Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

PARTAI

STUDIA NEGARA KONSTITUSI


KAMERAD Ketua Umum Partai Pembebasan menyerukan suatu Terjemahan Konstitusif atas Pasal 33.  Digerakkan Perjuangan lanjutan (bukan sekedar Transisi) ke Yang Muda. Dalam rangkaian Tahapan. Mjungkin Manuver Edukasi – Pengkaderan. Untuk mengadakan Proses Kepemimpinan Bangsa

 

Pasal pasal, yang berlaku Sosialisme di – ke Negara. Tersekat. De Politisasi Sepihak (Luar)

 

Untuk itu Pembebas berniat mengajukan Studia (bahasan bahasan) Konstitusi Negara. Termuat dalam Situs

 

STUDIA NEGARA KONSTITUSI. Undang Undang Dasar di atas Peraturan peraturan (= Hukum kah ?)

 

Suatu Undang Undang Dasar akan terbentuk karena Politisasi (Baca, Dialektis. Materialisme = “Ide”). Rangkaian Pergerakan ke Nasional. Membentuk Masyarakat (Manusia) di Negara. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke I “Bahwa … kemerdekaan … ialah hak segala bangsa … dihapuskan, karena tidak … peri – kemanusiaan …”

 

Manusia Sosial (Tolong, jangan baca Makhluk ?!?). Ke Politik

 

1. Bernegara. Rakyat = Masyarakat (Kependudukan)

 

2. Berkehidupan

 

     a. Ekonomi = Produksi (Industrialisasi)

     b. Pangan. Berbudaya (Tani)

     c. Keluarga (Perempuan. Ke Anak)

 

3. Berpolitik (Pemerintahan)

 

Pasal 28 “Kemerdekaan … berserikat … mengeluarkan pikiran …”

 

Pasal 28 E

 

ayat 2 “..hak … kebebasan … menyatakan pikiran …”

ayat 3 “..hak … kebebasan … pendapat”

 

Pasal 28 I ayat 3 “….. hak kemerdekaan pikiran …”

 

Pasal 28  H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

Manusia lah Dasar Politik. Bersumber dari Pemikiran Dialektika (Logika) . Ke Sosial “HAK NYA”

 

Usaha usaha dalam membentuk Pemerintahan Kenegaraan, yang didasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Karena, untuk mempersiapkan, menyelenggarakan = melaksanakan (dalam Undang Undang) Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Isme Sosial = kekuasaan Negara.   Berwewenang atas Perekonomian Keuangan Negara

 

Sehingga

 

Pasal 23 ayat 5 “….. tanggung jawab … keuangan negara … ke Dewan Perwakilan Rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “……. suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan kemerdekaan … sosial … terbentuk dalam … susunan … yang berkedaulatan rakyat …”

 

Pasal 1 ayat 1 “Kedaulatan … di tangan rakyat  …”

 

Karena, Negara pun = “IDE” dalam Konstitusi. (Namun, apakah Utopia ?) Materialisme = Politik. Ke Tujuannya. Maka, berlaku lah Sosiali Demokrasi = Kekuasaan

 

Sesuai Pembicaraan ke Arah termaksud Kamerad Pembebas Agus Jabo berlangsung melalui Pembentukan Nasional ke Sosialisme Indonesia. Dan, Kamerad Ketua Majelis Rakyat Partai Persatuan Pembebasan Nasional (masih kah ?), yang telah “dikerjai = dicurangi, didepolitisasi (Istilah Penulis. Walaupun Kerahasiaan = hak Pemilih) dan gagal faktual = diverifikasi) Komisi Pemilihan Umum karena alasan “Pikiran Kiri”

 

 

 

SEKIAN

 

 


NUSANTARA TANPA PERBATASAN


NUSANTARA

TANPA

PERBATASAN

 

DEMOKRASI ada di Masyarakat. Namun ketika jadi Berbatas Wilayah wilayah Politik

 

maka

 

1. Kedaulatan lenyap di suatu Tempat

 

2. Kecurigaan Dasar Politik

 

3. Pembentukan kembali Hak hak Sosial masing masing

 

Alasan alasan Perpecahan Masyarakat

 

1. Imperialisme (Kuno)

 

2. (Neo) Liberalisme

 

3. Militerisme (Nafsu)

 

Memang tanpa Kejadian Masalah masalah di atas, Demokrasi akan tetap dalam Masyarakat Kesatuan – Wilayah, Falsafati – Tujuan

 

Setelah terjadi Pemisahan, Tahapan tahapan Politik ke arah Ekonomik

 

Tampak Penyebab Demokrasi berhenti di balik Terbedakan satu ‘Kemasyarakatan di Dalam’

 

Yaitu, Proses Kapitalisme – Dunia

 

1. Alam, Rancangan (Kepemilikan)

 

2. Daerah daerah Kapitalisme Penghukuman Ekonomi (Adat) di Tempat tempat ‘Politis Baru’

 

3. Pengendalian KAM Sosial Negara ‘bentukan’ (Devide et-Impera)

 

o0o

 

Mengapa Thema Penulisan kini diungkapkan ?

 

o0o

 

Utopia, Terpolitisasi – Membentuk Materialisasi ke Tujuan. Dalam rangkaian Cara cara Demokratik.

 

Melalui These – Alam sehingga berlangsung suatu Kekuasaan Rakyat. Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah di Dunia

 

Pemerintah pemerintah tetap berada di dalam Masyarakat (Politik)

 

1. Logik

 

2. a. Rasa

    b. Falsafati

    c. Batini

 

3. Aturan aturan Sosial

 

Melaksanakan Kerakyatan – Sosial Manusiawi

 

1. Kedaulatan Rakyat dalam Materialisme Sosial – Ekonomik

 

2. Tani. Ke Pangan (Budaya)

 

3. Industrialisme – Politik

 

   a. Sumber sumber Alam untuk Produksi

   b. Penyediaan Barang barang Kebutuhan Masyarakat

   c. Kerja Buruh (Kelas)

 

Utopia dalam Politisasi Wilayah wilayah Kemasyarakatan Dunia

 

o0o

 

Dari Nusantara (= Bahasa ?) ke – “Luar” tiada Batas batas ‘Negara’ – Ide (Konsep)

 

Suatu Demokrasi Masyarakat berdasarkan Ajaran Kerakyatan – Alam

 

1. Membentuk Kemasyarakatan – Politis Nasional Isme – Sosial

 

2. Politisasi Sosial – Alam

 

3. Hubungan antara Masyarakat masyarakat Sosialisme Internasional

 

Dalam rangka untuk HAN (agar dibaca KETAHANAN !) Proses Kemanusiaan. Membebaskan dari Kemiskinan Ekonomik akibat Penyiksaan Musuhnya

 

 

 

SEKIAN

 


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


(Sambungan)

POLITIK (= Kemampuan kemampuan) bukan lah alat Ekonomik. Atau, terbalik Ekonomi memperalatkan Politik

1. Isme Kekuasaan = Negara

2. Militerisme :

a. Menguasai Industri ke Pasar (Laba)

b. Menghapus Pertanian pertanian Rakyat

c. Membatasi Demokrasi ke Perekonomian

3. Borjuisme Demokrasi

Sosialisme, adalah, Kemanusiaan Sosial. Utopia ke Politik (= Materialisasi). Negara Ekonomi ke Produksi untuk Kebutuhan kebutuhan Manusia

MEMBEBASKAN …….

