = Koalisi pecah ?!? Terjadi beberapa Tindakan Presiden

1. Memperkuat Pemerintahan. Bersumber Demokrasi Kekuasaan (Pemilihan)

2. Menunggu Hukum. Berlaku. Perlakuan atas Korupsi

3. Mengadakan Pembicaraan. Bertujuan Pembentukan Keadan Negara

Pilihan yang Rasional dan tidak berlebihan. Ketika langsung gejala gejala Politik mengarah ke Nasional (Kemungkinan kemungkinan). Diakibatkan Pemerintahan dalam Kausalitas rangkaian Gerak Kekuasaan Sosial

SELESAI. KEMBALIKAN KE RAKYAT !


NEGARA YANG MODEREN


TERJEMAHAN Sosial Politik suatu Negara = Masyarakat yang Moderen ke Ekonomisasi

1. Konstitusi. Pembentukan “Negara”

a. Undang Undang Dasar (Tertulis ?)

b. Memuat HAK Azasi Manusia

c. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan

2. Ekonomi. Ke Industrialisasi

a. Keuangan = Negara ke Admnistrasi

b. Produksi. Tekno Logika

c. Perdagangan. Internasional, Kemasyarakatan

3. Masyarakat. Peradaban (Kebudayaan)

a. Ke Hasil Penyediaan (Bentuk)

b. Kultur – Agri (Tanah)

c. Pembentukan Nilai ke Aturan

Nasional Industri = Tehsikal “Alam (di Pikirannya”) Sosial Hubungan Ekonomi Politik antara Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat “Miskin” (Penduduk) dengan Alam

Menjadi Negara Ekonomi ke Pemerintahan, didasarkan Hubungan Rakyat dan Negara, MAKAberkedaulatan

Pemahaman Kuasa dari ‘Nation’ (Persatuan)

Pertahanan Rakyat. Nasional = Kesatuan (Politik)

Wilayah/Daerah dalam Kebangsaan (Lahir)

Kebebasan dalam Modernisme, yang diminta Law ke Struggling of Power (Undang Undang) menyelenggrakan Keadilan (Undang Undang Dasar. Produksi, Kepemilikan, Tenaga) melalui rangkaian PEMBEBASAN Nasional Membebaskan Manusia ke HAK Ekonomi

<Jeda

Pengertian Modernisme didasarkan Liberalisme atas Negara dengan mendirikan Pemerintahan, berlaku Industrialisasi Kuasa Ekonomi

Individualisasi Negara ke Sistim dikendalikan = Terpusat Uang (Pemerintahan/Kenegaraan), dipakai Laba Perdagangan Internasional

Kedaulatan hanyalah Politisasi Retorik atas Sumber Ekonomi di Daerah – Wilayah bykan jadi HAK Negara

Terjadi karena berbuat (Baca, melakukan)

1. Penguasaan HYAK Manusia, melakukan Pemilikan atas Industrial

2. Peniosbian Demokratisasi Kekuassaan Sosial = Nasional (di Parlemen juga)

a. de Politisasi Sosialisme

b. Militerisme ke Perdagangan

c. Kapitaslime (di) Negara

3. Penghancuran Zamani dalam Tujuan Kekuasaan

Untuk apa Negara yang Bebas ke Ekonomi dalam Modernisasi semula terbaca Kemakmuran = Alam untuk mengadakan Kesejahteraan Rakyat Manusia ??? Lalu, suatu Kekuasaan dari Individualist ke Individualist terus ? Perlakuan Teknologis Modernisasi ke Perdagangan Kapitalistis >

<Tutup




SELESAI



Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


POLITIK = IDE. KESANTUNAN ?


POLITIK (UTOPIA

KE IDE)

DAN, KESANTUNAN

PENGETAHUAN ke suatu Ilmu. Berlangsung TIDAK didasarkan Individualisasi (Niat ke Perbuatan). Tetapi, Pikir ke Gerak. Manusia ke Pemenuhan Kebutuhnya

1. HAKNYA

2. Kebebasan = “Ide”. Ketika tersekat ? Jadi PEMBEBASAN (Kemanusiaan). Membebaskan Dirinya dari Pembodohan

a. Logik

b. Utopia. Ke Materialisasi (Politik)

c. Dailektis

3. Kekuasaan

Dialektika yang Logika. BERPIKIR ! Dan, disederhanakannya. Thesiskalisasi atas Tujuan (Waktu). Ke Rasionalisme yang menghubungkan Sebab – Akibat ke ……. Ilmu = Teoritika

