Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Juni, 2009

PERLAWANAN DEMOKRATIK KE NEGARA


SUATU PERLAWANAN DEMOKRATIK

KE NEGARA

SOSIAL ANTI INDIVIDUALISME

PEMBEBAS DAN

FRONT

PERGERAKAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN Kelompok dalam Inidividualisme, berdasarkan Tidak Sosial HAK. Tetapi, Kekuasaan atas Individu yang lain

1. Menguasai

2. Dikuasai

3. Berke – Kuasa – an

Ekonomi Individualisme menjadi Sistim (salahsatu bentukan) Kuasa atas Uang Terhadap Perdagangan, tidak karena Transaksi Barang. B erlangsung Kapitalisme di Negara

Ketika Pemimpin = Individualisasi, dihancurkan lah Kerakyatan (Sosialisme)

Lalu, mungkinkah Ekonomi Demokrasi ? Dengan tumpukan Modal. Dalam Ekonomisasi ke Perlabaan. Apa Tujuan mereka ? (Kami tahu !)

<Titik

Persidangan Sosialist Dunia, …

Dunia memang sudah berubah. Ke Zaman Manusia Baru. Berbuat = Re Evolusi. Bersumber dari Pemikirannya (“nya”, harus terbaca Manusia) yang Dialektika Logika = Materialisme. Membentuk Masyarakat Sosialisme = ‘Nation’

Sosialisme adalah Pemikiran Tentang Masyarakat. Yang terbentuk bertujuan dan menyelenggarakan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Utopia ke Politik (Materialisasi). Dalam Ekonomik Ptroduksi melawan Pemiskinan oleh Kapitalisme Individualist

Kamerad Para Ketua, …

Sosial adalah Kekuasaan (= Demokratik. Massa Rakyat) ke Ekonomi Demokrasi = HAK (PEMBEBASAN), yang berlangsung dalam Sosial Hak = Kelas. Kelas Buruh (Tenaga) Pekerja, Kelas kelas dalam Masyarakat Sosialisme dan Petani. Mempersiapkan Ekonomi suatu Negara, terbentuk karena Isme Sosial = Produksi

Wakil wakil Gerakabn (Sosial) ke Sosialisme di seluruh Daerah di Dunia, …

Pergerakan pergerakan Rakyat suatu Aksi Massa, tetapi mampu kah dari Radikalisme ke Pikiran Bentuk Geser – Ubah Industrial (Politis)

Kawan, …….

dua masalah (Kelas – Wilayah) b erhubungan dengan Negara ke Produksi. Ekonomis (Baca, Perdagangan). Yang selama ini digerakkan Sepihak. Pemerintahan pemerintahan yang Liberal

1. Keadilan dalam Tradisi

2. a. Bentukan bentukan Kelas

b. Penghidupan = Usaha (Ekonomik)

c. Tempat Asal Pekerja

3. Pertanian ke Budaya (Kepemimpinan)

Suatu rangkaian Hak bersumber dari Batini Rakyat. Penganutan Kita pun didasarkan Logika Batini – Utopia (Masyarakat). Betapa serisu ini ! Bagaimanakah Logika menggerakkan Batini ke Hak Sosial. Politik. Hubungan Kelas ke Negara

<Jeda

Liberalisme sudah menjadikan Demokrasi hanyalah “Alat”. Berkekuasaan. Penguasa = Individualisasi atas Wilayah dan Daerah

Terkuasai

1. Sumber Alam ke Ekonomi

2. Kelas Pekerja (Buruh)

3. Industri, Keuangan (Sosial)

4. Penyaluran (Distribusi. Baca, Perdagangan) Barang barang (Kebutuhan)

5. Pangan, Lahan Tanam

Sementara, Saudara saudaraku ….

Kemiskinan bukanlah untuk yang Kaya. Namun, Borjuasi Demokrasi (Individual) rampas Hak Alam. Lewat Kepemilikan = Perdagangan

<Tutup

SELESAI


PRESIDEN YANG TIDAK INDIVIDUALISME


PRESIDEN

INDONESIA YANG TIDAK

INDIVIDUALIST

 

 

 

DUA Kekuasaan di Negara mengacukan ke suatu Pemerintahan di Indonesia

 

1. Kekuasaan Pemerintahan Negara

 

Pasal 4 ayat 3 “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan …”

 

a. Quasif. Hak Presiden

 

Pasal 5 ayat 1 “… berhak mengajukan rancangan undang undang …”

 

b. Kekuasaan dalam Peperangan

 

Pasal 10 “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”

 

c. Hak (Politik) = Kewajiban

 

Pasal 5 ayat 2 “… Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang undang …”

 

2. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pembentukan Undang Undang

 

Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang”

 

a. Sosial = Kekuasaan di Parlemen

 

Pasal 21 ayat 1 “Anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang”

 

b. Hubungan dengan Presiden

 

Pasal 20

 

ayat 2 “… rancangan undang undang dibahas … Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden …”

 

ayat 4 “Presiden mengesahkan rancangan undang undang  … yang … disetujui bersama … menjadi undang undang”

 

Pasal 22 ayat 1 “Dalam … kegentingan … Presiden menetapkan peraturan pemerintah … pengganti undang undang”

 

3. Legislatif, Kelembagaan Negara

 

