Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

KOALISI POLITIK = NEGARA ? (Bagian 2)


KOALISI POLITIK = NEGARA ?

2

(SERI TATA NEGARA)

 

 

 

TIGA Calon Presiden dimajukan. Dalam Pembentukan Kekuasaan Negara :

 

1. Nasionalisme (Kemerdekaan)

 

     – PDI P

     – % = kurang 20

 

2. Demokrat

 

     – P Demokrat

     – % = lebih 20

 

3. Karya

 

     – P GK

     – % = kurang 20

 

Karena, mungkinkah “Figur” ? Membentuk Kekuasaan menjalankan Negara = Sistim atas Pemerintahan (= Kenegaraan. Terbaca, Demokratisasi) ? Mengacukan rangkaian Kepentingan Politis dan Ekonomi di suatu Negara

 

Bagan Koalisi ke Pemerintahan (dua Putaran). Tabel Pertama Kepntingan. Dua Tabel Pertukaran dalam Putaran putaran (hanya Ekonomisasi Uang kah ?)

 

Tabel I. Ke Pemerintahan

Table I Ke Pemerintahan

Tabel 2. Putaran ke Satu

 

Table 2. Putaran ke 1 (Satu)

 

 

Teble 3. Putaran ke 2 (Dua)

 

Table 3. Putaran ke 2 (Dua) Perbaikan

 

 

Kemampuan kemampuan Presiden Terpilih (Baca, Pemerintahan) akan berdasarkan (atau, “menjadi”) Kekuasaan = menyelenggarkan Negara dalam Pembentukasn Masyarakat Negara, mengelola Hasil Rundingan Koalisi

 

Tahapan Penyelenggaraan Kekuasaan (= Negara ?)

 

1. pembukaan UUD RI alinea ke II “… rakyat Indonesia ke Negasra …”

 

2. Pasal 4 ayat 1 “… kekuasaan menurut Undang Undang Dasar.”

 

Tahapan Penyelenggaraan Keuangan

 

3. Pasal 23 ayat 1 “Anggaran … Negara … untuk kemakmuran rakyat.”

 

Tahapan Demokrasi Negara ke Pemerintahan (= program program)

 

4. Presiden RI membentuk Pemerintahan.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1

 

“… memegang kekuasaan …” diterjemahkan mampu BERBUAT = membentuk, menyelenggarakan, menjalankan

 

“… pemerintah …” diterjemahkan Presiden = PEMERINTAHAN (Negara)

 

“… menurut …” diterjemahkan MELAKSANAKAN Undang Undang Dasar

 

5. Pembentukan Undang Undang Republik Indonesia. Melaksanakan Negara (Mekanisme, Cara)

 

Pasal 5 ayat 1 “… mengajukan rancangan undang undang ke Dewan Perwakilan Rakyat …”

 

     a. Sosial – Negara (Parlemen)

 

Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 A. Pasal 7 C. Pasal 20 ayat 4. Dan, Pasal 22 C

 

     b.

 

– Pemerintahan. “… menetapkan  … menjalankan undang undang …” (Pasal 5 ayat 2)

– Keuangan “… pengelolaan keuangan negara ditetapkan  … dengan undang undang … ” (Pasal 23 ayat 1)

– KAM “… keadaan bahaya ditetapkan undang undang.” (Pasal 12)

 

     c. Ekonomi Produksi

 

“… pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.” (Pasal 33 ayat 5)

 

Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat … membentuk …”

 

Pasal 21 ayat 1 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat BERHAK …”

 

Sehingga, Arah Koalisi pun dalam susunan (= Parlemen juga) Negara, yang Berkedaulatan, menuju Kekuasaan Rakyat Indonesia  (Negara = Politik) dalam semua Kepentingan di Negara. Didasarkan Kuasa Rakyat atas Pemerintahan (Baru)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s