Suatu Hubungan antara

– “Ada” (Sosial, Ujudnya)

– Perbuatan, Keseimbangan (Synthesa)

– These “Alam (di Pikirannya)

Dalam “Negara” suatu Pengetahuan (agar, terbaca Masyarakat. Kerakyatan). Yang berdasarkan Alam (Tanahnya. Politik)

Sedangkan Kesantunan dari Kebudayaan. Ke Politisasi. Membentuk. Apakah dari Pengetahuan ? Menyerap. Budayawan Kiri akan menyatakan “Ya”. Diajarkan. Bukan Normatifik, tetapi Watak (buatan). Berlaku Teoritikalisasi atas Re – Form

Ke Strukturalisme ? Ilmiah bukan lah Tingkatan. Karena, Logika dalam Pengetahuan = Ilmu ke Tahapan tahapan Keadaan. Dalam Sistim (Budaya)

SELESAI. “Terima kasih !”


KUASA ATAU KEADILAN VERSUS KORUPTOR


KUASA ATAU KEADILAN

ATAS

PENJARA KORUPTOR NEGARA

SAUDARAKU (Ketua), yang di Negara telah menampilkan Keindahan Logika Politik dan jadi Seni Perang Bertempur Demokratik atas Korupsi “Pakai Hukum”, yang terkemas Isu Penjara Koruptor.

Penjara atas yang Terpidana (= Bukti). Hukum = Kemudahan ?

1. Hukum = Cara. Ke Penjara

2. “Keamanan” dalam Penjara

3. Tugas = “Alat”. Di Penjara

Penjarakan Koruptor, dan Rakyat memberikan Keadilan untuk Negara. Berbalik. Kini Tidak lagi menuntut. Negara = Pemimpin (Kelembagaan). “Karena Legislatif”, maka Hukum lah diperintah

<Jeda

Sosial = Aturan aturan. Demokrasi ke Undang Undang. Adalah Politik Rakyat. Menyelesaikan. Diselenggarakan = Kuasa (HAK) ke Perintah. Berdasarkan (Pemberian) Konstitusi = “Isme” ke Nasional

Saudara saudara, ……. Konsep Penjara berbeda terjemahan. Namun, Penghukuman mungkin saja memakai Dasar Nasional Politik Konstitusif Kalimat Pasal Pidana Berat dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, ke per – Undang Undang – an (Pembuktian, Kepastian Hukum)  ? Berbahaya, terpancing ? Mampu kah atas Pejabat “Biasa”  (Perbuatan, Sistim)

Maka, hanya Keadilan saja, yang berlaku. Azasi Manusia ke HAK nya. Sesuatu, yang pasti diberikan Rakyat = Pembalasan INDONESIA. Melalui Persidangan atas Hukum ke Penjara Negara

<Titik

Hubungan apakah Hukum yang Receptie = Politisasi (Imperialisme. Baca, LIberalisasi Kekuasaan Ekonomi Uang) ke Nasional dalam Penyelenggaraan Kekuasaan ?

Mengatur

– Kepegawaian Organisasi = Pemerintahan

– Hukum dan Kesalahan Perbuatan atas Keuangan Negara

– Penjara = Lepas HAK (Kekuasaan) di Negara

Ini, Pembicaraan di Dalam ke “Luar” (Bahasa). Dibuka dan mengarah. Jadi Kontra – Isu . Manakah Kekuasaan Negara atas Uang yang Tidak Terpakai (Ekonomisasi Keuangan Sosial) dan BELUM DIKEMBALIKAN Para Koruptor itu ???

<Tutup

SEKIAN,

ANGGOTA ANGGOTA RAPAT

GERAKAN


SOSIAL, POLITIK UANG


BUKANLAH Keputusan Panitia Khusus, yang diutamakan. Tetapi, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Keuangan Dasar (Begrooting, terbaca HAK) dalam Parlemen. Berlangsung Pembentukan “Negara” (= Uang. Ke Anggaran). Lalu, Ekonomisasi. Tidak Pembiayaan saja. Diterimanya Pemasukan = Laba Masyarakat

Dari

1. Industrialisme ke Perlabaan oleh Masyarakat

2. Pekerja Buruh (Upah, Jaminan) Produksi

3. Tani, Pertanahan ke Hasil Tanam (Pemilikan)

Suatu Perekonomian Demokratis. Dalam HAK = Putusan. Ini, Kenegaraan. Dan, terpolitisasi. Tidak Liberal ke Fasis

– “Individu”

