Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

OPOSISI

KEPEMIMPINAN SUATU HAK ?


DALAM (kemungkinan kemungkinan) ke SATU PILIHAN antara Sosial – Tujuan, atau Individualisme

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

Menerjemahkan

[karena, Peserta Pemilihan (Umum, Resmi) Persatuan Rakyat Demokratik ke Partai]

atas

UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28 C ayat 2 “… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … yang sama … pemerintahan”.

Pasal 28 J ayat 2 “… hak dan kebebasannya, … yang adil …”

Demokrasi (= HAKNYA ke Negara) Ekonomi, yang berdasarkan Kemanusiaan, menyelenggarakan Pemerintahan yang Merdeka “……. HAK … bangsa, mala penjajahan … harus dihapuskan, … sesuai dengan Peri – Kemanusiaan dan Peri – Keadilan” (Pembukaan Undang Undang Dasar), melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar Rakyat

ANGGARAN DASAR


PARTAI

PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

Pasal 7.

1.      Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas

2.      Memimpin, membangun dan memajukan organisasi-organisasi perjuangan rakyat di setiap sektor maupun teritorial

3.      Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial,  ekonomi, politik, hukum dan budaya untuk kemandirian bangsa

Dialektika (ke) Materialisme. Ini lah, “KIRI” ke Nasional … ! Membentuk Masyarakat Sosialisme, Ke Politisasi. Perjuangan Kemanusiaannya (Sosial). Berdasarkan = dilakukan

1. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Sosial Kelas = HAK

a. Buruh Tenaga Kelas

b. Produksi (Kepemilikan Masyarakat)

– Tanah, Sumber Alam

– Nasional (Kuasa) Undustrialisasi

– Usaha, Pekerja ke Hasil

c. Budaya – Tani. Ke Pangannya

3. Kedaulatan (Politika) Rakyat

Sosial = Kekuasaan  (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin, yang Berdaulat) ke Demokratisasi atas Kepemimpinan terselenggara = Kuasa (di) Negara dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan

Demokrasi (Kekuasaan) ke Pemimpin. Mengapa ?!? Sosial = Ide “Negara”

Bahwa Dinyatakan melaksanakan KEHENDAK RAKYAT (= “MISKIN“)

Bahwa Terpilih = MEMILIH (Aksi Massa) ke Pemilihan

Bahwa Dipersiapkan Membentuk Sosialisme = MASYARAKAT Ekonomi

<Tutup

SELESAI.

TERIMA KASIH, KETUA

SEKIAN


LIBERAL ATAU PEMBEBASAN


LIBERALISME – PERMODALAN

ATAU

PEMBEBASAN

 

PEMAHAMAN Kebebasan dalam Politik, yang dianuti

 

     1. a. Liberal

         b. Perdagangan

 

     2. Isme Sosial – Pembebasan

 

Berbeda Pelaksanaan untuk Tujuan. Bentuk bentuk Pemerintahan akan terpolitisasi, menjadi

 

     1. Bentukan “karena Hukum”

 

     2. Parlemen

 

     3. Pemerintahan Yang Demokratik

 

Dibentuk dari Pemilihan – Demokrasi. Ada Pemilih. Kepartaian dan “Negara”. Politik suatu Kenegaraan.

 

Ekonomisasi Keuangan, yang Dicetak, membedakan Politik Kebebasannya (= Manusia).

 

Walaupun Isme – kebebasan Liberal dan Perdagangan melaksanakan Hukum Kemanusiaan (Human Rights). Terlihat Tiada Hak – Sosial.

 

— o0o —

 

Melaksanakan Keuangan (tercetak – Bahan, Alam) tetapi Bertujuan Perlabaan Ekonomik Tak Membagi. Antara Manusia ke Manusia. Dalam Kebebasan Perdagangan Liberalisme.

 

Keuangan Terpakai, menjadi “Modal”, namun Non – transaktif, Berlaba !?!

 

Berdampak

 

     1. Monopoli Barang – Jual

 

     2. Imperialis – Penjajahan Ekonomi

 

     3. Kolonialisme – Moderen

 

Sebab Ketergantungan Alam, memerlukan Pembelian “atas Hak”. Dipaksa, melepaskan. Karena, Kekuasaan “buatan”.

 

Membatalkan ? Bagaimana mungkin Kekuasaan sudah “Hukum”, terbentuk. dalam hubungan antara Pemerintah, Demokrasi – parlemen.

 

     Contoh ‘Kejadian Politik’

 

     Nyaris, Kegagalan Alexander Agung ketika Membebaskan Masyarakat di “Daratan Taklukan”.

 

     Mengapa ?

 

     1. Tidak ada Dukungan untuk Figur

 

     2. Pedagang pedagang yang ‘Dipekerjakan’

         Menuntut

         Perjanjian dengan Masedonia

 

        (Bentuk Negara ‘Seriukat karena Parlemen’.

 

     3. Ancaman Kaum Miskin

 

— o0o —

 

ISME – PEMBEBASAN

 

Pembebasan bukan Karena didasarkan Nafsu, Figur (Niat). Walaupun melalui Kepartaian.

 

     1. Kemanusiaan

 

     2. Rakyat Yang Miskin Berkuasa (Politik)

 

     3. Tujuan (= isme) Membebaskan – Sosial

 

Maka, Sosial – Isme Pembebasan untuk Kemanusiaan, diperjuangkan Hak Sosialnya (tanah) These – Alam Nasional – Wilayah wilayah.

 

Ekonomisasi Pertanahan untuk Industrialisme

 

     – Sumber sumber Alam (bahan Baku)

     – Lingkungan Industrialisme dan Tempat

     – Laba Produksi (Alam) untuk Perburuhan

     – Manfaat Barang barang Kebutuhan Masyarakat

     – barterisasi di “Perdagangan Dunia” Hasil Perindustrian

 

Keuangan Negara, yang Terpakai (Kegunaan, samadengan Privatisasi – industrialism), berdasarkan Transaktif – Sosial Politis.

 

Hak Sosial di Perdagangan mengacukan “Azasi Kemanusiaan” – Ekonomik.

 

— o0o —

 

Sehingga Kebebasan Politik diterjemahkan “MEMBEBASKAN” (Manusia). Rakyat Yang Bebas Berkuasa. Dalam Aturan aturan Sosial – Alam.

 

     1. Sosial – keuangan Ekonomi

 

     2. Produksi, Nasional – Alam

 

     3. Pertanian – Budaya Pangan

 

Sedangkan rasionalisme – Waktu dari Keuangan, yang Beredar dan dilaksanakan ‘Masyarakat Bentukan’ (Isme – Sosial) Politik Kepartaian.

 

 

 

— SELESAI —

 

 

 

Catatan

 

Sekali lagi dan

Berulang ulang

Dinyatakan

Ini, Bukan Pembicaraan Teoritikal, tetapi

 DARI UTOPI KE POLITIK

(Materialisasi)

SOSIAL – ISME PEMBEBASAN

 

 

 

BERTAHAN,

SIAP

MENYERANG

MEMBEBASKAN

MELAWAN

 

 Karena, Terlalu Lama

 

PEMISKINAN ATAS RAKYAT DI SELURUH DUNIA

 

 


PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISM


PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISM

 

PEMBEBASAN dan Para Ideolog Sosial mengutamakan Pembentukan Masyarkat, yang dikerjakan secara Politik (Kepartaian) dan bukan lah mendirikan “Negara Yang Republik” (= Bacam Presiden).

 

     Karena,

 

     1. Kerakyatan, Ajaran (Penganutan) ;

 

         a. Rakyat

 

             – Politik ;

             – Revolusioner ;

             – Nasional

 

         b. Rakyat Yang Miskin (Berkuasa) ;

 

         c. Kedaulatan, di atas Wilayah wilayah (Parlemen) ;

 

     2. Masyarakat (Tujuan Sosial – Ekonomi).

 

     Kekacauan Teoritik – Sosial, dibuat untuk memutus Hubungan Rakyat – Masyarakat – Kemanusiaan tidak dicapai Tujuannya, merusak, jadi Individualisme.

 

     Khusus Para Pembebas mencurigai Presiden akan mudah terinfiltrasi Individualisme – Kepentingan kepentingan Ekonomik (Uang).

 

     1. Figur ;

 

     2. Kelembagaan di suatu Negara Yang Republik ;

 

     3. Pencalonan.

 

     Penjajahan akan tetap ciptakan Budak budak Imperialis di Daerah daerah Jajahan tidak dibentuk Merdeka dari Kemiskinan.

 

Maka, istilah ‘Republik’ (di) Indonesia tidak mengacukan Kenyataan Penduduk yang Berjuang atas dasar Kebangsaan.

 

Persamaan karena Jajahan tertujukan mempersiapkan Kebebasan dari Penindasan Siksa Ekonomi – Penguasaan Dunia.

 

     Salahsatu bukti, Federalisme – Wilayah wilayah “Nation”, masih diarahkan jadi Sumber sumber Pemasokan Industri – Kapitalisme.

 

     Kepemimpinan di Daerah daerah Penjajahan (dulu), dianggap “alat” bertunduk struktural di atas (= Stratifikasi Keadatan – Feodalisme Hukum) meng – ya – kan Program program Liberalisme – Ekonomi.

 

     Sekemauan mereka saja melakasanakan, yang dinamakan Nasionalisme Kemasyarakatan – Negara dalam Demokratisasi Politik Ekonomi.

 

     Ideologi Sosial telah diganti dan menjadi Kekuasaan – Hukum Kemerdekaan Negara Individual (Presiden, Kepemimpinan), berwewenang atas Keuangan – Admnistratif menguasai Kebutuhan kebutuhan Ekonomi Penduduk (Kenegaraan).

 

     1. Terpolitisasi Keuangan Negara yang dicetak ;

 

     2. Tumbuh Borjuasi – Demokratik ;

 

     3. a. Hedonism ;

         b. ‘Kemiskinan’ – Miskin Sesudah Kaya (Korupsi) ;

         c. Moralis ;

 

         bercampur aduk bak taik – kotor.

 

     Para Ideolog – Pembebas pun, yang memang berada dalam Masyarakat masyarakat tertindas, dihinakan, tersingkir, karena Kapitalisme – Industrial terus “membutuhkan Kelas Pekerja – Buruh”, berpemerintahan di banyak Negara Demokrasi.

 

     Menahan kegeraman, terpaksa ……. mengadakan Perjuangan Kemasyarakatan (Politik).

 

     1. Diutamakan Pembentukan Masyarakat (Politik) ;

 

     2. Melalui Kepartaian ;

 

     3. Oposisi ;

 

     4. Kemanusiaan (diajukan) ;

 

     5. Mempersiapkan Revolusioner Yang Muda ;

 

     6. Tidak Berunding (= Nasionalism) ;

 

     7. Terbuka Pembicaraan Sosialisme.

 

     Kepartaian Nasional Persatuan (= Demokratik) memperjuanghkan Sosialisme – Politik sampai terbebas Rakyat Yang Miskin untuk kembali Berkuasa, membentuk Pemerintahan di “dalam” Masyarakat bersama Parlemen (Konstitusi Tidak Tertulis), menuju Kemakmuran, Adil – Sejahtera.

 

     Logika – Dialektika tidak membutuhkan Presiden “atas Rakyat”, didasarkan Kebebasan Liberalisme melalui Demokrasi – Hukum Negara untuk Kekuasaan.

 

     Alasan alasan Politis

 

     1. Kepemimpinan Manusiawi – Kerakyatan ;

 

     2. Parlemen – Kepartaian (= Sosial)

 

         a. Mempersiapkan Pemimpin ;

         b. Kepentingan kepentingan Politiksasi Ekonomi – Masyarakat ;

         c. Wakil wakil partai ;

 

     3. Hak Pilih Rakyat.

 

     Proses Logik (= Materialism). Rakyat memilih, yang Terpilih ‘Wakil’ Rakyat dan bukan Individual. Parlemen berpolitik, mengajukan Kepentingan kepentingan Masyarakat, Penduduk dan Kebangsaan. Dilaksanakan Pemerintahan Demokratik Nasional.

 

     Pemerintahan (= Perdana Menteri – pernah dulu) terbentuk dengan cara cara (dalam) Kepartaian, bersama Parlemen melalui suatu pemilihan selalu.

 

     Pembentukan Masyarakat Sosialisme telah berlanjut terus dilaksanakan secara Kepartaian (Politik).

 

     1. Kepartaian ‘dan parlemen’ ;

 

     2. a. Pemerintahan (terbentuk) ;

         b. Pemerintahan Federal – nasional di Daerah daerah ;

         c. Agen agen Sosial ;

 

      3. Presiden Yang Demokratik (Lembaga, Tanpa Wakil Presiden) ;

 

     Pemilihan salahsatu cara ‘sedang’ membentuk Kemasyarakatan, dipolitisasi Ideologik menegakkan Pilar pilar Kerakyatan.

 

     Dalam Pembagian Kerja Sosialisme

 

     1. Kepartaian Rakyat (Persatuan)

 

     2. Politik

 

         a. Pemerintahan ;

         b. Keuangan ;

         c. Industrialism ;

 

     3. Kelas Pekerja – Buruh ;

 

     4. Tani ;

 

     5. Kelompok kelompok Nasional (= Partai partai).

 

     Berjuang, mewadahi Perlawanan Masyarakat, ditujukan menghapuskan Pertentangan Kelas kelas Ekonomik.

 

Meruntuhkan Tyrani Penguasaan “Hukum atas Rakyat”, Tanah Negeri Bebas, Kebutuhan kebutuhan Manusiawi.

 

Dihancurkan jaringan jaringan Perlbaan – modal Individualisme, karena melalui Jaminan atas Pertanahan Nasional – Kependudukan.

 

     Mutlak Pasar pasar Tradisional (Ibu ibu Kita berjualan di situ … dulu … pernah) Ekonomi – barter untuk menyalurkan Kebutuhan kebutuhan Rakyat, didukung Ekonomik Kepartaian di Parlemen, menghentikan Prosedural Hukum – Kekuasaan ‘atasnama. Presiden Negara.

 

     Contoh nyata sampai terhambat Ekonomisasi Sosial – Kemasyarakatan, yang akan dibentuk.

 

Masyarakat, yang akan Dibentuk 

 

     1. Masyarakat di atas Wilayah wilayah Nasional ;

 

     2. Masyarakat Ekonomikal Industrial – Sosialisme ;

 

          a. Kelas Pekerja – Buruh dan Kekeluargaan ;

          b. Komunal Perdagangan Sosial ;

          c. Keluarga keluarga Tradisional Pemakai Hasil Industrialisme ;

 

     3. Masyarakat bentukan karena Pertanian – budaya untuk Pangan ;

 

     4. Kelas Masyarakat Pedesaan di Daerah daerah ;

 

     5. Masyarakat – Politik (Kependudukan)

         memilih

         Pemimpin, Kepartaian, Politik.

