Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

EKONOMIK PERDAGANGAN DALAM “ISME” (sambungan)


EKONOMIK

PERDAGANGAN DALAM “ISME”

(Sambungan)


Terima kasih kepada Partai PEMBEBASAN

DALAM Perdagangan di “Negara” mengikuti rangkaian Logika ke Rasional

Logika 1. Produksi, Tenaga. Ke Barang

a. Unit unit Kerja

Logika 2. Barang ke Uang. Transaktif

b. Transaksi ke Laba (Intuk ?)

c. Distribusi

d. Barterisasi. Barang ke Barang

Produksi ke Sistim = Ekonomisasi. Berlangsung Pemakaian Uang (Privatisasi ???). Terjadilah matarantai Industrial. Di Masyarakat. Ke Tujuan Kekuasaan Rakyat. Mentelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia

1. Barang barang (yang Materi = Alam. Bukan Uang)

a. Kegunaan (“Nilainya”). Ke Harga

b. Penyaluran Kooperatif = “Azas”

c. Pembentukan “Pasar” (= Pakai)

2. Perlabaan. Nasional Produksi = Kepemilikan. Ke Masyarakat (Baca, Negara)

3. Perdagangan = “Ada” Barang. Ke Penghidupan. Atas Keuangan Ekonomis

a, Materialisme Politik

b. Usaha – Kerja (Penghasilan)

c. Realisasi Program program

<Titik

Ekonomisasi Keuangan (di) Masyarakat pun melalui Pasar Perdagangan Tradisi

Berdasarkan

1. Kekuatan Peredaran Uang Transaktif Negara

2. Rasionalisme Keuangan Perburuhan (Kelas Sosial) = HAK)

3. Kepentingan Laba Masyarakat

Politisasi Keuangan Usaha (Negara, Tani) dan Perkoperasian di Indonesia atas Modal modal (= Penghutangan) Industrialisasi untuk Pertanian

Namun, mungkinkah Anggaran (dibaca, Indang Undang Dasar) menjamin Pembiayaan (Konstitusif) atas Alat – Peralatan dan Teknologi untuk Produksi. Terbangun Negara Ekonomi (di) Indonesia

<Titik

Terjemahan Konstitusi

dalam

Hubungan Parlemen

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

1. Kekuasaan = Negara Ekonomi

Pasal 33 ayat 4. “Perekonomian … diselenggarakan berdasar …”

– Demokrasi (Kekuasaan)

– Efisiensi

– Seimbang, Kemandirian = Nasional

2. Keuangan Negara – Perdagangan

Pasal 23 ayat 1. “Anggaran … belanja negara … pengelolaan … negara …”

– Negara Ekonomik

– ke Pemerintahan

– Penyediaan Keuangan

Tetapi, Pengelolaan apa ?!? Industrtialisasi = Cabang cabang Produksi (Pasal 33 ayat 2 juncto Pasal 28 H ayat 4 juncto Pasal  22 D ayat 2)

3. Negara (= Parlemen) ke Anggaran

Pasal 20 ayat 1. “… fungsi Anggaran …”

juncto Pasal pasal

Pasal 21 ayat 1. “Anggota anggota … Perwakilan … berhak memajukan rancangan undang undang.”

Pasal 5 ayat 1. “… memegang kekuasaan membentuk … dengan persetujuan …”

Pasal 18 A ayat 2. “Hubungan keuangan … pemanfaatan sumber … alam, … dilaksanakan secara adil … selaras …”

Diselenggarakan Sosio Ekonomi Manusiawi. Berdasarkan HAK Manusia Sosial.  Membentuk Sosialisme (di) Negara, terpolitisasi lah

Parlemen,

Hak Azasi Manusia dan Industrialisasi –

Perdagangan

PasaL 29 C ayat 1. “… pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 20 D ayat 2. “… bekerja … mendapat imbalan … perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 H ayat 4. “… berhak mempunyai hak milik pribadi …”

Lalu, Hak hak tersebut berdasarkan Kerakyatan mempertsiapkan Pertahanan Ekonomi atas Perdagangan Dunia, diatur dalam Pasal 11 ayat 2 “… perjanjian internasional yang menimbulkan akibat … bagi kehidupan rakyat …, … mengharuskan persetujuan Dewan … Rakyat.”

— oOo —

<Titik

Logika 3.  “Kebutuhan” = HAKNYA. Ke Alam

e. Thesiska Alam. Ke Politisasi

Ini lah, suatu Pembahasan Thematika, yang termaksudkan “Isme” = Politik dari Hak Sosial (Manusia) Kelas. Menggerakkan Negara – “Ide”. Karena, “Berbuat”. Ke Tujuannya. Atas Perlabaan Dagang (Transaksi)

1. “Menguasai” Alam Ke Pemenuhan Kebutuhannya

2. Ber – Kekuasaan )= Negara “atas” Keuangan

3. Dikuasainya = “Adil” Manusia (= buatannya)

<Tutup




SELESAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s