Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

DITA INDAH SARI CALON PRESIDEN

SOSIAL KELAS POLITIK


SOSIAL KELAS POLITIK

 

 

 

ALASAN alasan Perpindahan Kelas kelas karena pelaksanaan Tujuan Ekonomisasi

 

1. Tingkat Kebutuhan kebutuhan

 

2. Kependudukan

 

3. Produksi – Keadaan Tanah

 

Perhitungan Laba Industrialisme (= Hasil. “Perdagangan) Keuangan Dunia

 

Pengaruh pengaruh dari Terjemahan Gejala gejala Ekonomi. Hubungan Negara – Partai. Dalam Pelaksanaan Kebebasan Sosial Ekonomi

 

<Jeda

 

 

 

Alam – Politika Thesis didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah

 

1. ‘Nation’ = Proses Kebangsaan

 

2. Perbuatan perbuatan Ekonomia

 

3. Produksi – Kemasyarakatan Internasional

 

4. Pemerintahan Masyarakat Sosialisme (Politik Demokrasi)

 

5. Pelaksanaan Program program Nasional Kepartaian

 

<Titik

 

 

 

Bentuk bentuk Perpindahan

 

1. Pembentukan Kelas Baru

 

2. Kepartaian Kelas Politik

 

    a. Organisme Kepemimpinan

    b. Penyelenggaraan Tujuan Partai (UU “Negara” Sosial)

    c. Keanggotaan dalam Politisasi

 

3. Antar Sosial (= “Hak” tetap) Kelas ke Kelas

 

 Bentukan Perilaku dari Nilai nilai Sosial tanpa Pelapisan pelapisan Kuasa Sentralisme  – Badania Politik atas Masyarakat

 

     – Kekuatan Politik Kelas

     – Persamaan dalam Kelas dan antar Kelas kelas

     – Keanggotaan Kelas Politik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


HAK DAN POLITIK


H A K

1. Pelaksanaan Kebebasan Manusia

 

2. a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

    b. Memenuhi (= Ekonomisasi) Kebutuhan kebutuhan

    c. HAM

 

3. Nilai nilai Kemanusiaan (Ujud – Pribadi)

 

Terpolitisasi (Utopia) Sosial Politik 

 

karena

 

1. Hasil Pemikiran Dialektis Logika – Materialisme Sosial

 

2. Bertujuan = Penyelenggaraan suatu “Negara”

 

3. Hubungan Sosial – Kemanusiaan (Produksi) – Alam

 

dalam Negara – Ide, Berkedaulatan Rakyat mempersiapkan Kekuasaan Pemerintahan Rakyat (Ajaran) yang didasarkan Sosial Hak (= Kekuasaan)

 

 

Bentuk bentuk Hak

Konstitusi Hasil Amandemen memuat Hak hak Sosial. Walaupun hanya sekedar Politis (Negara). Pasal 25A “……. negara kepulauan yang … Nusantara dengan wilayah … batas batas dan hak haknya …”

 

 

 

Politisasi

1. Pasal 26

    (2) Penduduk ialah warga negara

 

2. Pasal 27

    (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya …

    (2) ….. berhak … penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 

3. Pasal 28 A

    Setiap orang berhak untuk hidup …

 

   Pasal 28 B

   (1) Setiap orang berhak … melanjutkan keturunan …

   (2) Setiap ANAK berhak … kelangsungan hidup …

  

   Pasal 28 C

   (1) Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya.

   (2) Setiap orang berhak … memperjuangkan HAKNYA SECARA KOLEKTIF …

 

   Pasal 28 D

   (2) Setiap orang berhak … mendapatkan imbalan … yang adil dan layak dalam hubungan kerja

 

   Pasal 28 H

   Setiap orang … hidup … bertempat tinggal …

 

 

 

Pasal Konstitusional (= Politik) menjadi HAK YANG SOSIAL

 

” ……. Kemerdekaan itu ialah HAK segala bangsa …, maka penjajahan … dihapuskan, karena tidaksesuai dengan Perikemanusiaan …

 

” ……. membentuk suatu Pemerintahan Negara … dalam Negara … yang berkedaulatan Rakyat …