– Tyrani, Militerisme

– Birokratik

Terus terang, hanya di INDONESIA karena berhubungan dengan Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (Wilayah wilayah Negara)

1. Sumber sumber Alam (Nasional Industrial)

2. Daerah daerah Asal Tenaga Kerja

3. Lahan lahan Pertanian (Tanam = “Kelas”)

<Jeda

Tetapi, PANSUS itu di Dewan PERWAKILAN RAKYAT menyelesaikan Korupsi atas INDONESIA. Atau, Kita (= Cara), yang HENTIKAN ? (Bahasa Agitatif Politik). Berlakukah Kekuasaan Rakyat = Pemerintahan ? Melalui Ajaran = Sistim Negara. Menjadi Lama, Pertarungan Rakyat atas Musuh

Berdampak

1. Penyingkiran Koruptor dari Kekuasaan di Negara

2. Strategikal = tahap tahap Demokratisasi ke Pemilihan

3. Perdagangan tidak Ekonomi Individualisme

<Tutup

SEKIAN.

(“KAMI Tidak takut

Pembalasan !”)


KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


NASIONAL – DAERAH EKONOMI


KEKUASAAN = NASIONAL

ATAS

DAERAH (KE) EKONOMI

 

 

 

MEMANG biar lah terang saja, ‘Bung … Daerah perlu Investasi. Dalam hubungan Negara, Pemerintahan Republik Indonesia dengan Daerah

Tampaklah beberapa masalah. Terhambat Ekonomi ke Nasional (Daerah)

 

1. Hubungan Negara (= Uang, Pencetakan) dengan Pemerintahan

 

    a. Modal. Pemusatan (Kuasa) atas Profitasi

    b. Keuangan (Sistim. Baca, Anggaran). Ke Korupsi

    c. Pinjaman Luar Negeri ke Ekonomi Kapitalis

 

2. Pemerintahan dan Daerah

 

     a. Bentukan Politik Figuralistis (via Demokrasi) ke Ekonomi

     b. Ajuan Keuangan ke Pengeluaran Tanpa Pendapatan

     c. Mekanisme Parlemen – Keuangan (Tanpa) Daerah

 

3. Industrialisasi, Keuangan – Daerah

 

     a. Bukan Usaha, tetapi Individualisasi Sumber

     b. Tanpa Rancangan Daerah ker HAK (Masyarakat)

     c. Ketergantungan Uang dari Pembiayaan Dagang

 

Ini, Politik. Yang diperjuangkan ke Negara. Berdasarkan HAK HAK Konstitusi. Terpolitisasi. Mungkin untuk Kepemimpinan. Strategik. Kerakyatan (Ajaran) ke Ideologisasi. Diarahkan Pergerakan Daerah ke Ekonomi

 

1. Mendukung Nasional Industri ke Pemenuhan

 

2. Merangkaikan Daerah – Usaha = Produksi

 

     – Pengelolaan Alam (Sumber)

    – Sosial, Perhitungan Keuangan

    – Teknologika Ekonomik (Kerja)

    – Kemampuan Daerah ke Tenaga

   – Pertanian (Budaya). Ke Pangan

 

3. Membentuk Ekonomi Pemerintahan (di) Daerah

 

Tanggung jawab dari Kekuasaan Rakyat (di) Negara (Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Negara tidak samadengan) Pemerintahan

 

Sehimgga, ada Perwakilan = Mewakilkan = Kekuasaan Rakyat di Daerah = Negara. (Federalisme ? Bukan Pemerintahan = Otonom) . Melalui Nasional Politik – Daerah. Untuk menyelenggarakan (Pelaksana) Kekuasaan Rakyat

 

Keetika Pemilihan (Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah ), bergerak Kekuasaan “atas Negara”, memuat Kedaulatan = Kehendak Rakyat. Dari Seimbang, yang dipertahankan jadi Hubungan antara Masyarakat – Ekonomi (Produksi) dan Kebutuhan Dasar Manusiawi – Alam (Daerah, Wilayah)

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


AUSTRALIA NEGARA BENUATIKA


CITRA sejarah atas Negara (Negara = suatu Pemerintahan. Liberal. Dan, Kesatuan Benuatika = Sistim Negara), yang dipenuhi Pengemis Ekonomi – Protektoriat, berdasi, meluntur. Dari buangan Korban Individualisme – Feodalist ke Moderenisasi Zaman Industrial

 

Beberapa “Kepemimpinan” Australia dijatuhkan Kerajaaan (Imperialis = Negara). “Luar”, ada di Dalam (baca, Parlemen), karena Putusan mereka Pro Demokrasi Sosial

 

Pertukaran untuk Keadaan (= Emas) dan Uang Raja (“Biang” Ras ? Keratuan) – Amerika ke Rasional Militerisasi Dunia = Peperangan Lintas Benua

 

<Jeda

 

 

 

Pasifisme (Kelautan di atas Bumi = Tanah) ke HAK, dipertanyakan. Lalu, TERSERANG. Dalam Global Strategis Perang Ekonomi. Dihancurkan lah Kemasyarakatan (Nilai, Tujuannya)

 

<Titik

 

 

 

Bukan kecurigaan lagi, Kamerad dan Gerakan Hijau … ! Bahwa Indonesia berpengalaman. Karena, termasuk Laut, Wilayah, Udara Pertempuran Benuatika

 

Suatu Hubungan Pertahanan berdasarkan KEKUASAAN RAKYAT (MISKIN ke HAK) Pertanahan. Termaksudkan, membentuk Masyarakat Sosialisme. Menggelarkan Dialektika Logika – Politik. Internasional. Atas Kebebasan Dunia. Mempertahankan Alam = Tradisionalisasi – Kebudayaan

 

1. ‘Nation’. Ke Persatuan (“Isme”)

 

2. Pertahanan = HAK Rakyat

 

     a. Kesemestaan (Perang – “Damai”)

     b. Hidup, dan Azasi

     c. Pertanian di Daerah daerah

 

3. Kebebasan di Tanahnya = Merdeka

 

Isu Kemerdekaan untuk Bangsa Australia, tersamarkan. “Karena” bertujuan. Dan, menjadi Alasan Perjuangan Negara (Terjemahan ke) Masyarakat (Daratan ke Wilayah wilayah) di Pasifik ke Ekonomi Dunia  (Uang, ke Perdamaian = Kemakmuran)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 


TUJUAN KEKUASAAN EKONOMI


TUJUAN, KEKUASAAN

(DAN

WEWENANG KE) EKONOMI

 

 

 

ADALAH suatu Tujuan Ber – Pemerintahan

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

melalui

 

2. NEGARA (Ide ke) Ekonomi

 

     a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

     b. Sosial Hubungan Keuangan

     c. Produksi, Kerja Buruh

 

Ini selalu akan Berlawan Individualisasi ke Pemerintahan = Sistim

 

3. Pertanian – Budaya. Ke Pangan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, bagaimana Parlemen (Rakyat) ? Terhubungkah dengan Kekuasaan (di) Negara. Karena, Kekuasaannya atas Perekonomian

 

1. Kekuasaan HAK Pemilikan

 

2. Sosial = Kekuasaan Demokrasi

 

          Memerintah

 

          Membuat (diajukan untuk)

 

          – Persetujuan

          – Tanggung jawab, dan

          – Kewenangan

 

          Berlaku Aturan aturan Negara

 

          Mengawasi

 

Maka, Parlemen suatu Perwakilan Rakyat = Anggota anggota. Bersama Pemerintahan. Agar, jangan baca ‘Kabinet’ hanya Figur di bawah Presiden untuk Administrasi  ke Menteri yang Politis (Fungsi. Pelaksanaan Kenegaraan/ Pemerintah)

 

Ekomomi – Keuangan bukanlah Keputusan (Aturan Negara, Kuasa) Menteri/Departemen dalam Hubungan Lembaga Negara Presiden ke Parlemen (Wakil Rakyat)

 

Ketika Tuntutan atas Ekonomisasi (di) Negara, berlangsung lah Kekuasaan Rakyat atas Keadilan Negara, Hukum dan Putusan Pemerintahan. Didasarkan HAK Azasi Manusia. Terarahkan lah, ditetapkan Keuangan Ekonomi = Produksi. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat pun melakukan Kekuasaannya Politisasi juga

 

Kecurigaan (de – Politisasi) atas suatu Partai Politik tidak berdasar. Di Luar Konstitusi Dasar. Melainkan didasarkan Demokrasi = HAK (di) Negara ke Tujuan Manusia

 

1. Perjuangannya dalam Ekonomisasi Negara (= Uang)

 

2. Industrialisasi – Sumber Alam

 

     a. Manfaati (Tidak Individualist)

     b. Tekno Logika (Mampu)

     c.  Seimbang Kuasa – Alam

 

3. Penyediaan Makanan Rakyat (dan Anak)

 

Terus terang saja, Berkuasa “dikendalikan” Tanggung jawab. Ke Rakyat. Untuk Kemanusiaannya = HIDUP. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI