Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Juli, 2009

SOSIAL PERTAHANAN DEMOKRASI (I)


SOSIAL PERTAHANAN

(NEGARA)

SOSIAL DEMOKRASI

KERAKUSAN Militerisme nyaris tidak menampak ? Kebiasaan, terselubung dalam Hubungan Perintah antara Organisasi dengan Pemerintahan, memperalat Pasukan pasukan (Tempur) di INDONESIA. Takut kah ? Berdasarkan Kesepakatan Sementara Politis

1. Antara Demokrasi (Baca, Kekuasaan) – Sosial Pertahanan

2. Persetujuan Ketentaraan untuk suatu Pemilihan yang Langsung

a. Netralitas Tentara (Penyerangan)

b. Perijinan untuk Kepemimpinan (jangan baca Politik) ke Pemerintahan

c. Distrik = Kenegaraan. Wilayah wilayah Keamanan

3. Kesamaan Ideologis Pertahanan Rakyat dalam Kepemimpinan (Panglima Tertinggi)

Namun, kini bukan hanya itu saja, tetapi didasarkan INDONESIA ke suatu Tujuan Bernegara. Memungkinkan Pembicaraan Tentang Ekonomisasi

4. Pertahanan adalah Sistim. Juga, dalam Ekonomi = Produksi

UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA

Pasal 33 ayat 2 “….. cabang cabang produksi yang penting bagi negara … DIKUASAI … untuk kemakmuran rakyat …”

Pasal 30 ayat 2 “Usaha Pertahanan … dilaksanakan melalui SISTIM …”

Pasal 18  A ayat 2 “Hubungan keuangan … pemanfaatan sumber … alam, diatur ADIL …”

Berhubungan dengan “….. pengelolaan … negara … dilaksanakan BERTANGGUNG JAWAB untuk … kemakmuran rakyat.” (Pasal 23 ayat 1)

Bukanlah Perundingan untuk dipermalukan Satu Pihak sambil membinasakan Pihak lain, karena Terkuasai secara Individual (Ekonomik)

Pembentukan Nilai nilai Ekonomi INDONESIA dalam Produksi melalui Tenaga “Kelas” Pekerja bersama Parlemen (Kekuasaan Rakyat. Terbaca, Program program) ke Industrialisme = Cabang cabang Produksi. Yaitu, Nasional Industrialisasi (Tambang), Perindustrian di Daerah daerah dan Industri Masyarakat

Ketahanan Ekonomi = Pertahanan Rakyat (Beda, Stabilitas Negara dari Ekonomi = Uang = Modal ke Perlabaan, yang di – “aman” – kan. Berujung dua lidah ular, menghancurkan Tujuan Perekonomian (= Negara)

Perdagangan Industri pun ke Liberalisasi dalam Hukum – Investasi. Sehingga, Politik jadi Bentukan Kekuasaan Individualist (Penguasaan)

Karena, Pertahanan Ekonomi maka Lembaga Negara Presiden membuat Keputusan keputusan (Eksekutif = Presidensial ke Sistim Pemerintahan = Kuasa) Rakyat. Dan, bertanggung jawab di Negara (Organisasi)

1. Tanggung jawab = Rasionalitas

2. Tanggung jawab =

– Perbuatan (ke)

– Pertahanan

– Pelaksanaan

3. Tanggung jawab = Kepemimpinan

Apakah “Negara” sudah memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat ? Terselenggarakan Pemerintahan = Kekuasaan Berke – Adil – an. Pelaksanaan Demokrasi Ekonomi = Nasional (Baca, Produksi. Industrialisasi)

Pasal 33 ayat 4

“Nasional … demokrasi ekonomi … berkeadilan, … MENJAGA keseimbangan …”

SEKIAN, TERIMA KASIH


KEKUATIRAN ? (LAGI, PERANG URAT SYARAF)


KEKUATIRAN ? “EKONOMI PEMERINTAHAN”.

(LAGI,

PERANG URAT SYARAF)

MENGAPA Kuatir (Mentalitas = Proses) Berubah ? Tegas, sudah jelas terjadi Kapitalisme di INDONESIA. Atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik Negara, yang diatur dari Luar Negeri

1. Pinjaman (Liberalisme)

2. Perdagangan Imperialistik Negara negara Industrialis

3. “Pembelian” Sumber Alam

dsbnya

Ekonomi yang Politis melalui Hukum Sepihak (Buatan), berakibat Pemakaian Uang Negara Tidak Transaktif

– Tanpa Barang (di Pasar)

– Tanpa Produksi (Alat)

– Tanpa Distribusi (Pakai)

Ke Perlabaan (Hasil Uang) jadi Kepemilikan Individualisme. Bukan “Punya” Rakyat. Pemerintahan = Bangunan “dari air” jatuh ke atas (uap)

Terus terang saja dikatakan Investasi tidak lain tidak bukan Permodalan jua dibentuk – jadi” Industri Negara dipunyai (= Jaminan Hutang) Asing

Mengapa tidak dirasionalkan ? Dalam Nasional Industrialisme ke Perdagangan Lepas. Karena, berdasarkan Daulat Negara Konstitusi

Tentu Kelompok kelompok “Bukan Kiri” akan mampu jawab kedua Pertanyaan di atas, bukan ? Sebelum (untuk cegah) Pertanyaan ketiga

1. Mampu menerjemahkan, yang dinyatakan Kuasa = Negara (ke Individu kah ?)

2. Mampu menyelesaikan

a. Pertikaian Politikus Liberal versus Industrialis. Mengapa Kepunyaan (Hak) Barang tersembunyikan dalam Kapitalisme (di) Negara ? (Inilah, Pertanyaan ketiga. Mungkin)

b. Hutang Negara atas Laba Industrialisasi

c. Masalah Produksi ke Sistim Uang Negara melalui Kegunaan Barang, yang Terpolitisasi = Berlangsung Kekuasaan Pemerintahan = Wewenang Negara atas Pasar ke Harga

3. Mampu membuat Aturan aturan = Politik berdasarkan (Baca, diselenggarakan) Demokrasi Konstitusional Ekonomi

Perubahan (= Revolusioner), adalah “Membentuk”. Permanen. Tergantikan yang Lama ke Baru = Kuasa. Sosial ke Negara Ekonomi. “Bergerak” Pemikiran ke serangkaian Perbuatan

Namun, Politik = Kemungkinan – Serba Mungkin. Tetapi, bukan plintat plintut

Pasti, karena telah dikatakan “Tidak Kiri”, maka “Tidak Sosialist”. (Terjebak lah Individualisme). Mana sudi INDONESIA Bukan Negara Sosialis !?! (Maka, dimungkinkah kah mereka Bukan INDONESIA ?)

SEKIAN


PEREMPUAN SOSIALIS – INDUSTRI


MAMPU KAH ada kekuatan lain ke Tiga antara Individualisme dengan Sosialisme ? Mungkin Perempuan (Kaum) ? Lalu, “kaum” yang Perempuan suatu Kelas ? Tidak. Maksud, kaum belum tentu Kelas

Banyak Pemikir “Kiri” menyatakan Politik yang Sama

“HAK” Perempuan, yang didapatkan Sebab ‘Melahirkan’, tidak menjadi Kewajiban. Karena, Anak Manusia yang Lahir telah memperoleh Sosial Hak di suatu Negara. Berkewajiban lah Pemerintahan untuk Kebutuhannya

1. Perempuan adalah ‘Ibu’

a. Melahirkan (Manusiawi)
b. Mengasihi, menyayangi (= mendidik)
c. Memberi makan

2. Perempuan, Kehidupan, Industrialisasi

a. Tenaganya
b. Ber HAK = Penghidupan, Penghasilan, Pemukiman
c. Pertanian

3. Perempuan di suatu “Negara”

a. Rakyat
b. Terpilih, mewakili Rakyat = Bernegara
c. Keluarga

Ini lah, Sosialisme. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

Tradisionalisasi (Wilayah, Daerah) pun Utopia ke Politik Materialisme, diterjemahkan dalam Kemampuan kemampuan Menyelenggarakan = Berbuat melaksanakan Kenegaraan. Menjadi Pemimpin dan Anggota Parlemen Nasional. Rangkaian Program, yang diajukan Bertujuan Tidak Individualisme Ekonomik. Karena, Perempuan melahirkan. Sosial Hubungan Kekuasaan dengan Produksi

Politisasi dalam kaum berujud Hak Sosialistis (Baca, Kepentingan jadi Politik) ke Kelas. Terbentuk, menganuti Kuasa (Kepemilikan) Rakyat

Apakah Thematika Penulisan ini Dialektis ? Mungkin lah, atau Tidak. Bagaimana kah Keadaan Politik Perempuan Sosialis kini

Terlihat dalam Industrialisasi Ekonomi, yang berlangsung. Ketika Individualisme, mana kah Perbuatan yang Sosial Perempuan (Haknya), walaupun Konstitusif atas Pasal pasal Perempuan yang Manusia, memuatkan

1. Bentukan bentukan Kelas = Demokrasi ke Tujuannya

2. Sosial ke Negara Ekonomi

a. Hak atas Produksi
b. Ekonomi = Keputusan Politik
c. Sistim (= Pakai) Keuangan

3. Penyekatan (Massa) oleh Perempuan atas Ekonomisasi Birokratisme Feodalist

Perempuan (Muda), atau Ibu “yang Beranak” memasuki Kelas Sosialis (sekali lagi, Sosialis), karena didasarkan Tenaga (= Buruh), yang menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (Pangan, Sandang, Barang) Masyarakat. Mematuhi Aturan aturan Sosialnya

1. Kemanusiaannya. Hak Azasi

2. Sosial = Tenaganya (Hak)

3. Hak atas Produksi

<Jeda

Perekonomian Liberalisme tidak akan pernah mampu “Membuatkan” Hak Seorang Perempuan mempertahankan Kemanusiaannya. Manusia Perempuan pun bukan lah Rasialistik. Sebab, Kekuasaan Rakyat melalui Badani Ibunya (Lahir)

<Tutup

SELESAI


PARLEMEN KE NEGARA EKONOMI


ANGGOTA ANGGOTA PARLEMEN

(= MASYARAKAT KAH ?)

KE  SUATU NEGARA EKONOMI

KEANGGOTAAN (Anggota anggota) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang Terpilih

1. – Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

2. Berfungsi (Keanggotaan)

a. Legislator. Di Kelembagaan Negara

Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “….. berhak …” (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 21ayat 1) mengajukan Rancangan Undang Undang

b. Pengawasan (Fungsi Politik)

c. Budget (Keuangan ke Anggaran)

3. Anggota ke Program (Hasil Pemilihan = Demokrasi)

menjelang berhenti Presiden Republik Indonesia seusai Masa Kerja, yang Diatur

Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 3 “….. MPR … memberhentikan Presiden menurut Undang Undang Dasar”

Demisioner ke Pembentukan Pemerintahan (Mukadimah Undang Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke IV “….. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia …”) dipimpin Presiden Baru, yang telah Terpilih (akan) diangkat Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 4 ayat 1 “Presiden memegang Kekuasaan Pemerintahan …”

Pasal 5 ayat 1 “….. Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang Undang …”

Karena, Sistim = Politik Negara (Parlemen – Pemerintahan) mampu mempersiapkan Program program, maka Terpolitisasi Kekuasaan dari Pemilihan (Sosial Ekonomik, Industrialisasi, Keuangan – Politik), yang berlangsung

Ini lah, “HAK” (Koq Salah ya ?) didasarkan Utopia Ber – “Negara”. Ke Tujuannya (= Kemanusiaan Sosial)

Bentukan bentukan Politik, antara lain

1. Program suatu Pengawasan Kekuasaan Pemerintahan (di) Negara

Pasal 28 B

ayat 2 “….. berhak … mendapat … perlakuan yang adil …”

ayat 3 “….. berhak … kesempatan … dalam Pemerintahan”

Pasal 28 I ayat 2 “….. berhak bebas dari … yang bersifat diskriminatif …”

2. Program Demokrasi Ekonomi Industrialisasi Pemenuhan Kebutuhan

3. Program Pembentukan Masyarakat Ekonomi di Daerah daerah

<Jeda

Dalam rangka Sosial Pertahanan Ekonomi dipersiapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Pembagian Wilayah wilayah (Daerah – Politik) Negara Ekonomi

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Bab VI Pasal 18 “Pembagian daerah Indonesia … mengingat … Permusyawaratan … sistim … Negara …”

Berdasarkan – Menerapkan

1. Sumber sumber Alam Ekonomis Negara

2. Usaha usaha = Produksi

a. Tenaga Kelas Pekerja (“Asal”, Penyediaan)

b. “Penghidupan” Masyarakat dengan matarantai Produksi Industrialisasi

c. Pembagian Laba ke Masyarakat

3. Tradisionalisasi Perdagangan dan Barterisme

4. Keuangan (= Perbuatan) Negara dalam Ekonomi

5. Budaya – Tani (= Tanah) ke Pangan Manusia

<Titik

Program program Ideologik

Program Anggota Parlemen pun suatu Politisasi. Terlaksana dalam Demokrasi ke Perekonomian. Lalu, jadi Kehendak ke Perbuatan Bertujuan. Untuk menyelenggarakan KEKUASAAN RAKYAT INDONESIA

Materialisme Logika. Membentuk – Ideologisasi ke Program program

Bukanlah Kepentingan kepentingan Individualist di Pemerintahan dan atas Parlemen Nasional (Wilayah wilayah Kependudukan dan Masyarakat Pemilih di Daerah daerah)

<Tutup

SELESAI


FUNGSIONAL KE TUGAS TUGAS


UBAH LAH

FUNGSIONAL KE TUGAS TUGAS

(REVOLUSIONER)

PERPOLITIKAN (Baca Konstitusi) mempersiapkan Pembentukan Kekuasaan atas Pemerintahan, bahwa Kementerian diangkat Presiden dan Bertanggung jawab. Karena, Tugas tugas (= Perintah)

<Jeda

Indonesia ke Politik Negara. Tidak ke Hukum (= Admnistrasi ?). Walau Organisatif  Departemental. Melalui Keputusan keputusan Negara dalam Persuratan

Bukan Penguasa Hukum (buatan. Kebolehan Sepihak, Larangan – Sanctum Politis) ala Kolonialism. Bertentangan dengan Falsafah Negara. “Menguasai (Demokrasi) = Kerakyatan, Terkuasai” ? Lewat Surat surat Negara Jajahan

Sedangkan Admnistrasi Politik berlangsung Putusan = KEADAAN (di) Negara

1. Ide Negara. Ke Tujuan

2.Politisasi = “Gerak” (Kenegaraan)

3. Sosial Pertahanan = Sistim

Maka, Politik, yang diakibatkan  Sosial (= Kekuasaan). Ke Nasional

Birokrasi pun hanyalah Proses. Mengelola Keputusan keputusan Pemerintahan. Dan, Bukan berkekuasaan, atau Penguasaan (“Alat” Kekuasaan Politik). Birokratisme = Pemerintahan “jadi Negara dalam” Negara. Namun, terselenggara jua (Saluran saluran = pelaksana) Demokrasi (Kedaulatan)

— oOo —

Pembantu Presiden bukan Kelembagaan Negara. Berkemampuan Undang Undang Dasar, mematuhinya karena diangkat. Tetapi, Tidak Ketaatan Benda (Feodalist)

Terjemahan Kebijakan kebijakan Pemerintahan (Kepresidenan. Mengatur ?) melakukan dan mengerjakan = Berbuat (Perbuatan  ke Hasil), yang Dikehendaki Pemilih (adalah, Rakyat). Di Negara. Untuk Kepentingan kepentingannya

<Tunda

Ber – “Negara”, mengalir Kekuasaan Rakyat, yang Ditulis Teratur Dibentuk

– Negara = Konstitusi (Aturan)

– Pemerintahan = Presiden (Keputusan)

– Kabinet ke Goverment (= Admnistrasi)

Sehingga, Kementerian (Baca, Menteri menteri) Mengurusi = Hak Didasarkan kewajiban Demokrasi (Persatuan ke ‘Nation’) di Pemerintahan — yang Kolektif  Politis — dan Admnistrasi Tata Negara. Berlakukah Pertanggung jawaban suatu Kekuasaan (atas uang. Lihat, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 23 ayat 1) di Parlemen

<Tutup

SELESAI


NEGARA AGAMA – KEKUASAAN NEGARA (PEMERINTAHAN)


AGAMA bukanlah “Alat”. Tetapi, Imani. Dan, tidak mungkin ada Penyerahan Kekuasaan (= Nya). Atau, berbagi (dibaca, Menjadi)

 

Karena, Penyampaiannya untuk Dipercayai

 

Sehingga, bukan lah untuk membentuk “Negara” = Berke – Kuasa – an. Pemerintahan lah, yang “dibentuk” (Kuasa dari Pembentuk). Politisasi = Sistim. Namun, apakah ?

 

— oOo —

 

 

 

Nyaris kita keasikan Retorika saling mempertahankan. Sebagaimana Si Kakek Guru dengan Cucu = Si Murid. Yang berbeda “Hitungan Waktu Idea”

 

Diperbincangkan, menemukan Kebenaran dari das Sein (“di” manakah) ke das Solen (mana, ya ?). Mendamaikan Pertikaian Kekuasaan dari Yang di Kepala – Yang di Dada. Menentukan Kesucian Dusta Politik

 

Mestilah hanya Satu Kekuasaan Mendirikan, yang bernama “Negara” itu. Negara Kekuasaan, atau Negara Demokrasi yang kemudian jadi Kekuasaan

 

Kekuasaan apa pun di Negara, dari Pembentuk Negara, juga berkemampuan membentuk Pemerintahan (bentukan) Negara. Karena, suatu “Ide”. Dari ada ke ada. Dibebaskannya = Politea. Ke Materialisme

 

Ada di mana ? Suatu tempat, jawaban. Ketika Manusia berketurunan = Masyarakat (Sosial). Pedesaam ke Kota. (Lalu, akan ditangkap Filosof itu, karena mengajarkan Kekuasaan Dirinya. Ke Politisasi)

 

Suatu Pembicaraan Tujuan. Negara ?!? Atau, ber Negara. Sederhana saja, Negara suatu Ide yang Sosial. Menuju Kebenaran Manusia Sosial

 

1. Sosial = Kekuasaan di Negara

 

a. Dari Rakyat ke Pemerintahan menjadi Negara = Demokrasi

b. Sosial = Pembentuk (Kuasa) menjadi Negara – Ide Sosial

 

2. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat menjadi Negara Ekonomik (Produksi)

 

Sejauh apa Pertarungan Tafsiran Nasional (Kepentingan kepentingan) antara Penganuti (hati hati, agar baca Politikus) Keagamaan dengan Isme – Kekuasaan (selain Demokrasi)

 

Tentu Negara ke Pemerintahan janganlah Pemaksaan terhadap Manusia. Berdasarkan de – Materi (= Tanpa) Sosial. Diterjemahkan Konseptualisme Politik. Menuju Kepuasan Sifati Individualisme dalam Putusan Negara. Mengandalkan, memakai Bentukan bentukan Kuasa

 

Dalam Perbuatan Kemanusiaannya, menjadi suatu Negara Sosial bukan hanya dianggap Penyedia Material, namun

 

1. Sosial Pertahanan Manusia

 

2. Membentuk

 

a. Demokrasi (Kekuasaan) ke Ekonomi

b. Sosial Produksi (Kebutuhan)

c. Nasional Industrialisme

 

3. Politik Rakyat ke Masyarakat Sosialisme

 

dst

 

Sosial Falsafati Politik ber Negara , karena didirikannya (oleh) Manusia = Pembentuk. Maka, adalah Kekuasaan jua (Logika). Dan, berkedaulatan = Materialisasi ke Tujuannya (Sosial)

 

 

 

SELESAI


PUTUSAN DI SUATU NEGARA


PUTUSAN

DI SUATU NEGARA – “IDE”

SOSIAL

ADALAH, Negara – “Ide” Sosial. Karena, terwakilkan Rakyat (baca, Nasional). Melalui Pemilihan. Secara politik tanpa Parlemen tiada Negara

<Jeda

Dalam hubungan antara Kekuasaan – Negara. Bagaimana Rakyat di bawah, mematuhi (= terkuasai ?) “yang hanya Satu”, berdasarkan apa ?

Diakibatkan

1. Kebebasan = “Hak” Perseorangan

a. Ekonomik. Kemampuan kemampuan = Tenaga. Bukan menjadi Penguasaan atas Permesinan

Tetapi.

– Produksi dengan Keuangan Industrialisme = Sistim

– Kerja = Hak Azasi Manusia (Politik)

– Gerakan gerakan ke Sosial Ekonomi – Negara

b. “Perjanjian” (jangan baca Hukum. Musyawarah). Mengadakan Tujuan (tujuan = Kuasa) Bersama

c. Pertahanan. Pemimpin = Jaringan jaringan (Politik) membentuk Keamanan “dalam Cara”

[Ajuan konsep agak berbeda, agar terbantahkan Teoritika atas Sosial “membuat” Demokrasi yang Politis, meski pun sama]

2. Pembentukan suatu Masyarakat ke Pribadi (Manusiawi)

Sehingga Konstitusi mampu Memutuskan dalam Sidang sidang Parlemen Nasional. Kekuasaan Pemerintahan, yang diterjemahkan Demokratik. Karena, Anggota anggota dari Hasil Perhitungan Suara Pemilihan

Keputusan keputusan (Administrasi) bersumber dari Putusan jua. Namun, tidak hanya ke Bawah, menguasai Rakyat. Tetapi, memang diputuskan (Rakyat) atas Perbuatan Memerintahkan, menyuruh, atau membatalkan Perintah ke Putusan lain

Tampak Ide ke Negara Membentuk (dalam) Masyarakat. Yang ditetapkan Putusan putusan Logik. Terlaksana, diselenggarakan Politik Rakyat Miskin

<Tutup

SELESAI


PERANG “DINGIN”KE LANJUTAN


PERTIKAIAN karena Terjemahan Dua “yang Rasionalisme”, Peristilahan Demokrasi. Demos = Rakyat dan Cratien = Kuasa

Dengan suatu “Negara”. Bermula  Sosialist versus Penganut Kebebasan. Menjadi Penyimpangan, berlangsung lah Kegagalan ke kegagalan Ekonomik. Memunculkan Pasar Individualist saja. Berlaku karena Uang Negara

1. Menyulut Perang perang Zaman. Di Dunia. Persenjataan – Hapus Modernisasi

2. Menguasai Sumber sumber Alam (Busang, Freeport)

Pembatasan

a. Teknologi Pengetahuan Manusia

b. Lahan Pertanian Rakyat

c. Jenis Barang – produksi

3. Memutus Jaringan jaruingan Tradisionalisasi Ekonomik (Hasil) dan Keuangan

Keragu raguan Pertimbangan menyekat Pertahanan Sosial ! Lalu, BERBAHAYA ….. Memintas (jangan baca Pilihan, tetapi Kebijakan) Revolusi ke Tujuannya

Kekuatan kekuatan DEMOKRATIK bertahan. Nasioan – Industrialisme (Pertambangan), yang diajukan. Karena, Produksi adalah Ekonomisasi. Membuat (= Perbuatannya) Materialisasi Utopia

Tidak akan rasionalitik, dibiarkan Kemampuan kemampuan Pertahanan ke Ekonomisasi a-la Kapitalisme. Pemaksaan atas Manusia ! Menghancurkan ….. Demokrasi (Baca, Kekuasaan). Terbentuk Pertempuran Internasional Ekonomi

Antara

1. Pemikirannya atas Kebodohan

2. Kebangsaan atas Anti – Sosial

3. Revolusioner atas Penguasaan

4. Keadilan di negara negara Lawan Hukum buatan Sepihak

5. Isme – Politik atas Individualist

dstnya

Keuangan Masyarakat Internasional berhadapan ke Kebebasan. Yang mungkin dikendalikan Militerisme (Namun, Ketentaraan pun … memperalat mereka = Strategis)

Beberapa Perang “Dingin” (Baca, Keuangan), berakhir. Dalam suatu “Zaman” di anatara dua Abad (XIX ke XX). Peperangan, yang dimenangkan Kapitalisme. Pertanda, ketika hancur Sosialisme di … INDONESIA (Perkoperasian)

Mengapa Militer terlibat ? Tidak akan mampu dijawab Kaum Ilmiah karena tidak ada Pengetahuan Ilmu = Teoritika Peperangan. berbeda dengan Ajaran Kerakyatan. Membentuk Pertahanan Rakyat (Sistim = Politik. Ke Semesta. Baca, Dunia)

1. Penganutan Kerakyatan (DEMOKRATIK) di seluruh Dunia

2. Kemampuan kemampuan Aksi (Pemimpin – Massa)

3. pembentukan ‘Nation’ ke Sosial Produksi Ekonomi

4. Buruh – Tani Penyediaan Pangan Masyarakat

5. Strategikal ke Taktis =  “GERAK” (Movements)

Bukanlah Tidak, kebebasan pun adanutan Sosialisme ke Perpolitikan. MEBEBASKAN. Diperjuangkannya suatu Kemerdekaan di Negara. PEMBEBASAN, yang berdasarkan ‘HAKNYA” (= Kelas) di Tanah

Kebebasan, yang mana kah ? Melalui Demokrasi sekedar Pemilihan ? Menjadi Tempat de Politisasi Sosialisme, yang Tidak Bebas Lawan Hukum Hasil Demokrasi, karena Sosialisme mematuhi Aturan aturan Sosial

SELESAI


PARTAI DAN NEGARA


PARTAI

DAN

NEGARA (IDE) SOSIAL

GEJALA gejala Politik Sosial (Kebangsaan), yang semakin membentuk, namun dalam pertarungan kepentingan kepentingan atas Demokrasi (baca, “Negara”. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia) ke Pemerintahan dan Ekonomisasi

1. Nasionalisme (ke Ajarannya)

2. Karya (transisi ke “Bentuk”)

3. Demokrat (kaum, ke Demokratisasi)

Bagaimana partai partai non – ideologi ? Terlihat melakukan politik berpartai saja (tidak lah mungkin penyederhanaan partai partai. Gertakan !?!)

4. Agamis tidak lagi mempolitisasi Pemimpin (yang Illahiyah)

5. Pro Angkatan Bersenjata (TNI)

Akan kah Kekuasaan mampu menyelenggarakan Kedaulatan Rakyat (politik). Walaupun selalu terjebak Individualisasi = “Kuasa atas”, menghancurkan Sosial (Kekuasaan) Demokrasi

Karena,

1. Bentuk – Sifat – Tujuan Berkekuasaan

2. Perdagangan

3. Anggapan (= Nisbi) Ekonomi bukan Produksi, tetapi uang. Penguasaan !

Tidak logik untuk melaksanakan Demokrasi Ekonomi (Kekeluargaan) tanpa Perbuatan ke Tujuannya. Kekuasaan Sosial Manusiawi. Ber – Negara. Karena, suatu ideologik dalam Kepartaian. Diterjemahkan ke Nilai  nilai Juang

1. Kemanusiaan (Sosial “HAK”)

2. Pertahanan Manusia Sosial

a. Produksi

b. Tani = kebudayaan (Pangan)

c. Keamanannya

3. Aturan aturan Masyarakat

Kerakyatan (Demokratisasi) di Parlemen. terhadap Isme – politik Ekonomik. membentuk Masyarakat Sosialisme (= Manusia) Sosialisme ke Politik. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya. Membentuk Keuangan = Sistim di Negara. Membentuk kekuasaan Rakyat, karena Berkedaulatan = Pertahanan dalam Keputusan keputusan Pemerintahan

<Jeda

Bangsa suatu Masyarakat juga, karena

1. Hak hak Kemanusiaan

2. Pemikiran ke Utopia (Bebas)

3. Aturan aturan Masyarakat

4. Kebudayaan

a. Sistim

b. Cipta, Pengetahuan (Logika)

c. Perbuatan

5. Pertahanan Sosial Ekonomi

Sosial Materialisme. Ke ‘Nation’ = Wilayah/ daerah, Masyarakat. Negara Ide Sosial. Dialektika dalam Pemikiran Revolusi (Ajarannya)

<Titik

NASIONAL

PARTAI

(DAN SOSIALISME)

Partai di mana pun akan berdasarkan Nasional (Isme. Tetapi, jangan baca koalisi Pemilihan) untuk membentuk Pemerintahan suatu Negara = Penduduk, Kesatuan – Wilayah wilayah. Terbaca, Kenegaraan. Bukan Penguasaan, namun Demokrasi). Dibentuk oleh Kekuasaan Rakyat

Rangkaian politik Kepartaian masing masing berlangsung dalam Tahapan tahapan Kepemimpinan (Bangsa) dan Perekonomian. melalui, terpolitisasi Kemampuan mkemampuan Negara memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

Masyarakat Sosialisme, terbentuk. Ke Politik, karena Tujuannya. Menolak Kekuasaan di Luar ke “Dalam”. Mempersiapkan HAN Sosial Ekonomi. Lalu, mengerjakan Perekonomian NegaraDemokrasi (Program program)

1. Pemilihan

2. Parlemen (Keanggotaan = Wakilnya)

3. Pemilih

Antara Pemilih – Kepemimpinan menjadi Sosial Hubungan Kekuasaan – Negara (Politik) – Ekonomi = produksi

<Titik

— oOo —

Di Indonesia, kelompok kelompok Politik ke Partai partai mungkin bergerak ke Isme yang sama berdasar arah Ideologisasi suatu Ekonomi Dunia untuk menerjamahkan “Kekuasaan Politik” Rakyat

Namun, jelas akan tergantung Penyelesaian atas Masalah masalah Keuangan Ekonomi Negara yang politis (Lembaga lembaga Negara = Kekuasaan kah ?). Admnistrasi Negara Sosial Ekonomik Politik (Sistim ke Peraturan peraturan) Pemerintahan/ Kenegaraan (Govermental) dan Daerah

– Negara = Perintah perintah (Kebijaksanaan) ke Birokrasi

– Hubungan Ekonomi Pemerintahan Pusat/ Daerah

– Anggaran, Pengawasan Keuangan Negara – Daerah

– Anggaran Struktural – Daerah, Program ke Proyek

– Kemudahan kemudahan Investasi Dalam Negeri

– Perdagangan dan Perijinan Eksport/ Import

– Perancangan Undang Undang (Pemerintahan – Parlemen)

– Pengelolaan Keuangan BUMN (Perlabaan Negara – Masyarakat)

– Usaha Kehutanan, Perkebunan dan Kelautan

dsb

Bukan lah Pertukaran, atau berunding, antara Partai partai tetapi Nasional Politik Isme di suatu Negara, menerapkan Demokrasi ke Ekonomi (Pemerintahan ?), terbentuk dalam parlemen juga

<Tutup

SELESAI