Manusia dari Pembodohan

Rakyat dari Pemiskinan

Masyarakat dari Penguasaan

Ketergantungan Para Kapitalist itu dari Kebebasan, hanyalah alasan alasan Politis belaka di dalam Negara, yang bermaksud terbentuk suatu Kekuasaan Ekonomik Tanpa Negara

Bagaimana akan diterapkannya Pemikiran Filsafat ke – Kini – an (Modernisasi. Janganh terbaca Falsafah Barat, namun diterjemahkan memahami Ekonomi Rakyat) ke Peradaban Baru Zaman Manusia. Mungkinkah Negara Individualisme ? Karena, Negara = Sosial (Kekuasaan). Bernegara juga Politik Rakyat

<Titik

Salahsatu bentyuk Melawan Kapitalisme, yang bersiasat Ekonomi Politis ke “Bebas” melakukan Ekonomi Produksi (Demokratik)

Yaitu, antara lain

1. Keuangan Industrialisme. Memilah Perdagangan dari “Luar”

2. Birokratisme = Kekuasaan. Mempersiapkan Admnistrasi Politisasi Ekonomi

3. Kemampuan Pertahanan ke Pemerintahan. Menghapus Hutang (Negara = Politik)

Dibentuk Usaha usaha Industrialisasi (Pengelolaa) Sumber sumber Alam. Berlangsung Tahapan tahapan Sosialistis ke Politik di Parlemen (“Memutuskan”)

Dalam Ekonomi bentuk bentuk Sosial Demokratik ke Produksi produksi dan Tenaga Ekonomik Industri

Perubahan perubahan Sosial Ekonomi apakah terlaksanakan di Indonesia, melawan Individu Kapitalistist, yang berusaha hendak menguasai Perindustrian = Ekonomi Pemerintahan Negara di Peta = Globalisme Ekonomi Moderen suatu “Dunia”

Terbagi dalam 3 Politisasi

1. Perjuangan ke Undang Undang dalam parlemen (= Negara)

a. Kekuasaan yang di Perwakilan

b. Kekuasaan = Pilihan. (Kepemimpinan kah ?)

2. c. Tanggung Jawab Kekuasaan. Di Negara. Rakyat ke Rakyat (Kedaulatannya)

Pembentukan Kekuasaan = Politik, melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Barang Masyarakat. Demokrasi Ekonomi (Pemilih. Terbaca, Program program, yang berdasarkan Isme Sosial ke Pemerintahan

1. Penyediaan Wilayah wilayah (Nasional) Industrialisme dan Pangan

2. Keuangan (tidak hanya Anggaran) Negara ke Ekonomisasi = Usaha

a. Jaminan Rupiah ke Upah Buruh – Tani

b. Pembagian Laba ke Masyarakat (Sosialisme)

c. Hubungan Barterisasi dengan Keuangan (Pendapatan)

3. Kepemilikan Sosial Ekonomik atas Lahan lahan Tanam

Mengubah (Revolusioner) terselenggarakan ke Tujuannya Kekuasaan = Kebebasan Rakyat (Materialisme Sosial), bertanggung jawab, Melawan = Melakukan

<Tutup

SELESAI


PERHITUNGAN SUARA NASIONAL


PERHITUNGAN

DAN

SUARA NASIONAL  (Resmi)

Oleh Pembebasan Rakyat

KETIKA Hasil Perhitungan Suara Nasional diumumkan Resmi di Jakarta, mulai bertarung lah Para Calon Presiden itu

Memang Dunia sudah menunggu. Karena, … dua Ismberperang dalam Perlagaan mereka. Melanjut Pertempuran ke Terakhir, walaupun tidak mungkin diakhiri dengan Terpilij Presidem. Melalui Babak babak Tragik. Bermula dari Harapan Rakyat. Memilih. Tanpa ada Pilihan

Entah suara yang tulus kah, ayau jeritan karena Tertindas ? Memilih, karena ada Kami …

Itu kah Kekuasaan ??? Akan memaksa. Hansatu Pilihan

– ada Negara

– ada Indonesia

– ada Rakyat

Lalumemang Kami memperjuangkan Suatu Kekuasaan Rakyat

<Tunda

[                                            PERANG URAT SYARA                                            ]

Jangan tertawa , hai Antek antek Kapitalis ! (MenertawakanPresiden Terpilih ?). Keuangan diatur … ! Kalian pun menggantungkan Keinginan pada Uang. “Dicetak” = Negara

1. Ditransaksikan (Ekonomik)

a. Rasional

b. Produksi (Nasional Industri)

c. Ke Perdagangan

2. Diatur (“HAK”)

a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

3. Diawasi (Pertahanan)

a. Rupiah

b. Sosial Ketahanan Ekonomi

c. Monetary

4. Disimpan (Koperasi)

a. Akuisitas

b. Laba

c. Pembagian

5. Dikelola (Daerah)

a. Manfaati

b. Wilayah wilayah Ekonomis

c. Alam

<Titik

— oOo —

Akan banyak jebakan politik selama pertempuran antara Kami atas Individualist di Negara ini dalam Pembentukan Nasional Pemerintahan (= Kenegaraan)

Tidak akan pernah terputus matarantai – gerigi Revolusi (Ajaran). Menjadikan PEMBEBASAN Suatu Alasan. Terpilih = menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Berdasarkan Kemerdekaan HAK di Tanahnya. Jika Tidak, maka Satu Pilihan lagi. MEMBEBASKAN KEKUASAN DARI TYRANISME ATAS MASYARAKAT !

Semua Kebohongan = Penjebakan ! Membodohi, mendustai, menolak Terlaksanakan Kebebasan = Adil (Manusiawi)

Ada Keberpihakan dengan Negara negara Imperialisme, Neo Liberal – Individualisme dan Kapitalisme Dunia = Penghinaan atas Bangsa

Suatu Penguasan (Regime, Terbaca Kekuasaan Perang) di Negara ! Kami pun menarik Diri, Bersatu Melawan … mungkin Terbunuh

– Peluru (di Batok Kepala)

– Racun dalam Tubuh

– Penyakit Tanpa Obat

– Gila, sebelum mati

– Hilang, entah di mana

– Hukuman atas Kepribadian

– Penyiksaan Badani = Jiwa

dll Cara, yang Terlatih (dari Luar  kah ? Mungkin)

<Jeda

Suara Nasional akan terpolitisasi = Menjadi Politik Rakyat di suatu Negara, yang Berdaulat (Daerah daerah = Masyarakat), diperjuangkan Kepentingan kepentingan mekanisme Sosio Ekonomi Politis

Tidak akan mungkin, terbalik, bergantun pada Cara. Karena, Strategikal = Perbuatan perbuatan Manusia, didasarkan Pikir. Memikirkan

1. Dialektika yang Logik

2. Rasionalisme – Kausali

a. Budaya

b. Tradisional Empirisme

c. Materialisasi

3. Thesiska Alam (di Pikirannya)

Maka,

– Ada Zaman (Baru)

– Ada Pengubah (Sistim)

– Ada Keadaan (Negara)

Biarpun kerja Politik mereka belum selesai jua. Membayar Hutang Luar Negeri, meng – uang – kan Asset asset, sampai mem – bunga – kan Modal, mendepolitisasi Sosialisme – Industrial, meng – korup Uang Negara Indonesia …

dst.

<Tutup

SELESAI





GLOBALISME, TOLAK !


GLOBALISME, TOLAK !

(MENEMBUS

DALAM “PILIHAN” PRESIDEN)

 

 

 

SALAM dari Gugus gugus Juang Rakyat di Daerah daerah. SOCIALISTA … !