Pasal 20 A “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, …”

 

bersumber dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia (Konstitusi = Negara) Hasil Amandeer Kerakyatan

 

Pembukaan alinea ke IV “… membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, ……. yang berdasarkan … keadilan sosial …, yang terbentuk … susunan Negara …, yang berkedaulatan rakyat …”

 

Kebebasan HAK di Tanahnya didasarkan Sosial Hak  Manusia

 

1. Hak untuk Hidup, Penghidupan, Kehidupan

 

a. Pasal 29 A “… berhak … hidup … mempertahankan … kehidupannya …”

 

b. Pasal 28 B ayat 1 “… berhak membentuk keluarga … dan melanjutkan keturunan …”

 

c. Pasal 28 C ayat 1 “… berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya, …”

 

2. Sosial Hak. Pasal 20 C ayat 2 “… berhak … memperjuangkan haknya secara kolektif …”

 

3. Kebebasan Hak (Politik) = Keadilannya

 

a. Pasal 28 D

 

ayat 2. “… berhak … mendapat … perlakuan yang adil …”

 

ayat 3 “… berhak … kesempatan … dalam pemerintah”

 

b. Pasal 28 E ayat 3 “… kebebasan berserikat, berkumpul, dan menystsksn pendapat”

 

c. Pasal 28 I

 

ayat 2 “… berhak bebas dari … yang bersifat diskriminatif …”

 

<Jeda

 

 

 

Tampak lah Kekuasaan Presiden suatu Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Pembukaan Undang Undang Dasar alinea 1 “… pergerakan rakyat … ke Negara … yang berdaulat …”. Dalam Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan … di … rakyat … menurut Undang Undang dasar”

 

Sehingga,

 

Pasal 9

 

ayat 2 “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden …”

 

(juncto Pasal 22 E ayat 2 “Pemilihan  diselenggarakan untuk memilih … Presiden …”)

 

ayat 3 “… dapat memberhentikan Presiden … menurut Undang Undang Dasar”

 

Karena,

 

Pasal 7 A “… atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, … terbukti … melakukan … pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat …”

 

Khusus, Korupsi = Perbuatan, berhubungan dengan Keuangan Negara

 

Pasal 23 ayat 1 “Anggaran  … Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan … dan dilaksanakan … terbuka … bertanggung jawab untuk … rakyat”

 

Pasal 22 D ayat 3 “… pelaksanaan undang undang … : … pengelolaan sumber alam dan … ekonomi …, pelaksanaan anggaran negara …”

 

didasarkan Undang Undang dasar Republik Indonesia Bab VI ……. DAERAH Pasal 18 “Pembagian daerah Indonesia … mengingat dasar permusyaratan dalam sistim … negara …”

 

juncto Pasal 18 A “”Hubungan keuangan, … pemanfaatan … alam … pemerintah … dilaksanakan … adil dan selaras …”

 

juncto Pasal 25 A “Negara … kepulauan … Nusantara … wilayah … batas batas dan hak haknya …”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


POLITIK DIPERKENANKAN AYATULLAH


RUSUH POLITIK ? LALU,

DIPERKENANKAN

PARA AYATULLAH

BUKAN masalah Hubungan Ekonomi dengan “Negara” lain ! Walaupun Anti Kapitalist juga. Tetapi, Persoalan nama Pemerintahan. Negara kah ? Iran ?

<Jeda

Iran tidak “Negara”. Berdasarkan Noat” Imam Al Khomeini (dari Saluran Al Hassan). Yang dipatuhi. Namun, melanjutkan suatu Pemerintahan juga (Baca, Pemerintahan Imam Ali)

Pemilihan Kepemimpinan sudah melalui Politik berulang kali, tanpa Amerika mendengar (walaupun Negara Adi Kuasa) . Bertarung ! Saling Membunuhi … Para Lawan “Aly”

Beberapa Sumber Pertikaian

1. Pemerintahan dengan Tentara (Hubungan Kerahasiaan Sosialisme)

2. Pedagang pedagang (matarantai Industrialisasi) – Militer = Organusasi

3. Politisasi. Antara Kelompok  (Bukan “Kelas” dengan “Kelas” lain)

Ayatullah = suatu Kepemimpinan, melanjutkan PEMBEBASAN Ajaran Kemanusiaan (Rahasia Nya) = Darah di Pikir Hussein, membawa Umat (Baca, Kerakyatan) . Menguraikan Manusia + Alam = Masyarakat

Seiring Teriakan Para Perempuan, yang Berjubah Hitam. Sehelai, Pembungkus Kepalanya. (“Suci lah Engkau Fatimah !” Mereka Penggal Leher Anak … di Karbala ! Al Hassan bukan “Pengorbanan”)

<Titik

Titik Pertemuan, yang bermula Tempat Dibebaskan = Materialisasi Utopia ke Pemerintahan. Dinamakan apakah !?! Suatu Kekuasaan Umat. Manusiawi. Mewujud. Sosial HAK di Tanahnya

<Tutup

SELESAI


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


SOSIO EKONOMI POLITIS (Bagian 2)


(Sambungan)

POLITIK (= Kemampuan kemampuan) bukan lah alat Ekonomik. Atau, terbalik Ekonomi memperalatkan Politik

1. Isme Kekuasaan = Negara

2. Militerisme :

a. Menguasai Industri ke Pasar (Laba)

b. Menghapus Pertanian pertanian Rakyat

c. Membatasi Demokrasi ke Perekonomian

3. Borjuisme Demokrasi

Sosialisme, adalah, Kemanusiaan Sosial. Utopia ke Politik (= Materialisasi). Negara Ekonomi ke Produksi untuk Kebutuhan kebutuhan Manusia

MEMBEBASKAN …….

Manusia dari Pembodohan

Rakyat dari Pemiskinan

Masyarakat dari Penguasaan

Ketergantungan Para Kapitalist itu dari Kebebasan, hanyalah alasan alasan Politis belaka di dalam Negara, yang bermaksud terbentuk suatu Kekuasaan Ekonomik Tanpa Negara

Bagaimana akan diterapkannya Pemikiran Filsafat ke – Kini – an (Modernisasi. Janganh terbaca Falsafah Barat, namun diterjemahkan memahami Ekonomi Rakyat) ke Peradaban Baru Zaman Manusia. Mungkinkah Negara Individualisme ? Karena, Negara = Sosial (Kekuasaan). Bernegara juga Politik Rakyat

<Titik

Salahsatu bentyuk Melawan Kapitalisme, yang bersiasat Ekonomi Politis ke “Bebas” melakukan Ekonomi Produksi (Demokratik)

Yaitu, antara lain

1. Keuangan Industrialisme. Memilah Perdagangan dari “Luar”

2. Birokratisme = Kekuasaan. Mempersiapkan Admnistrasi Politisasi Ekonomi

3. Kemampuan Pertahanan ke Pemerintahan. Menghapus Hutang (Negara = Politik)

Dibentuk Usaha usaha Industrialisasi (Pengelolaa) Sumber sumber Alam. Berlangsung Tahapan tahapan Sosialistis ke Politik di Parlemen (“Memutuskan”)

Dalam Ekonomi bentuk bentuk Sosial Demokratik ke Produksi produksi dan Tenaga Ekonomik Industri

Perubahan perubahan Sosial Ekonomi apakah terlaksanakan di Indonesia, melawan Individu Kapitalistist, yang berusaha hendak menguasai Perindustrian = Ekonomi Pemerintahan Negara di Peta = Globalisme Ekonomi Moderen suatu “Dunia”

Terbagi dalam 3 Politisasi

1. Perjuangan ke Undang Undang dalam parlemen (= Negara)

a. Kekuasaan yang di Perwakilan

b. Kekuasaan = Pilihan. (Kepemimpinan kah ?)

2. c. Tanggung Jawab Kekuasaan. Di Negara. Rakyat ke Rakyat (Kedaulatannya)

Pembentukan Kekuasaan = Politik, melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Barang Masyarakat. Demokrasi Ekonomi (Pemilih. Terbaca, Program program, yang berdasarkan Isme Sosial ke Pemerintahan

1. Penyediaan Wilayah wilayah (Nasional) Industrialisme dan Pangan

2. Keuangan (tidak hanya Anggaran) Negara ke Ekonomisasi = Usaha

a. Jaminan Rupiah ke Upah Buruh – Tani

b. Pembagian Laba ke Masyarakat (Sosialisme)

c. Hubungan Barterisasi dengan Keuangan (Pendapatan)

3. Kepemilikan Sosial Ekonomik atas Lahan lahan Tanam

Mengubah (Revolusioner) terselenggarakan ke Tujuannya Kekuasaan = Kebebasan Rakyat (Materialisme Sosial), bertanggung jawab, Melawan = Melakukan

<Tutup

SELESAI


SOSIO EKONOMI = POLITIS (Bagian 1)


SOSIO EKONOMI = POLITIS (Bagian 1)

TIBA tiba Kapitalisme amat bergantung pada Liberalisme. Di Dunia. Dalam Ekonomi Individualist. Mengakibatkan Negara negara Sosialisme )= Penganutan) menekan, sampai dilawan. Capai ke Tujuannya Manusia

Selama ini, Takyat pakai berapa banyak, jenis Barang (Kebutuhannya) apa dari “Ekonomisasi Modal” ?

Politik pun jadi Situasional. kareena seolah olah berhadapan dengan Ekonomi (Baca, Uang). Memungkinkam semua Kemungkinan = Politis. Dipertanyakan manakah Perlawanan Ekonomik ?

Tangkaian Perbuatan Ekonom, berdasarkan ada Industrialisme = Membuat Barang. Terjadilah Perdagangan dan Barterisasi. Lalu, ke mekanisme Uang Negara. Mendapatkan “Barang – Laba” (Penghidupan)

Bukan dari uang jadi uang. Maka, Uang = Material. Tanpa Nilainya ke Barang. Tetapi, untuk Pembayaran Upah – Transaktif – Perlabaan

1. Produksi. Sistim di “Negara”

a. Isme Politik

b. Pembentukan Ekonomisasi (= Pasar)

c. Pertanian

2. Kelas “Tenaga” Pekerja (Buruh – Tani) Masyarakat dari Daerah daerah

Sehingga, Pemerintahan suatu Negara untuk menyelenggarakan Program program, yang Terpolitisasi (Kerakyatan) melalui Perwakilannya (Nasional) = Demokrasi. Ini kah, Demokrasi Ekonomi, yang Efisien? Mungkin, Memenuhi Kebutuhannya (Manusiawi)

<Jeda

Tidak seperti Permodalan = Anggaran, Uang dijadikan Ekonomi Indibidualisme. Mengumbar Keinginan Berkuasa atas Keuangan Negara. MemunculkanKonflik konflik (Pertarungan)

Melalui

1. Demokratisasi. Isme Kekuasaan (Sistim kah. Partai Individualist ke Politik)

2. Ekonomisasi

a. Negata = Usaha. Ke Laba

b. Ke Bentuk bentuk Liberalisasi

c. Pembelian Uang (Simpan)

3. Teosifikasi Adat ke “Daulat Materi” = menghapus Tujuannya ke Hukum

<Titik

BERSAMBUNG


AMERIKA Versus PERS


SEDANG APA

AMERIKANZ DENGAN SI RASIALIST

CAMPURAN

BUKAN lah tidak percaya Jurnalisme lagi. Hanya terhadap, yang bernama Pers yang Tidak Mempercayai Politik. Dicueki = mengacuhkan, tidak memperdulikan, membiarkan. Tidak karena Pemfitnahan di antara sesdama Politikus (Bahasa Politis = Kekuasaan. Kekejaman !), tetapi Politisasi tidak lain Kebohongan kebohongan Personalitas

Kami pun bisa saja mengucapkan terima kasih kepada Para Wartawan di  beberapa Jaman, yang berhasil dihormati duduk di “Kursi Politik”

Tanpa sengaja, Tidak disengaja membantai Banyak Isme (= Penganuti ?). Termasuk Isme (“dalam”) Pancasila, tanpa mengasihani Sila Manusia = Adil

<Jeda

Barrack Obama pernah mengalami “Press in Conflicts”, yang direkayasa. De Liberal jke Neo Liberalisme, terpolitisasi.  Maka, dipilih lah, berdasarkan Percampuran atas Ras. Rasialistik ! Dari Jurnalist ke Amerikanisasi

Alasan alasan Politis

1. Monopolisme (Baca, Negara) Amerika atas Dollar

2. Rasional = Penjelajahan Budaya

3. Social = Lingua. Retorika. Ekonomi Politis

Terserap Wartawan wartawan. Lalu, menggapai Kekuasaan ! Masing masing Media (jadi bagian bagian Jurnalistika) = Pers, “BERNEGARA”

Memilih,

1. Ke Ekonomisasi

atau,

2. Tidak Politik sesaat pun

Namun,

3. Politisasi

Memperalat Politik, atau, mungkin dibiarkan saja dalam Politisasi. Menguntungkan

Ketika “Jawaban Pertanyaan” ditanyakan Sedang Apa Mereka = BERBUAT ? Amerika yang Presiden terlihat sedang MENUNGGUI manakah Ekonomi Jurnalisme (di Amerika) ? Diungkap, ada “Pembagi” (Ekonomis)

<Titik

Nyamuk nyamuk itu menyedot darah. Bukan hanya ke Manusia.  Juga mengghisap Pemerintahan. Menancapkan Pena ke … Lembaran Uang !

<Tutup

SELESAI

1. Ke


EKONOMIK PERDAGANGAN DALAM “ISME” (sambungan)


EKONOMIK

PERDAGANGAN DALAM “ISME”

(Sambungan)


Terima kasih kepada Partai PEMBEBASAN

DALAM Perdagangan di “Negara” mengikuti rangkaian Logika ke Rasional

Logika 1. Produksi, Tenaga. Ke Barang

a. Unit unit Kerja

Logika 2. Barang ke Uang. Transaktif

b. Transaksi ke Laba (Intuk ?)

c. Distribusi

d. Barterisasi. Barang ke Barang

Produksi ke Sistim = Ekonomisasi. Berlangsung Pemakaian Uang (Privatisasi ???). Terjadilah matarantai Industrial. Di Masyarakat. Ke Tujuan Kekuasaan Rakyat. Mentelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia

1. Barang barang (yang Materi = Alam. Bukan Uang)

a. Kegunaan (“Nilainya”). Ke Harga

b. Penyaluran Kooperatif = “Azas”

c. Pembentukan “Pasar” (= Pakai)

2. Perlabaan. Nasional Produksi = Kepemilikan. Ke Masyarakat (Baca, Negara)

3. Perdagangan = “Ada” Barang. Ke Penghidupan. Atas Keuangan Ekonomis

a, Materialisme Politik

b. Usaha – Kerja (Penghasilan)

c. Realisasi Program program

<Titik

Ekonomisasi Keuangan (di) Masyarakat pun melalui Pasar Perdagangan Tradisi

Berdasarkan

1. Kekuatan Peredaran Uang Transaktif Negara

2. Rasionalisme Keuangan Perburuhan (Kelas Sosial) = HAK)

3. Kepentingan Laba Masyarakat

Politisasi Keuangan Usaha (Negara, Tani) dan Perkoperasian di Indonesia atas Modal modal (= Penghutangan) Industrialisasi untuk Pertanian

Namun, mungkinkah Anggaran (dibaca, Indang Undang Dasar) menjamin Pembiayaan (Konstitusif) atas Alat – Peralatan dan Teknologi untuk Produksi. Terbangun Negara Ekonomi (di) Indonesia

<Titik

Terjemahan Konstitusi

dalam

Hubungan Parlemen

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

1. Kekuasaan = Negara Ekonomi

Pasal 33 ayat 4. “Perekonomian … diselenggarakan berdasar …”

– Demokrasi (Kekuasaan)

– Efisiensi

– Seimbang, Kemandirian = Nasional

2. Keuangan Negara – Perdagangan

Pasal 23 ayat 1. “Anggaran … belanja negara … pengelolaan … negara …”

– Negara Ekonomik

– ke Pemerintahan

– Penyediaan Keuangan

Tetapi, Pengelolaan apa ?!? Industrtialisasi = Cabang cabang Produksi (Pasal 33 ayat 2 juncto Pasal 28 H ayat 4 juncto Pasal  22 D ayat 2)

3. Negara (= Parlemen) ke Anggaran

Pasal 20 ayat 1. “… fungsi Anggaran …”

juncto Pasal pasal

Pasal 21 ayat 1. “Anggota anggota … Perwakilan … berhak memajukan rancangan undang undang.”

Pasal 5 ayat 1. “… memegang kekuasaan membentuk … dengan persetujuan …”

Pasal 18 A ayat 2. “Hubungan keuangan … pemanfaatan sumber … alam, … dilaksanakan secara adil … selaras …”

Diselenggarakan Sosio Ekonomi Manusiawi. Berdasarkan HAK Manusia Sosial.  Membentuk Sosialisme (di) Negara, terpolitisasi lah

Parlemen,

Hak Azasi Manusia dan Industrialisasi –

Perdagangan

PasaL 29 C ayat 1. “… pemenuhan kebutuhan dasarnya …”

Pasal 20 D ayat 2. “… bekerja … mendapat imbalan … perlakuan yang adil … dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 H ayat 4. “… berhak mempunyai hak milik pribadi …”

Lalu, Hak hak tersebut berdasarkan Kerakyatan mempertsiapkan Pertahanan Ekonomi atas Perdagangan Dunia, diatur dalam Pasal 11 ayat 2 “… perjanjian internasional yang menimbulkan akibat … bagi kehidupan rakyat …, … mengharuskan persetujuan Dewan … Rakyat.”

— oOo —

<Titik

Logika 3.  “Kebutuhan” = HAKNYA. Ke Alam

e. Thesiska Alam. Ke Politisasi

Ini lah, suatu Pembahasan Thematika, yang termaksudkan “Isme” = Politik dari Hak Sosial (Manusia) Kelas. Menggerakkan Negara – “Ide”. Karena, “Berbuat”. Ke Tujuannya. Atas Perlabaan Dagang (Transaksi)

1. “Menguasai” Alam Ke Pemenuhan Kebutuhannya

2. Ber – Kekuasaan )= Negara “atas” Keuangan

3. Dikuasainya = “Adil” Manusia (= buatannya)

<Tutup




SELESAI


PERDAGANGAN


PERDAGANGAN

DALAM SUATU ISME EKONOMIK

DI NEGARA

SEBELUM thematika di atas dibahas, Kami mengingatkan, bahwa INDONESIA (= Pemerintahan) tidak termasuk “Pedagang” di Pasar Globalism. Putusan Ekonomik Dunia

Karena, antara lain

1. Kepemilikan Industrialisasi (Goverment, bukan Swasta)

2. Berhubungan dengan Wilayah Keuangan

a. Pinjaman (Negara ke Hutang)

b. Mata Uang (“Nilainya”)

c. Nasional Perbasnkan (Kenegaraan)

3. Kewenangan kewenanganPatlemen atas Perdagangan (Baca, Undang Undang Traktat)

Itu, Pembicaraan Negara negara Ekonomi Dunia (Peserta). Melalui Presiden/ Perdana Menteri masing masing (1970 – an dan lanjutan ke Abad XXI). Termasuk beberapa negara, yang berpaham, dinyatakan menganuri Sosialisme (di Amerika, Eropa, Afrika)

(Terjemah Analysa Laporan ini telah sesuai Syarat syarat Pemakaian dari Pasal pasal Undang Undang Dasar Republik Indonesia)

Mengapa dibicarakan sepintas di Tulisan ini ? Mungkin karena “Isme” ? Perdagangan ke Negara. Dilanjutkan kah ?  Ke Pembahasan, tidak ? Atau, berhenti ?

Bersambung kah ?


NASIONAL BURUH INDUSTRI


NASIONAL BURUH INDUSTRI

 

Pembebas

 

 

 

KELAS Masyarakat Pekerja mengerjaka (Kewajibannya) = Produksi Industrialisasi. Berdasarkan Haknya. Diberikan “Laba Pembagian” dan menikmati Hasilnya (Pemakaian, Dustribusi)

 

1. Pemakaian atas “Barang”

 

    a. Manfaat

    b. Usdaha

    c. Perdagangan

 

2. Distribusi

 

Perdagangan dan Eksport Ekonomisasi Keuangan Negara (ke Transaktif)

 

3. Barterisasi

 

<Tunda

 

 

 

Terpolitisasi lah Putusan putusan Kuasa, menyelenggarakan Industri, dilaksanakan (= Rasionalisme) Pemerintahan ke Negara Ekonomik atas Sumber Alam, karena dinyatakan

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

 

Pasal 33

ayat 2 “… produksi … bagi negara …”

 

Pasal 25 A

“Negara … Indonesia … yang berciri … wilayah … dan hak …”

 

Pasal 23

ayat 1 “Aggaran … negara … wujud … pengelolaan … dilaksanakan … terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat.”

 

maka, menjadi Perjuangan Buruh di Indonesia, terarah

 

Sosial Hak Kemanusiaan = Materialisme ke Negara. “… berhak … dirinya …” (Baca, Manusia) “… memperjuangkan haknya secara kolektif.” (Lihat Konstitusi 28 C)

 

1. Menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

 

untuk

 

2. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Manusiawi)

 

Pasal 28 A

     “… berhak … hidup …”

     “… berhak mempertahankan …”

    a. Hidup

    b. Kehidupannya

 

Pasal 28 B

ayat 2 “… berhak atas kelangsungan hidup …”

 

Pasal 28 C

ayat 1 “… berhak … meningkatkan kualitas hidupnya … manusiawi.”

 

Pasal 28 H

ayat 1 “… berhak hidup …, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik …”

 

Pasal 28 I

ayat 1 “Hak untuk hidup, … kemerdekaan pikirasn … diakui sebagai pribadi …”

 

3. Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Terjemahan Ajaran Revolusi Kemerdekaan = Hak di Tanahnya (PEMBEBASAN RAKYAT di Bumi) jadi Pembentuk Kelas kelas dalam Sosialisme di Negara

 

Sosial Kekuasaan (Pemimpin kah ?) mendirikan Pemerintahan ke Negara, yang berdaulat = mendapat Pengakuan, dipilih (Kerakyatan), menyelenggarakan Demokrasi Ekonomi Produksi

 

Yaitu, antara lain

 

1. Jaminan Keuangan Negara untuk Upahnya

 

2. Sistim Negara ke Politik Tenaga Kerja

 

3. Mekanisme = Perusahaan Industrialisasi Pekerja

 

4. Nasional (Wilayah, Tenaga ke Hasil) Industri – Tambang = Cabang cabang Produksi

 

5. Hak Ekonomik Buruh (Kelas) Masyarakat

 

Sehingga, Industrialisasi Keuangan Negara Ekonomi dan Daerah (Sektor sektor) dalam Anggaran untuk Pemerintahan bukanlah Kepemilikan Produksi dan Pertambangan, namun Pelaksnaan suatu Kekuasaan di Negara

 

Pasal 18 A

ayat 2 “Hubungan keuangan, … pemanfaatan sumber daya alam, dan … daya lainnya … diatur adil …”

 

Pasal 28

ayat 3 “… pengawasan atas … pengelolaan sumber daya alam, dan … daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran … negara …”

 

Pasal 23

ayat 2 “Rancangan undang undang anggaran … negara diajukan … Presiden … dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dengan … pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

 

Istilah ekonomi politik “daya lainnya”, diterjemahkan “Tenaga Kerja” (Manusiawi). Membentuk (= Kekuasaan di) Negara ke Produksi

 

Tetapi, apakah disediakan Kesejahteraan (Pengupahan) Buruh ?

 

Tahapan tahapan dalam Politisasi antara Buruh dengan suatu Pemerintahan, berdasarkan Kekuasaan (Rakyat) di Negara, disetujui oleh Bersama secara “… demokrasi ekonomi …, kemandirian, … menjaga keseimbangan … nasional.” (Bab XIV Perekonomian Nasional dasn Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 4)

 

<Tutup

 

 

SELESAI


SOSIAL = KEKUASAAN NEGARA


SOSIAL = KEKUASAAN

(NEGARA)

EKONOMI – INDUSTRI


BAGAIMANAKAH suatu Negara Ekonomi ke Industrialisasi ? Sehingga, terselenggarakan Sejahtera, Adil = Makmur

Dari Utopia ke Politik (Materialisme). Berdasarkan

1. Kebebasan HAK (Kemerdekaan). Di Tanahnya. Revolusioner

2. a. Kedaulatan

b. Wilayah wilaya (Baca, Tempat Kelahiran)

c. ‘Nation’

3. Thesiska “Alam (di Pikirannya”)

melaksanakan Sosial Hak, yang terpolitisasi dan bergeral ditujukan melaksanakan (= Kuasa), mempertahankan “Manusia Falsafah” di Negara

1. Pemikirannya. Dialektika, ke Rasional

2. Kemanusiaan = Ujudnya Sosial

3. Logika Batini ke Tujuannya

4. Perbuatannya

a. Revolusioner

b. Capta, Manfaati = Isme

c. Progresif

5. Tenaganya = Produksi, Tani

Dalam Aturasn aturan Masyarakat ke Bentukan Juang Program. Sosial Pertahanan Ekonomik. Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Manusiawi

<Titik

Jika Kapitalistis, akan berlangsung de – Materialisme (Tanpa Hak Produksi) ke Individualist. Lali, dihancurkannya Utopia. Menjadi Kekuasaan Tanpa Bangsa. Tersembunyi, namun Liberal (Politik)

1. Mengelola Keuangan Negara ke “Sistim”

2. Membuat “Hukum = Kuasa atas”

(Hukum yang “Kata”, berbeda Pemahaman dengan Undang Undang. Karena, Politisasi, berlaku atas Pemerintahan juga)

3. Memerintah = Keinginan Ekonomis (Milik ?)

Tampak lah Kemiskinan Negara. Memakai ukuran Kedaulatan. Mengejutkan, bukan ? Hubungan Kekuasaan (Strategikal kah ?) dengan Industri. Membuat = Produksi = Tenaga = Kuasa

Karena, Kedaulatan (di) Negara = Menguasai Sumber (= Alam) ke Hasilnya

Beberapa Pembentukan Industrial

1. Industrialisme, yang berdasatkan Negara (Ada Negara)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Pasal 33 ayat 2

“… cabang cabang produksi yang penting

bagi

negara …..”

a. Membentuk Kekuasaan

b. Menguasai

c. Dikuasai (= Negara)

2. Industrialisasi = Produksi atas Hasil Barang (Hasil) untuk Kebutuhan Masyarakat

a. Ada Ekonomisasi Uang

b. Ada Kerja Produksi

c. Ada Distribusi = Usaha

3. Perindustrian untuk Militer (Baca, Organisasi). Keperluan ke Perlabaan

Pasal 33 ayat 4. “Nasional … berdasarkan atas demokrasi ekonomi …”

juncto Pasal 20 ayat 2

juncto Pasal 20 A ayat 1

juncto Pasal 21 ayat 1

Pasal 30 ayat 2. “>.. usaha pertahanan … dilaksanakan melalui sistim …”

(Lihat Pasal 12 juncto Pasal 11 ayat 1 dan 2)

Pasal 23 ayat 1. “Anggaran … Negara … wujud … pengelolaan … negara …”

<Titik

SOSIALISME = KELAS

1. Pembentukan Kelas di Masyarakat

2. Gerak, Kebebasan dan Perpindahan (antara Kelas ke Kelas)

3. Hak hak dalam suatu Kelas

Itopia ke Materialisme berhubungan dengan Sosial Pertahanan. Melalui Kekuasaan Rakyat = Massa (Baca, Kemampuan kemampuan Anggota). Yang diterjemahkan Demokratik Kerakyatan ke Negara

Meski de – Politisasi dari “Luar” aras Sosialisme. Memaksa Pemerintahan yang Demokrasi (terbentuk ada “Kami”. Baca, Sosial Demokrasi)

Materialisme Sosdial dalam Ekonomi Negara. Menjadi Perbuatan atas Waktu. Sebab = Rasionalisme. Ke “Putusan”. (Agar, jangan dibaca Isme Kekuasaan = Indisidualisasi, tetapi yang) berdasarkan Sistim Negara = Kerakyatan

1. Kelas Masyarakat ke Ekonomi

2. Buruh dalam Ekonomisasi = bentuk bentuk Kerja Tenaga

3. Industrialisasi = Ekonomi Kerakyatan (Perdagangan, Distribusi)

Hak hak Kelas pun memenuhi Syarat syarat untuk Ber – “Negara”. Kemerdekaan (= Pembebasan) di Tanahnya. Terhadap Negara Ekonomi ke Pemerintahan. Berlangsung Isme Sosial = Negara (“Ide”)

— oOo —

<Titik

Salahsatu Kemenangan tercapai bukan hanya Program, namun Isme. Ini lah, Sosialisme. Menerjemahkan Ajaran Semua “Kiri” memang Bertujuan Kekuasaan Rakyat Miskin. Membentuk (karena, melalui) Masyarakat Sosialisme. Melaksanakan Sosial Demokratik Ekonomi

Penyelenggaraan SATU KUASA memenuhi Kebutuhan Manusia di Negara

<Tutup




SELESAI


TENAGA (EKONOMIK) PRODUKSI


TENAGA (EKONOMIK) PRODUKSI

ATAS

“THE ENDS OF ORDE BARU”

 

 

 

MASIH ingat kah ? Mereka menghancurkan Demokrasi … Bertahun tahun dikendalikan Perekonomian. Memakai alasan alasan Pertahanan. Men de – Politisasi Sosialisme di INDONESIA. “Mempergunakan” jutaan Dollar Pinjaman. Terlantarkan = Pemiskinan atas Anak anak, atas “Negara”, atas Utopi di Depan

 

<Titik

 

 

 

Pemerintah yang Korup ! Didukung Militerisme ke Negara. Menguasai Wilayah wilayah Ekonomis (Sumber sumber Alam) dan Pertanian. Sehingga, terjebak Materialisme Kapitalis

 

Sejarah (= Politik). yang memalukan Bangsa (dalam Proses). Bergantung pada Ekonomi Luar. Meruntuhkan Pertahanan Sosial Rakyat

 

Tanpa Industrialisasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Sosial Kemanusiaan (= Masyarakat). Pemaksaan “atas Negara”. Karena, Program program = Hukum. Di Parlemen

 

Tiba tiba “Kekuasaan” itu, yang disebut “Negara (dalam) Hukum, menerima Hukum = Ekonomi Dunia. Berdasarkan Pasar Teoritis (= “Pengetahuan”). Globalisme = Industri ke Perdagangan. Bertujuan Perlabaan dari … Modal = “Uang” ke … Dolar

 

‘Bung … ! Laba itu, karena ada Barang (Transaksi). Ini. logis. Politikal  ! Menyediakan Barang, dijual (Baca, Ekonomisasi). Atau, bertukar barang ke barang (Barterisasi). Tentu, ada Kemampuan ke Negara (Seimbang)

 

<Jeda

 

 

 

Ekonomi Politik Keuangan Dunia mulai berubah. Teknologik tidak mampu mengerjakan Keuangan Industrialisasi Negara. Karena, Penguasaan suatu “Isme”. Terbatas lah ! Pikitran Manusia Sosial menciptakan Sistim Tenaga Produksi, berlaku Perindustrian (matarantai Produksi) Ekonomik

 

<Tunda

 

 

 

Apakah Hasilnya di Indonesia ? Lebih dulu terpolitisasi Nasional Industri untuk mengelola Sumber Alam = Negara. Dijadikan Usaha usaha = Perekonomian. Berdasarkan Keuangan Negara = Ekonomisasi. Dibuatlah Alat Produksi sendiri

 

(Orde Baru = Pemnerintah, tidak lah mungkin mengerjakan. Karena, berlangsung hanya Permodalan dalam Keuangan terus menerus. Jelas, merusak Anggaran Ekonomi Negara)

 

Lalu, Mekanisme termaksud menyelenggarakan, dibentuk Politik Industri = Negara (atas) Ekonomik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KOALISI POLITIK = NEGARA ? (Bagian 2)


KOALISI POLITIK = NEGARA ?

2

(SERI TATA NEGARA)

 

 

 

TIGA Calon Presiden dimajukan. Dalam Pembentukan Kekuasaan Negara :

 

1. Nasionalisme (Kemerdekaan)

 

     – PDI P

     – % = kurang 20

 

2. Demokrat

 

     – P Demokrat

     – % = lebih 20

 

3. Karya

 

     – P GK

     – % = kurang 20

 

Karena, mungkinkah “Figur” ? Membentuk Kekuasaan menjalankan Negara = Sistim atas Pemerintahan (= Kenegaraan. Terbaca, Demokratisasi) ? Mengacukan rangkaian Kepentingan Politis dan Ekonomi di suatu Negara

 

Bagan Koalisi ke Pemerintahan (dua Putaran). Tabel Pertama Kepntingan. Dua Tabel Pertukaran dalam Putaran putaran (hanya Ekonomisasi Uang kah ?)

 

Tabel I. Ke Pemerintahan

Table I Ke Pemerintahan

Tabel 2. Putaran ke Satu

 

Table 2. Putaran ke 1 (Satu)

 

 

Teble 3. Putaran ke 2 (Dua)

 

Table 3. Putaran ke 2 (Dua) Perbaikan

 

 

Kemampuan kemampuan Presiden Terpilih (Baca, Pemerintahan) akan berdasarkan (atau, “menjadi”) Kekuasaan = menyelenggarkan Negara dalam Pembentukasn Masyarakat Negara, mengelola Hasil Rundingan Koalisi

 

Tahapan Penyelenggaraan Kekuasaan (= Negara ?)

 

1. pembukaan UUD RI alinea ke II “… rakyat Indonesia ke Negasra …”

 

2. Pasal 4 ayat 1 “… kekuasaan menurut Undang Undang Dasar.”

 

Tahapan Penyelenggaraan Keuangan

 

3. Pasal 23 ayat 1 “Anggaran … Negara … untuk kemakmuran rakyat.”

 

Tahapan Demokrasi Negara ke Pemerintahan (= program program)

 

4. Presiden RI membentuk Pemerintahan.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1

 

“… memegang kekuasaan …” diterjemahkan mampu BERBUAT = membentuk, menyelenggarakan, menjalankan

 

“… pemerintah …” diterjemahkan Presiden = PEMERINTAHAN (Negara)

 

“… menurut …” diterjemahkan MELAKSANAKAN Undang Undang Dasar

 

5. Pembentukan Undang Undang Republik Indonesia. Melaksanakan Negara (Mekanisme, Cara)

 

Pasal 5 ayat 1 “… mengajukan rancangan undang undang ke Dewan Perwakilan Rakyat …”

 

     a. Sosial – Negara (Parlemen)

 

Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 7 A. Pasal 7 C. Pasal 20 ayat 4. Dan, Pasal 22 C

 

     b.

 

– Pemerintahan. “… menetapkan  … menjalankan undang undang …” (Pasal 5 ayat 2)

– Keuangan “… pengelolaan keuangan negara ditetapkan  … dengan undang undang … ” (Pasal 23 ayat 1)

– KAM “… keadaan bahaya ditetapkan undang undang.” (Pasal 12)

 

     c. Ekonomi Produksi

 

“… pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang.” (Pasal 33 ayat 5)

 

Pasal 20 ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat … membentuk …”

 

Pasal 21 ayat 1 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat BERHAK …”

 

Sehingga, Arah Koalisi pun dalam susunan (= Parlemen juga) Negara, yang Berkedaulatan, menuju Kekuasaan Rakyat Indonesia  (Negara = Politik) dalam semua Kepentingan di Negara. Didasarkan Kuasa Rakyat atas Pemerintahan (Baru)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI