Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

NASIONAL BURUH INDUSTRI


NASIONAL BURUH INDUSTRI

 

Pembebas

 

 

 

KELAS Masyarakat Pekerja mengerjaka (Kewajibannya) = Produksi Industrialisasi. Berdasarkan Haknya. Diberikan “Laba Pembagian” dan menikmati Hasilnya (Pemakaian, Dustribusi)

 

1. Pemakaian atas “Barang”

 

    a. Manfaat

    b. Usdaha

    c. Perdagangan

 

2. Distribusi

 

Perdagangan dan Eksport Ekonomisasi Keuangan Negara (ke Transaktif)

 

3. Barterisasi

 

<Tunda

 

 

 

Terpolitisasi lah Putusan putusan Kuasa, menyelenggarakan Industri, dilaksanakan (= Rasionalisme) Pemerintahan ke Negara Ekonomik atas Sumber Alam, karena dinyatakan

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 33

ayat 2 “… produksi … bagi negara …”

 

Pasal 25 A

“Negara … Indonesia … yang berciri … wilayah … dan hak …”

 

Pasal 23

ayat 1 “Aggaran … negara … wujud … pengelolaan … dilaksanakan … terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat.”

 

maka, menjadi Perjuangan Buruh di Indonesia, terarah

 

Sosial Hak Kemanusiaan = Materialisme ke Negara. “… berhak … dirinya …” (Baca, Manusia) “… memperjuangkan haknya secara kolektif.” (Lihat Konstitusi 28 C)

 

1. Menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

 

untuk

 

2. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

 

Pasal 28 A

     “… berhak … hidup …”

     “… berhak mempertahankan …”

    a. Hidup

    b. Kehidupannya

 

Pasal 28 B

ayat 2 “… berhak atas kelangsungan hidup …”

 

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … meningkatkan kualitas hidupnya … manusiawi.”

 

Pasal 28 H

ayat 1 “… berhak hidup …, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik …”

 

Pasal 28 I

ayat 1 “Hak untuk hidup, … kemerdekaan pikirasn … diakui sebagai pribadi …”

 

3. Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Terjemahan Ajaran Revolusi Kemerdekaan = Hak di Tanahnya (PEMBEBASAN RAKYAT di Bumi) jadi Pembentuk Kelas kelas dalam Sosialisme di Negara

 

Sosial Kekuasaan (Pemimpin kah ?) mendirikan Pemerintahan ke Negara, yang berdaulat = mendapat Pengakuan, dipilih (Kerakyatan), menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi Produksi

 

Yaitu, antara lain

 

1. Jaminan Keuangan Negara untuk Upahnya

 

2. Sistim Negara ke Politik Tenaga Kerja

 

3. Mekanisme = Perusahaan Industrialisasi Pekerja

 

4. Nasional (Wilayah, Tenaga ke Hasil) Industri – Tambang = Cabang cabang Produksi

 

5. Hak Ekonomik Buruh (Kelas) Masyarakat

 

Sehingga, Industrialisasi Keuangan Negara Ekonomi dan Daerah (Sektor sektor) dalam Anggaran untuk Pemerintahan bukanlah Kepemilikan Produksi dan Pertambangan, namun Pelaksnaan suatu Kekuasaan di Negara

 

Pasal 18 A

ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber daya alam, dan … daya lainnya … diatur adil …”

 

Pasal 28

ayat 3 “… pengawasan atas … pengelolaan sumber daya alam, dan … daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran … negara …”

 

Pasal 23

ayat 2 “Rancangan undang undang anggaran … negara diajukan … Presiden … dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dengan … pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

 

Istilah ekonomi politik “daya lainnya”, diterjemahkan “Tenaga Kerja” (Manusiawi). Membentuk (= Kekuasaan di) Negara ke Produksi

 

Tetapi, apakah disediakan Kesejahteraan (Pengupahan) Buruh ?

 

Tahapan tahapan dalam Politisasi antara Buruh dengan suatu Pemerintahan, berdasarkan Kekuasaan (Rakyat) di Negara, disetujui oleh Bersama secara “… demokrasi ekonomi …, kemandirian, … menjaga keseimbangan … nasional.” (Bab XIV Perekonomian Nasional dasn Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 4)

 

<Tutup

 

 

SELESAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s