Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for September, 2009

“PENGUAT” RAKYAT MISKIN


GALANG PENGUAT

RAKYAT

MISKIN PERKOTAAN

 

 

 

KEMISKINAN oleh Perdagangan (Baca,   U  a n g   )

 

1. “Pembatasan” Kerja/ Pekerjaan. Terjadf Kemiskinan

 

2. Tanpa Daya Beli. Terpolitisasi. Tiada  Uang = Not Haves

 

Mengapa ? Berdampak

 

    a. Monopolisme Keuangan

    b. Tanpa Pekerjaan (= Penghidupan, Istilah Konstitusional. Baca, UUD)

    c. Murah Upah Buruh

 

3. Konsumerisme (Benda). Terbaca, Nilai = Harga ke … Laba

 

Bukan pada Barang Industrialisasi untuk Penyediaan Kebutuhannya = Hasil Manusiawi. (Contoh, Pembuatan Makanan Anjing)

 

Moral suatu Kesadaran. Memandang (Realisme. Ke Logikal). Bahwa, materialisasi ekonomis = kebendaan, Dibuat. DEMOKRASI, Pemenuhan Kebutuhan. Berhubungan dengan Kekuasaan. Merancang, membuat dan mempergunakan. HAKNYA jadi Azas

 

     – Tenaga. Kepemilikannya = PERBUATAN

     – Kebudayaan. Ke Ekonomi (Sistimnya

     – Utopia “nya”. Ke Politik (TUJUAN)

 

Tampak lah Kemiskinan tidak lain PEMISKINAN. Untuk Kepentingan (= Niat). Individualisasi Proses Ekonomi atas Keuangan (= Negara) Dunia

 

<Jeda

 

 

 

Semakin banya uang TERMAKAN KAPITALISME (Internasional Ekonomi) Politis. Bertambah jumlah yang Miskin. Melata di Pedesaan, Kota kota – Jalanan = Kemanusiaan pun HINA

 

Urbanisme ? Tanpa Tempat Tinggal (= Kependudukan), tiada Kerja Buruh – Tani, tidak makan den gan alasan ekstreem Harga – Pangan. Kesehatan bukanlah Penjaminan Ekono0mi untuk Kami ?!? Benda benda dan Harta (Sandang – Barang, Rumah) dalam Impian di Benak saja. Walaupun akan Imajinatif birahi, namun belum tentu. Kecuali mereka Pelakum Kriminalitas …….

 

<Titik

 

 

 

Rayuan Liberalisme berbuat menjadi Kekuatiran Sosialist di Dunia. Terjebak, “Saat Berharap”. Globalisasi Pasar – Barang ke Uang ……. lagi

 

Individualisme (= Negarawan kah ?) menggema di seantero Arena Perpolitikan …….

 

Ber “ujud”

 

1. Kriminalisasi Ekonomi – Ilmiah

 

2. Penguasaan Hukum Negara

 

3. Politisi Munafik ke Perkampungan

 

dll.

 

Sementara di Indonesia Sosialisme masih saja didepolitisasi. “Kaum” Miskin Kota Tertindas. Atas anak anak. DIPAKSA (= “Keadaan”) TIDAK EKONOMIS. Ke Uang ……. !

 

<Titik

 

 

TERJEMAHAN

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pokok pokok Perjuangan

 

PASAL 7

Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas lainnya

 

Pelaksanaan Tugas Kepartaian

Berdasarkan

 

PASAL 8

Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Dewan Nasional Partai Rakyat Demokratik

 

Pelaksana keputusan Kongres dan atau Dewan Nasional setingkat desa/kelurahan adalah Komite Pimpinan Desa/Kelurahan – Partai Rakyat Demokratik (KPD/L-PRD)

 

Organ terendah partai adalah Unit Kerja – Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

 

PASAL 11

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

 

PASAL 12

Pertemuan Unit Kerja – Partai Partai Rakyat Demokratik (UK-PRD)

 

 

Akibat ke Nasional Politik

 

PASAL 19

“……. aku bersumpah, … menjalankan …  politik Partai Rakyat Demokratik berdasarkan … Anggaran Dasar…, dan … pembebasan … kemenangan rakyat tertindas”

 

Ke TUJUANNYA. Pembentukan Sosial Kelas. DEMOKRATIK. Suatu Tanggung Jawab. Ke PEMBEBASAN. Manusiawi Kota Rakyat = NASIONAL

 

Dalam Kepartai ke bentuk bentuk Kenyataan Ekonomik Politisasi

 

PASAL 7

“Partai Rakyat Demokratik (PRD) harus memimpin … perjuangan kaum buruh, tani dan rakyat tertindas …

“……. dalam revolusi politik menuju demokrasi …, ekonomi dan budaya

PASAL 11

“….. Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang … memperkuat kolektivisme”

 

Politisasi Ekonomi (ke) Masyarakatbersifat Mendunia. Penciptaaan (Rasionalisme) Kerja Sosial Ekonomis suatu Hubungan Negara – Kependudukan = Warganegara. Subyektifitas Pribadi Manusia ke HAK dalam Kemasyarakatannya DIPERSIAPKAN. Taktikal Politik ke Pertahanan

 

<Titik

 

 

 

Pangan untuk untuk Yang Miskin di Kota kota (Negara). Perumahan dan Lingkungan. Nilai nilai Kemanusiaan, Alam. Ke Pendidikan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“QOM NUKE” = PERANG


“QOM NUKE” = PERANG

(Komentar)

Bukan Ekonomi di Pittsburg

 

 

 

TAMPILAN dunia Pertama Barrack Obama (Rasialisme ? Ke Putih) dengan mengumpulkan beberapa Pemerintahan (jangan dibaca Pro) Negara negara Penerima Bantuan Amerikan Ekonomik Dollar. Ke Produksi Usaha (Industrialisasi) masing masing Dasar Multilateral Dialogis

 

<Jeda

 

 

 

Presiden United (= Nasional Daratan. States, Negara negara), yang Obama berbicara Nuklir di Pertemuan Ekonomi

 

Namun, Kepemilikan Nuklir dalam jumlah banyak, Amerika pun Adi Kuasa. Bukan kecurifaan, sebelum Pertemuan dengan Israel yang juga Afrika. Menyerang, Iran dituduhlah Negara Militer (- Agamis ?). Terancam (kah) Bangsa Amerika, yang dinyatakan Kampanye Ekonomi Pencalonan

 

1. Pengaruh Kuasa Senjata. Ke Ekonomisasi. Di Asua dan Dunia

 

2. Keseimbangan Nuklir Amerika – Rusia (bukan atasnama Sosialisme)

 

3. Pembicaraan Keuangan “Ekonomik Bantuan” (Para Pemimpin di Amerika)

 

Pengalaman,yang “Baru” mengejutkan Masyarakat Sosialisme. Ternyata Senjata Memusnahkan berubungan dengan Ekonomi – Perang di Dunia. Yang selama ini tela menjadi Kesepakatan Sipil – Militer

 

Tiada keterlibatan Penduduk – Ekonomi – Senjata (Timur, Selatan – Barat = Perjanjian). Keuntungan apakah untuk Barrack Obama dan Amerika nanti ?

 

Untuk Perdamaian Internasional = Bangsa bangsa ? Untuk Amerika Damai ? (Ya ! Tetapi, bagaimana Negara negara yang dalam Pemiskinan ?)

 

Sosialisme amat memahami “Bantuan” (Pasar ? Non Pinjaman ?) Ekonomi. Barterisasi = Tanpa Ancam, bertujuan didasarkan Sosial HAK Kelas

 

1. Nuklirdi Qom. “Ke” Amerika ? Berada di Luar. Bukan lah Ekonomis

 

2. Masing masing Pemerintahan Berdaulat mampu bicara. Ke Teheran

 

3. Ekonomi (= Dollar) Bantuan. Bermasalah.Di beberapa Negara (Produksi)

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

Semoga tidak akan rusak Kedamaian oleh Ekonomi Diplomatis – Sepihak “Anti” Nuklir Presiden Amerika atas Barrack Obama (Campuran Ras) dalam Pembicaraan mereka di Tempat/ Kota Lama Sejarah Pertemuan antara Politisi – Negarawan – Partai. Intelejen (juga Spionase) dengan Militer  untuk Penghentian dua Peranfg Dunia dalam Tahun tahun Ekonomi sulit

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN. Penghormatan

untuk

Martir Perlawanan


DEMOKRASI (Atau) HUKUM


DEMOKRASI (Atau) HUKUM

 

 

 

ADALAH Demokrasi (Kekuasaan Rakyat). Yang berlangsung. Politisasi

 

1. Ke Tujuannya. Manusiawi, Keadilannya

 

2. Koletivisme (HAK)

 

      a. Pemilihan (Baca, Kepemimpinan)

      b. Kebudayaan. Ke HAK (di) Negara

      c. Kepartaian. Anggora = Masyarakat

 

3. Gerak Kekuasaan (Sistim)

 

Tampak lah Keterbatasan atas Figuralisme suatu Negara. Diberlakukan. Konstitusif Terjemahan Rakyat

 

Bukan Individualisme = Rekayasa Wewenang ke Kuasa. Suatu Kepentingan Individual. Terkuasai Negara. Melepaskan Tanggung jawab Demokratisasi

 

Alasan alasan Politik (Berbuat)

 

1. Perbuatan Diri (Kemauan)

 

2. Negara = Pemerintahan (Keputusan)

 

3. Hukum Sepihak (buatan)

 

Namun, INDONESIA tidak memperkenankan (namun, terbentur) Individualisasi Politik ke – di Negara. Berdasarkan Waktu (Masa Kerja). Terpolitisasi = didasarkan Ajaran kerakyatan atas Pemimpin dalam kepresidenan Lembaga Negara

 

Pertanggung jawaban Seseorang (Presiden) bukan lah Hukum, karena Pilihan Rakyat. Tindak Pidana tidak bisa atas Manusia di “Negara” ke Pemerintahan

 

Bukankah Pidana di INDONESIA BUATAN PENJAJAH ??? Atasnama suatu kerajaan

 

[Itu, Zionisme Terkutuk. Bukan Sosialisme …

 

Zionist = Hukum Kuasa. Dalam Parlemen di berberapa Negara seluruh Dunia. (Hancur lah Individualisme Internasional Kalian !). Ajaran Wilayah wilayah dan Penguasaan Bumi = Emas Ekonomik Keuangan. Baca, Penjajahan !?!]

 

<Jeda

 

 

 

Imperialisme telah menerapkan Hukum Tanpa Hukum. Di INDONESIA ? Persetujuan suatu Kebangsaan. Pasal 11 ayat 2 “….. internasional … yang menimbulkan akibat … luas …” menghendaki Keputusan Rakyat jua. MEMBEBASKANNYA = HAK di Tanahnya (Pemerintahan)

 

Pembukaan UUD RI Alinea ke IV “……. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”

 

     – Berkedaulatan Rakyat = Kekuasaan. Persatuan

     – Berkeadilan (Sosial = kekuasaan. Masyarakat)

     – Bernegara. kekuasaan Wilayah wilayah

 

Mungkinkah Hukum  buatan Luar mampu mengatur Kekuasaan (Rakyat) Indonesia lewat Kepreidenan – Pemilihan Kerakyatan. Disadari kah, bahwa Kekuasaan (di) Negara berhubungan dengan Ekonomik. Lalu, akan kah terwujud Demokrasi Ekonomi (Produksi), dilaksanakan “dari Luar”. Ke Dalam

 

Demokrasi Ekonomi Produksi

 

1. Pemenuhan kebutuhan Dasar Manusia Sosial

 

2. Kuasa Rakyat (di) Negara. Ke Produksi (Ekonomisasi)

 

      a. Sosial HAK (Alam)

      b. Pemilikan HAK Masyarakat

      c. Tenaga HAK Buruh

 

3. Rakyat Demokratik ke Masyarakat Sosialisme

 

Satu jawaban saja, TIDAK. Kami pun TUNTUT “UBAH LAH” ! Menjadi Perbuatan Isme ke Revolusioner. Zaman ke Peradaban INDONESIA (Baca, Kebangsaan Masyarakat). Berlaku ATURAN KEKUASAAN RAKYAT

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PRODUKSI, STRATEGIKA NEGARA


SOSIAL

HUBUNGAN NEGARA NEGARA STRATEGI PRODUKSI

DUNIA

 

 

 

MODERINISASI (Post Modernisme, yang terbaca oleh Penulis “Telah Berakhir” Moderen ? Namun, apakah Teknologi saja atau Budaya ke Perilaku – Teknologis) sesuatu yang gagal Tanpa Kemanusiaan atas Negara

 

Sehingga, hanya Pembelian terjadi. Politik = Ekonomi (Perdagangan). Melepaskan Kuasa Berbuat (Produksi)  atas Barang

 

Tantangan !?! Perlu, yang Rasional. Ke “Sistim”

 

1. Alam. Perlindungan Lingkungan

 

2. Pertambahan Tenaga Pekerja

 

3. Kebutuhan. Pembentukan Nilai

 

Dalam Pemenuhan Kebutuhannya Manusia bukanlah diciptakan. Pembentukan Kebendaan saja, = Terkuasai. Liberal kah ? Individualisme. Diperlemah lah Perburuhan (Kelas, Tenaganya)

 

Karena, Teknologika Perbuatan Bertujuan (satu satunya) untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

 

Adalah suatu Pemikiran Manusia Tentang Masyrakatnya (Perkawinan. Syahwati – Lahir ke Tingkah laku = Istiada Budaya Pangan dan Industrial)

 

Tidak Keuangan, yang memutus Sosial = Kebutuhan – Tenaganya. Terpolitisasi jadi Ekonomi Kekuasaan. Menuduh Siasat Pemerintahan (Kekejaman)

 

1. Eksploitasi Tenaga Manusia

 

2. Penguasaan Sumber Alam

 

     a. Dengan Pengetahuan (Teknologi). Amerika (Moderen)

     b. Dengan Pemilikan (Borjuis). Eropa, Australia

     c. Dengan Senjata (Perang). Asia, Afrika

 

3. Aneksasi. Dalam rekayasa Moralitas (Takut)

 

Hubungan antara Negara ke negara tidak lagi karena berdasarkan Masyarakat – Kebutuhan Manusia, dipaksakan menjadi Ekonomisasi Kapitalisme

 

Putusan putusan = Kuasa, membiarkan Budaya Tidak lah Ekonomik

 

Politik Rakyat Miskin ke Strategika dalam Ekonomi (Produks. Fabrikasi = Organisasi Industrial). Investasi Keuangan atas Barang Industri (bukan Permodalan)

 

1. Rasional atas Pemenuhan Bagaimanakah (Alam. ke Pengetahuan)

 

2. Permesinan oleh Buruh. (Ini lah, Materialisme. Ke Peradaban)

 

3. Masyarakat atas Perdagangan (transaksi = Hubungan ke Barang. Pendistribusian)

 

Pul 3

 

 

— oOo —

 

 

 

Pemerintahan pemerintahan Internasional Negara – Industri, …….

 

Sungguh tiba tiba Rakyat telah dihadapkan atas Kuasa Pilihan. Tetapi, juga bisa saja dibenturkannya. Antara Pilihan pilihan. Salahsatu Pilihan Kita Rakyat Dunia … ke Negara. Gerakan Kelas Produksi diarahkan ke Pemerintahan Nasional Ekonomik

 

Sosial = Politik (Kerakyatan). Ke Nasional Industrialisasi Negara negara Sosial Demokrasi

 

1. Rasionalisasi Industri – Keuangan

 

2. Barterisasi. Ke Pasar, yang “Terbuka”

 

Berdasarkan

 

3. Memperluas Produksi Kerja (Wilayah)

 

Industri Kemanusiaan Zaman menggantikan Modernisasi = Teknologik Ekonomis. Berlakunya Nilai nilai Produksi atas Barang

 

 

 

SEKIAN, Para Akademisi


HAK WARGA NEGARA


HAK HAK

WARGA

NEGARA POLITIK

 

 

 

ADALAH, Kekuasaan Rakyat “MIskin”. Un5tuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Hubungan anatara Kuasa dan Kebutuhan

 

1. Gerak. Kekuasaan – HAKNYA

 

2. Perbuatan (Tenaganya, Tanam)

 

Gerak (Akibat. Baca, karena) HAK, mengadakan Kebutuhan kebutuhannya, dikerjakannya. Dalam Tahapan tahapan Peradaban Zaman. Terbentuk Masyarakat Sosialisme. Didirikan (“Ide”) Negara = Masyarakat 

 

1. Produksi

 

2. Kerja. Ke Laba (Bagiannya)

 

3. Tani

 

menghadapi (dilawannya) de Politisasi dan Penguasaan (Materialis) Alat alat dan Keuangan, Proses dengan Cara cara Pemenuhan = Berkekuasaan

 

Tampak beberapa Perbedaan Ekonomisasi (Caranya). Atas Negara (= Uang). Isme ? Anta4ra Sosialis dengan Individualist di suatu Negara

 

Suatu Tujuan, yang membentuk. Bantuk bentuk Strategis

 

1. Menghancurkan. Individualisasi

 

2. Menyerang = Perang (atas Daerah)

 

      a. Imperialisme. Penjajahan

      b. Militerisme di Pemerintahan

      c. Borjuisme. Ke Demokrasi

 

3. Menguasai (Kapitalist)

 

Tindakan tindakan dalam menyerang = Pelanggaran HAK Sipil (Ciivil Rights). Suatu HAK yang tidak mungkin pernah bisa dijadikan Hukum. Berhubungan dengan Peperangan (Keadaa. Cikal bakal Perserikatan Negara negara Kebangsaan)

 

HAK — yang Internasional — Sipil oleh Politik jadi HAK Warga (suatu) Negara karena ada Negara = Kependudukan (Masyarakat) Dunia

 

HAK suatu Dasar Manusia bukan sekedar Kebolehan. Terjebak Hukum ke Hukum saja atas Aturan. Warganegara karena HAKNYA – Negara

 

1. Kekuasaan di Negara. Demokratisasi. HAK = Persamaan

 

2. Kolektivisme (HAK). Sosial = Negara

 

3. Upah = HAK. Keuangan(ada Negara)

 

4. Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

      – Tanam = HAK Sosial atas Lahan

      – Azas = HAK Manfaati Sumber Alam

      – HAK = Kepemilikan Pribadi – Keluarga

      – HAK = Keadilannya – Tempat (Materialisme)

      – Kelahirannya (Bangsa). HAK Perempuan (Makanan)

 

3. Pertahanan = HAK. Tidak Individualisme

 

<Jeda

 

 

 

HAK Warganegara dalam HAK akan Terlihat dari suatu Pemilihan. Kenegaraan. Kekuasaan oleh Rakyat. Berlangsung = Politik, mendirikan (Baca, Kedaulatan) Pemerintahan

 

Beberapa alasan Pembentukan HAK untuk Warganegara bermula Negara, yang Merdeka didasarkan Kehendak = KEBEBASAN Rakyat. Dan, Rasional Organisasi – Kekuasaan – Masyarakat, sehingga memerlukan Hubungan antara Pemerintahan dengan Kependudukan

 

HAK Warganegara dilakukan setelah ada Negara. Dan, oleh Rakyat – Negara. berlangsung Hubungan Kepemimpinan (nasional = atas Daerah daerah) yang menjadi Perbuatan untuk Kebutuhannya

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


TUDUHAN KEJI (POLITIK)


KEJI TUDUHAN INGIN

BERKUASA

SOSIALIST = FIGUR KE NEGARA

 

(Tantangan Balik Rakyat)

 

 

 

KEKEJIAN Politik selalu diikuti “jijik” atas Lawan. Menyatakan Perkataan lebih dulu. Bukan sindiran (= Edukatif). Lalu, berlangsung Perbuatan Aksi – Kuasa. Dibarengi Kekerasan Hukuman Pisikali

 

       Menginginkan Lawan disiksa ;

       Menginginkan Kebinasaannya Terhina ;

 

Karena,

 

       Mengingkan Kekuasaan – Dipaksakan ;

 

Jews (Moderen = Individualisasi) mengajarkan Penguasaan Tyranisme berbuat, diperlakukan Kekejian sedemikian Liberalistis

 

Pembunuhan pembunuhan (Bayaran) tersembunyikan oleh Ortodok – Kebangsaan Israel. Menculik, Penyiksaan … Dirampas Hak hak (= “Negara”) Manusia manusia Bebas Dunia

 

Apakah tidak pernah DISADARI, bahwa RAKYAT, yang BERKEKUASAAN ??? Ini lah, Sosialisme. Hai, … Yahudi !!!Tujuan suatu Kuasa … RAKYAT ! Menggerakkan. Gerak = Haluan Negara

 

<Jeda

 

 

 

Alat alat Tuduhan

 

1. Konstitusi. Demokrasi = Yang Ber – Kuasa

 

     – Karena, harus dalam Figur (kursi)

     – Putusan Laba (oleh) “Perseorangan” (Kuasa) Negara

     – Kepartaian. Pemimpin di atas Anggota (di Israel !)

 

2. Politik ke Hukum (Keagamaan kah ?). de – Politisasi (= Aturan)

 

3. Kekuasaan = Negara. Ke Pemerintahan (suatu Tujuan)

 

       – Kedaulatan = Wewenang Orang ke orang (Perintah)

       – Pencabutan Kepemilikan (sama Defeated ? Tidak !)

      – Diskriminasi Rasialisme “atas Wilayah”

 

Pemerintahan suatu Negara dikendalikan (= KEKUASAAN) Kelompok kelompok. Menghanghancurkan. Sengaja. Dirusakkan Hubungan Sosial – Ekonomisasi. Negara Kekuasaan – Bentuk. Kelompok Lawan Massa. Terjadi PEMBERSIHAN. KEJI ! MARAH

 

1. Pembatasan HAK Azasi Manusia ke Politik

 

2. Rasialisme. Ke Anti Kebudayaan

 

     a. Pangan (Tempat, Harga)

     b. Tani. Pemilikan Rasialistis

     c. Larangan Kerja Tanam

 

3. Penumpasan Massa. Dan, Pejuang Kemerdekaan

 

Gejala gejala (jangan langsung baca Logikal), yang terpolitisasi karena berhubungan dengan Ekonomik Negara. KEKEJIAN Tanpa Rasional namun buatan (Hukum ? Politik ?). Kuasa Bebas Individualist di Negara

 

Negara ZIONISME mempraktekkan KEKJIAN Politik atas Suku suku (Adat kah). Dilarang dalam Produksi (Alam). Tercampakkan lah Perdamaian OLEH MILITER

 

Suatu Kenyataan, bahwa Rakyat Tidak dianggap Berkuasa. Meskipun ada Pemilihan. Sosialist = Demokratik. Kerakyatan. MEMBATASI “Kekuasaan atas” Manusia

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


“GERAK KUASA” RAKYAT


PENJELASAN

TENTANG “GERAK KUASA”

RAKYAT

 

Kepada

 

Yth. 1. Ketua Umum PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK ;

           2. Ketua Umum PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ;

           3. Ketua Umum PARTAI POPOR ;

           4. Ketua Umum PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           5. Ketua ketua (Umum) ORGANISASI PENDUKUNG ;

           6. Sekertaris Jenderal PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL ;

           7. Ketua MAJELIS RAKYAT ;

 

 

 

    I. KESEPAKATAN “GERAK”

        (KE NEGARA

        ATAS PEMERINTAHAN)

 

1. Sosial Kemanusiaan (HAK)

 

2. Sosial = Kekuasaan (Tujuannya)

 

3. Sosial HAK (Kelas)

 

dst.

 

Bukan Negara = Pemerintahan (Tetapi, Demokratisasi. Karena, Wilayah). Bukan Kuasa Individualist. Bukan Militerisme

 

Dikatakannya, KOLEKTIF ! Berdasarkan

 

1. Kerakyatan = HAK di Negara

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer (Kerakayatan ?)

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … umat manusia”

 

2. Persamaan (= Hubungan). Keadilan

 

Pasal 28 H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

3. Budaya (Tani, Industrialisasi)

 

Pasal 28 I ayat 1 “Indentitas budaya … hak masyarakat … zaman … peradaban”

 

Membentuk Kepemimpinan dalam Masyarakat

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …”

 

Terlihat oleh –  untuk = karena Rakyat. Adalah, suatu Kekuasaan. Berbuat !

 

PENJELASAN RESMI

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

 

Umum

 

II. Pokok pokok Pikiran

 

“……. terkandung

 

     “… persatuan …..

     “… mengatasi … paham …” (= Individualisme)

     “… keadilan …..

 

“……. kebatinan … pikiran … yang menguasai hukum …

 

“……. membuat, merubah … mencabut …

 

“… berubah … hidup … gerak gerak kehidupan masyarakat … INDONESIA …

 

Tentang Pasal pasal

 

Pasal 1 “… pikiran kedaulatan rakyat. … yang memegang kedaulatan …”

 

Pasal 2 ayat 1 “….. ialah … sistim … ekonomi …”

 

Pasal 23 “… caranya … hidup dan didapat … oleh rakyat sendiri.”

 

Pasal 32 “Kebudayaan … ialah … usaha … dan daya Rakyat …..”

 

Bab IV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

 

“… produksi … pemilikan … masyarakat …..”

 

“… bukan orang seorang …..”

 

KEBEBASAN = HAK (MERDEKA)DI ATAS TANAHNYA

 

“… alam … bumi … air …..”

 

Karena,

 

Pasal 28 C ayat 2 “… HAKNYA secara kolektif … untuk masyarakat, … dan negaranya”

 

Maka

 

adalah Pertanggung jawabannya. Biarpun politik (= HAK pun gerak. Lembaga ?  Kelompok ?). Tetapi, bukan Hukum ke Peng – HAK – an

 

Penuntutan atas Kesalahan. Beda. Antara Negara – Hukum. Bersanksi (Dituduh = Pidana. Dari Luar). Terjadi Penghapusan Bukti (atas Delik. Individualisasi ?)

 

Yang dituntut = Hukum. Ke Perbuatan Normatifik. Memungkinkan (Copot  “Jabatan”. Atau, Kekuasaan ?)

 

Agar,

 

1. Kekuasaan Rakyat di Negara

 

2. Suara Pemilih ke Tujuannya

 

3. Masyarakat pun Sosialis (Pembentukan)

 

Gerak Rakyat = Pergerakan. Ini lah, Pengertiannya. MEMBEBASKAN. Dalam Putusan Kekuasaan

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

Pasal 28 E ayat 1 “….. hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara …”

 

    II. PERSETUJUAN DASAR JUANG

 

Dari Penjelasan di atas, gerakan gerakan Rakyat punmenuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” harus dan bahkan wajib disetujui oleh Rakyat (Kemasyarakatan). Melalui Politik rakyat ke Negara. Didasarkan Kerakayatan HAK Kolektifnya

 

    III. MASSA = AKSI. Perbuatan HAK ke Negara Ekonomi (Baca, Kolektivisme)

 

Perkenankan, Ketua PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK, tidak dalam Tulisan ini, tetapi Pembahasan Rakyat Demokratik Hubungan Kekuasaan Massa Rakyat

 

Namun, Pendasaran Arah jelas, Kamerad. Sosialisme ………

 

Bukanlah wewenang Kami Pembebas, tetapi “yang kini” di Dalam, Kawan kawan. Melaksanakan Demokrasi, yang telah dilalui. (Pembentukan Nasional. Kerakyatan). TerpilihPemimpin = Kepartaian (oleh). Diselenggarakan = Demokratisasi Kekuasaan (di) Negara

 

<Tunda

 

 

 

BERSAMBUNG KAH ?


PESANRAS (DI) DUNIA


AKAL adalah Kemanusiaan. Membentuk.Tidak Rasialisme. Tidak Suku Benuatika. Tidak bulan Nasional. Terhubungkan (= Rasional) antar Pemikiran

 

Manusia Sosial, yang Berpikiran. Dialektika Logik. Ke Materialisasi

 

Hitam, Merah – Putih dan Kuning. Bukanlah Pelaknatan Tubuh … ! Adalah, Persamaan atas Rasial

 

……… Pikiranpikiran Manusia

 

……… Perbuatan Manusia. Ke Tujuannya

 

……… Manusia Yang Lapar

 

Memikirkan Suatu Yang Sama. (Berkekuasaan kah ?).Kuasa = Manusiawi. Untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Masyarakat). Diperbuat

 

1. Produksi (Alat =Kemampuan)

 

2. Pertahanan= HIDUP. “Aturan”

 

Alam=Sumber Penghidupannya di manapun.Yang ditaklukkan. Lalu,mengola, mengelola, melindungi. Nah ! Inilah, Pertahanan (= “Negara”. Hmmm …….). Berlangsung dalam Industrialisasi Ekonomi karena Tenaganya

 

      – HAK =Kepemilikan Tujuan

      – Buruh = Kelas Pekerja

      – Guna = Materialisme

      – Wilayah wilayah Tempat

      – Penghidupan = Kerja Tanam

 

dll

 

3. Tani (Budaya). Ke Pangannya

 

<Jeda

 

 

 

Pertemuan Titik titik Pikir akan berlaku dalam Kemasyarakatan Sosialis Internasional. Melalui = Perpindahan Tekno Logi – ka Bentuk Pakai. Dan, terpolitisasi. Barterisme Ekonomikal. Produksi atas Hasil. Sosial = Materialisasi (Ide)

 

Dari Konvensionalisme Pembentuk Ke Baru an Pengetahuan – Alami. Tetapi, Moderen. Pun ke Tradisonalisasi (Pakai). Kesederhanaan = Sistim

 

Transisi Operatif (Muatan). Diperjuangkan. Mungkin dalam Kebudayaan (Baca, Rasionalisme Politik). Terserap. Ideologik. Kemurnian Ajaran (Falsafati) Keadilannya. Didasarkan ‘Nation’ – Kebebasan di Tanahnya

 

Kemanusiaan mampu (= Politik) memiliki kembali Zaman (Kesemestaan). Bertarung untuk Yang Muda. Kelak dalam Kemungkinan (Logika Batini) Peradaban . Lingkungan (Politisasi) Kehidupannya

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN, TERIMA KASIH


NEGARA – KEPEMIMPINAN, TENTARA


NEGARA

KEPEMIMPINAN (Anti Militerisme)

NEGARA

 

 

 

KEPEMIMPINAN apapun jua berdasarkan suatu Kekuasaan Rakyat. “Suatu” yang menghubungkan Negara – Tentara. Melalui Demokratisasi Kekuasaan di Negara. Menjadi Pembentu Tentara Rakyat. Ke Organisasi. Kemampuan kemampuan (= Militer) ditujukan Pertahanan Rakyat dalam MEMBEBASKAN Rakyat (Kemanusiaan Sosial)

 

Maka, Militerisme memakai Demokrasi (Baca, Konstitusi)

 

<Jeda

 

 

 

Banyak Militerisme Berkekuasaan. Ke Tyranik. Penguasaan Ekonomi (Negara ciptaaan Kapitalisme, Imperialistik, atau jadi “Alat” Kekuasaan Individualist). Terjadi Perlawanan Rakyat = Kontra

 

Ini lah, Anti Militerisme. Biarpun tidak mungkin Negara Tanpa Pertahanan. Berlaku Perlawanan Rakyat di Dunia. Terbentuk matarantai Perjuangan

 

– Kemerdekaan (guerrilyas)

– Diplomasi Politik Damai. Menggalang Anti Perang Militerisme

– Bantuan Pangan (Dunia)

 

dsbnya

 

Atau, ketika Negara dikuasai Individualisasi atas Ketentaraan. Membentuk Kedaulatan (Baca tanpa di) Negara – Pemerintahan Junta Militer. Berdasarkan alasan Keamanan Demokrasi

 

1. Lahan lahan Pertanian = Kuasa Militer (“Jatah” Pangan)

 

2. Pembatalan Kepunyaan  Alat alat (= Senjata Ekonomi) Produksi

 

3. Ekonmisasi bentukan kerja Militerisme = “Kaum” – Pedagang

 

4. Uang “atas dalam” Negeri saja (= Pembiayaan Non Usaha)

 

5. Penguasaan Wilayah wilayah dengan Aturan aturan Peperangan (di) Negara

 

Lalu, dalam beberapa Keadaan, JIKA Militerisme yang menang, Kehancuran untuk Kelompok kelompok (Rasional yang Logik. Samar. Bentuk Politik Juang) Rakyat di suatu Negara yang (“jadi”) Moderen, karena Tekno Persenjataan Bunuh Manusia manusia (Genocide = musnah karena Perbuatan suruhan) di atas Permukaan Bumi  = Dunianya sendiri Tanpa Perlawanan

 

<Titik

 

 

 

Seluruh Pembicaraan, yang ada Ketentaraan  (hadir, atau Tentang) = Rahasia Negara. Sebab, “Telah” berhubungan dengan Perang. Tegas

 

Sosialist dari Abad ke Abad Zamani mengalami,  mendalam – memahami Aturan aturan = Kerahasiaan. Perintah (Terjemahan Bebas Keamanan). Terbatas = bukan Pembatasan Kuasanya

 

<Tutup

 

 

 

SEMENTARA TULISAN KAMI PUN

TERNYATA

DALAM PEMBATASAN. SEKIAN

 

 

 

 


KEPEMILIKAN MASYARAKAT LAWAN PEMISKINAN DI DUNIA


KEPEMILIKAN MASYARAKAT

LAWAN

PEMISKINAN DI DUNIA

 

 

 

SUNGGUH ! Bukan lah Tulisan Penghasutan , … TUAN ! Pemiskinan suatu Keadaan (= ada. Buatan) Ekonomi – Politik. Apakah Perlawanan Negara ?

 

Mengapa Pemiskinan dilawan ? Karena, di Negara ada Rakyat (Penduduk)

 

Beberapa contoh Pemiskinan (sengaja. Permusuhan – Rancang. Usaha). Antara lain

 

     – Penjajahan (Imperialisme)

     – Korupsi (Uang = Negara)

     – Perdagangan Individualisme

 

Melalui

 

1. Pembodohan atas Kemanusiaan

 

2. Kuasa (Baca, Penguasaan). Menguasai. Maaf ? Hati hati

 

     a. Penindasan Rakyat Miskin

     b. Penguasaan Ekonomik (Alam)

     c. Pembuatan Hukum Sepihak

 

3. Militerisme. Ke Perintah

 

dst. Tegas, dalam Perbuatan perbuatan

 

“Negara” (Kedaulatan Rakyat) dikuasai.  Telah (= Rasionalisme ?) memungkinkan jadi Sistim ke Ekonomisasi. Berdasarkan Indentitas (Hukum kah ?) Budaya

 

<Titik

 

 

a Politik gerakan gerakan Kekuasaan Rakyat pun “melepas”. Semula Gugus Juang berlangsung Kepentingan kepentingan Masyarakat di suatu Negara Bebas

 

(Serikat Tani – Pertanian, Organisasi Perburuhan, Perjuangan Rakyat Yang Miskin. Dsb)

 

Kekuatan kekuatan Perlawanan (Sosialisme. “kiri”) ke Luar Negara. Tetapi, ada dalam suatu Wilayah wilayah Kekuasaan Rakyat (Nasional Persatuan)

 

Lebih tidak wajar dikesampingkan Hak Azasi Manusia. Tidak lagi pemikiran di “Dalam” ke Tujuan Sosialisme. Bukankah Manusia Pembentuk Masyarakat ? Terlupakan. Diganti Isu Kontra Isu Politik Damai Ketentaraan Dunia

 

TUAN ! Kami sedang berbicara. Tentang Ajaran Kerakyatan. Di Negara. Bukan “atasnama. Karena – Maka, NEGARA MELAWAN ! Kebebasan = HAK di Tanahnya

 

     – Bukan Ultra Nasional dalam Perpolitikan

     – Bukan Chauvanisme Negara (Miskin)

     – Bukan Koalisi – Tengah untuk Pemerintahan

 

Suatu Kekuasaan (Rakyat). Diterjemahkan. Sosial = Kekuasaan (HAKNYA)

 

Menjadi

 

     – Sosial HAK Kelas

     – HAK Azasi Manusia

     – HAK = Perbuatan di Negara

 

<Titik

 

 

 

Sampai di sini, mampu kah Berlawan ? Belum. Negara bukan Organisme Perlawanan kah ? Nisbi – ist ! Memerlukan Tenaga (HAK) Kelas. Digerakkannya = Produksi Nasional Industri. membentuk “Negara (Sumber Alam -) Ekonomi”. Bukan lah Kerja Pemerintahan berdagang Uang Tanpa Barang

 

1. Undang Undang (ada suatu Negara)

 

2. Putusan putusan (Kenegaraan)

 

     a. Kewajiban Parlemen. Kerakyatan

     b. Tanggung jawab (Keuangan)

     c. Tugas Pemerintahan (Bentukan)

 

3. Kekuasaan. Ke Nasional Program program Kenegaraan =Pemerintahan (Produk)

 

Materialisme atas Sejarah (di) Alam). Bermula “Kekuasaan Bumi” (Kemutlakan) dihancurkan karena Pemikiran. Maka, terbentuklah Industrialisme = Bahan Baku Alam diproduksi. Sosial Logika – Alam. Mengadakan Keseimbangan Manusiawi. Thesika “Alam (di Pikirannya)

 

Negara pun Tidak Absolut. Disifatkan Sementara. Ada Penduduk bekerja dalam Produksi (Kepemilikannya. Pemilikan Rakyat). Ketika Bertujuan, Negara = SOSIAL (Ide). Dipersiapkan Pemerintahan = kepemimpinan. Oleh Rakyat Demokratik

 

— oOo —

 

<Titik

 

 

 

UNDANG UNDANG DASAR RWPUBLIK INDONESIA

Bab XIV Pasal 33

 

“… Produks dikerjakan … untuk semua … di bawah

kepemimpinan …

 

“… pemilikan … masyarakat …

 

“… bumi adalah … untuk

kemakmuran

rakyat”

 

<Jeda

 

 

 

Dari kepemilikan, Rakyat – Masyarakat – Penduduk Berpunya = HAK

 

1. Persamaan. Kemanusiaan (Azasi)

 

2. Kemerdekaan (Pembebasan) di Tanahnya

 

     a. Kelahirannya (Hak Perempuan)

     b. Pangan (Lahan Tanam)

     c. Penghidupan. Keadilan = Pertahanan

 

3. Kedaulatan (Wilayah wilayah)

 

INDONESIA tidak lah pernah menganuti Kapitalisme Negara. HAK = Kemerdekaan di atas Tanahnya. Mengolah = Kebudayaan Tani. Ke Pangannya. Mengelola Sumber Alam. Ke Produksi (HAK). Mempertahankan Sosial = HAK (Kelas). Memilikinya = HIDUP. Rangkaian Kebebasannya

 

Negara suatu “Ide”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Tanahnya Pemilikan Masyarakat

 

Kuasa pun = HAKNYA. Yang dilakukan. Demokratisasi atas Pemerintahan. Mematuhi Kehendak Rakyat. Untuk mengerjakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Di Negara. Aturan aturan Kepemilikannya = ADIL. BERBUAT, TUAN ! Ini lah, Perlawanan …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


HAK AZASI MANUSIA DAN EKONOMI


HAK AZASI MANUSIA DAN EKONOMI

 

 

 

MEMANG tidak banyak dibicarakan. Hak Azasi Manusia – Ekonomisasi (Produksi). Mengapa ? Tegas, Perhitungan – Dasar. Berhadapan langsung ke Musuh Kemanusiaannya

 

Maka, terus akan terus dilindungi. Walaupun di Depan selalu, tetapi bukan lah gerakan gerakan, yang Terdepan. Namun, kemampuan kemampuan Pertahanan (Manusiawi). Dijadikan “Arah” Perjuangannya (di) Negara

 

Sosialisme, yang berjuang (lah …). Ke Depan. Strategikal = Pergerakan (Massa) di Negara atas Ekonomi – Politik (Dunia). Menyeluruh. Sosial Haknya (Kelas)

 

1. Tenaganya (Kelas). Perburuhan

 

2. Kebebasan di Tanahnya (Merdeka)

 

     a. Budaya – Tani (Pangan)

     b. Alam (Hak. Ke Produksi)

     c. Politik. Ke Negara (Ide)

 

3. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Hak Manusia – Negara. Ke Tujuannya. Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Tidak Individual Kapitalist. Perjuangan Kemanusiaan. Ke Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

      I. Peta Rakyat (“Kuasa”)

 

Mampu kah “Satu”, yang melaksanakan? Tanpa Rakyat INDONESIA. Berdasarkan Sosialisme (agar, dibaca Kerakyatan. Sosial = Kekuasaan. HAK nya. Ini lah, Demokrasi = Rakyat) menggerakkan. Atas Kepemimpinan – Negara. Menjadi “Gerak – Kuasa” (Sistim kah ?). Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

1. Hak Azasi Manusia

 

2. Gerak Rakyat Kuasa

 

     a. Sosial Hak (Kelas)

     b. Kolektif (Hak. Politik)

     c. Hak Pribadi (Manusia)

 

3. Kedaulatan = Hak (di) Negara

 

Peta I Rakyat - Kuasa

 

Sosial = HAK Produksi Tenaga Kelas Buruh pun masuk dalam Peta ini, karena Dasar Kuasa di Negara untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

Peta Ia Sosial = Hak - Produksi

 

       II. Peta Kolektif (HAK)

 

Peta Kolektif (HAK)

 

       III. Peta Juang Ekonomi

 

Peta Juang Ekonomi

 

Apakah hubungan antara Hak Azasi Manusia dengan Sosial Hak (Baca, Sosialisme Ekonomisasi) ? Tetapi, sampai kini mengapa ya Tidak ada ? Belum Terpolitisasi ? Bergerak. Kuasa = Gerak Rakyat

 

Kemungkinan kemungkinan (Gagal kah ?)

 

1. Tidak Sosialisme diterapkan

 

2. Pengaruh Luar Negeri. Berdasarkan Imperialisme (Sejarah)

 

     a. Militerisme, Ke Perdagangan

     b. Penyalahgunaan Wewenang (Hukum)

     c. Birokratisme (Feodalist)

     d. Korupsi

     e. Kuasa Buatan (Ekonomi)

 

      dll.

 

3. Kapitalisme (Uang)

 

dst

 

Hukum, yang amat diandalkan dan Sakralisme menjadi “alat”. Berniat – ganti Politik (Isme). Apa lupa ada Tujuan (suatu Kekuasaan). Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 20 ayat 1 “”DPR memegang kekuasaan membentuk …”. Kekuasaan Pembentuk Aturan (atas Hukum)

 

Beda dengan Kuasa Individualist Sepihak — Tanpa Parlemen pun — mampu buat Peraturan peraturan atasbana Rakyat

 

<Jeda

 

 

 

Perekonomian suatu rangkaian Usaha, yang bersumber karena Produksi ke Distribusi. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Ditujukan Tidak Kapitalisme Individualisasi Keuangan. Terbagi Perlabaan untuk Masyarakat. Dijamin Upah Kelas Buruh (Tenaganya) “atas Uang” (Transaktif) Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELAMAT BERTUGAS, KAWAN

 

 


NEGARA HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI – EKONOMI


NEGARA,

HUBUNGAN KEUANGAN, INDUSTRI –

EKONOMI

 

 

 

TERPOLITISASI. Ke Bentuk bentuk Perbuatan

 

1. Nasional ke Industri. Produksi

 

2. Rasional Keuangan. Ke Anggaran (Baca, Parlemen. Ke Persidangan Ekonomi)

 

     a. Politik Anggaran

     b. Program

     c. Pertanggung jawaban

 

3. Sosio – Ekonomik (Keuangan)

 

Sosial = Kekuasaan – Gerak, dibahas (Sistim Keuangan Politik) menerjemahkan Konstitusi = Politik ke Ekonomi – Perdagangan. Tersebutkan Demokrasi = Nasional Perekonomian. Berdasarkan Terjemahan (Politisasi). Yang diajukan. Ke Pembentukan rangkaian “Keadaan”

 

Peta Kontitusi Negara =Keuangan, Industrialisasi – Ekonomik

 

Peta Hubungan Keuangan - Industri - Ekonomi 2

 

<Titik

 

 

 

Sampai makah Industri Terjemahan Sosial HAN dalam Hubungan Ekonomisasi Keuangan ? (Maaf ? Tidak dibicarakan dalam Tulisan ini)

 

Pertahanan. Taktis kah ke Ekonomikal ?

 

Pasal 30 ayat 2 “Usaha pertahanan … negara … melalui sistim …”

 

didasarkan

 

– HAK = Kebebasan (Demokrasi). Pasal 28 E ayat 3

– HAK = Kemerdekaan (Pikiran). Pasal 28 I ayat 1

– HAK = Politik (Negara). Pasal 28 D ayat 3

 

mengadakan

 

Pasal 25 “… negara … wilayah yang … hak haknya …”

 

Untuk itu perlu menetapkan “… ekonomi … cabang cabang produksi .. negara …” (Penjelasan Resmi UUD). Menunjuk Pasal 33 “… keseimbangan … nasional …” (Keseimbangan = Sosial. Baca, Pertahanan dalam Ekonomisasi = Ketahanan)

 

<Titik

 

 

 

Tanggung jawab =

Kepemimpinan

untuk Perekonomian

 

Dalam Pemilihan yang berlangsung, ‘Sah” – Kebolehan (Normatif. Ke Pelembagaan Hukum)

 

Antara Kewajiban Negara (atas) Presiden = Perbuatan (Kenegaraan)  ke Tanggung jawab Keuangan Ekonomik Kepentingan kepentingan ekonomik Masyarakat bukanlah Retorika tetapi Konstitusi – Rakyat

 

Para Calon boleh mengajukan (Moralitas) telah – akan diperbuat untuk Pemilih (Kertas kah … ?)

 

Adalah, Tanggung jawab (= Kuasa). Presiden berbuat, melaksanakan. Executif = Pouvoir Reglementair. Dan, “… kedudukan … tergantung Presiden. (Negara = Pemimpin ke Tugas. Pemerintahan – Admnistrasi. Kementerian ?  Kabinet bukanlah “Dewan”. Tetapi, hanya itu kah Konstitusional ?). Berdasarkan Kekuasaan di Negara ke Ekonomi. UUD RI Pasal 33 ayat 3 “….. dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat”

 

Ini lah, yang akan dipertanggung jawabkan. (Suatu kepemimpinan. Memimpin = Menyelenggarakan. Melakukan = Keputusan keputusan Perbuatan). Berdasarkan “… menentukan haluan … yang kehendaknya …” (Baca, Rakyat). Ke Parlemen Nasional (MPR) melalui mekanisme DPR “… lebih kuat dari kedudukan pemerintah”. Lalu, “… begrooting Pasal 23. Dengan ini … mengontrol pemerintah. Harus diperingat … Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis … Rakyat.” Sehingga, “….. pemerintah … tidak akan terlepas … pengawasan …”

 

Pasal 7 A “… dapat diberhentikan … Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat … terbukti melakukan … korupsi, … penyuapan, tindak pidana berat …” (Perbuatan atas Kenegaraan berhubungan dengan ekonomi – keuangan)

 

Karena,

 

Pasal 23 ayat 5 “… memeriksa tanggung jawab … keuangan negara … Hasil … diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

 

juncto

 

Pasal 23 ayat 1″… dilaksanakan … terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Tidak lah samadengan dibuat, yang berlaku Individualistis Ekonomi Politik. Sepihak. (Suatu “Bentuk” Pemerintah). Berbahaya. Mengingat kemungkinan Tekanan dalam Pengaruh di Luar Masuk ke Dalam

 

Pasal 11 ayat 2 “….. dalam … internasional … yang luas … mendasar …” terhadap Indonesia (Negara = Keuangan)

 

<Jeda

 

 

 

Hubungan hubungan di atas merangkaikan, menyelenggarakan = mewujudkan HAK HAK Masyarakat dalam kepentingan kepentingan Negara. Bersumber – didasarkan Sosial Kekuasaan Produksi

 

Penjelasan Resmi UUD

 

(Dasar Kepemilikan Masyarakat)

 

“….. kepemilikan anggota anggota masyarakat.

 

(Aksi Massa. Ke Ekonomisasi)

 

“Kalau tidak … ke yang berkuasa …

rakyat

ditindasnya.

 

(Kedaulatan Rakyat pun Politik)

 

“….. harus … oleh negara … untuk … kemakmuran rakyat.”

 

Sosialisme (di) Negara. Diterjemahkan. Dalam Materialisme Logika Sosial (Dialektis). Ke Rasional. BERKEKUASAAN = KERAKYATAN. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya. Ke Nasional (Industrialisme)

 

<Tutup 

 

 

 

SELESAI


PENGUASAAN – SESUATU KEADILAN


PENGUASAAN – SESUATU KEADILAN

 

 

 

“BERBICARA, tidak lah diam. Karena,

melihat.

Dan, bicara Tentang Keadilan, maka Ke – Tidak Adil – an

Terungkap”

 

 

 

AKAN KAH Militerisme yang Bodoh menghancurkan Teman ? Ke Si Pedagang. Atau, dibalik. Perdagangan tanpa sengaja (Bukan Politikus) , terjungkalkan di Perpolitikan mereka. Lalu, dikerjai Teman Sama Kepentingan = Berkelahi. Dan, semua lihat

 

Itulah ! Keadilan, … Bapak ! Merasakan Penguasaan saling jatuh menjatuhkan. Karena, Perdagangan saja. Sedikit pun tanpa menyesali injakan tanpa ampun

 

Sementara, Para Pedagang saling menunggui. Namun, terabaikan Permohonan Buruh berbicara HAK = Pekerjaan (“Kaum”). Menjerit jerit di belakang pagar tembok. Terkunci. Kuatir Tuduhan Hukum. Memandangi “senjata” Si Kaya (= Pembeli). Ketakutan. Gemetar, karena merasakan Lapar Anak di rumah. Ini, Ke – Tidak Adil – an, Bapak … ! Berdemo dapat “Bayaran Makan” ke perut sendiri. Terlupakan di rumah. Karena, TIDAK memiliki Lahan = Tempat Rumah. Landreform hanya untuk Petani. Tidak untuk Buruh. Saya bicara yang di Amerika dan Tidak di sini

 

Konsep Ekonomi ke Pertempuran. Mengatasi Pengangguran Buruh Nasional. Di – apa – kan kah ? Kerja tanpa rumah. Perang Misi – Kesucian. Yaitu, atas Kemiskinan di Negara. Berlaku Tanah = Emas ke Uang

 

Presiden Yang Rasialist – Campuran Lawan Mahkamah Agung (bukan hanya Pimpinan tetapi Kelembagaan) = Lambang Persatuan Nasional Abad ke abad

 

Kekuasaan atas Keadilan. Melalui Hukum ? Libatan Kuasa Militer = Kebangsaan (Nation). Dan, berdatangan Militerisme – ist dari Daerah se – Benua

 

(Mahkamah (Ketua = Pelembagaan Negara) Agung yang “baru” Terlantik Tanpa keinginan Obama, menarik Tentara ke Konstitusi. Dihadapi Si Rasial (HAK) Moderen. Kalah ! Di kedua Parlemen (= Dagang)

 

Buruh hanyalah Tenaga. Di Amerika. Suatu Masyarakat, yang “Diadil-i”). Diperhatikan. Biarpun keluar masih dinyatakan Buruh. Menyandang “Nasib” (sampai Tingkatan Anak). Tidak berpunya Lahan untuk Perumahan, ‘Bung ! Kepemilikan Si Empu Uang

 

 

 

SELESAI


POLITIK RAKYAT DAERAH


POLITIK RAKYAT DAERAH

 

 

 

BAGAIMANAKAH hubungan antara suatu Pemerintahan – Daerah (Daerah daerah) ?

 

Pasal 18 ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber … alam … diatur … adil dan selaras …”

(Batang Tubuh UUD RI Pasal pasal)

 

Berdasarkan

 

“…, … (… gemeenschappen) …, … diadakan perwakilan, … pemerintahan pun … dasar permusyawaratan”

 

(penjelasan resmi UUD RI)

 

Terjemahan Konstitusif (Politis

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Perwakilan Kuasa. Ke Pemerintahan

 

3. Musyawarah

     “… landschappen … (Nasional = Land. Kebudayaan)

    “… volkschappen … (Tradisionalisasi Kerakyatan)

 

Dialektika lah (agar, tanggap cepat) Thesiskalisasi Logika Kekuasaan Politik “dalam Permusyawaratan” – Daerah daerah ke Sistim “… pemerintahan …

 

1. “….. tidak berdasarkan kekuasaan belaka …”

 

Undang Undang Dasar Pasal 4 ayat 1 “….. memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

Sehingga, Quasif “ke” Parlemen, tidak ke Presiden. Biarpun Presidensial. Pasal 5 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk undang undang …”

 

Pasal 7 A “… atas usul DPR , … terbukti … melakukan … pengkhianatan …”

 

Namun,

 

Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan DPR”

 

2. “….. atas sistim konstitusi, tidak absolutisme …”

 

Maksud “Tidak” = Figur. Dan atau Penguasa

 

3. “Kedaulatan Rakyat dipegang MPR … seluruh Rakyat …..”

 

(Penjelasan Resmi UUD)

 

Mengapa ?!?

 

(Pembukaan UUD Alinea ke IV)

 

“….. membentuk suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan … kerakyatan …”

 

<Jeda

 

 

 

Politik Daerah ke Negara

 

UUD RI Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota DPR, DPD …..”

 

tetapi (hati hati !) menerjemahkan Perwakilan, Kekuasaan (= Daerah daerah)  – Pemerintahan

 

Didasarkan

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak …pemenuhan … manusia”

 

Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak … sama DALAM pemerintahan”

 

Pasal 28 I ayat  5 “Identitas budaya … hak masyarakat … selaras zaman … peradaban …”

 

Terpolitisasi (Baca, menjadi Politik Daerah), karena Berkemampuan

 

Pasal 33

 

ayat 2 “Cabang cabang Produksi … menguasai …”

 

Kata “menguasai” = dikerjakan

 

ayat 3 “….. air … kekayaan alam … untuk … rakyat”

 

1. Air ke Pertanian (Kebudayaan)

 

2. Alam = Materialisme

 

3. “untuk” = Politik. Ke Kelas

 

Dalam rangkaian Perjuangan Rakyat di Daerah daerah untuk membentuk Masyarakat Sosialisme. Terselenggarakan dan berlangsung Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Dilaksanakan Sosial HAKNYA (Kemanusiaan)

 

<Titik

 

 

 

Penjajahan = Imperialisme. Menguasai Daerah daerah di Indonesia. Dilakukan

 

1. Kolonialisme (Uang)

 

2. Penindasan Buruh = Tenaga (Manusia Pekerja) di Daerah daerah

 

menguasai

 

     –  Lahan. Ke Adat (Hukum)

     – Produksi

     – Sumber Ekonomik (Alam)

 

dll

 

3. PEMISKINAN = Lapar Pangan

 

Jaringan jaringan Kapitalist atas Wilayah Dunia. Keuangan (= Emas) Perdagangan. Dalam Individualisme Ekonomi (Monopolisme)

 

Dukungan Militerisme masuk dalam Perekonomian. Membinasakan Nilai = Manusia Zaman. Menghancurkan Gugus gugus Juang. Mendidik Mentalitas Feodalisme

 

Revolusi ke Materialisme. Dibenturkan. Pembukaan UUD RI “….. pergerakan pergerakan … rakyat Indonesia … berdaulat “. Atas Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah = Daerah daerah. Kebebasn = HAK di Tanahnya

 

Industrialisme jadi Pemilikan Rakyat Manusia (= Kekuasaan) dari Perbuatan ke perbuatan Bangsa dalam Masyarakat Sosialisme = Kemasyarakatan Internasional

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) sekali-gus Thesiska “Alam (di Pikirannya)

 

1. Sumber Alam ke Produksi

 

2. Buruh = Tenaga (Kelas). Terjamin Upah Keuangan = Negara

 

3. Nasional Industri (Pemerintahan) ke Perdagangan (Distribusi)

 

Daerah daerah (Kelahiran = HAK) suatu Negara Konstitusi ke Pemerintahan Kenegaraan

 

UUD RI Pasal 28 H ayat 1 “… berhak HIDUP … bertempat tinggal  …”

 

Alasan alasan Politik

 

Pasal 25 A “… Indonesia adalah … Negara … dengan wilayah … hak haknya …”

 

Maka

 

Pasal 28 C ayat 1 “… berhak pemenuhan kebutuhan dasarnya … manfaat dari … pengetahuan dan teknologi, … budaya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI. Ini, Politik