Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

HUTANG LUAR NEGERI


MENANTANG Sosialisme ? Yang terjawab Bahasa Konstitusi saja, deh …

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Amandeer Kerakyatan

Bab VIII Hal Keuangan Negara. Pasal 23

1. a. “Negara” (Sistim ke) Ekonomi

Pasal 23 ayat 1. “… pengelolaan keuangan negara … untuk … rakyat”

– Pengelolaan Keuangan (= Negara). “Untuk” = Politik

– Dilaksanakan = Pembiayaan dalam “Rupiah”

b. Pemakaian Uang Negara

Karena,

Pasal 23 ayat 2 “… anggaran … belanja negara …”

– Anggaran Belanja = Transaktif Keuangan Negara

2. Pasal 23 B

Harga Mata Uang ditetapkan = Keputusan Ekonomik Politik

3. Pertanggung jawaban “Kuasa” atas Uang Negara (Dewan Perwakilan Rakyat RI. Lihat Penjelasan Resmi UUD RI Pasal 23 ayat 5)

<Titik

Manakah Pasal pasal Thematikal Penghutangan didasarkan ? Bertabrakan dengan Pasal pasal tersebut

Atau, mungkin Perlabaan diperhitungkan dari Keuangan Industrialisasi Produksi ? Batal Transaksi Uang “Luar” (Baca, dalam “Piutang” = Kekuasaan” (Ekonomi) atas Indonesia

Itu lah, Ekonomi Anggaran didasarkan Negara ke Produksi (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 “… Cabang cabang Produksi”. Barang) menyelenggarakan Perekonomian Nasional Industrial

<Titik

Sehingga,

Pasal 11 ayat 2

“… perjanjian internasional …, yang menimbulkan akibat yang luas … terkait … beban uang negara …”

mengacukan sekali-gus jua Tanggung Jawab Lembaga Negara Presiden

Yang berdasarkan suatu Pasal Kerakyatan

Pasal 33 ayat 4 “… diselenggarakan demokrasi ekonomi … dan kesatuan ekonomi nasional.”

<Titik

Nasional Industrialisasi Produksi dilaksanakan suatu Kenegaraan (= Presiden), berlangsung dalan Sistim yang menghubungkan Pasal pasal sbb

Pasal 23 ayat 1 “Perekonomian disusun … usaha bersama … kekeluargaan …”

Pembukaan Undang Undang dasar Republik Indonesia alinea ke IV. “… membentuk … kesejahteraan … dalam susunan negara …”

Pasal 28 A

“… mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

<Titik

1. Tanpa ketergantungan Pemerintahan ke Luar (Hutang jadi Ekonomisasi)

2. a. Kerakyatan

b. Kemandirian = Bangsa (Proses)

c. Kemasyarakatan

3. HAN Sosial Hak dalam Nasional Industrialisme

Tuan tuan, … Ini lah “Isme” atas Kekuasaan (di) Perekonomian

Tegas, Dialektis (= Sosial) melalui Penyelenggaraan Hak hak Manusia Sosial = Kekuasaannya di Negara, dilaksanakan Pemerintahan yang Revolusioner. Menghadapi Ekonomi Anti Rakyat

<Tutup

SELESAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s