Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Agustus, 2009

KEKUASAAN =”HAK”KOLEKTIF


KEKUASAAN=”HAK”KOLEKTIF

BERBUAT

Bagian Tulisan Pertama

 

BEBERAPA ukuran Kolektif = Hak Sosial

(antaralain)

1.Kekuasaan Rakyat (Dasarnya)

2. Bersama (dibaca, Masyarakat Sosialisme)

    – Tujuannya. Kerakyatan (Perintah)

    – Pertanian = Hak (Budaya)

    – Produksi. Tenaga (Buruh)

dll

3. Ada Sosial Hak (Kelas) = Manusiawi

dst.

Kolektif pun = HAK. Kuasa

|Diminta kepada “Kawan di Negara” menambahkan. Tegas. Bertujuan

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK 

Pasal 11 “……. memperkuat Kolektivisme …”

 

Suatu Politik Rakyat Miskin. Demokratik – “Negara” di Indonesia ke Sosialisme

 

Atas Pemerintahan (bentukan). Karena, Negara suatu “Ide”

 

Undang Undang Dasar

Republik Indonesia

Hasil Amandeer Kerakyatan 

1. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

Pasal 1 ayat 1 “Negara … suatu … kesatuan …”

 

Pasal 18 “Pembagian daerah … dasar … permusyawaratan … sistim … hak hak …”

 

menjadi Nasional karena Pemilihan

 

Pasal 22 F ayat .. “Pemilihan … dilaksanakan langsung, UMUM, BEBAS, rahasia, … ADIL …”

 

2. Pemerintahan (ada Negara)

 

Berdasarkan Hak Manusia Sosial di suatu Negara

 

Pasal 28 D ayat 3 “….. berhak … sama dalam pemerintahan”

 

3. RAKYAT (Orang Banyak)

 

Pasal 33 ayat 2 “….. produksi … yang penting … menguasai … hidup orang banyak …”

 

     a. Hajat (Kebutuhan) “Orang Banyak” = Rakyat

     b. “….. dikuasai …” = Kekuasaan (Terjemahan) ke Kelas

     c. Hidup = “……. Kalau tidak … rakyat banyak ditindas..” (Penjelasan Resmi)

 

Tidak Indiividualisme. Namun, Sosial Dialektika – Politik. Negara – “Ide” Sosial. Materialisme Logika Sosial (Kekuasaan)

 

Adalah, Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Di Indonesia. Mempersiapkan, menyelenggarakan = melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Terpolitisasi lah Organisasi dan Kuasa. Menguasai = Demokratisasi (Program ? Kepemimpinan)

 

Melalui

 

1. Pemerintahan

 

2. Nasional Parlemen (Keanggotaan)

 

Pasal 1 ayat 2 “….. terdiri … anggota … melaluipemilihan …”

juncto

Pasal 22 E 

ayat 2 “Pemilihan … memilih anggota …..”

ayat 3 “Peserta pemilihan umum untuk anggota … adalah partai politik”

ayat 4 “….. untuk Dewan Perwakilan Daerah …perseorangan”

 

MAKA, tidak mungkin pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (Baca, Anggota anggota, Persidangan, Rancangan Undang Undang)

 

(lihat Penjelasan Resmi Undang Undang Dasar Republik Indonesia)

 

Keanggotaan Perawakilan = Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

 

Dalam terjemahan Politik Undang Undang Dasar (Penjelasan). KARENA, Kedaulatan Rakyat di Negara ke Undang Undang Republik Indonesia (suatu Kenegaraan)

 

Pasal 28 ayat 1 “….. kekuasaan membentuk …”

 

Pasal 20 ayat 3 “Jika rancangan … tidak mendapat persetujuan bersama, tidak boleh diajukan … persidangan masa itu”

 

Pasal 21 ayat 1 “Anggota … berhak mengajukan usul rancangan undang undang”

 

 Bagian Tulisan Kedua

 

ANGGARAN DASAR

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

Politik Rakyat Miskin disebabkan

 

Pasal 7 “….. rakyat tertindas” 

Menjadi perbuatan = gerakan Sosialisme. Ke Negara

 

Pasal 11 “….. perjuangan anggota … bahan … dalam … keputusan …” 

Berdasarkan

 

“….. mendalam … perhitungan atas hasil …” 

“….. oto kritik … syarat …” 

Mengapa ? Karena,

 

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi … politik, ekonomi …” 

Pasal 2 “….. Persatuan Rakyat Demokratik

menjadi

Partai …” 

adalah, Perintah Kekuasaan Rakyat (Demokrasi)

 

Pasal 15 “….. menerima ideologi, program politik …”

 

Pasal 10 “….. menjalankan penugasan kerja …” 

Pasal 20 “….. bertugas pelaksanaan aktivitas anggota …”

 

— o0o —

 

 

 

Pasal 7 “….. gerakan massa … di INDONESIA” 

diterjemahkan

 

“….. menuju demokrasi …” 

juncto

 

Pasal 5 “….. asas sosial …kerakyatan” 

Ini lah, Sosial Demokrasi = Kekuasaan ! Sosial Kekuasaan Negara = Cabang cabang Produksi. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia (Sosial)

 

Pasal 19 “….. terwujudnya masyarakat … berdasarkan

PEMBEBASAN …

kemenangan rakyat tertindas” 

 

TERIMA KASIH. SELESAI


STUDIA NEGARA KONSTITUSI


KAMERAD Ketua Umum Partai Pembebasan menyerukan suatu Terjemahan Konstitusif atas Pasal 33.  Digerakkan Perjuangan lanjutan (bukan sekedar Transisi) ke Yang Muda. Dalam rangkaian Tahapan. Mjungkin Manuver Edukasi – Pengkaderan. Untuk mengadakan Proses Kepemimpinan Bangsa

 

Pasal pasal, yang berlaku Sosialisme di – ke Negara. Tersekat. De Politisasi Sepihak (Luar)

 

Untuk itu Pembebas berniat mengajukan Studia (bahasan bahasan) Konstitusi Negara. Termuat dalam Situs

 

STUDIA NEGARA KONSTITUSI. Undang Undang Dasar di atas Peraturan peraturan (= Hukum kah ?)

 

Suatu Undang Undang Dasar akan terbentuk karena Politisasi (Baca, Dialektis. Materialisme = “Ide”). Rangkaian Pergerakan ke Nasional. Membentuk Masyarakat (Manusia) di Negara. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke I “Bahwa … kemerdekaan … ialah hak segala bangsa … dihapuskan, karena tidak … peri – kemanusiaan …”

 

Manusia Sosial (Tolong, jangan baca Makhluk ?!?). Ke Politik

 

1. Bernegara. Rakyat = Masyarakat (Kependudukan)

 

2. Berkehidupan

 

     a. Ekonomi = Produksi (Industrialisasi)

     b. Pangan. Berbudaya (Tani)

     c. Keluarga (Perempuan. Ke Anak)

 

3. Berpolitik (Pemerintahan)

 

Pasal 28 “Kemerdekaan … berserikat … mengeluarkan pikiran …”

 

Pasal 28 E

 

ayat 2 “..hak … kebebasan … menyatakan pikiran …”

ayat 3 “..hak … kebebasan … pendapat”

 

Pasal 28 I ayat 3 “….. hak kemerdekaan pikiran …”

 

Pasal 28  H ayat 2 “….. berhak … persamaan dan keadilan”

 

Manusia lah Dasar Politik. Bersumber dari Pemikiran Dialektika (Logika) . Ke Sosial “HAK NYA”

 

Usaha usaha dalam membentuk Pemerintahan Kenegaraan, yang didasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Karena, untuk mempersiapkan, menyelenggarakan = melaksanakan (dalam Undang Undang) Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

 

Isme Sosial = kekuasaan Negara.   Berwewenang atas Perekonomian Keuangan Negara

 

Sehingga

 

Pasal 23 ayat 5 “….. tanggung jawab … keuangan negara … ke Dewan Perwakilan Rakyat”

 

<Titik

 

 

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “……. suatu Pemerintahan … Indonesia … berdasarkan kemerdekaan … sosial … terbentuk dalam … susunan … yang berkedaulatan rakyat …”

 

Pasal 1 ayat 1 “Kedaulatan … di tangan rakyat  …”

 

Karena, Negara pun = “IDE” dalam Konstitusi. (Namun, apakah Utopia ?) Materialisme = Politik. Ke Tujuannya. Maka, berlaku lah Sosiali Demokrasi = Kekuasaan

 

Sesuai Pembicaraan ke Arah termaksud Kamerad Pembebas Agus Jabo berlangsung melalui Pembentukan Nasional ke Sosialisme Indonesia. Dan, Kamerad Ketua Majelis Rakyat Partai Persatuan Pembebasan Nasional (masih kah ?), yang telah “dikerjai = dicurangi, didepolitisasi (Istilah Penulis. Walaupun Kerahasiaan = hak Pemilih) dan gagal faktual = diverifikasi) Komisi Pemilihan Umum karena alasan “Pikiran Kiri”

 

 

 

SEKIAN

 

 


PERANG DUNIA (ISU POLITIK)


PERANG DUNIA (Isu Politik)

DALAM

TERJEMAHAN SOSIALISME

 

 

 

PERANG Dunia ? Apakah berlaku Keadilan ? Di Peperangan. Entah lah ?!? “Membuat Hukum ? (Di Parlemen). Tidak. Berke – Kuasa – ankah Pemimpin atas Kenegaraan ? Mungkin …….

 

Penguasaan Tentara, yang bersenjata, Tuan tuan Politikus …

 

Tidak ekonomisasi untuk Perlabaan Uang. Strategikalisasi Militer Dunia. Biar “dalam” Kemasyarakatan (Keluarga keluarga)

 

<Tunda

 

 

 

Pun kehilangan

 

1. Kebebasan di atas Tanahnya

 

2. Sosial Hak Produksi

 

3. Lahan Tanam (Pangan)

 

Seketika Nila nilai terancam Pengkhianatan – Dusta – Kehinaan. Sehingga, Pilihan Rakyat hanya Terusir, atau Dibantai …..

 

Lalu, berbondong bondong mengungsi ke Daerah daerah “Aman”

 

Ini, Pembicaraan Sosialisme. “Kiri”. Mungkin kewaspadaan (Rahasia). Karena ada Musuhnya Kemanusiaan (atas) Sosial. Ke Individualist

 

Tiba tiba saja “Tanah tanah Pembebasan” Rakyat menjadi

 

1. Yang Utopis di Posta Perang

 

2. Harapan manusia ke Masyarakatnya

 

3. “Pertahanan” untuk kembali

 

Suatu Ideologisasi Demokratik. Ke Pembebasan. Kedamaian Setiba di Tujuan ….. Menerjemahkan Kekuasaan rakyat “Miskin”. Berdasarkan Kemanusiaan (Ulang, Kemanusiaan)

 

Kekuasaan ke Tiada Negara. Berlaku Tanpa Organisasi. Tetapi, atas Tempat ke Tempat. Menghancurkan. Dirusak. Dan, kelaparan bukan Tanggung jawab Negara. Atau, melakukan Pemberontakan ? Samakah dengan Khianat ??? Pemisahan lah

 

<Jeda (Bertanya)

 

 

 

Mengapa terjadi langsung Perang Dunia ? Tanpa Persamaan = Manusiawi atas Bangsa – Negara – Daerah. Berbeda dengan Perang, yang diberlakukan atas Musuhnya Manusia

 

1. Kemerdekaan = Perang Bangsa (jangan baca Negara. Maaf)

 

2. Anarkhisme. (Maaf). Karena ada

 

Biasa, dalam Pertempuran. Disengaja. Perang antar Negara negara. “Ke Negara” (Bentuk bentuk Politis). Pengrusakan Kota ke kota. Dengan sabotage – peledakan – Aksi Massa

 

     – Perang Kota (Moderen)

     – Perang “Sepihak” (Politik)

     – Perang Gerilya (Maaf)

     – Perang “atas” Ekonomi

     – Perang Rakyat (Tradisi)

 

dll

 

3. Perjuangan Rakyat, yang Tertindas. (Penjajahan = Imperialisme)

 

Bukan “Sah – Tidak” suatu Peperangan, didasarkan Negara Demokrasi (= Pemerintahan) mengadakan Perang (Terbuka).  Berdasarkan Kemungkinan Tanpa Perhitungan

 

1. Lepas Kekuasaan Rakyat

 

2. Kecepatan Penghancuran Masyarakat

 

3. Pemiskinan atas Negara

 

<Jeda (Merenungi)

 

 

 

Akibat Yang Logik. Ke Masyarakat — bukan karena beberapa alasan rasional di atas — dari Perang (di) Dunia itu. TIdak lain oleh Kapitalisme = Putusan putusan Individualist Hubungan dengan Militerisme. (Tanpa Kausalita – Perekonomian. Mampu kah ???) Pemikiran Strategik atas matarantai Perang ke perang selama Zamaniya (Ke – Kini – an = Post Modernisme) Internasional – Ekonomik “Bebas”

 

<Jeda (Terekam)

 

 

 

Perlu kerjama Ekonomi – mendasar. “Dari” Pikiran pikiran – Rasionalisme, Strategik ke Ideologi. Membuat Pertahanan Ke Dua (= Sistim)

 

Atas suatu Rancangan – “Dunia Mereka”. Diingatkan. Pembentukan Kemasyarakatan Sosialistis  menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Terselenggarakannya Kekuasaan Ekonomi Manusia. Berada dalam Masyarakat. Ke Peperangan (antar) Individualist

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 


KORUPSI = PERBUATAN KE EKONOMI


KORUPSI = PERBUATAN

KE EKONOMI

ANALISA TAKTIS

TAKTIS, bukanlah Pertanyaan. Mengapa terjadi korupsi (di) Negara ke perekonomian, yang sedang berlangsung. Mungkin tidak akan berani tak punya Kekuasaan

1. a. Korupsi suatu rangkaian Perbuatan

b. Memiliki

c. Melakukan = Kuasa atas uang

Biarpun ada Kekuasaan Uang. Uang = Negara (Pencetak). Suatu Kekuasaan karena didasarkanHAK Berbuat. Politik ke Tujuan tetapi bukan Penguasaan

2. Menjadi Kepentingan (Politis)  di Negara

<Jeda

Pendekatan apa, yang dipakai (ilmiah teori empirikal) menyelesaikan ??? Selain Perlakuan Negara. Dijalankan Kekuasaan Uang = Ekonomisasi

1. Putusan Negara ke Laba

2. Produksi = Ekonomis (transaktif)

a. Barang (Kebendaan, Pemakaian)

b. Jaminan Kekuasaan (Negara) Pengupahan Buruh

c. Distribusi (Perdagangan, Barter)

3. Edar = Penyerapan Uang

<Titik

Hubungan Ekonomisasi – Pasar

Tidak mungkin tidak berhubungan keuangan dengan korupsi terhadap ekonomi suatu Negara

Melalui

1. Pemakaian uang (kepentingan. Ini lah, Hukum)

Seolah olah HAK (buatan) atas benda (Keperdataan. Milik, kegunaan – pakai) ke Pidanan berat (Siksa)

2. Internasional Perdagangan Industrial antara matauang. Dan, terkena Kapitalisme ke Pertambangan

Atas satuan harga uang –  ikatan, tanpa kewajiban. Dalam Pasar (Bebas). Tiada manfaati Perdagangan Para Koruptor

a. Kuasa Sepihak, yang berlaku = politik “bukan negara”

b. Stagnansi Gerak Ekonomi dalam labilitas

Membeli (Baca, Uang ke Uang = Ekonomisasi)  bukan berkekuatan = Penyaluran – Terpakai (Pemenuhan Kebutuhan Negara)

c. Masyarakat bukan yang berbuat = Tenaga (Sistim di) Negara

Sehingga, Perbuatan Korup (Uang) ke Ekonomi karena Kuasa (atas) negara. Bertujuan yang axiomatis (Individualisasi) dijadikan Kepentingan Terpolitisasi = Penguasa dalam Ekonomi Kekuasaan. Lalu, dikuasai. Bukan mencegah (Hukum  Negara – Politik). Namun, Kesadaran Perlawanan Bernegara = Kekuasaan Rakyat Negara

<Tutup

SELESAI



PESAN UNTUK DEMOKRATIK (YANG MUDA)


TERIMA kepada Para Pemikir dulu. Namun, suatu Pertanyaan Ideologika (Sosialisme) mesti diajukan. Bagaimanakah mungkin

1. These – Anti These ke Synthese

2. Pembentukan These – “Alam (di Pikirannya”) = Produksi

3. Hubungan antara These ke Thesedalam Syn – ‘Thesikalisa’

Tanpa Logika (? Dan, dibiarkan. Kausalitas atas Peritiwa = Demokratik. Diadakan, tetapi mampukah “tanpa”) didasarkan Falsafati Materi untuk mem Bahasa kan Pikiran ke Rasionalisme (= Bentukan). Karena, Logika adalah Berpikir yang Dialektika jua

Persidangan Demokratik, yang dibenci Pemerintahan pemerintahan Individualist Kapitalis – Militerisme (Internasional) -Imperialis- Tyranik dan Korup (Politikus dan Birokratisme, Feodal) di Dunia. Mengapa Kita berada dalam Pertemuan Rapat rapat, yang (di) Luar Biasa

Karena, Kita yang Berlawan ! Suatu Proses, yang bersumber dari Manusia, yang Ber “Akal”

Memikirkan

1. Ke Tujuannya. Kekuasaan Rakyat “Miskin”

2. Bagaimanakah Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial

3. Bentuk- Cara – Sistim Pergerakan ke – di Depan

Maka, Pikiran Kita adalah Dialektika yang Logika. Dibicarakanlah. Materialisme ke – Kini – an. Ke Perubahan (Baca, “Revolusi) dalam Pemikiran. Mempersiapkan Perbuatan perbuatan Revolusioner, menghancurkan balik Anti Kekuasaan Rakyat. Membentuk Jaringan jaringan Dunia

1. Buruh. Perjuangan Kelas

2. Aksi aksi Massa

3. Hubungan Kerja – “Partai”

Socialista, Saudara saudaraku … ! Diajukan ke Atas. Kepalan Demokratik Muda. Dan, berdentam ruangan. Menghentak kaki kaki telapan tanpa alas)

Demokratik pun Sosialisme ! Dalam Pemikiran Sosial. Kebatinan Materialisme

Dengar ! “Kiri” tidak akan pernah Kalah karena Kita adalah Pikiran ! Tegas Para Kamerad, mungkinkah telah hancur Pemikiran Kerakyatan ?

Selamat malam,

Pimpinan Sidang sidang

Rakyat Demokratik


NUSANTARA TANPA PERBATASAN


NUSANTARA

TANPA

PERBATASAN

 

DEMOKRASI ada di Masyarakat. Namun ketika jadi Berbatas Wilayah wilayah Politik

 

maka

 

1. Kedaulatan lenyap di suatu Tempat

 

2. Kecurigaan Dasar Politik

 

3. Pembentukan kembali Hak hak Sosial masing masing

 

Alasan alasan Perpecahan Masyarakat

 

1. Imperialisme (Kuno)

 

2. (Neo) Liberalisme

 

3. Militerisme (Nafsu)

 

Memang tanpa Kejadian Masalah masalah di atas, Demokrasi akan tetap dalam Masyarakat Kesatuan – Wilayah, Falsafati – Tujuan

 

Setelah terjadi Pemisahan, Tahapan tahapan Politik ke arah Ekonomik

 

Tampak Penyebab Demokrasi berhenti di balik Terbedakan satu ‘Kemasyarakatan di Dalam’

 

Yaitu, Proses Kapitalisme – Dunia

 

1. Alam, Rancangan (Kepemilikan)

 

2. Daerah daerah Kapitalisme Penghukuman Ekonomi (Adat) di Tempat tempat ‘Politis Baru’

 

3. Pengendalian KAM Sosial Negara ‘bentukan’ (Devide et-Impera)

 

o0o

 

Mengapa Thema Penulisan kini diungkapkan ?

 

o0o

 

Utopia, Terpolitisasi – Membentuk Materialisasi ke Tujuan. Dalam rangkaian Cara cara Demokratik.

 

Melalui These – Alam sehingga berlangsung suatu Kekuasaan Rakyat. Nasional Kesatuan – Wilayah wilayah di Dunia

 

Pemerintah pemerintah tetap berada di dalam Masyarakat (Politik)

 

1. Logik

 

2. a. Rasa

    b. Falsafati

    c. Batini

 

3. Aturan aturan Sosial

 

Melaksanakan Kerakyatan – Sosial Manusiawi

 

1. Kedaulatan Rakyat dalam Materialisme Sosial – Ekonomik

 

2. Tani. Ke Pangan (Budaya)

 

3. Industrialisme – Politik

 

   a. Sumber sumber Alam untuk Produksi

   b. Penyediaan Barang barang Kebutuhan Masyarakat

   c. Kerja Buruh (Kelas)

 

Utopia dalam Politisasi Wilayah wilayah Kemasyarakatan Dunia

 

o0o

 

Dari Nusantara (= Bahasa ?) ke – “Luar” tiada Batas batas ‘Negara’ – Ide (Konsep)

 

Suatu Demokrasi Masyarakat berdasarkan Ajaran Kerakyatan – Alam

 

1. Membentuk Kemasyarakatan – Politis Nasional Isme – Sosial

 

2. Politisasi Sosial – Alam

 

3. Hubungan antara Masyarakat masyarakat Sosialisme Internasional

 

Dalam rangka untuk HAN (agar dibaca KETAHANAN !) Proses Kemanusiaan. Membebaskan dari Kemiskinan Ekonomik akibat Penyiksaan Musuhnya

 

 

 

SEKIAN

 


EKONOMI POLITIK – “NEGARA”


PEMERINTAHAN Tidak lah “Negara”. Ini, Revolusioner ! Melalui Partai ? Memang sudah diterima. Berdasarkan Revolusi (Ajaran Kerakyatan). lalu, Pembentukan Kekuasaan (Rakyat)

 

Bukan oleh Kepartaian dibentuk Negara. Tetapi, Kekuasaan Rakyat “Miskin” Pembentuk Dasar. Dan, terbentuk Pemerintahan Rakyat Demokratik. Karena, diadakan Pemilihan. Politik Rakyat Miskin. Karena, Berdaulat di Tanah (Kelahiran) Kita. Mewujudkan Sosialisme Negara

 

[Tidak perlu lagi bicara dengan Politisi politisi Korup di negara – Mereka (= Bukan suatu Pengakuan). Memuakkan ! Menjijikkan … ! Memualkan Perut Manusia Yang lapar !]

 

Suatu Negara mampu mengadakan Ekonomi, didasarkan

 

     – Produksi. Laba ke Masyarakat

     – Tenaga Buruh – Tani

     – Sosial Keuangan (Transaktif)

 

Untuk Pemenuhan Kebutuhannya. Pangan, Sandang – Barang, Perumahan

 

Ekonomi “karena” Politik = Ber Negara, Ber Pemerintahan. Dalam Ber Partai. Yang Terpolitisasi. Kekuasaan Rakyat “Miskin” = Mengatur. Politik Ekonomi ke HAK

 

Gerakan gerakan pun Demokratik, mempersiapkan Ekonomisasi Ideologik Politis

 

1. Tujuan Kekuasaan (di) Negara)

 

     a. Sosial = Kuasa Ekonomi

     b. Sosial Pemerintahan Demokrasi

     c. Sosial Keuangan Negara

 

2. Industrialisme = Produksi

 

     a. Nasionalisasi Industri (Politik)

     b. Tenaga Kelas (Buruh)

     c. Pengelolaan Sumber Alam

 

3. Tani. Ke Pangan (Budaya)

 

     a. Lahan lahan Tanam

     b. Penyaluran (= Distribusi Ekonomik)

     c. Kerja. HAKNYA (Ekonomi)

 

Karena, Perjuangan lewat Demokratisasi ke Pemerintahan tidak selalu Memadai. Tersekat. Berhenti. Rasionalisme ke Hukum, Modernisme ke Yang Punya (atas Alat alat Produksi) versus Kemiskinan, Adat ke Tradisionalisasi (= Bangsa ?)

 

Tanggung jawab Pemerintahan terlepas dari Demokrasi – Negara. Menjadi Kebiasaan lah Negara negara Industri berhubungan hanya dengan Penguasa – Yang “Empu” Uang saja

 

Tampaklah Kekuasaan Rakyat dikendalikan. Keadaan atas Produksi. Maka, Demokratik memperjuangkan, menyalurkan = melakukan Sosial HAK HAKNYA (Kelas), yang bersumber dari Kelas Pekerja Buruh. Di Negara

 

 

 

SELESAI

 

Dalam

Persidangan Tahap 2

(Politik)


SOSIALISME (DEMOKRATIK) = EKONOMISASI DI NEGARA


DEMOKRASI adalah Kekuasaan (Baca, Kekuasaan Rakyat), yang dilaksanakan, terselenggarakan. Lalu, dianuti . Menjadi Ajaran Kerakyatan. Ke Ideologisasi. Rakyat Demokratik

Demokratisasi

 

1. Hak Azasi Manusia

 

2. Kemerdekaan. Suatu PEMBEBASAN

 

3. Pemilih (HAK Politik)

 

Bagaimanakah Hubungan dengan Sosialisme ? Masyarakat. Social Democratic = PEMBEBASAN Manusia dalam Terjemahan Kerakyatan

 

Melalui

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialis

 

2. Sosial = HAK (Kelas)

 

3. Kepemimpinan Ideologis (Perjuangan)

 

Karena;

 

1. Ke Nasional = Persatuan Rakyat

 

2. Ke Negara – Ide (Pemerintahan)

 

     a. Kemerdekaan

     b. Pemilihan Umum (Kepemimpinan)

     c. Kepartaian

 

3. Ke Ekonomisasi Industrial (Pemenuhan Kebutuhan)

 

Berdasarkan

 

1. Materialisme Logika

 

2. Rasa, Logika Batini.  Membentuk HAK = Kebebasan di Tanahnya

 

3. Tujuannya. Utopia ke Politik

 

Dari Abad ke Abad – Daerah, Demokrasi Diperjuangkannya = Demokratik (Agus Priyono salahsatu Pembebas dalam suatu Pernyataan). Berjatuhan Badani Manusia di Tanahnya. Namun, Rakyat Demokratik terus menggerakkan. Atas Kemungkinan kemungkinan

 

    – Demokratik, Arah Negara

    – Strategi (Saat, Bentukan bentukan, Masa). Ke “Taktikal gerak”

    – Gugus gugus Juang

 

Pergerakan pergerakan Demokrasi (Kerakyatan – Massa) suatu Negara Politik manapun jua di Dunia ke Sosialisme Perekonomian untuk “Banyak” Rakyat

 

Penerusan ke Yang Muda, melanjutkan (Terbaca “Persaudaraan”. Bergerak) dari Perlawanan ke Perlawanan. Internasional Politik (Gerakan gerakan Massa – Kepemimpinan = Pemikiran Dialektis) ke Hak hak Rakyat dalam Kependudukan Masyarakat

 

Demokratik – Buruh – Sosialisme (KIRI) bersumber, berasal dan berdasar Pemikiran  = Sosial Logika, rangkaian Pikiran Demokratisasi ke Tujuan. Akankah Dibenturkan ?  Kebutuhan = Nasional Industrialisasi

 

1. Pemikiran Buruh – Tani Muda di Dunia

 

2. HAK HAK Perempuan Sosialist di Negara

 

     a. Melahirkan (Kodratia. Manusia = Ujud)

     b. Membutuhkan Pangan untuk Anaknya

     c. Meminta Perlindungan (Rasa Aman)

 

3. Jaringan jaringan = Pembentukan Thesiska (ke Rasional)

 

Kemanusiaan = Perlawanannya, Tidak lah Dikorbankan. Ia, Manusia = Sosial. Bertaat Aturan aturan Masyarakatnya. Mematuhinya karena Lapar (Miskin)

 

SEKIAN

 

Dalam

Persidangan Tahap 1

(Politik)

 

 

 

KONTRA – ISU POLITIK EKONOMI

 

APAKAH tiada Pengalaman Sosialisme ? Mungkin saja …….

 

1. Kurang Pembelajaran  Sosialisme (Pikiran, bahan bahan)

 

2. Batasa batasan (Jangan langsung baca “Pembatasan) Ekonomi

 

     a. Rasional Terjemahan yang Bukan Dialektika

     b. Kerahasiaan. Bentuk bentuk Dasar ke Sistim (Perbuatan – Dagang)

     c. Kekuasaan Politik di Negara

 

3. Hukum (Pelarangan)  “Sepihak” atas Ajaran = Perlakuan de Politisasi

 

Suatu Ekonomisasi, yang berhubungan dengan Negara (Konstitusi jadi Putusan). Karena, Sosial Politik ke Industrial. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya Manusiawi. Terjadi atas Keuangan – Perlabaan

 

Ekonomisasi pun Nilai nilai (Pemakaian, Azas Kebersamaan) suatu Demokrasi Kekuasaan jua, yang Adil – Tidak dipolitisasi, melainkan Keadilan Perbuatan/ Cara. Membuat = Produksi. Ke Barang. Dan, membentuk Masyarakat masyarakat Ekonomik. Di Dunia. Suatu Kemasyarakatan Sosialis

 

 

 

Suatu Jawaban

Dalam

Pembicaraan Sidang

 

KEADAAN EKONOMI DUNIA

 

(Demokratik dari “Massa” –

Pergerakan

Ke Ekonomi Politik Industrial)

 

 

 

PERDAGANGAN Dunia dari Abad XIX (Permesinan ke Teknologi – Komputerisasi) ke XXI berlangsung Persaingan Luas untuk Pembuatan Alat alat Produksi. Antara Kapitalis versus Sosial. Dalam rangkaian Ekonomisasi Industrial Politik

 

Isme (Ke) Sosial

 

1. Nasional (Sosial) Demokrasi

 

2. Negara negara Sosialis

 

3. Pemerintahan Nasionalisme

 

Negara Sosialis – Nasional menerapkan Tradisional (bersama Nasionalisme = “Kaum”) ke Pasar Terbuka Internasional (Baca, Kemasyarakatan)

 

Didukung Basis basis (Politik) Nasional Ekonomi Produksi. Dalam Masyarakat Sosialistis. Termaksudkan juga Kekuatan Uang Politis, yang Terserap

 

Perdagangan Kapitalisme (“atas” Merkantilist  = Ekonomi Klasik jadi Pasar pasar Liberal – Bebas) Dunia mengajukan Teoritika Negara Kesejahteraan. Berdasarkan Kuasa dalam Program. Tetapi, Pertanian jadi Korban Terbengkalai. (Bergerak Titik “P” ke Nol. Namun, Jumlah Uang Naik). Memasukkan Tenaga  ke Perhitungan Laba

 

1. Tekanan Negara (= Uang) atas Industrialisasi

 

2. Tuntutan Kebutuhan kebutuhan Dalam Negeri

 

3. Ketergantungan di Pasar = Tarung Internasional (Monopoli)

 

Demokratik (HAK = PEMBEBASAN) bersumber dan menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin” (Logika ke Perbuatannya) memungkinkan Demokratisasi Ekonomi Kerakyatan. Karena, Negara = Strategikal (Ekonomik). menjadi Ideologis (Baca, KIRI)

 

— oOo —

 

 

 

Sungguh tidak mungkin Masyarakat jadi Individual Kapitalist = Pengrusakan Sosial Hubungan Persaudaraan Individu ke Individu (Darah – Kejiwaan – “Sel. Manusiawi”)

 

Melalui,

 

1. Tyranik – Militerisme = Kekuasaan di Negara

 

2. Kapitalisme Penguasaan

 

     a. Individualisasi Kepemilikan Produksi

     b. Penindasan atas Buruh

     c. Lahan Tanam = Kapitalisasi

 

3. Modal – uang ke Perlabaan (Ekonomist kah ? Kuasa Pemerintah Korup)

 

Maju, Demokratik Sosialist Dunia … ! Ke Depan. Kini, Perlawanan = Kerja – tenaga dalam Kelas. Satu Kekuasaan Rakyat

 

 

 

SELESAI


KEUANGAN = (MODAL ?) SOSIAL


KEUANGAN = (MODAL)

NEGARA

SOSIAL INDUSTRI

 

 

 

NEGARA yang miskin. SEBAB ? Apakah suatu Pemiskinan ? Siapakah yang telah miskin ? Dimiskinkan

 

Mungkinkah karena Perbuatan Rakyat maka AKIBAT Negara (akan) miskin ? Negara tidak miski. Didasarkan karena Rakyat lah miskin

 

Sylogist-ka Pembahasaan ke Rasional. Dalam retorika Anti – Sosial. Politis. Sinisme. Namun, bukan iri – debat. Di Parlemen

 

Wah ! Ini, Protes ! Negara (He he …) bukan Perusahaan. Lalu, Badan Usaha Negara = Perdagangan. Lha ? Negara tidak miskin, dunk ?

 

Rakyat Yang “Miskin” terlihat di dalam Pemiskinan. Rakyat memiskin. Itu, Kermiskinan. Rakyat dimiskinkan. Negara tidak miskin

 

Negara Pencetak Uang. Negara = Uang (bukan Modal), karena uang ke Ekonomi (Materialisme. Usaha) Transaksi dengan Barang

 

1. Produksi (Industrialisme)

 

2. Hasil. Perdagangan (Laba)

 

3. Kebutuhan (Perbuatan ke Nilai)

 

<Jeda

 

 

 

Keuangan (= Negara) kuat menyelesaikan (agar, jangan baca membiayai = Anggaran. Mata Uang ?) membatalkan Modal. Berlakulah (ke) Investasi Ekonomik Uang

 

Peredaran yang transaktif terserap. Putusan = Hak (Koperasi). Melalui Kerja Politik ke Usaha. Perbandingan antara Kependudukan – Industrialisasi ke Pemenuhan Kebutuhan Tidak Angka Pedagang atas Laba (Individualisme). Membentuk Nasional Industri Pemerintahan

 

Ekonomi Pemerintah karena Cabang cabang Produksi berdasarkan Keuangan Anggaran yang Tersedia. Ke Nilai di Perpolitikan pun = Kenegaraan

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 ayat 3 “……. kesempatan … dalam Pemerintahan.”

 

<Titik

 

 

 

Terjemahan yang Luas. Kan, ya ? Hmmm. Mengapa ? Nah ! Aturan Pasal pasal Konstitusi (= Negara) ke Pertahanan Rakyat dalam Demokrasi (Kuasa) Ekonomi. Bertahan (Baca, Keadaan Adil)

 

Modal tidak mampu membayar = Kekuasaan. Bukanlah Perdagangan

 

Perbedaan Sosial ke Modal. Edar Keuangan lemah ke Laba Masyarakat (Buruh). Membuka Pertentangan Negara ke Luar di Dalam. Dirugikan, Terjadi Kemiskinan. Dikendalikan = Berkekuasaan (Kepemilikan di Daerah daerah) Ekonomisasi Industrial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERBURUHAN – KELAS DEMOKRATIK


PERBURUHAN – KELAS DEMOKRATIK

 

 

 

TITIK titik Pikir atas Demokrasi “Bernegara” (ke) Ekonomi Masyarakat (Produksi), terbentuk dari Gugus gugus Juang (Baca, Massa = Aksi Rakyat) mengembalikan Tenaga ke “Kelas”

 

Pertama, Kesadaran. Buruh adalah Masyarakat Kelas (Perekonomian)

 

Kedua, “HAKNYA. Dalam” Produksi. Ekonomisasi = Hasil ke Laba

 

   – Membuat (Hasil)

   – Bekerja = Penghidupan

   – Upahnya. Dijamin

 

Ketiga, Tenaga (Produksi). Kemanusiaan. Sosial Ekonomi (Politik)

 

Dalam gerakan gerakan, melakukannya Bersama. Atas Permesinan – Hasil. Namun, Barang bukan “karena”. Dipolitisasi Kebendaan (Materialisme) = Budaya Manusia

 

Rangkaian Logika Politik Dialektis ke Kebutuhan  kebutuhan Manusiawi pun suatu Rasionalisme = Perbuatannya atas Negara

 

Tujuan Negara untuk (Konstitusi di suatu “Negara” , INDONESIA – Kepulauan. Pasal 33 ayat 4 “……. produksi … dikuasai …”) Pemenuhan =  Manusiawi Kebutuhan kebutuhan Rakyat, dikerjakan Buruh Tenaga Kelas. Diatur = Sistim ke Hasil Organisme Industrialisasi

 

<Titik

 

 

 

Aturan aturan pun Demokratik = Keadaan Politik. Partai “dalam” Negara. Sosial Revolusioner (ke Tujuannya) atas Pemerintahan Ekonomi

 

Kamerad BS, …

 

Menelaah = Rasionalisme ke Nasional. Sebagaimana, yang diharapkan Berlangsung (Nasional Buruh Indonesia, Ketuanya. Beberapa tahun lalu)

 

Rangkaian Perjuangan Demokratik Kelas Buruh, berlangsung Kemanusiaan Tenaga ke PEMBEBASAN. Bertarung … Melawan ! Bergerak Kelas (ke Politik)Ekonomi. Non Chauvanist ke Rasial

 

<Titik

 

 

 

MEMBEBASKAN Perburuhan (= Kelas ke Dempkratik) Dijebak. Sepihak, Keuangan Industrial. Pemerintah. Suatu Ekonomi Kekuasaan = “Menguasakan”

 

Karena, Demokratik suatu Aksi Massa, tetapi “Bukan lah Korban”. Maka, Buruan dari Militerisme – Tyrani – Individualisme dan  Ekonlomist ke Borjuasi

 

SEBAB, Kami adalah Rakyat Yang Miskin. Tunduk di bawah suatu Kekuasaan Rakyat “Miskin” Dunia = Politik Rakyat Miskin

 

<Titik

 

 

 

Tenaga Kami pun Buruh (Kelas)  jua dalam Masyarakat Sosialisme Internasional dan Kemasyarakatan Manusia Ekonomi – Produksi. Penghidupan atas Ekonomi. Terpolitisasikan. Di Negara Sosial (Hak). Lalu, Revolusi  ke Pemikiran Logika

 

<Jeda

 

 

 

“Pertemuan Kaum” Internasional Rakyat Demokratik, …

 

Dalam Pemikiran Ketiga Demokratisasi ke Sosial Perburuhan Ekonomik Tersusun, yang Berdasarkan Kesadaran – Hak – Tenaga, mengajukan Hubungan Sosial Demokrasi Kekuasaan = Politik. AKIBAT (Baca, Logika ke Materialisme) Kekuasaan Rakyat. ADALAH “HAK”. Kelasnya = Buruh dalam Rakyat (Kuasa)

 

Terima Kasih, Kawan … Berbuat lah, wahai Kamared kamerad Muda

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


NEGARA – HUBUNGAN STRATEGI


SUNGGUH tiada maksud mencampuri Pemerintahan, yang sedang Bernegara. Meskipun ‘niatan’ supaya terlihat Kekacauan Demokratisasi Politik membuat Aturan sebelum “Pengangkatan”

 

Mekanisme Hubungan antara Lembaga lembaga = Organisasi Berkekuasaan didasarkan Konstitusi

 

Di INDONESIA kah ? Undang Undang Dasar Republik Indonesia, antara lain

 

Pasal 7 A ayat 1 “……. oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat …” juncto Pasal 7 B “……. oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat …”  juncto Pasal 7 C “Presiden tidak dapat … membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

 

Pasal 5 ayat 1 “Presiden … mengajukan Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” juncto Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk …” juncto ayat 4 “……. Presiden mengesahkan … yang disetujui bersama … menjadi Undang Undang.”

 

Pasal 22 D

 

ayat 1 “Dewan Perwakilan Daerah … mengajukan Rancangan Undang Undang … hubungan Pusat dan Daerah, …, pengelolaan sumber … alam dan … daya ekonomi … perimbangan keuangan …”

 

ayat 2 “……. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang Undang Anggaran … Negara …”

 

ayat 3 “……. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang … sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti.”

 

Tidak lah sama ke Bentukan bentukan Quasi Presiden – Parlemen. Dalam Kekuasaan (di) Negara. Karena, Pemilihan (Baca, Pemilih Rakyat)

 

Namun, bukan Pembagian Kekuasaan atas Negara (“Bagi bagi Kuasa” ke Figuralisme) akan Bahaya. Celaka Anak – Cucu !!! Itulah, Individualisasi

 

Pelanggaran atas Pasal 1  ayat 2 “Kedaulatan berada di … Rakyat dan dilaksanakan … Undang Undang Dasar.”

 

<Jeda

 

 

 

“…… membentuk Pemerintahan Negara … yang Berkedaulatan Rakyat …” (Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea ke IV)

 

Karena

 

Pasal 1 ayat 1 “……. INDONESIA ialah … kesatuan … yang berbentuk …”

 

Sehingga,

 

Pasal 3

 

ayat 1 “Majelis Permusyawarat Rakyat berwenang … menetapkan Undang Undang Dasar.”

 

ayat 2 “……. melantik Presiden …”

 

ayat 3 “…… hanya dapat memberhentikan … menurut Undang Undang Dasar.”

 

Transisional Politis Negara antar Pemerintahan ke Pemerintahan yang berlangsung, karena Demokrasi – Kekuasaan. Menunggu (suatu taktikal – Keamanan) Terbentuk Keanggotaan Parlemen Nasional

 

1. Pertanggung jawaban (Waktu)

 

2. Kekuasaan ke Bentuk bentuk Politisasi (“Keadaan” –  Baru) Persidangan

 

3. Parlemen – Kewenangan kewenangan Hubungan Pemerintahan

 

Jangan sampai Antek antek Kapitalis di “Luar” (Globalisme) masuk lagi jelajah Kuasa Negara

 

<Tutup


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK


SOSIALIST KE BAHASA POLITIK

SEOLAH olah Sosial dilarang untuk Sosialisme membahasakannya. Dalam ucapan dan tulisan. Dikekang jadi de – Politisasi Strategik

Dua Lawan yang berbuat demikian = Menguasai suatu “Negara” (Tujuan)

1. a. Kapitalisme

2. b. Individualist

c. Militerisme

Hanya Bahasa Ideologi kah  dalam Buku ? Tanpa terjemahan ke Tujuannya. Sosialisme adalah Masyarakat (Manusia. Pemikirannya ke Perbuatan)

Mengapa kejam tidak Manusiawi ? Mungkinkah Rakyat pun terbeli “dalam Kepentingan” Penguasaan ? Tyran ke Tyran bagaikan Berke – “Kuasa” – an !?!

Apakah, yang “mesti ne” dibangun tanpa Masyarakat ? Sambil berbondong bondong “Anggota Beliau” mengerjakan (Sentralistik, Strukturalisme ke Infra Struktur. Bentuk bentuk Dasar =) Ekonomi – Perjanjian Negara atas Negeri

<Titik

Uang masuk kantong (ke) Yang Kuasa, tetapi Sumber Alam = Bahan bahan Baku Dasar untuk Industrialisasi Dunia Kapitalis dalam Perhitungan Modal ke “Barang” dan Ekspor mungkin kiriman sampah Material ke Langit jadi serpihan serpihan campuran gas … racun (di udara Bumi) atas “Negara Bukan Mereka” (Baca, Wilayah wilayah = Kepunyaan Individual ke Individualist)

‘Duh, Gusti (- Ku, Diri. Pengabdian) … sakit karena Drama Penghinaan ini

<Titik

Masyarakat tidak lah Bodoh … ! Adalah, Kami “Manusia = Rakyat. Dilahirkannya”. Di Bumi, Tanah Kami. Mengapa Rakyat Yang “Miskin” tidak Yang Berkuasa ? Ini Kami Sosialist ! ‘KIRI”

Kerakyatan adalah Ideologisasi vukan Retorikal Terpolitisasi Kuasa atas Negara. Mempersiapkan, merangkaikan = Pemikirannya. Ke Perbuatan perbuatan. Membentuk. Politik Rakyat Miskin

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan

“……. kemerdekaan ialah hak …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke I)

“……. merdeka, … berdaulat, adil dan makmur.” (Pembukaan UUD RI Alinea ke III)

“……. dunia berdasarkan … kemerdekaan, perdamaian … keadilan …” (Pembukaan UUD RI Alinea ke IV)

Maka,

Pasal 11 ayat 2 “……. membuat … akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan perubahan …”

Karena,

Pasal 28 A “……. berhak … mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 I ayat 1 “Hak … hidup, … sebagai pribadi … adalah hak … manusia …”

Pasal 28 J ayat 2 “……. hak dan kebebasannya … tunduk … untuk masyarakat demokratis”

Sehingga,

Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di … rakyat …”

Itu lah, Kedaulatan Rakyat. Menuruti Sosialisme (Politisasi)

Pasal 28 B ayat 1 “……. berhak membentuk … melanjutkan keturunan …”

Diterjemahkan

– Tanah Kelahirannya (Manusia)

– “Hidup”

– Sosial Haknya (Pembentukan)

Untuk

Pasal 28 C ayat 1 “……. pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 28 G ayat 2 “……. berhak untuk bebas dari … perlakuan yang merendahkan … manusia …”

Pasal 28 H ayat 2 “……. mencapai persamaan dan keadilan”

Melalui

1. Kolektif

Pasal 28 C ayat 1 “……. haknya secara kolektif …”

2. Pemerintahan

Pasal 28 D ayat 3 “……. kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

3. Keamanan

Pasal 28 G ayat 1 “……. perlindungan diri … dan berhak atas rasa aman …”

4. Demokrasi

Pasal 28 I ayat 5 “……. melindungi hak … yang demokratis, … diatur …”

5. Kebangsaan

Pasal 28 J ayat 1 “……. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

<Titik

Sosialisme, yang dibahasakan bernegara. Terserah Nilai nilai = Kuasa, menerjemahkannya. Dibenturkan, berlangsung Materialisme Dialogika. Diajukan Manusia dalam Isme ke Politik

<Tutup

SELESAI


PARTAI MANUSIA BARU III


PARTAI – BARU MANUSIA

Sambungan

Ke III (TIGA). MANUSIA POLITIK

EKONOMI Kapitalisme  ‘membuat’ Individualisasi atas Politik. Tegas jelas, di suatu Negara. Berlanjut ke Tyran untuk Dunia. Didukung Militerisme – Pedagang mereka

1. Individualisme – Pemerintahan

2. Partai = “Kelompok” Individualist

3. Anti – Sosial (Kuasa Rakyat)

Terjadilah Pemiskinan karena Ekonomisasi

Kekuasaan Rakyat = Demokratik diterjemahkan (ke) Manusia Partai (Sistim)  memperjuangkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

1. Kolektif – Politik yang Bertujuan Kemakmuran, Adil – Sejahtera

2. Keanggotaan (baca, Masyarakat) Ber “HAK” = Kemanusiaan (ada Kehendak)

ANGGARAN DASAR PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 6

Kalimat “….. sistim masyarakat … budaya …”

3. Nilai nilai = Perbuatan. Ber Peri Kemanusiaan. Ke Sosial “Ide” Negara

Ini lah, suatu Dasar Kolektif Partainya Manusia Baru. Membentuk Masyarakat Sosialis di “Negara” Yang INDONESIA

KEKUASAAN Sosial yang membentuk = Negara Ekonomi (Produksi), dipersiapkan dalam Kebersamaan – kolektif Mandiri tidak Bergantung ke “Luar” (Keuangan Ekonomik). Diarahkannya ke Nasional Industrialisme, menerapkan Budaya Tani ke Pangan

Usaha usaha Negara berdasarkan Demokrasi Ekonomisasi Politik

Kepartaian = Manusiawi (Keputusan). Bukan jadi “Alat”, Organisasi ke Tandatangan, Kendaraan. Tetapi, “Organisme” (Politik) = Kemasyarakatan

Salahsatu Kekuatan Mempertahankan Sosial Hak = Hak Azasi Manusia. Mendidik. Manusia pun Melawan Individualistik ! Terpolitisasi lah. Dalam Mekanisme Pemilihan ke Pemilihan

SELESAI


PARTAI MANUSIA BARU II


PARTAI - BARU MANUSIA
Sambungan
Ke Dua. BUDAYA (DASAR)

KEBUDAYAAN

1. Rangkaian Sistim (Masyarakat – Alam, Pertanian dan Ekonomi)

2. Cipta (Utopia ke Politik. Materialisme =) Perbuatan, Rasa

Bersumber dari

– Pemikiran Akal. Ke Rasional

– Dialektika “Yang Logika”

– Logika Batini (Rasa)

– “Hidup”

– Thesiska “Alam (di Pikirannya”)

3. Aturan aturan (jangan baca Hukum) dan Pertahanan

Sosial Politik ke Masyarakat terbentuk. Kekuasaan Rakyat ke Pemerintahan jadi suatu Kolektivita = Ideologi (Idea – Logika). Bersama (Haknya) Tidak Individualist

– Musyawarah

– Perintah (Organisasi) ke Perbuatan

– Kuasa = Mengatur. Bersama = Dikerjakan

menyelenggarakan (= Kuasa. Demokratisasi, Pelaksanaan) diakibatkan Hak Manusia di Tanahnya (Kedaulatan = Lahir)

1. Haknya dalam Kelas

2. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (Bersama)

3. Sosial Pertahanan (Aman)

Bukan Tradisi ke Hukum, membebankan Kewajiban kewajiban Adat memaksakan Kepentingan kepentingan  = Rasionalitas menetukan Satu atas “Semua”

Itu Tidak Kolektif … ! Berbeda dengan Partai Manusia

Budaya Pembentukan Kepemimpinan. Hubungan Sosial Negara ke Bentukan  bentukan Politisasi (Kenegaraan). Antara Sistim sistim (Tidak Multi)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 28 I ayat 3 “……. budaya dan hak masyarakat… selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Maka, Kolektivisme (mengoper “Hak) kembali Positif”

– Kerja = Perintah. Tugas

– Keputusan = suatu Politik

– Program program (ke) Partai

– Tanggung jawab (Pimpin)

– Pengawasan di “Dalam” (Lekat)

– Dukungan Kelompok kelompok

– Jaringan jaringan di Parlemen

Sebab, Kepentingan pun tunduk, bergantung Rakyat (= Massa. Bukan Anarkhist, tetapi Demokratik. Maaf ?)

BERSAMBUNG


PARTAI BARU MANUSIA I


PARTAI BARU MANUSIA

(Awal)

Ke I (Satu). Hak Politik

BEBERAPA Pembebas telah menuliskan masalah masalah Partai/ Kepartaian. Tetapi, apakah yang dinamakan Partai (Partai partai) berdasar Konstitusi = Negara (Ideologisasi, atau Rekayasa) ?

Namun, sebelum itu dipertanyakan “Pernahkah ada Partai didasarkan = Politik Manusia (HAKNYA)

Maksud, Partai Yang Manusia. Tertulis Kemanusiaan (Sosial ke) Partai. Undang Undang Dasar Republik INDONESIA “……. berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …” (Pasal 28 ayat 2)

Politik = Hak Kolektif

1. rakyat = Masyarakat (Pembentukan)

2. Memperjuangkan Sosial Hak (Kelas)

3. Demokrasi = Hak Masyarakat suatu Kolektivitas (Hubungan Sosial Politik – Budaya ke) Kepemimpinan

Terbentuk Negara = Sosial (Kuasa)

Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul … ditetapkan …”

Pasal 28 D ayat 2 “……. berhak … kesempatan … dalam pemerintah”

Pasal 28 H “……. berhak … memperoleh persamaan dan keadilan”

Lalu, untuk apa Ber – Partai ???

Pasal 28 C ayat 1 “……. berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya … demi kesejahteraan umat manusia”

Pembicaraan Hak Kolektif ditegaskan Partai Rakyat Demokratik. Beberapa tahun lampau. (Baca, Anggaran Dasar)

PASAL 11

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

Prinsip–prinsip organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah:

Organ yang lebih rendah dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan organ yang lebih tinggi

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota

Organ yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi perjuangan dan laporan dari organ yang lebih rendah dan atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan

Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan atas hasil suara mayoritas

Setiap tingkat struktur Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibimbing oleh mekanisme kritik-otokritik yang harus dilaksanakan sacara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme

BERSAMBUNG


NEGERI YANG DAMAI


NEGERI (SUATU)

YANG

DAMAI. DI MANAKAH ?

PERDAMAIAN, kata yang “Diterjemahkan” Politik (Konstitusi) Negara

1.

a. Mendamaikan (Perang Bangsa bangsa)

Perbuatan perbuatan Negara mendamaikan (Politisasi (rancang Damai)

Karena,

– Kemanusiaan (Sosial = Kuasa)

– Keadilan (bukan Hukum)

– Demokrasi (Kelas kelas) ke Persamaan

b. Berdamai. Yang didasarkan Aturan aturan Masyarakat. Mengatur

2. Keadaan (ada Kedamaian). Menetapkan ada “Musuh” Kemanusiaan

3. Melalui

a. Kebebasan di tanahnya (Kemerdekaan)

b. Pembebasan (Rakyat = Demokratik)

c. Bebas – Individu = Penguasa

Anutan Perdamaian Demokratik dilihat terpolitisasi = dilakukan dalam membentuk Masyarakat Sosialisme. Negeri Yang Damai. Ke suatu Negara – “Ide”

PEMBEBASAN Manusia – Rakyat – Masyarakat di Dunia ke Tujuannya dalam Politik Rakyat Miskin. ‘Nation’ = Persatuan (Kebangsaan). Isme – Politik ke Sosio Ekonomik

<Jeda

Tanpa kecurigaan ke Negara = Organisasi dan Ketentaraan. Atas (Peperangan, Pembunuhan, Penghancuran ke Pemusnahan. baca, kekuasaan) Pemerintahan. Mungkin. Didasarkan Kewajiban Politis – Sepihak. Memperalat ? Itukah, Berke – Kuasa – an

SEBAB, Sosial = Rakyat dalam Hu bungan Pertahanan – Demokratik Kerakyatan dengan Kekuasaan Rakyat “Miskin” (Tujuan)

<Titik

Damai (bukan istilah Dagang !) apakah Perbuatan jua ? Bermula dari Revolusioner = Demokratisasi. Menjadi Politik ke Dasar Kuasa. Berlangsung Pertahanan dan Keamanan

Dari Keadaan ke keadaan, terbentuk (= Perbuatan) Wilayah wilayah Pertahanan di Negara. Menghasilkan Kedamaian (Batini) Manusia

Terbebaskan dari antara lain

1. Pembodohan (Dusta, Kehinaan)

2. Penindasan (TaKut, Kekejaman)

3. Diskriminasi (Penguasaan, Tyranik)

4. Kelaparan = Pemiskinan (Ekonomi)

a. Tiada Hak haknya

b. Tiada Milik Sosial

c. Tiada daya (Kuat)

5 Tanpa Keamanan (Strategikal)

MAKA Perdamaian yang “Dikehendakinya” adalah Putusan Rakyat

<Tutup




SELESAI


“NEGARA” (DAN) PERTANIAN


NEGARA (DAN) PERTANIAN

MAAF … ? Judul “Negara” atas Thematika, Saudara saudaraku INDONESIA

Maka, seolah olah bertentangan dengan Kerakyatan, karena ‘menyerahkan Tani’ ke Pemerintahan. TIDAK !!! Petani tidak mungkin dilepaskan dari Kekeluargaan = Tanahnya

Sebab, Konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia belum se kalimat pun ada Pasal Tentang Pertanian

— oOo —

Pemikiran Tani suatu rangkaian Dialektika yang Rasional

1. Disediakannya (= Pembagian) Lahan. Atau, “membeli” (?)

2. Tani ke Pangannya = Budaya

a. Kepemilikan (Politis ?) Sosial Tanahnya = HAK Petani (di) Negara

b. Tradisionalisasi Perbuatan = Sistim (Kekeluargaan. Bukan lah”Adat” – Jajahan

c. Kerja Tanam – Semai – Panen (Tenaga = Buruh Tani)

d. Alat (Obat obatan dan Pupuk) Tekno – Logika

Masalah “Alat” Pertanian berhubungan dengan Serikat (Jaringan jaringan Politik) Industrial ke Tekno – Logika Pembuatan. Yang dibicarakan dalam Sosialisme. Dibuat sendiri (Produksi), yang dikerjakan (Logikal Materialisasi) Negara menjadikan Pertanian = Industri (Filosofi)

e. Bibit (= Usaha ke “Penyimpanan Desa”. Musim ke Musim)

3. Hasilnya. “Ke” Wilayah wilayah Pangan (HAKNYA)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 25 “Negara INDONESIA … yang berciri wilayah … hak haknya …”

Pasal 28 B ayat 2 “….. berhak atas kelangsungan hidup …”

Termaksudkan,

– Hidupnya = Manusia Sosial

– Pangannya

– Hak = Pertahanan di Tanahnya

Pasal 33 ayat 4

“….. kebersamaan …

“….. kemandirian  …

“….. keseimbangan …”

Dalam Politik = Sistim Ekonomik, Industrialisasi dan Pertanian, melalui Program program Terjemahan Konstitusi antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia bersama menyelenggarakan (= Pelaksanaan) Bentukanb bentukan “Hubungan keuangan … pemanfaatan alam … dan … daya lainnya …”

Berdasarkan

1. Kemanusiaan

2. Aturan aturan Sosial

3. Haknya

Sehingga, perlu keterwakilan Petani Nasional dalam suatu Pemerintahan Kerakyatan. Pasal 28 D ayat 3 “Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” juncto Pasal “….. memperjuangkan haknya secara kolektif.”. Membicarakan, mengawasi (Pasal 22 D ayat 3 “….. pengawasan atas … pelaksanaan anggaran … negara” , memperjuangkan Pertanian – Negara di INDONESIA

SELESAI

 


SOSIAL PERTAHANAN DEMOKRASI (II)


SOSIAL (PERTAHANAN) DEMOKRASI

Lanjutan. Ke II (Dua)

Berdasarkan Tujuan Kekuasaan (di) Negara diajukan

5. Kekuasaan ke Pertanggung Jawaban

Undang Undang Dasar republik Indonesia

Pasal 28 C “….. berhak … dirinya … memperjuangkan Haknya secara Kolektif …”

Pasal 28 A “….. berhak … mempertahankan …”

Sebagai Manusia Sosial, Mempertahankan Hidup, Kehidupannya = Penghidupan. Bertahan = Perlawanan Manusia atas Musuh. Menjadi Pertahanan = HAK Rakyat

Pasal 28 I ayat 1 “Hak untuk hidup, … kemerdekaan pikiran …”

PEMBEBASAN (Kerakyatan) ke Tujuannya, didasarkan Revolusi (Baca, Kemerdekaan). Adalah, Pemikiran Tentang Masyarakat. Dibentuk Masyarakat Sosialisme

Yaitu,

1. Demokrasi = Pertahanan Ekonomi

2. Sosial ke Negara Ekonomi

a. Adanya Hak Manusia

b. Adanya Hak Sosial

c. Adanya Hak = Keadilan

3. Masyarakat = Kelas Ekonomi

Dalam acuan – balik, PERSATUAN RAKYAT DEMOKRATIK (Ajaran). Lihat Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

Pasal 6 “….. sistim masyarakat ekonomi …”

Pasal 19 ” ….. terwujudnya masyarakat INDONESIA, berdasarkan PEMBEBASAN … rakyat tertindas”

Pasal 7 “….. rakyat dalam revolusi …”

Karena, Perubahan (= Revolusioner) melalui Pikiran pikiran Kemanusiaannya dalam Perbuatan perbuatan Kerakyatan, maka dipertanggung jawabkan lah manapun Pelaksanaan Kekuasaan Rakyat

– dalam Parlemen (Nasional)

– adalah Kehendak Rakyat

– atas Pemerintahan (Negara)

Suatu Tanggung jawab didasarkan Hubungan antara Tujuan Kekuasaan (di) Negara dengan Pertahanan dan Pemerintahan – Masyarakat, mempertanggung jawabkan (= Demokrasi) Sosio – Ekonomi Politik

Lihat Skema (Lampiran)

Kekuasaan ke Tanggung Jawab

SELESAI