Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

AD ARTPARTAI RAKYAT DEMOKRATIK


 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Nama Organisasi ini adalah Partai Rakyat Demokratik yang selanjutnya disingkat PRD

PASAL 2

WAKTU

Berdasarkan keputusan Kongres I, maka pada tanggal 2 Mei 1994 di Jakarta telah berdiri Persatuan Rakyat Demokratik

Berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik, maka pada tanggal 15 April 1996 di Kabupaten Sleman Persatuan Rakyat Demokratik berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 3

SIFAT DAN WATAK

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai kader yang berbasis massa dan bersifat terbuka

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai yang berwatak progresif dan revolusioner

PASAL 4

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan pusat dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) berada di Jakarta

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

PASAL 5

ASAS

Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi yang berasas sosial demokrasi kerakyatan

PASAL 6

TUJUAN

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan masyarakat demokratis multipartai kerakyatan

Tujuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mewujudkan sistem masyarakat yang demokratis di bidang sosial, ekonomi dan budaya

 

BAB III

POKOK POKOK PERJUANGAN

PASAL 7

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas lainnya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus mendorong dan memajukan organisasi massa-organisasi massa progresif di setiap sektor

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus terlibat aktif dan memimpin gerakan massa pada tahap menuju masyarakat demokratis di Indonesia

 

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI, SYARAT-SYARAT PENDIRIAN DAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

PASAL 8

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) tersusun sebagai berikut::

Organ tertinggi pembuat keputusan partai adalah Kongres Partai Rakyat Demokratik

Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasional Partai Rakyat Demokratik

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional adalah Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Nasional adalah adalah Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat I Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat Daerah Tingkat II adalah adalah Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat kecamatan adalah Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat desa/kelurahan adalah Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Organ terendah partai adalah Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 9

PRINSIP WILAYAH KERJA ORGANISASI

Wilayah kerja organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 26 propinsi

PASAL 10

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pendirian struktur partai pada setiap tingkat daerah didasarkan atas syarat-syarat:

Pendirian Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Pendirian Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) disyaratkan adanya Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 11

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Prinsip–prinsip organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Organ yang lebih rendah dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan organ yang lebih tinggi

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi perjuangan dan laporan dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan

Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan atas hasil suara mayoritas

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

 

BAB VI

RAPAT-RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 12

Rapat-rapat dan pertemuan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)

Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

Pertemuan Unit Kerja – Partai Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

PASAL 13

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang didampingi seorang sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus didokumentasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris

Setiap rapat/pertemuan di tiap tingkatan harus memiliki agenda rapat yang jelas dan didasarkan pada laporan kerja organ dibawahnya

PASAL 14

Rapat yang berwenang mengambil keputusan politik adalah Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

BAB VI

KEANGGOTAAN

PASAL 15

SYARAT KEANGGOTAAN

Keanggotaan Partai Rakyat Demokratik (PRD) tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras (suku bangsa) dan agama

Persyaratan untuk menjadi Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Individu yang terlibat aktif dalam organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi

Telah menerima dan menyetujui ideologi, program politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 16

CALON ANGGOTA

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) direkrut dari organisasi massa-organisasi massa yang memperjuangkan demokrasi, serta elemen-elemen progresif dari semua sektor rakyat

Calon anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan calon anggota dan menjalankan penugasan kerja sebagai calon anggota, sebelum dilantik dan disumpah menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 17

HAK KEANGGOTAAN

Hak keanggotaan dapat dicabut atau hilang apabila:

Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Melanggar disiplin partai

Gila

Mati

PASAL 18

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama

BAB VII

SUMPAH

PASAL 19

“Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersungguh-sungguh aku bersumpah, selalu setia dan patuh pada keputusan, disiplin dan peraturan-peraturan Partai Rakyat Demokratik”

“Demi terwujudnya masyarakat demokratis di Indonesia, dengan bersunguh-sungguh aku bersumpah, akan berdisiplin dalam menjalankan program politik Partai Rakyat Demokratik berdasarkan garis politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan terus berjuang demi pembebasan dan kemenangan rakyat tertindas”

 

BAB VIII

DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 20

Setiap anggota harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota dituntun oleh ketentuan yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, garis politik dan program politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Setiap anggota akan menerima sanksi berdasarkan laporan struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) di tempatnya bertugas, sewaktu dan atau setelah pelaksanaan aktivitasnya apabila terjadi tindakan indisipliner oleh anggota yang bersangkutan

PASAL 21

SANKSI

Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota apabila terjadi tindakan indisipliner berupa:

Teguran lisan

Teguran tertulis

Skorsing

Dipecat

PASAL 22

PELAKSANAAN SANKSI

Pelaksanaan dan peninjauan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sampai Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Bila pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), maka peninjauan sanksi dapat dilakukan didalam Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Rapat Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan atau Dewan Nasional dan atau Kongres

PASAL 23

Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan pembelaan diri didepan komite pimpinan yang membawahi komite pimpinan yang telah menjatuhkan sanksi

Jika yang menerima sanksi adalah anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), maka anggota yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan diri di depan Dewan Nasional dan atau Kongres

Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh komite pimpinan yang menjatuhkan sanksi

Jika pembelaan diri anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) diterima maka rehabilitasi akan diberikan oleh Dewan Nasional dan atau Kongres

 

BAB X

ATRIBUT

PASAL 24

 

(tentang bendera)

PASAL 25

(tentang lagu)

BAB XI

KEUANGAN

PASAL 26

Sumber keuangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) didapatkan dari:

Uang Iuran Anggota

Sumbangan dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip perjuangan

Usaha mandiri yang sesuai dengan prinsip perjuangan

 

 

BAB XII

TENTANG ORGANISASI MASSA PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

PASAL 27

Organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah organisasi sektoral rakyat tingkat nasional, yaitu:

Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI)

Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)

Serikat Tani Nasional (STN)

Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER)

Bentuk hubungan antara organisasi massa-organisasi massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah afiliasi politik dan organisasi

Partai Rakyat Demokratik (PRD) membuka kemungkinan bergabungnya organisasi massa lain untuk berafiliasi politik dan atau organisasi

 

BAB XIII

TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 28

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan

PASAL 29

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan didalam Kongres setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah peserta yang hadir

Usulan perubahan disampaikan secara tertulis dan dilampirkan penjelasan rinci serta diserahkan kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) selambat-lambatnya limabelas (15) hari sebelum pelaksanaan kongres

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

BAB I

ORGANISASI

PASAL 1

KONGRES

  1. Kongres adalah organ pengambil keputusan tertinggi
  2. Kongres dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali
  3. Peserta kongres adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada setiap tingkat struktur organisasi dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP- PRD), yang memiliki hak:

  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih

  1. Peserta peninjau terdiri dari wakil organisasi lain yang direkomendasi oleh Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang hanya memiliki hak bicara
  2. Tugas-tugasnya:

  1. Meminta pertanggungjawaban Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya
  2. Membahas, menganalisa dan menyimpulkan situasi politik nasional
  3. Menetapkan garis besar Program Politik
  4. Menetapkan strategi taktik
  5. Mengubah/menetapkan kembali Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
  6. Memilih dan mengangkat Kepemimpinan Pusat untuk periode yang akan datang
  7. Membuat resolusi-resolusi
  8. Membuat rekomendasi-rekomendasi

  1. Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)

PASAL 2

DEWAN NASIONAL

  1. Dewan Nasional adalah pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres
  2. Dewan Nasional sebagai organ pengatur antara dua (2) kongres
  3. Dewan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu (1) tahun
  4. Peserta Dewan Nasional adalah:

  1. Seluruh jajaran pimpinan dalam Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Ketua Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  3. Ketua Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  4. Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) dan Komite Pimpinan Pusat – Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

  1. Tugas-tugasnya:

  1. Melakukan penilaian terhadap perkembangan situasi politik nasional
  2. Melakukan evaluasi terhadap seluruh aktifitas organisasi
  3. Merumuskan strategi dan taktik
  4. Membuat keputusan yang belum sempat ditetapkan dalam Kongres
  5. Membuat resolusi-resolusi
  6. Membuat rekomendasi

  1. Pada saat yang mendesak Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) memiliki wewenang mengundang anggota Dewan Nasional dengan pemberitahuan yang disampaikan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum Dewan Nasional dilaksanakan

.

PASAL 3

PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PP-PRD)

  1. Pimpinan Pusat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Pimpinan Pusat PRD adalah struktur organisasi yang dibentuk dalam situasi khusus berdasarkan Kongres II PRD yang beranggotakan jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang berada di dalam penjara
  3. Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD), terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan anggota
  4. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Kongres dan Dewan Nasional
  5. Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD) bersama dengan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dapat membuat keputusan-keputusan strategis yang tidak ditetapkan dalam Kongres dan Dewan Nasional

PASAL 4

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

  1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres untuk masa jabatan dua (2) tahun sekali
  2. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat
  3. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Konggres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  4. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sebagai pembuat keputusan harian organisasi
  5. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) bertanggungjawab pada Konggres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  6. Tugas dan tanggungjawabnya:

  1. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Dewan Nasional dan atau Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (PP-PRD)
  2. Mengambil keputusan dan memberikan arahan praktis pada seluruh jajaran komite pimpinan di bawahnya dan seluruh anggota Partai Rakyat demokratik (PRD)
  3. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya kepada Kongres

  1. Anggota Komite Pimpinan Pusat terdiri dari:

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Ketua-ketua Departemen

  1. Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 5

STRUKTUR

KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

KETUA

  1. Ketua dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua berkedudukan di sekretariat pusat
  3. Tugas dan tanggung jawabnya:

  1. Memimpin seluruh perjuangan politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  2. Bersama dengan Sekretaris mengkoordinasikan seluruh jajaran pimpinan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres, Dewan Nasional dan Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

SEKRETARIS

  1. Sekretaris dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Sekretaris berkedudukan di sekretariat pusat
  3. Tugas dan tanggung jawabnya:

  1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengontrol kerja-kerja organisasi dengan dibantu oleh Ketua-ketua Departemen
  2. Menyelenggarakan sistem pengarsipan seluruh dokumen
  3. Menyelenggarakan sistem berlapis untuk pendistribusian keputusan dan pengumpulan laporan-laporan dari struktur terendah sampai struktur tertinggi dan atau sebaliknya
  4. Menyiapkan seluruh bahan rapat secara sistematis untuk Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  5. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan organisasi kepada Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  6. Menyelenggarakan rapat reguler Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu (1) bulan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PROPAGANDA

  1. Departemen Pendidikan dan Propaganda dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan tanggung jawabnya:

  1. Menerbitkan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan media internal secara reguler
  2. Menyusun panduan propaganda, kurikulum dan menyiapkan seluruh material pendidikan bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  3. Melaksanakan pendidikan, kursus dan training secara reguler bagi calon anggota dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)
  4. Menyelenggarakan diskusi-diskusi internal secara reguler
  5. Menyelenggarakan diskusi terbuka, seminar, workshop, sarasehan, dll.
  6. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  7. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda dibantu oleh staf

DEPARTEMEN ORGANISASI

  1. Departemen Organisasi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Organisasi berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung jawabnya:

  1. Menyusun dan memimpin pelaksanaan program pengembangan organisasi
  2. Mempersiapkan proses untuk pembentukan organisasi di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  3. Mengadakan perjalanan dan kunjungan rutin ke daerah-daerah yang menjadi sasaran program pengembangan organisasi
  4. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  5. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Organisasi dibantu oleh staf

DEPARTEMEN KERJASAMA

  1. Departemen Kerjasama dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Kerjasama berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung Jawabnya:

  1. Bertindak sebagai penghubung antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  2. Mengadakan kegiatan-kegiatan secara bersama antara Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  3. Merumuskan dan melaksanakan propaganda kepada kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  4. Membangun front perjuangan bersama dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  5. Membuat laporan kerja rutin kepada sekretaris
  6. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Kerjasama dibantu oleh staf

DEPARTEMEN PERJUANGAN RAKYAT

  1. Departemen Perjuangan Rakyat dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Konggres
  2. Ketua Departemen Perjuangan Rakyat berkedudukan di sekretariat pusat, sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu sekretaris
  4. Tugas dan Tanggungjawabnya:

  1. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin aksi-aksi massa secara nasional
  2. Bertanggungjawab mengkoordinasi, memobilisasi dan memimpin kerjasama aksi massa dengan kelompok-kelompok gerakan demokrasi
  3. Membuat laporan rutin kepada sekretaris
  4. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Perjuangan Rakyat dibantu oleh staf

DEPARTEMEN DANA DAN USAHA

  1. Departemen Dana dan Usaha dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Dana dan Usaha berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Tugas dan Tanggung-jawabnya:

  1. Mengkoordinasikan kerja-kerja penggalian dana
  2. Mengawasi dan mengatur alokasi dana
  3. Mengumpulkan iuran dan sumbangan anggota
  4. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  5. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Dana dan Usaha dibantu oleh staf

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

  1. Departemen Hubungan Internasional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres
  2. Ketua Departemen Hubungan Internasional berkedudukan di sekretariat pusat sebagai anggota Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  3. Dalam tugas sehari-hari berfungsi sebagai pembantu Sekretaris
  4. Kedudukan departemen ini merupakan sentral koordinasi dari seluruh kerja internasional dan hanya berada pada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  5. Tugas dan Tanggung-jawabnya:

  1. Bertindak sebagai penghubung Partai Rakyat Demokratik (PRD) dengan organisasi politik di berbagai negara yang berhaluan politik sama
  2. Memperluas dan memperkuat jaringan solidaritas internasional anti imperialisme
  3. Memperkuat kerja kampanye internasional untuk mendapat dukungan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia
  4. Mewakili ketua dalam berbagai kesepakatan kerjasama internasional
  5. Membuat laporan kerja rutin kepada Sekretaris
  6. Dalam menjalankan fungsinya, Ketua Departemen Hubungan Internasional dibantu oleh staf

PASAL 5

KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)

  1. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dipilih dalam Konferensi Wilayah untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat I
  3. Struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), kecuali Departemen Hubungan Internasional
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:

  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

  1. Komite Pimpinan Wilayah tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

PASAL 6

KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)

  1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) dipilih dalam Konferensi Kota untuk masa jabatan dua (2) tahun
  2. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) merupakan struktur tertinggi di Daerah Tingkat II
  3. Struktur Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:

  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

  1. Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

 

PASAL 7

KOMITE PIMPINAN KECAMATAN- PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)

  1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dipilih dalam Konferensi Kecamatan untuk masa jabatan satu (1) tahun
  2. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) merupakan struktur pimpinan tertinggi di Tingkat Kecamatan
  3. Struktur Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) sama dengan struktur Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Tugas dan tanggungjawabnya:

  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

  1. Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) tidak diperkenankan memiliki jabatan rangkap sebagai pimpinan ormas

 

PASAL 8

KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)

  1. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dipilih dalam Konferensi Desa untuk masa jabatan satu (1) tahun
  2. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan (KPD/L-PRD) merupakan struktur tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
  3. Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) beranggotakan koordinator-koordinator Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD).
  4. Struktur Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dibentuk sesuai dengan kebutuhan wilayah desa/kelurahan
  5. Tugas dan tanggungjawabnya:

  1. Mengontrol, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional di wilayah kerjanya
  2. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) tentang keputusan yang diterimanya
  3. Mengumpulkan laporan kerja, penilaian dan evaluasi dari departemen-departemen dan struktur organisasi dibawahnya dan menyerahkannya kepada Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  4. Menyelenggarakan rapat reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

PASAL 9

UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)

  1. Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Berkedudukan di satuan kerja yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi
  3. Anggota Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) adalah kader dari satuan kerja
  4. Tugas dan tanggung jawabnya:

  1. Memberikan penjelasan dan rincian teknis kepada seluruh anggotanya tentang keputusan yang diterimanya dari organ di atasnya.
  2. Melaksanakan keputusan dan instruksi dari struktur organisasi di atasnya
  3. Merekrut dan mengusulkan nama-nama calon anggota kepada struktur organisasi yang ada di atasnya
  4. Menyelenggarakan pertemuan reguler sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan

BAB II

KONFERENSI-KONFERENSI

PASAL 10

Prinsip-prinsip untuk menyelenggarakan konferensi adalah:

  1. Konferensi diselenggarakan dari tingkat wilayah sampai pada tingkatan desa
  2. Konferensi diselenggarakan atas dasar perwakilan jumlah anggota

PASAL 11

KONFERENSI WILAYAH

  1. Konferensi Wilayah adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Daerah Tingkat I
  2. Konferensi Wilayah diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
  3. Peserta konferensi wilayah adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang memiliki hak:

  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih

  1. Konferensi Wilayah mempunyai wewenang:

  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
  2. Memilih dan mencalonkan nama-nama yang akan menjadi Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  3. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  4. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Wilayah yang dipilih pada periode sebelumnya

  1. Konferensi Luar Biasa Wilayah dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kota
  2. Konferensi wilayah adakah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) yang memiliki hak bicara
  3.  

PASAL 12

KONFERENSI KOTA

  1. Konferensi Kota adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Darah Tingkat II
  2. Konferensi Kota diselenggarakan satu (1) kali dalam dua (2) tahun
  3. Peserta Konferensi Kota adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Daerah Tingkat II dan Tingkat Kecamatan yang memiliki hak:

  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih

  1. Konferensi Kota mempunyai wewenang:

  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres Partai
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang dipilih pada periode sebelumnya

  1. Konferensi Luar Biasa Kota dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu kecamatan
  2. Konferensi kota adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 13

KONFERENSI KECAMATAN

  1. Konferensi Kecamatan adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Kecamatan
  2. Konferensi Kecamatan diselenggarakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
  3. Peserta Konferensi Kecamatan adalah seluruh jajaran pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki hak:

  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih

  1. Konferensi Kecamatan mempunyai wewenang:

  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Kecamatan yang dipilih pada periode sebelumnya

  1. Konferensi Luar Biasa Kecamatan dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu desa/kelurahan
  2. Konferensi Kecamatan adalah sah jika dihadiri oleh utusan Komite Pimpian Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) yang memiliki hak bicara

PASAL 14

KONFERENSI DESA/KELURAHAN

  1. Konferensi Desa adalah badan pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan
  2. Konferensi Desa/Kelurahan diadakan satu (1) kali dalam satu (1) tahun
  3. Peserta Konferensi Desa/Kelurahan adalah seluruh anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang bertugas di desa/kelurahan tersebut yang memiliki hak:

  1. Hak bicara dan hak suara
  2. Hak memilih dan dipilih

  1. Konferensi desa mempunyai wewenang:

  1. Mensosialisasi dan menjabarkan hasil-hasil Kongres Partai
  2. Menetapkan dan mengesahkan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
  3. Meminta pertanggungjawaban lengkap Komite Pimpinan Desa/Kelurahan yang dipilih pada periode sebelumnya

  1. Konferensi Luar Biasa Desa dilaksanakan atas dasar usulan minimal setengah tambah satu jumlah anggota partai di desa/kelurahan tersebut
  2. Konferensi Desa/Kelurahan adalah sah jika dihadiri utusan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) yang memiliki hak bicara

BAB III

KEANGGOTAAN

PASAL 15

HAK HAK ANGGOTA

  1. Setiap anggota memiliki hak:

  1. Memilih dan dipilih
  2. Mengajukan penilaian, evaluasi, usulan, kritik dan komentar
  3. Mendapat pendidikan rutin
  4. Mendapat media internal
  5. Mendapat informasi tentang perkembangan organisasi
  6. Mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan/rapat
  7. Mendapat tunjangan minimum apabila bekerja penuh bagi organisasi
  8. Mendapat perlindungan dari organisasi

  1. Setiap anggota dapat menggunakan hak-haknya secara penuh sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART

PASAL 16

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

  1. Setiap anggota memiliki tanggung jawab:

  1. Menjunjung tinggi AD/ART dan nama Partai rakyat Demokratik (PRD)
  2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan
  3. Menjalankan tugas dan program yang telah diberikan
  4. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat/pertemuan yang diselenggarakan sesuai tingkat struktur organisasinya
  5. Memperdalam dan menambah pemahaman tentang teori-teori perjuangan demokratik- progresif-kerakyatan
  6. Membaca dan mendiskusikan media internal dengan sesama anggota, serta mendistribusikan organ propaganda Partai Rakyat Demokratik (PRD) ke massa luas
  7. Membuat laporan kerja secara reguler
  8. Membayar iuran anggota

  1. Segala bentuk penyimpangan atas tanggungjawab setiap anggota akan mendapatkan sanksi organisasi

PASAL 17

SYARAT CALON ANGGOTA

  1. Syarat-syarat calon anggota:

  1. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip sosial demokrasi kerakyatan
  2. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi progresif
  3. Telah terlibat dalam aksi-aksi massa

  1. Bersedia mengikuti pendidikan bagi calon anggota dengan materi:

  1. Tentang Sosial Demokrasi Kerakyatan
  2. Problem Pokok Masyarakat Indonesia
  3. Tentang Organisasi Progresif
  4. Pengenalan dan pemahaman AD/ART Partai Rakyat Demokratik (PRD)

PASAL 18

PELANTIKAN ANGGOTA

  1. Seorang calon anggota yang telah melalui masa pengujian dan telah dinyatakan berhasil berhak dilantik menjadi anggota
  2. Sebelum pelantikan dilaksanakan calon anggota wajib mengangkat sumpah
  3. Tata cara pengangkatan sumpah: posisi anggota berdiri tegak menghadap ke depan dengan tangan kiri mengepal dan diacungkan lurus ke atas sambil membacakan sumpah

BAB IV

JENIS-JENIS RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 19

RAPAT KERJA NASIONAL

  1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD) dan anggota yang mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Komite Pimpinan Pusat – Partai rakyat demokratik (KPP-PRD)
  2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan Dewan Nasional
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja Nasional:

  1. Membahas program kerja organisasi dan merumuskan program kegiatan organisasi
  2. Melaksanakan rekomendasi dari Dewan Nasional

PASAL 20

RAPAT KOMITE PIMPINAN PUSAT – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan yang dilaksanakan pada setiap minggu keempat
  2. Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) dihadiri oleh yaitu Ketua, Sekretaris dan Koordinator Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat demokratik (KPP-PRD):

  1. Membahas laporan kerja dari setiap departemen dan Komite Pimpinan Wilayah – Partai rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 21

RAPAT KOMITE PIMPINAN WILAYAH – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPW-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima (5) hari sebelum rapat Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat demokratik (KPW-PRD) dihadiri Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan Wewenang Rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD):

  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 22

RAPAT KOMITE PIMPINAN KOTA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPK-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai rakyat Demokratik (KPK-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan, selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Wilayah – Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kota adalah:

  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 23

RAPAT KOMITE PIMPINAN KECAMATAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPC-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kota – Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD) dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Ketua Departemen beserta staf departemen
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Kecamatan adalah:

  1. Membahas laporan kerja setiap departemen dan Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 24

RAPAT KOMITE PIMPINAN DESA/KELURAHAN – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPD/L-PRD)

  1. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) bulan selambat-lambatnya lima hari sebelum rapat Komite Pimpinan Kecamatan – Partai Rakyat Demokratik (KPC-PRD)
  2. Rapat Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD) dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di Tingkat Desa/Kelurahan
  3. Tugas dan wewenang Rapat Komite Pimpinan Desa adalah:

  1. Membahas laporan kerja setiap anggota pimpinan dan Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi

PASAL 25

PERTEMUAN UNIT KERJA – PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (UK-PRD)

  1. Pertemuan Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD) dihadiri seluruh anggota yang bertugas di satuan kerja tersebut
  2. Tugas dan Wewenang:

  1. Membahas laporan kerja setiap anggota unit kerja
  2. Melakukan evaluasi kerja organisasi
  3. Membuat rekomendasi-rekomendasi
  4. Mengusulkan calon-calon anggota partai

BAB V

TENTANG SANKSI ORGANISASI

PASAL 26

SANKSI ORGANISASI

  1. Segala bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang indisipliner harus diputuskan oleh jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  2. Apabila kesalahan yang sama dilakukan lagi kesempatan pembelaan diri tidak diberikan
  3. Sanksi harus disesuaikan dengan bobot kesalahan yang dilakukan
  4. Sanksi berupa teguran lisan diberikan maksimal tiga (3) kali dan harus dilanjutkan dengan sanksi yang lebih tinggi tanpa tenggang waktu dan kesempatan pembelaan diri
  5. Sanksi berupa teguran tertulis hanya diberikan maksimal satu (1) kali dengan Surat Keputusan dari ajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  6. Sanksi berupa skorsing dapat diberikan maksimal tiga (3) kali dengan masa sanksi yang meningkat, minimal tiga (3) bulan dan maksimal satu (1) tahun dengan Surat Keputusan dari jajaran pimpinan di setiap struktur organisasi
  7. Sanksi pemecatan hanya dapat diputuskan oleh Komite Pimpinan Pusa – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

BAB VI

STRUKTUR DAN ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 27

Struktur Organisasi (terlampir)

PASAL 28

BENDERA

  1. Warna dasar bendera adalah Merah
  2. Lambang bendera adalah bintang berwarna kuning yang disebelah kirinya dilingkari oleh setengah lingkaran roda gigi yang berwar na hitam dan berjumlah sembilan
  3. Warna Merah memaknakan perjuangan rakyat Indonesia
  4. Warna Kuning pada bintang memaknakan tujuan perjuangan rakyat Indonesia
  5. Warna Hitam pada roda gigi memaknakan bahwa perjuangan rakyat Indonesia digerakkan oleh rakyat pekerja
  6. Untuk kepentingan penggandaan, pengecilan dan pembesaran harus mengikuti bentuk, komposisi, warna dan perbandingan ukuran sebenarnya
  7. Untuk kepentingan seperti tersebut ayat (2) harus seijin organisasi

PASAL 29

LAGU

Mars PRD ( terlampir)

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 30

ATURAN TAMBAHAN

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ART ini akan ditentukan melalui Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)
  2. Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) seperti tersebut pada ayat (1) memiliki kekuatan setingkat di bawah Dewan Nasional

PASAL 31

ATURAN PERALIHAN

Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar

 

MANIFESTO PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

TIDAK ADA DEMOKRASI DI INDONESIA. Demokrasi –dalam makna kedaulatan rakyat– adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik, dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.

Selama 30 tahun kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di bawah kekuasaan Presiden Suharto, kekuasan negara telah menjadi lembaga yang memasung dan menghambat kemajuan-kemajuan partisipasi rakyat dalam proses menentukan jalannya kehidupan bernegara. Kekuasaan eksekutif menjadi sedemikian besar, menindas, tidak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif

Sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya adalah sejarah perjuangan rakyat yang terkenal gigih dalam melawan segala jenis penghisapan/penindasan dalam upaya untuk menghargai kemanusian dan perdamaian. Namun Rejim Orde Baru telah membuat langkah mundur –bila terbanding ke masa tahun 1950 – 1959– dalam kehidupan politik.

Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik telah dipasung, dibatasi, dibuntungi dengan penerapan 5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI. Hakekat kemerdekaan, yang adalah kebebasan memilih, mengawasil dan menentukan negara yang berkedaulatan rakyat, semakin menjauh dari kehidupan politik sehari-hari. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politik dengan cara-cara yang inkonstitusional, keji dan brutal. Tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai kritik dan tidak mau mendengar aspirasi-aspirasi rakyat. Kebangkitan perlawanan rakyat –dalam makna masyarakat sipil– dibalas dengan intimidasi, teror, penangkapan, pemenjaraan, berondongan peluru, dan bahkan dengan pembantaian. Koran-koran, majalah, buku-buku, dan alat-alat pendidikan rakyat lainnya, yang kritis dan berani berbeda dengan pandangan penguasa, dibredel. Para wartawan yang tidak menghendaki pengawasan sepihak atas informasi oleh pemerintah dikirim ke penjara; Kaum buruh yang ditindas secara ekonomi, diintimidasi, diteror bahkan dibunuh; Kaum tani semakin sulit mempertahankan tanahnya dan hak-haknya karena harus harus berhadapan dengan militer yang apabila mereka melawan jarahan kaum kapitalis. Semua logika kekuasan itu dilancarkan, diterapkan, dilaksanakan, dipelihara dengan tujuan; menjaga stabilitas akumulasi modal.

Hingga kini kita melihat semakin dalamnya kesenjangan antara segelintir yang kaya dengan mayoritas yang miskin. Kaum buruh dijajakan dan dieksploitasi secara murah untuk mengundang investasi dan akumulasi modal. Perekonomian Indonesia yang tumbuh di atas 6 %/tahun, hanya dapat dinikmati oleh minoritas kelompok tertentu. Aset-aset ekonomi yang vital dan penting bagi kehidupan rakyat, diswastakan dengan konsesi yang dijual-belikan di antara kerabat dan rekan sejawat. Bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli yang menyengsarakan rakyat dilindungi, difasilitasi oleh kekuasaan yang ada. Beban ekonomi semakin berat ketika pemerintahan dipenuhi oleh para koruptor yang berkolusi dengan orang-orang pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok bisnisnya. Lembaga-lembaga imperialis seperti IMF dan World Bank tanpa jemu-jemunya memacu ekonomi Indonesia dengan pinjaman-pinjaman luar negeri. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia sekarang ini telah mencapai US$ l00 milyar. Artinya, ini kita berada di peringkat tiga dunia di bawah Brasilia dan Mexico.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang makin menguntungkan kelompok minoritas pemilik modal, dan eksploitasi modal asing di Indonesia, menjadikan kehidupan bernegara yang ada semakin keji dan jauh dari cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh dua hari kekuasaan Orde Baru ini, secara ekonomi, politik dan budaya tidak bisa diterima dan tidak bisa lagi dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Terbukti: kaum buruh mulai melakukan pemogokan di berbagai kawasan industri; kaum tani melakukan aksi-aksi menentang penggusuran; para mahasiswa berdemonstrasi menentang militerisme; para intelektual menentang penindasan atas kebebasan akedemik; para agamawan menolak intervensi militer; para suku anak dalam di Papua Barat dan Kalimantan menantang penghisapan oleh Jakarta; Di Timor-Timur, rakyat Maubere tidak pernah berhenti melawan peyerbuan militer dan penjajahan oleh rejim Orde Baru; rakyat Aceh dan Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri. Metode-metode perlawanan rakyat juga terus meningkat melalui aksi-aksi masa besar-gabungan antar sektor masyarakat, menduduki DPR, menyerbu kantor polisi dan markas militer, konfrontasi dengan militer, hingga produksi selebaran-selebaran yang massif. Intinya: ketidak puasan rakyat terjadi dimana-mana; rakyat sudah tida rela hidup di bawah rejim Orde Baru. Sistem ekonomi, politik dan budaya sekarang ini, yang dijaga oleh garda militer rejim Orde Baru, terbukti memang tidak mampu menyalurkan apalagi mencari jalan keluar bagi problem-problem nyata yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri.

Sistem ekonomi, politik dan budaya yang ada sekarang sedang bangkrut. Inilah saatnya segala paket perundang-undangan yang membatasi partisipasi rakyat seperti 5 paket UU politik dicabut; inilah saatnya garda militer yang berlindung di bawah Dwi Fungsi ABRI harus dicabut.

Paket undang-undang ini adalah benteng pengabsahan pemerintah untuk membatasi hak-hak politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan tata-kenegaraan. Partai politik, sebagai ibu kandung dari rakyat untuk berpolitik, sebagai rahim kedaulatan rakyat, harus segera ditegakan; Pemilu yang jujur dan demokratis, dengan tidak membatasi partisipasi dan aspirasi politik rakyat, sebagai hak masyarakat sipil modern, tidak pernah ada; Susunan DPR/MPR mencerminkan kejahatan dalam mempertahankan kekuasaan –oknum-oknum klik kekuasaan dan ABRI mendapat hak-hak khusus yang diangkat oleh Presiden tanpa melalui pemilu; UU tentang organisasi kemasyarakatan tidak mengijinkan afiliasi politik dan dihambat dalam pendiriannya; dan terakhir UU tentang referendum tidak pernah dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan penting seperti perubahan UUD 45 –UUD 45 menjadi suatu yang sakral tanpa mempertimbangkan perubahan situasi ekonomi, politik dan budaya dunia. Rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang bisa belajar, memiliki kesempatan, dan memiliki ruang untuk sadar akan kedaulatannya, sadar akan kemampuannya dalam berpolitik. Untuk itu tidak ada jalan lain selain mencabut paket 5 UU politik l985.

Militer menjarah lorong-lorong kehidupan masyarakat sipil, persis dengan hakekat kemiliterannya, sebagai penyandang senjata, terlebih-lebih dengan hakekat kemiliteran rejim Orde Baru –tak terusik oleh sejarah pencerahan abad pertengahan sekalipun. Masyarakat sipil modern yang tak bersenjata harus memiliki otoritas mutlak terhadap militer, menjadikan militer (meminjam istilah masyarakat Perancis) sebagai Si Raksasa Bisu (La Grande Muette) –tak ada satu kata pun tentang politik (baca: kekuasaan) dari moncong senjata. Oleh karena itu: Rakyat harus mencabut Dwi Fungsi ABRI

Pembudakkan rejim Orde baru ke dalam sistem kapitalisme dunia membuat pemerintahan Jenderal Suharto tidak dapat lari dari sorotan internasional atas penindasan yang ada dinegerinya. Tumbangnya rejim-rejim otoriter di Amerika Latin, Afrika, dan Asia mengajarkan pada rejim dan gerakan demokrasi bahwa tidak ada kekuasaan otoriter yang langgeng dan abadi; semua pasti ada akhirnya. Kebijakan ekonomi luar negeri haruslah mempunyai watak anti neo-kolonialisme –seperti yang diwujudkan melalui APEC, AFTA dan NAFTA. Kerjasama Internasional harus dibawah syarat-syarat damai dan kemanusiaan. Untuk itu penjajahan atas Timor-Timur haruslah menjadi Bab dari program perjuangan kita, bukan sekedar embel-embel solidaritas –dalam makna tabo terhadap rakyat Maubere untuk menentukan nasibnya sendiri: MERDEKA. Perjuangan demokrasi Indonesia tidaklah lengkap dan palsu bila tidak menghubungkan dengan tuntutan kemerdekaan bagi rakyat Maubere. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menghindari chauvinis-nasionalisme dan menganggap persaudaraan internasionali sebagai watak pokok dari perjuangan rakyat. Terintegrasinya kekuasaan modal secara internasional, dengan dukungan pemerintahan yang melecehkan demokrasi, haruslah juga dilawan secara internasional. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD ) akan aktif dan mendukung semua forum dan aksi damai internasional yang berwatak kerakyatan dan anti penindasan.

Kerja-kerja perjuangan melawan kekuasan rejim Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari program Partai rakyat Demokratik (PRD), dan sebagai sebuah partai politik merasa syah, berhak dan wajib berpartisipasi untuk menentukan jalannya pemerintahan dan kekuasan negara. Penumpulan partisipasi rakyat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedaulatan rakyat dalam sistem yang ada tidak melulu membutuhkan legitimasi legal-fomal penguasa, bila penguasa yang ada justru tidak dapat menghargai partisipasi aktif dari rakyatnya sendiri untuk mengawasai dan mengkritiknya. Problem-problem masyarakat Indonesia yang kapitalistik ini harus diselesaikan, tidak bisa tidak harus dengan suatu partisipasi rakyat yang harus semakin meluas: DENGAN DEMOKRASI. Berbagai kekuatan yang mungkin membawa perbaikan politik harus sesegera mungkin menyatukan langkah dan program-programnya untuk membentuk suatu pemeritahan yang demokratik kerakyatan.

Suatu pemerintahan yang berwatak demokratik dan kerakyatan haruslah mempunyai kekuatan arah kemilau masa depan yang jelas tentang masyarakat Indonesia, serta jalan keluar bagi persoalan ekonomi, politik dan budayanya –yang selama 30 tahun, delapan bulan, dan duapuluh hari, ditanam dengan pupuk-bangkai dan air-darah rakyat. Untuk mencapai kekuatan arah cita-cita masyarakat yang demokratik tersebut harus dicari kekuatan pendorong untuk mencapainya di tengah-tangah rakyat itu sendiri. Untuk itu persoalan strategi-taktik haruslah dirumuskan dengan cara tepat berdasarkan pada potensi-potensi yang ada di rakyat itu sendiri. Dari semua potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut kami melihat perlawanan kaum buruh adalah pondasi yang paling mungkin untuk diraih dan diorganisir dalam perjuangan demokratik. Jumlahnya yang semakin besar, kesetiaan perlawanannya, dan makna strategisnya bagi perekonomian kapitalisme Orde Baru akan membuat buruh dapat menjadi benteng demokrasi di masa kini dan masa depan; Kekuatan kedua yang secara historis terbukti mampu menjadi kekuatan yang menentukan adalah mahasiswa dan kaum intelektual. Kelompok sosial ini telah menjadi pelopor dalam perlawanan politik menentang kekuasan rejim Orde Baru. Kemampuan mereka dalam ideologi, organisasi dan politik merupakan sumbangan yang penting bagi gerakan demokrasi. Penumpulan dan petualangan gerakan mahasiswa, hanya bisa dikurangi bila terintegrasi dalam gerakan rakyat atau demokrasi secara keseluruhan; Kekuatan ketiga yang terbukti yang terbukti sedang bangkit adalah kaum miskin kota. Jumlah mereka yang besar dan tersingkir akibat daya tarik kota dan pembangunan yang pincang antara kota-daerah menjadikan sektor ini menjadi penyangga basis masa di kota. Dalam aksi-aksi mendukung Megawati, terlihat bagaimana sektor ini secara militan dan fanatik membela hak-hak mereka; Dan sektor terakhir yang juga penting adalah sembangan perlawanan kaum tani.
Kapitalisme brutal yang terjadi telah memiskinkan dan membuat petani kehilangan tanah sebagai alat produksinya. Tidak mengherankan bila sektor ini, yang jumlahnya tersebar dipelosok Indonesia akan menjadi kekuatan pendukung yang penting dalam gerakan demokrasi.

Untuk menyatukan dan menggerakan kekuatan-kekuatan demokratik yang ada sekarang ini harus dibuat suatu platform bersama yang mampu bergerak dalam kesatuan aksi dan tindakan. Kesatuan aksi dan tindakan tidak cukup diwakili oleh persamaan program dan metode, tapi juga kecakapan untuk menerjemakkan momentum pollitik yang mampu menyeret partisipasi rakyat secara lebih luas. Untuk itu momentum Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun l997 harus direspon dan diantisipasi. Pemilu adalah momentum, ketika kesadaran masa terfokus pada aroma politik dengan disertai pengerahan-pengerahan massa yang luas dari para kontestan. Gerakan demokrasi harus mengamati kesadaran massa sehingga dapat memberikan sumbangannya bagi peningkatan kesadaran rakyat tentang hakekat politik dari kekuasan Orde Baru. Kita tidak boleh mengucilkan diri dari kesadaran massa, apalagi meremehkannya. Alat untuk mengorganisir dan memperluas jaringan gerak-perlawanan dengan memanfatkan isu pemilu dapat diandalkan melalui pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP yang sudah populer tidak dapat terpisah dari kondisi politik yang terus berubah dari hari ke hari. Untuk itu KIPP diharapkan dapat menembus batas-batas kesadaran palsu rakyat dan mampu melakukan agitasi-propaganda untuk mendidik dan mengaktifkan rakyat bahwa pemilu harus dihubungkan dengan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat akan selalu berhubungan dengan paket 5 UU politik tahun 1985 dan Dwi Fungsi ABRI. Ke sana lah muara KIPP harus ditujukan. KIPP bukan lah sekedar alat dari konsep pemantauan proses pemilihan umum –dari sejak pantarlih hingga penghitungan suara– namun juga mengawasi sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dihargai sebagai fondasi bagi keabsahan pemilu.

Langkah penting yang sudah dirasakan mendesak, dan harus diciptakan adalah membangun suatu front persatuan diatas suatu platform bersama untuk mencapai sasaran-sasaran strategis bagi kedaulatan rakyat seperti pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. Dan fondasi front, tidak bisa lagi dan tidak bakal mengalami penguatan bila tidak didasarkan pada basis-basis massa. Untuk itu kualitas organisasi yang layak dalam suatu front haruslah setingkat partai-partai politik atau ormas-ormas yang berbasis massa. Front perjuangan yang serius dan sejati harus lah mempunyai program-program, strategi/taktik, dan slogan-slogan yang mempunyai akar ke basis massa. Front adalah suatu wadah pengerahan massa, bukan wadah kampanye isu politik. Selama ini kita belum sadar akan makna politik front, dan masih tidak bisa membedakan batasan-batasan antara komite aksi dengan front. Untuk tugas-tugas ke depan, suatu usaha membangun front-demokratik harus sesegera mungkin diupayakan. Adalah tidak berguna mempertahankan eksistensi organisasi, bila ia tidak mampu menjawab persoalan politik strategis dalam menghadapi kekuasan rejim Orde Baru yang otoriter. Partai Rakyat Demokratik (PRD) menganggap, bahwa suatu front harus dibangun dengan bersendikan kantong-kantong massa. Selama kantong-kantong masa belum dapat digerakkan menjadi suatu gerakan demokrasi, maka front tersebut akan tertatih-tatih dan gagap menghadapi kekuasaan yang milteristik dan mau menang sendiri. Dengan semua problem-problem masyarkat Indonesia di atas, maka juga harus secara jelas dapat dibayangkan dan divisionerkan suatu masyarakat masa-depan yang demokratis secara ekonomi, politik dan budaya. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang pentingnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan solusi-solusi politik untuk mempermudah solusi-solusi ekonomi Indonesia yang sudah tereksploitasi habis-habisan dibawah kapitalisme. Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi dengan trias-politikanya secara sejati dan sepenuh-penuhnya. Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu suatu pemerintahan koalisi-demokratik kerakyatan haruslah diciptakan di masa depan, untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politiknya masing-masing secara damai, tanpa kekerasan.

Perkembangan masyarakat sipil modern Indonesia yang berkedaulatan rakyat akan tergantung dari cara-cara kita membangun suatu gerakan demokrasi di masa kini. Langkah-langkah strategis-taktis harus dibangun sekarang ini dengan tetap berangkat dari kondisi-kondisi kongkrit yang ada dimasyarakat. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik (PRD) percaya dan yakin bahwa pengorganisiran rakyat adalah satu-satunya cara untuk menegakan kedaulatan rakyat. Dan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu manifestasi dan jawaban untuk menjawab kebekuan dan kebuntuan dari alat-alat politik ekstra parlementer, serta meningkatakan kualitatif gerakan rakyat menuju suatu masyarakat demokratik multi partai kerakyatan yang damai, tanpa kekerasan.

Jakarta, 22 Juli 1996

One response

  1. sangat jelas Ad/ART nya

    27 September 2011 pukul 6:20 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s