Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Januari, 2010

POLITIK = IDE. KESANTUNAN ?


POLITIK (UTOPIA

KE IDE)

DAN, KESANTUNAN

PENGETAHUAN ke suatu Ilmu. Berlangsung TIDAK didasarkan Individualisasi (Niat ke Perbuatan). Tetapi, Pikir ke Gerak. Manusia ke Pemenuhan Kebutuhnya

1. HAKNYA

2. Kebebasan = “Ide”. Ketika tersekat ? Jadi PEMBEBASAN (Kemanusiaan). Membebaskan Dirinya dari Pembodohan

a. Logik

b. Utopia. Ke Materialisasi (Politik)

c. Dailektis

3. Kekuasaan

Dialektika yang Logika. BERPIKIR ! Dan, disederhanakannya. Thesiskalisasi atas Tujuan (Waktu). Ke Rasionalisme yang menghubungkan Sebab – Akibat ke ……. Ilmu = Teoritika

Suatu Hubungan antara

– “Ada” (Sosial, Ujudnya)

– Perbuatan, Keseimbangan (Synthesa)

– These “Alam (di Pikirannya)

Dalam “Negara” suatu Pengetahuan (agar, terbaca Masyarakat. Kerakyatan). Yang berdasarkan Alam (Tanahnya. Politik)

Sedangkan Kesantunan dari Kebudayaan. Ke Politisasi. Membentuk. Apakah dari Pengetahuan ? Menyerap. Budayawan Kiri akan menyatakan “Ya”. Diajarkan. Bukan Normatifik, tetapi Watak (buatan). Berlaku Teoritikalisasi atas Re – Form

Ke Strukturalisme ? Ilmiah bukan lah Tingkatan. Karena, Logika dalam Pengetahuan = Ilmu ke Tahapan tahapan Keadaan. Dalam Sistim (Budaya)

SELESAI. “Terima kasih !”


IDEOLOGISASI = POLITIS KE BANTAHAN


IDEOLOGISASI

POLITIS (SUATU BANTAHAN

“KIRI”)

ANTARA Tujuan dengan dua Titik Pikir dan Politik jadi Politik Rakyat Miskin ke Nasional

terhubungkan

1. Tujuan Kekuasaan Rakyat

a. DEMOKRATIK (Baca, Kerakyatan)

b. PERSATUAN RAKYAT = Nasional

– Rakyat

– Kolektif

– Alam

c. PEMBEBASAN ke ‘Nation’. Kedaulatan

2. Titik Pikir Satu, Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (Manusiawi)

3. Titik Pikir Dua, HAKNYA (Azasi)

a. Manusia (ke) Sosial = Keadilan

b. Sosial HAK = Kelas

– Kepemilikan

– Tenaga

– Produksi

c. Produksi. Ke Nasional Industrialisasi

<Jeda

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 7

Kalimat “……. kekuatandalamDemokrasi …”

Pasal 19

Kalimat “…….terwujudnya INDONESIA

berdasarkan PEMBEBASANkemenangan rakyat …”

Pasal 5

Kalimat “……. berbasis massaterbuka …..”

<Titik

Pernyataan (Ajuan) Konstitusif Pasal 33 (Agus Jabo Priyono) menjadi Dasar Nasional Politik, diperjuangkan Anggota anggota Partai. Menyebarkan Sosialisme (Kerakyatan), mengadakan rangkaian Politik Anti Kapitalisme  Liberal Neo Imperialistis (Penjajah) di Negara yang Bebas dan Merdeka. Lalu, dengan Usaha usaha dan Kemampuan memperkuat Kolektivisme (terjemahan Kepemimpinan ke dan dalam Pemerintaha, bersama (Sosial) Progresif dan Nasional Ekonomi

<Tutup

DENGAR … !?!

KAMI TIDAK MUNDUR !”

SEKIAN


TANI = NASIONAL (PRODUKSI)


(MEMPERINGATKAN … !)

BUDAYA ke Pertanian, dan Terpolitisasi ke Nasional dalam Hubungan sambungan Bentukan Pemikiran, akselarasi dan Penyederhanaan. Isme = Dasar Negara Politik

1. a. Sosial Kependudukan ke Pemerintahan

b. Nasionalisme (Baca, Kedaulatan.  Terjemahan Wilayah/Daerah)

2. c. Rakyat adalah Negara (Demokratisasi Kekuasaan)

Unsur unsur Politis

– Nilai nilai Tujuan

– Aturan aturan Masyarakat

– Ke Sistim (Pertahanan, Cara)

membentuk “karena Diubah”. Industrialisme ke Pasar. Berlaku Keadaan (Wilayah/Daerah, Penduduk dan Pemenuhan Kebutuhannya)

– Tanam, Eksplorasi (Produksi)

– Lahan (Bengkok = Ulayat, Bagi Hasil =  Sewa, Pakai Sendiri = Milik, dan HAK =) Sumber Alam

– Tenaga. Ke Hasil (Pemakaian)

<Jeda

Sehingga Tani = Kebudayaannya. Diproduksi. Walaupun bukan dagangan. Karena, Tenaga (Pekerjaan). lahan ke Pangan yang memerlukan Keuangan (Ekonomi ?) Negara

– Pertanahan. HAK (Atur)

– Upah (Petani = Buruh)

– Alat (Strategilasasi, Produksi)

MAKA Pangan = Distribusi dipertanggung jawabkan = Ketahanan (Kuasa) jua. Bukan Kapitalisasi Uang. Berdasar Tanah ke Produksi (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“……. pergerakan rakyat ... ke Negara, … yang merdeka, bersatu, …, adil dan makmur …..”

Pasal 33 ayat 4

“……. nasional berdasarkan … demokrasi ekonomi … efisiensi berkeadilan, …, kemandirian …..”

Penjelasan Resmi UUD

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan permerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

juncto

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 D

“… berkerja … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja”

Pasal 28 ayat 3

“Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional … selaras dengan … zaman dan peradaban”

<Tutup

SEKIAN. Terima kasih


KUASA ATAU KEADILAN VERSUS KORUPTOR


KUASA ATAU KEADILAN

ATAS

PENJARA KORUPTOR NEGARA

SAUDARAKU (Ketua), yang di Negara telah menampilkan Keindahan Logika Politik dan jadi Seni Perang Bertempur Demokratik atas Korupsi “Pakai Hukum”, yang terkemas Isu Penjara Koruptor.

Penjara atas yang Terpidana (= Bukti). Hukum = Kemudahan ?

1. Hukum = Cara. Ke Penjara

2. “Keamanan” dalam Penjara

3. Tugas = “Alat”. Di Penjara

Penjarakan Koruptor, dan Rakyat memberikan Keadilan untuk Negara. Berbalik. Kini Tidak lagi menuntut. Negara = Pemimpin (Kelembagaan). “Karena Legislatif”, maka Hukum lah diperintah

<Jeda

Sosial = Aturan aturan. Demokrasi ke Undang Undang. Adalah Politik Rakyat. Menyelesaikan. Diselenggarakan = Kuasa (HAK) ke Perintah. Berdasarkan (Pemberian) Konstitusi = “Isme” ke Nasional

Saudara saudara, ……. Konsep Penjara berbeda terjemahan. Namun, Penghukuman mungkin saja memakai Dasar Nasional Politik Konstitusif Kalimat Pasal Pidana Berat dalam Undang Undang Dasar. Tetapi, ke per – Undang Undang – an (Pembuktian, Kepastian Hukum)  ? Berbahaya, terpancing ? Mampu kah atas Pejabat “Biasa”  (Perbuatan, Sistim)

Maka, hanya Keadilan saja, yang berlaku. Azasi Manusia ke HAK nya. Sesuatu, yang pasti diberikan Rakyat = Pembalasan INDONESIA. Melalui Persidangan atas Hukum ke Penjara Negara

<Titik

Hubungan apakah Hukum yang Receptie = Politisasi (Imperialisme. Baca, LIberalisasi Kekuasaan Ekonomi Uang) ke Nasional dalam Penyelenggaraan Kekuasaan ?

Mengatur

– Kepegawaian Organisasi = Pemerintahan

– Hukum dan Kesalahan Perbuatan atas Keuangan Negara

– Penjara = Lepas HAK (Kekuasaan) di Negara

Ini, Pembicaraan di Dalam ke “Luar” (Bahasa). Dibuka dan mengarah. Jadi Kontra – Isu . Manakah Kekuasaan Negara atas Uang yang Tidak Terpakai (Ekonomisasi Keuangan Sosial) dan BELUM DIKEMBALIKAN Para Koruptor itu ???

<Tutup

SEKIAN,

ANGGOTA ANGGOTA RAPAT

GERAKAN


EKONOMI (DI) PERSIDANGAN “NEGARA”


BETAPA seram ruangan itu hari ini … Dilihat, terpaparkan (tulis, pertanyaan – dengar). Lalu, jadi ruangan Pemeriksaan ! (Menjawab kah). Coba diperhatikan, Figur di Wakil Presiden menghadapi Politisasi ke suatu Tujuan!

   – Langsung

   – Terbuka

   – dan, rumit

Berupaya menghindari Kekuasaan atas Jabatan, yang pernah diemban

Bukan lah taktis Persidangan. Namun, Materialisasi. Korupsi = Sistim (?) menyambung ke Negara lewat Perbankan. Diperlakukan HAK ke Persidangan ke “Umum”. Mungkin strategikalisasi Pertahanan ke Ekonomik Indonesia atas Keuangan. Jelas ada Benturan Lama ke Baru

 

Inikah, Tantangan Presiden ? Ke Luar Pengadilan saja. Rasional ke Politik = Kenegaraan. Mana, yang “Perintah” Ekonomi ???

<Titik

 

 

 

Kewenangan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terbatas dalam Keuangan (Rupiah) = Negara. Begroot, memakai (Transaktif, Perekonomian) dan mempertanggung jawabkan. Dan, membiarkan Dikorup. Birokratisme ke Uang …

 

1. Penyaluran (“Bagi”,  Nilai) ke Harga

 

2. Peredaran. Manfaat dan Kegunaan (Politis)

 

3. Kuasa (= Penyelenggaraan) ke Anggaran (Pakai Uang)

 

dll

 

Sidang sidang akan bertahan. Kekuasaan Pembuat = Bayangan melakukan dan mempertahankan Bukti Politik, atau dilepaskan ? Kah ? Apa Koruptor bebas ?

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. “Terimakasih”


MANUSIA DAN KESUCIAN


MANUSIA DAN KESUCIAN.

PERGERAKAN

(JAWABAN KEPADA INDIVIDUALIST)

 

 

 

MENGAPA kini dibuka ? Beberapa Penyebab Sepihak (Baca, Manusia). Mencapai PEMBEBASAN. Dalam Gerak Ujudnya keberadaan di Bumi

 

1. Hidup

 

2. Kebebasan Berpikir

 

3. HAKNYA

 

Membebaskan Manusia dari Pembodohan, Penguasaan atas Kehidupannya dan Pemiskinan yang disengaja

 

<Jeda

 

 

 

HAK Kita, yang dilanggar di dalam Masyarakat (Kemanusiaan). Jadi penghinaan atas Perempuan Sosialis. Atas kelahiran Manusia di Tanahnya

 

Suatu pertimbangan bahasa terjemahan Dialektika – Logika Batin

 

Tersebar perang (paham tetapi bukan isme). Ke Kontra. Karena, Kekuasaan telah dipaksakan. Maka Individualisme fasar Kebebasan. Menghancurkan dunia jaman kita

Sudah berabad abad, bertahun tahun, berhari hari dalam peredaran kesemestaan alam

 

Permusuhan atas Kemanusiaan . Melalui

 

1. Mati

 

2. Lapar.Ke Rasa(Hinaan)

 

3. Miskin

 

<Titik

 

 

 

     KE PERTANIAN !

     SERUAN

     DEMOKRATIK

Para Kamerad, bagaimanakah kita menerjemahkan tersebut di atas oleh Pemikiran. Dalam gerakan gerakan. Rangkaian Gerak Pikir. Logik, Kebebasan suatu Perbuatan

 

Kekuasaan Rakyat Miskin untuk pembentukan Masyarakat Sosialis berdasarkan Tani ke Pangan. TIDAK DIKUASAI adalah Kemerdekaan Manusiawi.

1. Rebut Pertanian, Perkebunan dan Wilayah wilayah Hutan di benua benua Eropa ke Amerika dan Australia

 

2. Mulai Revolusi Tanah di Benua Afrika

 

3. Buka jaringan jaringan Kekuasaan Rakyat atas Lahan Tanam di Asia

 

Perlawanan yang demokrasi. Di tanahnya. Sosial politik ekonomi. Berlaku aturan aturan masyarakat. Disesuaikan. Budaya Tanam = HAKNYA. Mempertahankan . Tanah ke Hasil Pangannya

 

— oOo —

 

 

 

Seruan Demokratik = Politisasi. Berlangsung Kekuasaan Rakyat. Ke Pertanian !

 

< Titik

 

 

 

Hubungan antara kemanusiaan, HAK dalam pergerakan. Menjadi satu kesucian Dirinya. Membutuhkan Pangan, Keadilan untuk Tenaga. Dan, meneruskan kehidupan. Melahirkan dan Dilahirkan. Berketurunan. Pikiran ke Anak (Manusia).

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

HUMAN and holiness.

MOVEMENTS

(ANSWERS TO Individualist)

 

WHY now open? Some Causes of unilateral (Read, Human). Achieving EXEMPTION. Motion realization in existence on Earth.

1. Live
2. Freedom Thinking
3. Right

Man freed from ignorance, Mastery of Life and the deliberate impoverishment.

Our RIGHTS, which is violated in the Community (Humanities). So insult to the Socialist Women. On human birth in his land.

A consideration of language translation inner logic of dialectics
Scattered war (understood but not ism). To the Contra. Because, power has been imposed. So basic Individualism Freedom. Destroy the world of humans.

Already centuries, many years, was in circulation on the day of natural universals.

Hostility of Humanity. Through

1. Death
2. Famine. To taste (insults)
3. Poverty

      TO AGRICULTURAL …
      DEMOCRATIC APPEAL.

The Comrade, how do we translate the above by the idea. In movements. Think their range of motion. Logic, freedom of action.
The power of poor people in the establishment of socialism (the community) based on agriculture to the food. NOT MASTERED the Human Independence.

. Take back agriculture, plantations and forested areas in continental Europe to the American continent and Australia
2. Land revolution began in the continent of Africa
3. Open networking power of the people on the land planted in Asia

Resistance of democracy. In the soil. Political and social economy. Applicable rules of society. Adjusted. Culture planting was RIGHTS. Maintain. Land to the results of its food.
Politicization Democratic Appeal. Progress of people’s power. To the farm!
The relationship between humanity, RIGHT in the movement. Becoming a Self purity.Need food, justice for workers. And, to continue living. Childbirth and birth. Pure. To the child’s mind (human).


SOSIAL, POLITIK UANG


BUKANLAH Keputusan Panitia Khusus, yang diutamakan. Tetapi, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Keuangan Dasar (Begrooting, terbaca HAK) dalam Parlemen. Berlangsung Pembentukan “Negara” (= Uang. Ke Anggaran). Lalu, Ekonomisasi. Tidak Pembiayaan saja. Diterimanya Pemasukan = Laba Masyarakat

Dari

1. Industrialisme ke Perlabaan oleh Masyarakat

2. Pekerja Buruh (Upah, Jaminan) Produksi

3. Tani, Pertanahan ke Hasil Tanam (Pemilikan)

Suatu Perekonomian Demokratis. Dalam HAK = Putusan. Ini, Kenegaraan. Dan, terpolitisasi. Tidak Liberal ke Fasis

– “Individu”

– Tyrani, Militerisme

– Birokratik

Terus terang, hanya di INDONESIA karena berhubungan dengan Undang Undang Dasar Republik INDONESIA (Wilayah wilayah Negara)

1. Sumber sumber Alam (Nasional Industrial)

2. Daerah daerah Asal Tenaga Kerja

3. Lahan lahan Pertanian (Tanam = “Kelas”)

<Jeda

Tetapi, PANSUS itu di Dewan PERWAKILAN RAKYAT menyelesaikan Korupsi atas INDONESIA. Atau, Kita (= Cara), yang HENTIKAN ? (Bahasa Agitatif Politik). Berlakukah Kekuasaan Rakyat = Pemerintahan ? Melalui Ajaran = Sistim Negara. Menjadi Lama, Pertarungan Rakyat atas Musuh

Berdampak

1. Penyingkiran Koruptor dari Kekuasaan di Negara

2. Strategikal = tahap tahap Demokratisasi ke Pemilihan

3. Perdagangan tidak Ekonomi Individualisme

<Tutup

SEKIAN.

(“KAMI Tidak takut

Pembalasan !”)