Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Desember, 2009

DILEMATIKA POLITIK EKONOMI


Allert ! Bip biii..i…iiip biep ! Stop !

PEMBEBAS

dan

Pergerakan Rakyat Daerah

MENAMPILKAN kekuatan Menguasai Perekonomian di suatu Negara = Diperlemah Kedudukan Masyarakat di Perpolitikan

– Tenaga (Konstitusif,  Buruh)

– NIlai nilai (Penghidupannya)

– Ekonomisasi Uang (Permintaan)

membiarkan Keuangan Dilematika Negara, terjebak ke Individualisasi

<Titik

Mistikal Dagang ke Pemakaian jubah Hukum Ekonomisasi Keuangan = Administrasi. Pembendaan = Kapital (Harta). Yang Punya yang makan = yang Kaya

Tradisioalisme pun = Adat. Berlaku. Sekedar “alat” Penguasaan

Kenyataan Tradisional bisa jadi Kemampuan lewat Politika membentuk Negara Ekonomi. Yang didasarkan Produksi Nasional Industrial. Ke Sistim Negara (= Pemerintahan). Terpolitisasi dalam Parlemen. Maka, diselengarakan Per – Undang Undang – an  = ATURAN

<Jeda


Sehingga. bukan Kapitalisasi Uang atas Investasi = Tradisionalisasi di Daerah daerah

]

(Tenanan wani po ?

Sisan,

ra kuoso mekso)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 18

ayat 1. “….. dibagi atas daerah daerah … mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang Undang”

ayat 2. “Pemerintahan daerah … memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, … yang dipilih …….”

ayat 6. “….. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain …”

juncto Pasal 23

“….. memperhatikan pertimbangan … Perwakilan Daerah”

menerjemahkan


Pasal 33

“… nasional … berdasarkan … demokrasi ekonomi, … kemandirian …”

Terjemashan Kekuasaan ke Pemerintahan. Untuk apa lagi !?! Manakah Demokrat (isasi) Ekonomikal ?

HENTIKAN ! Rakyat Maju ke Depan … Yang Dimungkinkan. Saling Memaksa ??? Atasa Kekuasaan itu. Berlangsung Negara (Baca, Pemerintahan Demokrasi dalam Parlemen. Maksud, Kekuasaan) Konstitusional = Undang Undang Dasar. Dan, mempersiapkan Pertahanan Kesatuan Tanahnya

Sekali lagi, harus dibicarakan. Suatu Putusan jua. Keterlanjuran ? Tidak munkin ketika enghentikan Para Musuh Rakyat

<Tutup

SELESAI. “Maka, Lawan ……. !”



KENDALI ADALAH POLITIK


KENDALI

ADALAH POLITIK (KE) HUKUM

EKONOMI

 

 

 

TIGA Pengendalian, yang dilakukan. Terjadi karebna ada KITA. diterjemahkan Politik. Ke Cara cara

 

1. Pengendalian Bersama. Kekuasaan kah

 

[Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 11 ayat 2 “….. akibat … yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan … dengan persetujuan … Rakyat  …….“]

 

2. Umum. Pengendalian Konstitusional

 

       – Kendali Pertahanan Negara (Dal Neg)

       – Kendali Pengawasan (Organisatif, Dal Was)

       – Kendali Konstitusi = Nasional (ke, atas) Hukum

 

3. Khusus. Pengendalian = Strategika Politik Keamanan (Dal KAM)

 

Atas “Perekonomian di” Negara. Ke Nasional Industrialisasi (Produksi). Tahapan tahapan Revolusioner

 

Walaupun Keuangan hanya melalui Anggaran Negara (Perdagangan ?)

