Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Democratie

SOSIAL HUBUNGAN PRODUKSI (Tulisan ke Satu)


1.

KEBUTUHAN kebutuhan Masyarakat berdasarkan Kemanusiaan antara lain

– Pangan (Dasar, MANUSIA) ;
– Sandang ;
– Papan dan Barang ;

Lewat Produksi, telah dilakukan BERSAMA. HAK DARI KEWAJIBANNYA MEMENUHI Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

<Jeda

Tampaklah Hubungan Sosial (Baca, Materialisasi, Ubah Bentuk/Perubahan) antara Kemanusiaan “atas BENDA” dalam Pemahaman KUASA (= “buatan” – nya)

Kemampuan kemampuan, yang Bersama (derajat, jenis kelamin, dan Nilai), Tenaga Sosial Industrial ke Hasil jadi Pemenuhan untuk DIRINYA, Manusia

2.

Sedangkan ‘Proses’ itu (Mengubah) adalah DIALEKTIS HISTORIKAL, karena ADA TUJUAN, namun Tidak Individualisme (Perlakuan). Benda yang Kebutuhan (jangan baca langsung “Butuh Kebendaan”), meskipun perlu Alat juga, Alat alat/ Peralatan. Secara Ekonomi – Ilmiah/Ke – Ilmu – an dan Pengetahuan, Industrialisasi

Inilah, salahsatu Pembentuk Theori Sosialisme (Engels, Friedrich), dan Non Difinitif, tetapi berkembang sesuai Perubahan yang terjadi. SOCIALISTA !!!

<Tunda

Bersambung (Tulisan ke Dua)


DEMOKRATIK “HAK” REVOLUSI


DEMOKRATIK, “HAK” REVOLUSI


Terima kasih, Saudara saudaraku telah mengundang ke “Pertemuan” Tahunan. Kini, didasarkan Perdamaian Internasional Sosialis. Ternyata, diterima beberapa Pikiran DEMOKRATIK. Berlaku PERUBAHAN Ke “HAKNYA” = Revolusioner. Perkenankan lah … PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

[Kebanggaan dalam senyuman ratusan Peserta Pertemuan. Sambil berdiri Ketua dan Pimpinan. Dipersilahkan kembali Bicara (Rekaman) dan serentak PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK kepal tangan Kiri genggam ke Depan]

Ke Masyarakat Sosialisme ……. !

Yang Muda Kita pun merasakan Persaudaraan Darah Rakyat. Mengaliri Tubuh tubuh yang Lahir = Kesucian ! Dirinya ! Dari Perempuan Sosialis. Menetes. Maka, ada Revolusi … !

Apakah, yang selalu diperjuangkan DEMOKRATIK ? Adalah, PEMBEBASAN = Manusiawi. Yaitu,

SATU, Kekuasaan Rakyat “Miskin” (Tujuan). Membebaskan Manusia – Rakyat (Masyarakat)

DUA, Pembentukan Masyarakat Sosialisme

–       Kelas (= Tenaganya) Buruh

–       Sosial = Kekuasaan Rakyat

–       Produksi = Kepemilikan Masyarakat

Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia

TIGA, Sosial = Kekuasaan (HAK) ke Kelas. Mendirikan Nasional Industri (Produksi)

Politik Rakyat “Miskin”. Pun melalui Rakyat – Massa Aksi (Perijinan ? Di INDONESIA), dan Massa (= Perjuangan) Buruh. Dipersiapkan Kekuatan jadi Bentukan Revolusioner, yang Bersatu. Untuk Bertahan, karena HAK Ekonomik. Bergerak. Dalam Gerak Kuasa Rakyat. Internasional di seluruh Negara. Ke Demokratisasi Pimpinan Massa

Memang Kita Perlawanan ! Demokrasi. “Alat” Rakyat ke Cara. Namun, belum ke Sistim kah ?!? Terkecuali SEBAB berdasarkan Kemanusiaan. Aturan aturan Manusia. Dialektika

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

Pimpinan Sidang, …

Ketua, …

Saudara saudaraku, …

Dalam Perlindungan ke – Kiri – an, Kami tidak menghancurkan Produksi. Seperti … mereka !!! Berkekuatan Persenjataan (maksud, Imperialistis – militerisme) terkuasailah Bangsa bangsa di Dunia, dan Alat alat Produksi ! Di Negara.Untuk Para Individualist Dunia ke Ekonomisasi Uang Perdagangan. Dan, Kita jijik !

–       Penindasan

–       Pemiskinan

–       Penghinaan

–       Pendustaan

–       Pembatasan

–       Penguasaan Sumber Alam

–       Peng – Hukum – an

DEMOKRATIK dalam Kekuasaan – Massa ke Perdamaian. Karena, Politisasi Kebebasannya. Menerjemahkan Pemikiran yang Kiri. Logik ! Kerakyatan dalam Pertarungan hancurkan Kapitalisme di manapun

[Seru beberapa Kamerad yang duduk di belakang Meja Persidangan. Serentak !]

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

SOSIALISTA … !

Atau, hilang Kami ??? Kita mampu memilih ! Kembali ke Rakyat jua. Si Anak Perempuan Sosialis. Dari Zaman ke zaman. Bersama. Ia, yang abadi Teringatkan dalam Pemikiran Juang

SEKIAN. Terima kasih

Disampaikan

Kepada Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK


HUBUNGAN KERAJAAN – AMERIKA


HUBUNGAN

KERAJAAN – SERIKA AMERIKA

(PERTIKAIAN)

 

 

 

PEMILIHAN di Inggeris lanjutan Demokrasi yang Lama ke Depan. Antara Liberal, Konservatisme, Labour. Nasional Parlemen masih berdasarkan Sistim Pertanahan (England)

 

Bangsa (dasar Klan klan ? Dan, Tidak Benuatika) ke Pembentukan Ekonomi dan tak akan lagi berhasil. Atas rangkaian Tahapan Kebebasan Ekonomis

 

Ideologisasi Kekuasaan yang membentur Monarkhal Ekonomi (Kepemilikan).Tidak lah mungkin strategik, karena PENOLAKAN Kaum Pekerja

 

KOnflik konflik (Politisasi)

 

1. Konservatif – Liberalisme

 

     – Keuangan (Emas Sang Raja)

     – Goverment = Dalam “Negeri”  ?

     – Perdagangan. Luar “ke Negara”

 

2. Liberal – Buruh (= Kepartaian ?)

 

     – Keuangan (Emas = “Barang”)

     – Wilayah wilayah (Industrialisasi)

     – Hubungan Partai – Parlemen

 

3. Labour (Partai) – Konservatif

 

     – Keuangan, Pasar (Dunia)

     – Per “Ijin” an Kerja (Lampau)

     – Perdana Menteri = Partai ?

 

Negara (= kerajaan. Organisasi ?) ke Pemerintahan (Trias Politika), walaupun berbeda. Namun, karena Ekonomisasi Uang, diterima. Nyaris tidak ada Oposisi dalam artian Partai Politik. Negara = Sistim Pemerintahan. Terjemahan “Kepentingan” (Nasional. Raja – Penduduk)

 

<Titik

 

 

 

       PERTIKAIAN

       DENGAN

       AMERIKA

 

Keberadaan Buruh (Labour ? Pekerjaaan) dalam Negara (“Negara” terbaca Ekonomi), menfacukan Situasional Keuangan Internasional. Ke Industrialisme = Perpolitikan. Sistim yang menekan Liberal di Keadaan Tetap, menolak Pertanian Moderen Ekonomik Amerika

 

1. Tanah bukan Ekonomi berdasarkan Kekuasaan (Perdagangan) Merdeka

 

2. Tani (= perkebunan di Britania) jadi Pembiayaan (Keuangan) Raja

 

     a. Raja = Kerajaan. Suatu pewarisan Tunggal

     b. Hubungan “Politik Raja” ke Uang – Tanah

     c. Pemisahan Kepemilikan Raja, dan Masyarakat

 

3. dasar Kekuasaan (Bangsa, Sifat) dari Hubungan Internasional atas Pertanahan

 

<Titik

 

 

 

Pertanian di Amerika (Historis) suatu Industrial Keuangan Nasional atas Pertanahan, sedangkan Inggeris Raya terlihat “Ikatan” Raja atas Tanah = Negara. Jelas, Hubungan Tanah = Hasil ke Internasional = Agro Ekonomi (Dagang ? Gandum – Roti, kacang, makan Ternak). Jadi Pertikaian mereka

 

<Titik

 

— oOo —

 

 

 

Pertarungan Ekonomisasi Liberalistik versus Penganutan Kapitalis dalam masalah masalah Internasional Uang (= Hukum) Dagang antara Negara negara (kerjasama ? Bukan. Tetapi, Perjanjian Industri – keuangan). Walaupun tanpa Idelogi Negara, itu lah Tarung Kuasa Dunia atas campur tangan Pemerintahan Amerika (Obama) + Penanda tangan dengan Amerika, dan Kerajaan

 

Keuangan “untuk” Pemerintahan dibahas Parlemen di Negara (semua Kepentingan. Partai ?) Inggeris. Politik dua kamar yang bukan Kelembagaan Raja, mengalami “Jarak Buka” (ke) Dollar. Terjalin Multilateral Keuangan Politis. Namun, di Amerika diputus Keuangan = Govermental – Negara negara Bagian (Perang Saudara)

