Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

International

SOSIAL HUBUNGAN PRODUKSI (Tulisan ke Satu)


1.

KEBUTUHAN kebutuhan Masyarakat berdasarkan Kemanusiaan antara lain

– Pangan (Dasar, MANUSIA) ;
– Sandang ;
– Papan dan Barang ;

Lewat Produksi, telah dilakukan BERSAMA. HAK DARI KEWAJIBANNYA MEMENUHI Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

<Jeda

Tampaklah Hubungan Sosial (Baca, Materialisasi, Ubah Bentuk/Perubahan) antara Kemanusiaan “atas BENDA” dalam Pemahaman KUASA (= “buatan” – nya)

Kemampuan kemampuan, yang Bersama (derajat, jenis kelamin, dan Nilai), Tenaga Sosial Industrial ke Hasil jadi Pemenuhan untuk DIRINYA, Manusia

2.

Sedangkan ‘Proses’ itu (Mengubah) adalah DIALEKTIS HISTORIKAL, karena ADA TUJUAN, namun Tidak Individualisme (Perlakuan). Benda yang Kebutuhan (jangan baca langsung “Butuh Kebendaan”), meskipun perlu Alat juga, Alat alat/ Peralatan. Secara Ekonomi – Ilmiah/Ke – Ilmu – an dan Pengetahuan, Industrialisasi

Inilah, salahsatu Pembentuk Theori Sosialisme (Engels, Friedrich), dan Non Difinitif, tetapi berkembang sesuai Perubahan yang terjadi. SOCIALISTA !!!

<Tunda

Bersambung (Tulisan ke Dua)


KEPEMILIKAN MASYARAKAT LAWAN PEMISKINAN DI DUNIA


KEPEMILIKAN MASYARAKAT

LAWAN

PEMISKINAN DI DUNIA

 

 

 

SUNGGUH ! Bukan lah Tulisan Penghasutan , … TUAN ! Pemiskinan suatu Keadaan (= ada. Buatan) Ekonomi – Politik. Apakah Perlawanan Negara ?

 

Mengapa Pemiskinan dilawan ? Karena, di Negara ada Rakyat (Penduduk)

 

Beberapa contoh Pemiskinan (sengaja. Permusuhan – Rancang. Usaha). Antara lain

 

     – Penjajahan (Imperialisme)

     – Korupsi (Uang = Negara)

     – Perdagangan Individualisme

 

Melalui

 

1. Pembodohan atas Kemanusiaan

 

2. Kuasa (Baca, Penguasaan). Menguasai. Maaf ? Hati hati

 

     a. Penindasan Rakyat Miskin

     b. Penguasaan Ekonomik (Alam)

     c. Pembuatan Hukum Sepihak

 

3. Militerisme. Ke Perintah

 

dst. Tegas, dalam Perbuatan perbuatan

 

“Negara” (Kedaulatan Rakyat) dikuasai.  Telah (= Rasionalisme ?) memungkinkan jadi Sistim ke Ekonomisasi. Berdasarkan Indentitas (Hukum kah ?) Budaya

 

<Titik

 

 

a Politik gerakan gerakan Kekuasaan Rakyat pun “melepas”. Semula Gugus Juang berlangsung Kepentingan kepentingan Masyarakat di suatu Negara Bebas

 

(Serikat Tani – Pertanian, Organisasi Perburuhan, Perjuangan Rakyat Yang Miskin. Dsb)

 

Kekuatan kekuatan Perlawanan (Sosialisme. “kiri”) ke Luar Negara. Tetapi, ada dalam suatu Wilayah wilayah Kekuasaan Rakyat (Nasional Persatuan)

 

Lebih tidak wajar dikesampingkan Hak Azasi Manusia. Tidak lagi pemikiran di “Dalam” ke Tujuan Sosialisme. Bukankah Manusia Pembentuk Masyarakat ? Terlupakan. Diganti Isu Kontra Isu Politik Damai Ketentaraan Dunia

 

TUAN ! Kami sedang berbicara. Tentang Ajaran Kerakyatan. Di Negara. Bukan “atasnama. Karena – Maka, NEGARA MELAWAN ! Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

     – Bukan Ultra Nasional dalam Perpolitikan

     – Bukan Chauvanisme Negara (Miskin)

     – Bukan Koalisi – Tengah untuk Pemerintahan

 

Suatu Kekuasaan (Rakyat). Diterjemahkan. Sosial = Kekuasaan (HAKNYA)

 

Menjadi

 

     – Sosial HAK Kelas

     – HAK Azasi Manusia

     – HAK = Perbuatan di Negara

 

<Titik

 

 

 

Sampai di sini, mampu kah Berlawan ? Belum. Negara bukan Organisme Perlawanan kah ? Nisbi – ist ! Memerlukan Tenaga (HAK) Kelas. Digerakkannya = Produksi Nasional Industri. membentuk “Negara (Sumber Alam -) Ekonomi”. Bukan lah Kerja Pemerintahan berdagang Uang Tanpa Barang

 

1. Undang Undang (ada suatu Negara)

 

2. Putusan putusan (Kenegaraan)

 

     a. Kewajiban Parlemen. Kerakyatan

     b. Tanggung jawab (Keuangan)

     c. Tugas Pemerintahan (Bentukan)

 

3. Kekuasaan. Ke Nasional Program program Kenegaraan =Pemerintahan (Produk)

 

Materialisme atas Sejarah (di) Alam). Bermula “Kekuasaan Bumi” (Kemutlakan) dihancurkan karena Pemikiran. Maka, terbentuklah Industrialisme = Bahan Baku Alam diproduksi. Sosial Logika – Alam. Mengadakan Keseimbangan Manusiawi. Thesika “Alam (di Pikirannya)

 

Negara pun Tidak Absolut. Disifatkan Sementara. Ada Penduduk bekerja dalam Produksi (Kepemilikannya. Pemilikan Rakyat). Ketika Bertujuan, Negara = SOSIAL (Ide). Dipersiapkan Pemerintahan = kepemimpinan. Oleh Rakyat Demokratik

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

UNDANG UNDANG DASAR RWPUBLIK INDONESIA

Bab XIV Pasal 33

 

“… Produks dikerjakan … untuk semua … di bawah

kepemimpinan …

 

“… pemilikan … masyarakat …

 

“… bumi adalah … untuk

kemakmuran

rakyat”

 

<Jeda

 

 

 

Dari kepemilikan, Rakyat – Masyarakat – Penduduk Berpunya = HAK

 

1. Persamaan. Kemanusiaan (Azasi)

 

2. Kemerdekaan (Pembebasan) di Tanahnya

 

     a. Kelahirannya (Hak Perempuan)

     b. Pangan (Lahan Tanam)

     c. Penghidupan. Keadilan = Pertahanan

 

3. Kedaulatan (Wilayah wilayah)

 

INDONESIA tidak lah pernah menganuti Kapitalisme Negara. HAK = Kemerdekaan di atas Tanahnya. Mengolah = Kebudayaan Tani. Ke Pangannya. Mengelola Sumber Alam. Ke Produksi (HAK). Mempertahankan Sosial = HAK (Kelas). Memilikinya = HIDUP. Rangkaian Kebebasannya

 

Negara suatu “Ide”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Tanahnya Pemilikan Masyarakat

 

Kuasa pun = HAKNYA. Yang dilakukan. Demokratisasi atas Pemerintahan. Mematuhi Kehendak Rakyat. Untuk mengerjakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Di Negara. Aturan aturan Kepemilikannya = ADIL. BERBUAT, TUAN ! Ini lah, Perlawanan …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERLAWANAN DEMOKRATIK KE NEGARA


SUATU PERLAWANAN DEMOKRATIK

KE NEGARA

SOSIAL ANTI INDIVIDUALISME

PEMBEBAS DAN

FRONT

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN Kelompok dalam Inidividualisme, berdasarkan Tidak Sosial HAK. Tetapi, Kekuasaan atas Individu yang lain

1. Menguasai

2. Dikuasai

3. Berke – Kuasa – an

Ekonomi Individualisme menjadi Sistim (salahsatu bentukan) Kuasa atas Uang Terhadap Perdagangan, tidak karena Transaksi Barang. B erlangsung Kapitalisme di Negara

Ketika Pemimpin = Individualisasi, dihancurkan lah Kerakyatan (Sosialisme)

Lalu, mungkinkah Ekonomi Demokrasi ? Dengan tumpukan Modal. Dalam Ekonomisasi ke Perlabaan. Apa Tujuan mereka ? (Kami tahu !)

<Titik

Persidangan Sosialist Dunia, …

Dunia memang sudah berubah. Ke Zaman Manusia Baru. Berbuat = Re Evolusi. Bersumber dari Pemikirannya (“nya”, harus terbaca Manusia) yang Dialektika Logika = Materialisme. Membentuk Masyarakat Sosialisme = ‘Nation’

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Yang terbentuk bertujuan dan menyelenggarakan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Dalam Ekonomik Ptroduksi melawan Pemiskinan oleh Kapitalisme Individualist

Kamerad Para Ketua, …

Sosial adalah Kekuasaan (= Demokratik. Massa Rakyat) ke Ekonomi Demokrasi = HAK (PEMBEBASAN), yang berlangsung dalam Sosial Hak = Kelas. Kelas Buruh (Tenaga) Pekerja, Kelas kelas dalam Masyarakat Sosialisme dan Petani. Mempersiapkan Ekonomi suatu Negara, terbentuk karena Isme Sosial = Produksi

Wakil wakil Gerakabn (Sosial) ke Sosialisme di seluruh Daerah di Dunia, …

Pergerakan pergerakan Rakyat suatu Aksi Massa, tetapi mampu kah dari Radikalisme ke Pikiran Bentuk Geser – Ubah Industrial (Politis)

Kawan, …….

dua masalah (Kelas – Wilayah) b erhubungan dengan Negara ke Produksi. Ekonomis (Baca, Perdagangan). Yang selama ini digerakkan Sepihak. Pemerintahan pemerintahan yang Liberal

1. Keadilan dalam Tradisi

2. a. Bentukan bentukan Kelas

b. Penghidupan = Usaha (Ekonomik)

c. Tempat Asal Pekerja

3. Pertanian ke Budaya (Kepemimpinan)

Suatu rangkaian Hak bersumber dari Batini Rakyat. Penganutan Kita pun didasarkan Logika Batini – Utopia (Masyarakat). Betapa serisu ini ! Bagaimanakah Logika menggerakkan Batini ke Hak Sosial. Politik. Hubungan Kelas ke Negara

<Jeda

Liberalisme sudah menjadikan Demokrasi hanyalah “Alat”. Berkekuasaan. Penguasa = Individualisasi atas Wilayah dan Daerah

Terkuasai

1. Sumber Alam ke Ekonomi

2. Kelas Pekerja (Buruh)

3. Industri, Keuangan (Sosial)

4. Penyaluran (Distribusi. Baca, Perdagangan) Barang barang (Kebutuhan)

5. Pangan, Lahan Tanam

Sementara, Saudara saudaraku ….

Kemiskinan bukanlah untuk yang Kaya. Namun, Borjuasi Demokrasi (Individual) rampas Hak Alam. Lewat Kepemilikan = Perdagangan

<Tutup

SELESAI


GLOBALISME, TOLAK !


GLOBALISME, TOLAK !

(MENEMBUS

DALAM “PILIHAN” PRESIDEN)

 

 

 

SALAM dari Gugus gugus Juang Rakyat di Daerah daerah. SOCIALISTA … !

 

Kami, Front Pergerakan Rakyat Daerah (Front PRD) mengajak Para Revolusioner, yang Nasionalist (Muda) Bersatu MENOLAK Rancangan ‘EKONOMI PASAR BEBAS (GLOBALISME”), yang telah dibawa kembali N eo – Imperialism. Suatu Penguasaan Dunia atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik di Negara negara

 

Melalaui (Baca, Diperbuat !)

 

1. Pemerintahan yang Korup

 

2. Tyranik (Militerisme)

 

3. Jaringan Uang Kapitalistis

 

Kepentingan kepentingan Para Individualist atas Ekonomisasi Keuangan = Laba Permodalan (Dagang). Bukan Pemenuha n Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Menguasai Nasional – Wilayah wilayah (Sumber Alam)

 

2. Membentuk Pasar Laba (= Globalisme)

 

3. Mengadakan Pemusatan (Sentralisme) Keuangan

 

Sehingga, Daerah daerah bergantung pada Kekuatan Perekonomian – “Sepihak”, didasarkan Hukum buatan = Perjanjian (Luar Negeri), tanpa mampi menyelenggarakan Ekonomi erindustrian, yang BERDIKARI = Nasional Industri (Tambang)

 

Neo – LIberal = Imperialisme (Penjajahan) Moderen tidak sesuai dengan Tradisonalisasi Ekonomi (Budaya) Masyarakat di Daerah daerah (Kedaulatan Rakyat di Indonesia)

 

1. Sosial Hak = Kemerdekaan di Tanahnya (Manusiawi)

 

Maka,

 

2. Usaha usaha Perekonomian berdasarkan Sosialisme (= Kekeluargaan)

 

dan,

 

3. Peri Keadilan (Sosial = Negara)

 

<Jeda

 

 

 

NASIONALIST = Konsep Perjuangan ke “Kiri” (Politik)

 

nasionalist-sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sudah cukup lah Bangsa dibebankan Hutang, menjadi Kuli Bangsa Asing, “nrimo”. Memakan, yang dibeli dari Lahan lahan Tanam (pangan) bukan dalam Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 

 

Jawa Tengah, 6 Juni 2009

 

PERGERAKAN TRAKYAT DAAERAH


KESEIMBANGAN = RASIONALISME


TELAAH pikir, yang dihasilkan logika batini ke politik mampu (kekuatan) menggerakkan. Bertahap = tahapan tahapan Tujuan. Men – seimbang – kan. Antara bentukan bentukan. Dibenturkan kembali. Rasional = materialisasi

 

Tampak pada sistim kerja politik berdasarkan pemikiran. Apakah Sosialisme, atau Individualist !?! Lalu, tersingkirkan dari kemasyarakatan (budaya)

 

Kebutuhan kebutuhan Manusia, diproduksi dalam Nasional Industri – Pertambangan, dan memperluas wilayah wilayah tanam untuk pangan. Terlihat masyarakat bernegara di suatu negara bebas

 

Didasarkan tenaga = kelas buruh

 

   – Buruh = Tenaga Produksi

   – Buruh = Kerja Tanam

   – Buruh = Pekerja (Usaha)

 

Keseimbangan negara politik = menyelenggarakan pemenuhan ekonomik Rakyat. Suatu kebatinan pemerintahan. Tidak (Pro) Kapitalisme. Melaksanakan aturan = keadilan = perintah

 

Bukan keseimbangan dalam rekayasa untuk menyelesaikan pertarungan antara individu individu – koruptor – pengusaha di negara. Sehingga, yang “dibersihkan” progresif muda reaksioner (tuduhan ke masyarakat) menjadi martir utopis belaka

 

SELESAI


PARLEMEN


PARLEMEN

_______________________

SELAMAT DATANG, KAWAN

DI “NEGARA”

 

 

 

MENDEPOLITISASI bukan jawaban Politik lagi. Tuan tuan … Sidang dituntaskan. Majelis berganti. Karena, Demokrasi sudah memilih … Maka Negara terus  berlangsung. Mulai dipersiapkan kerjasamaPresiden dan Perwakilan Rakyat

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

 Itu kah, “Sistim” (Hasil Amandeer Kerakyatan). Tegas, kini, ada Kami. Yang menjadi Anggota. Berbeda. Pasti tidak sama ke dulu di “Dalam”. Ketika Parlemen dalam Penguasaan

 

Penyesalan manakah, yang dipolitisiir, Tuan ? Mempertanyakan ? Apakah ada, yang belum diselesaikan Hukum ? Mungkin saja …

 

Omong ke Amerika, “Emoh” Bersujud ke Botak Washington (Dollar). Meru Keuangan Negara. Tentu, berakhir Ekonomisasi Uang Korupsi

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme mampu Bernegara – Idea. Terserah akan berunding (Masalah masalah Uang). Namun, Pembicaraan hanya Butir butir Ajuan PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan  Hutang Ekonomi Indonesia dalam Uang Rupiah

 

2. Nasional Industrialisme (Sumber Alam, Produksi = Tenaga)

 

     a. Tutup Permodalan Keuangan Industrisasi produksi

     b. Nasional Pertambangan(Rasionalisme Ekonomi)

     c. Lawan Kepemilikan Individualist atas produksi

     d. Pembagian Laba ke Masyarakat. Didukung Pergerakan Rakyat (Front)

     e. “HAK” Negara untuk Perburuhan (Tenaga) atas Keuangan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme dalam Ekonomisasi (Pemerintahan)

 

<Jeda

 

 

 

Sehingga tekanan tekanan :Politik, yang mencurigai Kami, berakhir. Selesai. Walaupun dengan Alasan Keamanan Nasional. Tetapi, mengapa ? Terbela Rakyat dengan Sosial Pertahanan dalam Strategikal – Politik “Negara Ekonomi”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


PEMILU 2009


TERNYATA

BANYAK YANG TIDAK

MENCONTRENG


APAKAH mereka lah yang dinamakan Golongan Putih ? Yang melawan Hukum ? Dan, yang Berdosa ? Yang Bersalah ? Yang Bertentangan terhadap Demokrasi di Negara ?

1. Sedang di luar Daerah

2. Tidak datang ke TPS

a. Karena, tua (usia)

b. Malu, tidak paham

c. Waktu untuk Kerja

3. Tidak ada pilihan

Ke mana kah kertas suara mereka, yang berdasarkan suatu Hak Politik ? Sehingga, tidak sah kah Pemilihan (Umum) ? Kalau ada Oposisi, berlangsung a-Politisasi  Negara Kekuasaan

1. Dugaan akan Kecurangan

2. Tuntutan Pemilihan Ulang

Karena,

a. Ditanda tangani Kepresidenan X Oposisi. Bertentangan)

b.  Distrik ke Pemilih (Suara) berhubungan dengan  Calon Presiden

c. Berlaku Kependudukan Strategik yang Terpoltisasi

3. Pembatasan kemampuan Partai Politik (ikut = Peserta) bukan lah Oposasn (Terjemahan Undang Undangan)

Oposisional pun (jangan langsung baca “Hak”), dalam Politis karena Sistim Kekuasaan Demokratis di Negara, namun mungkinkah  Tanpa Sekian Perbedaan ?

<Titik

Sementara, Masyarakat sudah merasa terwakilkan di Pemilihan, berdasarkan Azas (= Kuasa) Politik

1. Suara. Konstituen = Partai

2. Daerah = Kursi (Anggota)

3. Program program (Parlemen)

4. Mengajukan Presiden (Tanpa Wakil)

5. Dipilih = Memilih, Terpilih

<Titik

“Pemilih” (Lihat DPT), yang Tidak Mencontreng didasarkan Peaturan Pemerintah Pengganti UU (Quasi), menjadi Batal, ke Hak bhuatan Politik Negara (Nihilisme)

Ini, manuver. Seakan ada Golongan Putih versi Hukum. KOntra Isu Nasionalisme. Maka, ada Pilihan Negara (Pemerintahan)

Mungkinkah Demokratik dapat menerima “Hak”  termaksudkan ? Alasan alasan (= Keputusan)

1. Sosial = Pertahanan Negara

2. Ekonomik = Industrialisasi (Strategis)

3. Pemakaian Uang = Kondisional

Karena alasan lain,  Kawan Se – Demokratik ? Dipaksakan ……. !?Lalu, menjadi Dasar Pembicaraan ke ‘Nation’

<Titik

Nyaris lah, Rasionalisme Politik Negara Kekuasaan (atas Ekonomisasi = Program program), tetapi tanpa untaian matarantai Thesiska Logika

<Tutup

SELESAI


ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….


ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

BERDARAH

THAILAND

MERAUNG

TERDENGAR jelas … meledak ledak tembakan dan beruntun. Pasti lah, terarahkan

 

<Titik

 

 

 

Beberapa gerakan Politis mendorong Demonstrasi di Ibu Kota. Terpecah lah Nasional ! Sang Perdana Menteri memerintahkan Keputusan Penggunaan Senjata

 

Darurat Kota tidak berikan wewenang Parlemen untk mengadakan Pertukaran. Berlangsung politisasi sepihak (dari dua “Kelompok”). Dihancurkan Oposisi Anti Kekuasaan Pemerintahan

 

Karena

 

1. Kepentingan Politik Asing

 

2. Kepentingan Liberalisasi Ekonomi. Beda Program program kedua Pemerintahan (Lama = ke Baru). Reaksi Massa atas Politik Kekuasaan

 

   a. Arah Pertambangan (Minyak)

   b. Penguasaan atas Industrialisasi

   c. Pemaksaan Kerja Buruh

 

3. Kepentingan Militerisme

 

<Jeda

 

 

 

Duar ! Tzank … ! Blaaar ! Tubuh Manusia pun roboh. (“Aaakgh … !). Ditembak ! Tepat, di alur KOMANDO ! Menggeletak ! Berdarah ! Memuncrat. Apakah, yang sudah tertembak, menembak juga dengan “Senjata” ??? Tzing, tang ! Thzamb !

 

Pembunuhan ! Pembunuhan ! Pembunuhan ! Berdasarkan apakah Ia Manusia Terbunuh ? Terluka ? Tersakiti ? Mempertahankan Dirinya ? Terhina lah Kemanusiaan di Kerajaan Muangthai !

 

      Beranikah Militerisme menembak Diri mereka sendiri ???

 

Untuk Kehormatan Bangsa …  Agar, tidak akan dikatakan mengkhianati Manusia karena … Dollar !?! Biar Pemerintahan pemerintahan itu terus saling menghancurkan ! Dengan memperalat Militerisme Tentara

 

DISERUKAN

 

Tarik seluruh Kekuatan Massa Rakyat

Bertahan lah

di atas Tanah Juang

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


DE KAPITALISME (DI) NEGARA


DI LUAR Kita, mulai Terbaca Pergerakan Kiri di Negara negara ke “Bebas”. Pertama, Sosialisme = Kemanusiaan. Yang Kedua, Nasional Kiri

Berlawankan Kapitalisme Dunia

 

1. Kaum Neo Liberalisme. Penguasaan atas

 

    a. Keuangan (Politis) Negara

    b. Sumber sumber Alam

    c. Tenaga Kerja Buruh

 

2. de Politisasi Sosialisme

 

3. Individualisme (“Kuasa”)

 

     a. Milieterisme Negara

     b. Kepemilikan atas Produksi

     c. Monopolisme (Hukum)

 

Pemerintah yang Korup. Terpolitisasi lah Demokrasi = Kekuasaan ke Negara Sosial (Sosialisme ?)

 

1. Melalui Perjuangan Serikat serikat Kelas Pekerja

 

2. Melalui “Partai”. Berulang digagalkan (Di Indonesia : Partai Rakyat Demokratik, PAPERNAS)

 

3. Melalui Pemilihan (dalam Bentuk Program program)

 

<Jeda

 

 

 

Hanyam itu saja. Menjadi acuan Pemerintah Korup itu, yang dihasilkan Isme Kekuasaan. Menguasai Keuangan Ekonomisasi (Modal)

 

Berlangsung Bentuk bentuk Politik Terhadap

 

1. Pembentukan Negara, yang berdasarkan Kedaulatan akyat (Ajaran)

 

2. Pembentukan

 

     a. Parlemen Nasional = Persatuan

     b. Pemerintahan Demokratik  berdasarkan Kekuasaan Rakyat Miskin

     c. Sosial Logika Pertahanan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialis, berdasarkan Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Dalam Tahapan tahapan Revolusioner ke suatu Negara – Ide Ssoial (= Kekuasaan. Baca, Sistim) dengan Pemerintahan yang Adil, Transisi Konstitusi

 

<Titik

 

 

 

Apakah Nasional Persatuan ?

Dua Pendapat, yang bertentangan atas Bahasan Negara

 

Pendapat 1. Wilayah. Menjadi Dasar Kekuasaan di mana pun (Baca, Sosial HAK)

 

Pendapat 2. Nasionalisme dalam Pemerintahan

 

Namun, bukan Tafsiran Mempersatukan Kekuasaan kekuasaan di Negara. Atau, Kekuasaan kekuasaan dipersatukan Berdasarkan Satu Kekuasaan untuk menuju suatu Pemerintahan (Kuasa)

 

Jadi konflik (senjata) mengganti Politik. Itu, yang diinginkan Kapitalisme Individu

 

Kekuasaan kekuasaan beda dengan Kekuasaan Rakyat Miskin = suatu Tujuan Rakyat. Untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia

 

Suatu Pemerintahan tidak Dimerdekakan Staf Ahli, yang menghancurkan Sosial. Tetapi, Perjuangan Rakyat di Masyarakat. Melalui Demokratisasi (Proses)

 

Tidak pula dengan Militerisme, namun Kepartaian mungkin Konstitusional. Lewat Pemilihan ke Parlemen. Bersama Program program, yang disetujui Rakyat yang Bebas di Negara Merdeka menyelenggarakan. Atas Wilayah wilayah Kenegaraan = Masyarakat Penduduk

 

Karena,

 

1. Kesatuan Wilayah wilayah

 

2. Kebudayaan = Isme Politik di Negara (Daerah daerah)

 

3. Nasional Industrialisme

 

Nasional Persatuan mungkin diterjemahkan saja membentuk “Negara” ke Ekonomi. Lalu, Sosialisme dibenturkan … atas Kapitalisme

 

Apakah, yang mulai terjadi ? Pertahanan Rakyat Negara

 

Jaringan jaringan Kapitalis dihancurkan. Negara Demokrasi pun Manusiawi. Sederhana. Menyingkirkan Individualist

 

<Tutup

— oOo —


HUBNGAN INDONESIA – AMERIKA


HUBUNGAN INDONESIA AMERIKA

(Mengapa

“Menteri” yang Datang)

TIGA masalah Hubungan Moderen antar Negara negara

 

1. Wilayah (Baca, “Negara”)

 

2. Ekonomi = Industrialisasi. Ke Tujuan

 

    a. Perdagangan. Laba (Keuangan = mata uang)

    b. Sumber sumber Alam  (Bahan baku)

    c. Produksi. Tenaga dan Hasil = Barang

 

3. Pertahanan dan Keamanan

 

 

Berdasarkan Azas azas Sosial. Membicarakan dan diselesaikan. Yaitu, Kerakyatan. Dan, Hubungan Ekonomik

 

Masalah masalah, yang terjadi karena Perbuatan perbuatan tidak sebagaimana kedua azas tersebut. Maka, ada de – Politisasi

 

Pemaksaan keinginan, yang tidak menguntungkan masyarakat. Berlangsung Keuangan – Sepihak (Amerika). Jadi keuntungan keuntungan Kapitalis atas Industrialisasi Dunia. Menguasai Daerah daerah Perekonomian Masyarakat Kepndudukan

 

1. Kepemilikan Uang Negara

 

2. Perdagangan Neo Liberalisme

 

3. Militerisme – Persenjataan

 

<Jeda

 

 

 

Sikap Nasionalisme pun dipertanyakan atas Kebangsaan “di” Amerika. Menampakkan Kuasa = Individu. Terpolitisasi ke dalam Negara Kekuasaan

 

1. Program program Negara = Laba Individual

 

2. Bangunan “Masyarakat” dari Sistim Ekon0mi Individualisme (bukan “Rights”)

 

3. Hubungan Militer (ke) – Internasional

 

<Titik

 

 

 

Sekilas Peranan Militer

 

Beberapa ratus tahun, Persenjataan sudah terbangun di Amerika, mengikuti Kebudayaan Perang Benuati Militer. Membentuk Personil – Tenaga – Organisasi “Terkini”. Sekarang dalam Kepemimpinan Ras Campuran

 

1. Militer – Eropah rusak terpecah. Negara bukan = Daerah

 

2. Militer – Cina dalam Pertikaian Daerah daerah Pangan

 

3. Militer – Afrika, yang tertinggal Teknologi (Pengalaman)

 

Perbedaan dengan Rusia dari Kebangsaan yang “Asal” putus beberapa kali ke “Baru” sampai Kejatuhan Tsar (Bolshevik = Perang Saudara kah ?)

 

Namun, kita jangan melupakan keberadaan Militerisme. Yang terstruktur dalam Kekuasaan – Organisasi (Ketentaraan) Negara Amerika. Didasarkan (karena “bergerak” dalam) Kepentingan kepentinganEkonomisasi Keuangan Pemerintahan melalui …… Parlemen (tanpa bantahan !)

 

<Titik

 

 

 

Pembicaraan Indonesia – Amerika ternyata hanya melanjutkan, yang tersebut di atas (“lain” Perunding). Memang tanpa alasan Barrac Obama tidak ke Indonesia. Tetapi, Pinjaman Ekonomis ditagih (kembali) ke Politik (bentukan) merundingkan uang $ “harus terpakai” atas Negara negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


MISKIN DALAM KONSTITUSI


“MSKIN” DALAM KONSTITUSI


PEMBEBASAN


HANYA 1 (satu) “Miskin” dalam Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kerakyatan)

Pasal 34 ayat 1

“Fakir miskin dan anak terlantar …..”

1. Fakir = Yang Tidak “Berpunya”

2. “Miskin”

3. Anak “Terlantar”

Betapa Konstitusi telah mengejutkan (ku !)

Terbaca, “Anak”  Terlantar. Terlantarkan !?! Ya, terlantar = Dimiskinkan lah. Jadi miskin = Pemiskinan ! Suatu Retorika kah ? Memang ……. TIDAK !

Kejam politik (akan) membahasnya. Wah ! (Lalu ? Bagaimana, dunk ?)

<Tunda

Pembukaan Undang Undang Dasar :

(Alinea 1)

“……. maka penjajahan di atas dunia …..”

Agar,  dibaca Penjajahan = Imperialisme = Kapitalisme – Ekonomi = Individualisme = Penguasaan. Yang memang berbuat demikian, Tuan tuan Terhormat !)

“……. harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan PERI KEMANUSIAAN dan PERI KEADILAN.”

(Alinea III)

Berdasarkan (“karena” yang Logik)

“……. berkehidupan kebangsaan yang bebas …”

(Alinea IV)

“……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …..”

untuk

1. Melindungi

2. memajukan Kesejahteraan

3. Mencerdaskan

“……. berbentuk dalam suatu susunan Negara … yang berkedaulatan rakyat …..”

<Jeda

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 BB ayat 2

Meka,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup …..”

Hidup = Kemanusiaannya (Tujuan)

“……. melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya …..”

1. Pangan

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air … dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat.”

2. Sandang dan Barang

Pasal 33 ayat 2

“Cabang cabang produksi … penting … yang menguasai hajat hidup orang …..”

juncto Pasal 28 G ayat 1

“Setap orang berhak atas … harta benda …..”

3. Papan

Pasal 28 B ayat 1

“Setiap orang berhak hidup … bertempat tinggal … dan mendapatkan lingngan yang baik …..”

<Titik


— oOo —

Kekuasaan Rakyat di Indonesia

Terbahas dalam 3 Thematikal

1. Kekuasaan (= Kedaulatan) Rakyat

Pasal 2 ayat 1

“Kedaulatan adalah di tangan Rakyat …..”

2. Utopia ke Materialisasi9 “Idea”. Dalam Strategik acuan Konstitusi ke Politik di “Negara” Indonesia

Yaitu, antara lain

– Sejahtera, Adil, Makmur

– Berkebebasan (Baca, Kemerdekaan Negara)

– Aman, Perdamaian Abadi

Dalam Pasal pasal terjemahan Kemanusiaan (Terlindungi)

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang berha bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pemertintahan

Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang undang.”

Pasal 22 D ayat 2

“……. memilih … Presiden …..”

Pasal 11 ayat 2

“…….. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi bagi kehidupan rakyat .., harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ke Bentuk bentuk Politisasi Kenegaraan di Negara, terselenggarakan, agar menyelesaikan masalah masalah Kemiskinan atas Anak Rakyat, berdasarkan Demokrasi Kekuasaan)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pasal 28 H ayat 4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan … tidakboleh diambil alih secara sewenang wenang …..”

Pasal 28D ayat 1

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 33 ayat 1

“Perekenomian … sebagai usaha bersama … kekeluargaan.”

Akibat akibat Politik dari Pasal tersebut

Pasal 22 ayat 3

“Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang …, … serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan …..”

1. Rasionalisme Politik “Negara – Ekonomik” atas Keuangan

2. Program Nasional Industri

3. Pembentukan Wilayah wilayah Ekonomisasi (Kesatuan Feralisme)

Pasal 28 ayat G ayat 2

“Setiap orang berhak atas perlinfungan diri PRIBADI, KELUARGA, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa AMAN dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.”

Jelas dan tegas, mempersiapkan Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang didasarkan Kemanusiaan bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”, agar Negara Indonesia atas Pemerintahan = Kenegaraan menyelenggarakan suatu rangkaian HAK (ANAK) MANUSIA

<Tutup

SELESAI


PESAN DEMOKRATIK


BUKAN sekedar aktifis lagi, Politisi kini. Berjuang dari jalanan ke “Negara”. Namun, yang apakah Kekuasaan ?

 

Para Demokratik melaksanakan Keadilan – Manusiawi ke Tujuan

 

“Adil” bukanlah Hukum. Berbeda di “Dalam” (Pemikiran<— Batini). Kerakyatan. Baca, Sosial – Keadilan. Berdasarkan “Nilai” = Tidak Individualistis

 

Hubungan Sosial dengan Negara – Keadilan dan Politik. Demokrasi = Kepemimpinan. Dialektika Logik jadi Rasional

 

<Jeda

 

 

 

Demokratisasi (Prosesksh  ?) diperjuangkan tanpa berhenti menjadi Sistimatika – Operatif Politisasi ke “Hasil”

 

1. Ke  Tujuan (Bagamana)

 

2. Perbuatan “Logika (Batini”)

 

3. Bentuk bentuk Politik

 

Dijadikan contoh, Panutan = Rasionalisme, yang berlanjut. Memperhitungkan Arah, Tahapan tahapan Juang (= Revolusioner)

 

<Titik

 

 

 

Betapa sederhana cara cara Tangkal Dini (Kawan kawan) atas Reksiko reksiko di Perpolitikan (ke) Negara

 

Para Ideolog (Sosial – Kepartaian) pun akan kembali dalam Masyarakat lagi. Tetap Harapan Kita, Berjuanglah Para Kekasih kekasih Rakyat …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


BARRACK OBAMA. PRESIDEN ?


BARRACK OBAMA. PRESIDEN ?

TIGA dasar suatu “Amerika” (Kemungkinan) :

1. Kemerdekaan

2. Kependudukan

a. Rakyat

b. Demokrasi = HAK (Jangan baca Hukum tetapi Rights)

c. Bangsa

3. Federalisme – Negara (= “Daerah Negara”)

menuju Kemanusiaan, diterjemahkan dari Falsafati Liberal. Mungkin kah. Walau, Individualisme. Terdengar mustahil … ?!? Melalui Kekuasaan Negara (tanpa “di”)

Bagaimana kah nasib atas Obama setelah “dipilih” Memimpin Amerika Serikat, yang Berkekuatan Perang didukung Industri, Persenjataan dan Uang (Ekonomi)

Maka, Konstitusi -> Presiden ……. berlangsung Proses Kenegaraan= Amerika (Penduduk, Rakyat, Bangsa) melaksanakan Liberalisasi Keuangan (di) Negara. Terbalik lah Tujuan Kerja Masyarakat

1. Realisme di perpolitikan = Membagi Kekuasaan secara “Individualisasi”

2. Putusan Kekuasaan bisa Berbeda dengan Sosialisme

3. Mahkamah Agung mampu membatalkan Pelaksanaan Anggaran Non – Ekonomis

Arah Kebangsaan Amerika pun njadi Ujian. Bukan ukuran ukuran Amerikan Politik Internasional. Obama TIDAK MILITER

SELESAI


G A Z A


Oleh A Sy

(Pembebas)

DI MANA KAH “Negara” Palestina ? Berdasarkan apakah didirikan ?!? Ini lah, pembahasan Demokrasi … ! Politis. Terjadi Penyerangan, berlangsung Zionisme (Keagamaan kah ?)

1. Apakah Putusan “Dunia” menciptakan Negara – Perjanjian = Nasional ?

2. “Diberikan” kah ? Karena, melalui

a. Politik. Di Knesset (= Jews) ?

b. Atas Persetujuan Amerika (Penduduk “Yahudi”) ?

c. Pemberian Yehovah (Sejarah) ?

3. Persekutuan “Kekuasaan”, yang

diperjuangkan

Kelompok kelompok “ala” Etnikal ?

Peta Militer Dunia pun terpolitisasi dalam Perdagangan Senjata (Internasionalisme – Mata Uang) menunjukkann Pemerintahan Berbeda dengan Rakyat di Negara, dijadikan alasan alasan Keamanan

Palestina

– Masyarakat

– Wilayah wilayah (Daerah)

– Kekuasaan

Militansi Kebangsaan (Arab kah ?) Bernegara didasarkan Keadilan Manusiawi di Negara. Kekuatan kekuatan Nasionalisme (Baca, Wilayah) Palestina diarahkan –> Gugus gugus Juang membentuk suatu Pemerintahan (Tradisionalistas – Kekuasaan) Rakyat

SEKIAN


PERTAHANAN RAKYAT INDONESIA


KEAMANAN DAN PEMILIHAN

MUNGKINKAH Demokrasi = “Alat” Berke – Kuasa – an ? Pandangan, yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, adalah Pemerintahan Demokratik

 

1. Membebaskan = Rakyat PEMBEBASAN (Ajarannya)

 

2. Berkedaulatan

 

    a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN – Federalism)

    b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

       

         Nasional dari kata ‘Nation’,  yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya

         Politik Masyarakat = Kekeluargaan “jadi” suatru Bangsa (Klan =

         Nilai –> Suku = Aturan –> Daerah)

 

   c. Kesatuan Sosial – Perekonomian (Industrialism) = Produksi dan

        Tenaga, Sumber Alam) Politik

 

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

 

<Jeda

 

 

 

     Sehingga, Demokratisasi Ditujukan Melaksanakan Tujuan Bernegara

 

1. Memilih Pemimpin (Bukan Individualism)

 

2. Membentuk parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “HAK” (= Kelas), melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

 

     a. Kemerdekaan (= “HAK”) di Tanahnya

    b. Nasional Industri (Ekonomi)

    c. Pembentukan Masyarakat – Politik

 

3. Mempersiapkan Kebaruan “Zaman” = Peradaban

 

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi).  Meterialisasi Utopia (Politik). Sosialism dalam tahapan tahapan Revolusioner

 

1. Keamanan = Manfaati Sumber Alam (Thesisikal)

 

2. Keamanan = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Strategik Bangsa (Penduduk)

 

     a. Ekonomisasi Keuangan Negara – “Ide” Sosial

     b. “Distribusi” Kebutuhan Masyarakat = Perdagangan Barang

     c. Hubungan Sosial Politik – Industrialisasi – Perburuhan

 

3. Keamanan = Sosial Pertanian (Kekuatan = “HAK” Pangan di Negara)

 

<Titik

 

 

 

Dalam Program program Politik, yang diajukan untuk Menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Pasal pasal Undang Undang Dasar Indonesia). “Berlangsung lah Kekuasaan” (= Kerakyatan) di Negara. Diperbuat (Rasionalism Dialektika Politis) = Keputusan keputusan Pilihan, MEMBEBASKAN RAKYAT YANG MISKIN 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


KIRI MENJAWAB LAGI


TUDUHAN

DAN

KIRI MENJAWAB LAGI

(IDEOLOGIKAL POLITIK)

MENGEJUTKAN ! Tiba tiba banyak Calon Legislatif, yang memang berpaham Sosialism DISAHKAN ……. ! Melalui “Tarung Diam” semenjak PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK nyaris dibantai !

 

     Di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum – Pusat (Ingat kah ?)

 

     “Kaum” Individualism kini terjebak ! Menghadapi “Kekuatan (= Politik) Militer. Sadarkah ? (Bukan Militerisme)

 

Angkatan Bersenjata (di) Indonesia menerjemahkan Nasionalisme – Teoritikal

 

     1. Kedaulatan Rakyat = NEGARA

 

         a. Demokrasi —> Pemilihan

         b. Bentuk Pemeromtahan = Kenegaraan

 

     2. Keadilan atas Perekonomian

 

     3. Pertahanan = HAK Warganegara (Politisasi)

 

         a. Pembukaan UUD RI 1945

         b. Sosial = KESATUAN (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

SUATU KEADILAN EKONOMI

     Ekonomi Konseptual, yang berdasarkan Keuangan Negara (Cetak), diatur (= Politik atas Hukum) Menyelenggarakan Negara (= Sosial) Ekonomi

 

     – Mengembangkan Ekonomi Industrialisasi (Tahap)

     – Menjamin Keuangan Perbutuhan (Tenaga)

     – Memperkuat Perdagangan (Undang Undang)

     – Keseimbangan Distribusi Pangan (Daerah)

     – Melindungi Pertambangan Nasional (Rasionalism)

 

     Global Strategi – Keuangan berdasarkan Nasionalisme (= Pemerintahan), diarahkan jadi Kemampuan kemampuan mempersiapkan Pasar “Ekonomi Barang”

 

<Titik

 

 

 

     PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK menyatakan, bahwa Indonesia suatu “Negara” Sosialisme, karena dilaksanakan dan berlangsung rangkaian Putusan putusan Sosial Perekonomian

 

     Kamerad kamerad Muda memulai kembali Politik “Demokrasi (Kekuasaan = Ide) Negara”, Bertujuan (Revolusioner !) didasarkan Keadilan Sosial (Utupia)

 

 

 

SELESAI


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN


NEGARA DAN KEPEMIMPINAN

(MENGANTARKAN

DIALEKTIKA POLITIK “NEGARA”)

BEBERAPA Sifat Negara ditinjau Politis Nasional – Kiri

Negatif

1. Sifar Berkuasa. Memunculkan Konflik konflik Politik

a. Individualisasi (Baca, Figuralism)

b. Tyranism

c. Pemerintahan = “Negara” (Sentralism)

2. Memaksa, didasarkan Kekuasaan

3. Pensifatan “Hukum Kekuasaan”

Kerakyatan (suatu Terjemahan). Berlangsung Materialisasi Utopia – Politik. Ke Tujuannya. Dalam Penyelenggaraan Kenegaraan dilaksanakan oleh Pemerintahan “Sah” (Demokrasi)

Positif

1. Sosial Negara (Idea)

2. HAN

3. Ekonomisasi Keuangan Negara

4. Daerah

5. Nasional Industrialism di Negara

<Jeda

Sehingga, Rakyat pun (Penduduk) dibebaskan dari Penindasan (Imperialism). Menyelesaikan Pemiskinan karena Ekonomi. Terbentuk lah Sosial “Hak” Kelas

1. Memilih

2. Menyelenggarakan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

3. Mempertahankan

Kepemimpinan bukanlah Penguasaan. Dipersiapkan Sosialism di Negara, karena berdasarkan Logika Batini (Pilih). Dibentuk Demokratik = Pemimpin Rakyat

<Titik

ANCAMAN MILITERISM (DI DUNIA)

Sekali lagi, Militerism … melalui Politik terhadap

1. Kepemimpinan

a. Kekuasaan di Negara = Pemerintahan kah

b. Figuralism <— “Hak” Politik ?

c. Hubungan (kah) Internasional

2. Sosio Ekonomik (Perdagangan. Baca, Anggaran)

3. Daerah

a. Nasionalism. Kesatuan = Bangsa

b. Alasan Politik Keamanan

c. Pemerintahan “atas” Daerah

Ancaman Politis (= Kuasa). Militer Strategi (Kekuatan) Penggunaaan Taktikal _ Kenegaraan ?). Jadi Gerakan gerakan “Arah Ekonomisasi”

1. a. Dari Permodalan ; Lalu, diinvestasikan

b. Atas Sumber Alam

2. c. Keuangan berdasarkan “Perintah”

<Tunda

Para Politisi tidak berperanan di Perekonomian. Axiomatik (Sejajar). Mengakibatkan de – Politisasi, terbengkalai Sosialism (Ekonomi – Konseptual)

“Keadaan” tidak mungkin diabaikan, karena berhbungan dengan Kemasyarakatan – Ekonomi (Produksi. Tenaganya dan Hasil). MEMBAHAYAKAN ! Kemampuan kemampuan Sifat Kerakayan Negara akan berhadapan dan benturkan (Politisasi) Situasional Militerism

Pertentangan Ekonomi di Masyarakat merangsang Keuangan yang Diskriminasi, terkuasai (= Absolutism) “Negara Pemerintahan”. Menghancurkan ! Karena, Penguasa Militerism !!!

SELESAI


“HAK” EKONOMI WARGA


HAK WARGA (NEGARA) EKONOMI POLITIK

Pembebasan

PERUNDINGAN (Dagang), yang terpolitisasi Industrialisme “Negara menghasilkan Hak” Ekonomi Penduduk, didasarkan Beli Kebutuhan (Daya)

 

1. Mempersiapkan “Keadaan = Alam) – Penghidupan

 

2. Menentukan

 

   a. Guna (secara Hukum ?)

   b. Harga (Ekonomisasi Keuangan)

 

Ini lah, Politik Ekonomi atas “Negara” (= Keuangan). Ekonomi pun bukan Kekuasaan. Kemampuan kemampuan (rasionalisasi) warga Negara

 

<Jeda

 

 

 

Tidak Ekonomi – Sepihak. Menghubungkan Kemanusiaan – Alam – “Negara”. Berlangsung “diatur Haknya” melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

1. Alam – Manusia – Kebutuhannya

 

2. Rakyat – Negara – Uang

 

3. Alam – Buruh – Produksi (Baca, Usaha)

 

4. Alam (= Daerah daerah) – Masyarakat – Ekonomi

 

5. Alam – Kekuasaan (Demokrasi) – Penghidupan

 

<Titik

 

 

 

Kehancuran Perekonomian suatu Bangsa, yang terjadi karena Memutus Ekonomisasi – Hak Warga (Penduduk). Runtuh lah Kekuasaan itu ! Digantikan Kebebasan di Tanahnya jadi Individualisme (Kempemilikan)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


DAERAH – “NEGARA” (EKONOMI)


DAERAH

 

     1. Kependudukan dan Pemukiman

     2. Wilayah (= Sumber Alam)

     3. Sosial – Budaya, Politik

 

menjadi “Negara”, berdasarkan

 

     1. Kesatuan – Wilayah wilayah

     2. Nasional

        

         a. Pemerintahan

         b. HAN dan Politik

         c. Ekonomisasi

 

     3. Isme – Sosial. Kerakyatan = Masyarakat

 

Terselenggarakan lah Kemakmuran, Keadilan, Kesejahteraan

 

     1. HAK di Tanahnya (Kebebasan)

     2. “Politik (Ekonomi”) Daerah

     3. Pemerintahan. Sistim Negara

 

LIhat (Bagan akan diterbitkan)

 

<Titik

 

 

 

Kegagalan Neo Liberalisme menguasai Daerah daerah, yang terpolitisasi dalam Pemusatan Ekonomi berlangsung atas Keuangan Negara, dipaksakan (= Politik) Hukum, membentuk Kesatuan (Baca, Nasional)

 

     1. Nasional Pemerintahan (Kenegaraan)

     2. Nasional

 

        a. Ekonomi

        b. Industri

        c. Budaya

 

     3. Nasional – Wilayah wilayah

 

< Jeda

 

 

 

Suatu “Negara (Daerah”) membentuk Hubungan Sosial – Alam, di – sebab – kan Ekonomi (= Pemenuhan) Kebutuhan kebutuhan Manusiwai Rakyat banyak. Lalu, dilaksanakan Bersama (Baca, Parlemen Nasional)

 

     1. Keuangan Berkadilan

     2. Kebangsaan. Tradisionalitas Politik

 

         a. Usaha usaha = Perdagangan

         b. Barterisasi. Sistim Distribusi

         c. Rasionalisasi Ekonomi (Proses)

 

     3. Produksi (= Kemampuan) dalam Nasional Industrialisasi

 

Sosialisme (= Demokrasi. Baca Kekuasaan Rakyat). Dalam PolitikDaerah. Boleh saja Pemerintahan = “Alat” di Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


K O R U P S I


K O R U P S I

dari Al Hussein – Pekalongan

 

 

 

KAUM Politik sedang berhadapan dengan Para Koruptor kah ? Menjadi ciri ciri suatu Negara “Penghutang”. Terpolitisasi Ekonomi Uang Kenegaraan

 

Bentuk bentuk :

 

     1. a. Kekuasaan atas Ekonomisasi

         b. Keuangan “dalam Perintah”

     2. c. Perijinan Sumber (Alam)

 

Didukung faktor faktor Konflik. Mengarah kerjasama, yang tersembunyikan. Dalam Hukum (Sistim) seolah olah oilitik (= Kehendak). Terkendalikan Kepatuhan atas Moral untuk menerima Tujuan Pemakaian, yang “dihitung”

 

<Jeda

 

 

 

Penyelenggaraan “Negara – Ekonomi”. Melalui “Pemerintahan diciptakan Bersama”. Tanpa Nilai nilai Sosial Politis

 

Usaha usaha Keuangan bermunculan … “bebas membeli Produksi” Industrial (Hasil). Diperjualkan. Jadi peragangan Konsmtif – Uang, mengelola (= Penggunaan) Keuangan, yang berlaba. Cuvi Uang Pinjaman

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIALISME (?) DI AMERIKA


RASIALISME (nyaris !) berakhir, karena Pemilihan (= Kekuasaan) di Amerika. Kekuatan kekuatan “Berperang” (Nafsu) terkendalikan Penduduk atas Kepresidenan

 

1. Si Pemenang (Ras Campuran) tidak mungkin

   memerintahkan Perang dilakukan Militer

   Amerika (Kemerdekaan = Sejarah Pembentukan “Negara”) Serikat

 

2. Sekat sekat politis diberlakukan atas “Hukum” Liberalisasi

 

    a. Mengawasi Keuangan Negara – Ekonomik

    b. Putusan putusan Dagang dicegat

        – Wilayah wilayah Industrial seluruh Dunia

        – Antara Negara negara Bagian (= Zona)

        – Perusahaan perusahaan Keuangan untuk Perdagangan

    c. Membuka Aturan aturan Perbankan (Fe -> Moneter)

 

3. Para Gubernur “harus” menyelenggarakan Program program Kenegaraan

 

Partai Demokrat kah, yang memegang Ekonomi – Kekuasaaan Individual berdasarkan Daerah daerah Pemilih, “menentukan” bentukan bentukan Politik

 

<Jeda

 

 

 

Terjebak lah Kemanusiaan di Perekonomian “untuk membutuhkan” Kekuasaannya … berlangsung.

 

     Teoritika Logika : Politik menjadi

                                 “Cara”

 

     Menakjubkan ! Suatu cara cara diselenggarakan yang bernama   N e  g a r a   (State). Sebab ?

 

     1. Individualisme = Pelaksanaan

 

         a. Memutuskan

         b. Atas Tenaga (= Kerja)

         c. Memiliki

 

     2. Alam (Tempat -> Negara)

 

     3. “HAK” (Demokrasi)

 

         a. Bukan sekedar politik

         b. Masyarakat (Sosial = Politik)

         c. Politik – Nregara -> Industrialisasi

 

Maka, Sosialisme pun terpolitisasi, menembus batasan batasan Ilmiah Politis. Rasional. Hubungan Sosial – Keuangan. Mempersiapkan Dialektika Ekonomi Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


US $ 2008


TRANSAKSI atas Dollar, diperlukan. Bukan sekedar omongan, ….. (menganggumi USA ?!?). Terlihat lah Globalism =   U a n g   (Kemampuan)

 

Amerika

 

1. NEGARA, yang telah Berdiri karena Kemerdekaan – Individualism

 

2. NEGARA – Kapitalism (Industri)

 

3. NEGARA Federalism <– Hukum. Berdasarkan HAK (batasan batasan)

 

Menjadi Nasionalism – Kenegaraan (= Bangsa), Berkedaulatan atas ….. Wilayah wilayah (Menguasai kah ?)

 

<Jeda

 

 

 

Ekonomisasi US $ –> uang “yang Negara (= Capitalist”) dan uang “yang bukan Negara”

 

Krisis POLITIK uang Amerika Serikat yang bukan Negara dan terjadi secara Ekonomik Dunia, meski dari Perdagangan Industrialism, maka Kekuasaan pun “menyediakan” untuk Transaktif segera

 

(Jangan boong Lu, Bush ! Pemeriksaan Mahkamah Agung ?)

 

Lalu, Sosialism – PEMBEBASAN tidak lah kaget … Ketika Perancis tiba tiba jadi Pasar US $ (Sementara : atas Uang “Lama”), karena Eropa sudah UNI kini

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SUATU KEDAULATAN RAKYAT DAN FEDERALISM


KONSTITUSI (Undang Undang Dasar =”Negara”) memuat Kedaulatan Ber – Negara

 

1. Rakyat

 

2. Wilayah (Baca, Daerah)

 

3. Pemerintahan

 

<Titik

 

 

 

Kedaulatan Rakyat :

 

1. Kelahirannya

 

2. Kekuasaan Rakyat (= Manusiawi)

 

3. Wilayah

 

4. Sosial Thesiskal Alam

 

5. Masyarakat

 

Kekuasaan Rakyat – Wialayah membentuk Masyarakat masyarakat, yang Berpemerintahan (= Negara) masing masing menyelenggarakan Kekuasaan di suatu Negara

 

1. Ekonomisasi Produksi (Industrialism)

 

2. Perdagangan dan Barterism

 

3.Pertanian Masyarakat (“Regionism” ?)

 

Dalam politisasi atas Daerah daerah (bentuk bentuk Politik). Rasionalism, yang Logik karena Perjuangan Rakyat (Miskin)

 

Melalui (dibentuk) Parlemen Nasional, yang Berkekuasaan

 

<Jeda

 

Sosial- “Hak” = Kebebasan di atas Tanahnya (Historikal Materialim) menjadi ….. ‘Nation’. Berlangsung dalam Kesatuan – Federalim

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERLAWANAN = MENJATUHKAN PRESIDEN ?


MELAWAN ? Berbeda kah dengan “menjatuhkan” … (SBY ?) Perlawanan Kami dimaksudkan

1. Menyerang balik

2. Bertahan

3. Membalas (Perbuatan)

Atas Musuh Sosialism di Bumi Manusia (Societas, Politikon, Economikus) Indonesia

1. Berdasarkan Sosial Logika Materialism

2. Kerakyatan (Ajaran, di “Negara”)

3. Kebaruan Zaman (= Alam)

Mempersiapkan Pemerintahan Kenegaraan di Indonesia, terlaksanakan karena Demokrasi (= suatu Kekuasaan) melalui Pembentukan Masyarakat (Pemilihan)

1. Kebebasan

2. “Hak”

3. Politik

<Jeda

Sedangkan menjatuhkan ? Banyak Pihak yang berhasrat. Didasarkan Materialisasi Negara – Politik. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Kekuasaan Presiden (atau, Figuralism !?!)

<Tutup

SEKIAN