Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for April, 2010

UANG KE PENDAPATAN = NEGARA


U A N G   = KEUANGAN

(ANGGARAN)

KE PENDAPATAN NEGARA

U A N G ke Barang = Transaksi. Ekonomisasi

Transaktif ? Dihubungkan dengan Kebutuhan atas Barang (Materi = Kebendaan), karena “Memakai”. HAK ke Benda = Nilai

Sehingga, Keuangan (Negara) terbentuk. Akan mungkinlah ke Anggaran (namun, tidak sekedar Belanja tetapi ke PENDAPATAN), terjemahan Politisasi Ekonomikal dilaksanakan suatu Pemerintahan (Konstitusif)

<Jeda

Keuangan Sosial, yang bertujuan. Dalam Industrialisme Produksi

1. Menyediakan (= Produksi) Kebutuhan Masyarakat

2. Mengarahkan Keuangan untuk Masyarakat

a. Keuangan = Putusan (Rupiah)

b. Pendapatan/ Bagi Laba

c. Sumber ke Produksi *Investasi)

3. Perekonomian ke “Milik”, namun Terpolitisasi. Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Hubungan Keuangan dengan Sosial Kondisi kondisi Politik berlaku Kependudukan ke Pemenuhan. Tampaklah Strategikalisasi Daerah Ekonomik (Sumber, Tenaga, Penyaluran)

Peranan 3 Politik Rakyat = Kekuatan (di) Negara ke Pertanggung jawaban Ekonomisasi

1. Membentuk Anggaran Negara – Ekonomi

2. Menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi (Pemerintahan)

3. Mendirikan Ekonomi Nasional Industri

Uang Rupiah Negara didasarkan Kehendak Rakyat (Baca, Orang Banyak. “Isme”). Terserap untuk di – transaksi – kan. Ke Benda = Peredaran Uang dalam Masyarakat (ke Masyarakat), bukan dalam Koloni koloni Dagang aka Imperialis

Lalu, dari manakah beredar? Ke Pembentukan Sosio = Ekonomisasi ?

1. Pembayaran Upah (HAK – Jaminan Negara). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat 2 “….. berkerja … dan mendapat imbalan ……. yang adil”

2. Investasi ke Usaha = matarantai Produksi

a. Pemilikan Masyarakat (Kolektif)

b. Upah = HAKNYA (Tenaga) bukanlah dari Perhitungan Modal

c. Pembagian Laba Masyarakat (Sumber Alam)

Sedangkan Alat alat Produksi suatu Tekno – Logika dalam Pemikiran Manusia  ke Thesiska “Alam (di Pikirannya”) untuk Masyarakat Kemanusiaan Negara. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 huruf C ayat 1 “….. memperoleh manfaat dari … pengetahuan … teknologi, … budaya …”

3. HAK atas Kebendaan (Bersama). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 1 “… berhak atas keluarga dan harta benda … di bawah kekuasaannya …”

Sosial (= Manusia) Kekuasaan Rakyat ke HAK (Tenaga, Pemenuhan artian Zamani, Kebutuhan) Demokrasi Proses HAKNYA di Negara dalam mempersiapkan Keuangan ke Anggaran Industrialisasi. Terjadi HAK Ekonomi Politik

<Titik

“Atas Kekuasaan” Politik menetapkan Sumber Alam — untuk diproduksi apa — ke Pembentukan Kesatuan Wilayah wilayah Ekonomi (Pertahanan ke ‘Nation’ = Daerah daerah) Dasar Pemerintahan ke Pemerintahan dalam Kemasyarakatan (= Masyarakat masyarakat, Sub sub Kebudayaan Setempat, Tradisionalisasi Pem – Bahasa – an Kenegaraan dan Budaya Tani ke Peradaban), serta Anggaran keuangan Daerah, Pelaksanaan Daulat Kerakyatan (Politik) ke Program program Ekonomisasi (Bidang dan Sektoral) berlangsung tidak mungkin lagi Penguasaan (Material) Kelompok kelompok Individualist

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH


EKONOMI, KEAMANAN, DAERAH


EKONOMI RAKYAT,

KEAMANAN

(DAN) DAERAH


MUNGKINKAH Demokrasi = “alat” Berke – KUASA – an ? Penganutan yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, Pemerintahan pun suatu Nasional

1. Membebaskan Rakyat = Kemerdekaan (Ajaran)

2. Berkedaulatan

a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN = Rakyat)

b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

Nasional dari kata ‘Nation’, yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya Politik Masyarakat  = Kekeluargaan jadi suatu Bangsa (Klan à Percampuran à Nilai = Aturan ßà Daerah)

c. Kesatuan Sosial Perekonomian (Industrialisasi = Produksi, dan Tenaga, Sumber Alam) Politik

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

<Titik

Demokratisasi (Politik Ekonomi) ditujukan menyelenggarakan Tujuan Ber – “Negara”

1. Memilih Pemimpin (bukan Individualisasi)

2. Membentuk Parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “Hak” (Kelas) melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

b. Pembentukan Masyarakat (Kemanusiaan)

c. Nasional Industrialisasi Ekonomi

3. Mempersiapkan Produksi = Nasional Industrialisasi

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi). Materialisasi Utopia (= Perbuatan). Sosial ke Tahapan tahapan Revolusioner Proses Kemerdekaan dalam artian “Negara”

KAM = Manfaati Sumber Alam (Daerah)

KAM = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Masyarakat (Pemilikan) Kependudukan (Tempat, Perburuhan)

– Sosio Ekonomisasi Keuangan (Anggaran) Negara

– Perdagangan (Distribusi) dan Barterisme

– Hubungan Sosial (Perburuhan) Industrial – Politik

KAM = Sosial Pertahanan “Daerah daerah (Organisasi” ?) Ekonomik

<Jeda

Atas Program program Politik, yang diajukan untuk menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia). Berlangsung Kekuasaan (Rakyat, di) Negara. Diperbuat (Dialektika ke Rasional = Politisasi) Keputusan keputusan Pilihan, Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan (Ekonomi) di seluruh Daerah Indonesia.

<Tutup

SELESAI


KUASA PERDANA MENTERI


“KUASA” PERDANA MENTERI


DEMOKRASI (= Rakyat) sedang “dipakai”. Untuk menjatuhkan Perdana Menteri = Negara. Tetapi, di Perjalanan akan ada “Hukum Politik” di Siam (Kerajaan), tiba tiba berlaku. Lewat Parlemen ? Alasan ? Militerisme ? Kekuasaan ke Pergantian

1. Pertukaran Militer (Kekuasaan ?)

2. Internasional Hubungan Keuangan atas Kemungkinan kemungkinan Pembuktian (Politik – Ekonomi)

Bukti bukti Politik

–       Penguasaan Arus Bawah Demonstrasi (Massa kah ?)

–       Pemerintahan yang mana kah Terjemahan atas Komando Pasukan ?

Bukti Ekonomi

–       Penyaluran Minyak Bumi (Industrialisasi kah ? Perbankan, Import)

3. Perdagangan (= Uang Kerajaan ?)

<Jeda

Jaringan jaringan (Ekonomi ke Politik) dari “Dalam” tidak lagi seperti biasa menunggu yang di “Luar”. Sementara. Memungkinkan Nasionalis Tradisional menekan Feodalist – Para Bankir ? Di sekitar Menteri yang Penjilat Raja. Bak Menteri menteri Kerajaan. Putch dalam Posisi Tukar ke Sistim

Karena,

1. Hubungan Negara – Kerajaan

2. Politik Ekonomi Kerajaan

3. Pemerintahan bukanlah Kerajaan

Namun, Aksi Murni berkehendak mengendalikan “Kursi” Perdana Menteri. Terjebak Tarung Kekuasaan Dua. Tentara, atau … Kerajaan

Bukan suatu Dilematika. Memilih ? Kekuatan kekuatan ke Demokratisasi. Antara Massa Aksi (= Merah), Tengah Lawan Netralitas (Hijau = Pemerintahan di “dalam” Kerajaan). Rasional Ekonomi ? Berbeda. Karena, didasarkan Wilayah wilayah “Bebas”

Uang bukan Tujuan. Terbuanglah Kemampuan kemampuan Aksi. Melawan Jaringan jaringan Kekuasaan Ekonomi (dari Para Perdana Menteri ?) di Muangthai. Perdana Menteri = Figuralisme. Ber – “Pangkat” ? Negara tidak punya Kelembagaan Presiden