 

1. Kerja Industrialisasi (Union) Wilayah wilayah (Kerajaan ?) Inggeris

 

2. Pajak atas Usaha usaha Pemerintahan, dan Daerah

 

3. Upah ke Sistim Uang Persemakmuran – Raja (lewat parlemen)

 

<Titik

 

 

 

Kesamaan Imperialistik “Negara” menjadi Sumber Pertikaian itu. Industri. Kepentingan Si Pemerintah. Berlatar Sejarah masuk dalam maasing masing Hukum Negara, tersamar Liberal Perdagangan versus Absolutisme Kebendaan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


EKONOMI = KOMITE ? “ISME” ! (Tulisan ke Dua)


TEKANAN tekanan Mata Uang lain ataas Mata Uang = Negara, “berlaku dalam Perekonomian”, karena didasarkan Kepentingan yang langhsung menjadi Politisasi (banyak Kepentingan). Membentuk Putusan (Bahan bahan)

 

1. Parlemen (Aturan, Kekuasaan)

 

2. Pemerintahan (di) Negara/ Kenegaraan

 

      a. Kebijak kebijakan Negara

      b. Undang Undang (= Negara)

      c. “Isme” Politik. ke Hukum di Negara

 

3.Perintah (Dasar Kepemimpinan)

 

Dalam bentukan bentukan Pelaksanaan Ekonomi Dunia – Keuangan  Negara (Rupiah)

 

       – Anggaran ke Pendapatan Negara

       – Keuangan Industrial (Produksi)

       – Laba (Perdagnagan = Hutang ?)

       – Tanggung jawab Keuangan

       – Rasionalisasi Pertanahan ke Usaha

 

Nilai nilai yang mengacukan Kerakyatan, diatur. Konstitusif ? Tidak Individualisme (Penguasaan). Terbentuk diajukan Keuangan = Putusan, yang Berkeadilan. Rancangan Uang pemakaian

 

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

 

Pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan ……. wujud … keuangan negara …..”

 

juncto

 

Pasal 11 ayat 2 “……. perjanjian internasional …  yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, … terkait … beban keuangan negara …

MENGHARUSKAN

PERUBAHAN dan … pembentukan …..”

 

KARENA

 

Pasal 28 C ayat 2 “……. berhak … memperjuangkan HAK NYA … Kolektif untuk … masyarakat … negara.”

 

Namun, Hutang tidak lah Anggaran (Pembelanjaan) tanpa ada Produksi. tetapi, mengapa  ? Ke dimasukkan ? Ke Perdagangan (Kurs, Edar). Sementara, Rupiah berada dalam Angka angka Politis (Moneter ?) dalam Industrialisasi tiada Transaksi (= Peng – Anggaran) di Negara antara Mata Uang (Penjualan) ke Mata Uang

<Jeda

Tampak jelas Perekonomian Negara negara, yang saling berhubungan (Keuangan) . dan, Kekuasaan. Internasional. Lewat Politik – Dagang. Diberikan wadahan Keputusan, karena untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

PEMBUKAAN (Alinea ke 4)

 

“……. membentuk suatu pemerintahan … yang …

mencerdaskan …

bangsa, … berdasarkan … kemerdekaan …

disusunlah …

Negara …..”

 

Suatu Pemerintahan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Adil – Damai

 

1. Kedaulatan (Wilayah, Rakyat dan Pemerintahan)

 

2. Kebangsaan dalam Pembentukan Masyarakat (Sosialisme)

 

3. Kebebasan di tanahnya . Ke Ekonomisasi

 

Keperluan keperluan (Baca, Hasil Politik) Nasionalisme, terbaca Sumber Ekonomi (Pasal 33) Negara. Menggerakkan. Suatu Kekuasaan = Gerak. Berkehendak. Bertahap tahap. Berkesinambungan. Matarantau Produksi

 

<Titik

 

 

 

Bukan Gerak Searah. Ekonomis. kekuasaan = Pelaksanaan ke “Komite” ? (Ada Kuasa. “Lapor”). Atas Pemakaian Keuangan Negara lain

 

Perlakuan untuk ke – Ilmu – an bermakna (kah). Pendidikan jadi “Keadaan”. Dikuatirkan Pembentukan Koloni koloni, karena Pakai Uang (Asing). Memutuskan. Birokrasi = Politisasi Ekonomik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


EKONOMISASI = KOMITE ? ” ISME ! (Tulisan Ke Satu)


EKONOMISASI =

NASIONAL KE “ISME”

POLITIK

 

 

 

NASIONAL = “Isme” . Negara. Yang diterjemahkan Politisasi. Dan, Ideologik

 

1. Sosial = Kuasa. Pemerintahan kah ? Nasionalis. Ideologisasi “atas” Pancasila

 

2. Ekonomisasi. Bagaimana Pemenuhan Dasar

 

     a. Produksi (Kepentingan kepentingan)

     b. Keuangan (Anggaran ke Produksi)

     c. Hasilnya (Pemilikan Masyarakat)

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah (Pasal 25)

 

<Jeda

 

 

 

Ketika Nasionalisme suatu Politik dalam Pemerintahan (Konstitusi. Lihat Pembukaan) menyelenggarakan Negara Ekonomi (Rupiah) terbuka, yang bertanggung jawab (dalam Persidangan ?) melaluiAnggaran (= Uang) Belanja = Industrialisasi ke Pendapatan

 

Berdasarkan

 

1. Kedaulatan Rakyat (Persatuan)

 

2. Kemerdekaan, Rangkaian PEMBEBASAN (ke) Negara

 

3. Kebangsaan. Ke Pembentukan Masyarakat

 

4. Sosial HAK (Kelas). Tenaga = Kependudukan. Ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (untuk) Manusia

 

     – Nasional Industri Tambang

     – Penyediaan Barang (Distribusi)

     – Tani = Budaya. ke Pangan

 

5. Rasional ke Alat Produksi

 

Bukan Koalisi Politik atas Kelompok kelompok Nasionalis, tetapi Isme Politik dalam Kesamaan suatu INDONESIA yang Demokrasi ke Negara

 

Nasional = StrategikalisasiEkonomi. Berke – bangsa – an. Kemampuan kemampuan Tradisional Politik, Daerah serta Partai partai atau Perdagangan (Kekuatan). mencapai Tahapan Pikiran ke HAK Perbuatannya

 

<Titik

 

 

 

      NASIONAL

      EKONOMI =

      KOMITE ?

 

Ekonomisasi suatu Komite ? Diajukan karena Kekuasaan (terjemahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1 “……. Kekuasaan … menurut Undang Udang Dasar …..”) di Negara. Lalu, manakah Nasional Produksi ??? Berdasar atas Anggaran ke Sistim ? Membentuk Perdagangan (Mata Uang) ? Tekanan Kapitalisasi

 

Yang tepat, Perekonomian terbentuk untuk meningkatkan Pendhidupan. Ini, Kerakyatanm = Isme. Nasional. Ke Produksi (Hasi;, Ekonomi. Mempersiapkan Effisiensi Uang (Pendapatan). Rasionaliisasi = Usaha

 

— oOo —

 

 

 

Kekuatan kekuatan pun Ekonomikal Negara (Baca, Sumber Alam) ke Pemerintahan akan Revolusioner karena diarahkan Nasionalisme ke Taktika

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


SURAT KEPADA AGUS JABO PRIYONO


SURAT UNTUK

KAMERAD AGUS JABO PRIYONO

KETUA UMUM

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

 

 

PARTAI Rakyat Demokratik digerakkan “Yang Muda” lagi. Tanpa retak, walaupun membayang Ekonomi Internasional sedang Terkuasai. Karena, telah lama dihancurkan 3 Keparat di Dunia. Kapitalis – Imperialisasi (ke) Individualist. Atas Pemerintahan Sok Liberal

 

Saya datang ke Kantor bertemu beberapa Pimpinan Organisasi DEMOKRATIK. Namung, di dadaku agak sesak. Bukankah aku Demokratik, atau … tidak lagi ? Sambil merasakan Tujuan “Partai Kita”

 

Damai, tetapi mampukah kurajut terus Harap Pikir Rasa Batini untuk Keadaan “nanti” … seketika mengingat ujung  moncong senjata membidik batok kepala Kami di jalanan, meneriakkan PEMBEBASAN DARAH MANUSIA

 

Kamerad, … Salam Rakyat Miskin. Kemiskinan ?!? Terjadi. Di “Negara”

 

1. Pemiskinan atas Rakyat, karena Negara (Baca, Uang) melepas Produksi untuk Kebutuhannya dibuat Manusia Tenaga Buruh

 

2. Kekuasaan jadi Individualisasi. Penguasaan. Atas Produksi. Ke Laba. Menguasai Alam = Sumber Ekonomi. Dihancurkan Kebutuhan ke Pembendaan (Uang)

 

3. Penyaluran Barang (Contoh, Makanan ke “Benda”. Perdagangan = Laba ?) memenuhi Kebutuhan Rakyat Miskin pun Dikuasai. Itu, bukan Sosialist

 

Tragikal, Kemiskinan pun Ekonomisasi Keuangan Penguasaan ………

 

Gerakan gerakan Demokratik harus KEASLIAN ke PEMBEBASAN … didasarkan Aturan aturan Sosial (Manusia) di Buminya untuk Peradaban, dan Zamaniya Kemanusiaan Baru. Sehingga, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin” ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Adalah, Demokrasi Kekuasaan Rakyat ke Ekonomi Produksi = Masyarakat Sosialisme (Kemanusiaan)

 

MAKA, Kepemimpinannya (Manusiawi) terbentuk, karena Sosial HAK = Kelas. Inilah, Dialektika Materialisme yang menerjemahkan Manusia = Rakyat di Negara. Pemikirannya. Sosial – “Ide” Negara

 

Aksi aksi Massa Rakyat Buruh dan Partai Terjemahan Kekuasaan (dalam Gerak Kuasa) Rakyat atas Kedaulatan (di) Negara suatu Persatuan Rakyat Nasional Kesatuan Wilayah wilayah dan ‘Nation’ ke Ekonomisasi = Negara Demokratisasi (Politika) Kepentingan kepentingan Masyarakat suatu Ketahanan di Negara dalam Kehidupannya = Kemampuan, TENAGA dan Perlawanan (Umum). Ke Internasional. Strategikalisasi Industrialisme

 

Basis basis, yang dibuat Rakyat masih ada

 

         – Pertanian, Lahan Tanam (Basis Tani) ;

         – dan, Daerah daerah (Basis Daerah) ;

         – Kerja, Tenaga = Kelas (Basis Pekerja) ;

 

Dan, Partai Rakyat Demokratik (Anggota = Pembentuk Basis) salahsatu Politik Rakyat Miskin ke Ekonomisasi

 

Sehingga, Kepartaian = PERSATUAN RAKYAT, yang terbentuk mengarah untuk Penghidupan rangkaian Kerja Organisme Politik Ekonomi Produksi (Organik organik) Tenaga ke Hasil. BERKEHENDAK, BERGERAK, BERTUJUAN. Rakyat = KEKUASAAN MASSA

 

 

 

Terimakasih, KAMERAD


KEKUASAAN BURUH (PERNYATAAN 1 MEI)


KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”

PEKERJA KE KELAS BURUh

PERNYATAAN

HARI BURUH DUNIA

TENAGA Pembentuk Kelas. Berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Buruh adalah Pekerja. Industrial Tani – Pangannya. Karena, dalam rangkaian Produksi. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia

Hubungan Sosial (ke) Ekonomi, dipersiapkan HAKNYA (Azasi). Dan, terpolitisasi

– Kuasa

– Putusan

– HAK

– Kedaulatan (Alam, Rakyat)

– Pemerintahan

Ke Upah HAK  Kerjanya. Dijamin= Ber – Negara (Uang). Bentukan dasar ke Arahnya (Politik)

TUNTUTAN 1 MEI

1. Hapus de – PolitisasiEkonomi  Sosialisme

2. Hapus Individualisasi Kepemilikan atas Perindustrian

3. Hapus Pembatasan Kerja (Kontrak = Imperialisasi)

MENYERUKAN

KENAIKAN UPAH akan mengacukan Tahapan tahapan Revolusioner (DEMOKRATIK, Sosialisme) Ekonomi

Buruh adalah Tenaga. Suatu KELAS di Negara. Seruan ke Nasional Industrialisasi. Menjadi Kemampuan kemampuan Politik Rakyat Miskin. Membentuk Organisme (Pekerjaan). Mengajukan Rasionalisasi (atas Keuangan) Perindustrian (Sumber Alam – Kerja)

Terjemahan (Falsafati) Pertahanan HIDUP = Kemanusiaan. Masyarakat Sosialisme. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi Produksi

SOSIALISTA ! “Terima kasih …”


UANG KE PENDAPATAN = NEGARA


U A N G   = KEUANGAN

(ANGGARAN)

KE PENDAPATAN NEGARA

U A N G ke Barang = Transaksi. Ekonomisasi

Transaktif ? Dihubungkan dengan Kebutuhan atas Barang (Materi = Kebendaan), karena “Memakai”. HAK ke Benda = Nilai

Sehingga, Keuangan (Negara) terbentuk. Akan mungkinlah ke Anggaran (namun, tidak sekedar Belanja tetapi ke PENDAPATAN), terjemahan Politisasi Ekonomikal dilaksanakan suatu Pemerintahan (Konstitusif)

<Jeda

Keuangan Sosial, yang bertujuan. Dalam Industrialisme Produksi

1. Menyediakan (= Produksi) Kebutuhan Masyarakat

2. Mengarahkan Keuangan untuk Masyarakat

a. Keuangan = Putusan (Rupiah)

b. Pendapatan/ Bagi Laba

c. Sumber ke Produksi *Investasi)

3. Perekonomian ke “Milik”, namun Terpolitisasi. Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Hubungan Keuangan dengan Sosial Kondisi kondisi Politik berlaku Kependudukan ke Pemenuhan. Tampaklah Strategikalisasi Daerah Ekonomik (Sumber, Tenaga, Penyaluran)

Peranan 3 Politik Rakyat = Kekuatan (di) Negara ke Pertanggung jawaban Ekonomisasi

1. Membentuk Anggaran Negara – Ekonomi

2. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi (Pemerintahan)

3. Mendirikan Ekonomi Nasional Industri

Uang Rupiah Negara didasarkan Kehendak Rakyat (Baca, Orang Banyak. “Isme”). Terserap untuk di – transaksi – kan. Ke Benda = Peredaran Uang dalam Masyarakat (ke Masyarakat), bukan dalam Koloni koloni Dagang aka Imperialis

Lalu, dari manakah beredar? Ke Pembentukan Sosio = Ekonomisasi ?

1. Pembayaran Upah (HAK – Jaminan Negara). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat 2 “….. berkerja … dan mendapat imbalan ……. yang adil”

2. Investasi ke Usaha = matarantai Produksi

a. Pemilikan Masyarakat (Kolektif)

b. Upah = HAKNYA (Tenaga) bukanlah dari Perhitungan Modal

c. Pembagian Laba Masyarakat (Sumber Alam)

Sedangkan Alat alat Produksi suatu Tekno – Logika dalam Pemikiran Manusia  ke Thesiska “Alam (di Pikirannya”) untuk Masyarakat Kemanusiaan Negara. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf C ayat 1 “….. memperoleh manfaat dari … pengetahuan … teknologi, … budaya …”

3. HAK atas Kebendaan (Bersama). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 1 “… berhak atas keluarga dan harta benda … di bawah kekuasaannya …”

Sosial (= Manusia) Kekuasaan Rakyat ke HAK (Tenaga, Pemenuhan artian Zamani, Kebutuhan) Demokrasi Proses HAKNYA di Negara dalam mempersiapkan Keuangan ke Anggaran Industrialisasi. Terjadi HAK Ekonomi Politik

<Titik

“Atas Kekuasaan” Politik menetapkan Sumber Alam — untuk diproduksi apa — ke Pembentukan Kesatuan Wilayah wilayah Ekonomi (Pertahanan ke ‘Nation’ = Daerah daerah) Dasar Pemerintahan ke Pemerintahan dalam Kemasyarakatan (= Masyarakat masyarakat, Sub sub Kebudayaan Setempat, Tradisionalisasi Pem – Bahasa – an Kenegaraan dan Budaya Tani ke Peradaban), serta Anggaran keuangan Daerah, Pelaksanaan Daulat Kerakyatan (Politik) ke Program program Ekonomisasi (Bidang dan Sektoral) berlangsung tidak mungkin lagi Penguasaan (Material) Kelompok kelompok Individualist

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH


KUASA PERDANA MENTERI


“KUASA” PERDANA MENTERI


DEMOKRASI (= Rakyat) sedang “dipakai”. Untuk menjatuhkan Perdana Menteri = Negara. Tetapi, di Perjalanan akan ada “Hukum Politik” di Siam (Kerajaan), tiba tiba berlaku. Lewat Parlemen ? Alasan ? Militerisme ? Kekuasaan ke Pergantian

1. Pertukaran Militer (Kekuasaan ?)

2. Internasional Hubungan Keuangan atas Kemungkinan kemungkinan Pembuktian (Politik – Ekonomi)

Bukti bukti Politik

–       Penguasaan Arus Bawah Demonstrasi (Massa kah ?)

–       Pemerintahan yang mana kah Terjemahan atas Komando Pasukan ?

Bukti Ekonomi

–       Penyaluran Minyak Bumi (Industrialisasi kah ? Perbankan, Import)

3. Perdagangan (= Uang Kerajaan ?)

<Jeda

Jaringan jaringan (Ekonomi ke Politik) dari “Dalam” tidak lagi seperti biasa menunggu yang di “Luar”. Sementara. Memungkinkan Nasionalis Tradisional menekan Feodalist – Para Bankir ? Di sekitar Menteri yang Penjilat Raja. Bak Menteri menteri Kerajaan. Putch dalam Posisi Tukar ke Sistim

Karena,

1. Hubungan Negara – Kerajaan

2. Politik Ekonomi Kerajaan

3. Pemerintahan bukanlah Kerajaan

Namun, Aksi Murni berkehendak mengendalikan “Kursi” Perdana Menteri. Terjebak Tarung Kekuasaan Dua. Tentara, atau … Kerajaan

Bukan suatu Dilematika. Memilih ? Kekuatan kekuatan ke Demokratisasi. Antara Massa Aksi (= Merah), Tengah Lawan Netralitas (Hijau = Pemerintahan di “dalam” Kerajaan). Rasional Ekonomi ? Berbeda. Karena, didasarkan Wilayah wilayah “Bebas”

Uang bukan Tujuan. Terbuanglah Kemampuan kemampuan Aksi. Melawan Jaringan jaringan Kekuasaan Ekonomi (dari Para Perdana Menteri ?) di Muangthai. Perdana Menteri = Figuralisme. Ber – “Pangkat” ? Negara tidak punya Kelembagaan Presiden

1. Kuasa

2. Negara

3. Politik

4. Pemerintahan = Menteri menteri

5. Daerah

<Titik

Penguasaan atas Massa ? Mengajukan pengertian Aksi = “Badani”. Berhadapan ke Militer artian Politisasi. “Perintah” masih Sang Komandan. Ke Sasaran. Matarantai … ke Negara. Dikendalikan Raja. Atas “Hukum (Negara” = Tidak Kekuasaan) di Kerajaan

<Tutup

“KIRI” BUKAN “NEGARA”

TETAPI

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”


KEBEBASAN TERJEMAHAN EKONOMI


DEMOKRASI

TERJEMAHAN KEBEBASAN ATAS

EKONOMI


DEMOKRATIK di suatu Negara menempatkan Kebebasan lagi sebagai Demokratisasi Kekuasaan. Didasarkan Kerakyatannya ke Tujuan Manusiawi. Berlaku lah Politik Rakyat Miskin

1. Perjuangan Kelas (Buruh)

2. Demokratik, Perlawanan Rakyat

3. Massa Rakyat ke Ekonomi

Termasuk Sosial HAK Manusia. Dari Kedaulatan Rakyat. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialis. Diarahkan ke Demokrasi Ekonomi Produksi = Industrialisasi. Nasional suatu Politik

Manusia Sosial di “Negara”  memperjuangkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Bertentangan dengan Individualisme

–       Individualisasi ke Penguasaan Negara

–       Militerisme = Kuasa

–       Kekuasaan Liberalis Ekonomi

Negara – “Ide” Sosial didirikan. Karena, Kebebasan di Tanahnya. Sosial = Kekuasaan.  Ke Pemerintahan. Materialisme Historikal. Dialektika yang Logika. Dalam rangkaian Perlawanan Rakyat Miskin

Untuk Pertama di Dunia, Demokratik di Indonesia menjadi suatu Partai ke Negara. Berdasarkan Kerakyatan. Ke Tujuannya = Negara. Persatuan Rakyat Demokratik. Revolusioner … ! Kekuasaan Rakyat “Miskin”

1. Kolektif, HAK Manusia

2. Kepemimpinan (Sosialisme)

3. :Kiri”, Massa Partai

4. Buruh – Tani = Tenaga  HAKNYA Produksi ke “Geraka – Ubah”

Membentuk

a. Sosial = Hubungan Politika

–       ‘Nation’

–       Masyarakat Sosialisme

–       Nasional

b. Sosial Hubungan (ke) Negara

–       Pemilihan

–       Pemerintahan Rakyat (Sistim kah ?)

–       Parlemen

c. Sosial Hubungan Ekonomisasi

–       Kelas

–       Sosial Kepemilikan = HAK

–       Penghidupan

5. Perlawanan atas Kapitalisme

Terjemahan Ekonomi tidak tergantung Kekuasaan Hukum Negara. Karena, akan sama Penjajahan. Bertentangan dengan Ajaran Revolusi dalam artian Politik

Tahapan tahapan PEMBEBASAN berlangsung terus dan sesuai dikehendaki. Mengarahkan Gugus gugus Juang. Ke Internasional. Sosialisme Demokratik. Wal;aupun tidak mudah. Dalam Pergerakan versus de – Politisasi Sosialisme. Terkendali Kebebasan Dunia ke Pemenuhannya. Diadakan Pembatasan Dagang atas Barterisme

Sedangkan, Perdagangan dalam suatu urutan Ekonomisasi tidak hanya ke Perlabaan

1. Tenaga, Rangkaian Produksi

2. Keuangan = Negara (Rupiah)

a. Anggaran

b. Nilai

c. Transaktif

3. Hasil. Ke Penyaluran, Guna

Antara Anggaran Keuangan berhubungan dengan Industrialisasi (= Alat), Nasional = Alam, Tenaga dan Perburuhan (HAK, Kelas) suatu kepentingan kepentingan Ekonomi Politik, Terbuka melalui Pembentukan Usaha di Tanahnya (Kepemilikan)

SOSIALISTA !


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK TERJEMAHAN (KE) NEGARA


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

TERJEMAHAN  

SOSIAL DEMOKRASI (?) KE “NEGARA  

    

 

    

TERJEMAHAN Ajaran dan Penganutan DEMOKRATIK adalah KUASA RAKYAT YANG MISKIN. Didasarkan Dialektika yang Logik. Berlangsung atas Utopia ke Politik (Materialisme) Membentuk Masyarakat Sosialisme. Suatu Penyelenggaraan Sosial HAK (Baca, “Kelas”. Di Dunia)  

Nasional KIRI (Ideologi kah ?) dipersiapkan dalam Tujuan untuk Merebut KEKUASAAN RAKYAT “Miskin”. Terpolitisasi Sosial = DEMOKRASI (Kekuasaan)  

Politik Rakyat Miskin  menjadi Perbuatan = Gerakan Sosialist. Pasal 7 Kalimat “……. rakyat tertindas …”. Bersama , Revolusioner Demokratik. Militansi. Menerjemahkan serangkaian Logika ke PERUBAHAN  

– Mengubah = Dialektika  

– Dibenturkan = (Logika. Synthese, ke Perbuatan)  

– Menyelesaikan

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 11  

    

Kalimat “……. perjuangan … anggota … bahan … dalam ….. keputusan.  

Kalimat “……. berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam … perhitungan … atas hasil …  

Kalimat “…… oto kritik … syarat …..”  

   

Thesiskalisasi ke “Adanya”. Rancang Logika. Atas Materialisme. Dalam Tahapan tahapan Bentuk (dan Sistim. Ke Rasional) Juang = Politisasi dan Aksi Massa  

<Titik  

    

    

    

TERJEMAHAN  

  

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK suatu Partai Para Demokratik (di Indonesia, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK) dan YANG PERTAMA jadi PARTAI di Dunia Rangkaian Politisasi ke Negara Berlaku (Baca, terlaksanakan Ajaran) mendirikan beberapa Partai KIRI

  

1. Partai POPOR (Dita Indah Sari, Tokoh BURUH)  

a. Demokrasi Keberadaan Politik  

b. Perjuangan Buruh (Keadaan)  

c. Anti Militerisme di Indonesia  

2. Transisi Demokrasi Kepartaian Posta KAMERAD DEMOKRATIK BUDIMAN SUJATMIKO  

a. Dari Ajaran ke Negara  

b. KEPEMIMPINAN  

c. Isme (Politik = Negara. Pemilihan)  

3. PEMBEBASAN ke Nasional = Persatuan. PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL  

a. Persiapan (Komite = Partai)  

b. Partai ke Daerah daerah  

c. Peserta Pemilihan Umum

  

Penangkapan atas Ketua (Umum) PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK KAMERAD BUDIMAN SUJATMIKO dan banyak Pimpinan (= Kepartaian), yang ditujukan melumpuhkan Perjuangan Rakyat TIDAK BERHASIL. Tuduhan PEMBERONTAKAN KE MAKAR TERPATAHKAN !  

Karena,  

1. Tuntutan Rakyat ke Demokrasi (Baca, Pemilihan. Ke PEMERINTAHAN = Kerakyatan)  

2. Bukan Pemisahan, namun Revolusi Terjemahan Sosial ke PERUBAHAN. Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 7 Kalimat “……. kekuatan rakyat dalam revolusi … DEMOKRASI … politik, ekonomi …”  

a. Anti Kapitalisme di Dunia  

b. Anti Tyrani ke Negara (Militer)  

c. Anti LIberalisme (Negara)  

3. Perjuangan Buruh – Tani (Kelas) di INDONESIA 

 

<Titik  


  

— oOo —

 

Kawan Muda DEMOKRATIK, ……… lihat nyarislah Partai tanpa Pemimpin (Penjara = cabut HAK) dalam Organisasi.  Namun, RAKYAT DEMOKRATIK mampu

 

1. Dari Tertutup (Pergerakan dan di “Jalanan”) membuka. Partai dibentuk

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK Pasal 2  

 

Kalimat “……. PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK … menjadi Partai …” 

 

2. Sifat Perlawanan DEMOKRATIK 

 

a. Perintah KEKUASAAN Rakyat  

Pasal 15 Kalimat “……. menerima … ideologi, program politik …..”  

juncto Pasal 16 Kalimat “……. menjalankan penugasan kerja …”  

juncto Pasal 20 Kalimat “……. bertugas … dan … pelaksanaan aktifitasnya …anggota …”  

b. Kesetiaan dalam Perjuangan  

c. Militan ke Tujuannya (Kemanusiaan)  

Pasal 15Kalimat  “……. tidak dibatasi … jenis kelamin, … RAS … bangsa, agama”. 

 

3. Partai = Masyarakat (Organisasi) 

 

Pasal 6 Kalimat “……. sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Pasal 10 Kalimat “Pendirian Unit Kerja  – Partai Rakyat Demokratik …”  

Pasal 11 Kalimat “……. memperkuat kolektivisme …” (Pimpin)  

<Titik 

 

PARTAI RAKYAT KE NEGARA

   

SEBAB, Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK mengajukan Ajaran Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan sistim masyarakat … ekonomik …..”  

Didasarkan

  

1. Sosial = Rakyat Kuasa (Pasal 5)  

2. Sosial HAK = Kelas (dalam Perjuangan) Buruh – Tani (Pasal 7)  

3. Untuk PEMBEBASAN Rakyat (Pasal 7)

  

Sehingga, tampak lah Kemampuan kemampuan DEMOKRATIK (Caba, Rakyta)

  

1. Ideologik. Sosial (ke) DEMOKRATIK  

2. Isme = Politik ke Negara/Pemerintahan  

a. Suatu Pemerintahan DEMOKRATIK

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 7 Kalimat  “……. memajukan … organisasi ,massa progressif …..  

“……. memimpin gerakan … demokratis di INDONESIA”  

   

MENJADI  

    

Keputusan Politik (Pasal 14). Terbaca, dari Utopia ke Politik (Materialisme Logika). Yang bertujuan (PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK). Pasal 6 Kalimat … “Kerakyatan.” 

 

b. KIRI. PEMBEBASAN ke Nasional  

c. Ke Negara. Parlemen (Rakyat) 

 

3. Sosialisme = Politik (Negara – “Ide”) 

 

<Titik

  

 

 

Pembicaraan Sosialisme dalam Kepartaian mengajukan Pasal pasal Thematika Sosial = Kekuasaan Rakyat (DEMOKRATIK). Yang ditafsirkan (= Terjemahan) Kedaulatan ke Negara

  

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal  5 Kalimat “……. berbasis massa … terbuka”  

juncto Pasal 7 Kalimat “……. gerakan massa di Indonesia”>  

 

Basis, Gerakan, Massa (Organisasi. Baca, bentuk Politisasi) diterjemahkan (Dialektis atas Sosialisme) Tafsiran DEMOKRATIK dalam Aksi aksi Massa = RAKYAT. Menuju Demokrasi Kekuasaan Rakyat 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

   

Pasal 5 Kalimat “……. asas sosial … kerakyatan”  

Pasal 6 Kalimat “……. mewujudkan masyarakat … rakyat …..”  

“Tujuan … RAKYAT DEMOKRATIK … adalah sistim  

masyarakat … ekonomi dan  

budaya”.  

Sesuai dengan Pasal 7 Kalimjat “……. rakyat dalam revolusi …” diterjemahkan PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISME ke Ekonomi 

 

Anggaran Dasar PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK  

    

Pasal 19 Kalimat “……. terwujudnya  masyarakat … Indonesia berdasarkan PEMBEBASAN …  

kemenangan  

rakyat tertindas”  

“……. pendidikan …” (Pasal 16). “… disiplin … garis politik …” diterjemahkan ISME = Sosial ke PEMBEBASAN (Sosialisme)  

    

MEMBEBASKAN  

    

1. MANUSIA (Sosial = Ujudnya. Di Bumi) dari PEMBODOHAN  

2. RAKYAT dari Pemiskinan (buatan Kapitalisme – Individualist)  

3. MASYARAKAT dari Penguasaan (Imperialisme/ Penjajahan – Individualisme – Tyranik – Militerisme  

   

Khusus Pasal ini, dinyatakanlah setiap DEMOKRATIK (Kedirian Sosial Manusia, Anggota Partai) adalah  P E M B E B A S   Melalui (= dibaca, berlangsung)  

   

1. Kelas = Sosial (HAKNYA)  

2. Perjuangan Kaum Buruh  

3. Aksi Massa (Rakyat)  

4. Perjuangan  

a. Pergerakan Sosialisme  

b. Demokrasi = Negsara (Pertahanan)  

c. Pembentukan suatu Masyarakat  

5. Kepartaian = Organisme (Massa. Kerakyatan)  

   

Diakibatkan Revolusi Berpikir (Ajarannya) menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”  

   

<Tutup  

 

    

 

SELESAI  

 


INTERNATIONAL POLITICAL INTERCOUSE


INTEREST Basic mix. In each policy. Top economic relations. Novelty human civilization

1. Industrialism (Society)

Power = a. Employees Employees

b. Investments (derivative)

c. Natural Resources (Materials)

2. Business Formation (not directly read Production)

3. Finance

a. Currency (Economics)

b. Debt = Money economic governance. Transactive payment

c. Markets (Space areas of economy, trade)

Divided into 2 Talk

A. Interests of the interests of a state government

1. Money = State (Power)

2. Natural Resources (sovereignty)

B. The “Found” State =

3. Industrial Economics

a. Economic Capabilities

b. Results. This is important

c. Social Relations Production

What do you mean with “Gaul”? Diplomacy? Neither! However, … Ideologization! One of the “Idea” (Read, Hope for purpose. Utopia?). Hold = politicization (materialism)

Nationality ‘nation’. Communities in the State Society. No Individualism (capitalists). To the state – “Idea” (Social)

Is the People’s Power. The relationship between the Community. Nation of nations. Between Communities – State. Politicized dialectics = “idea” Powerful

In true dialogue Independence Stages of Man (Historical). Government demands “that the Constitution”. Against imperialism / colonization of Economics, impoverishment (through political) People

1. Power-over-Power = RIGHT (Work)

2. Money for Poor People Power

a. State Financial Liberalization

b. Control of the Industrial World

c. politicization Socialism

3. Control of Nature – Life – Economic Man

The contrast between the power (in the) State of Society International society (eg, Cuba, Vietnam, Iraq etc.. State = socialism). Poverty makes Depending on the state’s ability individualistic

Or, the formation of companies located in Business Economics Pressure Will Power Government (Foreign) in the fight industry in the State Finance Owner them. Conditional politicized = World Trade

– Dependence Decision profit

– Unilateral. Law (to) International

– Delivery (Responsibility)

Government, the State Economic Democracy (Politics = retain)

1. Power Production = Democracy. = National Association

2. Socialism for Industrialization

3. Duties and responsibilities of Labor Economics

Foreign Affairs, Public speaking Lingua Political Economy. JUSTICE. Free Man. Adopt Joint RIGHTS RIGHTS.

ENDS


INDUSTRIALISASI KE TUJUAN PRODUKSI


PEMBENTUKAN suatu Tujuan berdasarkan Kehendak Rakyat ke Negara, menyelesaikan lebih dulu Kemampuan kemampuan Batini lebih dulu tanpa kontradiktif

Akibat tidak “punya” (= dengan) premis. Kausalitas pun ke Tujuan Rakyat. Tahapan tahapan Revolusioner adalah Sebab atas Perubahan

Dibentuklah Pikiran ke Alamnya. akan terjadi Usaha (Ekonomikal Politik). Diarahkan Tenaga ke HAK = (Kelas). Membuka Kebebasan Masyarakat untuk “Pemenuhan” dari Kepemimpinan (Sosial = Manusia) berlangsung

<Jeda

– Tanggung jawab (Perbuatan)

– Berpengetahuan. Logik, Dialektis ke Rasional

– Pengubahan (bukan “alat”) dalam Sistim

Bentukan bentukan Politik dibicarakan. (Produksi = Materialisme ?). Buruh atas Kerja. Dalam Keputusan Rakyat. Melalui Organisme dan ber Negara = Politisasi “Isme”

Sehingga kembali Pemilikan ke Tujuannya. Yang dirombak. Kuasa yang Strukturalisme berubah ke Perintah, menyertai Sanctum (bukan Pidana, tetapi Ekonomisasi) Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa Kesalahan Si Buruh dalam Proses Produksi, karena alasan alasan Permodalan  atas Uang = Negara

Putusan suatu Kehendak merubah. Organik organik Kerja adalah Perbuatan atas Kebendaan – Alat – Mesin dan Hasil, yang didasarkan Politik Rakyat Miskin

Tujuan adalah “Ide”. Dan, bukan alasan “Punya”. Atas Pekerja – Teknologika. Untuk perlabaan – dagang, namun KEWAJIBAN

Antara Tenaga ke Produksi, bertujuan Kekuasaan untuk Kebutuhan kebutuhannya, sedangkan Investasi dikendalikan dengan Kebatinan Logis melaksanakan. Utopi ke Materialisasi (Pemimpin)

1. Yang Benar karena Berpikir

2. Berkemampuan (Aturan)

3. Bersama (Pemilikan)

4. Berguna dan Manfaati = Hak atas Kebendaan

5. Berke – Adil – an

dst

Kuasa Produksi adalah Perbuatan (Masyarakat). Berkehendak. Demokratisasi ke Pemerintahan. Mendirikan Negara Ekonomi (Industrialisme) ke Tujuan yang Manusiawi

<Tutup

SELESAI


KOALISI – PANSUS


KOALISI VERSUS PANITIA KHUSUS

NEGARA Bukanlah “alat” atas Pemerintahan. Menghadapi Korupsi

1. “….. membentuk suatu pemerintaha negara …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

2. Mempersiapkan Keuangan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Keuangan Negara

b. Tanggung jawab Keuangan

c. Presiden Pelaksana Keuangan (= Anggaran) Negara

3. Menyelenggarakan Negara (Baca, Kenegaraan. Pasal 4 ayat 1 “….. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan …”

Sementara Korupsi, yang termaksudkan hanya mengacu pada

Undang Undang Dasar Republik INDONESIA

Pasal 7 A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

… atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,

… apabila terbukti

… melakukan

… pengkhianatan, … korupsi, … tindak pidana berat …….”