 

 

 

Sekian.

 


MONEY POLITICS


LIBERALISME & Money Politics

   

KEUANGAN yang sedang dipergunakan secara Politis di suatu Negara untuk mendapatkan wewenang. Berbentuk Transaksi – Semu Ekonomik terhadap Uang. Memberikan Keuntungan – Jasa atas Barang barang, yang langsung Terpakai  jadi Komersial – Produk.

 

1.                  Menaikkan Pembiayaan Anggaran Kegiatan kegiatan Politik ;

2.                  Komisioner ;

3.                  Membagi “Keuntungan Jual”, yang terselubung ;

 

Dengan dampak Negatif Pemerintahan Kenegaraan

 

         Melepaskan Pertanggungjawaban Keuangan ;

         Korupsi ;

         Perdagangan diatur. Dan, Para Pejabat Berdagang dalam Hukum Positif ;

         Program program Fiktif ;

         Membiarkan Proses Industrialism (Produksi).

 

Akibat dari Ekonomisasi Keuangan Negara tidak pernah diawasi dalam Kendali Masyarakat dan Partai Memungkinkan Liberalisme – Individual berperanan luas atas Usaha usaha Ekonomi, diarahkan dalam Industri Perdagangan – Kapitalisme.

 

            Keperluan keperluan Politisi, diukur dari Keuangan akan melebihi Kebutuhan kebutuhan Uang untuk Perekonomian Sosial – Kemasyarakatan. Kemudahan kemudahan Politis pun dibuat, mempersiapkan Rancangan Strategik Ekonomi.

 

1.                  Tersebar di Wilayah wilayah Ekonomik  ;

 

         Ada Sumber Alam ;

         Bukan Daerah daerah Banyak Penduduk – Mukim (Asal) ;

         Tingkat Kebodohan Tinggi ;

         Transito Perdagangan Lokal – Setempat Dekat Pelabuhan pelabuhan ;

         Dalam Pengendalian Militerisme – Aktif ;

         Mendapatkan Dukungan Adat (karena Dibagi) ;

         Ketaatan, didasarkan Pemiskinan.

 

2.                  Jumlah Keuangan yang terpilah Sistimatis (= Peredaran) a-Lokasi  ;

 

3.                  Keterlibatan Kaum Pedagang melaksanakan Usaha – Proyek proyek ;

 

         Nepotism ;

         Pembukuan, yang selalu dibuatkan (Penguasa) ;

         Mampu Menjaminkan Pembagian.

   — o0o —   

            Ketergantungan dari Perbankan, meng – uang – kan, yang diperkenankan dalam Mekanisasi Pasar Industrialism, mengakhiri Proses Edar Keuangan. Berlangsung Money Politics, terbayarkan secara Politik untuk Ekonomisasi Kenegaraan.

 

Sah didasarkan Hukum. Kewenangan Politik dalam Transaksi – Semu Ekonomik Temporer. Inilah, Liberalisasi (Keuangan). Pemerintah pun  melaksanakan, diatur dengan Aturan aturan sampai di Daerah daerah.

 

            Tidak mustahil untuk memanipulasi Program program Sosial.

 

            Perbankan jadi Alat – Politisasi Keuangan Negara. Dibantai, atau menghilang … Sistim Keuangan Rasional terpakai.  Biar pun dalam Pemeriksaan dari suatu Lembaga Keuangan dan Parlemen.

 

            Money Politics merancang Kekuatan Uang – Politis. Puratinisme dan Koloni koloni bergantung atas Sumber sumber Penyaluran Keuangan. Dijadikan Kelompok kelompok Non Pesaing Dagang – Ekonomi, yang mudah dikendalikan. Mereka menikmati … terus.

 

Sementara Kaum Borjuasi – Demokrasi telah merugi, dan berhutang. Tercebut juga dalam Kondisi kondisi Situasional akibat Money Politics di “Negara”.  Hanya gentayangan di Perpolitikan, mencari Perlabaan – Tidak Ekonomik.

   Sekian   

Jakarta, Juli 2007.

   Pembebasan   


Jaminan Lahan lahan Bertani


TAMPAK tidak sudi melihat Kemiskinan, diakibatkan Pemiskinan. Agar Rakyat Miskin dan Masyarakat pun kekurangan Pangan. Lalu, dibelokkan perhatian, mencari Penyebab Kegagalan Industrialism.

            Taktikal Politis – Ekonomik, yang memang bertujuan Kapitalisme dengan memojokkan Kaum Nasionalis di Dunia.

            Siapakah, yang sedang berpolitik karena Kapitalisme, menyengsarakan Rakyat ?

1.                  Penganuti Anti – Sosial ;

2.                  Pemerintahan Yang Korup ;

3.                  Liberalisme – Individual ;

4.                  Politisi politisi (Kepartaian) Berdagang dalam Perlindungan Hukum ;

5.                  Kaum Intelektual Opportunis.

Pembentukan Pemerintahan di suatu Negara adalah Politik. Diarahkan, melalui Demokrasi – Hukum Kenegaraan, dibuat jaringan jaringan Ekonomi dalam Kemasyarakatan sampai di Wilayah wilayah Nasional.

Beberapa Tugas Kenegaraan diterjemahkan Pemerintahan mengatur

1.                  Proses Kapitalisme Laba – Perindustrian ;

2.                  Penyaluran Keuangan Politik  ;

3.                  Hukum atas Pertanahan di Daerah daerah.

Hukum atas Pertanahan menyinggung Kepribadian suatu Masyarakat. Karena, Pembatasan Sosial – Kekeluargaan. Dirampas suatu Hak Kerakyatan secara Imperialistik. Bertempat tinggal, Kelahiran, Budaya mengelola Tani – Pangan Kemasyarakatan. Ketika Industrialisme membutuhkan Sumber sumber Alami Ekonomis akan dimanipulasi Luas Pertanahan (Jumlah). Strategik Politik Individualis membuat batasan batasan atas Kepentingan kepentingan Wewenang Kerakyatan di Daerah daerah. Berakibat, Pertanian terserap dalam Keuangan – Permodalan Kapitalisme.

            Masyarakat pun tidak mampu membayar Luas Kepemilikan atas Lahan lahan Pertanahan, yang bertujuan Pertanian Kependudukan – Mukim. Terbeli secara Ekonomik untuk Pedagang pedagang.

            Langsung kembali Feodalisme dalam Pertentangan Kelas kelas Ekonomi di Masyarakat dan menghancurkan Proses Rasionalisasi Industri Nasional Kerakyatan berbasis Kemasyarakatan dalam Kebudayaan Pertanian.

Nilai nilai Luhur Kekerabatan, yang terbawa dalam Peradaban Kemanusiaan, melalui Proses Kebangsaan di Negara, menghilang ! Tiada cara Budaya menyelesaikan Konflik Tanah Pertanian, digantikan dengan Hukum Induvidualisme Ekonomik.

 — o0o —   

            Aturan aturan Sosial berdasarkan Kerakyatan di dalam Masyaraka memperkenankan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Ekonomisasi, teratur dengan Penjaminan – Usaha Mengelola Pertanian, Hasil dari Sungai, Perkebunan.

