Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

“NEGARA” (DAN) PERTANIAN


NEGARA (DAN) PERTANIAN

MAAF … ? Judul “Negara” atas Thematika, Saudara saudaraku INDONESIA

Maka, seolah olah bertentangan dengan Kerakyatan, karena ‘menyerahkan Tani’ ke Pemerintahan. TIDAK !!! Petani tidak mungkin dilepaskan dari Kekeluargaan = Tanahnya

Sebab, Konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia belum se kalimat pun ada Pasal Tentang Pertanian

— oOo —

Pemikiran Tani suatu rangkaian Dialektika yang Rasional

1. Disediakannya (= Pembagian) Lahan. Atau, “membeli” (?)

2. Tani ke Pangannya = Budaya

a. Kepemilikan (Politis ?) Sosial Tanahnya = HAK Petani (di) Negara

b. Tradisionalisasi Perbuatan = Sistim (Kekeluargaan. Bukan lah”Adat” – Jajahan

c. Kerja Tanam – Semai – Panen (Tenaga = Buruh Tani)

d. Alat (Obat obatan dan Pupuk) Tekno – Logika

Masalah “Alat” Pertanian berhubungan dengan Serikat (Jaringan jaringan Politik) Industrial ke Tekno – Logika Pembuatan. Yang dibicarakan dalam Sosialisme. Dibuat sendiri (Produksi), yang dikerjakan (Logikal Materialisasi) Negara menjadikan Pertanian = Industri (Filosofi)

e. Bibit (= Usaha ke “Penyimpanan Desa”. Musim ke Musim)

3. Hasilnya. “Ke” Wilayah wilayah Pangan (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 25 “Negara INDONESIA … yang berciri wilayah … hak haknya …”

Pasal 28 B ayat 2 “….. berhak atas kelangsungan hidup …”

Termaksudkan,

– Hidupnya = Manusia Sosial

– Pangannya

– Hak = Pertahanan di Tanahnya

Pasal 33 ayat 4

“….. kebersamaan …

“….. kemandirian  …

“….. keseimbangan …”

Dalam Politik = Sistim Ekonomik, Industrialisasi dan Pertanian, melalui Program program Terjemahan Konstitusi antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia bersama menyelenggarakan (= Pelaksanaan) Bentukanb bentukan “Hubungan keuangan … pemanfaatan alam … dan … daya lainnya …”

Berdasarkan

1. Kemanusiaan

2. Aturan aturan Sosial

3. Haknya

Sehingga, perlu keterwakilan Petani Nasional dalam suatu Pemerintahan Kerakyatan. Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” juncto Pasal “….. memperjuangkan haknya secara kolektif.”. Membicarakan, mengawasi (Pasal 22 D ayat 3 “….. pengawasan atas … pelaksanaan anggaran … negara” , memperjuangkan Pertanian – Negara di INDONESIA

SELESAI

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s