1. Kuasa

2. Negara

3. Politik

4. Pemerintahan = Menteri menteri

5. Daerah

<Titik

Penguasaan atas Massa ? Mengajukan pengertian Aksi = “Badani”. Berhadapan ke Militer artian Politisasi. “Perintah” masih Sang Komandan. Ke Sasaran. Matarantai … ke Negara. Dikendalikan Raja. Atas “Hukum (Negara” = Tidak Kekuasaan) di Kerajaan

<Tutup

“KIRI” BUKAN “NEGARA”

TETAPI

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”


KEBEBASAN TERJEMAHAN EKONOMI


DEMOKRASI

TERJEMAHAN KEBEBASAN ATAS

EKONOMI


DEMOKRATIK di suatu Negara menempatkan Kebebasan lagi sebagai Demokratisasi Kekuasaan. Didasarkan Kerakyatannya ke Tujuan Manusiawi. Berlaku lah Politik Rakyat Miskin

1. Perjuangan Kelas (Buruh)

2. Demokratik, Perlawanan Rakyat

3. Massa Rakyat ke Ekonomi

Termasuk Sosial HAK Manusia. Dari Kedaulatan Rakyat. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialis. Diarahkan ke Demokrasi Ekonomi Produksi = Industrialisasi. Nasional suatu Politik

Manusia Sosial di “Negara”  memperjuangkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Bertentangan dengan Individualisme

–       Individualisasi ke Penguasaan Negara

–       Militerisme = Kuasa

–       Kekuasaan Liberalis Ekonomi

Negara – “Ide” Sosial didirikan. Karena, Kebebasan di Tanahnya. Sosial = Kekuasaan.  Ke Pemerintahan. Materialisme Historikal. Dialektika yang Logika. Dalam rangkaian Perlawanan Rakyat Miskin

Untuk Pertama di Dunia, Demokratik di Indonesia menjadi suatu Partai ke Negara. Berdasarkan Kerakyatan. Ke Tujuannya = Negara. Persatuan Rakyat Demokratik. Revolusioner … ! Kekuasaan Rakyat “Miskin”

1. Kolektif, HAK Manusia

2. Kepemimpinan (Sosialisme)

3. :Kiri”, Massa Partai

4. Buruh – Tani = Tenaga  HAKNYA Produksi ke “Geraka – Ubah”

Membentuk

a. Sosial = Hubungan Politika

–       ‘Nation’

–       Masyarakat Sosialisme

–       Nasional

b. Sosial Hubungan (ke) Negara

–       Pemilihan

–       Pemerintahan Rakyat (Sistim kah ?)

–       Parlemen

c. Sosial Hubungan Ekonomisasi

–       Kelas

–       Sosial Kepemilikan = HAK

–       Penghidupan

5. Perlawanan atas Kapitalisme

Terjemahan Ekonomi tidak tergantung Kekuasaan Hukum Negara. Karena, akan sama Penjajahan. Bertentangan dengan Ajaran Revolusi dalam artian Politik

Tahapan tahapan PEMBEBASAN berlangsung terus dan sesuai dikehendaki. Mengarahkan Gugus gugus Juang. Ke Internasional. Sosialisme Demokratik. Wal;aupun tidak mudah. Dalam Pergerakan versus de – Politisasi Sosialisme. Terkendali Kebebasan Dunia ke Pemenuhannya. Diadakan Pembatasan Dagang atas Barterisme

Sedangkan, Perdagangan dalam suatu urutan Ekonomisasi tidak hanya ke Perlabaan

1. Tenaga, Rangkaian Produksi

2. Keuangan = Negara (Rupiah)

a. Anggaran

b. Nilai

c. Transaktif

3. Hasil. Ke Penyaluran, Guna

Antara Anggaran Keuangan berhubungan dengan Industrialisasi (= Alat), Nasional = Alam, Tenaga dan Perburuhan (HAK, Kelas) suatu kepentingan kepentingan Ekonomi Politik, Terbuka melalui Pembentukan Usaha di Tanahnya (Kepemilikan)

SOSIALISTA !