Contoh, Pola pola dan Sistim Tanam, yang dilaksanakan untuk mendapatkan Hasil, terbagi Adil – merata, bergotong royong, diawasi secara Politik dari Masyarakat Suku suku dalam Kependudukan dengan membuatkan Pengairan di sekitar Pemukiman.

            Beberapa bentuk Jaminan atas Tanah Bertani, yakni antara lain

            1.         Perlindungan atas Tanah ;

            2.         Tanam, Materialisasi – Pertanahan, Bertahap (Waktu Dapat Laba) ;

            3.         Pengawasan.

   

Selesai.


PEMERINTAHAN YANG KORUP


PEMERINTAHAN

YANG

KORUP

MENGHANCURKAN

SOSIALISME (DI NEGARA)

 

Kontra – Isu Nasional

 

MEMBAYAR ke Penguasa, adalah, Korupsi. Dipakai Uang NegaraTanpa Kewenangan apapun dari Rakyat. Terbiasa … Untuk Pertukaran Non – Ekonomis. Menyogok.

 

   1. Bukan suatu Transaksi Keuangan – Negara ;

   2. Bukan Ekonomisasi Masyarakat ;

   3. Bukan karena Aturan aturan Sosial.

 

Fasilitasi dari Pemerintahan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah, memperlancar keuangan, dan atau mengolah Politik ditujukan Kepentingan Sepihak – Individual.

 

Tampak menjadi Penguasaan. Dalam hubungan antara Pemerintah, Pedagang, Politisi. Secara Bertingkat (Struktural). Akan sampai di Daerah daerah juga. Di Pedesaan, menjadi “Kekuasaan”.

 

Kekuasaan apakah, yang dimaksudkan ? “Keadaan Hukum” dengan Pemaksaan Samar atas Badani suatu Masyarakat, sehingga terkendalikan Keuangan di dalam Pemerintahan.

 

— o0o —

 

Akibat akibat Korupsi

 

   1. Tidak Seimbang Neraca untuk Ekonomisasi Uang Negara ;

   2. Kebocoran Anggaran Pemerintahan ;

   3. Terjadi Pencucian Uang (untuk mengembalikan) ;

   4. Hilang Kemampuan Uang – Ekonomis (Beli) ;

   5. Industrialism Produktif tidak terangkat dalam Negara Ekonomik.

 

Karena,

 

   1. Hambatan Administrasi – Pemerintahan ;

   2. Proses Kapitalisasi tidak menyediakan Waktu Berulang (= Stagnansi) ;

   3. Uang dikorup Non – Perlabaan.

 

— o0o —

 

Masih agak sukar menerjemahkan apakah dinamakan “Masyarakat” secara Ekonomi karena ada suatu Perbedaan, berdasarkan Tujuan Sosial (Masyarakat). Namun, Sosialisme banyak menyediakan Dialektika – Logis Jawaban.

 

Kami cenderung untuk menyatakan Masyarakat, adalah, suatu Kemanusiaan – Sosial, didasarkan Hubungan Ekonomi pun bisa, menuju Kemakmuran Bersama, Tanpa Pertentangan Kelas kelas (di Negara). Rasionalitas jumlah untuk dibangun, bukan Permasalahan lagi. Rangkaian Kepentingan dalam Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya Tetap, dipersiapkan Revolusioner menganuti Aturan aturan Sosial.

 

Ketika Politik mulai membentuk Pemerintahan, diperjanjikan ……. Tujuan dari Demokrasi – Kenegaraan. Dilaksanakan untuk mewujudkan Kemakmuran Ekonomi masyarakat.

 

Salahsatu bentuk Penghancuran Masyarakat, terjadi Pemerintahan Yang Korup. Dengan Pola pola, Sistim, Cara cara untuk melakukan, berdasarkan atas nama Kekuasaan melalui Hukum.

 

Perjanjian pun batal karena Individualisme, berada karena Liberalisasi, yang Tersembunyikan dalam Peristilahan Ekonomi. Adalah, Kapitalisme – Negara. Lalu, … bagaimanakah mungkin lagi terwujudkan Kemakmuran, Adil, Kesejahteraan ?

 

   1. Kekuasaan seolah olah “Terkuasai” ;

   2. Negara adalah “Tempat” Individualism Pelaksana Ekonomisasi Kapitalis ;

   3. Dikorup Uang Perekonomian Masyarakat.

 

Hancur lah Sosialisme – Ekonomi Masyarakat. Maka, diharapkan suatu Pemerintahan Demokratik. Dan, Bukan Borjuasi – Demokrasi (terjadi Masyarakat Beban Pemerintahan).

 

 

 

S e k i a n

 

 

 

Jakarta, 17 Juni 2007.

 

Pembebasan


KELAS MASYARAKAT – PEDESAAN


KELAS MASYARAKAT PEDESAAN

 

Pembebasan

 

Dalam keadaan yang terdesak Kita menerima Kelas Masyarakat Pedesaan, berdasarkan Politsisasi Ekonomi Keuangan dengan alasan alasan Sosial. (Manusia – Kelahiran, Alam). Dibentuk karena Kebutuhan kebutuhan Ekonomi Masyarakat Sosialisme, mempersiapkan Kebangsaan dari Penduduk Kerakyatan, bermukim, yang tersebar. Di atas wilayah wilayah (Kenegaraan). Tanpa Pertentangan Sosial.

     1.                  Ada Budaya – Pertanian untuk Pangan ;

     2.                  Pemasokan Tenaga Buruh Industrial dari Tempat Mukim – Asal ;

     3.                  Aturan aturan Sosial ; 

Proses Keuangan – Ekonomi di Desa desa tidak pernah menggantungkan dari  Industrialisme karena Tempat Kependudukan – Sosial, memiliki Pasar pasar Tukar antar Daerah daerah saja. Tidak bertumpang tindih. Sesuai Kebudayaan – Agraris. Di Wilayah wilayah Luas Penyebaran Kemasyarakatan – Manusia Setempat. Dalam Proses Ekonomik. Tanahnya pun berfungi Sosial. Hak hak Individualisme akan terhapuskan melalui Ekonomisasi – Politis Kerakyatan. Sehingga Penyamaran Individualisme di Masyarakat berakhir. Demokrasi dilaksanakan atas dasar Proses Ekonomi – Sosial.

  1.       Pemilihan Langsung dan Tidak Bertingkat ;
  2.       Kesadaran Sosial – Politik mencapai Kemakmuran, Adil, Sejahtera ;
  3.       Prinsip prinsip Otonomik Setempat Kependudukan.

Dalam Kelas Masyarakat di Desa desa atau Pedesaan, terjadi Kewajaran Pembagian Lahan lahan Tanam, memberikan Hak hak Pemukiman Bertempat tinggal untuk Batih – kelahiran Baru, dipersiapkan Pengairan ke Lahan lahan Jauh dari Sungai sungai.

— o0o —   

Pembentukan Sosialisme Kemasyarakatan – Pedesaan

Berat Pelaksanaan untuk merancang Keadaan Sosial – Masyarakat, didasarkan Politik Sosialisme, bermasalah, karena, Sumber sumber Alam, yang dipinta untuk Industrialisasi – Ekonomi, andaikan … Pemerintahan “adalah Kekuasaan”.

