Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Election

DEMOKRATIK “HAK” REVOLUSI


DEMOKRATIK, “HAK” REVOLUSI


Terima kasih, Saudara saudaraku telah mengundang ke “Pertemuan” Tahunan. Kini, didasarkan Perdamaian Internasional Sosialis. Ternyata, diterima beberapa Pikiran DEMOKRATIK. Berlaku PERUBAHAN Ke “HAKNYA” = Revolusioner. Perkenankan lah … PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

[Kebanggaan dalam senyuman ratusan Peserta Pertemuan. Sambil berdiri Ketua dan Pimpinan. Dipersilahkan kembali Bicara (Rekaman) dan serentak PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK kepal tangan Kiri genggam ke Depan]

Ke Masyarakat Sosialisme ……. !

Yang Muda Kita pun merasakan Persaudaraan Darah Rakyat. Mengaliri Tubuh tubuh yang Lahir = Kesucian ! Dirinya ! Dari Perempuan Sosialis. Menetes. Maka, ada Revolusi … !

Apakah, yang selalu diperjuangkan DEMOKRATIK ? Adalah, PEMBEBASAN = Manusiawi. Yaitu,

SATU, Kekuasaan Rakyat “Miskin” (Tujuan). Membebaskan Manusia – Rakyat (Masyarakat)

DUA, Pembentukan Masyarakat Sosialisme

–       Kelas (= Tenaganya) Buruh

–       Sosial = Kekuasaan Rakyat

–       Produksi = Kepemilikan Masyarakat

Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia

TIGA, Sosial = Kekuasaan (HAK) ke Kelas. Mendirikan Nasional Industri (Produksi)

Politik Rakyat “Miskin”. Pun melalui Rakyat – Massa Aksi (Perijinan ? Di INDONESIA), dan Massa (= Perjuangan) Buruh. Dipersiapkan Kekuatan jadi Bentukan Revolusioner, yang Bersatu. Untuk Bertahan, karena HAK Ekonomik. Bergerak. Dalam Gerak Kuasa Rakyat. Internasional di seluruh Negara. Ke Demokratisasi Pimpinan Massa

Memang Kita Perlawanan ! Demokrasi. “Alat” Rakyat ke Cara. Namun, belum ke Sistim kah ?!? Terkecuali SEBAB berdasarkan Kemanusiaan. Aturan aturan Manusia. Dialektika

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

Pimpinan Sidang, …

Ketua, …

Saudara saudaraku, …

Dalam Perlindungan ke – Kiri – an, Kami tidak menghancurkan Produksi. Seperti … mereka !!! Berkekuatan Persenjataan (maksud, Imperialistis – militerisme) terkuasailah Bangsa bangsa di Dunia, dan Alat alat Produksi ! Di Negara.Untuk Para Individualist Dunia ke Ekonomisasi Uang Perdagangan. Dan, Kita jijik !

–       Penindasan

–       Pemiskinan

–       Penghinaan

–       Pendustaan

–       Pembatasan

–       Penguasaan Sumber Alam

–       Peng – Hukum – an

DEMOKRATIK dalam Kekuasaan – Massa ke Perdamaian. Karena, Politisasi Kebebasannya. Menerjemahkan Pemikiran yang Kiri. Logik ! Kerakyatan dalam Pertarungan hancurkan Kapitalisme di manapun

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

Atau, hilang Kami ??? Kita mampu memilih ! Kembali ke Rakyat jua. Si Anak Perempuan Sosialis. Dari Zaman ke zaman. Bersama. Ia, yang abadi Teringatkan dalam Pemikiran Juang

SEKIAN. Terima kasih

Disampaikan

Kepada Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK


EKONOMI = KOMITE ? “ISME” ! (Tulisan ke Dua)


TEKANAN tekanan Mata Uang lain ataas Mata Uang = Negara, “berlaku dalam Perekonomian”, karena didasarkan Kepentingan yang langhsung menjadi Politisasi (banyak Kepentingan). Membentuk Putusan (Bahan bahan)

 

1. Parlemen (Aturan, Kekuasaan)

 

2. Pemerintahan (di) Negara/ Kenegaraan

 

      a. Kebijak kebijakan Negara

      b. Undang Undang (= Negara)

      c. “Isme” Politik. ke Hukum di Negara

 

3.Perintah (Dasar Kepemimpinan)

 

Dalam bentukan bentukan Pelaksanaan Ekonomi Dunia – Keuangan  Negara (Rupiah)

 

       – Anggaran ke Pendapatan Negara

       – Keuangan Industrial (Produksi)

       – Laba (Perdagnagan = Hutang ?)

       – Tanggung jawab Keuangan

       – Rasionalisasi Pertanahan ke Usaha

 

Nilai nilai yang mengacukan Kerakyatan, diatur. Konstitusif ? Tidak Individualisme (Penguasaan). Terbentuk diajukan Keuangan = Putusan, yang Berkeadilan. Rancangan Uang pemakaian

 

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

 

Pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan ……. wujud … keuangan negara …..”

 

juncto

 

Pasal 11 ayat 2 “……. perjanjian internasional …  yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, … terkait … beban keuangan negara …

MENGHARUSKAN

PERUBAHAN dan … pembentukan …..”

 

KARENA

 

Pasal 28 C ayat 2 “……. berhak … memperjuangkan HAK NYA … Kolektif untuk … masyarakat … negara.”

 

Namun, Hutang tidak lah Anggaran (Pembelanjaan) tanpa ada Produksi. tetapi, mengapa  ? Ke dimasukkan ? Ke Perdagangan (Kurs, Edar). Sementara, Rupiah berada dalam Angka angka Politis (Moneter ?) dalam Industrialisasi tiada Transaksi (= Peng – Anggaran) di Negara antara Mata Uang (Penjualan) ke Mata Uang

<Jeda

Tampak jelas Perekonomian Negara negara, yang saling berhubungan (Keuangan) . dan, Kekuasaan. Internasional. Lewat Politik – Dagang. Diberikan wadahan Keputusan, karena untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

PEMBUKAAN (Alinea ke 4)

 

“……. membentuk suatu pemerintahan … yang …

mencerdaskan …

bangsa, … berdasarkan … kemerdekaan …

disusunlah …

Negara …..”

 

Suatu Pemerintahan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Adil – Damai

 

1. Kedaulatan (Wilayah, Rakyat dan Pemerintahan)

 

2. Kebangsaan dalam Pembentukan Masyarakat (Sosialisme)

 

3. Kebebasan di tanahnya . Ke Ekonomisasi

 

Keperluan keperluan (Baca, Hasil Politik) Nasionalisme, terbaca Sumber Ekonomi (Pasal 33) Negara. Menggerakkan. Suatu Kekuasaan = Gerak. Berkehendak. Bertahap tahap. Berkesinambungan. Matarantau Produksi

 

<Titik

 

 

 

Bukan Gerak Searah. Ekonomis. kekuasaan = Pelaksanaan ke “Komite” ? (Ada Kuasa. “Lapor”). Atas Pemakaian Keuangan Negara lain

 

Perlakuan untuk ke – Ilmu – an bermakna (kah). Pendidikan jadi “Keadaan”. Dikuatirkan Pembentukan Koloni koloni, karena Pakai Uang (Asing). Memutuskan. Birokrasi = Politisasi Ekonomik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


EKONOMISASI = KOMITE ? ” ISME ! (Tulisan Ke Satu)


EKONOMISASI =

NASIONAL KE “ISME”

POLITIK

 

 

 

NASIONAL = “Isme” . Negara. Yang diterjemahkan Politisasi. Dan, Ideologik

 

1. Sosial = Kuasa. Pemerintahan kah ? Nasionalis. Ideologisasi “atas” Pancasila

 

2. Ekonomisasi. Bagaimana Pemenuhan Dasar

 

     a. Produksi (Kepentingan kepentingan)

     b. Keuangan (Anggaran ke Produksi)

     c. Hasilnya (Pemilikan Masyarakat)

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah (Pasal 25)

 

<Jeda

 

 

 

Ketika Nasionalisme suatu Politik dalam Pemerintahan (Konstitusi. Lihat Pembukaan) menyelenggarakan Negara Ekonomi (Rupiah) terbuka, yang bertanggung jawab (dalam Persidangan ?) melaluiAnggaran (= Uang) Belanja = Industrialisasi ke Pendapatan

 

Berdasarkan

 

1. Kedaulatan Rakyat (Persatuan)

 

2. Kemerdekaan, Rangkaian PEMBEBASAN (ke) Negara

 

3. Kebangsaan. Ke Pembentukan Masyarakat

 

4. Sosial HAK (Kelas). Tenaga = Kependudukan. Ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (untuk) Manusia

 

     – Nasional Industri Tambang

     – Penyediaan Barang (Distribusi)

     – Tani = Budaya. ke Pangan

 

5. Rasional ke Alat Produksi

 

Bukan Koalisi Politik atas Kelompok kelompok Nasionalis, tetapi Isme Politik dalam Kesamaan suatu INDONESIA yang Demokrasi ke Negara

 

Nasional = StrategikalisasiEkonomi. Berke – bangsa – an. Kemampuan kemampuan Tradisional Politik, Daerah serta Partai partai atau Perdagangan (Kekuatan). mencapai Tahapan Pikiran ke HAK Perbuatannya

 

<Titik

 

 

 

      NASIONAL

      EKONOMI =

      KOMITE ?

 

Ekonomisasi suatu Komite ? Diajukan karena Kekuasaan (terjemahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 “……. Kekuasaan … menurut Undang Udang Dasar …..”) di Negara. Lalu, manakah Nasional Produksi ??? Berdasar atas Anggaran ke Sistim ? Membentuk Perdagangan (Mata Uang) ? Tekanan Kapitalisasi

 

Yang tepat, Perekonomian terbentuk untuk meningkatkan Pendhidupan. Ini, Kerakyatanm = Isme. Nasional. Ke Produksi (Hasi;, Ekonomi. Mempersiapkan Effisiensi Uang (Pendapatan). Rasionaliisasi = Usaha

 

— oOo —

 

 

 

Kekuatan kekuatan pun Ekonomikal Negara (Baca, Sumber Alam) ke Pemerintahan akan Revolusioner karena diarahkan Nasionalisme ke Taktika

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


MANUSIA DAN KEPEMILIKAN


MANUSIA, KEPEMILIKAN

SESEORANG

(SUATU PRIBADI)

 

Tulisan yang Pre – Retorika Logikal ke “Pembentuk Ubah” Rasional

 

Oleh : PEMBEBAS

 

 

 

HAK HAK di Indonesia berhubungan dengan (= didasarkan) Tanahnya menjadi Sosial HAK Kelas

 

1. Kemanusiaan dalam HAK Azasi Manusia

 

    a. Hidup

    b. Pikir = ebebasan (Diri)

    c. Persamaan

 

2. HAK HAK di “Negara”

 

    a. Sosial Keadilan = HAK

    b. Sama dalam/ ke Pemerintrahan

    c. Kolektivisme (Pimpin)

 

3. Kepemilikan

 

    a. Pemilikan Masyarakat (Produksi)

 

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

 

II. ……. pokok pokok pikiran … terkandung …

 

….. yang tertulis … maupun … tidak …

 

Pasal 33

 

“……. demokrasi ekonomi produksi dikerjakan

… semua,

… di bawah pimpinan …

atau

… PEMILIKAN masyarakat.

 

“….. adalah pokok pokok kemakmuran …

SEBAB

…DIPERGUNAKAN …

 

“Kalau tidak …

produksi … ke yang berkuasa

dan

RAKYAT BANYAK ditindas …”

 

    b. HAK Manusia = Sosial. Ke “Milik” = Seorang dalam Pribadinya

 

         – Tenaga, Upah. Ke Hasil

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 28 D ayat 1. “…..  BERHAK … MENDAPAT imbalan …

yang adil …

layak

dalam hubungan kerja.”

 

“Mendapat” = dari Sosial ke HAK (Kelas, Tenaganya) untuk memakai (baca, Ekonomik. Transaktif. Keuangan atas Barang) dan menggunakan

 

Pasal 28 G ayat 1. “….. ber HAK … benda …….”

 

Cukup jelas, HAK = yang telah dimiliki (atas Kebendaan – Produksinya)

 

Pasal 28 J ayat 1. “….. HAK … sebagai pribadi …….”

 

         – Tempat tinggal. rumah

 

Pasal 28 H ayat 1 “….. sejahtera lahir … batin, bertempat tinggal …….”

 

          – Pendidikan, dan Kesehatan (Manusiawi = HAK)

 

     c. Pengetahuan (Budaya ), Teknologi – ka

4. Pertahanan ke Rasa “Aman”

5. Produksi

     a. Barang

     b. Budaya – Tani. Ke Pangannya

     c. Tanam

<Titik

 

       HUBUNGAN

       HAKNYA DALAM MASYARAKAT

       KE “ORANG”

Karena, Tanah adalah Dasar = Pembentuk HAK HAK Kemanusiaan = Sosial (“Perbuatan Nilai”) ke Orang

Satu, Kebebasan di atas Tanahnya. Dari

1. Penguasaan/ Militerisme

2 Individualisme (Kuasa ?)

    – Penguasa (an)

    – Tyranik

    – Monopoli

    – Militerisme (= Perintah)

    – Korupsi

    dll dalam Perbuatan

3. Kapitalisme (Dunia)

Apakah Tujuannya ? Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar/ Pokok Manusia (pangan/ makan, sandang/ pakaian dengan barang dan rumah/ papan)

Dua, Kemerdekaan (Ia adalah Manusia. Lahir = Sosial) Kuasa di Tanahnya

<Jeda

HAK Pribadi (Sosial, Pendidikan – Budaya. Baca, Perempuan Sosialis) Manusia = Seorang, terbentuk. Karena Sosial Hubungan

1. Manusia ke Manusia (Kebutuhan kebutuhan ke Pertahanan)

2. Manusia = Anggota Masyarakat (Penghidupan ke HAK)

     Berbeda

     a. Individualis dengan Individualis. Persaingan karena Beda ke “Milik Kuasa atas”

     b. Individualis dengan Kelompok (Para Individualis. Hubungan kah ? Semu) Kepentingan ke Individualisasi)

     c. Individualisme dengan Manusia. Penyerangan yang Reaktif. Atas Kebutuhan kebutuhannya

3. Manusia dengan Negara = Kepentingan kepentingannya

Untuk Pembentukan Masyarakat (Sosialisme) Negara. Maka, berlangsung

      – Pemikiran ke Sosial (Alamiah)

      – Aturan aturan = Kemasyarakatan

(Tradisionalisasi  “Negeri” = Tanahnya. Ke – Bangsa – an. Bukan “Adat” – Jajahan)

      – Hubungan Perbuatan – Nilai

<Titik

Sosialisme telah memperjuangkan HAK HAKNYA (Manusia), dilakukan berabad abad dalam bentukan bentukan Setempat dan (ke) Internasional. Terjadi lah Penyerangan balik atas Kekuasaan/ Ekonomi Penindasan di Dunia

1. Penguasaan Wilayah ke Hasil

2. Penghisapan Tenaga (Buruh)

3. Perampasan Kepemilikan Tani

4. Perdagangan (Globalis, Korupsi)

5. Penjajahan atas Bangsa

6. Perbudakan

7. “Pemerasan HAK” Perempuan

Pemikiran (Materi ?) ke Dialektika dianuti. Ke Logika atas Materialisme. Dalam mencapai Tahapan tahapan Perubahan. Utopia ke Materialisasi Politik. Ke Tujuannya. Yaitu, Sosial (Manusia) = Kekuasaan. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Memenuhi Kebutuhan, adalah Kekuasaan. Membentuk Masyarakat Sosialis Kita

Negara bukanlah suatu Tujuan yang jadi “Alat”. Negara = Organisasi (Kekuasaan ?). Negara suatu Wilayah wilayah (Rakyat)

Materi materi Politik (dalam) tulisan selalu Kami ungkap. Materialisme Sosial Dialektika ke elas atas Perekonomian. Berdasarkan (= Terjemahan Falsafati) Konstitusif kah ??? Tertulis Pemikirannya. Ke Per – Undang Undang – an = Rules, atau “Hukum buatan”. Untuk menyelenggarakan Kekuasaan (di) Tanahnya ke Pemenuhan

 

1. Kemanusiaan adalah Pikiran. Ke Tujuan (Sosial)

 

2. Pemilikan Masyarakat = HAKNYA dalam Sosial Negara di Indonesia

 

3. Kepemimpinan suatu Pribadi

 

Hubungan antara Manusia (Pribadi =) Sosial Masyarakat dalam HAKNYA ke Ekonomi. Strategikalisasi DEMOKRATIK (Kerakyatan) menghadapi Kekuasaan Individualisme. Berlaku. Yang dibentuk Perjuangan (Kaum) Buruh

 

<Tutup

 

 

 

KAWAN, TERIMA KASIH ………”

 

 

 


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


KEBEBASAN DALAM GERAKAN (I)


KEBEBASAN

DALAM SOLUSI POLITIK

GERAKAN

BEBERAPA falsafah, yang teranutkan ke Politik, dan ke – Kini – an

1. Individualisme (Filsafat ke Ilmu. Teoritika)

2. Sosial

a. Sosial = Kekuasaan (Rakyat)

b. Sosial HAK = Kelas

c. Sosial (ke) Demokrasi = Kuasa

3. Materialisme (Filosofika)

Ke Perekonomian di jelang = Posta Zamani “Kuno” , Pertengahan (masih) ke Depan (Abad abad) dalam Perkembangan mandeg, karena Politik (= Cita cita) versus Pendustaan

1. Liberalisme, yang bertujuan Individualisasi (Penganutan) Kapitalist

2. Sosialisme (Baca, ke Pembentukan Masyarakat)

atas “Negara”. Maka, berlaku RUANG KEBEBASAN PIKIR. Termaksudkan, Kemerdekaan (Materialisme, dan Anutan HAK ke Perbuatan) antara Individu ke Individu, Seorang Yang Bebas menyelenggarakan Sosial “Kekuasaan HAKNYA”

Suatu Pendasaran Tujuannya. Memasuki Rasional Tarung Ideologi

1. Negara ke Tujuan Ekonomisasi

2. Negara = “Alat” (ke ? Pemerintahan)

a. Militerisme, Tyranik

b. Penguasaan

c. Hukum ke Ekonomi, Birokrasi

3. Negara – “Ide” (Sosial)

Kekuasaan pun “yang ada di dalam” Perekonomian berlangsung ke Tujuan Rakyat dan didasarkan Massa (Demokratik). Negara terpolitisasi (jangan langsung baca “Isme) karena DEMOKRASI atas Ekonomi, dijadikan Usaha Pencapaian (Gerakan)

Sehingga, ada beberapa Pemikiran. Ke Negara

1. a. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. b. Kedaulatan Rakyat (di) Masyarakat

c. Nasional = Rakyat (Penduduk)

bertentangan dengan Pemahaman atas Kekuasaan Individualist (di) Negara, yang dilakukan. Individualisme = Si Penganuti (melalui Politik = Negara ke Ekonomisasi)

Dalam Tahapan tahapan Pertentangan akan diajukan, antara lain

– Perubahan (= Dasar) Sosial

– Keseimbangan = Kekuasaan Sosial atas Individu

dan atau, Kewajiban suatu Negara yang Merdeka melakukan

– Pembatalan Kuasa Sepihak

SELESAI. “KAMI LIHAT … !?!”


Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


DEMOKRASI (YANG) POLITIK


DEMOKRASI adalah satu Kekuasaan HAK Rakyat

 

1. Kemanusiaan = HAK (Azasi)

 

2. Kuasa = HAK Rakyat

 

     a. Sosial = HAK (Kedaulatan)

     b. Sosial “Kelas” (Masyarakat). Membebaskan

     c. Sosial Ekonomi (Kolektif)

 

3. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

diterjemahkan MEMBEBASKAN = DEMOKRATIK. Berbuat. Utopia (Cita cita, Harapan, Tujuannya) ke Politik. Materialisasi (“Adanya” = Logika)

 

Perbuatan perbuatan Revolusioner (Ajaran. Baca, Gerak Kuasa). MMEBBEBASKAN, merubah, membenturkan. Maka, berlangsung PEMBEBASAN. Terjadi Dialektika yang Logik oleh Masyarakat

 

Dalam bentuk bentuk Politik ke “Sistim”. Ini lah, Rasional. Cara. Ke Sosial – Produksi Ekonomisasi. Di Dunia ! Pembentukan Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

1. Kepemimpinan = Pilihan Kerakyatan

 

2. Program program = Negara

 

     a. Sosial ke Pemerintahan (Kenegaraan)

     b. Pembentukan Masyarakat (Politisasi)

     c. Demokrasi Ekonomi ke Tenaga

 

3. Persatua Rakyat ke ‘Nation’

 

Karena, Pemerintahan Demokrasi menyelenggara (Pelaksanaan) Kebutuhan Rakyat. Berdasarkan Kekuasaannya (Sosial Manusiawi)

 

     – ke Tujuannya = Nilai nilai

     – Kuasa “atas Perintah”

     – Equality (Sama. Kesetiaan)

     – Tugas = Dasar Kerja

     – Pengawasan Diri (Gerakan)

     – Tanggung jawab Ideologik

     – Rasional (Telaah Arah)

 

[Harap Pimpinan Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK terima dengan Syarat syarat DEMOKRATIK untuk Keadaan apapun jua dan Hasilnya ke Depan]

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Demokratisasi Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan dihadapkan beberapa Persoalan lama

 

1. Hubungan Rakyat – Keuangan

 

2. Kepemimpinan (Partai – Figur)

 

     a. Kepemimpinan, Pribadi, Rakyat

     b. Isme = Ideologisasi dan Pengalaman

     c. Sistim Pemerintahan – Kepartaian

 

3. Perempuan – Fungsi Genital

 

Melahirkan (Kodratia). Dibebaskan atas beberapa Kerja (Perintah “dalam Keluarga = Hubungan” Budaya), tetapi Bertugas

 

Kekuatan kekuatan Demokrasi pun mengadakan Keseimbangan antara Parlemen – Kekuasaan, yang didasarkan Kebangsaan dalam Masyarakat. Berlawan Individualisasi Kekuasaan Negara – Militerisme

 

Memisahkan Kekuasaan Rakyat – Negara

 

Memungkinkan Kesalahan = Tidak Logika

 

Menguasai Hidup Manusia Bebas

 

Tegas, Bukan Demokrasi. Menjadi Negara Tidak DEMOKRATIK. Yaitu, “Pemerintahan pemerintahan”, yang Terkuasai. Jadi “Alat” = Kuasa

 

Untuk itu lah, Pemimpin (Lelaki, Perempuan) suatu Figur dalam Kolektivisme = HAK (Demokrasi) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KABINET ?


KOQ ? KABINET ? HMMM

Pergerakan Rakyat Daerah

(Front)

KONSTITUSI (baca, Politik) menyatakan Pemerintahan. Diterjemahkan ? Ada Negara (Ide kah ?). Karena,

1, Kemerdekaan. Di Tanahnya (= Revolusioner)

Melalui

2. Demokratisasi (Kekuasaan) = Pembentukan

a. Kepemimpinan (Politik. Tradisionalisasi)

b. Undang Undang (suatu Bentuk Negara = Organisasi – Pemerintah)

c. Pemilihan Umum dan Sistim Kepartaian

3. Kolektivisme = “HAK”. Terjemahan ‘Gerak Kuasa”

Di Indonesia, Pemerintahan = Presiden. Dibantu Menteri menteri. Dan, Pemerintahan di Daerah

{Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing masing. Qyasif Presidensil = Kenegaraan. Bukan Parlementer, tetapi tidak Otonomik karena Otonomisasi hanyalah Ekonomi dalam rangka Pengelolaan Keuangan (Negara) ke Anggaran = Pendapatan – Belanja untuk Daerah daerah. Sistim Pemerintahan (Moderen) ke Negara Ekonomi

<Jeda

Tugas tugas Presiden pun didasarkan Kekuasaan (Demokrasi = Rakyat. Ke) Pemerintahan (di) Negara. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang Undang, melaksanakan (Kepala Negara = Perintah, Menteri menteri) ke Perbuatan – Atur. Menetapkan Putusan putusan Negara

– Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

– Politik = Kehendak Rakyat

– Sosial = Kekuasaan – Pertahanan

dst.

Ini, bukanlah Kompromistis. Dibedakan = “Membeda” Kekuasaan Negara ke Pemerintahan. Berbeda akibat Tujuan Sebab. Perbedaan = Kuasa dan Tidak

Nisbi, tidak Politis. Menuduh = de – Politisasi Isme. Wah ! Taktis kah ? He he he …

<Tutup

SELESAI


EROPA, PERLAWANAN BANGSA


DI ATAS Tanah Pertanian Zaman = Wilayah wilayah Netral. Terima kasih kepada Rakyat di Yunani … untuk Kemenangan Politik Sosialisme. Di dunia ada Pemiskinan. Ternyata, karena Pembodohan juga. Berlangsung atas Peradaban Lampau Pengetahuan Kemanusiaan

 

1. Pengalaman (di Daerah daerah)

 

2. Kebudayaan di Tanahnya. Ke Ekonomisasi

 

    a. Produksi. Industrialisme

    b. Sumber Alam – Kelautan.

         Manusia Semesta Laut. Astronomika. Teknologikal Permesinan – Minyak

     c. Pertanian. Rasionalisme

 

3. Demokratisasi. Ke Internasional Perdagangan

 

<Titik

 

 

 

Genetikalisasi – Netralitas Militer. Mendukung Perdamaian Dunia = Kependudukan. Berdasarkan Negara Pulau ke Ekonomi = Sistim Benuatik

 

Materialisme Negara. DIterjemahkan. Suatu Kebangsaan (= Isme kah). Ke Pemerintahan. Sosial – Publika

 

Masyarakat Kependudukan Tradisionalisasi memilahkan Peradaban, Kemanusiaan – Modernisasi. Mengadakan Ekonomil Peralihan Sukuistis. Melalui Politik ke “Cara cara”

 

1. Perekonomian Liberalist ke Negara

 

Atau,

 

2. Ekonomi Negara ke Kelas

 

3. Kebangsaan = Ideologisasi ke Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, Pilihan mampu ditentukan. ‘Nation’. Terbentuk = Demokratisasi. Dipersiapkan. Sosialisme ke Kelas Menengah. Industri Kota – Daerah

 

1. Memakai = Nasionalisasi Hasil Perminyakan

 

2. Membentuk Usaha oleh Politik

 

3. Memperluas Distribusi Ekonomis Si Petani

 

Sosialisme, yang berhadapan ke Pilihan pilihan Ekonomik. Menggerakkan Kelas Menengah, membuka Ekonomi Kolektif Pimpinan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN


“GERAK KUASA” RAKYAT


PENJELASAN

TENTANG “GERAK KUASA”

RAKYAT

 

Kepada

 

Yth. 1. Ketua Umum PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK ;

           2. Ketua Umum PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ;

           3. Ketua Umum PARTAI POPOR ;

           4. Ketua Umum PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           5. Ketua ketua (Umum) ORGANISASI PENDUKUNG ;

           6. Sekertaris Jenderal PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           7. Ketua MAJELIS RAKYAT ;

 

 

 

    I. KESEPAKATAN “GERAK”

        (KE NEGARA

        ATAS PEMERINTAHAN)

 

1. Sosial Kemanusiaan (HAK)

 

2. Sosial = Kekuasaan (Tujuannya)

 

3. Sosial HAK (Kelas)

 

dst.

 

Bukan Negara = Pemerintahan (Tetapi, Demokratisasi. Karena, Wilayah). Bukan Kuasa Individualist. Bukan Militerisme

 

Dikatakannya, KOLEKTIF ! Berdasarkan

 

1. Kerakyatan = HAK di Negara

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer (Kerakayatan ?)

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … umat manusia”

 

2. Persamaan (= Hubungan). Keadilan

 

Pasal 28 H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

3. Budaya (Tani, Industrialisasi)

 

Pasal 28 I ayat 1 “Indentitas budaya … hak masyarakat … zaman … peradaban”

 

Membentuk Kepemimpinan dalam Masyarakat

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …”

 

Terlihat oleh –  untuk = karena Rakyat. Adalah, suatu Kekuasaan. Berbuat !

 

PENJELASAN RESMI

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

 

Umum

 

II. Pokok pokok Pikiran

 

“……. terkandung

 

     “… persatuan …..

     “… mengatasi … paham …” (= Individualisme)

     “… keadilan …..

 

“……. kebatinan … pikiran … yang menguasai hukum …

 

“……. membuat, merubah … mencabut …

 

“… berubah … hidup … gerak gerak kehidupan masyarakat … INDONESIA …

 

Tentang Pasal pasal

 

Pasal 1 “… pikiran kedaulatan rakyat. … yang memegang kedaulatan …”

 

Pasal 2 ayat 1 “….. ialah … sistim … ekonomi …”

 

Pasal 23 “… caranya … hidup dan didapat … oleh rakyat sendiri.”

 

Pasal 32 “Kebudayaan … ialah … usaha … dan daya Rakyat …..”

 

Bab IV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

 

“… produksi … pemilikan … masyarakat …..”

 

“… bukan orang seorang …..”

 

KEBEBASAN = HAK (MERDEKA)DI ATAS TANAHNYA

 

“… alam … bumi … air …..”

 

Karena,

 

Pasal 28 C ayat 2 “… HAKNYA secara kolektif … untuk masyarakat, … dan negaranya”

 

Maka

 

adalah Pertanggung jawabannya. Biarpun politik (= HAK pun gerak. Lembaga ?  Kelompok ?). Tetapi, bukan Hukum ke Peng – HAK – an

 

Penuntutan atas Kesalahan. Beda. Antara Negara – Hukum. Bersanksi (Dituduh = Pidana. Dari Luar). Terjadi Penghapusan Bukti (atas Delik. Individualisasi ?)

 

Yang dituntut = Hukum. Ke Perbuatan Normatifik. Memungkinkan (Copot  “Jabatan”. Atau, Kekuasaan ?)

 

Agar,

 

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

 

2. Suara Pemilih ke Tujuannya

 

3. Masyarakat pun Sosialis (Pembentukan)

 

Gerak Rakyat = Pergerakan. Ini lah, Pengertiannya. MEMBEBASKAN. Dalam Putusan Kekuasaan

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

Pasal 28 E ayat 1 “….. hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara …”

 

    II. PERSETUJUAN DASAR JUANG

 

Dari Penjelasan di atas, gerakan gerakan Rakyat punmenuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” harus dan bahkan wajib disetujui oleh Rakyat (Kemasyarakatan). Melalui Politik rakyat ke Negara. Didasarkan Kerakayatan HAK Kolektifnya

 

    III. MASSA = AKSI. Perbuatan HAK ke Negara Ekonomi (Baca, Kolektivisme)

 

Perkenankan, Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK, tidak dalam Tulisan ini, tetapi Pembahasan Rakyat Demokratik Hubungan Kekuasaan Massa Rakyat

 

Namun, Pendasaran Arah jelas, Kamerad. Sosialisme ………

 

Bukanlah wewenang Kami Pembebas, tetapi “yang kini” di Dalam, Kawan kawan. Melaksanakan Demokrasi, yang telah dilalui. (Pembentukan Nasional. Kerakyatan). TerpilihPemimpin = Kepartaian (oleh). Diselenggarakan = Demokratisasi Kekuasaan (di) Negara

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG KAH ?


STUDIA NEGARA KONSTITUSI


KAMERAD Ketua Umum Partai Pembebasan menyerukan suatu Terjemahan Konstitusif atas Pasal 33.  Digerakkan Perjuangan lanjutan (bukan sekedar Transisi) ke Yang Muda. Dalam rangkaian Tahapan. Mjungkin Manuver Edukasi – Pengkaderan. Untuk mengadakan Proses Kepemimpinan Bangsa

 

Pasal pasal, yang berlaku Sosialisme di – ke Negara. Tersekat. De Politisasi Sepihak (Luar)

 

Untuk itu Pembebas berniat mengajukan Studia (bahasan bahasan) Konstitusi Negara. Termuat dalam Situs

 

STUDIA NEGARA KONSTITUSI. Undang Undang Dasar di atas Peraturan peraturan (= Hukum kah ?)

 

Suatu Undang Undang Dasar akan terbentuk karena Politisasi (Baca, Dialektis. Materialisme = “Ide”). Rangkaian Pergerakan ke Nasional. Membentuk Masyarakat (Manusia) di Negara. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke I “Bahwa … kemerdekaan … ialah hak segala bangsa … dihapuskan, karena tidak … peri – kemanusiaan …”

 

Manusia Sosial (Tolong, jangan baca Makhluk ?!?). Ke Politik

 

1. Bernegara. Rakyat = Masyarakat (Kependudukan)

 

2. Berkehidupan

 

     a. Ekonomi = Produksi (Industrialisasi)

     b. Pangan. Berbudaya (Tani)

     c. Keluarga (Perempuan. Ke Anak)

 

3. Berpolitik (Pemerintahan)

 

Pasal 28 “Kemerdekaan … berserikat … mengeluarkan pikiran …”

 

Pasal 28 E

 

ayat 2 “..hak … kebebasan … menyatakan pikiran …”

ayat 3 “..hak … kebebasan … pendapat”

 

Pasal 28 I ayat 3 “….. hak kemerdekaan pikiran …”

 

Pasal 28  H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

Manusia lah Dasar Politik. Bersumber dari Pemikiran Dialektika (Logika) . Ke Sosial “HAK NYA”

 

Usaha usaha dalam membentuk Pemerintahan Kenegaraan, yang didasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Karena, untuk mempersiapkan, menyelenggarakan = melaksanakan (dalam Undang Undang) Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Isme Sosial = kekuasaan Negara.   Berwewenang atas Perekonomian Keuangan Negara

 

Sehingga

 

Pasal 23 ayat 5 “….. tanggung jawab … keuangan negara … ke Dewan Perwakilan Rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “……. suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan kemerdekaan … sosial … terbentuk dalam … susunan … yang berkedaulatan rakyat …”

 

Pasal 1 ayat 1 “Kedaulatan … di tangan rakyat  …”

 

Karena, Negara pun = “IDE” dalam Konstitusi. (Namun, apakah Utopia ?) Materialisme = Politik. Ke Tujuannya. Maka, berlaku lah Sosiali Demokrasi = Kekuasaan

 

Sesuai Pembicaraan ke Arah termaksud Kamerad Pembebas Agus Jabo berlangsung melalui Pembentukan Nasional ke Sosialisme Indonesia. Dan, Kamerad Ketua Majelis Rakyat Partai Persatuan Pembebasan Nasional (masih kah ?), yang telah “dikerjai = dicurangi, didepolitisasi (Istilah Penulis. Walaupun Kerahasiaan = hak Pemilih) dan gagal faktual = diverifikasi) Komisi Pemilihan Umum karena alasan “Pikiran Kiri”

 

 

 

SEKIAN

 

 


NEGARA – HUBUNGAN STRATEGI


SUNGGUH tiada maksud mencampuri Pemerintahan, yang sedang Bernegara. Meskipun ‘niatan’ supaya terlihat Kekacauan Demokratisasi Politik membuat Aturan sebelum “Pengangkatan”

 

Mekanisme Hubungan antara Lembaga lembaga = Organisasi Berkekuasaan didasarkan Konstitusi

 

Di INDONESIA kah ? Undang Undang Dasar Republik Indonesia, antara lain

 

Pasal 7 A ayat 1 “……. oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat …” juncto Pasal 7 B “……. oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat …”  juncto Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

 

Pasal 5 ayat 1 “Presiden … mengajukan Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” juncto Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk …” juncto ayat 4 “……. Presiden mengesahkan … yang disetujui bersama … menjadi Undang Undang.”

 

Pasal 22 D

 

ayat 1 “Dewan Perwakilan Daerah … mengajukan Rancangan Undang Undang … hubungan Pusat dan Daerah, …, pengelolaan sumber … alam dan … daya ekonomi … perimbangan keuangan …”

 

ayat 2 “……. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang Undang Anggaran … Negara …”

 

ayat 3 “……. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang … sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti.”

 

Tidak lah sama ke Bentukan bentukan Quasi Presiden – Parlemen. Dalam Kekuasaan (di) Negara. Karena, Pemilihan (Baca, Pemilih Rakyat)

 

Namun, bukan Pembagian Kekuasaan atas Negara (“Bagi bagi Kuasa” ke Figuralisme) akan Bahaya. Celaka Anak – Cucu !!! Itulah, Individualisasi

 

Pelanggaran atas Pasal 1  ayat 2 “Kedaulatan berada di … Rakyat dan dilaksanakan … Undang Undang Dasar.”

 

<Jeda

 

 

 

“…… membentuk Pemerintahan Negara … yang Berkedaulatan Rakyat …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

 

Karena

 

Pasal 1 ayat 1 “……. INDONESIA ialah … kesatuan … yang berbentuk …”

 

Sehingga,

 

Pasal 3

 

ayat 1 “Majelis Permusyawarat Rakyat berwenang … menetapkan Undang Undang Dasar.”

 

ayat 2 “……. melantik Presiden …”

 

ayat 3 “…… hanya dapat memberhentikan … menurut Undang Undang Dasar.”

 

Transisional Politis Negara antar Pemerintahan ke Pemerintahan yang berlangsung, karena Demokrasi – Kekuasaan. Menunggu (suatu taktikal – Keamanan) Terbentuk Keanggotaan Parlemen Nasional

 

1. Pertanggung jawaban (Waktu)

 

2. Kekuasaan ke Bentuk bentuk Politisasi (“Keadaan” –  Baru) Persidangan

 

3. Parlemen – Kewenangan kewenangan Hubungan Pemerintahan

 

Jangan sampai Antek antek Kapitalis di “Luar” (Globalisme) masuk lagi jelajah Kuasa Negara

 

<Tutup


PARTAI BARU MANUSIA I


PARTAI BARU MANUSIA

(Awal)

Ke I (Satu). Hak Politik

BEBERAPA Pembebas telah menuliskan masalah masalah Partai/ Kepartaian. Tetapi, apakah yang dinamakan Partai (Partai partai) berdasar Konstitusi = Negara (Ideologisasi, atau Rekayasa) ?

Namun, sebelum itu dipertanyakan “Pernahkah ada Partai didasarkan = Politik Manusia (HAKNYA)

Maksud, Partai Yang Manusia. Tertulis Kemanusiaan (Sosial ke) Partai. Undang Undang Dasar Republik INDONESIA “……. berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …” (Pasal 28 ayat 2)

Politik = Hak Kolektif

1. rakyat = Masyarakat (Pembentukan)

2. Memperjuangkan Sosial Hak (Kelas)

3. Demokrasi = Hak Masyarakat suatu Kolektivitas (Hubungan Sosial Politik – Budaya ke) Kepemimpinan

Terbentuk Negara = Sosial (Kuasa)

Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul … ditetapkan …”

Pasal 28 D ayat 2 “……. berhak … kesempatan … dalam pemerintah”

Pasal 28 H “……. berhak … memperoleh persamaan dan keadilan”

Lalu, untuk apa Ber – Partai ???

Pasal 28 C ayat 1 “……. berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … demi kesejahteraan umat manusia”

Pembicaraan Hak Kolektif ditegaskan Partai Rakyat Demokratik. Beberapa tahun lampau. (Baca, Anggaran Dasar)

PASAL 11

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Prinsip–prinsip organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Organ yang lebih rendah dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan organ yang lebih tinggi

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi perjuangan dan laporan dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan

Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan atas hasil suara mayoritas

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

BERSAMBUNG


PERLAWANAN DEMOKRATIK KE NEGARA


SUATU PERLAWANAN DEMOKRATIK

KE NEGARA

SOSIAL ANTI INDIVIDUALISME

PEMBEBAS DAN

FRONT

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN Kelompok dalam Inidividualisme, berdasarkan Tidak Sosial HAK. Tetapi, Kekuasaan atas Individu yang lain

1. Menguasai

2. Dikuasai

3. Berke – Kuasa – an

Ekonomi Individualisme menjadi Sistim (salahsatu bentukan) Kuasa atas Uang Terhadap Perdagangan, tidak karena Transaksi Barang. B erlangsung Kapitalisme di Negara

Ketika Pemimpin = Individualisasi, dihancurkan lah Kerakyatan (Sosialisme)

Lalu, mungkinkah Ekonomi Demokrasi ? Dengan tumpukan Modal. Dalam Ekonomisasi ke Perlabaan. Apa Tujuan mereka ? (Kami tahu !)

<Titik

Persidangan Sosialist Dunia, …

Dunia memang sudah berubah. Ke Zaman Manusia Baru. Berbuat = Re Evolusi. Bersumber dari Pemikirannya (“nya”, harus terbaca Manusia) yang Dialektika Logika = Materialisme. Membentuk Masyarakat Sosialisme = ‘Nation’

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Yang terbentuk bertujuan dan menyelenggarakan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Dalam Ekonomik Ptroduksi melawan Pemiskinan oleh Kapitalisme Individualist

Kamerad Para Ketua, …

Sosial adalah Kekuasaan (= Demokratik. Massa Rakyat) ke Ekonomi Demokrasi = HAK (PEMBEBASAN), yang berlangsung dalam Sosial Hak = Kelas. Kelas Buruh (Tenaga) Pekerja, Kelas kelas dalam Masyarakat Sosialisme dan Petani. Mempersiapkan Ekonomi suatu Negara, terbentuk karena Isme Sosial = Produksi

Wakil wakil Gerakabn (Sosial) ke Sosialisme di seluruh Daerah di Dunia, …

Pergerakan pergerakan Rakyat suatu Aksi Massa, tetapi mampu kah dari Radikalisme ke Pikiran Bentuk Geser – Ubah Industrial (Politis)

Kawan, …….

dua masalah (Kelas – Wilayah) b erhubungan dengan Negara ke Produksi. Ekonomis (Baca, Perdagangan). Yang selama ini digerakkan Sepihak. Pemerintahan pemerintahan yang Liberal

1. Keadilan dalam Tradisi

2. a. Bentukan bentukan Kelas

b. Penghidupan = Usaha (Ekonomik)

c. Tempat Asal Pekerja

3. Pertanian ke Budaya (Kepemimpinan)

Suatu rangkaian Hak bersumber dari Batini Rakyat. Penganutan Kita pun didasarkan Logika Batini – Utopia (Masyarakat). Betapa serisu ini ! Bagaimanakah Logika menggerakkan Batini ke Hak Sosial. Politik. Hubungan Kelas ke Negara

<Jeda

Liberalisme sudah menjadikan Demokrasi hanyalah “Alat”. Berkekuasaan. Penguasa = Individualisasi atas Wilayah dan Daerah

Terkuasai

1. Sumber Alam ke Ekonomi

2. Kelas Pekerja (Buruh)

3. Industri, Keuangan (Sosial)

4. Penyaluran (Distribusi. Baca, Perdagangan) Barang barang (Kebutuhan)

5. Pangan, Lahan Tanam

Sementara, Saudara saudaraku ….

Kemiskinan bukanlah untuk yang Kaya. Namun, Borjuasi Demokrasi (Individual) rampas Hak Alam. Lewat Kepemilikan = Perdagangan

<Tutup

SELESAI


KOALISI POLITIK = NEGARA ? (Bagian 2)


KOALISI POLITIK = NEGARA ?

2

(SERI TATA NEGARA)

 

 

 

TIGA Calon Presiden dimajukan. Dalam Pembentukan Kekuasaan Negara :

 

1. Nasionalisme (Kemerdekaan)

 

     – PDI P

     – % = kurang 20

 

2. Demokrat

 

     – P Demokrat

     – % = lebih 20

 

3. Karya

 

     – P GK

     – % = kurang 20

 

Karena, mungkinkah “Figur” ? Membentuk Kekuasaan menjalankan Negara = Sistim atas Pemerintahan (= Kenegaraan. Terbaca, Demokratisasi) ? Mengacukan rangkaian Kepentingan Politis dan Ekonomi di suatu Negara

 

Bagan Koalisi ke Pemerintahan (dua Putaran). Tabel Pertama Kepntingan. Dua Tabel Pertukaran dalam Putaran putaran (hanya Ekonomisasi Uang kah ?)

 

Tabel I. Ke Pemerintahan

Table I Ke Pemerintahan

Tabel 2. Putaran ke Satu

 

Table 2. Putaran ke 1 (Satu)

 

 

Teble 3. Putaran ke 2 (Dua)

 

Table 3. Putaran ke 2 (Dua) Perbaikan

 

 

Kemampuan kemampuan Presiden Terpilih (Baca, Pemerintahan) akan berdasarkan (atau, “menjadi”) Kekuasaan = menyelenggarkan Negara dalam Pembentukasn Masyarakat Negara, mengelola Hasil Rundingan Koalisi

 

Tahapan Penyelenggaraan Kekuasaan (= Negara ?)

 

1. pembukaan UUD RI alinea ke II “… rakyat Indonesia ke Negasra …”

 

2. Pasal 4 ayat 1 “… kekuasaan menurut Undang Undang Dasar.”

 

Tahapan Penyelenggaraan Keuangan

 

3. Pasal 23 ayat 1 “Anggaran … Negara … untuk kemakmuran rakyat.”

 

Tahapan Demokrasi Negara ke Pemerintahan (= program program)

 

4. Presiden RI membentuk Pemerintahan.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1

 

“… memegang kekuasaan …” diterjemahkan mampu BERBUAT = membentuk, menyelenggarakan, menjalankan

 

“… pemerintah …” diterjemahkan Presiden = PEMERINTAHAN (Negara)

 

“… menurut …” diterjemahkan MELAKSANAKAN Undang Undang Dasar

 

5. Pembentukan Undang Undang Republik Indonesia. Melaksanakan Negara (Mekanisme, Cara)

 

Pasal 5 ayat 1 “… mengajukan rancangan undang undang ke Dewan Perwakilan Rakyat …”

 

     a. Sosial – Negara (Parlemen)

 

Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 A. Pasal 7 C. Pasal 20 ayat 4. Dan, Pasal 22 C

 

     b.

 

– Pemerintahan. “… menetapkan  … menjalankan undang undang …” (Pasal 5 ayat 2)

– Keuangan “… pengelolaan keuangan negara ditetapkan  … dengan undang undang … ” (Pasal 23 ayat 1)

– KAM “… keadaan bahaya ditetapkan undang undang.” (Pasal 12)

 

     c. Ekonomi Produksi

 

“… pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.” (Pasal 33 ayat 5)

 

Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat … membentuk …”

 

Pasal 21 ayat 1 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat BERHAK …”

 

Sehingga, Arah Koalisi pun dalam susunan (= Parlemen juga) Negara, yang Berkedaulatan, menuju Kekuasaan Rakyat Indonesia  (Negara = Politik) dalam semua Kepentingan di Negara. Didasarkan Kuasa Rakyat atas Pemerintahan (Baru)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KOALISI POLITIK = NEGARA ? (Bagian I)


KOALISI POLITIK = NEGARA?

I

(SERI TATA NEGARA)

KARENA, mungkin tidak ada ” ….. yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara … pemilihan … ” (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6 A), diperkenankan Koalisi berdasarkan Suara (Baca, Partai) mencalonkan Presiden

Lalu, membentuk Pemerintahan

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke IV “….. terbentuk dalam suatu susunan Negara …, yang berkedaulatan rakyat …”

Terjemahan Penyelenggaraan (= Kuasa. Lihat Pasal 2 ayat 2 juncto Pasal 22 E ayat 2)

1. Menyelenggarakan Kekuasaan di Negara, yang “Berdasar”. “….. pemerintah menurut Undang Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1)

2. Pelaksana Undang Undang. “….. menjalankan Undang Undang …” (Pasal 5 ayat 2)

3. Menyelenggarakan Hubungan Politik Pusat dengan Daerah. “….. ditentukan urusan Pemerinrahan Pusat.” (Pasal 18)

4. Panglima Tertinggi (Perang). “….. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian …” (Pasal 11 ayat 1)

5. Membuat Anggaran, dikerjakan. “….. anggaran diajukan Presiden …” (Pasal 23 ayat 2)

Namun, Konstitusi = Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer Kerakyatan, Pertanggung jawaban Presiden (= Kekuasaan ?) tercantum hanya dalam Pasal 23 ayat 1 “….. pengelolaan keuangan negara …  terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat

<Jeda

Dari Perhitungan Suara Pemilihan 2009 telah berlangsung Koalisi Partai Politik

Pasal 6 A ayat 2 “….. diusulkan … partai politik atau gabungan partai politik …” juncto Pasal 22 E ayat 3 “Peserta ….. partai politik.”

Sehingga, bentukan Pemerintahan (Baca, Negara. Pembukaan Undang Undang Dasar ke Demokrasi) = suatu Koalisi Politik

<Titik

BERSAMBUNG


PERHITUNGAN SUARA NASIONAL


PERHITUNGAN

DAN

SUARA NASIONAL  (Resmi)

Oleh Pembebasan Rakyat

KETIKA Hasil Perhitungan Suara Nasional diumumkan Resmi di Jakarta, mulai bertarung lah Para Calon Presiden itu

Memang Dunia sudah menunggu. Karena, … dua Ismberperang dalam Perlagaan mereka. Melanjut Pertempuran ke Terakhir, walaupun tidak mungkin diakhiri dengan Terpilij Presidem. Melalui Babak babak Tragik. Bermula dari Harapan Rakyat. Memilih. Tanpa ada Pilihan

Entah suara yang tulus kah, ayau jeritan karena Tertindas ? Memilih, karena ada Kami …

Itu kah Kekuasaan ??? Akan memaksa. Hansatu Pilihan

– ada Negara

– ada Indonesia

– ada Rakyat

Lalumemang Kami memperjuangkan Suatu Kekuasaan Rakyat

<Tunda

[                                            PERANG URAT SYARA                                            ]

Jangan tertawa , hai Antek antek Kapitalis ! (MenertawakanPresiden Terpilih ?). Keuangan diatur … ! Kalian pun menggantungkan Keinginan pada Uang. “Dicetak” = Negara

1. Ditransaksikan (Ekonomik)

a. Rasional

b. Produksi (Nasional Industri)

c. Ke Perdagangan

2. Diatur (“HAK”)

a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

3. Diawasi (Pertahanan)

a. Rupiah

b. Sosial Ketahanan Ekonomi

c. Monetary

4. Disimpan (Koperasi)

a. Akuisitas

b. Laba

c. Pembagian

5. Dikelola (Daerah)

a. Manfaati

b. Wilayah wilayah Ekonomis

c. Alam

<Titik

— oOo —

Akan banyak jebakan politik selama pertempuran antara Kami atas Individualist di Negara ini dalam Pembentukan Nasional Pemerintahan (= Kenegaraan)

Tidak akan pernah terputus matarantai – gerigi Revolusi (Ajaran). Menjadikan PEMBEBASAN Suatu Alasan. Terpilih = menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Berdasarkan Kemerdekaan HAK di Tanahnya. Jika Tidak, maka Satu Pilihan lagi. MEMBEBASKAN KEKUASAN DARI TYRANISME ATAS MASYARAKAT !

Semua Kebohongan = Penjebakan ! Membodohi, mendustai, menolak Terlaksanakan Kebebasan = Adil (Manusiawi)

Ada Keberpihakan dengan Negara negara Imperialisme, Neo Liberal – Individualisme dan Kapitalisme Dunia = Penghinaan atas Bangsa

Suatu Penguasan (Regime, Terbaca Kekuasaan Perang) di Negara ! Kami pun menarik Diri, Bersatu Melawan … mungkin Terbunuh

– Peluru (di Batok Kepala)

– Racun dalam Tubuh

– Penyakit Tanpa Obat

– Gila, sebelum mati

– Hilang, entah di mana

– Hukuman atas Kepribadian

– Penyiksaan Badani = Jiwa

dll Cara, yang Terlatih (dari Luar  kah ? Mungkin)

<Jeda

Suara Nasional akan terpolitisasi = Menjadi Politik Rakyat di suatu Negara, yang Berdaulat (Daerah daerah = Masyarakat), diperjuangkan Kepentingan kepentingan mekanisme Sosio Ekonomi Politis

Tidak akan mungkin, terbalik, bergantun pada Cara. Karena, Strategikal = Perbuatan perbuatan Manusia, didasarkan Pikir. Memikirkan

1. Dialektika yang Logik

2. Rasionalisme – Kausali

a. Budaya

b. Tradisional Empirisme

c. Materialisasi

3. Thesiska Alam (di Pikirannya)

Maka,

– Ada Zaman (Baru)

– Ada Pengubah (Sistim)

– Ada Keadaan (Negara)

Biarpun kerja Politik mereka belum selesai jua. Membayar Hutang Luar Negeri, meng – uang – kan Asset asset, sampai mem – bunga – kan Modal, mendepolitisasi Sosialisme – Industrial, meng – korup Uang Negara Indonesia …

dst.

<Tutup

SELESAI





GLOBALISME, TOLAK !


GLOBALISME, TOLAK !

(MENEMBUS

DALAM “PILIHAN” PRESIDEN)

 

 

 

SALAM dari Gugus gugus Juang Rakyat di Daerah daerah. SOCIALISTA … !

 

Kami, Front Pergerakan Rakyat Daerah (Front PRD) mengajak Para Revolusioner, yang Nasionalist (Muda) Bersatu MENOLAK Rancangan ‘EKONOMI PASAR BEBAS (GLOBALISME”), yang telah dibawa kembali N eo – Imperialism. Suatu Penguasaan Dunia atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik di Negara negara

 

Melalaui (Baca, Diperbuat !)

 

1. Pemerintahan yang Korup

 

2. Tyranik (Militerisme)

 

3. Jaringan Uang Kapitalistis

 

Kepentingan kepentingan Para Individualist atas Ekonomisasi Keuangan = Laba Permodalan (Dagang). Bukan Pemenuha n Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Menguasai Nasional – Wilayah wilayah (Sumber Alam)

 

2. Membentuk Pasar Laba (= Globalisme)

 

3. Mengadakan Pemusatan (Sentralisme) Keuangan

 

Sehingga, Daerah daerah bergantung pada Kekuatan Perekonomian – “Sepihak”, didasarkan Hukum buatan = Perjanjian (Luar Negeri), tanpa mampi menyelenggarakan Ekonomi erindustrian, yang BERDIKARI = Nasional Industri (Tambang)

 

Neo – LIberal = Imperialisme (Penjajahan) Moderen tidak sesuai dengan Tradisonalisasi Ekonomi (Budaya) Masyarakat di Daerah daerah (Kedaulatan Rakyat di Indonesia)

 

1. Sosial Hak = Kemerdekaan di Tanahnya (Manusiawi)

 

Maka,

 

2. Usaha usaha Perekonomian berdasarkan Sosialisme (= Kekeluargaan)

 

dan,

 

3. Peri Keadilan (Sosial = Negara)

 

<Jeda

 

 

 

NASIONALIST = Konsep Perjuangan ke “Kiri” (Politik)

 

nasionalist-sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sudah cukup lah Bangsa dibebankan Hutang, menjadi Kuli Bangsa Asing, “nrimo”. Memakan, yang dibeli dari Lahan lahan Tanam (pangan) bukan dalam Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 

 

Jawa Tengah, 6 Juni 2009

 

PERGERAKAN TRAKYAT DAAERAH


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


PEMILIHAN PRESIDEN = NASIONALISM


PEMILIHAN

PRESIDEN SUATU IDEOLOGISASI

( NASIONALISM )

 

 

 

PEMILIHAN Presiden, adalah berdasarkan Demokrasi (Kekuasaan Rakyat). Menerjemahkan, membentuk untuk menyelenggarakan suatu “Negara” = Kenegaraan, ditujukan Pelaksanaan Kepentingan kepentingan Sosial (= Kuasa) Ekonomik Pemilih

 

1. Kepemimpinan. Akibat = Hasil dalam Kausalitas Politik (Negara)

 

2. a. Presiden (Lembaga Negara)

     b. Pemerintahan

 

3. c. Kepala Negara (baca, Daerah daerah)

 

Atas Figur figur yang akan mencalonkan, dipilih melalui Politisasi Kedaulatan (Wilayah wilayah = Kebangsaan) di Negara

 

Karena, Ideologisasi. Nasionalism … (Keberadaan Rakyat)

 

Maka, Kelembagaan Presiden  = Negara, yang didirikan (Kemerdekaan). Memang, diplomatis. “Menuntaskan”  keragu raguan retorika. Terbentuk lah Perbuatan perbuatan Ideologik

 

 

 

SELESAI


PEMILU 2009


TERNYATA

BANYAK YANG TIDAK

MENCONTRENG


APAKAH mereka lah yang dinamakan Golongan Putih ? Yang melawan Hukum ? Dan, yang Berdosa ? Yang Bersalah ? Yang Bertentangan terhadap Demokrasi di Negara ?

1. Sedang di luar Daerah

2. Tidak datang ke TPS

a. Karena, tua (usia)

b. Malu, tidak paham

c. Waktu untuk Kerja

3. Tidak ada pilihan

Ke mana kah kertas suara mereka, yang berdasarkan suatu Hak Politik ? Sehingga, tidak sah kah Pemilihan (Umum) ? Kalau ada Oposisi, berlangsung a-Politisasi  Negara Kekuasaan

1. Dugaan akan Kecurangan

2. Tuntutan Pemilihan Ulang

Karena,

a. Ditanda tangani Kepresidenan X Oposisi. Bertentangan)

b.  Distrik ke Pemilih (Suara) berhubungan dengan  Calon Presiden

c. Berlaku Kependudukan Strategik yang Terpoltisasi

3. Pembatasan kemampuan Partai Politik (ikut = Peserta) bukan lah Oposasn (Terjemahan Undang Undangan)

Oposisional pun (jangan langsung baca “Hak”), dalam Politis karena Sistim Kekuasaan Demokratis di Negara, namun mungkinkah  Tanpa Sekian Perbedaan ?

<Titik

Sementara, Masyarakat sudah merasa terwakilkan di Pemilihan, berdasarkan Azas (= Kuasa) Politik

1. Suara. Konstituen = Partai

2. Daerah = Kursi (Anggota)

3. Program program (Parlemen)

4. Mengajukan Presiden (Tanpa Wakil)

5. Dipilih = Memilih, Terpilih

<Titik

“Pemilih” (Lihat DPT), yang Tidak Mencontreng didasarkan Peaturan Pemerintah Pengganti UU (Quasi), menjadi Batal, ke Hak bhuatan Politik Negara (Nihilisme)

Ini, manuver. Seakan ada Golongan Putih versi Hukum. KOntra Isu Nasionalisme. Maka, ada Pilihan Negara (Pemerintahan)

Mungkinkah Demokratik dapat menerima “Hak”  termaksudkan ? Alasan alasan (= Keputusan)

1. Sosial = Pertahanan Negara

2. Ekonomik = Industrialisasi (Strategis)

3. Pemakaian Uang = Kondisional

Karena alasan lain,  Kawan Se – Demokratik ? Dipaksakan ……. !?Lalu, menjadi Dasar Pembicaraan ke ‘Nation’

<Titik

Nyaris lah, Rasionalisme Politik Negara Kekuasaan (atas Ekonomisasi = Program program), tetapi tanpa untaian matarantai Thesiska Logika

<Tutup

SELESAI


KOALISI = NASIONALISME ?!?


NASIONALISME, yaitu

 

1. Pemahaman

 

2. Kebangsaan

 

3. Kemerdekaan

 

4. Nasional suatu Pemerintahan

 

5. Daerah

 

didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah = Negara, yang Berdaulat (Baca, karena Kekuasaan Rakyat Miskin). Membentuk Masyarakat Sosialisme. Terpolitisasi namun Ideologis (Arah)

 

Jadi Geo Strategik – Politis

 

1. Suatu “Negara” di Dunia

 

2. Sosial Pertahanan (Daerah. Mempersatukan)

 

3. Isme Politik Ekonomi

 

Politik = Kebudayaan di Indonesia, mengacukan Kepemimpinan Terorganisasi = Nasionalistis. Hak Sosial di Tanahnya (Kebebasan). Berlangsung dalam masing masing Daerah Kependudukan (Pemerintahan di Masyarakat)

 

Sehingga Ekonomik, yang terselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat. Ini lah, Nasional Industrialisasi = Produksi.  Melaksanakan Keuangan Transaktif jadi Nilai nilai Berguna, Bermanfaat atas Pengelolaan Sumber sumber Alam ke Hasil (Ekonomis. Baca, “Barang”), berkekuatan Ekonomisasi Politik (Isme)

 

Bukan Negara = Perusahaan. Menjual Alam, dibeli kembali Hasil, tetapi dari Luar. Berhutang dalam Laba (Pendapatan). Tertindas lah … ! Pesuruh dari Kapitalis. Hanya karena Keuangan (= Pinjaman), yang tidak ekonomis dalam Kebangsaan. Sungguh TIDAK NASIONALIST !

 

Nasionalisme = Koalisi mempersiapkan Pembebasan Rakyat di Indonesia. Dari bentuk bentuk Neo Imperialisme = Penjajahan !

 

Dialektika atas Konstitusi = Parlemen ke Pemerintahan. Terlaksanakan Kesejahteraan (Pangan, Sandang, Papan/Barang), yang Berkeadilan (Manusiawi). Memakmurkan (KUASA) Masyarakat – Daerah

 

Jika memang sepakat, terpaksa kah akan menghancurkan Para Koruptor di Negara ?!? Menutup Permodalan (= suatu Cara Pemindahan Bahan Baku Alam ke Luar) atas Industrialisme. Lalu, menghapus Hutang hutang (Pemerintah) di Luar Negeri

 

Andaikan ya, memang tidak Berkoalisi. Jelas !?! Terserah. Memakai Kekuasaan  = Menguasai Negara. Memepermalukan Rakyat, Berebut Uang  Asing (Penjaminan). Berfoya foya a-la Borjuisme

 

     – Mendepolitisasi Sosialisme di Indoensia

     – Membentuk Militersime Baru

     – Menangkap Para Nasionalis Gerakan

 

Maka, Koalisi tidak = Nasionalisme Perjuangan (Kerakyatan). Karena, Demokrasi maka akan terus lah Kerja Politik Kelompok kelompok Nasional

 

— oO o —

TAMBAHAN

BUKAN SUATU KOALISI

POLITIK

Prosentase Suara dihitung dari Keanggotaan  DPR RI melalui Partai partai = bukan Koalisi Politik.  (Berdasarkan Konstitusi. Kah !?!). Mencalonkan Figur = Presiden = Negara (Pemerintahan. Baca, Presidensiil ke Quasi)

 

Legislatif tiba tiba kembali = Parlemen ??? Tanpa Undang Undang mengajukan Calon Presiden karena memang nsudah berdasarkan Undang Undang Dasar. Dipolitisasi Hasil Demokrasi

 

Lalu, bagaimana ? Partai = suatu Politik ? Mampu buat Putusan ? Mempersiapkan Hubungan Sosial Kekuasaan – Negara. Dalam Tata Negara (= Wewenang ?). Atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Membentuk Nasional Pemerintahan dari Figuralisme (= Govermental. Administasi)

 

 

 

SELESAI