 

Kami, Front Pergerakan Rakyat Daerah (Front PRD) mengajak Para Revolusioner, yang Nasionalist (Muda) Bersatu MENOLAK Rancangan ‘EKONOMI PASAR BEBAS (GLOBALISME”), yang telah dibawa kembali N eo – Imperialism. Suatu Penguasaan Dunia atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik di Negara negara

 

Melalaui (Baca, Diperbuat !)

 

1. Pemerintahan yang Korup

 

2. Tyranik (Militerisme)

 

3. Jaringan Uang Kapitalistis

 

Kepentingan kepentingan Para Individualist atas Ekonomisasi Keuangan = Laba Permodalan (Dagang). Bukan Pemenuha n Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Menguasai Nasional – Wilayah wilayah (Sumber Alam)

 

2. Membentuk Pasar Laba (= Globalisme)

 

3. Mengadakan Pemusatan (Sentralisme) Keuangan

 

Sehingga, Daerah daerah bergantung pada Kekuatan Perekonomian – “Sepihak”, didasarkan Hukum buatan = Perjanjian (Luar Negeri), tanpa mampi menyelenggarakan Ekonomi erindustrian, yang BERDIKARI = Nasional Industri (Tambang)

 

Neo – LIberal = Imperialisme (Penjajahan) Moderen tidak sesuai dengan Tradisonalisasi Ekonomi (Budaya) Masyarakat di Daerah daerah (Kedaulatan Rakyat di Indonesia)

 

1. Sosial Hak = Kemerdekaan di Tanahnya (Manusiawi)

 

Maka,

 

2. Usaha usaha Perekonomian berdasarkan Sosialisme (= Kekeluargaan)

 

dan,

 

3. Peri Keadilan (Sosial = Negara)

 

<Jeda

 

 

 

NASIONALIST = Konsep Perjuangan ke “Kiri” (Politik)

 

nasionalist-sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sudah cukup lah Bangsa dibebankan Hutang, menjadi Kuli Bangsa Asing, “nrimo”. Memakan, yang dibeli dari Lahan lahan Tanam (pangan) bukan dalam Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 

 

Jawa Tengah, 6 Juni 2009

 

PERGERAKAN TRAKYAT DAAERAH


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


MISKIN DALAM KONSTITUSI


“MSKIN” DALAM KONSTITUSI


PEMBEBASAN


HANYA 1 (satu) “Miskin” dalam Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kerakyatan)

Pasal 34 ayat 1

“Fakir miskin dan anak terlantar …..”

1. Fakir = Yang Tidak “Berpunya”

2. “Miskin”

3. Anak “Terlantar”

Betapa Konstitusi telah mengejutkan (ku !)

Terbaca, “Anak”  Terlantar. Terlantarkan !?! Ya, terlantar = Dimiskinkan lah. Jadi miskin = Pemiskinan ! Suatu Retorika kah ? Memang ……. TIDAK !

Kejam politik (akan) membahasnya. Wah ! (Lalu ? Bagaimana, dunk ?)

<Tunda

Pembukaan Undang Undang Dasar :

(Alinea 1)

“……. maka penjajahan di atas dunia …..”

Agar,  dibaca Penjajahan = Imperialisme = Kapitalisme – Ekonomi = Individualisme = Penguasaan. Yang memang berbuat demikian, Tuan tuan Terhormat !)

“……. harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan PERI KEMANUSIAAN dan PERI KEADILAN.”

(Alinea III)

Berdasarkan (“karena” yang Logik)

“……. berkehidupan kebangsaan yang bebas …”

(Alinea IV)

“……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …..”

untuk

1. Melindungi

2. memajukan Kesejahteraan

3. Mencerdaskan

“……. berbentuk dalam suatu susunan Negara … yang berkedaulatan rakyat …..”

<Jeda

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 BB ayat 2

Meka,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup …..”

Hidup = Kemanusiaannya (Tujuan)

“……. melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya …..”

1. Pangan

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air … dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat.”

2. Sandang dan Barang

Pasal 33 ayat 2

“Cabang cabang produksi … penting … yang menguasai hajat hidup orang …..”

juncto Pasal 28 G ayat 1

“Setap orang berhak atas … harta benda …..”

3. Papan

Pasal 28 B ayat 1

“Setiap orang berhak hidup … bertempat tinggal … dan mendapatkan lingngan yang baik …..”

<Titik


— oOo —

Kekuasaan Rakyat di Indonesia

Terbahas dalam 3 Thematikal

1. Kekuasaan (= Kedaulatan) Rakyat

Pasal 2 ayat 1

“Kedaulatan adalah di tangan Rakyat …..”

2. Utopia ke Materialisasi9 “Idea”. Dalam Strategik acuan Konstitusi ke Politik di “Negara” Indonesia

Yaitu, antara lain

– Sejahtera, Adil, Makmur

– Berkebebasan (Baca, Kemerdekaan Negara)

– Aman, Perdamaian Abadi

Dalam Pasal pasal terjemahan Kemanusiaan (Terlindungi)

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang berha bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pemertintahan

Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang undang.”

Pasal 22 D ayat 2

“……. memilih … Presiden …..”

Pasal 11 ayat 2

“…….. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi bagi kehidupan rakyat .., harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ke Bentuk bentuk Politisasi Kenegaraan di Negara, terselenggarakan, agar menyelesaikan masalah masalah Kemiskinan atas Anak Rakyat, berdasarkan Demokrasi Kekuasaan)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pasal 28 H ayat 4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan … tidakboleh diambil alih secara sewenang wenang …..”

Pasal 28D ayat 1

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 33 ayat 1

“Perekenomian … sebagai usaha bersama … kekeluargaan.”

Akibat akibat Politik dari Pasal tersebut

Pasal 22 ayat 3

“Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang …, … serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan …..”

1. Rasionalisme Politik “Negara – Ekonomik” atas Keuangan

2. Program Nasional Industri

3. Pembentukan Wilayah wilayah Ekonomisasi (Kesatuan Feralisme)

Pasal 28 ayat G ayat 2

“Setiap orang berhak atas perlinfungan diri PRIBADI, KELUARGA, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa AMAN dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.”

Jelas dan tegas, mempersiapkan Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang didasarkan Kemanusiaan bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”, agar Negara Indonesia atas Pemerintahan = Kenegaraan menyelenggarakan suatu rangkaian HAK (ANAK) MANUSIA

<Tutup

SELESAI


PARTAI BANYAK – SEDIKIT


PARTAI BANYAK

DAN

SEDIKIT PARTAI

(ATAU, KE “KEKUASAAN TUNGGAL”)

MUNGKIN karena Iri melihat sukses Kebebasan a-la Amerika. Lihat, namun tidak mungkin menikmati. Lha ?!? Mungkin (ulang) Beda lah. Koq ?

 

Lalu, apakah Kebebasan = Demokrasi ? (Terserah lah)

 

<Titik

Tiga Kebebasan (Moderen ?)