1.      Alasan alasan Keuangan ;

2.      Kemampuan kemampuan Pemerintahan “menguasai” atas Wilayah – Daerah ;

3.      De – Politisasi Kekuatan Rakyat,

Sifat Kepatuhan samadengan Penghambaan, menundukkan Diri karena ada suatu Penguasaan, berdasarkan Pengkhianatan Terhadap Ideologis Kemanusiaan (di Negara), merusak Sosialisme di dalam Struktur Bangunan Sosial – Masyarakat.

Hak hak Manusia di dalam Masyarakat – Pedesaan untuk berkeluarga, mengerjakan Tani di atas Lahan lahan Pangan, bermukim, dilanggar. Rakyat pun hanya jadi Kumpulan Orang orang untuk melaksanakan Kepentingan kepentingan Perlabaan Individualisme, bersama Kapitalisme – Uang (Negara) dengan mempolitisir Hukum atas Kebangsaan. Makhluk makhluk Buatan Tanpa Rasa Sosial.- Kemanusiaan.

Maka, Dialektika – Logika Perekonomian – Sosial Rakyat, yang terproses untuk Kelas Masyarakat Pedesaan, menuntut Revolusi, diajukan dalam Keadaan Politik untuk suatu Kenegaraan Sosial.

— o0o —

   

Keseimbangan Sosial akibat Hubungan Produksi – Manusia – Masyarakat dalam Politik Kekuasaan di Desa desa untuk mencapai Kemakmuran Moderenisasi Ekonomi tidak pernah diukur karena Banyak Keperluan Uang – Perekonomian. Kependudukan – Demografi adalah Persoalan persoalan Rasional mengkuatirkan. Selama Pembentukan Masyarakat jadi Bangsa. Dalam suatu Peradaban Manusia – Ekonomik Sosial di Dunia.

Pemerintahannya dibentuk Demokratik. Di dalam Sosialisme – (Kenegaraan) Masyarakat sampai Konsep Kekuasaan Rakyat. Mempertahankan Wilayah wilayah Bangsa, dipersatukan secara Nasional dengan Kepemimpinan Tunggal Sosial Manusiawi.

Bersama, dalam Kekeluargaan Masyarakat, Bersaudara. Dengan Aturan aturan Sosial Tanpa Paksa dan Sanctum (Hukum Penguasaan) Tidak Logik atas Suatu Badani Sosialisme – Manusia.

Sosialisme bukanlah Kekuasaan, yang sebab terpolitisasikan meskipun Kepartaian karena menurut Anutannya, bahwa Kekuasaan adalah Rakyat. Karena, memang dijadikan dasar untuk Kelas Masyarakat Pedesaan

— o0o —

   

Selesai.

.

Jakarta, Juni 2007

Pembebasan

   

 

   

 


NASIONAL KERAKYATAN – PEMBEBASAN


KEPADA : KIRI – SOSIAL MUDA 

KITA MENJAWAB TANYA 

NASIONAL KERAKYATAN PEMBEBASAN  

Pembebasan  

  

Memang Terlalu Lama !

Kita dalam Pemiskinan, Derita, Kehinaan.

Kini mulailah Revolusi … !

Beberapa Kawan Sosialis dan Kiri Bertanya 

1.      Daerah daerah di Dunia ;

2.      Keragu raguan untuk Berkuasa (Politik – Tanpa Kekuasaan kah) ;

3.      Tujuan Sosialisme – Kenegaraan di Indonesia ; 

Amat mengejutkan kami ! Rahasia kah pertanyaan pertanyaan, diajukan Kamerad kamerad Muda Kiri – Sosial.

Rokok tersulut Api …..

Terenungkan banyak kata (Para) Pemikir Kita terdahulu. Keadaan menggugah Rasa. Andaikan salahsatu Pembebas muncul sebelum Takdir ? 

— o0o —  

REVOLUSI AJARAN KITA … !  

Memang telah samar diungkapkan Theme Revolusi (di pertanyaan. Tulisan tulisan hanya untuk Pembentukan Masyarakat – Sosial (Isme). Akankah tercipta Kebebasan ? Manusia, adalah Yang Berakal. Namjun, Kekuasaan … mampu, terkadang, MENGUASAINYA, dibiarkan ….. Suatu Kesadaran Sosial berangsur angsur … lemah kemudian. Kedirian pun menghadapi Nafsu. Kekuasaan Dirinya Manusia melalui Kebinatangan !

Tampak kekejaman Politik akan segera dituduhkan, menyebabkan Revolusi. Seolah olah butuh … waktu, karena filsafati, mengakibatkan Perjuangan Tanpa Kepemimpinan di antara Kita. 

— o0o — 

  

MASSA – SEL – AKSI – SEL – MASSA

  

Tiga alasan maka Strategi kembali diberlakukan

1.      Elastiskasi Suatu Kepemimpinan Sejajar – Horizontal ;

2.      Masuk – (dari) Luar Menyelesaikan Masalah masalah di “Dalam” ;

3.      Kemampuan kemampuan Vertilakal Konsep Tujuan Perjuangan Sosial ;

Menyebabkan

1.      Strategis Kepartaian – Nasional ;

2.      Pertukaran pertukaran dengan Rakyat Demokratik ;

3.      Taktikal Pergerakan Keanggotaan ;

Awal Kepemimpinan, yang dianuti Pembebasan, adalah (Kita)

1.      Kerakyatan ;

2.      Kebersamaan dalam Sosialisme (Demokratik) ;

3.      Jadi Panutan Tetap ;

4.      Kemampuan kemampuan untuk MEMBEBASKAN ;

5.      dan, Terpilih (Manusiawi) ;

berdasarkan Ajaran Revolusi Kerakyatan – Sosial Manusia, Perhitungan perhitungan Politik mengakibatkan Perjuangan memang dalam Aksi – Massa – Aksi pula ……. Dibentuk suatu Kekuatan Masyarakat mencapai Tujuan Kenegaraan – Sosial. Meskipun jatuh Korban korban lagi.

Massa – Sel – Aksi dipraktiskan ……. “3 – 5 di Dalam”. Cikal bakal Kepemimpinan Partai “Dalam” masyarakat bukan untuk Penghambaan ke Individualism. Pertarungan di “Luar” Kepartaian, diaraghkan Taktis Perjuangan Strategik. Untuk Menjatuhkan Penguasaan … !

1.      Militansi ;

2.      Sasaran tampak akan MENOLAK Sosialisme apa pun ;

3.      Kontra – Isu Nasionalisme Kerakyatan ; 

Selesai.   

Jakarta, Juni 2007.    


DEMOKRASI SOSIAL OPOSISI


SUATU “NEGARA” POLITIK

 

Pembebasan

 

DEMOKRASI dijadikan suatu Alasan alasan. Mengabaikan Tujuan …….

 

     1. Hak didasarkan Individual ;

     2. Melalui Pemilihan ;

     3. Politik suatu Kenegaraan ;

 

Berdasarkan Ekonomisasi Pemerintahan – Sipil. Mengelola Keuangan Industrialisme (di Daerah daerah).

 

     1. Sumber Alam (Kepemilikan) ;

     2. Birokrasi, Penggunaan Keuangan Negara (Perdagangan) ;

     3. Kapitalisasi – Permodalan Bank ;

 

Dengan Hukum – Politik atas Masyarakat Suatu Kenegaraan.

 

— o0o —

 

Reaksi Oposisional – Pemerintahan menuntut

 

     1. Liberalisasi Keuangan Negara ;

     2. Membubarkan Legislatif (Ulang Pemilihan) ;

     3. Desentralisme Non – Monopoli ;

 

— o0o —

 

INDONESIA, adalah, suatu Wilayah wilayah Kerakyatan, Sosial, Ekonomi. Menganuti Ajaran Kerakyatan – Pemikiran Sosialisme.

 

Karena Kependudukan Rakyat. Berdasarkan Hubungan Sosial – Kekerabatan. Dalam Filsafati Kesemestaan Determinisasi Alami. Dengan Kultural – Pertanian, bertujuan Kemakmuran Sosial – Masyarakat.

 

Politik Ekonomi Masyarakat bertumpu pada Tanah – Hak Azasi Manusia (Sosial – Peradaban), membentuk Aturan aturan   N e g a r a.

 

 

 

S e l e s a i.

 

Jakarta, 3 Mei 2007.  

 

 


NASIONAL BUDAYA – PERTANIAN


NASIONAL BUDAYA – PERTANIAN

MENUJU

POLITIK MASYARAKAT KERAKYATAN

 

MASYARAKAT terbentuk karena

 

     1. Kewilayahan – Daerah daerah

     2. Politik (Kekuasaan) Sosial

     3. Genetika

 

dalam Pemikiran (Logika) Sosial – Materialisme.

 

Sedangkan Budaya, salahsatu Politik (Kekuasaan) Sosial, memang berada dalam Masyarakat – Sosial.

 

Suatu bentuk Politisasi Kemasyarakatan — yang didasarkan Genetika pun — di atas Daerah daerah

 

     1. Tanah Kependudukan – Masyarakat

     2. Lahan lahan “Tanam”, terbagikan

     3. Azas Kegunaan – Manfaat Sumber Alami

     4. Hak Pemukiman – Buruh, dipersiapkan

     5. Wilayah – Sosial Kekuasaan

 

mengakibatkan Kebutuhan kebutuhan Pangan – Sosial untuk masyarakat “Nation” – Kebangsaan.

 

     1. Peningkatan Demografik – Kelahiran

     2. Penyediaan Tanah Pertani di sekitar Sumber Alam Eko nomis

     3. Rasionalitas Produktif Kelas Pekerja – Buruh

 

— o0o —

 

Kelas kelas Pertentangan – Ekonomik tidak mampu menyelesaikan Penyaluran Pangan antar Wilayah wilayah, dibiarkan ……. bertentangan dengan Kekuasaan (di) Masyarakat, membagi di Luar Perhitungan Ekonomi. Sebab, Kerja Kaum Tani ditujukan untuk Kemakmuran Sosial.

 

Birokratisme – Politis tidak lagi dipercayai menanggulangi Kelaparan, karena kehilangan wewenang Kemasyarakatan.

 

Penduduk – Kewargaan Aturan aturan, yang didasarkan Sosial – Isme dengan Kelas Pekerja – Buruh (Masyarakat) akan Bersatu Tanpa Ketergantungan Ekonomisasi Negara atas Tanah Pertanian.

 

— o0o —

 

Materialisasi – Logika Masyarakat untuk Pertanian dijadikan suatu Budaya – Nasional, berlangsung dalam Politisasi Kekuasaan Masyarakat terbentuk. Dan, Pemerintahan jatuh diakibatkan

 

     1. Para Petani tidak menyediakan Pepadian dijual Pemerintah secara Ekonomis

     2. Lahan lahan Tanam mengalami pengrusakan Sosial – Politis dibuat dengan Hukum Individualisme sehingga menjadi Kepemilikan Ekonomisasi Industrial

     3. Liberalisasi atas Pertanahan menuju Perkotaan Tanah – Pemukiman

 

— o0o —

 

Pertanian bukan Ekonomi melainkan Kebudayaan – Usaha usaha Agraris di atas Tanah suatu Kerakyatan – Masyarakat (Nasional), menujuKekuasaan Politik Rakyat. Dalam proses “Nation” – Kebangsaan Persatuan.

 

 

 

Sekian.

 

Jakarta, 26 April 2007.

 

Pembebasn – Oposisi Nasional


SOSIAL – ISME – NASIONAL


SOSIAL – ISME – NASIONAL

KIRI YANG MUDA

(POLITIK RAKYAT MISKIN)

TESIS tesis Pertengahan Zaman dalam semenjak Kebangkitan Pemikiran Sosial (Isme) memang tetap diperjuangkan untuk Jawaban – Masa.

1. Kelas kelas Sosial – Masyarakat Ekonomi ;

2. a. Pertanahan dan Hak hak Sosial ;
b. Budaya – pertanian (Pangan) ;
c. Kelas Pekerja – Buruh ;

3. Bentuk Masyarakat Sosialisme (Utopia) ;

Termasuk masalah Kenegaraaan – Politis

4. Revolusi, Bersenjata (Kekuasaan) ;

5. Sosialisme – Kenegaraan ;

Pembicaraan Politik Sosialisme, yang didasarkan Pemikiran pemikiran Sosial, berlangsung terus di antara Kawan kawan Kita.

– Penganuti Sosialisme ;
– Kiri, Perjuangan Bawah Tanah (Revolusioner) ;
– Para Politisi Sosial ;

Sementara, Nasionalisme karena Pendirian suatu negara, memusingkan Demokrasi Politik – Kenegaraan, yang telah terkotori Individualisme – kapitalis – Imperialisme antar Negara.

1. Perindustrian ;
2. Keuangan Negara, yang Dikorup ;
3. Perdagangan Ekonomi (Dunia) ;

Hak Azasi Manusia menjadi kontra – isu (Politik). Padahal sungguh amat Peka. Dan, berhubungan dengan Ekonomi – Kerakyatan.

Cukup dengan rangkaian Aturan aturan “jadi Hukum” melalui proses Kenegaraan – Politis. Terlantarkan lah Program program Ekonomisasi Sosial – Kemasyarakatan. Lupa, berpolitik. Menuju ……. Kekuasaan Individualisme !?!

Dalam suatu Akhir ….. Negara Tanpa masyarakat Kerakyatan …

— o0o —

AJUAN (LIBERAL – NASIONALISM)

Ajuan Liberalisme mengelola Keuangan Negara secara Bersama dalam Perdagangan Hasil Industrial Kenegaraan – antar Negara negara (Internasionalisme), didasarkan Politik Keadilan – Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Penduduk (Dunia0.

Walaupun dicurigai

1. Menerima “Bentuk Negara Kemerdekaan” ;

2. Meluaskan Wilayah – Area Ekonomi ;

3. Membentuk Pasar Globalism (Perlabaan) ;

Kaum Nasionalis – Politik menukarkan konsesi konsesi yang bersibentuk Hukum dianggap Pendekatan Rasional Ekonomi, mendapatkan Kewenangan kewenangan Perintah.

Memang gejal gejala Sosial akan berbanding Konsepsi Bentuk Sosial Masyarakat Kelas kelas, yang diakibatkan Keberadaan Kelas Pekerja – Buruh Masyarakt – Sosial di Negara, membutuhkan Jaminan Politis Keuangan, bertujuan yang Terbuka karena Kepentingan kepentingan Sosial Negara.

Sentralisme Pemerintahan, yang telah bergantung Kekuasaan karena Hukum, disebabkan (Dialektis) Parlemen Tanpa Kemampuan kemampuan “Mengatur” Keuangan – Perekonomian untuk masyarakat, berdasarkan Hubungan Teoritik Negara – Wilayah wilayah terhadap Kerakyatan. Demokrasi Politik akibat pertentangan Hak dari Individual Lawan Hak Sosial. Akan berdampak Wilayah wilayah Ekonomis Kependudukan.

1. Kelas Pekerja – buruh kehilangan Pemukiman Sosial (di) Negara ;

2. Kekuasaan “Hukum” Supremasi – Aturan aturan Materil atas Masyarakat – Kebangsaan ;

3. Industrialisasi meningkirkan Pertanian ;

— o0o —

Keadilan berdasarkan “Nation”, menjadi alasan alasan Internasionalisme – Sosial menuju Kemakmuran Berbangsa di Negara. Bukan Pemahaman Chauvanism terpolitisasi Ekonomi Kapitalis – Dunia.

Lalu, membentuk Individualisme – Kenegaraan, disebabkan Kebutuhan kebutuhan Ekonomis menghancurkan Sosial.

— o0o —

“Nation’ – Kebangsaan telah menjadi Pertanyaan dalam Kemajuan Sosialisme “andaikan” BERNEGARA … Dengan Kelompok kelompok Sosial di masyarakat. Sedangkan Masyarakat Sosialis bersumber dari Kerakyatan jua.

Negara, yang mungkin terbentuk karena

1. Hasil suatu Revolusi ;

2. Proses Kemasyarakatan karena Kekuasaan Rakyat ;

a. Bentuk Masyarakat Sosialis – Budaya Pertanian l
b. Masyarakat Sosial – Dunia ;
c. Kelas Pekerja – Buruh dalam Masyarakat ;

3. Ekonomisasi Keuangan – Sosial Ideologis Masyarakat ;

Kiri – Sosialisme berlanjut Persatuan “Yang Muda”, mempersiapkan Pemerintahan Rakyat Demokratik.

Selesai.

Jakarta, 21 April 2007.

Pembebas.


SUATU PENOLAKAN OPOSISI


SUATU PENOLAKAN OPOSISI
JELAS … !
TIDAK I N D I V I D U A L I S M E

1.

BOLIVARIAN memenangkan Peperangan ……. ! Suatu Kerjasama Dukungan OPOSISI. Rakyat Bukan Nasionalism. Ternyata Revolusi menuju Sosialism. Runtuh Kekuasaan “Ekonomi Presiden” atas Masyarakat telah ditumbangkan ! Sebelum Pemilihan akan berlangsung …. Politik menentukan Kemenangan. Miskin pun Keadaan Miskin masih di Masyarakat Perkotaan – Daerah daerah.

2.

Tampak OPOSISI telah MEROBEK ROBEK HUKUM di “dalam”. Khusus, Penguasaan Lahan lahan Perkebunan (Negeri).

3.

Mata uang dapat dikendalikan, menghadapi Ekonomisasi Imperialis atas barang barang produksi. Para Jenderal kaget, TERJEBAK Isu Perkumpulan Nasional Revolusioner Anti – Liberalisme. Raja raja Uang tidak mampu MEMBAYAR Neraca Keuangan Negara.

Hidup Bolivarian Raya ……. !!!

Rakyat memang Miskin … Bekerja dalam Kelas Pekerja – Buruh untuk melanjutkan Proses Sosialisme.

— o0o —

Pemaparan di atas akan membawa Kita dalam Suasana Revolusioner juga. Terbayangkan Kemenangan Masyarakat – Sosialis. Penguasa, TERJUNGKAL ! Langsung … ! Dengan “Demokrasi buatan” Revolusi di masyarakat !!!

T U N T U T A N

OPOSISI akan selalu mengajukan dua Tuntutan – Sosial sebelum akan MENYERANG untuk KEMENANGAN POLITIK.

1. Pemilihan

2. atau, Perubahan Tujuan Ekonomi (Pemerintahan)

a. menjadi Tujuan Sosialisme
b. Kemakmuran
c. melepaskan Kapitalisme – Individual

Jangan akan pernah Berharap OPOSISI MENGHENTIKAN Sikap – Utuh (Sosial) BERLAWAN, karena Pemiskinan – Uang.

— o0o —

SOSIALISME – POLITIS

Pertanian dan, yang berhubungan dengan TANAH – BUMI, adalah, Perjuangan Rakyat – Kemanusiaan, diterjemahkan untuk Menegakkan Hak Azasi manusia, bertujuan Keadilan Pangan – Sandang – Papan (Sosial).

Sedangkan Kebutuhan Tentara di “Luar” Perdagangan – Keuangan, menyebabkan Perundingan Tanpa Batasan batasan atasnama Sosial dengan OPOSISI bermaksud Penguasaan Wilayah wilayah Terlindungi dalamk Politisasi Kenegaraan.

Biar pun Penguasa (Govermen) berbicara, namun Parlemen tidak menerima. Karena

1. Presiden (Jabatan) bukan Struktur dalam Militer (Ketentaraan)

2. Parlemen akan mampu MEMANIPULASI KEKUASAAN (Pemerintahan) di Negara

3. atau, Perdana Menteri bisa Tanpa Kekuatan HUKUM.

— o0o —

P E M B E R O N T A K A N

Sosialisme belum pernah Mengharamkan PEMBERONTAKAN. Terkejut lah Pemerintahan ! Mencemaskan ……. ! Namun, bukan dalam rangkaian Revolusi. Meskipun anutan “TIDAK ADA DUA KEKUASAAN UNTUK” (Suatu) Masyarakat.

Sedangkan Masyarakat tidak lah MEMBENTUK KEKUASAAN INDIVIDUALISME …

1. Kadangkala Pemberontakan Terpimpinkan secara FIGUR (Supremasi)

2. Pemaksaan Terhadap Masyarakat

a. Menyediakan Pangan tetapi masih di dalam Kemiskinan
b. Penyimpangan Demokrasi – Sosial
c. Pemasokan Uang Kebangkrutan Negara Ekonomi

3. Tiba tiba Politik bisa Tidak Menyelesaikan Pertempuran di Wilayah wilayah

— o0o —

Pemberontakan akan selalu DIMULAI DENGAN BANGKANGAN ……. karena Penyingkiran di Kekuasaan mencuatkan … Perbedaan. Terpolitisasi OPOSISI Menekan … Pemerintahan, … dibiarkan … !

Tampak lah Pertentangan antara Individual Lawan Sosial – Kelompok kelompok Pro Sosialisme.

Kebiasaan Militerisme (= Individu individu kumpul, terorganisasi, jadi berbeda dengan KETENTARAAN), karena DIPERALAT Kapitalisme – Penguasaan, menyelenggarakan Politik “Luar – Dalam”, berakibat Destabilitas Pemerintahan dalam Bentuk kenegaraan.

Penindasan pun terjadi ! Dan mengorbankan Kerakyatan (misal, Pembersihan Bunuh Penduduk di Perkampungan – Asal (Pemberontak).

“Kekarasan Politik” dari OPOSISI akan terarah untuk Menjatuhkan Pemerintahan, disibukkan Perundingan perundingan Ekonomi dengan Pemberontak, tanpa ikut Berunding dengan siapa pun di Negara. Karena, tidak mau sampai Terlepas “Suatu” Kekuasaan Massa-Aksi-Massa (Politis).

— o0o —

Penutup Tulisan ini agar dipahami, bahwa OPISISI “TIDAK SEDANG DI KEKUASAAN” apa pun, namun tetap ‘BERADA DALAM MASYARAKAT”, karena diakibatkan INDIVIDUALISME LEBIH MUDAH MENYUSUP MASUK (“jadi”) KEKUASAAN”.

Selesai.

Jakarta, April 2007.

OPOSISI


BANTAHAN TERHADAP NASIONALISM


PEMBICARAAN SOSIALISME

(OPOSISI)

BANTAHAN TERHADAP NASIONALISM

 

TUJUH pokok debat memojokkan Sosialisme selama berabad abad, sehingga Masyarakat dilepaskan dari Pemerintahan namun berjuang terus menegakkan Hak hak Sosial – Politik – Ekonomi dan Hak Azasi Manusia.

 

— Perjuangan Sosialisme

 

    1. Materialisme – utopi (Pertanian) ;

    2. Perjuangan HAM – Anarkhism ;

    3. Revolusi Bersenjata samadengan Pemberontakan ;

 

— 4. Menentang Kemerdekaan Suatu Negara ;

 

— Perbandingan dengan Komunisme (Ajaran)

 

    5. Proletariat, Kelas Pekerja – Buruh (Sosial) ;

    6. Sikap samadengan Atheis -yang kemudian lepas dan muncul Komunisme- disebabkan Keraguan Kaum Rohaniawan – Agamis, karena masalah Kepemilikan Individualisme atas Tanah tanah Pertanian (Vazalism) di Daratan Eropah ;

    7. Masalah Konsepsi Sosial – Negara, yang  dilihat dari hubungan antara Masyarakat, Gereja dan Kerajaan kerajaan ;

 

Sebelum menjelaskan perdebatan sedemikian musykil, diajukan suatu Kesamaan – Pandangan antar internal – Sosialisme menjadi dasar jawaban Sosial.

 

1. Sosialisme Anti – Individualisme ;

2. Revolusi, adalah, Sosialisme – Politik (Masyarakat) ;

3. Kepentingan suatu Lembaga Keuangan Sosialisme (Moderen) ;

 

B A N T A H A N

 

Sosialisme memang berbeda dengan Komunisme, karena Sifat Ajaran, yang Tertutup (Dialektis – Materialisme). Persamaan Anti Kapitalisme telah mengakibat Perjuangan Aksi – Massa – Aksi sampai ditumbangkan KEKUASAAN. Nasionalisme pun tidak pernah memperkenankan Keagamaan Berkuasa di suatu Negara Merdeka, dijadikan Kontra – Isu Penguasaan Ekonomisasi Masyarakat, menyerahkan untuk Penganutan Individual. Dengan alasan alasan sederhana Imani – Keagamaan.

 

Sebagaimana Penolakan Negara yang dibangun dari Militerisme menuntut Kedaulatan Negara karena Penaklukan Badani.

 

Beda dengan Sosialisme “akan menerima” bentukan bentukan Kemasyarakatan didasarkan suatu hubungan kontak sosial  – alamiah, mewujudkan Pertahanan dari kapitalisme di dalam Individualisme, bertujuan Kebangsaan Uni – Kulturalisme tanpa membedakan Rasial – pertentangan Kelas kelas Ekonomi di Masyarakat – Sektarianism.

 

Pembebasan dan Sosialisme telah bersepakat, yang didukung Oposisi mengadakan Pembentukan “NATION” – Persatuan.

 

 

 

Selesai.

 

Bogor, 02 April 2007.

 

 

 

 

 


Radikalisme – Politik Tujuan Sosial


RADIKALISME – POLITIK TUJUAN SOSIAL

(OPOSISI)

MASYARAKAT “MELAWAN NEGARA”

 

ISU pOLITIK AKAN MEMBENTUK “Pemerintahan Perdana Menteri” (Negara), yang direkayasa Liberalisme untuk menghancurkan Proletariat, berdasarkan Konsep Sosial Negara, menyimpangkan Ajaran Kerakyatan – Pemerintahan.

 

Jabatan Perdana Menteri, dibentuk dari Kepartaian – Partai partai (Politik), menjadi “Alat” Demokratisasi di dalam Masyarakat untuk Individualisme Berkuasa, didasarkan Perekonomian (Kapitalis) Negara.

 

1. Fungsi Kepartaian – Politik ;

2. Dipecah “Kekuasaan”

    a. – Perdana Menteri Kekuasaan “atas” Masyarakat ;

        – Parlemen “menyekat Kekuasaan” (suatu Masyarakat) ;

    b. Presiden Kekuasaan – Politis ;

 

Bagaimana mungkin Individualisme bisa bergabung Kekuasaan di Sosialisme ? Mengadakan “Kebijakan kebijakan” Ekonomisasi – Masyarakat, yang ditujukan Perlabaan – Modal (Industrial) suatu Negara. Ketika Pemerintahan Perdana Menteri dalam Sistim dan Bentuk Kenegaraan, melaksanakan Program program Kapitalisme, tersembunyi. Karena,

 

1. Perdana Menteri telah mendapatkan Kewenangan kewenangan Admnistrasi – Pemerintahan dari Struktur – bangunan (= Organisasi kah ?) Negara, yang terkendalikan sampai di Daerah daerah.

 

    a. Mengatur Wilayah wilayah Ekonomi ;

    b. Mengelola Sumber sumber Alam ;

    c. Menetapkan Daerah daerah Pertanian ;

 

2. Perdana Menteri mampu “memerintahkan Masyarakat” ;

 

3. Perdana Menteri dengan suatu Kebolehan Politis akan mempergunakan Keuangan (Negara) tanpa terganggu Kepentingan kepentingan Partai partai Politik sibuk di suatu Parlemen Nasional ;

 

    a. Hukum Negara telah Berlaku atas Keanggotaan (Parlementer) semula di Partai partai ;

    b. Partai Berpolitik untuk

        – Mempertahankan Negara secara Liberal (= Demokrasi, penerjemahan) ;

        – Pencalonan untuk “Kekuasaan” ;

        – “Menunggu” Politik dari Presiden ;

    c. Parlemen tidak sembarangan menjatuhkan Perdana Menteri Negara Berpresiden ;

 

PERLAWANAN ……. !

 

Keadaan Sosial – Masyarakat Tertembus Politik Hukum – Negara, menuju Kapitalisme yang dibawa dalam Kekuasaan – Jabatan Perdana Menteri, teraturkan … berbalik … ketika Masyarakat menghitung “Ekonomi Bermanfaat” secara Politik – Sosial.

 

Pertarungan antara Masyarakat terhadap Pemerintahan “Yang Negara” (Hukum – Akibat), berlanjut menjadi Perlawanan sampai negara dibubarkan dengan Menjatuhkan Perdana Menteri  – Kekuasaan “dalam Masyarakat”. Atau, Presiden ….. segera mempolitisir “Kekuasaan Terambangkan” dengan berdasarkan Konstitusi mengadakan “Pembekuan Parlemen. diadakan Pemilihan dalam suatu Tindakan tindakan Politis. Jebakan Liberalisme pun hancur, menghadapi “Demokrasi Politis Ekonomi” Kemasyarakatan yang dipersiapkan Kekuatan kekuatan Sosialisme – Masyarakat.