Tegas, Sidang sidang berdasarkan salahsatu HAK = Kerakyatan di Parlemen atas Keuangan = Negara = Rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat pun mampu memeriksa, menanyakan dan memutuskan. Adakah Hubungan Kesalahan dengan Bukti bukti (Politik) ke Hukum atas Presiden (Wakil ?) dan Pemerintahan

Terlihat lah Koalisi TIDAK di Parlemen ……… !

– Sebelum Pemilihan Presiden

– Tidak ada Oposisi karena lebih 2 Calon

– Suara ke Hasil = Angka untuk Presiden

Didasarkan Pasal 17 Menteri menteri bentukan Politik (Baca, Koalisi) bertanggung jawab kepada Presiden

ayat 1. “….. dibantu … menteri menteri negara.

ayat 2. “….. diangkat dan diberhentikan … Presiden.”

ayat 3. “….. membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

Presiden suatu Pemerintahan Negara (dan Kenegaraan = Penyelenggaraan)

1. Membentuk (= Negara) ke suatu Pemerintahan

2. Menyelenggarakan (= Atur – an) Undang Undang

3. “Memakai” (= Transaktif) Keuangan Negara

Kesalahan Figur (pelaku) bukan lah Politis tetapi Hukum. Bagaimanakah mungkin Pidana atas Kelembagaan ? Negara, Presiden/Pemerintahan

Bukan Suara “di” Parlemen ke Putusan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen = Keputusan Anggota, Terwakilkan. Maka, ke Penghukuman (Negara) akan berlaku. Untuk Pidana Berat

HAK ke Negara, diemban Panitia Khusus (Parlemen) menyerahkan Hasil ke Pimpinan (Materialisasi). Dikehendaki Negara dalam Keseimbangan. Berdasarkan Kekuasaan Pembentukan Undang Undang = Anggaran ke Tanggung jawab

Pemerintahan = Koalisi pecah ?!? Terjadi beberapa Tindakan Presiden

1. Memperkuat Pemerintahan. Bersumber Demokrasi Kekuasaan (Pemilihan)

2. Menunggu Hukum. Berlaku. Perlakuan atas Korupsi

3. Mengadakan Pembicaraan. Bertujuan Pembentukan Keadan Negara

Pilihan yang Rasional dan tidak berlebihan. Ketika langsung gejala gejala Politik mengarah ke Nasional (Kemungkinan kemungkinan). Diakibatkan Pemerintahan dalam Kausalitas rangkaian Gerak Kekuasaan Sosial

SELESAI. KEMBALIKAN KE RAKYAT !


GO TO HELL


JENDERAL Tua Amerika menggelar lagi Kesombongan di Asia setelah kurun abad lalu dikalahkan (di) Nam, Afghanistan dan Iran. Tanpa melupakan Tidak Bermalu salahsatu Presiden Amerika  yang Tidak mengakui Asal Ras (Eropa) dulu, menyerobot Minyak Teluk lewat Kerajaan Berpedang Saudi Arabia = transito area masuk ke Iraqi

 

Tidak pernah Si Amerika mampu berani ke Asia Tenggara, namun  tiba tiba pamer Ketentaraan (= Ilmu) yang usang dan “bodoh”

Lewat Kerajaan lagi ! Mengintai … !Karena, dijadikan Daerah Kekuasaan Militerisasi. Terdengar decak, tepuk dan sorak kekaguman Para Penjilat Bokong Amerika. Disediakan Kebutuhan kebutuhan Perang Benuatika

 

1. Sisa Melayu deengan gincu kuning

 

2. Pedagang (masa ke masa) Kerajaan di Muangthai

 

3. Beberapa Suku (Adat) di Semenanjung Korea

 

4. Dan, Pengusaha pengusaha (Minyak) Asia

 

5. Militerisme (= Pecundang) di Asia Tenggara

 

6. “Masyarakat” Campuran Tanpa Kebangsaan Pilipina (Rasisme Amerika)

 

7. Politisi Imperialistis (Warisan. Eropa, Australia)

 

Apakah INDONESIA ikut Latihan itu ??? Memojokkan Nasional (Suku = Bangsa ke Pasukan) dan Penganutan Isme Politik, ke Perbatasan Samudera. Dibongkar Tembok Perang Kemerdekaan

 

 

TIDAK ! SEKIAN, ‘BUNG !

 

 

 

(Terjemahan Google ke Belanda)

ALGEMENE Oude American Pride gehouden in Azië weer na een periode van eeuwen geleden werd verslagen (in) Nam, Afghanistan en Iran. Zonder te vergeten is niet een van de belangrijkste gevoel van schaamte dat geen enkele Amerikaanse president erkend Herkomst Race (Europa) de eerste plaats, Barging via de Gulf Oil zwaarden Koninkrijk Saoedi-Arabië = transitzone in de Iraakse

 

De Amerikanen nooit zou durven te Zuidoost-Azië, maar opeens blijkt Army (= wetenschap) is verouderd en “dom”

Door het Koninkrijk weer! Loer … ! Omdat, gemaakt door de regionale Power militarisering. Er was een klikkend geluid, klappen en juichen hielenlikkers bewondering voor de Amerikaanse Bottom. Eisen mits Benuatika Oorlog behoeften

1. Tijd Maleiers met gele lippenstift

2. Traders (door de tijd) in het Koninkrijk Thailand

3. Sommige stammen (traditioneel) op het Koreaanse schiereiland

4. En, Ondernemer ondernemer (Olie) Azië

5. Militarisme (= loser) in Zuidoost-Azië

6. “Maatschappij” Philippine Nationalisme Zonder Mengsel (racisme Verenigde Staten)

7. Imperialistische politici (Peninggalan. Europa, Australië)

Is INDONESIË gaan uitoefenen? Nationale diskrediet (Interest = Natie aan het leger) en de naleving Politieke isme, aan de Indiase grens. Wall gesloopt Onafhankelijkheidsoorlog

NEE! Dus, ‘BUNG!

 

 

 

(Terjemahan Google ke Inggeris)

GENERAL Old American Pride held in Asia again after a period of centuries ago, reports at Nam, Afghanistan and Iran. Without forgetting is not one of the most important sense of shame that no U.S. president acknowledged Origin Race (Europe) First, the Gulf Oil Barging through swords = Kingdom of Saudi Arabia in the transit zone Iraqi

 

The Americans would never dare to Southeast Asia, but appears suddenly Army (= science) is outdated and “stupid”

The Kingdom again! Lure … ! Because, by the Regional Power militarization. There was a clicking sound, clapping and cheering sycophants admiration for the American Bottom. Requirements provided Benuatika War needs

1. Time Irish Male with yellow lipstick

2. Traders (by time) in the Kingdom of Thailand

3. Some strains (traditional) on the Korean Peninsula

4. And, Entrepreneurs (Oil) Asia

5. Militarism (= loser) in Southeast Asia

6. “Society” Philippine Nationalism Without Mixture (Racism United States)

7. Imperialist politicians (Peninggalan. Europe, Australia)

Is INDONESIA do it? National discredited (Interest = Nation in the Army) and compliance Political ism, to the Indian border. Wall demolished Independence War

NO! So, “BUNG!


NEGARA YANG MODEREN


TERJEMAHAN Sosial Politik suatu Negara = Masyarakat yang Moderen ke Ekonomisasi

1. Konstitusi. Pembentukan “Negara”

a. Undang Undang Dasar (Tertulis ?)

b. Memuat HAK Azasi Manusia

c. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan

2. Ekonomi. Ke Industrialisasi

a. Keuangan = Negara ke Admnistrasi

b. Produksi. Tekno Logika

c. Perdagangan. Internasional, Kemasyarakatan

3. Masyarakat. Peradaban (Kebudayaan)

a. Ke Hasil Penyediaan (Bentuk)

b. Kultur – Agri (Tanah)

c. Pembentukan Nilai ke Aturan

Nasional Industri = Tehsikal “Alam (di Pikirannya”) Sosial Hubungan Ekonomi Politik antara Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat “Miskin” (Penduduk) dengan Alam

Menjadi Negara Ekonomi ke Pemerintahan, didasarkan Hubungan Rakyat dan Negara, MAKAberkedaulatan

Pemahaman Kuasa dari ‘Nation’ (Persatuan)

Pertahanan Rakyat. Nasional = Kesatuan (Politik)

Wilayah/Daerah dalam Kebangsaan (Lahir)

Kebebasan dalam Modernisme, yang diminta Law ke Struggling of Power (Undang Undang) menyelenggrakan Keadilan (Undang Undang Dasar. Produksi, Kepemilikan, Tenaga) melalui rangkaian PEMBEBASAN Nasional Membebaskan Manusia ke HAK Ekonomi

