Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for November, 2009

TENAGA = HAK. KE TUJUANNYA


USAHA = KERJA (TENAGA)

PRODUKSI

AJUAN “HAK” KE TUJUAN

 

 

 

KEKUASAAN Rakyat “Miskin” membentuk Masyarakat Sosialisme. Di Negara = Politik Rakyat (Miskin). Diperjuangkan, agar tersediakan (Pemenuhan) Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

 

1. Pangannya

 

2. Sandang dan Barang

 

3. Perumahan

 

<Jeda

 

 

 

Untuk itu Manusia didasarkan Kemanusiaan Sosial = Rakyat mempersiapkan (Gerak Kuasa atas) Kegiatan kegiatan ke Ekonomi (rangkaian Cara ke Sistim)

 

Tradisionalisasi (HAKNYA) ke Moderen berdasarkan Tenaga ke Usaha = Penghidupan

 

Dialektika Logika ke Thesiskalisasi (Pikiran pikiran) atas Utopi ke Materialisme Produksi dan Tani Rakyat sesuai Negara bentukan Politik

 

<Titik

 

 

 

       BAGAN I. PRODUKSI DAN EKONOMI – TANI (BUDAYA)

 

Dalam Bagan I , Kerja (Unit unit) = Perbuatan HAK – MANUSIA. Berproduksi. Usaha. Memakai Alat (Industrialisme)

 

Matarantai ke Tenaga (dalam Bagan II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       BAGAN II. PRODUKSI DAN SERIKAT BURUH (PRODUKSI)

 

Tradisionalisasi (HAK) ke Moderen. Kemanusiaan = Tenaga ke Penghidupannya. Hubungan Tanah dan Masyarakat = Pemilikan. Dasar pembentukan (ajuan) Serikat Buruh Produksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BAGAN III. NEGARA (KEUANGAN) KE INDUSTRIALISASI

 

Benang Merah Kerja (= Dikerjakan, membuat). Lalu, berlangsung Ekonomisasi Keuangan suatu Negara ke Transakstif

 

Tenaganya (Buruh, Kelas) di Perekonomian dalam Pemenuhan Kebutuhannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Tutup

 

 

 

TERIMA KASIH, KAWAN


TUJUAN KEKUASAAN EKONOMI


TUJUAN, KEKUASAAN

(DAN

WEWENANG KE) EKONOMI

 

 

 

ADALAH suatu Tujuan Ber – Pemerintahan

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

melalui

 

2. NEGARA (Ide ke) Ekonomi

 

     a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

     b. Sosial Hubungan Keuangan

     c. Produksi, Kerja Buruh

 

Ini selalu akan Berlawan Individualisasi ke Pemerintahan = Sistim

 

3. Pertanian – Budaya. Ke Pangan

 

<Jeda

 

 

 

Lalu, bagaimana Parlemen (Rakyat) ? Terhubungkah dengan Kekuasaan (di) Negara. Karena, Kekuasaannya atas Perekonomian

 

1. Kekuasaan HAK Pemilikan

 

2. Sosial = Kekuasaan Demokrasi

 

          Memerintah

 

          Membuat (diajukan untuk)

 

          – Persetujuan

          – Tanggung jawab, dan

          – Kewenangan

 

          Berlaku Aturan aturan Negara

 

          Mengawasi

 

Maka, Parlemen suatu Perwakilan Rakyat = Anggota anggota. Bersama Pemerintahan. Agar, jangan baca ‘Kabinet’ hanya Figur di bawah Presiden untuk Administrasi  ke Menteri yang Politis (Fungsi. Pelaksanaan Kenegaraan/ Pemerintah)

 

Ekomomi – Keuangan bukanlah Keputusan (Aturan Negara, Kuasa) Menteri/Departemen dalam Hubungan Lembaga Negara Presiden ke Parlemen (Wakil Rakyat)

 

Ketika Tuntutan atas Ekonomisasi (di) Negara, berlangsung lah Kekuasaan Rakyat atas Keadilan Negara, Hukum dan Putusan Pemerintahan. Didasarkan HAK Azasi Manusia. Terarahkan lah, ditetapkan Keuangan Ekonomi = Produksi. Dan, Dewan Perwakilan Rakyat pun melakukan Kekuasaannya Politisasi juga

 

Kecurigaan (de – Politisasi) atas suatu Partai Politik tidak berdasar. Di Luar Konstitusi Dasar. Melainkan didasarkan Demokrasi = HAK (di) Negara ke Tujuan Manusia

 

1. Perjuangannya dalam Ekonomisasi Negara (= Uang)

 

2. Industrialisasi – Sumber Alam

 

     a. Manfaati (Tidak Individualist)

     b. Tekno Logika (Mampu)

     c.  Seimbang Kuasa – Alam

 

3. Penyediaan Makanan Rakyat (dan Anak)

 

Terus terang saja, Berkuasa “dikendalikan” Tanggung jawab. Ke Rakyat. Untuk Kemanusiaannya = HIDUP. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


POLITIK KE HUKUM – KORUPSI


POLITIK KE HUKUM

ATAS

KORUPSI (UANG)

 

 

 

DRAMATIKA ?!? Suatu Parlemen menang. Sang Raja menunduk (sepertiga wajah), dan … menganggukkan kepala, memandang dua ujung kaki bersepatu sandal. Ke bawah, dan tundukan ke Mentari di jelang sore

 

Lalu, Parlemen resmi dibubarkan. Perdana Menteri segera mempersiapkan Pemilihan (Umum) ke Pemerintahan Yang “Baru”

 

<Jeda

 

 

 