 

     – Neo Liberal (= Individualist)

     – a. Politik

       b. Demokrasi = “Kekuasaan”

 

yang berhubungan dengan Ekonomisasi Keuangan

 

Di suatu Negara (Pencetak). Tegas, untuk Kepentingan masing masing. Atas suatu Pemerintahan (Baca, Kenegaraan)

 

Namun, Politik mana pun BERNIAT Multi partai (Cara)

 

<Jeda

 

 

 

Dalam Perpolitikan bukan masalah ada Partai atau tidak. Dan, jumlah berapa.  Sama ! Mencapai Kekuasaan. Walaupun Beda Tujuan. Mungkin saja Individualisme dengan Kelompok kelompok Politik – Individu (Kerjasama = Pertukaran). Atau, Kerakyatan (Baca, Kedaulatan Rakyat)

 

Maka, “Kuasa”, yang didapatkan. Tampak kah Isme – Kekuasaan. Berkekuasaan atas Wilayah wilayah, Perdagangan dan Masyarakat/ Kemasyarakatan

 

oOo

Bagaimanakah di Indonesia ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia terbaca Kedaulatan Rakyat (Pembukaan). Ini, jelas Sosial = Kekuasaan. Sehingga, Partai (atau, Partai partai) Politik didirikan Bertujuan Kemakmuran – KEADILAN dan Kesejahteraan Rakyat

 

Sementara “Pembagian” Kekuasaan Rakyat memperkenankan Oposisi Kepartaian (Bentukan Politis) berhadapan ke Kekuasaan = suatu “Pemerintahan didasarkan” Hukum melalui Parlemen (Negara kah ? Rekayasa), diselesaikan Yudikatif (“Pelembagaan”  Adil), berbenturan dengan Kepentingan kepentingan Industrial Perekonomian

 

<Titik

Keuangan dan Program program Ekonomi mengalami Pembahasan bertele tele di Perwakilan Rakyat (Legislatif). Dan, Politikus – Negara mengawasi Penyelenggaraan Keuangan, yang Terpakai. Mungkin saja isenk mengincar (= Politik ? Uang dalam) Ekonomisasi “Struktural Negara Pemerintahan Korup

 

Karena,

 

1. Kedaulatan (di) Negara = Penguasaan

 

2. Pemerintahan = bentukan “Kuasa”

 

3. Partai = “alat” Kekuasaan

 

<Titik

Transaksi Ekonomis tidak diputuskan Manejemen Politik (?), Admnistrasi Kekuasaan = Pemerintahanm, dan atau Kepartaian. Tetapi, Ekonomik !!! Berkata lah SI PENDUSTA menyatakan Keputusan Politik bergantung Perdagangan = Laba = Permodalan)

 

<Titik

Tidak demikian mungkin lah. Berpartai bukan mengadakan Transaksi Keuangan – Negara di dalam

 

     – Eksekutif  (Politik kah ? Lembaga. Kekuasaan = Pemerintahan

     – Yudikatif = “Keadilan”. (Lembaga Hukum Apakah Mahkamah Konstitusi ???)

     – Legislatif (Rakyat = “Lembaga Persidangan” – Umum)

 

Keadilan = Hukum, Tidak lah Dipilih. Karena, “Paksa”. Sehingga, memastikan Mati – Politik Manusia. Terlarang kah Rasionalisme  = “Moral”

 

<Titik

oOo

Satu Partai Politik bukan alat mekanistis Pemerintahan, biarpun “Sah Dibentuk”, karena Kemerdekaan Negara

 

Tetapi, Dasar Isme = Nasional (‘Nation’). Demokratisasi pun = Sistim ke bentuk Negara untuk Kesejahteraan Ekonomi = Tahapan tahapan Perjuangan

 

<Tunda

Tampak reaktif Politik, menerjemahkan Kebebasan secara Negara. Ketika “Adil”  Terbatas. Bukan masalah Perekonomian kah ? Berbagi Kekuasaan, deh. Memang Kepartaian “Bukan Negara” ! Namun, menjadi Tunggal jua Kekuasaan

 

Semua Pemerintahan tetap Memutuskan, yang Diperbuat. Ini, Kenegaraan (= Putusan putusan). Berlaku atas Keuangan – Ekonomisasi

 

<Tutup

SELESAI. “Jangan Hanya

Menggertak !

Karena, Bukan Presiden !”

 

 

 

 


SOSIAL – HAK POLITIK 3


ANTARA

SOSIAL HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III PERJUANGAN

BEBERAPA Titik Pikir “menghubung” dengan Daerah (= Peristilahan kah ?). Yaitu, TITIK PIKIR NEGARA dengan Daerah (Baca, Wilayah. Batas batas)

TITIK TITIK PIKIR “HAK” – SOSIAL = KERAKYATAN dengan Daerah. Mungkin luas Pembahasan. Sederhana, Hubungan Sosial – HAK Rakyat Daerah

Uraian Falsafati telah menghasilkan Rasional – TITIK EKONOMIK dengan Daerah dalam Masyarakat = Kelas, dalam Perjuangan Kebebasan di Tanahnya

– Antara Negara = Wilayah/ Daerah (Pikiran)

– HAK Rakyat (Pikiran)

– dan, Bentuk Ekonomi Politik (Pikiran)

Dari “Ide” ke Suatu Negara, atau, “atas Negara Yang Bebas” (Kemerdekaan Penduduk di Daerah daerah). Mempersiapkan, mendirikan dan menyelenggarakan Negara = berhubungan dengan Perekonomian Daerah

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN ” mengelola ke TUJUANNYA, Terbentuk, dikerjakan, sampai Terbentuk Masyarakat Sosialisme, melaksanakan Ekonomik Sosial Kelas

Menjamin, melindungi dan meneruskan Perbuatan perbuatan HAK. Tidak ada de – Politisasi Sosialisme. Atasnama KEMANUSIAAN. Karena, Logika Dialektis KEKUASAAN = SOSIAL (Berke – “Adil” – an)

1. Tahapan tahapan Perekonomian

2. Tahapan tahapan Pembentukan

a. Proses Pembentukan Ekonomi

b. Proses Pembentukan Kepatuhan

– Hubungan Logika dengan Perbuatan = Hasilnya

– Hubungan Sosial dengan Alam (HAKNYA)

– Hubungan Tenaga dengan Alat – Produksi

c. Proses Pembentukan Masyarakat

d. Proses Pembentukan Kepemimpinan

e. Proses Pembentukan Keseimbangan

3. Tahapan tahapan Perbandingan

Dalam Peralihan sedang berlangsung, Kekuatan kekuatan Dasar Kemasyarakatan Daerah (antara lain, Kebudayaan/ Bahasa = Batin, Usaha usaha Ekonomik) diarahkan sehingga Bergerak Tertuju Merombak = Sikap Revolusioner (Cara dan Perbuatan) akan sekali-gus jadi Kemampuan kemampuan Pertahanan Rakyat di Daerah

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 2


ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

DAERAH

1. Wilayah wilayah (Unsur) suatu “Negara”

 

2. Tempat

 

    a. Kelahiran

    b. Sumber sumber Alam

    c. Pemukiman

 

3. Kependudukan (Politis ?!?) = Masyarakat. Memilih = Demokratisasi Kekuasaan

 

Bentuk bentuk Sosial

 

1. Kepemimpinan. Sustau Pemerintahan = Kemasyarakatan (“Daerah”)

 

2. Kebangsaan. ‘Nation’ – Persatuan

 

    a. Sosial, Alam – Negara

    b. Bangsa = Nilai nilai

    c. Kebudayaan – Tani (Pangan)

 

3. Perjuangan Tenaga Kelas. Di Negara = Penyaluran Keuangan di Masyarakat

 

Dasar

 

1. Sosial Hak, yang Terpolitisasi. Utopia – Materialisme

 

2. Hak Masyarakat = Alam

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sosial Pertahanan Daerah

     c. Ekonomisasi Produksi masyarakat

 

3. Sosialisme = Kerakyatan. “Membentuk” Masyarakat Daerah ke Tujuannya

 

 

 

HAK POLITIK – DAERAH

Isme – Nasional tanpa Daerah menjadi Figural, yang Tercemar

 

     – Sikap Individualistis. Tak Berotak

     – Militerisme (Penjajahan)

     – Anti Sosial. Kejam. Tak Berkepribadian

 

dalam perpolitikan, yang Bertujuan Kekuasaan “atas Ekonomi”.  Sedangkan Hak hak menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Kepemimpinan Sosial Perekonomian berdasarkan Hak Kekuasaan Sosial

 

1. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat

 

    a. Hak Memilih (Politik)

    b. Hak Ber Negara

    c. Hak Membentuk Pemerintahan

 

2. Hak Masyarakat – daerah mendapatkan Hasil Ekonomis Alam

 

3. Pelaksanaan Sosial Kependudukan

 

     a. Hak Pangan (Manusiawi)

     b. Hak Kehidupan (Pribadi)

     c. Hak Mukim (Masyakarakat)

 

Secara Organisme memperjuangkan Hak Masyarakat Kelas. Dijamin, Materialisme Hak (Baca, Pembagian) Laba Produksi. Berbanding “Kuat”. Melaksanakan Keuangan Ekonomik Industrial

 

— oOo —

Kelas Menengah di Perpolitikan

Kelas Menengah = Istilah Politik, yang diterjemahkan Ekonom. Membedakan = Sama (kah ?)

 

Tidak mungkin lah dari Perpolitikan. Karena, Politik “Memakai” kata Tengah saja. Bermakna antara dua (tidak tiga atau lebih = Pertentangan). Yang “Beda”. Terlihat Perbedaan Mendasar, maka ada “Tengah”

 

Tengah bukan Kelas. Bukan Titik “Pertemuan” = Bukan Persamaan Di antara. Kelas, yang Tengah juga bukan. Tegas lah, Bukan Kelas

 

Namun, Perekonomian (Non – Kelas) Menengah, didapatkan dari Usaha usaha Perekonomian, yang Bertujuan Perlabaan Keuangan (di) Negara tersebutkan (Menjadi) “Kelas” Ekonkmik di Daerah

 

1. Sistim Politik di Negara

 

2. Membentuk Kekuasaan “Ekonomi (Pemerintahan” kah)

 

3. The “Haves”. Berke – Punya – an (Hukum)

 

Memang tidak struktural. Dilaksanakan Bergantung dalam Ekonomi Pasar. Karena, berhubungan dengan Kekuasaan – Uang

 

Kesalahan Politik, yang diperbuat atas Daerah, bahwa ada Penguasaan Keuangan Ekonomi di Daerah, sehingga berlangsung Monopolisme. Serta, menghutangkan. Terjebak, berhutang lagi. Dihancurkan. Dan, Keuangan mereka fanti “Pemilik”. Muncul Kelas Menengah Baru dalam “Pasar di Daerah” (Penjamin). Walaupun mungkin uang belum akan berada di Daerah (jadi Modal). Melainkan beban atas Industrialisasi

 

     – Pemimpin Ekonomis – Uang

     – Para Industrialis Penghutan

     – “Pemasok” Tenaga Murah

     – Penguasa Teknologi Mesin

     – Pelaku “Kekasaran” Ilmiah

 

     dst.

 

“Masyarakat Daerah” tanpa HAK, karena Ekonomi Penguasa. Di Tanah – Produksi Rakyat. Di atas Lahan lahan Tanam Masyarakat

 

Akan Bagaimana kah ?

— Bersambung —

ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III. PERJUANGAN

 

 

 


PESAN DEMOKRATIK


BUKAN sekedar aktifis lagi, Politisi kini. Berjuang dari jalanan ke “Negara”. Namun, yang apakah Kekuasaan ?

 

Para Demokratik melaksanakan Keadilan – Manusiawi ke Tujuan

 

“Adil” bukanlah Hukum. Berbeda di “Dalam” (Pemikiran<— Batini). Kerakyatan. Baca, Sosial – Keadilan. Berdasarkan “Nilai” = Tidak Individualistis

 

Hubungan Sosial dengan Negara – Keadilan dan Politik. Demokrasi = Kepemimpinan. Dialektika Logik jadi Rasional

 

<Jeda

 

 

 

Demokratisasi (Prosesksh  ?) diperjuangkan tanpa berhenti menjadi Sistimatika – Operatif Politisasi ke “Hasil”

 

1. Ke  Tujuan (Bagamana)

 

2. Perbuatan “Logika (Batini”)

 

3. Bentuk bentuk Politik

 

Dijadikan contoh, Panutan = Rasionalisme, yang berlanjut. Memperhitungkan Arah, Tahapan tahapan Juang (= Revolusioner)

 

<Titik

 

 

 

Betapa sederhana cara cara Tangkal Dini (Kawan kawan) atas Reksiko reksiko di Perpolitikan (ke) Negara

 

Para Ideolog (Sosial – Kepartaian) pun akan kembali dalam Masyarakat lagi. Tetap Harapan Kita, Berjuanglah Para Kekasih kekasih Rakyat …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PEMBEBASAN PAJAK ATAS HASIL PERTANIAN


PERTANIAN

1. Pepadian

 

2. Lahan Tanam (Sawah)

 

3. Beras

 

Padi “ditanam = Sawah” menghasilkan Beras (Dibaca, PANGAN)

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Pemerintahan (= “Negara”) menetapkan Perdagangan Beras, yang “dikelola” Birokratism bersama Kaum Pemilik Uang (Kolonialism. Saluran saluran Keuangan), melalui Ekonomisasi Pasar (Neo – Imperialism) berlangsung lah “KEKUASAAN terhadap Tenaga” Petani (Buruh) melaksanakan Produksi (Padi ke Beras)

 

Mana kah Majikan atas Petani di Sawahnya ? Pemerintahan, atau Si Empu Uang (Penerima Laba) ? Mana kah Si Marhaen (Kepemilikan) ?

 

Lalu, PETANI telah dikenakan Pajak “Menghasilkan” di Lahan Tanam (Kelas). Dibayarkan – Transaktif Rupiah (Materialism)

 

Unsur (jangan baca Faktor) Alam dalam Proses Kemanusiaa menjadi Sumber Ekonomi Individualism, dibiarkan ……. ! Karena, Liberalism Politik

 

<Titik

 

 

 

Revitalisasi Pertanahan Ekonomis berdasarkan Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 33 untuk membentuk Masyarakat Agraris (Landreform), diterjemahkan suatu rangkaian usaha menyelenggarakan Distribusi (= Perdagangan kah ? Sistim) terpolitisasi Kekuasaan di Negara ketika memenuhi Kebutuhan Pangan – Kependudukan berkemampuan beli (Sosial Politik)

 

Transaktif Keuangan Negara memberikan Manfaati Keuntungannya (= Bagian)

 

1. rasionalism Tanah Produksi

 

2. Kondisional (= Negara) – Pangan

 

3. Demokratisasi Perekonomian

 

4. Bukan Perusahaan (Feodalism)

 

5. Nasional Pemerintahan = Kenegaraan

 

<Tunda

 

 

 

Tidak kah Perkoperasian, yang diajukan Wadah Ekonomik Politis menyelenggarakan Penyaluran “Hasil” (= Pangan), terbengkalai karena Pajak – Uang

 

atas

 

1. Kelas Produksi = Masyarakat

 

2. Keseimbangan = Pertahanan (Penyediaan)

 

3. Pertanian = Kebudayaan (Nilai)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


ISME


”   I S M E   “

DAN

KEKUASAAN

POLITIK (Baca, “Idea”. Rancangan kah) ke “Negara” suatu Dialektika. Logika atas Materialism. Sosial Thesiskal – Alam di Pikiran (Manusia)

 

1. Membentuk

 

2. Berdasarkan

 

   a. Aturan

   b. Tujuannya

   c. Kehendak

 

3. Terlaksana

 

Menerjemahkan Synthese Proses = Materialisasi Falsafah Ideologikal (Nilai nilai Perbuatan). Sederhana. Namun, “tetap”. Disempurnakan

 

Dalam KEMANUSIAAN Rakyat, menganuti (= Isme) Kekuasaan Sosial

 

Mungkin “jadi” Sistim dan Bentukan bentukan Politik dalam Jaringan jaringan (Cara). Bernegara, menyelenggarakan

 

     – Hak Azasi Manusia

     – Sosial Demokratik

 

       a. Pemenuhan Kebutuhan Pangan

       b. Sosial Keuangan Negara

       c. Nasional Industrialism (Produksi)

   

       Tidak Pemerintahan Militerisme di INDONESIA

 

   – Pertahanan Sosial “Daerah”

 

Terpolitisasi lah PEMBEBASAN RAKYAT (= Kemerdekaan) membentuk Negara – “Ide” Sosial. Maka, Historikal Materialism pun berlangsung

 

<Jeda

 

 

 

Kebaruan Zaman bukan Pelaksanaan Kekuasaan Isme (= Kapitalism dalam Liberalism. Imperialistis !) atas Bangsa bangsa

 

Tetapi, Kekuasan Rakyat Miskin dalam Kebangsaan. Nasional Isme – Sosial. Pembentukan Masyarakat masayarakat Sosialism

 

Karena,

 

1. Rasa Keadilan Manusiawi di atas Bumi

 

2. Hak Sosial Tanah (Baca, Kebebasan)

 

3. Persaudaraan Rakyat (Miskin) di seluruh Dunia

 

4. Kemakumuran Negara negara untuk Kemasyarakatan

 

   a. Pangan

   b. Sandang dan Barang

  c. Papan

  d. Kesehatan

  e. Pendidikan

 

5. Keamanan dan Perdamaian (Internasionalism)

 

Suatu gerakan (Program progarm ? Rasionalism) “Kiri” ke Tengah. Masuk, di Parlemen (= Nasional). Melalui Demokratisasi Pemilihan

 

 

 

SELESAI

 


EKONOMIK KEPENDUDUKAN PEMUKIMAN


INDIVIDUALISME tidak mampu memberikan Kesejahteraan Sosial Politik
1. Pemukiman Layak Manusiawi untuk Rakyat
2. Lingkungan Buruh – Penduduk
3. Lahan lahan Pertanian Kemasyarakatan di Negara
Mengapa ???
Keadilan Ekonomisasi Penyediaan Pangan, Sandang, Papan dijadikan “Perhitungan”, berlaku dalam Perdagangan Individu
Keuangan Pemerintah Negara pun tidak mampu Bayar (Laba – Transaktif) Kemakmuran
Maka Kebutuhan kebutuhan Diperjual belikan. Liberalisasi Perekonomian Industrial
Pemukiman Wilayah wilayah dipolitisasi. Pelapisan Ekonomik atas Kependudukan = Urbanik (Hubungan) di bawah Kekuatan Penguasaan Tyranism
SELESAI 

PEMBENTUKAN KELAS MASYARAKAT


PEMBENTUKAN
SOSIAL KELAS = KELAS
MASYARAKAT
 
DALAM Pembentukan Masyarakat, berlangsung
1. a. Bentuk bentuk Kelas
    b. Haknya
2. c. Pertanian – Budaya (Pangannya)
        – Tenaga
        – Saluran saluran Pangan
        – Lahan
3. d. Sosialisme – Ekonomi
    e. Keadaan Sosial Industrialism
Dalam Rasionalisme Ekonomi Politik (Materialisasi Logika)
1. Bentukan bentukan Dasar Kelas kelas ke Pembentukan PEMBEBASAN
2. Sosial Keuangan Dunia
3. Pembentukan Kepemimpinan Sosial
<Jeda
Hubungan Kelas kelas dalam Sosialisme (Politisasi)
1. Tujuannya
2. Pelaksanaan PemenuhanKebutuhan kebutuhan Rakyat (Kepentingan kepentingan)
3. Kesatuan Wilayah wilayah (Isme Nasional)
4. Jaringan jaringan Politik Kepemimpinan Partai dalam Masyarakat
5. Kerja Politik Ekonomi
Suatu Ajuan PEMBEBAS, terungkapkan ……. Dalam Bahasa Kita
<Tutup
SELESAI 

SOSIALISME DAN EKONOMI POLITIK


SOSIALISNE

DAN

EKONOMI POLITIK

MATERI = Thesiska Alam (di Pikiran – Kemanusiaan). Dalam Hubungan Sosial. Untuk kebutuhan kebutuhannya (apangan, Barang)

 

Hak hak Sosial, terpolitisasi ……. Kepentingan kepentingan Rakyat. Ekonomisasi Politis = Sosial Kelas kelas. Industrialisme dan Pertanian. Dijadikan Program program Kepartaian

 

TRI PANJI RAKYAT. Program program Partai PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan Hutang Negara

 

2. Masional Industri Tambang

 

3. Industri Produksi Masyarakat

 

Utopia yang Politik = Materialism. Perbuatan yang Manusiawi. Dalam suatu “Negara” – Ide Sosial

 

<Jeda

 

 

 

Sosialisme Ekonomi menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

 

Dasar

 

1. a. Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

    b. Nasional – Wilayah wilayah

    c. Politik Rakyat Miskin

 

2. Hak Sosial – Tanah

 

3. a. pertanian – Budaya Pangan

    b. Demokratisasi Perekonomian

    c. Tenaga “Kelas – Produksi”

 

<Titik

 

 

 

Alasan alasan Ekonomi (Bidang bidang) Sosial Keuangan dan Pertania

 

1. Sumber sumber Alam dalam Kesatuan – Wialyah wilayah

 

2. Keuangan Berkeadilan

 

    a. Kekuatan Tukar(Emas)

    b. Kemampuan kemampuan Edar dalam Proses Industrialism

    c. Jaminan Tenaga Produksi

 

3. Keseimbangan “Anggaran Perdagangan” (Tradisional, Barterism)

 

Namun, Penyelesaian “Hutang Ekonomik” atas Tanah (Materialisme ?) dengan cara cara Kepemilikan Uang  jadi Kecurangan “Politik Negara”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 


JANGAN LUPA PENJAJAHAN


JANGAN LUPA PENJAJAHAN

ANDAIKAN memang pernah ada Revolusi dan Kemerdekaan di Nusantara entah kapan kah …

……. ‘Boeng, Pejajahan = Imperialis

……. Lalu, rakyat pasti MELAWAN (Baca, Kebebasan), ‘Boeng !

……. Mereka, ‘Boeng, Perusahaan perusahaan Ekonomi

<Jeda

Produksi Nasional akan Terputus. Bahan bahan Baku “Dibawa Pergi” sementara Modal Tertanam atas Tanah Rakyat

Itu lah, Kapitalisme Politik = Imperialistik Neo Liberal

1. Koloni koloni Uang menjadi = Perbankan,

sedangkan

2. Perdagangan jadi Hutang Masyarakat. Karena Globalisme “Pasar atas Barang barang (= Kebutuhan”) Industrialisasi

Karena

3. Ekspor membentuk Ekonomi keuangan Non Produksi

Ketika HAK HAK SOSIAL pu dalam PEMBEBASAN atas Keadaan sedemikian

<Tutup

SELESAI


BP = KUNCI


LEGISLATIF (Lembaga = Pelembagaan Negara) dalam Trias Politika. Jadi Kelembagaan Politik … ketika Votting Suara (= Kerakyatan, Ajaran)  paling “banyak”

 

Politisasi Demokrasi menerjemahkan Kekuasaan Rakyat  di Negara

 

Salahsatu “Hak dalam Parlemen” bukan Liberalisasi Politik atas Konstitusi = Undang Undang Dasar. Memang juga karena Berfungsi Pembentukan Undang Undang

 

<Titik

 

Suara “Yang Kertas”, dibagikan kembali untuk Kependudukan (Sosial – Subyek Politik di Negara) tentukan Jumlah Kursi = PERWAKILAN

 

Kemudian baru lah tampak Persoalan persoalan, antara lain

 

1. Pembedaan Nasional – Daerah

 

2. Trash = Ambang (Buang kah ? Melukai perasaan Rakyat lagi !?!)

 

3. Sisa (Naik, Hitung, atau ……. Lenyap ???)

 

Ini, tidak masalah kepartaian, bukan … ? Namun, mana Hak = Politik Partai Baru dalam Pembentukan  Negara (= Kenegaraan. Baca, Pemerintahan. Salahsatu unsur Negara)

 

<Jeda

 

Votting, atau Tidak, mengakhiri Masa Kerja Politik. Toh, sama, kan ? Berlangsung Pemilihan. Walaupun ‘Suara Calon” ke mana MENGHILANG kena BP. Bukankah masih ada Rakyat Pemilih ?

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KESADARAN MANUSIA SOSIAL


KESADARAN SOSIAL

DAN

NASIONAL POLITIK

BEBERAPA kesadaran untuk menyadari Dirinya Manusia Sosial

 

     1. a. Kelahirannya

         b. Hubungan Kemanusiaan – Sesama

 

     2. c. Kelas Sosial = Hak (Kesadaran Politik)

 

Politisasi Utopia yang bertujuan Kekuasaan Rakyat, agar terpenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi berlangsung di Masyarakat Sosialisme

 

1. Menjadi Isme

 

2. Melalui Revolusi (Berpikir)

 

     a. Dialektis

     b. Logika – Materialisme

     c. These – “Alam (di Pikirannya”)

 

3. Membebaskan Rakyat

 

Akan tampak Keadaan Nasional Isme – Politik dalam “Tahapan tahapan Revolusioner Pembentukan” Kemasyarakatan Manusia Sosialisme di seluruh Dunia

 

1. Waktu dan Perubahan

 

2. Materialisasi

 

3. Nilai nilai Rasional (Baca, Hasil)

 

<Jeda

 

1. Pertanian Kebudayaan (Pangan. Mengolah. Pemikiran, Tenaga – Alam)

 

2. Penghapusan Eksploitasi atas Kelas Buruh

 

    a. Kekuasaan (kah ?) atas Produksi

    b. Kepemilikan Sumber Alam

    c. Distribusi Monopolistik Dagang

 

3. Demokratisasi Program program atas Keuangan

 

dalam rangkaian These Logika Sosial Materi (= Isme)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


MODEREN ? ATAU TRADISIONAL LAGI … MUNGKINKAH ?


MODEREN ?

ATAU, TRADISIONAL … LAGI.

MUNGKIN KAH ?

MODERENISASI berlangsung karena

 

1. Hasil Pemikiran Manusiawi

 

2. Manusia menerjemahkan Alam. These – “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. Elektrikal (= Power) Permesinan

   b.  Komputerisasi

   c. Teknologi (dan Bentuk)

 

3. Industrialisme (Kemanusiaan, dalam) Bahasa dari Mekanisasi ke Tekno – Logika

 

Namun, bukan Kebudayaan “dalam Isme”. Hanya Proses Bahasa. Butuh Politisasi agar Manfaat untuk Kemanusiaan Sosial. Kalau Tidak, Kapitalism menghancurkan jadi “Material Waktu”

 

<Titik

 

 

 

SOSIAL – ISME, MODERENISASI

1. Sosialisme = Pemikiran Tentang Masyarakat

 

    a. Logik dalam Dialektika

    b. Hasil

    c. These – “Alam (di Pikirannya”)

 

2. Sosial Kelas kelas

 

    a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

    b. Keadilannya

    c. Kerakyata (Haknya, Sosial)

 

3. Hubungan Manusia – Alam Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

     a. ‘Nation’. Kemasyarakatan Sosialisme (di Dunia)

     b. “Isme”

     c. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Sosial Yang Manusia

 

     – Berpikir untuk suatu Tujuannya

     – Berbuat (= Politik)

     – Berteknologi (= Moderen)

 

Dari Tradisional ke Moderen “Mdempersiapkan Kelas Sosial di “Negara”

 

<Jeda

 

Masyarakat Tradisional sudah membentuk

 

1. Dasar Kemanusiaan Masyarakat

 

2. “Politisasi Demokrasi :

 

    a. Utopia

    b. Konsep Negara Sosial

    c. Kepartaian

 

3. Bentuk Asal Pertanian Nasional – Wilayah wilayah Tanam

 

Melalui

 

     – Revolusi Berpikir (Sosialism)

     – PEMBEBASAN dalam Demokratik (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin)

     – “Keadaan Bertukar” (= Politik)

 

Lanjut kembali Juang Pembentukan Sosial Kelas kelas. “Masyarakat” Sosialisme. Nasional Kiri di “Negara” – Ide Sosial. Lalu, Pembebasan (= Kaum ?) Menerapkan “Bahasa Politik Teknologik”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 


KINI YANG MUDA BERPOLITIK


KINI

YANG

MUDA

BERPOLITIK

BEBERAPA masalah yang dihadapi

 

1. Pertarungan “Isme” (Politik) :

 

    a. Nasional “Isme – Sosial

    b. Kiri

    c. Kapitalisme, Individual – Neo Liberalisme

 

2. Kekuatan Rakyat – Pemilih Muda dan Kepemimpinan Nasional

 

3. Sosio Politik Ekonomi

 

    a. Bentuk Ekonomi Politis

    b. Nasional Industrialisme dan Perburuhan

    c. Keuangan “Negara” (di) Perdagangan

 

dalam Tahapan tahapan Pemikiran Revolusioner

 

<Jeda

 

Logik, masalah masalah “menjadi Pertanyaan”. Mungkin dua Pertanyaan dalam Masalah masalah di atas. Yaitu,

 

Pertama, Apakah Tujuan Yang Muda dalam rangka Politisasi “Negara”

 

Kedua, Ekonomi, yang Diperjuangkan. Bagaimana kah nanti ? Posta Demokratisasi Pemilihan (= Umum)

 

Maka, Jawaban dalam suatu Retorika. Karena, Politis. Revolusioner. Tujuan Politik Sosialis Muda hanyalah Kekuasaan Rakyat Miskin di “Negara”

 

Utopia ke Politik (Materialisasi). Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan …

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“NEGARA” – IDE SOSIAL (Pengamatan Dua)


PENGAMATAN
“NEGARA” – IDE SOSIAL
(DUA)

SELAMA ini Sosialisme hanya Bacaan saja. Karena, ada “Negara”. Tertulis. Bukan karena Masyarakat maka Pemerintahan Dibentuk. Sehingga Tujuan akan Berbeda dengan Kehendak Penduduk

Kepentingan kepentingan Masyarakat di Nasional (Isme kah ?) Wilayah wilayah

1. Kenegaraan

2. a. Ekonomi
b. Produksi
c. Dagang

3. Pertanian

Ekonomisasi Kebutuhan kebutuhan Terplitisasi dalam suatu “Negara’

<Titik

Antara Pertanian dan Industrialisme (= Produksi. Materialisasi) jadi Politik Ekonomik Negara

Akan tampak Kenegaraan (Baca, Pemerintahan Negara – Gpverment) berniat dilaksanakan Sosialisme atau tidak pernah Memenuhi Pangan, Sandang, Papan untuk Masyarakat dalam Keadilan Politik Rakyat

Namun Pertanian bukanlah Ekonomisasi Keuangan untuk Perlabaan

<Jeda

Ilmuwan (Rasionalism) melakukan “Ekonomik Terobos” ke Sosial. Nasional Isme Sosial Politik telah curiga. Politik butuh “Bagaimana Ideologi, Figur, Pemilih

<Tutup

……. Bersambung


KERAKYATAN


TANTANGAN, …

JUGA. PEMBALIKAN ?

TIDAK

 

KERAKYATAN

 

UNDANG Undang, yang “Dibentuk” bukan Hukum – Politk, tetapi Konstitutif. Berdasarkan Ideologi. Hukum di bawah Undang Undang Dasar, Keanggotaan di Perwakilan, tidak …

 

1. a. Ber – Majelis. Sidang sidang Rakyat

    b. Dewan dari Daerah (Kamar – Dua)

 

2. Anggota anggota Perwakilan

 

Sosialisme ……. ‘Boeng, Nasional – Demokrasi

 

Rakyat Yang Miskin memberikan Kemerdekaan untuk Negara. Tidak untuk Individualisme – Kapitalis. Dalam Konstitusi sudah memuat Kemerdekaan di atas Tanahnya !

 

— o0o —

 

KEKUASAAN

RAKYAT

MISKIN

 

Tuan tuan, yang Terhormat …

 

Pembicaraan  di atas muncul ketika Kami PEMBEBASAN selalu dihadapkan Ideologi suatu “Keneg”, menerus ! Sampai Dilupakan Tulisan di Naskah “……. peralihan Kekuasaan …” singkat ke Rakyat Miskin

 

Bukan kepada Penjajahan. Bukan ke Kapitalisme-Individual Imperialistik Neo-Liberal. Bukan untuk Penguasa “atas nama” Rakyat.

 

Ke “Rakyat Yang Miskin”. Menjadi “KEKUASAAN RAKYAT MISKIN

 

<Titik

 

Wahai sugguh jangan Tertawa !?! Batuk tidak apa mungkin karenausia Tua. Kami sadar. Tersisa amat sedikit kini.

 

Pelaku Kemerdekaan dulu meninggalkan Kami Yang Muda. Tanpa bawa uang selembar pun pergi entah ke mana ?

 

Kami kuatir masih ada “ANAK ANAK LAPAR KARENA PEMISKINAN”. Mengapa ? Apakah jadi Kapitalis, maka Kaya ? Akan Miskin karena Kami Nasional-Kiri Sosialisme …….

 

<Tutup

 

SEKIAN


NEGARA – IDE (KONSEP)


SOSIAL,

IDE –

“NEGARA”

 

NEGARA = Pemerintahan = “Pemimpin”. Melalui Demokrasi. Terpilih Pemimpin. Menyelenggarakan Kenegaraan. (Negara Yang Demokrasi ?)

 

Tiba tiba kah Negara ? Sebelum Pemerintahan ada lebih dulu ? Bukankah Pemimpin di Masyarakat ?

 

Salah jua Kepemimpinan Mendirikan “Negara”. Tyranik. Penguasaan. Pemimpin = Kuasa = Negara.

 

<Tunda

 

Negara-Ide Sosial. Politik (= Materialisasi)

 

1. Msyarakat. Berkedaulatan Rakyat

 

   a. Demokrasi. Memilih (Parlemen)\

  b. Nasional

  c. Kepartaian

 

2. Nasional – Wilayah wilayah

 

3. Pemerintahan Yang Demokrasi (= Pemilihan) di dalam Masyarakat(Penduduk)

 

    a. HAM (Dipilih). Tidak Individualisme

   b. Membebaskan

   c. Pemerintahan dalam masyarakat (= Pemimpin). Program program Partai

 

Tampaklah Konsep untukBernegara dari Masyarakat- Demokratik

 

— o0o —

 

Tujuan

 

Dari

 

1. a. Msyarakat

2. b. Pemerintahan (50 : 50)

    c. Negara

 

mana Bertujuan Kekuasaan Rakyat (Miskin)

 

SELESAI

 

Bagaimanakah dalam Undang Undang Pemilihan (buatan) nanti ?

 

 

 

 


PROGRAM PROGRAM SOSIAL


PROGRAM PROGRAM YANG

TERPOLITISASI

SOSIALISME – DUNIA

 

ADALAH, Pemikiran Tentang Masyarakat (Sosialisme, Moderen)

 

Berdasarkan

 

1. Kemanusiaan

 

2. Kerakyatan

 

    a. Kekuasaan

   b. – Isme – Politik

       – Demokrasi

       – Kepartaian

  c. Masyarakat

 

3. Hubungan Sosial – alam

 

Tujuannya Kekuasaan Rakyat. melalui rangkaian Pembebasan (‘Nation’) di Dunia.

 

— o0o —

 

Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan, yng lama dilaksanakan masih Berlangsung. Perjuangan “Kebebasan” Masyarakat. Revolusioner. Politis Organisme. Persatuan dalam Kesamaan. Rasa Persaudaraan – Tulus Budhi Sesama.

 

<Jeda

 

Bentuk bentuk Pemiskinan, a.l.

 

1. de Politisasi Isme – Sosial

 

   a. Program program Ekonomi Kapitalisme

   b. Membeli Modal

   c. Murah Upah Buruh

 

2. Pembayaran Hutang hutang Luar Negeri

 

3. Pemakaian Keuangan Negara Non – Transaktif Ekonomi

 

    a. Korupsi

    b. Pembocoran Anggaran Pemerintahan

    c. Pemerasan

 

4. Bayar Asset asset Lama Koloni koloni (di seluruh Dunia) Penjajah. Dagang Jaminan Emas. Lewat Perbankan Kenegaraan (Bank Sentral)

 

5. Kepemilikan Individualisme

 

    a. Lahan lahan Sosial

    b. Pertanian

    c. Sumber sumber Alam

 

 — o0o —

 

Bertentangan dengan Sosialisme

 

1. Pembentukan Masyarakat masyarakat Sosialisme

 

2. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

    a. Perjuangan Buruh Kelas Pekerja Masyarakat

    b. Program program Nasional (Kepartaian) PEMBEBASAN Tri Panji Rakyat

 

       – Industrialisme Masyarakat

       – Nasionalisasi Industri Pertambangan

       – Penghapusan Hutang hutang Luar Negeri

 

    c. Masyarakat bentukan Politik dari Pemilih

 

3. Pertanian – Budaya Pangan

 

<Tutup

 

SELESAI