Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Februari, 2010

PUTUSAN BATIN RAKYAT


KEJIWAAN Masyarakat nyaris dirusak ! Ketika mendengar dan membaca (= Hasil Pendidikan Kebangsaan), MENYAKSIKAN Perbuatan Koruptor koruptor berulang terus. Memisahkan Rakyat – Negara dengan Pembentukan TUJUAN

Mampukah ini semua dilihat jadi Penghancuran Nilai atas Ekonomi ? Nilai ? Adalah HAK ke Perbuatannya

Suatu rangkaian kegiatan tidak lagi berlangsung untuk Kepentingan Masyarakat

1. Uang, Pemenuhan Kebutuhan

Bertentangan dengan

2. Ekonomi ke Individualisasi Keuangan (lewat Perbankan)

a. Liberalisasi

b. Hukum

c. a Politik

Apa hubungan Masyarakat dengan Amerika tiba tiba ke Pembenaran= Liberal (?) = Kebijakan = Politik atas Uang Ekonomik ?!?

Terhadap

3. Kekuasaan ke Sistim (Putusan) = Birokratisme

Sidang Rakyat (ke) Nasional, …

Pimpinan Majelis, …

dan

Parlemen Jalanan

PERSATUAN RAKYAT, yang Kitadirikan PERNAH mendapat Dukungan (diterima) penuh Kelompok kelompok Nasionalis untuk Sosialisme = Pergerakan ke Negara. ITU NASIONALISME … ! Berlawan Ekonomisasi Asing. Pertahanan ? YA ! Sehingga, Militer juga bicarakan

Dua Sasaran Politis

Pertama, DEMOKRASI (di) Negara

Kedua, Ekonomi Terjemahan Kemerdekaan (HAK)

<Jeda

Saudara saudaraku DEMOKRATIK, …

Menyerahkan untuk dipolitissasi = Pembicaraan dan jadi Keputusan Sah dari Pimpina ke Anggota anggota (Majelis, Kelembagaan) karena Keanggotaannya RAKYAT — lewat Parlemen, Wakil wakilnya ke Pemilihan — tak lain Materialisme = Keadaan tanpa Politik, namun beda dengan Sosial = Aturan ke Pembatasan, hanya karena Perekonomian saja, maka Perbuatan ke Hukum dan Kekuasaan pun Individualistis, Yang Berke – Kuasa – an

Terkecuali,

– Pengkhianatan (atas Negara = Rakyat ke Permusuhan)

– Korupsi (ke Ekonomisasi = Uang)

– Pidana Berat lain (= PelanggaranHAK Azasi Manusia kah)

Suatu catatan, Konstitusif dalam Bahasan Politik (Rasionalisme) bukan lah Hukum atas Hubungan Negara – Pemerintahan (Satu Partai)

Walau Pembuktian dan Bukti bukti diatur dalam Ke – Majelis – an, kita belum SETUJU. Sebab ? Korupsi = “Cara”. Bernegara ? Jelas Kami Sepakat

<Titik

Cara mereka harus DIHANCURKAN Satu Keputusan Batini. Dan, Kita mampu ! Setuju kah … ?

Saya minta kepada PARA KAMERAD untuk berdiri … Mengepal … Lagi, diacungkan ke atas. Tangan yang Kiri … PEMBEBASAN !

Terimakasih, Kawan … Mari kita berjuang. Lawan penindasan a-la Neo Lib ! Si Koruptor !

<Tutup

SEKIAN. (Naskah telah

Disampaikan

Rapat ke Persidangan Rakyat)


KEPEMIMPINAN SUATU HAK ?


DALAM (kemungkinan kemungkinan) ke SATU PILIHAN antara Sosial – Tujuan, atau Individualisme

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

Menerjemahkan

[karena, Peserta Pemilihan (Umum, Resmi) Persatuan Rakyat Demokratik ke Partai]

atas

UNDANG UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28 C ayat 2 “… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … yang sama … pemerintahan”.

Pasal 28 J ayat 2 “… hak dan kebebasannya, … yang adil …”

Demokrasi (= HAKNYA ke Negara) Ekonomi, yang berdasarkan Kemanusiaan, menyelenggarakan Pemerintahan yang Merdeka “……. HAK … bangsa, mala penjajahan … harus dihapuskan, … sesuai dengan Peri – Kemanusiaan dan Peri – Keadilan” (Pembukaan Undang Undang Dasar), melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Dasar Rakyat

ANGGARAN DASAR


PARTAI

PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL

Pasal 7.

1.      Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan rakyat tertindas

2.      Memimpin, membangun dan memajukan organisasi-organisasi perjuangan rakyat di setiap sektor maupun teritorial

3.      Memimpin dan terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik menuju masyarakat yang adil, modern, sejahtera, demokratik dan setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial,  ekonomi, politik, hukum dan budaya untuk kemandirian bangsa

Dialektika (ke) Materialisme. Ini lah, “KIRI” ke Nasional … ! Membentuk Masyarakat Sosialisme, Ke Politisasi. Perjuangan Kemanusiaannya (Sosial). Berdasarkan = dilakukan

1. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Sosial Kelas = HAK

a. Buruh Tenaga Kelas

b. Produksi (Kepemilikan Masyarakat)

– Tanah, Sumber Alam

– Nasional (Kuasa) Undustrialisasi

– Usaha, Pekerja ke Hasil

c. Budaya – Tani. Ke Pangannya

3. Kedaulatan (Politika) Rakyat

Sosial = Kekuasaan  (Baca, Kekuasaan Rakyat Miskin, yang Berdaulat) ke Demokratisasi atas Kepemimpinan terselenggara = Kuasa (di) Negara dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan

Demokrasi (Kekuasaan) ke Pemimpin. Mengapa ?!? Sosial = Ide “Negara”

Bahwa Dinyatakan melaksanakan KEHENDAK RAKYAT (= “MISKIN“)

Bahwa Terpilih = MEMILIH (Aksi Massa) ke Pemilihan

Bahwa Dipersiapkan Membentuk Sosialisme = MASYARAKAT Ekonomi

<Tutup

SELESAI.

TERIMA KASIH, KETUA

SEKIAN


PENDIDIKAN


PENDIDIKAN Suatu DEMOKRASI

TIBA tiba saja banyak Program Pendidikan di Negeri ini ……. karena DIBEBASKAN (Liberalisasi ? Atau, Demokratik ?). Terbebankan 20 % ditanggung Keuangan (Baca, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar atas) Rakyat “membiayai”

Hubungan Negara (Uang = Ekonomi ke Transaktif) dengan Pendidikan

Sosial Keuangan (Negara) ke Politik (= Hubungan). Putusan “dalam Kekuasaan”. Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat sampai ke Daerah daerah. Nasional = Wilayah wilayah, Bangsa dan Kenegaraan)

Mengacu

1. Kekuasaan (di) Negara ke Pemerintahan atas Uang

2. Ekonomi (Keuangan, Anggaran) untuk Pendidikan

3. Demokratisasi (HAK HAK) ke Politik (Bentuk)

Tampak Parlemen yang dulu hanya “membuat” Hukum ke dalam Undang Undang, namun “Tidak” Pembentuk = Kuasa (Rakyat, Ajaran) suatu Per – Undang Undang – an. Berlangsung Keuangan “yang Politis”

Demokrasi = Ekonomik (di INDONESIA Pasal 33 ayat 4) Dengan Sosial = Manusia – Pendidikan

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA


Pasal 28C ayat 1 “……. berhak … diri … pemenuhan kebutuhan …,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat … ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,

… demi hidupnya, dan … kesejahteraan umat manusia“.

Tidak sekedar Pelaksana “mengajar” (Tulis, Baca, Hitung. Teoritika – Didikan). Ditujukan (= Kemauan) untuk Penguasaan (kah). Tetapi, Ajaran ke Penganutan. Yang terpolitisasi. Mampu. Kemampuan = Perekonomian

Pembukaan Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

Alinea ke IV “……. untuk membentuk … bangsa kesejahteraan ...,

dan ... mencerdaskan bangsa,

… disusunlah Kebangsaan INDONESIA … dalam Undang Undang Dasar, ... yang … beradab .….”

Ini, Sosial (ke) Demokrasi, menerjemahkan Sosialisme (ke, di) Negara. Dilaksanakan Aksi Massa, yang Bertujuan KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN” ke Arah Ekonomi (= Demokrasi)

Atas Pendidikan, yang didasarkan

DEMOKRASI Ekonomi ke Nasional Industri = Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

– Pengetahuan (Manusia). Ke “Ilmu”

– Kemanusiaan ke HAKNYA. Demokratisasi

– Aturan = Sosial. Manusiawi

DIALEKTIKA yang Logika. Ke Rasional. Materialisme = Sosial

PENDIDIKAN = Keseimbangan dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme

– Ideologi. Ke Nilai (Materi)

– Nasional. Ke Industrialisasi (Produksi)

– Budaya Tani. Ke Pangan

Saudara saudaraku se – Partai, …..

Bukan Kebimbangan untuk MEMBEBASKAN. Diajukan Batas batas antara Pemikiran “KIRI” dengan yang TIDAK Sosialist di mana pun jua ke Ekonomisasi. Dalam Sosial Hubungan Negara – Pendidikan

SEKIAN, TERIMA KASIH


DEMOKRASI


DEMOKRASI

(Suatu “Nasihat” Untuk

Pers)

KATA Demokrasi di dalam Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (dari 18 Agustus ke Amandemen. Pasal 33 ayat 4 “….. diselenggarakan demokrasi ekonomi dengan … berkeadilan …..”. Tertulis. Berdasarkan Kemerdekaan = Adil ke PEMBEBASAN. Namun, hanya itu

Demokrasi yang Konstitusif. Di Dunia, tidak ada lain. Berbeda dengan “Bebas” Kapitalis

Sosial, Demokrasi adalah Kekuasaan (Rakyat). Isme ke Negara (INDONESA). Le Ekonomisasi (Industrialisasi). Diterjemahkan Tanah, Masyarakat ke Produksi

<Titik

Penjelasan Resmi

Undang Undang Dasar

Republik INDONESIA

1. Bukan Konstitusi Negara negara Liberal, Imperialisme dan Fasis

2. Penjelasan ke Tujuan. Yang dibahas = Kerakyatan di parlemen (Amandeer)

a. Perwakilan. Azas, Pemilihan

b. Aturan. HAK = Kuasa

c. Bahasa = Kalimat. Perbuatan

3. Suatu Konstitusi dalam Penjelasan = Politik yang Resmi ke Undang Undang

Maka, Kalimat “……. pemilikan masyarakat …” (Baca, Kedaulatan) menjadi dasar sekali-gus Tujuan Perbuatan = Demokrasi Ekonomi INDONESIA. Karena, membebaskan Rakyat dari Penjajahan – Penguasaan – Penindasan, dan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya Manusiawi. Tidak untuk Para Individualist (Keparat !) di Negeri ini, dan Tyranik Militerisme

<Jeda

Dalam Pelaksanaan HAK Azasi Manusia Pasal 28 C ayat 1 ” Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … dan memperoleh manfaat … pengetahuan dan teknologi, … dan budaya, … meningkat … hidupnya dan … kesejahteraan umat manusia”.

Untuk itu, jadi lah Pers yang Berperikemanusiaan dan Memihak Rakyat ke Ekonomi, Pertanian. Didasarkan Demokrasi = Nasional Industri termaksudkan. Kebebasan PEMBEBASAN Rakyat. Kami pun sampaikan Salam Rakyat Miskin

<Tutup

Tulisan Politik PEMBEBAS

Menyambut

Hari Pers (di) INDONESIA


KOALISI – PANSUS


KOALISI VERSUS PANITIA KHUSUS

NEGARA Bukanlah “alat” atas Pemerintahan. Menghadapi Korupsi

1. “….. membentuk suatu pemerintaha negara …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

2. Mempersiapkan Keuangan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Keuangan Negara

b. Tanggung jawab Keuangan

c. Presiden Pelaksana Keuangan (= Anggaran) Negara

3. Menyelenggarakan Negara (Baca, Kenegaraan. Pasal 4 ayat 1 “….. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan …”

Sementara Korupsi, yang termaksudkan hanya mengacu pada

Undang Undang Dasar Republik INDONESIA

Pasal 7 A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

… atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,

… apabila terbukti

… melakukan

… pengkhianatan, … korupsi, … tindak pidana berat …….”

Tegas, Sidang sidang berdasarkan salahsatu HAK = Kerakyatan di Parlemen atas Keuangan = Negara = Rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat pun mampu memeriksa, menanyakan dan memutuskan. Adakah Hubungan Kesalahan dengan Bukti bukti (Politik) ke Hukum atas Presiden (Wakil ?) dan Pemerintahan

Terlihat lah Koalisi TIDAK di Parlemen ……… !

– Sebelum Pemilihan Presiden

– Tidak ada Oposisi karena lebih 2 Calon

– Suara ke Hasil = Angka untuk Presiden

Didasarkan Pasal 17 Menteri menteri bentukan Politik (Baca, Koalisi) bertanggung jawab kepada Presiden

ayat 1. “….. dibantu … menteri menteri negara.

ayat 2. “….. diangkat dan diberhentikan … Presiden.”

ayat 3. “….. membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.”

Presiden suatu Pemerintahan Negara (dan Kenegaraan = Penyelenggaraan)

1. Membentuk (= Negara) ke suatu Pemerintahan

2. Menyelenggarakan (= Atur – an) Undang Undang

3. “Memakai” (= Transaktif) Keuangan Negara

Kesalahan Figur (pelaku) bukan lah Politis tetapi Hukum. Bagaimanakah mungkin Pidana atas Kelembagaan ? Negara, Presiden/Pemerintahan

Bukan Suara “di” Parlemen ke Putusan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen = Keputusan Anggota, Terwakilkan. Maka, ke Penghukuman (Negara) akan berlaku. Untuk Pidana Berat

HAK ke Negara, diemban Panitia Khusus (Parlemen) menyerahkan Hasil ke Pimpinan (Materialisasi). Dikehendaki Negara dalam Keseimbangan. Berdasarkan Kekuasaan Pembentukan Undang Undang = Anggaran ke Tanggung jawab

Pemerintahan = Koalisi pecah ?!? Terjadi beberapa Tindakan Presiden

1. Memperkuat Pemerintahan. Bersumber Demokrasi Kekuasaan (Pemilihan)

2. Menunggu Hukum. Berlaku. Perlakuan atas Korupsi

3. Mengadakan Pembicaraan. Bertujuan Pembentukan Keadan Negara

Pilihan yang Rasional dan tidak berlebihan. Ketika langsung gejala gejala Politik mengarah ke Nasional (Kemungkinan kemungkinan). Diakibatkan Pemerintahan dalam Kausalitas rangkaian Gerak Kekuasaan Sosial

SELESAI. KEMBALIKAN KE RAKYAT !


GO TO HELL


JENDERAL Tua Amerika menggelar lagi Kesombongan di Asia setelah kurun abad lalu dikalahkan (di) Nam, Afghanistan dan Iran. Tanpa melupakan Tidak Bermalu salahsatu Presiden Amerika  yang Tidak mengakui Asal Ras (Eropa) dulu, menyerobot Minyak Teluk lewat Kerajaan Berpedang Saudi Arabia = transito area masuk ke Iraqi

 

Tidak pernah Si Amerika mampu berani ke Asia Tenggara, namun  tiba tiba pamer Ketentaraan (= Ilmu) yang usang dan “bodoh”

Lewat Kerajaan lagi ! Mengintai … !Karena, dijadikan Daerah Kekuasaan Militerisasi. Terdengar decak, tepuk dan sorak kekaguman Para Penjilat Bokong Amerika. Disediakan Kebutuhan kebutuhan Perang Benuatika

 

1. Sisa Melayu deengan gincu kuning

 

2. Pedagang (masa ke masa) Kerajaan di Muangthai

 

3. Beberapa Suku (Adat) di Semenanjung Korea

 

4. Dan, Pengusaha pengusaha (Minyak) Asia

 

5. Militerisme (= Pecundang) di Asia Tenggara

 

6. “Masyarakat” Campuran Tanpa Kebangsaan Pilipina (Rasisme Amerika)

 

7. Politisi Imperialistis (Warisan. Eropa, Australia)

 

Apakah INDONESIA ikut Latihan itu ??? Memojokkan Nasional (Suku = Bangsa ke Pasukan) dan Penganutan Isme Politik, ke Perbatasan Samudera. Dibongkar Tembok Perang Kemerdekaan

 

 

TIDAK ! SEKIAN, ‘BUNG !

 

 

 

(Terjemahan Google ke Belanda)

ALGEMENE Oude American Pride gehouden in Azië weer na een periode van eeuwen geleden werd verslagen (in) Nam, Afghanistan en Iran. Zonder te vergeten is niet een van de belangrijkste gevoel van schaamte dat geen enkele Amerikaanse president erkend Herkomst Race (Europa) de eerste plaats, Barging via de Gulf Oil zwaarden Koninkrijk Saoedi-Arabië = transitzone in de Iraakse

 

De Amerikanen nooit zou durven te Zuidoost-Azië, maar opeens blijkt Army (= wetenschap) is verouderd en “dom”

Door het Koninkrijk weer! Loer … ! Omdat, gemaakt door de regionale Power militarisering. Er was een klikkend geluid, klappen en juichen hielenlikkers bewondering voor de Amerikaanse Bottom. Eisen mits Benuatika Oorlog behoeften

1. Tijd Maleiers met gele lippenstift

2. Traders (door de tijd) in het Koninkrijk Thailand

3. Sommige stammen (traditioneel) op het Koreaanse schiereiland

4. En, Ondernemer ondernemer (Olie) Azië

5. Militarisme (= loser) in Zuidoost-Azië

6. “Maatschappij” Philippine Nationalisme Zonder Mengsel (racisme Verenigde Staten)

7. Imperialistische politici (Peninggalan. Europa, Australië)

Is INDONESIË gaan uitoefenen? Nationale diskrediet (Interest = Natie aan het leger) en de naleving Politieke isme, aan de Indiase grens. Wall gesloopt Onafhankelijkheidsoorlog

NEE! Dus, ‘BUNG!

 

 

 

(Terjemahan Google ke Inggeris)

GENERAL Old American Pride held in Asia again after a period of centuries ago, reports at Nam, Afghanistan and Iran. Without forgetting is not one of the most important sense of shame that no U.S. president acknowledged Origin Race (Europe) First, the Gulf Oil Barging through swords = Kingdom of Saudi Arabia in the transit zone Iraqi

 

The Americans would never dare to Southeast Asia, but appears suddenly Army (= science) is outdated and “stupid”

The Kingdom again! Lure … ! Because, by the Regional Power militarization. There was a clicking sound, clapping and cheering sycophants admiration for the American Bottom. Requirements provided Benuatika War needs

1. Time Irish Male with yellow lipstick

2. Traders (by time) in the Kingdom of Thailand

3. Some strains (traditional) on the Korean Peninsula

4. And, Entrepreneurs (Oil) Asia

5. Militarism (= loser) in Southeast Asia

6. “Society” Philippine Nationalism Without Mixture (Racism United States)

7. Imperialist politicians (Peninggalan. Europe, Australia)

Is INDONESIA do it? National discredited (Interest = Nation in the Army) and compliance Political ism, to the Indian border. Wall demolished Independence War

NO! So, “BUNG!


NEGARA YANG MODEREN


TERJEMAHAN Sosial Politik suatu Negara = Masyarakat yang Moderen ke Ekonomisasi

1. Konstitusi. Pembentukan “Negara”

a. Undang Undang Dasar (Tertulis ?)

b. Memuat HAK Azasi Manusia

c. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan

2. Ekonomi. Ke Industrialisasi

a. Keuangan = Negara ke Admnistrasi

b. Produksi. Tekno Logika

c. Perdagangan. Internasional, Kemasyarakatan

3. Masyarakat. Peradaban (Kebudayaan)

a. Ke Hasil Penyediaan (Bentuk)

b. Kultur – Agri (Tanah)

c. Pembentukan Nilai ke Aturan

Nasional Industri = Tehsikal “Alam (di Pikirannya”) Sosial Hubungan Ekonomi Politik antara Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat “Miskin” (Penduduk) dengan Alam

Menjadi Negara Ekonomi ke Pemerintahan, didasarkan Hubungan Rakyat dan Negara, MAKAberkedaulatan

Pemahaman Kuasa dari ‘Nation’ (Persatuan)

Pertahanan Rakyat. Nasional = Kesatuan (Politik)

Wilayah/Daerah dalam Kebangsaan (Lahir)

Kebebasan dalam Modernisme, yang diminta Law ke Struggling of Power (Undang Undang) menyelenggrakan Keadilan (Undang Undang Dasar. Produksi, Kepemilikan, Tenaga) melalui rangkaian PEMBEBASAN Nasional Membebaskan Manusia ke HAK Ekonomi

<Jeda

Pengertian Modernisme didasarkan Liberalisme atas Negara dengan mendirikan Pemerintahan, berlaku Industrialisasi Kuasa Ekonomi

Individualisasi Negara ke Sistim dikendalikan = Terpusat Uang (Pemerintahan/Kenegaraan), dipakai Laba Perdagangan Internasional

Kedaulatan hanyalah Politisasi Retorik atas Sumber Ekonomi di Daerah – Wilayah bykan jadi HAK Negara

Terjadi karena berbuat (Baca, melakukan)

1. Penguasaan HYAK Manusia, melakukan Pemilikan atas Industrial

2. Peniosbian Demokratisasi Kekuassaan Sosial = Nasional (di Parlemen juga)

a. de Politisasi Sosialisme

b. Militerisme ke Perdagangan

c. Kapitaslime (di) Negara

3. Penghancuran Zamani dalam Tujuan Kekuasaan

Untuk apa Negara yang Bebas ke Ekonomi dalam Modernisasi semula terbaca Kemakmuran = Alam untuk mengadakan Kesejahteraan Rakyat Manusia ??? Lalu, suatu Kekuasaan dari Individualist ke Individualist terus ? Perlakuan Teknologis Modernisasi ke Perdagangan Kapitalistis >

<Tutup




SELESAI



Bagian ke 2. MANA YANG RAKYAT !?!


DARI Tugas tugas Internasional dan di Negara (Tanggung jawab, Pembentukan) Sosialisme (Bagian ke 1), BAHWA Rakyat adalah MANUSIA

BERPIKIR. Hidup, atas Kewajiban

Ber – PRODUKSI. HAKNYA. Nasional ke Pemerintahan

– Pemenuhan

– Penghidupan

– Pertahanan

BERKETURUNAN = Masyarakat (Perempuan Sosialis)

<Jeda

Gugus gugus Juang Rakyat dalam Masyarakat, yang dibentuk di setiap kurun waktu menjadi Pergerakan Nasional ke Peradaban terjalin Nilai nilai Sosial Ekonomi Politik didasarkan Aturan aturan (Kesetiaan)

Manusia Rakyat ke Gerak Demokratik (Kerakyatan, HAK) untuk Perubahan

– Kesucian

– Seimbang

– Wajib

Tingkatan tingkatan Keseimbangan ke Perubahan (ada Pemimpin = Organisasi, Massa , Perwakilan. Dalam Masyarakat karena Bentuk bentuk Ubah. Baca, Perubahan) suatu Politik Tempur  (Demokratik = Anggota anggota, Setara) jadi Putusan putusan Sosial (Unit unit,  Persamaan, dan Kerja) di Peperangan Ekonomi untuk HAK HAK Industrial = Usaha, Produksi ke Hasil atas Perdagangan/Distribusi

– Harapannya, Cita cita

– Massa (ke) Aksi = Perbuatan

– Jaringan dan Penekan

Ini, Terjemahan Sosial Demokrasi  = Negara. Merangkai Anutan (Sadar, Progresif, Militan) ke Pengertian Rakyat dan Kekuasaan (di) Dunia. Terlahir. Bukan rekayasa suara = Rakyat dan Kecurangan

<Tutup




SELESAI. “Bicara apa kau ?” (PEMBEBAS)


Bagian ke 1. MANA YANG RAKYAT !?!


ZAMAN zaman lampau menghujati suatu Kemenangan semu atas Kerakyatan. Dan, Rakyat biarkan … ! Rakyat bertahan. Rakyat yang mana ??? (Tantangmu, hai Pesaing “Isme” ?). PEMBEBAS jawab, dan terlihat RAKYAT YANG MISKIN !!! Rakyat, yang dimiskinkan ! Dalam Pemiskinan di INDONESIA

1. Liberalisme. Ke Penjajahan

2. Politik = Hukum. Ke Anti – Sosial

a. Sok Kuasa

b. Korup

c. Individualist

dll.

3. Kapitalisme. Ke de – Politisasi

Jujur lah ! Apa mereka INDONESIA ? Rakyat ? Atau kah, sama … Penguasaan !?! Atas Negara negara (Baca, Penduduk = Masyarakat) di Dunia ?

<Titik

Rakyat itu … BURUH ! Rakyat itu … TENAGA ! Rakyat itu … PETANI ! MEMENUHI KEBUTUHAN KEBUTUHAN MANUSIA! Memperjuangkan Sosial Kelas (HAK HAKNYA) suatu Masyarakat. Karena, menyelenggarakan Kekuasaannya. KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN”. Di Bumi

Penyediaan makan untuk Rakyat INDONESIA ! Ini lah, Kuasa = Tujuan. Mengadakan Produksi didistribusikan. Sandang dan Barang

Bukan Laba = Keuangan Si Pedagang dari tahun ke tahun …

MAKA Rakyat, yang Berdaulat = Sosial = Pertahanan = Kekuasaan. Atas Ekonomi, Uang (Negara) ke Industrialisasi. Dan, membentuk Pemerintahan. Itu lah, NASIONAL

<Tunda




SEKIAN