 

MAKA, Produksi kembali untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Manusiawi, Sosial HAK. Dan, bukan Perlabaan Uang Individualist berdasarkan Hukum Nasional = buatan Sepihak

 

<Jeda

 

 

 

Kekuasaan Rakyat akan mengawasi Penyelenggaraan = Usaha usaha (Baca, Industrialisasi) Demokrasi Ekonomi

 

Sosial ke Produksi, yang berhubungan Ekonomisasi Uang (= Negara)

 

1. Kerja = Sistim, rangkaian (Produksi, Hasil) dalam Pemilikan

 

2. Tenaga ke HAK (Kelas)

 

3. Upah dan Penjaminan Uang Negara

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah mungkin Sosialisme, yang Filsafat juga ini tidak Politik di suatu Negara, bahwa Pemikiran adalah Kendali

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


“HAK” YANG KONSTITUSIF


“HAK” YANG

KONSTITUSI

(NEGARA) KE POLITIK

ANTARA Sistim dengan Bentukan bisa jadi Sistim lagi (Mekanisme, Cara cara), yang didasarkan Sosial Dialektis, tidak bergantung pada Individualisasi, karena Terbentuk. Membentuk Logika  suatu Perbuatan. Dibebaskan Kekuasaan dari  “Luar”

Itulah, Pembicaraan Filsafati ke Politik. Konstitusif. Melakukan. HAK = Aturan = (Pembentuk). Ber – Negara.  Kekuasaan pun Sistim. Materialisasi

<Jeda

Tiada Pembatasan HAK (tanpa “di”) Negara. Dalam Pertarungan Kekuasaan (Negara ke Negara). Akan tampak HAK = Sistim  (Baca, Penyelenggaraan). Sosial (Rakyat) Kuasa = HAK. Terjemahan (Pelaksanaan) atas Konstitusi ke Pemerintahan

1. Berpikir = HAK, menyatakan Pendapat

2. HAK HAK, yang berhubungan dengan Perekonomian (Negara)

a. Pemilikan (Alam, Hasil)

b. Hidup, Pemenuhan Kebutuhan

c. Tenaga (HAK). Produksi

3. Kebebasan (HAK) di Tanahnya

<Titik

Perjuangan HAK, yang terpolitisasi Negara – “Ide” Sosial ke Kelas = Gerak. Atas Pemerintahan ke Negara lain. Menentang. Berdasarkan Wewenag Perwakilan Rakyat

– Hubungan Politik ke Undang Undang (Rules Of Law)

– Nasional = Wilayah wilayah

– Kebutuhan. Rakyat atas Industrialisasi = Tuntutan

Dasar rangkaian Bentuk “ke” Negara dan Pemerintahan  dalam Cara = Perbuatan, yang dipertanggung jawabkan (Kerakyatan, Ajaran)

<Tutup

SELESAI



NASIONAL – DAERAH EKONOMI


KEKUASAAN = NASIONAL

ATAS

DAERAH (KE) EKONOMI

 

 

 

MEMANG biar lah terang saja, ‘Bung … Daerah perlu Investasi. Dalam hubungan Negara, Pemerintahan Republik Indonesia dengan Daerah

Tampaklah beberapa masalah. Terhambat Ekonomi ke Nasional (Daerah)

 

1. Hubungan Negara (= Uang, Pencetakan) dengan Pemerintahan

 

    a. Modal. Pemusatan (Kuasa) atas Profitasi

    b. Keuangan (Sistim. Baca, Anggaran). Ke Korupsi

    c. Pinjaman Luar Negeri ke Ekonomi Kapitalis

 

2. Pemerintahan dan Daerah

 

     a. Bentukan Politik Figuralistis (via Demokrasi) ke Ekonomi

     b. Ajuan Keuangan ke Pengeluaran Tanpa Pendapatan

     c. Mekanisme Parlemen – Keuangan (Tanpa) Daerah

 

3. Industrialisasi, Keuangan – Daerah

 

     a. Bukan Usaha, tetapi Individualisasi Sumber

     b. Tanpa Rancangan Daerah ker HAK (Masyarakat)

     c. Ketergantungan Uang dari Pembiayaan Dagang

 

Ini, Politik. Yang diperjuangkan ke Negara. Berdasarkan HAK HAK Konstitusi. Terpolitisasi. Mungkin untuk Kepemimpinan. Strategik. Kerakyatan (Ajaran) ke Ideologisasi. Diarahkan Pergerakan Daerah ke Ekonomi

 

1. Mendukung Nasional Industri ke Pemenuhan

 

2. Merangkaikan Daerah – Usaha = Produksi

 

     – Pengelolaan Alam (Sumber)

    – Sosial, Perhitungan Keuangan

    – Teknologika Ekonomik (Kerja)

    – Kemampuan Daerah ke Tenaga

   – Pertanian (Budaya). Ke Pangan

 

3. Membentuk Ekonomi Pemerintahan (di) Daerah

 

Tanggung jawab dari Kekuasaan Rakyat (di) Negara (Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Negara tidak samadengan) Pemerintahan

 

Sehimgga, ada Perwakilan = Mewakilkan = Kekuasaan Rakyat di Daerah = Negara. (Federalisme ? Bukan Pemerintahan = Otonom) . Melalui Nasional Politik – Daerah. Untuk menyelenggarakan (Pelaksana) Kekuasaan Rakyat

 

Keetika Pemilihan (Pemilihan Umum dan atau Pemilihan Kepala Daerah ), bergerak Kekuasaan “atas Negara”, memuat Kedaulatan = Kehendak Rakyat. Dari Seimbang, yang dipertahankan jadi Hubungan antara Masyarakat – Ekonomi (Produksi) dan Kebutuhan Dasar Manusiawi – Alam (Daerah, Wilayah)

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih


PERTAHANAN = KEAMANAN EKONOMISASI


PERTAHANAN – KEAMANAN

= POLITIK

DAN EKONOMI

TARUNG Pimpinan (Mantan) meungkinkan banyak Kelompok ke “Luar”. Bergerak lah Konstitusi atas Pemerintahan. Nasional kah ? Tiada jaminan apa ?!? Dilindung dari Pertempuran demikian ?

Jelas, Nasional (“Isme” ? Yang) terkendalikan. Militer = Politisasi untuk Karir (Perintah) dalam Tahapan tahapan Organisatif, tetapi tidak lah mungkin ke Perekonomian, kecuali … memang Perang Ekonomi

a – Politik bentur Sosial. Mana Kekuasaan ? Memakai Hukum ??? (He he he …). Kemungkinan akan diberlakukan Keputusan = Parlemen suatu Organisasi dengan Negara (agar baca, Panglima)

Berdasarkan

– Kekuasaan Rakyat. ke Pertahanan

– Sosial HAK = Kelas

– Nasional Industrialisasi (Produksi)

dalam bentukan bentukan PERSATUAN RAKYAT = “Negara” (Perwakilan Rakyat – Kenegaraan)). Mencapai Keadilan Persamaan HAKNYA

Mekanisme = Cara cara Demokrasi Ekonomi ke Produksi menggerakkan, “mengatur” (Distribusi” – Transaktif) Anggaran menghasilkan. Sosial Materialisme

1. Pemenuhan Kebutuhan (Manusiawi)

2. Pemilikan = HAK di Tanahnya

3. Kegunaan Benda (Manfaati)

Rangkaian (= Dialektika) yang Logika dalam Sosial – Alam. Thesiskal Alam (di Pikirannya). Atas Kepentingan kepentingan Ekonomi Politika

Tanpa Pertahanan Kemanusiaan Yang Utuh, Negara hanya lah jadi Kekuasaan. Diper – “alat” – kan (Individuualist – Militerisme)

<Jeda

INDONESIA telah jadi suatu Negara (kah ?)

1. Kemerdekaan. “Bebas” di Buminya

2. ‘Nation’ (ada Kebangsaan. Konstitusi = Undang Undang Dasar)

3. Wilayah wilayah (Kesatuan)

membentuk Pemerintahan berdasarkan

Kerakyatan (Sosial = Kekuasaan) ;

Tujuannya (Baca, Utopia). Kemakmuran, Adil dan Sjeahtera ;

HAK Azasi Manusia

namun, bagaimana dicapai Tujuan ? Pemenuhan Kebutuhannya

melalui

1. Industrialisasi Nasional (Masyarakat)

2. Produksi (Hukum ? Tenaga)

3. Budaya – Tani (Pangan)

Terselenggara Politik RAKYAT MISKIN. Dilaksanakan lah … ! Berlaku Demokrasi (= Kekuasaan) Ekonomi

<Titik

Bagan : Demokrasi (Konstitusi) Ekonomi

Maka 2 (dua) Peranan, yang berlangsung

o Undang Undang (Politisasi)

o “KIRI” Yang Muda

Tidak lah Individualisme, menjadi Penghisapan atas Kelas Pekerja dan Petani di Daerah. Itu, Kapitalist LANJUTKAN Imperialis (Penjajah) ke Liberalisasi

Mengapa “Kiri” ? Tradisionalisasi – Politik. Sosial – Alam – Negara. Ke Masyarakat Sosialisme pun terbentuk

<Titik

CATATAN AJUAN (TULISAN)

Beberapa “Urusan”, yang dibebankan

[Tanggung jawab suatu Pertahanan, dan Keamanan. Ke Politik (Kerakyatan, Ajaran). Ajuan ke Nasional dari ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK atas Undang Undang Dasar di INDONESIA. Menerjemahkan (= Pergerakan) ke UNIT UNIT DEMOKRASTIK MASYARAKAT dalam Tempur Ekonomi Perang]

ANGGARAN DASAR PARTAI

Pasal 7 dalam KalimatPartai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin kekuatan rakyat dalam revolusi politik menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya”

mengacukan

1. Kekuatan = Kuasa Rakyat

2. Demokrasi = Politik Ekonomi

3. Revolusioner, Arah Perubahan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pembukaan

“… membentuk suatu Pemerintahan …, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian …, … keadilan … disusunlah … Kebangsaan Indonesia …, yang terbentuk dalam … susunan … rakyat”

mengacukan

1. Pemerintahan

2. Kemerdekaan, Perdamaian, Keadilan

3. Kerakyatan

Pasal 4 ayat 1

“… Indonesia … Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 28 D ayat 3

“… berhak … sama dalam Pemerintahan”

Pasal 20 ayat 1

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang Kekuasaan … Undang Undang”

mengacukan

1. Negara dan Pemerintahan

2. Hak (Politik). Ke Pemerintahan

3. Kekuasaan. Undang Undang

Masihkah Pemiskinan suatu Kemiskinan = Ekonomisasi ? Tiada Produksi Negeri yang Bebas. Nasional jadi Kesatuan Penguasaan Dunia. Pertarungan yang sia sia belaka. Biarlah saja … Perang Ekonomi lagi kah ?

<Tutup

SELESAI


POLITIK, KELAS, KEPARTAIAN


POLITIK, KELAS

BURUH

DAN KEPARTAIAN

 

(Suatu Pertanggung jawaban)

 

 

 

APAKAH perlu Buruh berpartai(= menjadi) Partai ? Terlepas dari Produksi Ekonomik. TIDAK. Tenaga (HAK) = Kelas. Ke Politik, ya ! (Mengapa ?). Tetapi, suatu Organisasi Politik ? Bukan. Kelas. Sekali lagi, Kelas

 

Wahai, Saudara saudaraku …

 

Dasar, Nilai dan Tujuan Partai. Memperjuangkan diadakan Jaminan Upahnya atas Keuangan = Negara (Mata Uang, Nilai) ke Transaktif

 

Ia, MANUSIA. Dan, Kekuasaannya adalah KEKUASAAN RAKYAT MISKIN untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Kelahirannya (Hidup) dan Tempat/ Pemukiman

 

2. Butuh juga Pangan, Barang dan Rumah

 

3. Perlindungan dari Ekonomisasi dagang Sepihak

 

Atas Kekuasaan (Politik = “Ada”)) Negara, berlangsung yang diterjemahkan Pertahanan = Kemampuan ke “Cara” (Baca, Sistim) MEMPERTAHANKAN HAK Kerakyatan (Politisasi)

 

     – Sosial Kelas HAK

     – Kepemilikan Masyarakat (Produksi)

     – Kolektivisme = Pekerja

 

<Jeda

 

 

 

Inilah, Revolusioner.Perbuatan. Berdasarkan ANGGARAN DASAR PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL. Suatu Persatuan Rakyat. Ke rangkaian Pembebasan Nasional

 

Pasal 5 “… adalah Demokrasi Kerakyatan… mengakui … Dasar … Konstitus Negara …”

Pasal 6 “…adalah … masyarakat … yang adil, … demokratik ..”

Pasal 7 “…Memimpin … aktif … gerakan-gerakan politik … modern…”

Sosial Hubungan Rakyat,  Negara (Parlemen. Baca,  Keanggotaan = Rakyat) dan Partai.Ke Ekonomisasi (= Negara) Keuangan INDONESIA dalam Perindustrian Nasional

   Menghancurkan Individualisasi atas Produksi dan Laba

   Merupakan Pembentuk Masyarakat Sosialisme di Negara

   Melakukan Perserikatan Kerja dalam Masyarakat

   Menolak Syndikalisme Kapitalistis atas Tenaga

    Mengadalan Aksi Massa Buruh – Tani ke Perekonomian

<Titik

KIRI adalah Kita. Buruh yang Kiri. Sosialist ke Nasional= Kiri. MEMBEBASKAN Rakyat dari Penguasaan. Bergerak. Untuk Kebebasan di Tanahnya. Kerakyatan (Ajaran) Tenaga Pekerja Masyarakat. Ke Partai. Suatu Nasional Industri(Produksi)

<Tutup

SEKIAN. “Terima kasih”


AUSTRALIA NEGARA BENUATIKA


CITRA sejarah atas Negara (Negara = suatu Pemerintahan. Liberal. Dan, Kesatuan Benuatika = Sistim Negara), yang dipenuhi Pengemis Ekonomi – Protektoriat, berdasi, meluntur. Dari buangan Korban Individualisme – Feodalist ke Moderenisasi Zaman Industrial

 

Beberapa “Kepemimpinan” Australia dijatuhkan Kerajaaan (Imperialis = Negara). “Luar”, ada di Dalam (baca, Parlemen), karena Putusan mereka Pro Demokrasi Sosial

 

Pertukaran untuk Keadaan (= Emas) dan Uang Raja (“Biang” Ras ? Keratuan) – Amerika ke Rasional Militerisasi Dunia = Peperangan Lintas Benua

 

<Jeda

 

 

 

Pasifisme (Kelautan di atas Bumi = Tanah) ke HAK, dipertanyakan. Lalu, TERSERANG. Dalam Global Strategis Perang Ekonomi. Dihancurkan lah Kemasyarakatan (Nilai, Tujuannya)

 

<Titik

 

 

 

Bukan kecurigaan lagi, Kamerad dan Gerakan Hijau … ! Bahwa Indonesia berpengalaman. Karena, termasuk Laut, Wilayah, Udara Pertempuran Benuatika

 

Suatu Hubungan Pertahanan berdasarkan KEKUASAAN RAKYAT (MISKIN ke HAK) Pertanahan. Termaksudkan, membentuk Masyarakat Sosialisme. Menggelarkan Dialektika Logika – Politik. Internasional. Atas Kebebasan Dunia. Mempertahankan Alam = Tradisionalisasi – Kebudayaan

 

1. ‘Nation’. Ke Persatuan (“Isme”)

 

2. Pertahanan = HAK Rakyat

 

     a. Kesemestaan (Perang – “Damai”)

     b. Hidup, dan Azasi

     c. Pertanian di Daerah daerah

 

3. Kebebasan di Tanahnya = Merdeka

 

Isu Kemerdekaan untuk Bangsa Australia, tersamarkan. “Karena” bertujuan. Dan, menjadi Alasan Perjuangan Negara (Terjemahan ke) Masyarakat (Daratan ke Wilayah wilayah) di Pasifik ke Ekonomi Dunia  (Uang, ke Perdamaian = Kemakmuran)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 


KESUCIAN ? ATAU, CURANG


SUCI KAH ?

ATAU, POLITIK KOTOR.

CURANG

 

 

 

SEKALI lagi, Pemerintahan terbentuk karena ada Rakyat. Falsafati (ke) Politik (Idea – Logika). Merangkai Logika ke “Gerak” (Penyelenggaraan)

 

     Gerak Kemanusiaan (Arah)

 

     Gerak Kekuasaan Rakyat

 

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

 

2. Sosial HAK (Kelas)

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

     Gerak Keadilan (Rasa)

 

Thesiskalisasi (Pikiran – Alam dan Batini) Utopia = Cita cita ke Politisasi (Materialisme, “Negara”). Politik Rakyat Miskin

 

Manusiawi lah Perpolitikan. Ini, Kesucian Diri. Didasarkan

 

Kebebasan

 

1. Hidup. Manusia – Anak (Kekeluargaan, Perempuan)

 

2.  Pemikiran, ke rangkaian Perbuatan dan Tujuannya

 

3. Di atas Tanahnya = HAK (Baca, Kemerdekaan)

 

Tidak Individualisme (Penguasa) atas Negara ke Kapitalist – Liberalisasi menghancurkan Demokrasi = Kekuasaan Rakyat. Berlaku Kecurangan kecurangan PUTUSAN

 

Walaupun kemungkinan kemungkinan mungkin saja terabaikan. Membiar. Lalu, Hukum = Negara ?!?

 

Seketika akan mampu “Memungkinkan Pakai” Kekuasaan (= Semu). Itu lah, Politik Curang. Kepentingan Sepihak (Individualisasi)

 

1. Gila Kuasa (Kebiasaan), menghina (ciri ciri, “Sok”)

 

2. Militerisme (Kebinatangan)

 

     a. Senjata

     b. Tidak Peri Kemanusiaan

     c. Penguasaan

 

3. Tyranik (Angkara Murka)

 

Tiada Kedamaian dalam Pertikaian Individualisme = Kepalsuan Niat ke Pelaksanaan Tujuan atas Budaya – Kepemimpinan jadi Adat ke Politisasi Hukum

 

 

 

SEKIAN


PEREMPUAN LAWAN LINTAS “JUAL ORANG”


PEREMPUAN

LAWAN

LINTAS “JUAL ORANG”

 

 

 

TANGGUNG jawab Perempuan berdasarkan HAK Kemanusiaan (di) Negara. Konstitusif. Ke Pembentukan suatu Masyarakat

 

Karena, antara lain 3 HAK Terlawan (Dukungan Pemasok Uang dan Senjata)

 

1. Sosial = kehidupan (Adil)

 

2. HAK Perburuhan. Ke Upah

 

     a. Ekonomisasi. HAKNYA ke Penghidupan

     b. Tanpa Pengupahan (Jaminan ?)

     c. Individualisasi atas Kemiskinan

 

3. Keluarga. Diskriminasi Anak

 

Mengapa terhadap Perempuan ? Ditelaah, adalahPerdagangan Industrial perlu Tenaga Fabrikasi (jangan baca Produksi)

 

Masyarakat Budaya Tradisi dalam Kelahirannya (Anak, Dewasa – Kawin) ke Pemenuhan Dasar Manusiawi di Negara = Batas batas Kependudukan Politik (Setempat)

 

Namun, kesengajaan Perlakuan memperkerjakan Manusia – Anak untuk Individualisme lah, yang masih berlangsung

 

<Jeda

 

 

 

Maka, bertentangan dengan

 

       – Sosial Hubungan Tenaga = HAK Azasi

       – Perlindungan Kerja dalam Ekonomisasi Negara

       – HAK Perempuan “jadi” Nilai nilai

 

Kekuasaan Rakyat pun, yang berlaku

 

Kehilangan

 

   HAK Kelahirannya (Bebas)

 

   HAK Warganegara

 

         0 HAK Negara

         0 HAK Kerakyatan

         0 HAK Produksi

 

   HAK untuk Hidup

 

Re – Aksi Ke – Perempuan – an (Pem – Bahasa – an. Kodratia) . Progresif. Menentang Kapitalisasi Uang Dagang. Ke Tindakan. Atas Internasional Perbudakan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI