Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

SOSIAL PERTAHANAN DEMOKRASI (I)


SOSIAL PERTAHANAN

(NEGARA)

SOSIAL DEMOKRASI

KERAKUSAN Militerisme nyaris tidak menampak ? Kebiasaan, terselubung dalam Hubungan Perintah antara Organisasi dengan Pemerintahan, memperalat Pasukan pasukan (Tempur) di INDONESIA. Takut kah ? Berdasarkan Kesepakatan Sementara Politis

1. Antara Demokrasi (Baca, Kekuasaan) – Sosial Pertahanan

2. Persetujuan Ketentaraan untuk suatu Pemilihan yang Langsung

a. Netralitas Tentara (Penyerangan)

b. Perijinan untuk Kepemimpinan (jangan baca Politik) ke Pemerintahan

c. Distrik = Kenegaraan. Wilayah wilayah Keamanan

3. Kesamaan Ideologis Pertahanan Rakyat dalam Kepemimpinan (Panglima Tertinggi)

Namun, kini bukan hanya itu saja, tetapi didasarkan INDONESIA ke suatu Tujuan Bernegara. Memungkinkan Pembicaraan Tentang Ekonomisasi

4. Pertahanan adalah Sistim. Juga, dalam Ekonomi = Produksi

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 33 ayat 2 “….. cabang cabang produksi yang penting bagi negara … DIKUASAI … untuk kemakmuran rakyat …”

Pasal 30 ayat 2 “Usaha Pertahanan … dilaksanakan melalui SISTIM …”

Pasal 18  A ayat 2 “Hubungan keuangan … pemanfaatan sumber … alam, diatur ADIL …”

Berhubungan dengan “….. pengelolaan … negara … dilaksanakan BERTANGGUNG JAWAB untuk … kemakmuran rakyat.” (Pasal 23 ayat 1)

Bukanlah Perundingan untuk dipermalukan Satu Pihak sambil membinasakan Pihak lain, karena Terkuasai secara Individual (Ekonomik)

Pembentukan Nilai nilai Ekonomi INDONESIA dalam Produksi melalui Tenaga “Kelas” Pekerja bersama Parlemen (Kekuasaan Rakyat. Terbaca, Program program) ke Industrialisme = Cabang cabang Produksi. Yaitu, Nasional Industrialisasi (Tambang), Perindustrian di Daerah daerah dan Industri Masyarakat

Ketahanan Ekonomi = Pertahanan Rakyat (Beda, Stabilitas Negara dari Ekonomi = Uang = Modal ke Perlabaan, yang di – “aman” – kan. Berujung dua lidah ular, menghancurkan Tujuan Perekonomian (= Negara)

Perdagangan Industri pun ke Liberalisasi dalam Hukum – Investasi. Sehingga, Politik jadi Bentukan Kekuasaan Individualist (Penguasaan)

Karena, Pertahanan Ekonomi maka Lembaga Negara Presiden membuat Keputusan keputusan (Eksekutif = Presidensial ke Sistim Pemerintahan = Kuasa) Rakyat. Dan, bertanggung jawab di Negara (Organisasi)

1. Tanggung jawab = Rasionalitas

2. Tanggung jawab =

– Perbuatan (ke)

– Pertahanan

– Pelaksanaan

3. Tanggung jawab = Kepemimpinan

Apakah “Negara” sudah memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat ? Terselenggarakan Pemerintahan = Kekuasaan Berke – Adil – an. Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi = Nasional (Baca, Produksi. Industrialisasi)

Pasal 33 ayat 4

“Nasional … demokrasi ekonomi … berkeadilan, … MENJAGA keseimbangan …”

SEKIAN, TERIMA KASIH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s