[Di Jepang. Pernah juga atas Kekaisaran Perancis Kuno, dan Inggeris Raya. Negara negara (= Kerajaan, yang) Penganuti Imperialisme]

 

Beberapa Keadaan = Dasar (ke) Pemilihan (Negara)

 

1. Tidak ada Parlemen

 

2. Korupsi “di” Pemerintahan sekali-gus ‘mengena’ ke Perdana Menteri dengan Parlemen (= Nasional)

 

3. Kerugian (Uang) Industrialisasi Negara

 

Itu lah, Politik (atas) Hukum. Korupsi bukan Pidana, tetapi Politis. Ada hubungan dengan Kekuasaan

 

Dan, jadi Peng Hukum an ke Tuntutan (apakah ?) karena mungkin antara lain

 

       – Pemalsuan Surat (= Bukti)

       – Pelanggaran HAK Ekonomi

       – Pemilikan Tidak “Sah”

       – antar Perbuatan ke perbuatan Delik Pidana

       – Perdata (Kesengajaan Salah)

 

Konstitusif, Negara tidak lah memperkenankan campur tangan Asing, walaupun terikat dan berlaku Perjanjian (Batal). Keadilan Politik dan Hukum Internasional atas Keuangan

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. “Terima kasih …”


FOR BARRACK OBAMA


STATE is the Constitution (?). Independence is based. Towards Social or dependent power used. Social Power – Nature. Or, the power of individualism to the Government. Shaping the Industrial Economy of the State Finance

1. Centralization (Read, Decision)

2. Balance

     a. Regional Government

     b. Transactive (Material – Function)

     c. Agriculture – Industry (Production)

In a free economy might achieve Financial Balanced, but not nationalization (Government)

3. Goals, Direction (Motion) 
 

Because, the existence of Population = Emigration – Race, Local births and mix. (However, not Populist to the Continent). After translation of Independence Area region = Democracy = Freedom = “How” of individualism to the ‘Nation’ of a Nation State Without Interest = State. Then, so “Peoples” (United, Unity) with the Government (States Of America)

     – The formation of the individualization RIGHTS

     – Power (ideology) to the State

     – Freedom = Actions. To Government

Three Basic Political work (Industrialization) “the Economy” – materials. Making Things Economy

Labor Problems

Economic Financial Problems

 

1. Wages. Government, Industrial Relations – materials

2. Money (Print, Provision) for Goods

3. State, Economy. Out = Purchase “Goods”

Market Problems

 

Not for Nation peoples in Asia, which has depended Water = State (Agriculture). Materialist philosophy while not in use. However, Culture – Agriculture and Production (the system) Formation Tradisionalisasi Goods. Politicized. Livelihood Projects. Guaranteed State (Finance) to reward

This, Socialism. Different, not to trade liberalism. So, INDONESIAN on the continent of Asia, not the Supplier Ingredients (Materials) 

 

 

ENDS


SELAMAT DATANG KEMBALI


NEGARA suatu Konstitusi (?). Didasarkan Kemerdekaan. Menuju Liberal atau Sosial bergantung Kekuasaan teranuti. Sosial Kekuasaan – Alam. Atau, kekuasaan Individualist ke Pemerintahan. Membentuk Ekonomisasi Industrial atas Keuangan Negara

 

1. Pemusatan (Baca, Keputusan)

 

2. Keseimbangan

 

     a. Pemerintahan dengan Daerah

     b. Transaktif (Material – Guna)

     c. Tani – Industri (Produksi)

 

Dalam Perekonomian Bebas mungkin saja capai Keuangan Seimbang, tetapi bukan Nasionalisasi (Pemerintahan)

 

3. Tujuan, Arah (Gerak)

 

<Jeda

 

 

 

Karena, keberadaan Penduduk = Emigrasi – Ras, Kelahiran Setempat dan Percampuran. (Namun, belum Kerakyatan ke Benuatika). Setelah Terjemahan Kemerdekaan Wilayah wilayah = Demokrasi = Kebebasan = “Cara” atas Individualisme ke ‘Nation’ suatu Bangsa Negara Tanpa Klan = Negara. Lalu, jadi “Rakyat” (United, Kesatuan) dengan Pemerintahan (States Of Amerika)

 

     – Pembentukan HAK ke Individualisasi

     – Kekuasaan (Ideologi) ke Negara

     – Kebebasan = Cara. Pemerintahan

 

Tiga Dasar Politik bekerja (Industrialisasi) “atas Ekonomi” – Kebendaan. Pembuatan Benda Ekonomik

 

Masalah Perburuhan

 

Masalah Keuangan Ekonomi Negara

 

1. Upah. Pemerintahan, Hubungan Industri – Pembendaan

 

2. Uang (Cetak, Penyediaan) untuk Benda

 

3. Negara, Kebendaan. Ke Luar = Pembelian “Barang”

 

Masalah Pasar

 

Tidak atas Bangsa bangsa Asia, yang telah bergantung Air = Negara (Agraris). Sedangkan Filsafat Benda tidak dianuti. Tetapi, Budaya – Tani dan Produksi (ke Sistim) Tradisionalisasi Pembentukan Benda. Terpolitisasi. Tenaga Kerja ke Penghidupan. Dijamin Negara (Keuangan) ke Upahnya

 

Ini, Sosialisme. Beda, tidak ke Perdagangan Liberalis. Maka, INDONESIAdi Benua Asia, bukanlah Pemasok Bahan bahan (Materi) Kebendaan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KEAMANAN (DI) NEGARA – KORUPSI


 
 
 

KEAMANAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

 

(DI) NEGARA

 

 

 

 

TEKANAN Sosial dan Gerak Demokratik Muda menghadapi Korupsi diarahkan terbentuk Negara – Ekonomi. Telah disadarikah ? Karena ? Bertujuan. Kekuasaan Rakyat ke Perekonomian

 

          – Sosial (= Hubungan) Keuangan

          – Negara, Keuangan (Sistim)

          – Transaktif Keuangan. Ke Barang

          – Keseimbangan

          – Uang Industrialisme

 

Namun, Keseimbangan = Bahasan mengacu Pertahanan Rakyat (Keamanan)

 

1. Pertahanan

 

     a. Hidup

     b. Negara (Uang). Ke Pemerintahan

     c. Alam

 

2. Sosial Demokrasi ke Ekonomi

 

      a. Produksi

      b. Kepemilikan. Sosial ke HAK

      c. Tenaga

 

3. Keamanan

 

      a. Keadaan

      b. Pertanggung jawaban (Kenegaraan)

      c. Daerah

 

Tampak Pertahanan (Rakyat) dianggap remeh. Memanipulasi (dalam Administrasi) Keuangan, menyogok, memperalat Birokratisme (Oknum) dan Hukum

 

Luar (dari ? Ke) Dalam, terlacak Cara = Kuasa ke Sistim. Atas Kekuasaan (di) Negara dan Pemerintahan Negara dalam mekanisme Organisasi (Lembaga lembaga Negara)

 

Tidak hanya antara Individualisme (Oknim ke oknum). Pun atas Kekuasaan Pemerintahan. Amat bahaya Para Koruptor itu

 

Tidak lagi Kriminal, tetapi sudah Politik kini

 

   Mengancam

 

    Berpolitik (Baca, Kekuasaan. Pemfitnahan)

 

dan

 

     Senjata (“Alat” Peperangan) digunakan

 

<Jeda

 

 

 

Keadaan tidak lah Seimbang. Melepas Kemampuan kemampuan Demokratisasi. Ke Hukum ? Tiada Kemungkinan Utuh. Berdasarkan apa memberantas Korupsi di “Negara” Orang orang Miskin selain … PEMBEBASAN

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Tersenyum = Jawaban


PENOLAKAN


PENOLAKAN KAMI KE ALASAN

 

 

 

APAKAH keadaan, yang berakhir ? Bukan retorika. Lagi, falsafati ke politik. Terkendali kemauan mengakhiri. Nyaris ke Akhir jua

 

Pemikiran lah = Kenyataan. Yang merangkai. (Tidak mungkin bisa diputus). Terlepas. Tiba tiba akan di – akhir – kan. Karena, rasional ke teoritika

 

Maka “Ada”, pun Logik. Membentuk. Biar Dibenturkan. Tidak hancur … Ia, Pikiran pikiran

 

<Jeda

 

 

 

Hantaran di atas bukan suatu masalah. Melainkan Pembentuk. Bentukan bentukan = Rasionalisme. Berlangsung terus. Akan Selesai kah (Baca, Perbuatan). Dan, “lanjutkan”. Kehilangan Rasa – Batini

 

<Titik

 

 

 

Pertikaian antara Filosof ke Ilmiah (Putus ? Karena, Individualisasi), menyelesaikan. Pikiran ? Yang sudah diterapkan. Terserak. Ke Tujuan. Didasarkan Waktu, Tempat = Ruang (Gejala gejala)

 

Dalam tahapan tahapan Sosial Ide ke Perubahan Zaman – Alam atas Ekonomik (Produksi. Benda, materialisasi). Revolusioner ke Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Bagaimana dengan

 

          – HAK

          – Adil

          – Seimbang

          – Tujuan dalam Perbuatan

          – Persamaan

 

Tanpa pengakhiran, atau jadi Teoritikalisasi Kekuasaan Ekonomi Manusia ke Hukum

 

1. Penguasaan atas Hidupnya

 

2. Kepentingan kepentingan Sepihak

 

3. Pembendaan Hak Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Tanpa Akhir kah 


PERKEBUNAN. TRADISI KE POLITIK


PERKEBUNAN RAKYAT

HASILKU

(“TRADISI” KE POLITIK)

 

 

 

PERKEBUNAN lah yang telah menjadi Alasan Pemberontakan pemberontakan di Dunia. Mengapa ? Pertikaian Kepemilikan Tanah kah ? Mungkin ? Ada Sebab lain ? Memakai Tenaga dalam “Tumbuh”. Mengakibatkan Milik – Dagang ke Hasil

 

Tradisionalisasi atas Perekonomian berlangsung. Di Tanahnya = PEMUSATAN Usaha

 

Para Pekerja dalam suatu Kelompok. Mempersiapkan Produksi (Baca, Ekonomisasi). Bersama. Atas Tempat, maka dibentuk Kerja di Tanah Perkebunan

 

Lihat Skematika Ekonomik Tanam Kebun

 

 

 

Majikan Tidak Nyata dalam Perkebunan Hubungan Kerja dengan Tanaman dan HAKNYA (Petani = Buruh) ke Pengupahan. Namun, penghindaran Kepemilikan

 

<Titik

 

 

 

Adalah, Nilai ke Guna, yang dibaca Hasilnya. Terpolitisasi. Politik Rakyat ke Ekonomisasi. Ini, Tradisional ke Negara – “Ide”. Digerakkan – Bergerak – Menggerak (= Kepemimpinan) dan Program ke Sistim “Gerakan”

 

Lahan lahan Tanam berlaku HAK Setempat = Masyarakat. Tertolak ADAT = Rechts (Hilang Kemanusiaan Bangsa) ke Pidana (Hilang Kebebasan Dirinya = Rakyat) atas dasar Keperdataan – Dagang  (Hilang Kepemilikan HAK). Berdasarkan Pemilikan (Konstitusif) Masyarakat. Berkekuasaanlah Manusia di Tanahnya (Rakyat)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Tolong, “Kita

Merdekakan

Tiga Cocoa, ‘Mas ……. !

 


DAGANG – PENGHIDUPAN BURUH


DAGANG (DAN POLITIK)

UNTUK

NASIB (= PENGHIDUPAN) BURUH

TARUNG Perdagangan, yang sia sia terlihat sedang menunggui Keuangan Negara ke Pemerintahan, Memperhatikan Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Presiden di Indonesia. Sambil menyongsong seratus hari kemudian

 

Atas perekonomian bukanlah Figuralisme, namun Demokrasi (Kekuasaan) Ekonomi di suatu Negara mana pun jua

 

1. Negara (Keuangan) ke Produksi

 

2. Ekonomisasi Keuangan ke Perdagangan

 

a. Sistim (Baca, “Hubungan”)

b. Keputusan keputusan (Politisasi)

c. Usaha (Badan, Lembaga)

 

3. Anggaran = Keuangan ke Transaktif

 

Tidak uang ke uang tanpa barang. Tenaga kehilangan Kerja.Masyarakat Tanpa Upah (Ekonomik) dan Hasil Pekerja

 

Bahan Alam ke Luar (Imperialisasi). Atau, masuk Barang “oleh” Pinjaman

 

<Jeda

 

 

 

Banyak pedagang, yang membiasakan Ilmiah ke Politik Uang. (Mumet !). Karena, Teoritika (“Didikan” = Bisa atur Ilmu). Tetapi, Pengetahuan HAK HAK Masyarakat Ekonomi ? Tidak diajarkan. Berlaku Liberalisasi Keuangan Individualist

 

<Titik

 

 

 

Pasal 28 c ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, … memperoleh manfaat … pengetahuan … teknologi, meningkat … hidupnya, … umat manusia.”

 

Pasal 28 D ayat 2 “… berhak untuk bekerja, … mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam … hubungan kerja.”

 

Pasal 28 H ayat 1 ” berhak hidup, … bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup … baik dan memperoleh … pelayanan kesehatan.”

 

Suatu HAK HAK (Azasi) Manusia Perburuhan atas Cabang cabang Produksi – Usaha, Sumber Alam, adalah Ekonomisasi dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Sistim, ke Politik Rakyat Miskin = Manusiawi) atas Pasal 33 dan Penjelasan Resmi (Konstitusi), ke Tujuannya (Bebas, Demokratisasi, Nilai – Patuh) Kemanusiaan untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Terima kasih …


KEUANGAN. BALIK KE DIPLOMASI EKONOMIK (TANGGAPAN)


TIBA tiba Amerika membentuk Komisi “Bekerja Se – Dunia”. Didasarkan Ekonomisasi ke Nasional Keuangan. Peperangan kah ? Terjemahan Luas Keamanan

 

Tidak lewat Diplomatik. Menjelajahi. Beberapa tahun ke Depan …….

 

Kini, tegas akan jadi mekanisme Liberalistik ? Govermen (= Administrasi) ke Ekonomi. Perdagangan Negara negara. Memeriksa, menghentikan Putusan putusan Lama (Kepresidenan. Sistim ke Politisasi), dan “memasuki”. Tanpa Ketaatan Hukum

 

3 alasan pembicaraan balik Internasional

 

1. Nasional (Politik) ke Industrialisasi

 

2. Batasan batasan (Kelautan)

 

     a. Benuatik. Laut = Negara

     b. Perundingan. Usaha (= Kegunaan)

     c. HAK = bentukan Negara

 

3. Rasionalisme = Kerja dalam Produksi

 

Masalah Keuangan Negara (Perserikatan) Amerika terkenai Daratan (Baca, Wilayah) Ekonomisasi, namun Tidak ke Luar. Mengadakan Industrialisme Setempat

 

Kecuali,

 

   – Militer

   – Pemeriksaan

   – Pekerja

   – Pelabuhan Dagang (Nasional, Undang Undang)

   – Bank

 

Ini, Konstitusif atas Perekonomian (Amerika). Mengapa dipakai Politik Kepartaian (Demokrat) ? Terpolitisasi Hubungan Negara – Masyarakat. Dikendalikan Industrialisme ke Militerisasi dengan Keuangan Negara, dan Pemerintahan Obama

 

 

 

SEKIAN


PERNYATAAN KEJADIAN SURABAYA


PERNYATAAN

============

 

 

 

BATASAN batasan Keamanan ternyata Sepihak !?! Mengacukan Perbuatan Sok Kuasa (Alasan “Mengamankan“). Jangan lah Tidak Adil atas KEKUASAAN RAKYAT MISKIN (Indonesia). Berlangsung Penyekatan HAKNYA di Surabaya

 

Karena,

 

1. Tindakan Para Oknum ke Individualisasi di Luar Perintah (Negara, Undang Undang)

 

2. Bukan Masalah Perijina. Mempersiapkan dini Tingkatan Aman

 

     a. Para Mahasiswa dari Lingkungan Kampus

     b. Dalam Tanggung Jawab Organisasi Pendidikan

     c. Tidak Koordinatif (Politis = Jumlah, Tujuan)

 

3. Wewenang Kota, yang “Berpindah”. Ke Eskalasi Militeristik (?) Operatif

 

KAMI PROTES KERAS ! Menuntut Penjelasan atas Kejadian berhubungan dengan Isu Demonstran. Sejauh apa Keamanan Yang Politik (Nasional, Daerah). Tanpa Penyelesaian kah lagi ???

 

 

 

SEKIAN. Terus ke Akhir … !!!


KEADILAN = MANUSIA. HUKUM ?


KEADILAN MANUSIA –

POLITIK

(ATAU, HUKUM)

KEADILAN bukanlah Ciptaan (“Penciptaan”, Kebudayaan) Hukum, tetapi berhubungan dengan HAK Azasi Manusia, sehingga Politik pun mampu mencapai Peri Kemanusiaan Yang Adil. “Beradab” (Manusiawi). Maka, INDONESIA Ber – Pemerintahan (Kemerdekaannya). Dimungkinkah “Negara” bentukan Hukum ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 1 “……. tidak dituntut … yang berlaku surut …..”

Penuntutan (Bahasakah ? Inilah, acuan ke Hukum) tidak berlaku surut Karena, ada ….. KEBEBASAN = HAKNYA

HAK ke Politik (Filosofika) mencapai “Adil”. Di Negara = Kebangsaan

<Tunda

Semua paham lah Hukum di INDONESIA merupakan ‘receptie’ (Maaf ? Ke – Sementara – an). Didasarkan Keadaan (Baca, Politisasi) Imperialisme Ekonomik – Alam

Negara adalah Sistim. Terbentuk. Suatu Kerakyatan (Kelahirannya) menjadi Kedaulatan (tiada “di”), karena keberadaan Pemerintahan (dari Kekuasaannya ke Presiden ?)

1. Keadilan = HAK Rakyat

2. Keadilan + Sosial HAK

a. Perlindungan (Kemanusiaan Sosial)

b. Pemenuhan = HAK Kebutuhannya

c. “Kelas”, Pembentuk Masyarakat

3. Keadilan = HAK (di) Negara

<Jeda

Bagaimankah Hukum menyelesaikan Kelaparan Ekonomi (= Bencana) ? Terpolitisasi ke “Dalam” Kekuasaan di Negara. Mengatur (Aturan aturan, atau membiarkan = Kuasa atas) Pangan untuk Manusia, Sandang – Barang – papan (Perumahan)

<Tutup




“SEKIAN, Tuan tuan …….”


KESEIMBANGAN ? YANG EKONOMIST


TAWARAN KESEIMBANGAN (?)

A-LA LIBERAL

YANG EKONOMIST

 

 

 

SUATU Pen – Dunia – an (mereka) songsong … Kapitalisme ke Sosial. Dibackup Operatif  Tenologis Ilmiah Industrial. Tetapi, harus merusakkan Ekonomisasi ke Sistim (= Negara)

 

1. Kekuasaan = Putusan. Bebas, Mencetak

 

2. Demokratisasi HAK Individualist. Memiliki

 

     a. Perlabaan (via Negara. Di “Luar”)

     b. Perbankan (Hukum, Internasionalisasi)

 

          – Dagang (Pertambahan, Angka)

          – Perikatan, Keperdataan – Uang

          – Industrialisasi (Rakitan, LIsential)

 

     c. Permodalan atas Investasi

 

3. Peminjaman (Tanpa Reksiko Merugi)

 

Bentukan Uang – Kapiotalistis, berlangsung dalam Ekonomi Perindustrian

 

<Jeda

 

 

 

Demokrasi (= KEKUASAAN) Ekonomi berdasarkan

 

Azas Pertama, Kebebasan di Tanahnya ke Pemilikan (Baca, Sosial, HAK) Masyarakat

 

Azas Kedua, Pemenuhan HAK Kebutuhan kebutuhan (Barang, Pangannya)

 

Azas Ketiga, Produksi karena Tenaga (suatu HAK Kelas) Masyarakat

 

Industrialisme yang mengacukan Transaktif Keuangan Negara, dilepaskanlah Pemerintahan (Anggaran ke Pendapatan) dari LIbatan Ekonomi Asing. Bergerak di bawah Penguasaan. Mungkinkah ?

 

Perjanjian perjanjian apapun Tertolak. Ketika menjadi SEPIHAK. Pembentuk Kelompok Politis, Jaringan jaringan Pemakaian Uang, ke Grup Dagang (= Kolonialisme). Memuat Individualisasi ke “Nilai” Ekonomis

 

Tekanan Buruh Dunia diarahkannya, mengadakan Keseimbangan Manusiawi (Tanpa Pertukaran = Usaha ke Laba Ekonomik) tetapi ke Sosialisme, dan berlaku Internasional atas Negara negara (Uang kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. (Dari PEMBEBASAN)


PERANG, BUDAYA, TENAGA


PERANG

DAN

BUDAYA DALAM TENAGA

 

 

 

PENJAJAHAN pernah hendak membentuk Masyarakat Hukum di INDONESIA

 

Diterapkan Hukum jadi … Adat. Terbengkalai. Karena Ekonomi Perang. Di Dunia. Sosial Lawan Imperialisasi. Dibenturkan Kepemilikan HAK Individu ke Pemerintahan Jajahan

 

Perundingan perundingan tidak berhasil ke mekanisme Ekonomi diinginkan Negara Asal mereka. Mengapa ? Militer ke Penguasaan (Alam)

 

Ekonomi

 

       – Monopolisme Baja

       – Dagang Non Laba (Kuasa)

 

Politik

 

       – Laut (Benuatika) = Strategikalisasi

 

Ke Sosial

 

       – Kemampuan (Bukan Tenaga kah ?)

       – Atas Masyarakat “Setempat”

 

Bentukan bentukan Tempur terlihat Tak Memihak, walaupun Cara cara Berkekuasan (Ekonomisasi). Dalam Sosialisme bukanlah “Alat”, namun Pertahanan. Pembiayaan terjemahanKemanusiaan Revolusioner, Pertanahan pun suatu Keseimbangan = Damai

 

Perang Manusia tidak Kekuasan = Sistim Tanpa Wilayah, Rakyat dan Keadilan dalam Pemilikan Tanah untuk Kebutuhan kebutuhannya (Produksi)

 

Sehinga Hukum bisa diserahkan ke Politik. Atas Negara negara (Internasionalisme). Yang berdasarkan Konstitusi masing masing

 

Hancurlah Diskriminasi buatan Imperialisme. Terbentuk Konsep Nasional Wilayah wilayah = Keamanan)

 

<Jeda

 

 

 

Suatu Kenyatan ke Azas (Thesikalisasi Anti These ke Logika). Penguasaan Alam ttap Berlaku. Ke Cara cara Ekonomi. Mengelola Sumber sumber Alam, Mengolah Lahan lahan Tani, dan sekali-gus Mempertahankan = Perbuatan perbuatan Manusiawi

 

1. Kebudayaan Hasil Pekerja (Tenaga, “Hidup” nya)

 

2. Produksi ke Hasilnya (Materialisasi) untuk Pemenuhan

 

3. Ekonomi dalam Ketahanannya (Daya ke Bebas)

 

Mungkinlah ini Ketregantungan Perang ke Tenaga = Perikemanusiaan (dalam Kemampuannya). Terpolitisasi ke Negara karena Kerakyatannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


ANTI KORUPSI


KONTRA ISU GERAKAN GERAKAN

ANTI KORUPSI

(“KUASA” PEMBENTU GERAK)

TIDAK akan pernah terjadi Perundingan, Kawan kawan !

Tentang

1. Korupsi (Perlakuan ? Ke Negara)

2. Berhubungan dengan Keamanan. Pun alasan alasan, yang Terpolitisasi

a. Industrialisasi (Ke Jaringan jaringan Pakai. Perlabaan ?)

b. Negara = Keuangan (Rupiah)

c. Netralisasi Wilayah wilayah Perang – Damai (Perekonomian Rakyat)

3. Penguasaan. Ke Tanggung jawab

Tampak Anti Korupsi telah MEMECAH ?!? Ke Internalisasi, Per – Undang Undang – an. Tegaslah. Mungkinkah Kita di Dalam ??? Tanpa Politik Rakyat. (Tercium bau mesiu. Pernahkah ?Menghasut. Politis). Ke Kuasa = Ekonomisasi. Menerjemahkan Undang Undang Dasar ? Adalah, Kekuasaan. Tetapi, Sistim ?

Komisi Pemberantasan Korupsi matarantai Pertanggungjawaban Keuangan (Undang Undang Dasar Republik Indonesia)

Pasal 23 aYAT 1 “……. pengelolaan keuangan negara … dilaksanakan secara terbuka dan betanggung jawab …..”

Pasal 23 E ayat 1 “……. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab … keuangan …..”

Pasal 7 A “……. diberhentikan … terbukti … melakukan … pengkhianatan, … korupsi, penyuapan …”

(Lihat juga Penjelasan Resmi Undang U*ndang Dasar)

Sementara, Gerakan gerakan KIRI (ke Nasional. Baca, PEMBEBASAN) berdasarkan

– Hubungan Produksi, Keuangan Negara, Pemenuhan

– Tenaga (= Kelas Buruh) Produksi Masyarakat

– Industrialisasi, Materialisme Sosial = Ekonomi

bentukan bentukan Gerak ke Negara Ekonomi (karena Produksi) dalam Gugus gugus Juang Lawan Korupsi

SEKIAN. TERIMA KASIH


FREEDOM 0F (KEBEBASAN) 3


FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS KE PEMBEBASAN MANUSIA


Ke 3. SUATU AJUAN EKONOMI

PEMENUHAN Kebutuhan kebutuhannya, yang akan berlangsung didasarkan

1. HAK Azasi Manusia

2. Pembebasan Ke Sosialisme

Dialektika Logika ke Tujuannya. Utopia ke Politik = Materialisasi. Di Negara – “Ide”. Ke Ekonomi

– Tani = Budaya. Ke Pangan

– Pemilikan Masyarakat = Usaha

– Produksi (Buruh, Kelas)

Demokratisasi Perekonomian, yang berazaskan Keluarga (suatu HAK Azasi Manusia) ke Pembentukan ‘Nation’ (Kebangsaan) dalam Masyarakat Sosialisme – Internasional, dan bukan Individualisasi Negara

3. Membentuk Ekonomi “Terbuka (Penyaluran”)

<Titik

Kamerad kamerad Merah Indonesia, Organisme Persidangan …

Para Pejuang Gerakan, …

Saudara Panglima panglima Se – darah Rakyat, …

“Arah” Politik Rakyat Miskin ke Kekuasaan di manapun, sampai Rakyat “Miskin” Dunia, yang Berkekuasaan, bukan Para Individualist, Militerisme, Imperialis – Penjajah, tersembunya dalam Perkataan Kuasa

<Titik

Saudara saudara, KETUA UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL menyatakan, diterjemahkan saja (Konstitusif atas) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33

Maksud ? Ke Nasional = Persatuan. Dipersatukan Kekuatan kekuatan Nasional Baru, Demokratik dan PEMBEBASAN ke suatu “Negara”

Politik Ideologisasi Kamerad Agus Jabo berdasarkan Persatuan Rakyat Demokratik. Mengarahkan, menyatakan Arah, dan atau mempersiapkan Massa (= Aksi Massa) ke Arah Kebebasan (Baca, Demokrasi) Ekonomi

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 6 “… mewujudkan … sistim … ekonomi … budaya …”

Pasal 15 “… yang memperjuangkan demokrasi …”

Pasal 7 “… revolusi … politik, ekonomi dan budaya …”

<Titik

Pasal 33 ke suatu terjemahan Sosialisme, diperjuangkan sebelum Kemerdekaan sampai terjebak Tarung Isme isme Dunia di Negara, dalam bentuk bentuk Perlawanan Rakyat, yang baru Bebas – Merdeka, atas Militerisme, dibenturkan (Tahun 1965), meskipun telah kehilangan Istilah Perkoperasian ke Sistim Anggaran Pemerintahan Negara Ekonomi (Tanpa Kita ada dalam Sidang sidang Parlemen dan setiap Persidangan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kenyataan Politik, bahwa Sosialisme masih saja sedang (sampai kapankah tidak akan ada lagi didepolitisasi terus menerus) sesudah Reformasi Total ke Amandemen Undang Undang Dasar Negara

<Tutup

SELESAI. Terima kasih


FREEDOM OF (KEBEBASAN) 2


FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBEAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA


2. TULISAN HAK AZASI MANUSIA

DAMPAK “Tulisan Agitasi Politik” (Judul), terlihat Kesadaran Manusia = Sosial. Yaitu, Manusia Yang Bebas memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi), berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Dialektika Yang Logika. Sosial = materialisme. Suatu Negara – “Ide”. Melalui “Organisasi” ke Pemilikan Masyarakat. Mengadakan Ekonomi (= Produksi – Tenaganya). Menerjemahkan Demokrasi Kekuasaan Rakyat

Ini, HAK Manusia (Azasi). Ke Perekonomian atas Transaktif Keuangan (Negara = Sistim) ke Barang (Nasional – Industrialisme) dalam Anggaran ke Pemerintahan

Bukanlah pemerintahan tanpa Negara, yang dibentuk Dasar Kekuasaan Rakyat

Keadaan Tak Rasional menyerahkan Kekuasaan dijadikan Hukum (Pemerintahan ke Sistim). Figur kah ? Atas Kekuasaan … Rakyat. Terhadap Produksi = Milik  Si Individualist. Diajukan dalam Perjanjian = Demokratisasi

<Jeda

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22 D ayat 3

“… melakukan pengawasan … pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja negara, … serta … menyampaikan … kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repunlik Indonensia, sebagai … pertimbangan …”

Pasal 23 ayat 3

“Anggaran … dilaksanakan secara Terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 34 ayat 2

“Negara mengembangkan … sistim … memberdayakan masyarakat … sesuai kemanusiaan”. (Terjemahan Bebas “Memberdayakan” = Pembentukan)

<Titik

— 0o0 —

HUBUNGAN KEBEBASAN – HAK AZASI MANUSIA

3 Dasar Kebebasan dalam HAK Azasi Manusia

Dasar ke 1 (satu). Berpikir. Ia adalah manusia

Dasar ke 2 (dua). Manusiawi. HAK Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

– Tenaganya. Ke HAK = “Kelas”

– Produksi. HAK = Pemilikan

– Pangan. Hak = Kemanusiaan

Dasar ke 3 (tiga). Kelahiran = HAK (Perempuan), membentuk Masyarakat – Keluarga

Maka, Kemerdekaan di Tanahnya. Berbuat, namun sesuai dengan Aturan aturan Sosial, yang “Dijiwai” (Baca, Logika Batini) Pikiran pikiran dan Logika

1. Pembnentukan Kekuasaan Rakyat “Miskin” Dunia

2. Hidupnya. Keadilan ke Perbuatan perbuatan = Usaha

a. Pangannya

b. Sandang dan Barang

c. Perumahan

dalam Industrialisasi = Produksi (Buruh) dan Tani, kemampuan kemampuan Demokratisasi Ekonomik di suatu Negara

3. Kolektif. Karena, Rakyat Demokratik. Ke Kepemimpinan

<Tutup

SELESAI




FREEDOM OF (KEBEBASAN) 1


FREEDOM OF (KEBEBASAN)

TERJEMAHAN

BEBAS. KE PEMBEBASAN MANUSIA

1. TULISAN AGITASI POLITIK

MENGAPA Tulisan ini Politik ? Berhubungan dengan Kekuasaan Negara. Ideologisasikah ? Manusia Yang Bebas. Membentuk Kekuasaan Rakyat. Melalui Negara – “Ide”. Untuk mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

Terjadilah Gerakan gerakan Kebebasan (Baca, Liberation). MEMBEBASKAN

1. Kemerdekaan. Pembentukan ‘Nation’

2. Demokrasi = Kekuasaan Rakyat

a. Demokratisasi Kekuasaan. Ke Isme Perbuatannya

b. Kebebasan HAK. Ke Politisasi

c. Keadilan = HAKNYA (di) Negara

3. PEMBEBASAN (= Kemanusiaan) Rakyat

<Tunda

Bentuk bentuk perjuangan Rakyat (di) Dunia

KEMANUSIAAN

– Gerakan HAK Azasi

– Persamaan HAK (Perempuan)

– Perdamaian, Anti Perang

NEGARA

– Tuntutan Pemilihan (Umum)

– Anti Militerisme + Tyranis

– Anti Rasialisme/Fasis

POLITIK

– Persatuan Rakyat Demokratik

– Perjuangan Kelas Buruh

– Aksi (= Politik) Massa

<Titik

Beberapa alasan (jangan langsung baca Alasan = bentukan Akibat, tetapi ALASAN karena Akibat) Pergerakan berlaku, Rasional = Nyata yang dibenturkan. Dialektika Yang Logika. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Karena,

1. de – Politisasi Sosialisme

2. Penindasan atas Buruh

a. Karena Penghapusan Sosial HAK Kelas Buruh

b. Produksi Kepemilikan Si Individualist

c. Pelanggaran HAK Azasi Manusia Buruh

3. Dalam Perlawanan Rakyat

Maka Kekuasaan Rakyat “Menggerak (Gerigi 9”) ke Tujuannya

Manusia berpikir. Ia berbuat. Rakyat berbuat. Adalah Kekuasaan Sosial. Menghadapi Kuasa Individualisme

Pembentukan Gugus gugus Juang Demokratik ke PEMBEBASAN dalam

1. Reaksi ke Nasional (Kaum ?)

2. Aksi Massa ke Ekonomi

a. HAKNYA = Arah (Perekonomian)

b. Demokrasi = Kekuasaan Ekonomi

c. Sosialisme ke Ekonomisasi

3. Persatuan = Gerak. Ke “Negara”

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

ayat 2 “… berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Pasal 28 D ayat 3 “… berhak … sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28 G ayat 1 “… berhak … diri pribadi, keluarga … dan … benda di bawah kekuasaannya …”

Pasal 28 H ayat 2 “… berhak … mencapai persamaan dan keadilan …”

Sosial Konstitusif ke Terjemahan menyelenggarakan (Pelaksanaan) Demokrasi Ekonomi. Didasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Batang Tubuh Pasal 33 dan Penmjelasan Resmi)

<Tutup




SELESAI


KERJA – PAKSA (KONTRAK)


KERJA – PAKSA, YANG

DIPERJANJIKAN

SOSIAL KONTRAK EKONOMI

(Tanggapan Politik atas Ilmiah Ekonomik)

TENAGA adalah Kelas Produksi (Buruh, Tani) suatu HAK Manusia berdasarkan Kemanusiaannya memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi. Terpolitisasilah Konstitusi ke Demokrasi Ekonomi

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

2. Politik Rakyat Miskin

a. Utopia. Ke Pembentukan Masyarakat Sosialisme

b. Kolektivisme. Pemilikan Masyarakat = Sosial HAK Negara

berlangsung dengan Kepemilikan Masyarakat. Diterjemahkan

– Kebebasan = HAK di Tanahnya

– Kesatuan Wilayah wilayah

– Penghidupan, Keluarga (Azas)

dst. Termasuk Landreform (Pertanian)

c. Berserikat, menyatakan Pikiran, Pendapatnya, Perbuatan

<Jeda

Kecurangan Perdagangan (ke Laba) diperjanjikan Ekonomi – Negara atas Pekerjaan tanpa membicarakan dengan perserikatan Buruh

– Usaha. Ke Jumlah Tenaga

– Mesin, Pembagian Organistika

– Bentuk. Ke Hasil (Guna)

– Waktu

– Sepihak ? Pemutusan Kerja

Seolah olah Kelas Buruh = Sepihak menuntut Kenaikan Upah saja. Tidak ! Sungguh bukan demikian. Ditindas dalam Imperialisasi Zaman. Buruh = Perbudakan, yang ekonomis diperjual – belikan. Politik atas Badaninya – Waktu, ke Upah. Atau, diberhentikan. Sepihak = Tidak Manusiawi

Tanpa jaminan Negara (Uang, Pencetakan = Kebangsaan). Lalu, Marjinalistisasi (Penduduk, Keluarganya – Anak Manusia) Tanpa HAK yang Ekonomi di Dunia

Pendekatan Sosial Politik Kelas Buruh = Tenaga Masyarakat pun diajukan

1. Tenaganya untuk Kehidupan (HAK Azasi)

2. Kelas = HAK Kemanusiaan (Sosialisme)

a. materialisme HAK

b. Kerja Usaha. Ke Sistim

i.     Sumber sumber Alam = ke Bahan Baku

ii.   Pengusahaan Hutan, Perkebunan dan Kelautan

iii. Lahan lahan Tanam untuk pangan

c. Kepemimpinan (= Politik) Usaha

3. Usaha, Industrialisasi = Produksi (matarantai Perjuangan Rakyat)

Dalam Perekonomian suatu Negara (Lihat Undang Undang Dasar Republik Indonesia juga Pasal 33 itu)

“……. cabang cabang produksi

“……. bersama

“……. untuk kemakmuran rakyat

Kalau tidak, maka “……. penindasan …” = Individualisasi Berke – Kuasa – an

Lalu, mengapa diajukan Penjatahan (Quotasi) Jumlah Kerja oleh Perusahaan perusahaan atas Tenaga Manusia di Negara, bukan Pembukaan Usaha = Kerja Ekonomik ???

<Titik

Wahai, Tuan tuan Politikus, Peng – “Usaha” dan para Ekonom (= Pendidik) ………

Menurut disiplin Ilmu, bahwa Tulisan ini Sosialisme. Terjawablah, YA ! Tetapi, berdasarkan apa Teoritikal Sejarah kah menyatakan itu ? Hanya Sosialisme yang menghubungkan Ekonomi dengan Pekerja(Tenaga Kelas Produksi) dalam Industrialisasi di Negara

Adalah Sosialisme dalam Bahasa Konstitusi  di Negara negara Kerakyatan (Ajaran) ke suatu Negara – “Ide” Sosial

<Tutup

SEKIAN, TERIMA KASIH