Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

dari Penulis Tamu

KUASA PERDANA MENTERI


“KUASA” PERDANA MENTERI


DEMOKRASI (= Rakyat) sedang “dipakai”. Untuk menjatuhkan Perdana Menteri = Negara. Tetapi, di Perjalanan akan ada “Hukum Politik” di Siam (Kerajaan), tiba tiba berlaku. Lewat Parlemen ? Alasan ? Militerisme ? Kekuasaan ke Pergantian

1. Pertukaran Militer (Kekuasaan ?)

2. Internasional Hubungan Keuangan atas Kemungkinan kemungkinan Pembuktian (Politik – Ekonomi)

Bukti bukti Politik

–       Penguasaan Arus Bawah Demonstrasi (Massa kah ?)

–       Pemerintahan yang mana kah Terjemahan atas Komando Pasukan ?

Bukti Ekonomi

–       Penyaluran Minyak Bumi (Industrialisasi kah ? Perbankan, Import)

3. Perdagangan (= Uang Kerajaan ?)

<Jeda

Jaringan jaringan (Ekonomi ke Politik) dari “Dalam” tidak lagi seperti biasa menunggu yang di “Luar”. Sementara. Memungkinkan Nasionalis Tradisional menekan Feodalist – Para Bankir ? Di sekitar Menteri yang Penjilat Raja. Bak Menteri menteri Kerajaan. Putch dalam Posisi Tukar ke Sistim

Karena,

1. Hubungan Negara – Kerajaan

2. Politik Ekonomi Kerajaan

3. Pemerintahan bukanlah Kerajaan

Namun, Aksi Murni berkehendak mengendalikan “Kursi” Perdana Menteri. Terjebak Tarung Kekuasaan Dua. Tentara, atau … Kerajaan

Bukan suatu Dilematika. Memilih ? Kekuatan kekuatan ke Demokratisasi. Antara Massa Aksi (= Merah), Tengah Lawan Netralitas (Hijau = Pemerintahan di “dalam” Kerajaan). Rasional Ekonomi ? Berbeda. Karena, didasarkan Wilayah wilayah “Bebas”

Uang bukan Tujuan. Terbuanglah Kemampuan kemampuan Aksi. Melawan Jaringan jaringan Kekuasaan Ekonomi (dari Para Perdana Menteri ?) di Muangthai. Perdana Menteri = Figuralisme. Ber – “Pangkat” ? Negara tidak punya Kelembagaan Presiden

1. Kuasa

2. Negara

3. Politik

4. Pemerintahan = Menteri menteri

5. Daerah

<Titik

Penguasaan atas Massa ? Mengajukan pengertian Aksi = “Badani”. Berhadapan ke Militer artian Politisasi. “Perintah” masih Sang Komandan. Ke Sasaran. Matarantai … ke Negara. Dikendalikan Raja. Atas “Hukum (Negara” = Tidak Kekuasaan) di Kerajaan

<Tutup

“KIRI” BUKAN “NEGARA”

TETAPI

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”


“EKONOMI DAERAH” POLITIK (II)


HUBUNGAN antara Produksi = Ekonomisasi di Daerah daerah berlaku didasarkan

1. Kebutuhan Masyarakat (Setempat)

2. Tenaga = Penghidupan Kerja ke HAK atas Daerah Ekonomi

a. Sosial ke HAK (Pribadinya)

b. Pasar = Transaksi (Daerah)

c. Edar (Uang). Ke Nilai

3. Tradisionalisasi = Kemampuan Daerah (Politik) ke Hasil

Tidak segampang, yang dirancang. Walaupun Utopia, dan terpolitisasi. HAK HAK Rakyat ke Nasional Politik dalam Masyarakat di Daerah daerah, diperjuangkan = Gerak menjadi Demokrasi Ekonomi = Produksi

– Alam yang rusak

– Ragam Kebudayaan ke Isolatif

– Adat ke Pertarungan Milik

– Mentalitas Didikan Penjajah ke Birokrasi (“Isme” = Negara)

– Korupsi

– Kelemahan Administrasi (Keuangan)

Lalu, terjadi Kepemilikan Inididualist atas HAK Tanahnya

1. Pengendalian Tenaga Murah

2. Pemilikan atas HAK HAK (Baca, Sosial = Kepentingan)

a. Pemilikan Tanahnya eks Jajahan

b. Penjualan HAK Ulayat

c. Penguasaan Sumber Alami

3. “Penguasa” Alat Produksi

Dalam sekian abad dilakukan Pergeseran HAK Kegunaan – Nilai (= Sosial. Ke Imperialisasi. Keperdataan dan Pidana Ekonomi) atas Hasil Perkebunan, yang dimiliki Negara (HAK) untuk Masyarakat. Dan, berlangsung Kolonialisasi Uang Monopolisme (Dagang)

Kepentingan kepentingan Ekonomik di Daerah daerah pun telah bergeser juga. Ke Sentralisme. Terpecah Produksi – Bagian bagian

– Kerja, Perusahaan (bentuk)

– Alat alat, Permesinan

[Keterangan, Kerja dan Alat suatu Kesatuan dalam mekanikal Pabrik di bawah Perusahaan (Modal = Keuangan)]

– Waktu, Pembuatan (Dasar)

[Buruh tidak rangkaian Produksi, karena Keberadaan Kerja  = Ekonomisasi (Materialistik), MAKA HAKNYA LEPAS dalam Ikatan Hukum Perdagangan Internasional]

– Kebutuhan putus ke Distribusi = Pasar. Atas Pekerja (Daerah)

– Powerless (Benda, Uang)

Daerah jadi Tanggung jawab Kekuasaan. Berlaku dekonsentrasi = Pemerintahan. Tatapi, Usaha = Permodalan. Ke Produksi. Dalam Admnistrasi Politik. Ekonomikal = Industri ke Pemusatan Kerja. Membiarkan “Barang Dikuasai”. Pemerintahan “jadi” Daerah (kah ?)

Imperialisme ke Birokrasi Keuangan. Politik ke Kekuasaan Dagang. Sehingga, Masyarakat tidak lain Pembeli dan Bukan Produktif

Sosialisme adalah Kerakyatan. Di Masyarakat. Ke Pembentukan Kelas (Tenaganya). Membentuk = Organisme. Manusia bekerja untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Yang diproduksinya. Suatu Pemilikan = HAK. Terpolitisasi. Sosial HAK = Kelas didasarkan HAK Azasi (Kemanusiaannya)

1. Kelahirannya = Hidup. Manusiawi

2. Pertahanan = Kehidupan. Ke Industrialisasi

a. Nasional = Wilayah wilayah

b. Produksi. Aturan ke Sistim

– Pendidikan (dalam Ideologisasi)

– Aturan aturan = HAK

– Kerja, Pemimpin (Unit)

c. Manfaati, Distribusi (Ekonomisasi)

3. Tenaga (Daerah, “Asal”)

Sosial Hubungan Politik ke Perenonomian yang menciptakan Keseimbangan antara Pemerintahan dengan Daerah daerah di Negara. Bertahap tahap. Ke Tujuan (Revolusioner)

<Tutup




SOSIALISTA


“DAERAH EKONOMI” POLITIK (I)


MUNGKINKAH hanya Perdagangan dalam Politik Ekonomi Daerah ? Liberalisasi Uang atau Demokrasi Ekonomi ke Nasional Perindustrian ?

Terjemahan Kebebasan Liberalisme bukanlah Kebijaksanaan, tetapi bisa saja tiba tiba Individualisasi (Proses) menjadi Keputusan (= Politik) di Negara berdasarkan suatu Perlabaan (dewekne)

Ekonomisasi Keuangan Negara melalui Anggsaran, Peminjaman (ke Sistemika) dan Kerjasama (Cooperative)

Bentukan bentukan awal, antara lain

– Pemilikan Masyarakat/Pimpin (Lihat, Penjelasan Resmi Pasal 33)

– Pembentukan Badan Usaha

– Kolektif ke Ekonomi (Putusan)

Ke Industrialisasi dalam Organisme Kerja Rasional dan Perburuhan (Tenaga, Upah, Waktu) suatu Hubungan Ekonomi = Produksi denganDaerah

1. Hubungan Negara – Ekonomi

2. Hubungan Keuangan – Industri

a. Transaktif

b. Upah (Jamina Keuangan Negara = Rupiah)

c. Laba

3. Hubungan Produksi – Daerah

Tahapan tahapan berikut menyelenggarakan Demokratisasi atas Ekonomi di Daerah daerah

1. Menetapkan Kebutuhan apakah untuk disediakan

2. Pembagiann Daerah daerah

a. Sumber Alam (= Wilayah)

b. Tempat, Industrial – Fabrikasi

c. Daerah = Pemenuhan ke Ekonomi

3. Keuangan. Ke “Pengelolaan Investasi” (Aturan = Sistim)

<Jeda

Adapun Keuangan Industrialisme yang mengacukan Nasional Produksi juga jadi Keuangan Negara (HAK, Kedaulatan. Dan, Pencetakan) untuk Daerah daerah (Baca, “Anggaran = Daerah”. Prosedural kah ? Atau, Undang Undang artian Politik) dalam Kerja Otonomisasi (bukan Birokrasi) Pemerintahan pemerintahan Daerah ke Administrasi dan Keuangan Politik (Manfaati dan Transaktif = Penggunaa, Kemampuan – Daya) yang Ekonomis dan tidak Pembelanjaan atas Anggaran = Terpakai. Pemerintahan pun ber – Ekonomisasi

<Titik

BERSAMBUNG


GAUL INTERNASIONAL POLITIK


KEPENTINGAN kepentingan Dasar bergaul. Dalam Perpolitikan mana pun. Atas Hubungan Ekonomikal. Kebaruan Peradaban Manusiawi

1. Industrialisme (Masyarakat)

a. Tenaga Buruh = Pekerja

b. Investasi (Bentukan bentukan)

c. Sumber Alam (Baku)

2. Pembentukan Usaha (agar jangan baca langsung Produksi)

3. Keuangan

a. Mata (Ekonomi) Uang

b. Hutang = Ekonomi Uang Pemerintahan. Transaktif  ke Pembayaran

c. Pasasr (Wilayah wilayah Ekonomi, Dagang)

Terbagi dalam 2 Pembicaraan

A. Kepentingan kepentingan Pemerintahan suatu Negara

1. Uang = Negara (Kekuasaan)

2. Sumber Alam (Kedaulatan)

B. Yang “Didapatkan” = Kenegaraan

3. Ekonomisasi Nasional Perindustrian

a. Kemampuan Ekonomi Negara

b. Hasil. Ini lah, KEPENTINGAN

c. Sosial Hubungan Produksi

Apakah maksud “Gaul” ? Diplomasi kah ? Bukan ! Tetapi, … Ideologisasi ! Suatu yang “Ide” (Baca, Cita cita ke Tujuan. Utopia ?). Meng – “ada” – kan = Politisasi (Materialisme)

Suatu Kebangsaan ke ‘NATION’. Masyarakat masyarakat di Negara. Tidak Individualisme (Kapitalist). Ke Negara – “Ide” (Sosial)

Adalah Kekuasaan Rakyat. Membentuk Hubungan antara Kemasyarakatan. Antara Bangsa bangsa. Antara Masyarakat – Negara. Terpolitisasi = Dialektika “Ide” Kuasa

Dalam Tahapan Dialogis berlaku Kemerdekaan Manusia (Historikal). Menuntut Pemerintahan “yang Konstitusi”. Melawan Imperialisasi/ Penjajahan Ekonomik, memiskinkan (lewat Politik) Rakyat

1. Kuasa atas Tenaga = HAK (Kerja)

2. Rakyat Miskin karena Kekuasaan Uang

a. Liberalisasi Keuangan (di) Negara

b. Penguasaan Industrial Dunia

c. de Politisasi Sosialisme

3. Penguasasan Alam – Kehidupan – Ekonomi Manusia

Pertentangan antara Kekuasaan (di) Negara atas Masyarakat masyarakat Internasional (contoh, Cuba, Vietnam, Irak dll. Negara = Sosialisme). menciptakan Kemiskinan Bergantung pada Kekuasaan Individualis suatu Negara

Atau, pembentukan Usaha usaha Ekonomi didasarkan Kemauan dalam Tekanan Kuasa Pemerintahan (Asing) dalam Tarung Keuangan Pemilikan Industri di Negara mereka. Terpolitisasi = Kondisional Perdagangan Dunia

– Ketergantungan Putusan Laba

– Sepihak. Hukum (ke) Internasional

– Penyerahan (Tanggung Jawab)

<Jeda

Pemerintahan, yang Demokrasi mempertahankan Negara Ekonomi (= Politik)

1. Demokrasi = Kekuasaan Produksi. Nasional = Persatuan

2. Sosialisme ke Industrialisasi

3. Peranan dan Tanggung Jawab Buruh atas Perkonomian

terhadap  Negara Luar, Masyarakat berbicara dalam Bahasa Politik Ekonomik. KEADILAN. HAK Manusia Bebas. Menentukan HAK HAK  Bersama.

<Tutup




SELESAI


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN


PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN

(Tulisan

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

PAKET Bupati dan Wakil Bupati tidaksama dengan Pemilihan Presiden, atau Gubernur dan Wakil. Ditinjau Politis ke Tata Negara

PERRTAMA, Pemerintahan Daerah ber HAK (= HAK Daerah dari Negara. “Karena ada Daerah maka ada Negara”, bukan Negara lebih dulu ada), lewat Pemilihan Nasional = Langsung, mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jadi Pelembagaan Kekuasaan Rakyat

KEDUA, Provinsial ke Kabupaten yang mengacu Nasional Politik Kependudukan. Berbeda dengan Kota (dari Desa atau Pedesaan = batas batas “ke” Kota). Ikatan, Kepentingan kepentingan Politik (Otonomisasi Ekonomik ?), ATURAN, dan melaksanakan Pertahanan Rakyat (Setempat)

KETIGA, Sosio Ekonomikal Produksi dalam mengelola Sumber Alam di Daerah. Diatur (Parlemen, Nasional ke Daerah), terpolitisasi Kedaulatan atas Negara. Masterialisasi rasional. Karena, Tenaga/ Budaya Tanam. Ditetapkan Putusan Kerakyatan ke Industrialisasi

<Jeda

Lalu, Sentralisme Kekuasaan (= Individualisasi ?) menjadi DIBENTURKAN. Tria Politika Kuasa (hanya sampai di Provinsi = Govermental, Admnistrasi jadi Birokratisme dan Keuangan) berhadapan KEKUASAAN POLITIK RAKYAT berlaku atas Negara ke Pemerintahan pemerintahan Daerah, berlangsung di Kabupaten (Demokratisasi. Jangan baca Pemilihan ke Suara Strukturalisme)

Partai partai Politik

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati, Partai Politik bertanggung jawab (Keabsahan, Figur) mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tanpa kemampuan Pencabutan (secara Hukum Negara ke Politisasi) atas CALON Bupati (tanpa Wakil Bupati), yang akan dan akan Terpilih. Kekuasaan pun = Sistim (Negara)

Dengan kemungkinan (Wajib = Politik Hukum) menyerahkan karena berkekuatan Komposisi Suara Politik (Gabungan Partai partai, dan atau Koalisi). Terbawa, sebelum dan sesudah

Tampak Peranan Kepartaian

– Power of Election (Suara)

– Pemerintahan = kepemimpinan di Daerah

– Federalistik Kesatuan (Pembagian)

– Desentralisme = Negara

– Sosial Pertahanan Daerah

dll

Sosialisme adalah Kerakyatan ke Pembentukan Masyarakat di Negara (di Daerah = Tempat, Kelahiran). Mengajukan Demokrasi ke Sistim Ekonomi = Politisasi diakibatkan Kerja Tenaga = HAK ke Kelas (Buruh)

Mengapa ?

1. Daerah = Asal Pekerja

2. Daerah = Kebudayaan. Ke Pangannya

3. Daerah = HAK (Kemerdekaan)

Daerah = Strategik Negara. Melalui Pemilihan Daerah. Mengarahkan Kemampuan kemampuan Politik Rakyat yang Miskin atas Negara. Dan, mempertahankan Gerakan Rakyat ke Pemerintahan pemerintahan Daerah

<Tutup

SEKIAN.

(DALAM PENGAMATAN KAMI).

SOSIALISTA


PENDIDIKAN


PENDIDIKAN Suatu DEMOKRASI

TIBA tiba saja banyak Program Pendidikan di Negeri ini ……. karena DIBEBASKAN (Liberalisasi ? Atau, Demokratik ?). Terbebankan 20 % ditanggung Keuangan (Baca, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar atas) Rakyat “membiayai”

Hubungan Negara (Uang = Ekonomi ke Transaktif) dengan Pendidikan

Sosial Keuangan (Negara) ke Politik (= Hubungan). Putusan “dalam Kekuasaan”. Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat sampai ke Daerah daerah. Nasional = Wilayah wilayah, Bangsa dan Kenegaraan)

Mengacu

1. Kekuasaan (di) Negara ke Pemerintahan atas Uang

2. Ekonomi (Keuangan, Anggaran) untuk Pendidikan

3. Demokratisasi (HAK HAK) ke Politik (Bentuk)

Tampak Parlemen yang dulu hanya “membuat” Hukum ke dalam Undang Undang, namun “Tidak” Pembentuk = Kuasa (Rakyat, Ajaran) suatu Per – Undang Undang – an. Berlangsung Keuangan “yang Politis”

Demokrasi = Ekonomik (di INDONESIA Pasal 33 ayat 4) Dengan Sosial = Manusia – Pendidikan

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA


Pasal 28C ayat 1 “……. berhak … diri … pemenuhan kebutuhan …,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat … ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

… demi hidupnya, dan … kesejahteraan umat manusia“.

Tidak sekedar Pelaksana “mengajar” (Tulis, Baca, Hitung. Teoritika – Didikan). Ditujukan (= Kemauan) untuk Penguasaan (kah). Tetapi, Ajaran ke Penganutan. Yang terpolitisasi. Mampu. Kemampuan = Perekonomian

Pembukaan Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

Alinea ke IV “……. untuk membentuk … bangsa kesejahteraan ...,

dan ... mencerdaskan bangsa,

… disusunlah Kebangsaan INDONESIA … dalam Undang Undang Dasar, ... yang … beradab .….”

Ini, Sosial (ke) Demokrasi, menerjemahkan Sosialisme (ke, di) Negara. Dilaksanakan Aksi Massa, yang Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN” ke Arah Ekonomi (= Demokrasi)

Atas Pendidikan, yang didasarkan

DEMOKRASI Ekonomi ke Nasional Industri = Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

– Pengetahuan (Manusia). Ke “Ilmu”

– Kemanusiaan ke HAKNYA. Demokratisasi

– Aturan = Sosial. Manusiawi

DIALEKTIKA yang Logika. Ke Rasional. Materialisme = Sosial

PENDIDIKAN = Keseimbangan dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme

– Ideologi. Ke Nilai (Materi)

– Nasional. Ke Industrialisasi (Produksi)

– Budaya Tani. Ke Pangan

Saudara saudaraku se – Partai, …..

Bukan Kebimbangan untuk MEMBEBASKAN. Diajukan Batas batas antara Pemikiran “KIRI” dengan yang TIDAK Sosialist di mana pun jua ke Ekonomisasi. Dalam Sosial Hubungan Negara – Pendidikan

SEKIAN, TERIMA KASIH


DEMOKRASI


DEMOKRASI

(Suatu “Nasihat” Untuk

Pers)

KATA Demokrasi di dalam Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (dari 18 Agustus ke Amandemen. Pasal 33 ayat 4 “….. diselenggarakan demokrasi ekonomi dengan … berkeadilan …..”. Tertulis. Berdasarkan Kemerdekaan = Adil ke PEMBEBASAN. Namun, hanya itu

Demokrasi yang Konstitusif. Di Dunia, tidak ada lain. Berbeda dengan “Bebas” Kapitalis

Sosial, Demokrasi adalah Kekuasaan (Rakyat). Isme ke Negara (INDONESA). Le Ekonomisasi (Industrialisasi). Diterjemahkan Tanah, Masyarakat ke Produksi

<Titik

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

1. Bukan Konstitusi Negara negara Liberal, Imperialisme dan Fasis

2. Penjelasan ke Tujuan. Yang dibahas = Kerakyatan di parlemen (Amandeer)

a. Perwakilan. Azas, Pemilihan

b. Aturan. HAK = Kuasa

c. Bahasa = Kalimat. Perbuatan

3. Suatu Konstitusi dalam Penjelasan = Politik yang Resmi ke Undang Undang

Maka, Kalimat “……. pemilikan masyarakat …” (Baca, Kedaulatan) menjadi dasar sekali-gus Tujuan Perbuatan = Demokrasi Ekonomi INDONESIA. Karena, membebaskan Rakyat dari Penjajahan – Penguasaan – Penindasan, dan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya Manusiawi. Tidak untuk Para Individualist (Keparat !) di Negeri ini, dan Tyranik Militerisme

<Jeda

Dalam Pelaksanaan HAK Azasi Manusia Pasal 28 C ayat 1 ” Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … dan memperoleh manfaat … pengetahuan dan teknologi, … dan budaya, … meningkat … hidupnya dan … kesejahteraan umat manusia”.

Untuk itu, jadi lah Pers yang Berperikemanusiaan dan Memihak Rakyat ke Ekonomi, Pertanian. Didasarkan Demokrasi = Nasional Industri termaksudkan. Kebebasan PEMBEBASAN Rakyat. Kami pun sampaikan Salam Rakyat Miskin

<Tutup

Tulisan Politik PEMBEBAS

Menyambut

Hari Pers (di) INDONESIA


GO TO HELL


JENDERAL Tua Amerika menggelar lagi Kesombongan di Asia setelah kurun abad lalu dikalahkan (di) Nam, Afghanistan dan Iran. Tanpa melupakan Tidak Bermalu salahsatu Presiden Amerika  yang Tidak mengakui Asal Ras (Eropa) dulu, menyerobot Minyak Teluk lewat Kerajaan Berpedang Saudi Arabia = transito area masuk ke Iraqi

 

Tidak pernah Si Amerika mampu berani ke Asia Tenggara, namun  tiba tiba pamer Ketentaraan (= Ilmu) yang usang dan “bodoh”

Lewat Kerajaan lagi ! Mengintai … !Karena, dijadikan Daerah Kekuasaan Militerisasi. Terdengar decak, tepuk dan sorak kekaguman Para Penjilat Bokong Amerika. Disediakan Kebutuhan kebutuhan Perang Benuatika

 

1. Sisa Melayu deengan gincu kuning

 

2. Pedagang (masa ke masa) Kerajaan di Muangthai

 

3. Beberapa Suku (Adat) di Semenanjung Korea

 

4. Dan, Pengusaha pengusaha (Minyak) Asia

 

5. Militerisme (= Pecundang) di Asia Tenggara

 

6. “Masyarakat” Campuran Tanpa Kebangsaan Pilipina (Rasisme Amerika)

 

7. Politisi Imperialistis (Warisan. Eropa, Australia)

 

Apakah INDONESIA ikut Latihan itu ??? Memojokkan Nasional (Suku = Bangsa ke Pasukan) dan Penganutan Isme Politik, ke Perbatasan Samudera. Dibongkar Tembok Perang Kemerdekaan

 

 

TIDAK ! SEKIAN, ‘BUNG !

 

 

 

(Terjemahan Google ke Belanda)

ALGEMENE Oude American Pride gehouden in Azië weer na een periode van eeuwen geleden werd verslagen (in) Nam, Afghanistan en Iran. Zonder te vergeten is niet een van de belangrijkste gevoel van schaamte dat geen enkele Amerikaanse president erkend Herkomst Race (Europa) de eerste plaats, Barging via de Gulf Oil zwaarden Koninkrijk Saoedi-Arabië = transitzone in de Iraakse

 

De Amerikanen nooit zou durven te Zuidoost-Azië, maar opeens blijkt Army (= wetenschap) is verouderd en “dom”

Door het Koninkrijk weer! Loer … ! Omdat, gemaakt door de regionale Power militarisering. Er was een klikkend geluid, klappen en juichen hielenlikkers bewondering voor de Amerikaanse Bottom. Eisen mits Benuatika Oorlog behoeften

1. Tijd Maleiers met gele lippenstift

2. Traders (door de tijd) in het Koninkrijk Thailand

3. Sommige stammen (traditioneel) op het Koreaanse schiereiland

4. En, Ondernemer ondernemer (Olie) Azië

5. Militarisme (= loser) in Zuidoost-Azië

6. “Maatschappij” Philippine Nationalisme Zonder Mengsel (racisme Verenigde Staten)

7. Imperialistische politici (Peninggalan. Europa, Australië)

Is INDONESIË gaan uitoefenen? Nationale diskrediet (Interest = Natie aan het leger) en de naleving Politieke isme, aan de Indiase grens. Wall gesloopt Onafhankelijkheidsoorlog

NEE! Dus, ‘BUNG!

 

 

 

(Terjemahan Google ke Inggeris)

GENERAL Old American Pride held in Asia again after a period of centuries ago, reports at Nam, Afghanistan and Iran. Without forgetting is not one of the most important sense of shame that no U.S. president acknowledged Origin Race (Europe) First, the Gulf Oil Barging through swords = Kingdom of Saudi Arabia in the transit zone Iraqi

 

The Americans would never dare to Southeast Asia, but appears suddenly Army (= science) is outdated and “stupid”

The Kingdom again! Lure … ! Because, by the Regional Power militarization. There was a clicking sound, clapping and cheering sycophants admiration for the American Bottom. Requirements provided Benuatika War needs

1. Time Irish Male with yellow lipstick

2. Traders (by time) in the Kingdom of Thailand

3. Some strains (traditional) on the Korean Peninsula

4. And, Entrepreneurs (Oil) Asia

5. Militarism (= loser) in Southeast Asia

6. “Society” Philippine Nationalism Without Mixture (Racism United States)

7. Imperialist politicians (Peninggalan. Europe, Australia)

Is INDONESIA do it? National discredited (Interest = Nation in the Army) and compliance Political ism, to the Indian border. Wall demolished Independence War

NO! So, “BUNG!


NEGARA YANG MODEREN


TERJEMAHAN Sosial Politik suatu Negara = Masyarakat yang Moderen ke Ekonomisasi

1. Konstitusi. Pembentukan “Negara”

a. Undang Undang Dasar (Tertulis ?)

b. Memuat HAK Azasi Manusia

c. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan

2. Ekonomi. Ke Industrialisasi

a. Keuangan = Negara ke Admnistrasi

b. Produksi. Tekno Logika

c. Perdagangan. Internasional, Kemasyarakatan

3. Masyarakat. Peradaban (Kebudayaan)

a. Ke Hasil Penyediaan (Bentuk)

b. Kultur – Agri (Tanah)

c. Pembentukan Nilai ke Aturan

Nasional Industri = Tehsikal “Alam (di Pikirannya”) Sosial Hubungan Ekonomi Politik antara Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat “Miskin” (Penduduk) dengan Alam

Menjadi Negara Ekonomi ke Pemerintahan, didasarkan Hubungan Rakyat dan Negara, MAKAberkedaulatan

Pemahaman Kuasa dari ‘Nation’ (Persatuan)

Pertahanan Rakyat. Nasional = Kesatuan (Politik)

Wilayah/Daerah dalam Kebangsaan (Lahir)

Kebebasan dalam Modernisme, yang diminta Law ke Struggling of Power (Undang Undang) menyelenggrakan Keadilan (Undang Undang Dasar. Produksi, Kepemilikan, Tenaga) melalui rangkaian PEMBEBASAN Nasional Membebaskan Manusia ke HAK Ekonomi

<Jeda

Pengertian Modernisme didasarkan Liberalisme atas Negara dengan mendirikan Pemerintahan, berlaku Industrialisasi Kuasa Ekonomi

Individualisasi Negara ke Sistim dikendalikan = Terpusat Uang (Pemerintahan/Kenegaraan), dipakai Laba Perdagangan Internasional

Kedaulatan hanyalah Politisasi Retorik atas Sumber Ekonomi di Daerah – Wilayah bykan jadi HAK Negara

Terjadi karena berbuat (Baca, melakukan)

1. Penguasaan HYAK Manusia, melakukan Pemilikan atas Industrial

2. Peniosbian Demokratisasi Kekuassaan Sosial = Nasional (di Parlemen juga)

a. de Politisasi Sosialisme

b. Militerisme ke Perdagangan

c. Kapitaslime (di) Negara

3. Penghancuran Zamani dalam Tujuan Kekuasaan

Untuk apa Negara yang Bebas ke Ekonomi dalam Modernisasi semula terbaca Kemakmuran = Alam untuk mengadakan Kesejahteraan Rakyat Manusia ??? Lalu, suatu Kekuasaan dari Individualist ke Individualist terus ? Perlakuan Teknologis Modernisasi ke Perdagangan Kapitalistis >

<Tutup




SELESAI



Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


SOSIAL, POLITIK UANG


BUKANLAH Keputusan Panitia Khusus, yang diutamakan. Tetapi, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Keuangan Dasar (Begrooting, terbaca HAK) dalam Parlemen. Berlangsung Pembentukan “Negara” (= Uang. Ke Anggaran). Lalu, Ekonomisasi. Tidak Pembiayaan saja. Diterimanya Pemasukan = Laba Masyarakat

Dari

1. Industrialisme ke Perlabaan oleh Masyarakat

2. Pekerja Buruh (Upah, Jaminan) Produksi

3. Tani, Pertanahan ke Hasil Tanam (Pemilikan)

Suatu Perekonomian Demokratis. Dalam HAK = Putusan. Ini, Kenegaraan. Dan, terpolitisasi. Tidak Liberal ke Fasis

– “Individu”

– Tyrani, Militerisme

– Birokratik

Terus terang, hanya di INDONESIA karena berhubungan dengan Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (Wilayah wilayah Negara)

1. Sumber sumber Alam (Nasional Industrial)

2. Daerah daerah Asal Tenaga Kerja

3. Lahan lahan Pertanian (Tanam = “Kelas”)

<Jeda

Tetapi, PANSUS itu di Dewan PERWAKILAN RAKYAT menyelesaikan Korupsi atas INDONESIA. Atau, Kita (= Cara), yang HENTIKAN ? (Bahasa Agitatif Politik). Berlakukah Kekuasaan Rakyat = Pemerintahan ? Melalui Ajaran = Sistim Negara. Menjadi Lama, Pertarungan Rakyat atas Musuh

Berdampak

1. Penyingkiran Koruptor dari Kekuasaan di Negara

2. Strategikal = tahap tahap Demokratisasi ke Pemilihan

3. Perdagangan tidak Ekonomi Individualisme

<Tutup

SEKIAN.

(“KAMI Tidak takut

Pembalasan !”)


KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


KESUCIAN ? ATAU, CURANG


SUCI KAH ?

ATAU, POLITIK KOTOR.

CURANG

 

 

 

SEKALI lagi, Pemerintahan terbentuk karena ada Rakyat. Falsafati (ke) Politik (Idea – Logika). Merangkai Logika ke “Gerak” (Penyelenggaraan)

 

     Gerak Kemanusiaan (Arah)

 

     Gerak Kekuasaan Rakyat

 

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

 

2. Sosial HAK (Kelas)

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

     Gerak Keadilan (Rasa)

 

Thesiskalisasi (Pikiran – Alam dan Batini) Utopia = Cita cita ke Politisasi (Materialisme, “Negara”). Politik Rakyat Miskin

 

Manusiawi lah Perpolitikan. Ini, Kesucian Diri. Didasarkan

 

Kebebasan

 

1. Hidup. Manusia – Anak (Kekeluargaan, Perempuan)

 

2.  Pemikiran, ke rangkaian Perbuatan dan Tujuannya

 

3. Di atas Tanahnya = HAK (Baca, Kemerdekaan)

 

Tidak Individualisme (Penguasa) atas Negara ke Kapitalist – Liberalisasi menghancurkan Demokrasi = Kekuasaan Rakyat. Berlaku Kecurangan kecurangan PUTUSAN

 

Walaupun kemungkinan kemungkinan mungkin saja terabaikan. Membiar. Lalu, Hukum = Negara ?!?

 

Seketika akan mampu “Memungkinkan Pakai” Kekuasaan (= Semu). Itu lah, Politik Curang. Kepentingan Sepihak (Individualisasi)

 

1. Gila Kuasa (Kebiasaan), menghina (ciri ciri, “Sok”)

 

2. Militerisme (Kebinatangan)

 

     a. Senjata

     b. Tidak Peri Kemanusiaan

     c. Penguasaan

 

3. Tyranik (Angkara Murka)

 

Tiada Kedamaian dalam Pertikaian Individualisme = Kepalsuan Niat ke Pelaksanaan Tujuan atas Budaya – Kepemimpinan jadi Adat ke Politisasi Hukum

 

 

 

SEKIAN


TUJUAN KEKUASAAN EKONOMI


TUJUAN, KEKUASAAN

(DAN

WEWENANG KE) EKONOMI

 

 

 

ADALAH suatu Tujuan Ber – Pemerintahan

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

melalui

 

2. NEGARA (Ide ke) Ekonomi

 

     a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

     b. Sosial Hubungan Keuangan

     c. Produksi, Kerja Buruh

 

Ini selalu akan Berlawan Individualisasi ke Pemerintahan = Sistim

 

3. Pertanian – Budaya. Ke Pangan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, bagaimana Parlemen (Rakyat) ? Terhubungkah dengan Kekuasaan (di) Negara. Karena, Kekuasaannya atas Perekonomian

 

1. Kekuasaan HAK Pemilikan

 

2. Sosial = Kekuasaan Demokrasi

 

          Memerintah

 

          Membuat (diajukan untuk)

 

          – Persetujuan

          – Tanggung jawab, dan

          – Kewenangan

 

          Berlaku Aturan aturan Negara

 

          Mengawasi

 

Maka, Parlemen suatu Perwakilan Rakyat = Anggota anggota. Bersama Pemerintahan. Agar, jangan baca ‘Kabinet’ hanya Figur di bawah Presiden untuk Administrasi  ke Menteri yang Politis (Fungsi. Pelaksanaan Kenegaraan/ Pemerintah)

 

Ekomomi – Keuangan bukanlah Keputusan (Aturan Negara, Kuasa) Menteri/Departemen dalam Hubungan Lembaga Negara Presiden ke Parlemen (Wakil Rakyat)

 

Ketika Tuntutan atas Ekonomisasi (di) Negara, berlangsung lah Kekuasaan Rakyat atas Keadilan Negara, Hukum dan Putusan Pemerintahan. Didasarkan HAK Azasi Manusia. Terarahkan lah, ditetapkan Keuangan Ekonomi = Produksi. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat pun melakukan Kekuasaannya Politisasi juga

 

Kecurigaan (de – Politisasi) atas suatu Partai Politik tidak berdasar. Di Luar Konstitusi Dasar. Melainkan didasarkan Demokrasi = HAK (di) Negara ke Tujuan Manusia

 

1. Perjuangannya dalam Ekonomisasi Negara (= Uang)

 

2. Industrialisasi – Sumber Alam

 

     a. Manfaati (Tidak Individualist)

     b. Tekno Logika (Mampu)

     c.  Seimbang Kuasa – Alam

 

3. Penyediaan Makanan Rakyat (dan Anak)

 

Terus terang saja, Berkuasa “dikendalikan” Tanggung jawab. Ke Rakyat. Untuk Kemanusiaannya = HIDUP. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


POLITIK KE HUKUM – KORUPSI


POLITIK KE HUKUM

ATAS

KORUPSI (UANG)

 

 

 

DRAMATIKA ?!? Suatu Parlemen menang. Sang Raja menunduk (sepertiga wajah), dan … menganggukkan kepala, memandang dua ujung kaki bersepatu sandal. Ke bawah, dan tundukan ke Mentari di jelang sore

 

Lalu, Parlemen resmi dibubarkan. Perdana Menteri segera mempersiapkan Pemilihan (Umum) ke Pemerintahan Yang “Baru”

 

<Jeda

 

 

 

[Di Jepang. Pernah juga atas Kekaisaran Perancis Kuno, dan Inggeris Raya. Negara negara (= Kerajaan, yang) Penganuti Imperialisme]

 

Beberapa Keadaan = Dasar (ke) Pemilihan (Negara)

 

1. Tidak ada Parlemen

 

2. Korupsi “di” Pemerintahan sekali-gus ‘mengena’ ke Perdana Menteri dengan Parlemen (= Nasional)

 

3. Kerugian (Uang) Industrialisasi Negara

 

Itu lah, Politik (atas) Hukum. Korupsi bukan Pidana, tetapi Politis. Ada hubungan dengan Kekuasaan

 

Dan, jadi Peng Hukum an ke Tuntutan (apakah ?) karena mungkin antara lain

 

       – Pemalsuan Surat (= Bukti)

       – Pelanggaran HAK Ekonomi

       – Pemilikan Tidak “Sah”

       – antar Perbuatan ke perbuatan Delik Pidana

       – Perdata (Kesengajaan Salah)

 

Konstitusif, Negara tidak lah memperkenankan campur tangan Asing, walaupun terikat dan berlaku Perjanjian (Batal). Keadilan Politik dan Hukum Internasional atas Keuangan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. “Terima kasih …”


KEAMANAN (DI) NEGARA – KORUPSI


 
 
 

KEAMANAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

 

(DI) NEGARA

 

 

 

 

TEKANAN Sosial dan Gerak Demokratik Muda menghadapi Korupsi diarahkan terbentuk Negara – Ekonomi. Telah disadarikah ? Karena ? Bertujuan. Kekuasaan Rakyat ke Perekonomian

 

          – Sosial (= Hubungan) Keuangan

          – Negara, Keuangan (Sistim)

          – Transaktif Keuangan. Ke Barang

          – Keseimbangan

          – Uang Industrialisme

 

Namun, Keseimbangan = Bahasan mengacu Pertahanan Rakyat (Keamanan)

 

1. Pertahanan

 

     a. Hidup

     b. Negara (Uang). Ke Pemerintahan

     c. Alam

 

2. Sosial Demokrasi ke Ekonomi

 

      a. Produksi

      b. Kepemilikan. Sosial ke HAK

      c. Tenaga

 

3. Keamanan

 

      a. Keadaan

      b. Pertanggung jawaban (Kenegaraan)

      c. Daerah

 

Tampak Pertahanan (Rakyat) dianggap remeh. Memanipulasi (dalam Administrasi) Keuangan, menyogok, memperalat Birokratisme (Oknum) dan Hukum

 

Luar (dari ? Ke) Dalam, terlacak Cara = Kuasa ke Sistim. Atas Kekuasaan (di) Negara dan Pemerintahan Negara dalam mekanisme Organisasi (Lembaga lembaga Negara)

 

Tidak hanya antara Individualisme (Oknim ke oknum). Pun atas Kekuasaan Pemerintahan. Amat bahaya Para Koruptor itu

 

Tidak lagi Kriminal, tetapi sudah Politik kini

 

   Mengancam

 

    Berpolitik (Baca, Kekuasaan. Pemfitnahan)

 

dan

 

     Senjata (“Alat” Peperangan) digunakan

 

<Jeda

 

 

 

Keadaan tidak lah Seimbang. Melepas Kemampuan kemampuan Demokratisasi. Ke Hukum ? Tiada Kemungkinan Utuh. Berdasarkan apa memberantas Korupsi di “Negara” Orang orang Miskin selain … PEMBEBASAN

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Tersenyum = Jawaban


KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?


KEADILAN MANUSIA –

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup




“SEKIAN, Tuan tuan …….”


KESEIMBANGAN ? YANG EKONOMIST


TAWARAN KESEIMBANGAN (?)

A-LA LIBERAL

YANG EKONOMIST

 

 

 

SUATU Pen – Dunia – an (mereka) songsong … Kapitalisme ke Sosial. Dibackup Operatif  Tenologis Ilmiah Industrial. Tetapi, harus merusakkan Ekonomisasi ke Sistim (= Negara)

 

1. Kekuasaan = Putusan. Bebas, Mencetak

 

2. Demokratisasi HAK Individualist. Memiliki

 

     a. Perlabaan (via Negara. Di “Luar”)

     b. Perbankan (Hukum, Internasionalisasi)

 

          – Dagang (Pertambahan, Angka)

          – Perikatan, Keperdataan – Uang

          – Industrialisasi (Rakitan, LIsential)

 

     c. Permodalan atas Investasi

 

3. Peminjaman (Tanpa Reksiko Merugi)

 

Bentukan Uang – Kapiotalistis, berlangsung dalam Ekonomi Perindustrian

 

<Jeda

 

 

 

Demokrasi (= KEKUASAAN) Ekonomi berdasarkan

 

Azas Pertama, Kebebasan di Tanahnya ke Pemilikan (Baca, Sosial, HAK) Masyarakat

 

Azas Kedua, Pemenuhan HAK Kebutuhan kebutuhan (Barang, Pangannya)

 

Azas Ketiga, Produksi karena Tenaga (suatu HAK Kelas) Masyarakat

 

Industrialisme yang mengacukan Transaktif Keuangan Negara, dilepaskanlah Pemerintahan (Anggaran ke Pendapatan) dari LIbatan Ekonomi Asing. Bergerak di bawah Penguasaan. Mungkinkah ?

 

Perjanjian perjanjian apapun Tertolak. Ketika menjadi SEPIHAK. Pembentuk Kelompok Politis, Jaringan jaringan Pemakaian Uang, ke Grup Dagang (= Kolonialisme). Memuat Individualisasi ke “Nilai” Ekonomis

 

Tekanan Buruh Dunia diarahkannya, mengadakan Keseimbangan Manusiawi (Tanpa Pertukaran = Usaha ke Laba Ekonomik) tetapi ke Sosialisme, dan berlaku Internasional atas Negara negara (Uang kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. (Dari PEMBEBASAN)


“Qom Nuke” = WAR ?


“Qom Nuke” = WAR

(Comments)

Not Economy in Pittsburgh

 

 

First world DISPLAY Barrack Obama (Racism? Go to White) by collecting some Government (do not read Pro) Beneficiaries of State Americans Dollar Economy. Production to Business (Industrialization) Basic Multilateral each dialogical 

 

President of the United (= National Land. States, State state), which Obama spoke at the meeting Nuclear Economics 

However, Nuclear Ownership in large quantities, any American Super Power. Not suspicion, before meeting with Israel which is also Africa. Attacked, Iran accused the State Military (= religious?). Endangered (whether) the United Nations, which declared candidacy Economy Campaign

 

1. The influence of power weapons. To Economics. In Asia and the World

 

2. American Nuclear balance – Russia (not the name of socialism)

 

3. Discussion of Finance “Economic Assistance” (American Leaders)

 

Experience, the “New” Socialism Society surprising. Apparently related Destroying Weapons of Economics – War in the World. Which has been the agreement of Civil – Military

 

No involvement of Population – Economics – Weapons (East, South – West = Agreement). Benefits are for Barrack Obama and America later?

 

For International Peace = The nation? For American Peace? (Yes! But, how the State is in the impoverishment of the country?)

 

Socialism is very understanding “Help” (Market? Non Loan?) Economics. Exchange = Without Menace, aims based Social Class RIGHTS

 

1. Nuclear in Qom. “To” American? Being Outside. Economics is not

 

2. Government of the Sovereign each able to speak. To Tehran

 

3. Economic (= US $) Help. This, Obstacles. In some countries (Production) 

   

Hopefully peace will not be damaged by the Economic diplomacy – one-sided “anti” American Nuclear President Barrack Obama (Mixed Racism) in their talk in Place / Old Town Historical meeting between politicians – statesmen – Party. Intelligence (also Espionage) with the Military for termination in the second World War in tough economic year 

 

 

 

So. Respect

to

Martyr Resistance

 


“QOM NUKE” = PERANG


“QOM NUKE” = PERANG

(Komentar)

Bukan Ekonomi di Pittsburg

 

 

 

TAMPILAN dunia Pertama Barrack Obama (Rasialisme ? Ke Putih) dengan mengumpulkan beberapa Pemerintahan (jangan dibaca Pro) Negara negara Penerima Bantuan Amerikan Ekonomik Dollar. Ke Produksi Usaha (Industrialisasi) masing masing Dasar Multilateral Dialogis

 

<Jeda

 

 

 

Presiden United (= Nasional Daratan. States, Negara negara), yang Obama berbicara Nuklir di Pertemuan Ekonomi

 

Namun, Kepemilikan Nuklir dalam jumlah banyak, Amerika pun Adi Kuasa. Bukan kecurifaan, sebelum Pertemuan dengan Israel yang juga Afrika. Menyerang, Iran dituduhlah Negara Militer (- Agamis ?). Terancam (kah) Bangsa Amerika, yang dinyatakan Kampanye Ekonomi Pencalonan

 

1. Pengaruh Kuasa Senjata. Ke Ekonomisasi. Di Asua dan Dunia

 

2. Keseimbangan Nuklir Amerika – Rusia (bukan atasnama Sosialisme)

 

3. Pembicaraan Keuangan “Ekonomik Bantuan” (Para Pemimpin di Amerika)

 

Pengalaman,yang “Baru” mengejutkan Masyarakat Sosialisme. Ternyata Senjata Memusnahkan berubungan dengan Ekonomi – Perang di Dunia. Yang selama ini tela menjadi Kesepakatan Sipil – Militer

 

Tiada keterlibatan Penduduk – Ekonomi – Senjata (Timur, Selatan – Barat = Perjanjian). Keuntungan apakah untuk Barrack Obama dan Amerika nanti ?

 

Untuk Perdamaian Internasional = Bangsa bangsa ? Untuk Amerika Damai ? (Ya ! Tetapi, bagaimana Negara negara yang dalam Pemiskinan ?)

 

Sosialisme amat memahami “Bantuan” (Pasar ? Non Pinjaman ?) Ekonomi. Barterisasi = Tanpa Ancam, bertujuan didasarkan Sosial HAK Kelas

 

1. Nuklirdi Qom. “Ke” Amerika ? Berada di Luar. Bukan lah Ekonomis

 

2. Masing masing Pemerintahan Berdaulat mampu bicara. Ke Teheran

 

3. Ekonomi (= Dollar) Bantuan. Bermasalah.Di beberapa Negara (Produksi)

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

Semoga tidak akan rusak Kedamaian oleh Ekonomi Diplomatis – Sepihak “Anti” Nuklir Presiden Amerika atas Barrack Obama (Campuran Ras) dalam Pembicaraan mereka di Tempat/ Kota Lama Sejarah Pertemuan antara Politisi – Negarawan – Partai. Intelejen (juga Spionase) dengan Militer  untuk Penghentian dua Peranfg Dunia dalam Tahun tahun Ekonomi sulit

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Penghormatan

untuk

Martir Perlawanan


HAK WARGA NEGARA


HAK HAK

WARGA

NEGARA POLITIK

 

 

 

ADALAH, Kekuasaan Rakyat “MIskin”. Un5tuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Hubungan anatara Kuasa dan Kebutuhan

 

1. Gerak. Kekuasaan – HAKNYA

 

2. Perbuatan (Tenaganya, Tanam)

 

Gerak (Akibat. Baca, karena) HAK, mengadakan Kebutuhan kebutuhannya, dikerjakannya. Dalam Tahapan tahapan Peradaban Zaman. Terbentuk Masyarakat Sosialisme. Didirikan (“Ide”) Negara = Masyarakat 

 

1. Produksi

 

2. Kerja. Ke Laba (Bagiannya)

 

3. Tani

 

menghadapi (dilawannya) de Politisasi dan Penguasaan (Materialis) Alat alat dan Keuangan, Proses dengan Cara cara Pemenuhan = Berkekuasaan

 

Tampak beberapa Perbedaan Ekonomisasi (Caranya). Atas Negara (= Uang). Isme ? Anta4ra Sosialis dengan Individualist di suatu Negara

 

Suatu Tujuan, yang membentuk. Bantuk bentuk Strategis

 

1. Menghancurkan. Individualisasi

 

2. Menyerang = Perang (atas Daerah)

 

      a. Imperialisme. Penjajahan

      b. Militerisme di Pemerintahan

      c. Borjuisme. Ke Demokrasi

 

3. Menguasai (Kapitalist)

 

Tindakan tindakan dalam menyerang = Pelanggaran HAK Sipil (Ciivil Rights). Suatu HAK yang tidak mungkin pernah bisa dijadikan Hukum. Berhubungan dengan Peperangan (Keadaa. Cikal bakal Perserikatan Negara negara Kebangsaan)

 

HAK — yang Internasional — Sipil oleh Politik jadi HAK Warga (suatu) Negara karena ada Negara = Kependudukan (Masyarakat) Dunia

 

HAK suatu Dasar Manusia bukan sekedar Kebolehan. Terjebak Hukum ke Hukum saja atas Aturan. Warganegara karena HAKNYA – Negara

 

1. Kekuasaan di Negara. Demokratisasi. HAK = Persamaan

 

2. Kolektivisme (HAK). Sosial = Negara

 

3. Upah = HAK. Keuangan(ada Negara)

 

4. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

      – Tanam = HAK Sosial atas Lahan

      – Azas = HAK Manfaati Sumber Alam

      – HAK = Kepemilikan Pribadi – Keluarga

      – HAK = Keadilannya – Tempat (Materialisme)

      – Kelahirannya (Bangsa). HAK Perempuan (Makanan)

 

3. Pertahanan = HAK. Tidak Individualisme

 

<Jeda

 

 

 

HAK Warganegara dalam HAK akan Terlihat dari suatu Pemilihan. Kenegaraan. Kekuasaan oleh Rakyat. Berlangsung = Politik, mendirikan (Baca, Kedaulatan) Pemerintahan

 

Beberapa alasan Pembentukan HAK untuk Warganegara bermula Negara, yang Merdeka didasarkan Kehendak = KEBEBASAN Rakyat. Dan, Rasional Organisasi – Kekuasaan – Masyarakat, sehingga memerlukan Hubungan antara Pemerintahan dengan Kependudukan

 

HAK Warganegara dilakukan setelah ada Negara. Dan, oleh Rakyat – Negara. berlangsung Hubungan Kepemimpinan (nasional = atas Daerah daerah) yang menjadi Perbuatan untuk Kebutuhannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


TUDUHAN KEJI (POLITIK)


KEJI TUDUHAN INGIN

BERKUASA

SOSIALIST = FIGUR KE NEGARA

 

(Tantangan Balik Rakyat)

 

 

 

KEKEJIAN Politik selalu diikuti “jijik” atas Lawan. Menyatakan Perkataan lebih dulu. Bukan sindiran (= Edukatif). Lalu, berlangsung Perbuatan Aksi – Kuasa. Dibarengi Kekerasan Hukuman Pisikali

 

       Menginginkan Lawan disiksa ;

       Menginginkan Kebinasaannya Terhina ;

 

Karena,

 

       Mengingkan Kekuasaan – Dipaksakan ;

 

Jews (Moderen = Individualisasi) mengajarkan Penguasaan Tyranisme berbuat, diperlakukan Kekejian sedemikian Liberalistis

 

Pembunuhan pembunuhan (Bayaran) tersembunyikan oleh Ortodok – Kebangsaan Israel. Menculik, Penyiksaan … Dirampas Hak hak (= “Negara”) Manusia manusia Bebas Dunia

 

Apakah tidak pernah DISADARI, bahwa RAKYAT, yang BERKEKUASAAN ??? Ini lah, Sosialisme. Hai, … Yahudi !!!Tujuan suatu Kuasa … RAKYAT ! Menggerakkan. Gerak = Haluan Negara

 

<Jeda

 

 

 

Alat alat Tuduhan

 

1. Konstitusi. Demokrasi = Yang Ber – Kuasa

 

     – Karena, harus dalam Figur (kursi)

     – Putusan Laba (oleh) “Perseorangan” (Kuasa) Negara

     – Kepartaian. Pemimpin di atas Anggota (di Israel !)

 

2. Politik ke Hukum (Keagamaan kah ?). de – Politisasi (= Aturan)

 

3. Kekuasaan = Negara. Ke Pemerintahan (suatu Tujuan)

 

       – Kedaulatan = Wewenang Orang ke orang (Perintah)

       – Pencabutan Kepemilikan (sama Defeated ? Tidak !)

      – Diskriminasi Rasialisme “atas Wilayah”

 

Pemerintahan suatu Negara dikendalikan (= KEKUASAAN) Kelompok kelompok. Menghanghancurkan. Sengaja. Dirusakkan Hubungan Sosial – Ekonomisasi. Negara Kekuasaan – Bentuk. Kelompok Lawan Massa. Terjadi PEMBERSIHAN. KEJI ! MARAH

 

1. Pembatasan HAK Azasi Manusia ke Politik

 

2. Rasialisme. Ke Anti Kebudayaan

 

     a. Pangan (Tempat, Harga)

     b. Tani. Pemilikan Rasialistis

     c. Larangan Kerja Tanam

 

3. Penumpasan Massa. Dan, Pejuang Kemerdekaan

 

Gejala gejala (jangan langsung baca Logikal), yang terpolitisasi karena berhubungan dengan Ekonomik Negara. KEKEJIAN Tanpa Rasional namun buatan (Hukum ? Politik ?). Kuasa Bebas Individualist di Negara

 

Negara ZIONISME mempraktekkan KEKJIAN Politik atas Suku suku (Adat kah). Dilarang dalam Produksi (Alam). Tercampakkan lah Perdamaian OLEH MILITER

 

Suatu Kenyataan, bahwa Rakyat Tidak dianggap Berkuasa. Meskipun ada Pemilihan. Sosialist = Demokratik. Kerakyatan. MEMBATASI “Kekuasaan atas” Manusia

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“GERAK KUASA” RAKYAT


PENJELASAN

TENTANG “GERAK KUASA”

RAKYAT

 

Kepada

 

Yth. 1. Ketua Umum PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK ;

           2. Ketua Umum PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ;

           3. Ketua Umum PARTAI POPOR ;

           4. Ketua Umum PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           5. Ketua ketua (Umum) ORGANISASI PENDUKUNG ;

           6. Sekertaris Jenderal PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           7. Ketua MAJELIS RAKYAT ;

 

 

 

    I. KESEPAKATAN “GERAK”

        (KE NEGARA

        ATAS PEMERINTAHAN)

 

1. Sosial Kemanusiaan (HAK)

 

2. Sosial = Kekuasaan (Tujuannya)

 

3. Sosial HAK (Kelas)

 

dst.

 

Bukan Negara = Pemerintahan (Tetapi, Demokratisasi. Karena, Wilayah). Bukan Kuasa Individualist. Bukan Militerisme

 

Dikatakannya, KOLEKTIF ! Berdasarkan

 

1. Kerakyatan = HAK di Negara

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer (Kerakayatan ?)

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … umat manusia”

 

2. Persamaan (= Hubungan). Keadilan

 

Pasal 28 H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

3. Budaya (Tani, Industrialisasi)

 

Pasal 28 I ayat 1 “Indentitas budaya … hak masyarakat … zaman … peradaban”

 

Membentuk Kepemimpinan dalam Masyarakat

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …”

 

Terlihat oleh –  untuk = karena Rakyat. Adalah, suatu Kekuasaan. Berbuat !

 

PENJELASAN RESMI

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

 

Umum

 

II. Pokok pokok Pikiran

 

“……. terkandung

 

     “… persatuan …..

     “… mengatasi … paham …” (= Individualisme)

     “… keadilan …..

 

“……. kebatinan … pikiran … yang menguasai hukum …

 

“……. membuat, merubah … mencabut …

 

“… berubah … hidup … gerak gerak kehidupan masyarakat … INDONESIA …

 

Tentang Pasal pasal

 

Pasal 1 “… pikiran kedaulatan rakyat. … yang memegang kedaulatan …”

 

Pasal 2 ayat 1 “….. ialah … sistim … ekonomi …”

 

Pasal 23 “… caranya … hidup dan didapat … oleh rakyat sendiri.”

 

Pasal 32 “Kebudayaan … ialah … usaha … dan daya Rakyat …..”

 

Bab IV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

 

“… produksi … pemilikan … masyarakat …..”

 

“… bukan orang seorang …..”

 

KEBEBASAN = HAK (MERDEKA)DI ATAS TANAHNYA

 

“… alam … bumi … air …..”

 

Karena,

 

Pasal 28 C ayat 2 “… HAKNYA secara kolektif … untuk masyarakat, … dan negaranya”

 

Maka

 

adalah Pertanggung jawabannya. Biarpun politik (= HAK pun gerak. Lembaga ?  Kelompok ?). Tetapi, bukan Hukum ke Peng – HAK – an

 

Penuntutan atas Kesalahan. Beda. Antara Negara – Hukum. Bersanksi (Dituduh = Pidana. Dari Luar). Terjadi Penghapusan Bukti (atas Delik. Individualisasi ?)

 

Yang dituntut = Hukum. Ke Perbuatan Normatifik. Memungkinkan (Copot  “Jabatan”. Atau, Kekuasaan ?)

 

Agar,

 

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

 

2. Suara Pemilih ke Tujuannya

 

3. Masyarakat pun Sosialis (Pembentukan)

 

Gerak Rakyat = Pergerakan. Ini lah, Pengertiannya. MEMBEBASKAN. Dalam Putusan Kekuasaan

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

Pasal 28 E ayat 1 “….. hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara …”

 

    II. PERSETUJUAN DASAR JUANG

 

Dari Penjelasan di atas, gerakan gerakan Rakyat punmenuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” harus dan bahkan wajib disetujui oleh Rakyat (Kemasyarakatan). Melalui Politik rakyat ke Negara. Didasarkan Kerakayatan HAK Kolektifnya

 

    III. MASSA = AKSI. Perbuatan HAK ke Negara Ekonomi (Baca, Kolektivisme)

 

Perkenankan, Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK, tidak dalam Tulisan ini, tetapi Pembahasan Rakyat Demokratik Hubungan Kekuasaan Massa Rakyat

 

Namun, Pendasaran Arah jelas, Kamerad. Sosialisme ………

 

Bukanlah wewenang Kami Pembebas, tetapi “yang kini” di Dalam, Kawan kawan. Melaksanakan Demokrasi, yang telah dilalui. (Pembentukan Nasional. Kerakyatan). TerpilihPemimpin = Kepartaian (oleh). Diselenggarakan = Demokratisasi Kekuasaan (di) Negara

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG KAH ?


PENGUASAAN – SESUATU KEADILAN


PENGUASAAN – SESUATU KEADILAN

 

 

 

“BERBICARA, tidak lah diam. Karena,

melihat.

Dan, bicara Tentang Keadilan, maka Ke – Tidak Adil – an

Terungkap”

 

 

 

AKAN KAH Militerisme yang Bodoh menghancurkan Teman ? Ke Si Pedagang. Atau, dibalik. Perdagangan tanpa sengaja (Bukan Politikus) , terjungkalkan di Perpolitikan mereka. Lalu, dikerjai Teman Sama Kepentingan = Berkelahi. Dan, semua lihat

 

Itulah ! Keadilan, … Bapak ! Merasakan Penguasaan saling jatuh menjatuhkan. Karena, Perdagangan saja. Sedikit pun tanpa menyesali injakan tanpa ampun

 

Sementara, Para Pedagang saling menunggui. Namun, terabaikan Permohonan Buruh berbicara HAK = Pekerjaan (“Kaum”). Menjerit jerit di belakang pagar tembok. Terkunci. Kuatir Tuduhan Hukum. Memandangi “senjata” Si Kaya (= Pembeli). Ketakutan. Gemetar, karena merasakan Lapar Anak di rumah. Ini, Ke – Tidak Adil – an, Bapak … ! Berdemo dapat “Bayaran Makan” ke perut sendiri. Terlupakan di rumah. Karena, TIDAK memiliki Lahan = Tempat Rumah. Landreform hanya untuk Petani. Tidak untuk Buruh. Saya bicara yang di Amerika dan Tidak di sini

 

Konsep Ekonomi ke Pertempuran. Mengatasi Pengangguran Buruh Nasional. Di – apa – kan kah ? Kerja tanpa rumah. Perang Misi – Kesucian. Yaitu, atas Kemiskinan di Negara. Berlaku Tanah = Emas ke Uang

 

Presiden Yang Rasialist – Campuran Lawan Mahkamah Agung (bukan hanya Pimpinan tetapi Kelembagaan) = Lambang Persatuan Nasional Abad ke abad

 

Kekuasaan atas Keadilan. Melalui Hukum ? Libatan Kuasa Militer = Kebangsaan (Nation). Dan, berdatangan Militerisme – ist dari Daerah se – Benua

 

(Mahkamah (Ketua = Pelembagaan Negara) Agung yang “baru” Terlantik Tanpa keinginan Obama, menarik Tentara ke Konstitusi. Dihadapi Si Rasial (HAK) Moderen. Kalah ! Di kedua Parlemen (= Dagang)

 

Buruh hanyalah Tenaga. Di Amerika. Suatu Masyarakat, yang “Diadil-i”). Diperhatikan. Biarpun keluar masih dinyatakan Buruh. Menyandang “Nasib” (sampai Tingkatan Anak). Tidak berpunya Lahan untuk Perumahan, ‘Bung ! Kepemilikan Si Empu Uang

 

 

 

SELESAI