 

Pasal 1

(2) Kedaulatan adalah … Rakyat, DILAKSANAKAN menurut Undang Undang Dasar

 

 

 

SELESAI

 


“KEKUASAAN” DARI PEMILIHAN


KEKUASAAN tidak samadengan “Kekuasaan Rakyat Miskin”

 

1. a. Ajarannya. Kekuasaan “Rakyat”

    b. Rakyat “Yang Miskin”

 

        – membentuk Pemerintahan

        – melaksanakan Sosialisme Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

        – membentuk Parlemen

 

    c. Demokrasi = Kekuasaan

 

2. Kedaulatan Rakyat (Sosial)

 

Sosial Politik ‘Nation’ dalam Kebaruan Zaman Manusia

 

1. Proses Kebangsaan Masyarakat

 

2. Kesatuan – Wilayah wilayah

  

     a. Isme – Nasional

     b. Kesatuan Federalisme (baca, Pemerintahan Kewilayah Masyarakat)

     c. Persatuan

 

3. Pertahanan Sosialisme

 

Kini, Pemilihan Presiden di Indonesia bukan lah Pembentukan Kekuasaan lagi, namun suatu Cara cara Sistim Proses Kedaulatan Rakyat Miskin

 

1. Wilayah wilayah Politik

 

2. Program program untuk Rakyat (Kepartaian)

 

3. Sosial Politisasi Negara

 

<Titik

 

 

 

KEKUASAAN

DAN

POLITIK

 

 

Kesadaran Politis bahwa mendirikan Negara didasarkan Kemerdekaan = Membebaskan Rakyat dari Penjajahan  Terbuka atas Sosial Ekonomi

 

     – Imperialisme

     – Individualisme – Tyran

     – Militerisme

 

Suatu rangkaian de – Politisasi atas Sosialisme maka Masyarakat kehilangan Hak hak Sosial Kelas kelas (= Dasar “Kekuasaan) Ekonomi” dalam Perpolitikan  karena Pemerintahan salahsatu unsur Pendirian Negara untuk Penyelenggaraan Tujuan Kemanusiaan Sosial

 

Ketika Perlawanan, kerja (Para Agen) Politik di Pemilihan Kepresidenan jadi Tugas tugas ke Tujuan Kekuasaan Rakyat Miskin di “Negara” – Ide Sosial

 

— o0o —

 

<Tutup

 

 

 

PEMILIHAN

PRESIDEN

(= “CALON”)

 

1. Dasar Pencalonan :

 

    a. Kekuasaan

    b. Karena, ada Pemilih

 

       – Rakyat

       – Parlemen

       – Negara

 

    c. Proses

 

2. Dicalonkan. Namun, manakah HAK MENCALONKAN ?

 

3. Tujuan (= Politik) “Calon”

 

    a. Individualism

    b. Sosial

      

        – Pelaksanaan Hak Sosial

        – Demokrasi (Baca, Kekuasaan Rakyat)

        – Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

     c. Kebebasan

 

<Tutup

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKONOMIK KEPENDUDUKAN PEMUKIMAN


INDIVIDUALISME tidak mampu memberikan Kesejahteraan Sosial Politik
1. Pemukiman Layak Manusiawi untuk Rakyat
2. Lingkungan Buruh – Penduduk
3. Lahan lahan Pertanian Kemasyarakatan di Negara
Mengapa ???
Keadilan Ekonomisasi Penyediaan Pangan, Sandang, Papan dijadikan “Perhitungan”, berlaku dalam Perdagangan Individu
Keuangan Pemerintah Negara pun tidak mampu Bayar (Laba – Transaktif) Kemakmuran
Maka Kebutuhan kebutuhan Diperjual belikan. Liberalisasi Perekonomian Industrial
Pemukiman Wilayah wilayah dipolitisasi. Pelapisan Ekonomik atas Kependudukan = Urbanik (Hubungan) di bawah Kekuatan Penguasaan Tyranism
SELESAI 

SOSIALISME DAN EKONOMI POLITIK


SOSIALISNE

DAN

EKONOMI POLITIK

MATERI = Thesiska Alam (di Pikiran – Kemanusiaan). Dalam Hubungan Sosial. Untuk kebutuhan kebutuhannya (apangan, Barang)

 

Hak hak Sosial, terpolitisasi ……. Kepentingan kepentingan Rakyat. Ekonomisasi Politis = Sosial Kelas kelas. Industrialisme dan Pertanian. Dijadikan Program program Kepartaian

 

TRI PANJI RAKYAT. Program program Partai PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan Hutang Negara

 

2. Masional Industri Tambang

 

3. Industri Produksi Masyarakat

 

Utopia yang Politik = Materialism. Perbuatan yang Manusiawi. Dalam suatu “Negara” – Ide Sosial

 

<Jeda

 

 

 

Sosialisme Ekonomi menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

 

Dasar

 

1. a. Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

    b. Nasional – Wilayah wilayah

    c. Politik Rakyat Miskin

 

2. Hak Sosial – Tanah

 

3. a. pertanian – Budaya Pangan

    b. Demokratisasi Perekonomian

    c. Tenaga “Kelas – Produksi”

 

<Titik

 

 

 

Alasan alasan Ekonomi (Bidang bidang) Sosial Keuangan dan Pertania

 

1. Sumber sumber Alam dalam Kesatuan – Wialyah wilayah

 

2. Keuangan Berkeadilan

 

    a. Kekuatan Tukar(Emas)

    b. Kemampuan kemampuan Edar dalam Proses Industrialism

    c. Jaminan Tenaga Produksi

 

3. Keseimbangan “Anggaran Perdagangan” (Tradisional, Barterism)

 

Namun, Penyelesaian “Hutang Ekonomik” atas Tanah (Materialisme ?) dengan cara cara Kepemilikan Uang  jadi Kecurangan “Politik Negara”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 


POLITISASI “FIGUR” DI PEMILIHAN


HUBUNGAN Politis Kepribadiannya dengan Hak hak Sosial = Dasar Pencalonan di Masyarakat … Bentukan Isme (Suara) – Konstituen = “Figurnya”

     – Nilai nilai Haknya

     – Revolusioner. ke Tujuannya (= Sosial)

     – Kemampuan kemampuannya (Politik)

<Titik

Beberapa Kepribadian Fifuralistik melaksanakan Haknya (Sosial Kelas)

1. Tani – Budaya Pangannya

2. Tenaganya = Buruh (Produksi)

3. Kelas – Politiknya (Kepartaian)

4. Sosialisme – Lintas Kelasnya (Politik, Demokrasi) Ekonomi Perdagangan

5. Pembebasan = Kerakyatan (Isme)

dll

Kekuasaan Politik akan terbentuk dalam Sosial Pertahanan. Federalistika Masyarakat Distrik distrik di Negara

Pembentukan ulang terus menerus Sosialisme (Pemilihnya). Gerak – Alamiah Dialektis “Arah Massa” ke Tempat  tempat Politisasi Pemilihan

<Tutup

SELESAI


CURIGA PERANG “BUATAN”


KECURIGAAN

POLITIS

ATAS

PERANG

“BUATAN”

Salahsatu Ajuan menyatakan Tentara Bukan Negara. Lalu, dibentuk Militer. Organisasi = Tentara untuk melaksanakan Tugas tugas Perang

 

1. a. Menyerang

   b. Menghancurkan

   c. Membunuh

 

2. Bertempur

 

3. HAN, Dinas Rahasia – Memata matai/ Penyamaran, Kontra

 

4. a. Persenjataan

    b. Material, Amunisi, Pengangkutan

    c. Pangan

 

5. Membuka Daerah daerah, yang Dijamin Pengamanan Bermukim

 

Agar, Tentara bukan “Alat” Penguasaan. Jadi Militerisme. Karena, “Struktur Perintah”, yang Militer Politis (= Kenegaraan)

 

1. Luas Wilayah wilayah Pertempuran (Batas batas Negara)

 

2. Pimpinan (= Kekuasaan kah ? Di) Peperangan, berhubungan langsung dengan Rakyat

 

3. Penyelesaian Pertikaian Organisasi organisasi Militer Dunia

 

Wewenang wewenang Kepemimpinan menentukan Kemenangan berdasarkan “Tempat” Rakyat (Kedaulatan), Diarahkan dan Bertujuan

 

Walau Pembiayaan Militer “karena” Ekonomisasi Keuangan Pemerintahan, tetapi “dari” Industrialisasi Tenaga Masyarakat Produksi

 

Akan tampak lah Peta Kekuatan kekuatan Sosial Politik Ekonomik atas Hubungan dengan Militer (Perang)

 

1. Dasar Pertahanan Sosial

 

2. Politik Kekuasaan Rakyat

 

3. Kemasyarakatan dan Perdamaian

 

Bukan kah Daerah daerah Ekonomis, Industrialisme, Pertambangan dan Pertanian jadi SENGKETA POLITISASI MILITER di seluruh Dunia sampai kapanpun …….

    PERANG

    EKONOMI

    (DI) NEGARA

berdasarkan Isme. Mungkin ….. Saling menghancurkan Cara cara (Perdagangan), berhadapan dengan Pembelotan Kaum Ilmiah

 

1. Menguasai Sumber sumber Alam

 

2. Menguasai Proses Industrialisme

 

3. Menguasai Keuangan Laba Perdagangan

 

Mengapa atas “Negara” (= Masyarakat) ? Keuangan, yang Dicetak. Menjadi Dasar Transaktif Perekonomian berlangsung

 

1. Dilumpuhkan Kekuasaan Politik Negara

 

2. Tahap tahap MIliteris (Tugas tugas Perang)  ketika de Politisasi ISME

 

3. Dilaksanakan Politik Ekonomi Setujuan

 

 

 

     PANGAN

     SEMASA

     PEPERANGAN

Rakyat tetap butuh makanan untuk Anak anak Manusia di Masyarakat, bukan Perdagangan ke Binatang Kapitalisme

 

Apalagi di Masa Peperangan sekarang. Angkatan Bersenjata juga. Untuk Pangannya dalam rangka Pertahanan Rakyat pula

 

Karena Hukum maka “mendapat Hak” (= Warga Negara)

 

1. Ikut, Bernegara

 

2. Dalam suatu Angkatan Perang (Senjata)

 

3. Pertahanan (Sistim) Keamanan

 

Saluran saluran Perintah (Baca, Komando) Tegas dari Kerakyatan Proses Historik Patriotisme Bentuk Kebangsaan Masyarakat Sosialisme

 

 

 

— o0o —

 

 


PERNYATAAN CALON PRESIDEN DITA SARI


Partai Rakyat Demokratik

 

PERNYATAAN CALON PRESIDEN DITA SARI

ATAS

PENYERANGAN TERHADAP PAPERNAS

YANG

DITUDUH KOMUNISME – PKI

 

 “Mereka mengidentikkan kami dengan
komunis karena mengusung program perjuangan yang kami
sebut Tripanji. Menurut mereka, Tripanji adalah idiom
komunis padahal bukan,” kata Ketua Umum Papernas Agus
Priyono
dalam jumpa pers di kantor Kontras, kemarin sore.

Dia menjelaskan, Tripanji sebenarnya berisi tuntutan
nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang
luar negeri, dan industrialisasi nasional untuk
kesejahteraan rakyat. “Asas kami juga bukan komunis
melainkan demokrasi kerakyatan,” sambungnya.

CALON PRESIDEN, DITA INDAH SARI menambahkan,
DIRINYA MENANTANG pihak-pihak YANG ANTI PAPERNAS untuk
membuktikan kaitan antara Papernas dengan komunis.

“Itu hanya makanan basi yang terus dikunyah-kunyah

lalu disemburkan saat momen tertentu,”

tegasnya.

Papernas sendiri adalah partai yang didirikan oleh
sejumlah organisasi dan aktivis gerakan, termasuk PRD
(PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK)
. Baginya, semua perjuangan
Papernas tak ada kaitannya dengan komunis.

“Kami bicara soal nasionalisasi, apa Amien Rais tidak?
Lalu, dengan begitu apa Amien komunis,” ujarnya balik
bertanya.

Soal warna bendera Papernas yang merah, Dita lantas
membandingkannya dengan bendera milik PDI-Perjuangan.


DITA INDAH SARI CALON PRESIDEN


Rabu, 17 Januari 2007

Jakarta, Partai Persatuan Pembebasan Nasional atau Papernas mengajukan lima tokoh yang layak diusulkan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Kelima tokoh tersebut adalah Kwik Kian Gie, Sukardi Rinakit, Rizal Ramli, Hasyim Wahid, dan Dita Indah Sari.

Ketua Umum Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional Dominggus Oktavianus Tobu Kiik di Jakarta, Selasa (16/1), mengatakan, kelima calon presiden alternatif tersebut dijaring dari pengurus dan kader Papernas di daerah. Capres alternatif yang diperoleh merupakan tokoh ekonomi, politik, dan aktivis pergerakan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli adalah ekonom yang berpengalaman menjadi menteri. Sedangkan Sukardi Rinakit dikenal sebagai pengamat politik dari Direktur Soegeng Sarjadi Syndicated. Dita Indah Sari adalah aktivis pergerakan yang memimpin Partai Rakyat Demokratik. Hasyim Wahid adalah adik kandung KH Abdurrahman Wahid.

Dari kelima tokoh itu, baru Dita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan Papernas. Sedangkan calon lainnya belum memberikan kepastian. Sukardi yang dihubungi Kompas hanya tertawa. “Biarlah saya tetap menjadi peneliti. Jadi presiden butuh pengalaman,” ucapnya. Namun, ia mengatakan, diskursus memunculkan capres alternatif positif untuk merangsang pemikiran munculnya pemimpin alternatif.

  

Menurut Dominggus, capres alternatif dianggap memiliki komitmen tinggi menyelesaikan masalah bangsa. Tokoh pimpinan tradisional saat ini dinilai tidak ada yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan bangsa untuk keluar dari berbagai masalah.

Ketua Presidium KP Papernas Agus Jabo Priyono mengatakan, calon harus mampu mengusung program Papernas yang tertuang dalam Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat. Tri Panji tersebut adalah nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri, dan industri nasional yang menyejahterakan rakyat.


Dita’s statement


logo-baru-prd.JPG 

 PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

“We will sue the Yogyakarta regional police chief and the chief of the national police who have obstructed the issuing of the permit. There is clearly a hidden political agenda to obstruct ordinary people who want to organise and gather. Whereas this is guaranteed under the Constitution”, said congress committee member Dita Indah Sari.

Dita made the statement at the congress site at the Wisma Sejahtera Building in Kaliurang in the Sleman regency of Yogyakarta, Central Java, on Friday January 19. Dita said she deplored the planned anarchic action to obstruct the congress in the name of religion or groups such the Yogyakarta Anti-Communist Front (FAKI).

(Detik. Januari 19, 2007).
 


Sekilas DITA INDAH SARI


logo-baru-prd.JPG

 PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

DITA INDAH SARI
Lahir di Medan, Sumatera Utara – INDONESIA
Tanggal 30 Desember 1972.
Anak kedua dari dua bersaudara
Bapak Adjidar Ascha dan Ibu Magdalena Willy F Firnandus .

Pendidikan dasar mulai dari taman kanak-kanak sampai menengah pertama di selesaikan di Harapan Medan, dan tahun 1988 sampai tahun 1991, menyelesaikan sekolah menengah atas di SMU PSKD I, Jakarta.

Dunia gerakan mulai dikenalinya ketika menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan pada tahun 1992 bergabung dengan Forum Belajar Bebas, sebuah kelompok studi mahasiswa progresif yang membahas persoalan demokrasi dan keadilan sosial.

Berlanjut dari kelompok studi, Dita kemudian menjadi organizer buruh di daerah Tanggerang, Bogor, dan Pluit mulai tahun 1993, sampai pada tahun 1994 bersama kawan-kawan yang lain mendirikan Partai Rakyat Demokratik.

Dalam kongres PPBI yang pertama di Semarang, Oktober 1994, Dita Sari di percaya menjadi Sekretaris Jenderal Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) satu-satunya organisasi buruh yang pada massa itu melakukan demontrasi menuntut kenaikkan upah, penghidupan yang layak buat kaum buruh dan penggulingan Soeharto. Sampai pada Februari 1995 Dita kemudian dipercayakan menjadi ketua umum PPBI.

Dita Sari begitu namanya sering disingkat kemudian ditangkap ketika sedang memimpin aksi di Tendes, Surabaya bulan Juli 1996. Dalam sebuah pengadilan yang tidak adil, Dita dijatuhkan hukuman delapan tahun penjara beserta beberapa teman-temannya yang lain, dan oleh rezim Soeharto PPBI dianggap sebagai organisasi terlarang.

Pernah ditahan di LP Wanita Malang dan LP Wanita Tanggerang periode tahun 1997-1998, Dita kemudian dibebaskan setelah mendapat Amnesti dari Presiden Habibie. Tahun 1999 Dita kemudian mendeklarasikan Front Nasional Perjuangan Buruh Nasional Indonesia, yang merupakan univikasi antara PPBI dengan serikat-serikat buruh lokal seperti PPBS Surabaya, SBI Bandung dll, dan Dita terpilih sebagai ketuanya.

September 2001, Dita mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award.
Februari 2002 Dita juga mendapat Reebok Human Rights Award, yang kemudian ditolaknya karena Reebok sebagai salah satu perusahaan sepatu besar yang tidak berpihak terhadap kesejahteraan kaum buruh. Dalam periode ini Dita juga tercatat sebagai salah seorang pendiri sebuah lembaga penelitian, yaitu Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), serta Senjata Kartini sebuah NGO yang bergerak di bidang Perempuan.

Memasuki momentum pemilu 2004, FNPBI, bersama organisasi sektoral lainnya, seperti SBMI, JMD, STN dll, mendirikan Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR), dan Dita terpilih sebagai ketua umum, akan tetapi POPOR kemudian gagal memenuhi verifikasi Depkeh HAM.

Maret 2005, dalam kongres luar biasa Dita Indah Sari terpilih sebagai ketua umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), yang semakin mengukuhkan tanggung jawab yang semakin besar dalam mengusung semangat perlawanan … !!!


Calon Presiden DITA INDAH SARI. MENUJU KEKUASAAN RAKYAT MISKIN.


Rabu, 17 Januari 2007

Jakarta, Partai Persatuan Pembebasan Nasional atau Papernas mengajukan lima tokoh yang layak diusulkan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Kelima tokoh tersebut adalah Kwik Kian Gie, Sukardi Rinakit, Rizal Ramli, Hasyim Wahid, dan Dita Indah Sari.

Ketua Umum Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional Dominggus Oktavianus Tobu Kiik di Jakarta, Selasa (16/1), mengatakan, kelima calon presiden alternatif tersebut dijaring dari pengurus dan kader Papernas di daerah. Capres alternatif yang diperoleh merupakan tokoh ekonomi, politik, dan aktivis pergerakan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli adalah ekonom yang berpengalaman menjadi menteri. Sedangkan Sukardi Rinakit dikenal sebagai pengamat politik dari Direktur Soegeng Sarjadi Syndicated. Dita Indah Sari adalah aktivis pergerakan yang memimpin Partai Rakyat Demokratik. Hasyim Wahid adalah adik kandung KH Abdurrahman Wahid.

Dari kelima tokoh itu, baru Dita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan Papernas. Sedangkan calon lainnya belum memberikan kepastian. Sukardi yang dihubungi Kompas hanya tertawa. “Biarlah saya tetap menjadi peneliti. Jadi presiden butuh pengalaman,” ucapnya. Namun, ia mengatakan, diskursus memunculkan capres alternatif positif untuk merangsang pemikiran munculnya pemimpin alternatif.

Menurut Dominggus, capres alternatif dianggap memiliki komitmen tinggi menyelesaikan masalah bangsa. Tokoh pimpinan tradisional saat ini dinilai tidak ada yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan bangsa untuk keluar dari berbagai masalah.

Ketua Presidium KP Papernas Agus Jabo Priyono mengatakan, calon harus mampu mengusung program Papernas yang tertuang dalam Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat. Tri Panji tersebut adalah nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri, dan industri nasional yang menyejahterakan rakyat.