<Jeda

Pengertian Modernisme didasarkan Liberalisme atas Negara dengan mendirikan Pemerintahan, berlaku Industrialisasi Kuasa Ekonomi

Individualisasi Negara ke Sistim dikendalikan = Terpusat Uang (Pemerintahan/Kenegaraan), dipakai Laba Perdagangan Internasional

Kedaulatan hanyalah Politisasi Retorik atas Sumber Ekonomi di Daerah – Wilayah bykan jadi HAK Negara

Terjadi karena berbuat (Baca, melakukan)

1. Penguasaan HYAK Manusia, melakukan Pemilikan atas Industrial

2. Peniosbian Demokratisasi Kekuassaan Sosial = Nasional (di Parlemen juga)

a. de Politisasi Sosialisme

b. Militerisme ke Perdagangan

c. Kapitaslime (di) Negara

3. Penghancuran Zamani dalam Tujuan Kekuasaan

Untuk apa Negara yang Bebas ke Ekonomi dalam Modernisasi semula terbaca Kemakmuran = Alam untuk mengadakan Kesejahteraan Rakyat Manusia ??? Lalu, suatu Kekuasaan dari Individualist ke Individualist terus ? Perlakuan Teknologis Modernisasi ke Perdagangan Kapitalistis >

<Tutup




SELESAI



Bagian ke 1. MANA YANG RAKYAT !?!


ZAMAN zaman lampau menghujati suatu Kemenangan semu atas Kerakyatan. Dan, Rakyat biarkan … ! Rakyat bertahan. Rakyat yang mana ??? (Tantangmu, hai Pesaing “Isme” ?). PEMBEBAS jawab, dan terlihat RAKYAT YANG MISKIN !!! Rakyat, yang dimiskinkan ! Dalam Pemiskinan di INDONESIA

1. Liberalisme. Ke Penjajahan

2. Politik = Hukum. Ke Anti – Sosial

a. Sok Kuasa

b. Korup

c. Individualist

dll.

3. Kapitalisme. Ke de – Politisasi

Jujur lah ! Apa mereka INDONESIA ? Rakyat ? Atau kah, sama … Penguasaan !?! Atas Negara negara (Baca, Penduduk = Masyarakat) di Dunia ?

<Titik

Rakyat itu … BURUH ! Rakyat itu … TENAGA ! Rakyat itu … PETANI ! MEMENUHI KEBUTUHAN KEBUTUHAN MANUSIA! Memperjuangkan Sosial Kelas (HAK HAKNYA) suatu Masyarakat. Karena, menyelenggarakan Kekuasaannya. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Di Bumi

Penyediaan makan untuk Rakyat INDONESIA ! Ini lah, Kuasa = Tujuan. Mengadakan Produksi didistribusikan. Sandang dan Barang

Bukan Laba = Keuangan Si Pedagang dari tahun ke tahun …

MAKA Rakyat, yang Berdaulat = Sosial = Pertahanan = Kekuasaan. Atas Ekonomi, Uang (Negara) ke Industrialisasi. Dan, membentuk Pemerintahan. Itu lah, NASIONAL

<Tunda




SEKIAN


IDEOLOGISASI = POLITIS KE BANTAHAN


IDEOLOGISASI

POLITIS (SUATU BANTAHAN

“KIRI”)

ANTARA Tujuan dengan dua Titik Pikir dan Politik jadi Politik Rakyat Miskin ke Nasional

terhubungkan

1. Tujuan Kekuasaan Rakyat

a. DEMOKRATIK (Baca, Kerakyatan)

b. PERSATUAN RAKYAT = Nasional

– Rakyat

– Kolektif

– Alam

c. PEMBEBASAN ke ‘Nation’. Kedaulatan

2. Titik Pikir Satu, Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (Manusiawi)

3. Titik Pikir Dua, HAKNYA (Azasi)

a. Manusia (ke) Sosial = Keadilan

b. Sosial HAK = Kelas

– Kepemilikan

– Tenaga

– Produksi

c. Produksi. Ke Nasional Industrialisasi

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 7

Kalimat “……. kekuatandalamDemokrasi …”

Pasal 19

Kalimat “…….terwujudnya INDONESIA

berdasarkan PEMBEBASANkemenangan rakyat …”

Pasal 5

Kalimat “……. berbasis massaterbuka …..”

<Titik

Pernyataan (Ajuan) Konstitusif Pasal 33 (Agus Jabo Priyono) menjadi Dasar Nasional Politik, diperjuangkan Anggota anggota Partai. Menyebarkan Sosialisme (Kerakyatan), mengadakan rangkaian Politik Anti Kapitalisme  Liberal Neo Imperialistis (Penjajah) di Negara yang Bebas dan Merdeka. Lalu, dengan Usaha usaha dan Kemampuan memperkuat Kolektivisme (terjemahan Kepemimpinan ke dan dalam Pemerintaha, bersama (Sosial) Progresif dan Nasional Ekonomi

<Tutup

DENGAR … !?!

KAMI TIDAK MUNDUR !”

SEKIAN


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


KUASA ATAU KEADILAN VERSUS KORUPTOR


KUASA ATAU KEADILAN

ATAS

PENJARA KORUPTOR NEGARA

SAUDARAKU (Ketua), yang di Negara telah menampilkan Keindahan Logika Politik dan jadi Seni Perang Bertempur Demokratik atas Korupsi “Pakai Hukum”, yang terkemas Isu Penjara Koruptor.

Penjara atas yang Terpidana (= Bukti). Hukum = Kemudahan ?

1. Hukum = Cara. Ke Penjara

2. “Keamanan” dalam Penjara

3. Tugas = “Alat”. Di Penjara

Penjarakan Koruptor, dan Rakyat memberikan Keadilan untuk Negara. Berbalik. Kini Tidak lagi menuntut. Negara = Pemimpin (Kelembagaan). “Karena Legislatif”, maka Hukum lah diperintah

<Jeda

Sosial = Aturan aturan. Demokrasi ke Undang Undang. Adalah Politik Rakyat. Menyelesaikan. Diselenggarakan = Kuasa (HAK) ke Perintah. Berdasarkan (Pemberian) Konstitusi = “Isme” ke Nasional

Saudara saudara, ……. Konsep Penjara berbeda terjemahan. Namun, Penghukuman mungkin saja memakai Dasar Nasional Politik Konstitusif Kalimat Pasal Pidana Berat dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, ke per – Undang Undang – an (Pembuktian, Kepastian Hukum)  ? Berbahaya, terpancing ? Mampu kah atas Pejabat “Biasa”  (Perbuatan, Sistim)

Maka, hanya Keadilan saja, yang berlaku. Azasi Manusia ke HAK nya. Sesuatu, yang pasti diberikan Rakyat = Pembalasan INDONESIA. Melalui Persidangan atas Hukum ke Penjara Negara

<Titik

Hubungan apakah Hukum yang Receptie = Politisasi (Imperialisme. Baca, LIberalisasi Kekuasaan Ekonomi Uang) ke Nasional dalam Penyelenggaraan Kekuasaan ?

Mengatur

– Kepegawaian Organisasi = Pemerintahan

– Hukum dan Kesalahan Perbuatan atas Keuangan Negara

– Penjara = Lepas HAK (Kekuasaan) di Negara

Ini, Pembicaraan di Dalam ke “Luar” (Bahasa). Dibuka dan mengarah. Jadi Kontra – Isu . Manakah Kekuasaan Negara atas Uang yang Tidak Terpakai (Ekonomisasi Keuangan Sosial) dan BELUM DIKEMBALIKAN Para Koruptor itu ???

<Tutup

SEKIAN,

ANGGOTA ANGGOTA RAPAT

GERAKAN


EKONOMI (DI) PERSIDANGAN “NEGARA”


BETAPA seram ruangan itu hari ini … Dilihat, terpaparkan (tulis, pertanyaan – dengar). Lalu, jadi ruangan Pemeriksaan ! (Menjawab kah). Coba diperhatikan, Figur di Wakil Presiden menghadapi Politisasi ke suatu Tujuan!

   – Langsung

   – Terbuka

   – dan, rumit

Berupaya menghindari Kekuasaan atas Jabatan, yang pernah diemban

Bukan lah taktis Persidangan. Namun, Materialisasi. Korupsi = Sistim (?) menyambung ke Negara lewat Perbankan. Diperlakukan HAK ke Persidangan ke “Umum”. Mungkin strategikalisasi Pertahanan ke Ekonomik Indonesia atas Keuangan. Jelas ada Benturan Lama ke Baru

 

Inikah, Tantangan Presiden ? Ke Luar Pengadilan saja. Rasional ke Politik = Kenegaraan. Mana, yang “Perintah” Ekonomi ???

<Titik

 

 

 

Kewenangan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terbatas dalam Keuangan (Rupiah) = Negara. Begroot, memakai (Transaktif, Perekonomian) dan mempertanggung jawabkan. Dan, membiarkan Dikorup. Birokratisme ke Uang …

 

1. Penyaluran (“Bagi”,  Nilai) ke Harga

 

2. Peredaran. Manfaat dan Kegunaan (Politis)

 

3. Kuasa (= Penyelenggaraan) ke Anggaran (Pakai Uang)

 

dll

 

Sidang sidang akan bertahan. Kekuasaan Pembuat = Bayangan melakukan dan mempertahankan Bukti Politik, atau dilepaskan ? Kah ? Apa Koruptor bebas ?

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. “Terimakasih”


MANUSIA DAN KESUCIAN


MANUSIA DAN KESUCIAN.

PERGERAKAN

(JAWABAN KEPADA INDIVIDUALIST)

 

 

 

MENGAPA kini dibuka ? Beberapa Penyebab Sepihak (Baca, Manusia). Mencapai PEMBEBASAN. Dalam Gerak Ujudnya keberadaan di Bumi

 

1. Hidup

 

2. Kebebasan Berpikir

 

3. HAKNYA

 

Membebaskan Manusia dari Pembodohan, Penguasaan atas Kehidupannya dan Pemiskinan yang disengaja

 

<Jeda

 

 

 

HAK Kita, yang dilanggar di dalam Masyarakat (Kemanusiaan). Jadi penghinaan atas Perempuan Sosialis. Atas kelahiran Manusia di Tanahnya

 

Suatu pertimbangan bahasa terjemahan Dialektika – Logika Batin

 

Tersebar perang (paham tetapi bukan isme). Ke Kontra. Karena, Kekuasaan telah dipaksakan. Maka Individualisme fasar Kebebasan. Menghancurkan dunia jaman kita

Sudah berabad abad, bertahun tahun, berhari hari dalam peredaran kesemestaan alam

 

Permusuhan atas Kemanusiaan . Melalui

 

1. Mati

 

2. Lapar.Ke Rasa(Hinaan)

 

3. Miskin

 

<Titik

 

 

 

     KE PERTANIAN !

     SERUAN

     DEMOKRATIK

Para Kamerad, bagaimanakah kita menerjemahkan tersebut di atas oleh Pemikiran. Dalam gerakan gerakan. Rangkaian Gerak Pikir. Logik, Kebebasan suatu Perbuatan

 

Kekuasaan Rakyat Miskin untuk pembentukan Masyarakat Sosialis berdasarkan Tani ke Pangan. TIDAK DIKUASAI adalah Kemerdekaan Manusiawi.

1. Rebut Pertanian, Perkebunan dan Wilayah wilayah Hutan di benua benua Eropa ke Amerika dan Australia

 

2. Mulai Revolusi Tanah di Benua Afrika

 

3. Buka jaringan jaringan Kekuasaan Rakyat atas Lahan Tanam di Asia

 

Perlawanan yang demokrasi. Di tanahnya. Sosial politik ekonomi. Berlaku aturan aturan masyarakat. Disesuaikan. Budaya Tanam = HAKNYA. Mempertahankan . Tanah ke Hasil Pangannya

 

— oOo —

 

 

 

Seruan Demokratik = Politisasi. Berlangsung Kekuasaan Rakyat. Ke Pertanian !

 

< Titik

 

 

 

Hubungan antara kemanusiaan, HAK dalam pergerakan. Menjadi satu kesucian Dirinya. Membutuhkan Pangan, Keadilan untuk Tenaga. Dan, meneruskan kehidupan. Melahirkan dan Dilahirkan. Berketurunan. Pikiran ke Anak (Manusia).

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

HUMAN and holiness.

MOVEMENTS

(ANSWERS TO Individualist)

 

WHY now open? Some Causes of unilateral (Read, Human). Achieving EXEMPTION. Motion realization in existence on Earth.

1. Live
2. Freedom Thinking
3. Right

Man freed from ignorance, Mastery of Life and the deliberate impoverishment.

Our RIGHTS, which is violated in the Community (Humanities). So insult to the Socialist Women. On human birth in his land.

A consideration of language translation inner logic of dialectics
Scattered war (understood but not ism). To the Contra. Because, power has been imposed. So basic Individualism Freedom. Destroy the world of humans.

Already centuries, many years, was in circulation on the day of natural universals.

Hostility of Humanity. Through

1. Death
2. Famine. To taste (insults)
3. Poverty

      TO AGRICULTURAL …
      DEMOCRATIC APPEAL.

The Comrade, how do we translate the above by the idea. In movements. Think their range of motion. Logic, freedom of action.
The power of poor people in the establishment of socialism (the community) based on agriculture to the food. NOT MASTERED the Human Independence.

. Take back agriculture, plantations and forested areas in continental Europe to the American continent and Australia
2. Land revolution began in the continent of Africa
3. Open networking power of the people on the land planted in Asia

Resistance of democracy. In the soil. Political and social economy. Applicable rules of society. Adjusted. Culture planting was RIGHTS. Maintain. Land to the results of its food.
Politicization Democratic Appeal. Progress of people’s power. To the farm!
The relationship between humanity, RIGHT in the movement. Becoming a Self purity.Need food, justice for workers. And, to continue living. Childbirth and birth. Pure. To the child’s mind (human).


SOSIAL, POLITIK UANG


BUKANLAH Keputusan Panitia Khusus, yang diutamakan. Tetapi, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Keuangan Dasar (Begrooting, terbaca HAK) dalam Parlemen. Berlangsung Pembentukan “Negara” (= Uang. Ke Anggaran). Lalu, Ekonomisasi. Tidak Pembiayaan saja. Diterimanya Pemasukan = Laba Masyarakat

Dari

1. Industrialisme ke Perlabaan oleh Masyarakat

2. Pekerja Buruh (Upah, Jaminan) Produksi

3. Tani, Pertanahan ke Hasil Tanam (Pemilikan)

Suatu Perekonomian Demokratis. Dalam HAK = Putusan. Ini, Kenegaraan. Dan, terpolitisasi. Tidak Liberal ke Fasis

– “Individu”

– Tyrani, Militerisme

– Birokratik

Terus terang, hanya di INDONESIA karena berhubungan dengan Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (Wilayah wilayah Negara)

1. Sumber sumber Alam (Nasional Industrial)

2. Daerah daerah Asal Tenaga Kerja

3. Lahan lahan Pertanian (Tanam = “Kelas”)

<Jeda

Tetapi, PANSUS itu di Dewan PERWAKILAN RAKYAT menyelesaikan Korupsi atas INDONESIA. Atau, Kita (= Cara), yang HENTIKAN ? (Bahasa Agitatif Politik). Berlakukah Kekuasaan Rakyat = Pemerintahan ? Melalui Ajaran = Sistim Negara. Menjadi Lama, Pertarungan Rakyat atas Musuh

Berdampak

1. Penyingkiran Koruptor dari Kekuasaan di Negara

2. Strategikal = tahap tahap Demokratisasi ke Pemilihan

3. Perdagangan tidak Ekonomi Individualisme

<Tutup

SEKIAN.

(“KAMI Tidak takut

Pembalasan !”)


DILEMATIKA POLITIK EKONOMI


Allert ! Bip biii..i…iiip biep ! Stop !

PEMBEBAS

dan

Pergerakan Rakyat Daerah

MENAMPILKAN kekuatan Menguasai Perekonomian di suatu Negara = Diperlemah Kedudukan Masyarakat di Perpolitikan

– Tenaga (Konstitusif,  Buruh)

– NIlai nilai (Penghidupannya)

– Ekonomisasi Uang (Permintaan)

membiarkan Keuangan Dilematika Negara, terjebak ke Individualisasi

<Titik

Mistikal Dagang ke Pemakaian jubah Hukum Ekonomisasi Keuangan = Administrasi. Pembendaan = Kapital (Harta). Yang Punya yang makan = yang Kaya

Tradisioalisme pun = Adat. Berlaku. Sekedar “alat” Penguasaan

Kenyataan Tradisional bisa jadi Kemampuan lewat Politika membentuk Negara Ekonomi. Yang didasarkan Produksi Nasional Industrial. Ke Sistim Negara (= Pemerintahan). Terpolitisasi dalam Parlemen. Maka, diselengarakan Per – Undang Undang – an  = ATURAN

<Jeda


Sehingga. bukan Kapitalisasi Uang atas Investasi = Tradisionalisasi di Daerah daerah

]

(Tenanan wani po ?

Sisan,

ra kuoso mekso)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 18

ayat 1. “….. dibagi atas daerah daerah … mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang Undang”

ayat 2. “Pemerintahan daerah … memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, … yang dipilih …….”

ayat 6. “….. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain …”

juncto Pasal 23

“….. memperhatikan pertimbangan … Perwakilan Daerah”

menerjemahkan


Pasal 33

“… nasional … berdasarkan … demokrasi ekonomi, … kemandirian …”

Terjemashan Kekuasaan ke Pemerintahan. Untuk apa lagi !?! Manakah Demokrat (isasi) Ekonomikal ?

HENTIKAN ! Rakyat Maju ke Depan … Yang Dimungkinkan. Saling Memaksa ??? Atasa Kekuasaan itu. Berlangsung Negara (Baca, Pemerintahan Demokrasi dalam Parlemen. Maksud, Kekuasaan) Konstitusional = Undang Undang Dasar. Dan, mempersiapkan Pertahanan Kesatuan Tanahnya

Sekali lagi, harus dibicarakan. Suatu Putusan jua. Keterlanjuran ? Tidak munkin ketika enghentikan Para Musuh Rakyat

<Tutup

SELESAI. “Maka, Lawan ……. !”



KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih