Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Mei, 2009

KOALISI POLITIK = NEGARA ? (Bagian I)


KOALISI POLITIK = NEGARA?

I

(SERI TATA NEGARA)

KARENA, mungkin tidak ada ” ….. yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara … pemilihan … ” (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6 A), diperkenankan Koalisi berdasarkan Suara (Baca, Partai) mencalonkan Presiden

Lalu, membentuk Pemerintahan

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke IV “….. terbentuk dalam suatu susunan Negara …, yang berkedaulatan rakyat …”

Terjemahan Penyelenggaraan (= Kuasa. Lihat Pasal 2 ayat 2 juncto Pasal 22 E ayat 2)

1. Menyelenggarakan Kekuasaan di Negara, yang “Berdasar”. “….. pemerintah menurut Undang Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1)

2. Pelaksana Undang Undang. “….. menjalankan Undang Undang …” (Pasal 5 ayat 2)

3. Menyelenggarakan Hubungan Politik Pusat dengan Daerah. “….. ditentukan urusan Pemerinrahan Pusat.” (Pasal 18)

4. Panglima Tertinggi (Perang). “….. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian …” (Pasal 11 ayat 1)

5. Membuat Anggaran, dikerjakan. “….. anggaran diajukan Presiden …” (Pasal 23 ayat 2)

Namun, Konstitusi = Undang Undang Dasar Republik Indonesia Hasil Amandeer Kerakyatan, Pertanggung jawaban Presiden (= Kekuasaan ?) tercantum hanya dalam Pasal 23 ayat 1 “….. pengelolaan keuangan negara …  terbuka dan bertanggung jawab untuk … kemakmuran rakyat

<Jeda

Dari Perhitungan Suara Pemilihan 2009 telah berlangsung Koalisi Partai Politik

Pasal 6 A ayat 2 “….. diusulkan … partai politik atau gabungan partai politik …” juncto Pasal 22 E ayat 3 “Peserta ….. partai politik.”

Sehingga, bentukan Pemerintahan (Baca, Negara. Pembukaan Undang Undang Dasar ke Demokrasi) = suatu Koalisi Politik

<Titik

BERSAMBUNG


HUTANG LUAR NEGERI


MENANTANG Sosialisme ? Yang terjawab Bahasa Konstitusi saja, deh …

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Amandeer Kerakyatan

Bab VIII Hal Keuangan Negara. Pasal 23

1. a. “Negara” (Sistim ke) Ekonomi

Pasal 23 ayat 1. “… pengelolaan keuangan negara … untuk … rakyat”

– Pengelolaan Keuangan (= Negara). “Untuk” = Politik

– Dilaksanakan = Pembiayaan dalam “Rupiah”

b. Pemakaian Uang Negara

Karena,

Pasal 23 ayat 2 “… anggaran … belanja negara …”

– Anggaran Belanja = Transaktif Keuangan Negara

2. Pasal 23 B

Harga Mata Uang ditetapkan = Keputusan Ekonomik Politik

3. Pertanggung jawaban “Kuasa” atas Uang Negara (Dewan Perwakilan Rakyat RI. Lihat Penjelasan Resmi UUD RI Pasal 23 ayat 5)

<Titik

Manakah Pasal pasal Thematikal Penghutangan didasarkan ? Bertabrakan dengan Pasal pasal tersebut

Atau, mungkin Perlabaan diperhitungkan dari Keuangan Industrialisasi Produksi ? Batal Transaksi Uang “Luar” (Baca, dalam “Piutang” = Kekuasaan” (Ekonomi) atas Indonesia

Itu lah, Ekonomi Anggaran didasarkan Negara ke Produksi (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 “… Cabang cabang Produksi”. Barang) menyelenggarakan Perekonomian Nasional Industrial

<Titik

Sehingga,

Pasal 11 ayat 2

“… perjanjian internasional …, yang menimbulkan akibat yang luas … terkait … beban uang negara …”

mengacukan sekali-gus jua Tanggung Jawab Lembaga Negara Presiden

Yang berdasarkan suatu Pasal Kerakyatan

Pasal 33 ayat 4 “… diselenggarakan demokrasi ekonomi … dan kesatuan ekonomi nasional.”

<Titik

Nasional Industrialisasi Produksi dilaksanakan suatu Kenegaraan (= Presiden), berlangsung dalan Sistim yang menghubungkan Pasal pasal sbb

Pasal 23 ayat 1 “Perekonomian disusun … usaha bersama … kekeluargaan …”

Pembukaan Undang Undang dasar Republik Indonesia alinea ke IV. “… membentuk … kesejahteraan … dalam susunan negara …”

Pasal 28 A

“… mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

<Titik

1. Tanpa ketergantungan Pemerintahan ke Luar (Hutang jadi Ekonomisasi)

2. a. Kerakyatan

b. Kemandirian = Bangsa (Proses)

c. Kemasyarakatan

3. HAN Sosial Hak dalam Nasional Industrialisme

Tuan tuan, … Ini lah “Isme” atas Kekuasaan (di) Perekonomian

Tegas, Dialektis (= Sosial) melalui Penyelenggaraan Hak hak Manusia Sosial = Kekuasaannya di Negara, dilaksanakan Pemerintahan yang Revolusioner. Menghadapi Ekonomi Anti Rakyat

<Tutup

SELESAI


MUANGTHAI EKONOMIK


TIGA bentukan Negara berlangsung atas Thai (Raja). Membentuk Kerajaan Berke Kuasa an = Negara. Lalu, Negara pun jadi Pemerintahan (karena Politik). Dengan suatu Organisasi Ketentaraan = Negara (= Militer). Diselenggarakan lah Parlemen (Sistim  = Negara. partai Politik)

Tampak Kekuasaan Penyelenggaraan Negara (Kenegaraan) dari Titik titik Hubungan Kerajaan ke Politik = Negara (Pemerintahan). Atas Keuangan = Perekonomian Raja (= Emas)

Militer atas Fungsi Perang ke Politik (Pitisan putusan) Negara. Dalam Penguasaan Daerah daerah. (Lihat, Konsep HAN Perang Majapahit, Gajah Mada)

Sehingga, Perekonomian Kerajaan dilaksanakan berdasarkan Kekuasaan = Menguasai. N yaris tanpa Kapitalisme

Namun ketika Perbankan menyelenggarakan Modal ke Ejkonomisasi Uang, terjadi Tarung Kuasa (Politik). Mengendalikan Negara – Pemerintahan di Kerajaan

<Jeda

Kepemilikan atas Uang terancam Pemakaian Politis dari Kekuasaan (Kuasa). Apakah itu Kapitalisme = Sosial ?!?

Sedangkan Pasar masih Tradisional selain Import (ke Moderen). Dalam ketergantungan tetap. Mungkinkah Rasionalisme Keuangan atas Pemerintahan ?

Walaupun Pemerintahan sela;i berganti. Seteru Politik Militer. Didasarkan Pertahanan  Ekonomi Kerajaan. Berlaku lah Kekuasaan Uang Industrialisasi

Kepentingan Politik = Ekonomisasi. Mengelola. Kaumj Marjinal pun (Hak Rakyat) dapat Perlindungan dari Raja ke Raja dalam Kurun kurun Negara. Menjadi Liberal = Demokratisasi Monarkhal

<Tutup

SELESAI


PERLAWANAN


PERLAWANAN (= DEMOKRATISASI), ATAU

TERKENDALIKAN ?

SOSIALIST VERSUS SUATU “PEREKONOMIAN”

PIKIRAN pikiran Sosialisme harus diterapkan sekarang. Berdasarkan Aturan aturan Sosial. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial (Baca, Rakyat)

Atas Keuangan Negara juga, yang Transaksitif dalam Ekonomisasi

Karena,

1. Perlabaan Industrialisasi ke Masyarakat

2. Keberadaan Pasar untuk Distribusi Ekonomik dan Barterisasi

3. Jaminan Negara untuk Upah Buruh (Kelas Produksi)

dan lain lain

de Politisasi akan tidak mungkin lagi. Walaupun dengan alasan Hukum. Akibat, Sosial Demokrasi (Kekuasaan) atas suatu Negara Ekonomi

Negara bukan lah alat Individualisme. Jadi Pemerintahan = Kuasa. Untuk Kepentingan kepentingan Penguasaaan dari Kapitalis di Dunia

“Kelas” (= Koloni) buatan dihapuskan. Di Tanah yang Bebas. Sehingga, menampak Hak Manusia Ekonomi. Terbentuk Sosial Hak (= Kelas)

<Jeda

Beberapa Kemampuan = Perbuatan mentyelenggarakan Ekonomi (Sosialisme)

1. Utopia ke Materialisme

2. Budaya (Tani) Pangan

3. Tenaga Kelas Pekerja

4. Politisasi

a. Kerakyatan (Hak Politik)

b. Kesatuan – Wilayah wilayah

c. Nasional Persatuan Kiri

5. Saluran saluran Demokratik dalam Kerakyatan

<Titik

Tidak lah untuk, yang dipertukar. Menjadi Kekuasaan = Pemerintahan (Negara ? Dalam Negara ?). Berdasarkan Sistim (Pemerintah). Lalu, membuang Kedaulatan. Menjadi jebakan atas Isme Nasional Kiri. Terperangkap Perdagangan Liberalisme

Berulang ulang Kita telah menyatakan Sosio Ekonomisasi Keuangan (= Negara). Sosial Dialektis = Kekuasaan. Terpolitisasi

Membentuk

1. Ekonomi HAN Masyarakat

2. Industri = Ekonomi Sosialis

3. Negara Ekonomi (Politik)

Bukan ke Individualist – Kelompokan. Berke – Kuasa – an (Dagang). Terjadi lah Ultra – Politik. Menghancurkan Perlawanan atas Kapitalisme (di) Negara

<Titik

SOSIALISME KE TUJUANNYA

Ketika Sosialisme mungkin tidak terpakai, semua Konsep Ekonomi = Individualisme, yang langsung berlaku = Hukum Buatan (di “Parlemen” kah ?!?). Meniadakan Hak hak Rakyat

Bahasa Ekonomi pun lain. TERTUTUP. Antara Konstitutif (jangan baca “Tafsiran”) dengan Retorika Politik berbenturan terus. Dipaksa ke Pidana Ekonomi – Hukum

– Absurditas/ samar ke Hukum (Moral Ekonomi)

– Politisasi Ekonomik (= Liberal. Tarung Kuasa)

– Tanpa jawaban atas Laba Produksi

Namun, Sosialiasme berdasarkan Satu Kekuasaan dalam Masyarakat = Kemasyarakatan, “diperbuat” (Revolusioner), menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

Ini lah, Pertahanan Sosialist (Merah, Para Kamerad Hitam, Kuning Emas) …

Dalam Ekonomisasi Politis. Menyediakan, yang dikehendaki Rakyat. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Manusiawi. Berpolitik (Perbuatan), Membentuk Masyarakat Sosialisme

Tujuan dari bentukan bentukan dan Sistim Politik Negara = Bukan sekedar Peran. Tetapi, The Way Of (Kehidupan) atas Perilaku Kepemimpinan

Satu dan lain jaringan Ekonomik, berbeda Peran Para Individualist, MENELANTARKAN … ! Terpelihara mekanisasi Birokrat Korup

Kesetiaan Diri Manusia menghadapi KUasa atas Materi. Berlogika. Melawan. Dibenturkan = Menyelesaikan. Tentang Pangannya = Ketahanan

— oOo —

<Titik

Keterbukaan Sosialist ke Negara, berlangsung dalam beberapa Tahapan Revolusioner. Menerjemahkan dari Utopia ke Politik (Materialisme)

1. Ideologisasi Sosial ke Pertahanan. Menghadapi Etatisme – Puritanik

a. Edukasi ke Isme (= Kepemimpinan)

b. Informatif dan Pelaporan

c. Transformasi (AKSI ke) Politik

2. Sosial Demokratik (Politisasi). Berhadapan dengan Isme – Kekuasaan

a. Kebebasan Politik ke Negara

b. Sosio Ekonomi Keuangan

c. Nasional Industri ke Perekonomian

3. Membebaskan

a. Menolak Tertindas (= Kuli Bangsa Asing)

b. Mengajukan Zaman Baru Manusia

c. Melawan didepolitisasi Masyarakat Sosialisme

Banyak Revolusioner telah berjatuhan dari jaman ke jaman. Terkapar. Kelaparan, Berdarah ! Dihantam senjata dan peluru. Merangkak dari Penjara ke Penjara. Sudah kah cukup uang, yang bertumpuk sambil menikmati Pemiskinan Manusia Revolusi ? Dikorbankan dalam Kekuasaan buatan Kapitalisme ? Mengapa belumj Kita jua ? Entah lah apakah kata kata lagi Kita bicara ? Mereka bukan Kita Satu

<Tutup

SELESAI


ANTARA IMPIAN – HARAPAN


ANTARA IMPIAN (= BUKAN UTOPIA), HARAPAN

 

 

 

ANTARA mimpi (Si) pengusaha dan suatu Harapan (di) Negara. Terpolitisasi jua. Berhubungan dengan Keuangan Negara. Dipertanyakan Ekonomisasi apa untuk membentuk “Negara” = Pemerintahan Ekonomi

 

Bangungan Ideologik Negara, membayang … Yang didirikan Rasional. Menguntungkan Permodalan, atau untuk mendapatkan Penghasilan HAN = Ketahanan Ekonomi Rakyat atas Masyarakat

 

Tidak dilematika Politik. Bernegara = Menyelenggarakan (Baca, Pemerintahan. Kenegaraan). Dipergunakan lah Bahasa yang Ramah meskipun Politik. Karena, tidak mengancam. Tetapi, berbuat. Meng – ada – kan (= Sistim) Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

 

Bukan dengan Para Ahli (Dagang), tetapi DPR RI. Karena, Di Negara terwakilkan Rakyat. Berpolitik (Demokrasi). Dibicarakankah Ekonomisasi “Rakyat Miskin” ? (Tidak Industrialisasi Asing = Investasi Permodalan Dollar). Mengarahkan Produksi ke Transaktif Uang Negara INDONESIA

 

Rakyat juga bisa bermimpi Nasib Berpunya Harta, namun akan dikendalikan Borjuisme Demokrasi (Borjuisme Demokrasi beda dengan Sosial Demokrasi) ke Nasionalisasi. Ber – abdi – kan HAK “Terima Uang'”, Privatisme = Hak Boleh (Mungkin Hukum) Kaya. Namun, tertolak HAK atas Hasil

 

 

 

SELESAI


POLITIK ? YANG NEO – LIM !?! APA ?


TERJEMAHAN ? Kata dari mana kah ? Sindiran ?

 

Ternyata bersumber dari … Liberal (Ekonomisasi). Peristilahan. Adaptasi Para Ekonom (Mempolitisir Keuangan kah ?). Didasarkan Teoritika. Bagaimana Militer ? Tidak mengenal Kalimat itu. Politis

 

Neo – LIM = Liberalisme Imperialis. Menjajah ! Berlangsung Kapitalisme Negara

 

1. Koloni koloni Uang

 

2. Menguasai Industrialisasi Negara (Produksi)

 

3. Berdagang (Asing)

 

4. Putusan putusan = Kekuasaan. Bukan Politik

 

5. (Untuk) Membentuk Perlabaan Modal “Luar”

 

6. Modal atas Produksi, dikendalikan Hukum = Politik (Sepihak)

 

     a. Investasi = Modal ke Perlabaan

     b. Modal Jaminan (Bank)

     c. Monopoli Keuangan Modal

 

7. Pemakaian Hutang (dari) Luar Negeri ke Individualisme

 

Walau akan segera menaik Pembangunan Ekonomi – Angka. Sementara, United States of America berpandangan lain, namun tetap didasarkan Industri (Kepemilikan ? Mungkin). Memperingatkan Pemerintahan pemerintahan mana pun jangan Sok ikut campur Keuangan (di) Amerika (termasuk Negara negara Bagian)

 

<Jeda

 

 

 

Persoalan Negara sudah terlalu rumit. Bercampur aduk Individualisasi Ekonomik. Memanipulasi Keuangan Negara. Yang bersama = dibantu Para Koruptor (Bukti ?). Tidak butuh – menambah Konsep Politisasi Uang. Dan, cukup lah Kesadaran Politik, diselenggarakan Ekonomi (Si) Pemerintahan nanti

 

<Titik

 

 

 

Ngotot = Konyol … ! Karena, tidak ada batasan batasan dalam Ekonomi. Di Negara ! Berlaku Rasional Isme – Politik. Terkuasai, atau menguasai. Lalu, jangan sembarangan lah diucapkan Politik Teoritis Ekonomi

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


EKONOMI HAN MASYARAKAT


KEMERDEKAAN suatu HAK di Tanahnya (Bumi). Membebaskan = ‘Nation’. Dikelola, mendapatkan Hasil Berbagi (Sejahtera, Adil, Makmur). Mempertahankan. Adalah, salahsatu Sosial Hak (Kemanusiaan) di “Negara”

 

Ini lah, Bahasa Logika Sosialisme

 

1. Isme Nasional (Baca, Kerakayatan)

 

2. Nasional Wilayah wilayah

 

3. Nasional Isme Politik

 

4. Nasional Pemerintahan (Demokratisasi)

 

5. Nasional Parlemen (Wakilnya)

 

6. Nasional Kekuasaan Industrialisasi Eknomik Keuangan

 

     a.. Produksi

     b. Politik Ekonomi Nasional

     c. Pertanian

 

Permenuhan Kebutuhan kebutuhan (= Manusiawi) Rakyat di Daerah daerah (= Nasionalisme). Dalam Kepemilikan HAKNYA. Anti Penjajahan (= Imperialis) Neo Liberal buatan Kapitalis

 

7. Nasional Keamanan (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

Thematika judul Tulisan mengacukan

 

1. Pertahanan (Rakyat, Ajaran)

 

2. Ketahanan (= Negara kah ?) Ekonomik

 

3. Masyarakat ke Ekonomi Negara

 

Pemebentukan = Rasionalisme Politik Ekonomi Kerakyatan, yang berdasarkan KUASA RAKYAT (Hak). Melalui suatu Negara Ide Sosial (Tujuan)

 

Perrang Kemerdekaan itu terjadi, karena Penjajahan Ekonomi (Imperialisme – Tyranik) atas Rakyat di INDONESIA dalam Kependudukan Masyarakat seluruh Nusantara. Sehingga, Manusia pun Tertindas (Baca, Pemiskinan). Lalu, melawan ! Maka, Pertahanan = Ketahanan

 

Mengubah (Revolusioner) dibenturkan … ! Membentuk = Materialisme Dialektis. Rangkaian Perbuatan = Membebaskan

 

1. Mengarahkan Massa Rakyat ke Ekonomi (Terpolitisasi)

 

2. Berdikari. Kebebasan Hak di Dunia

 

 

 

Bagan : Ekonomi HAN Masyarakat

 

 

 

EKONOMI HAN MASYARAKAT

 

 

 

3. Merebut Tujuan Kemanusiaan sebelum dicampakkan

 

<Titik

 

 

 

Negara bukan lah untuk dikuasai Individualisme (Perdagangan). Melalui Penguasaan atas Akal, Perbuatan = Tenaga Manusia. Berlangsung Pembodohan dari Kapitalisme (Ekonomi). maka harus dibebaskan. Terjemahan HAN Ekonomi

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


TANGGUNG JAWAB SI PRESIDEN


SUATU TANGGUNG JAWAB

SI (CALON)

PRESIDEN TANPA WAKIL

DALAM ke – Tata Negara – an (agar jangan dibaca Hukum. Bagaimana koq jadi  Hukum ?) apakah figur jadi Presiden karena “buaan” Hukum, atau Demokrasi ? Bersikaplah jujur = Azas Pemilihan. Melalui Politik, Terpilih. Ini, Kekuasaan Sosial. MEMILIH. Kemerdekaan = HAK di Tanahnya

Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat = Penduduk atas Wilayah wilayah Daerah

– Distrik Pemilih ke Suara (Perhitungan langsung)

– Bukan keter – Wakil – an (Cara cara)

– Perbuatan dalam Sistim suatu Negara

Tidak ada Kebolehan campur tangan Asing, yang dilakukan. Pertahanan. Mempersiapkan Kepemimpinan didasarkan Tafsiran Nasionalism dari Konstitusi

— oOo —

1. Pemerintahan yang Adil

2. Menyelenggarakan

a. Sosial Ekonomisasi Keuangan

b. Nasional Industri (Tambang)

c. Konsep Pangan Rakyat

3. Kemampuan2 HAN

Tidak sekedar alat cangklokan (Baca, Individualisme – Robotik)

<Jeda

Lihat : Politik dan Ekonomi

Negara Politik ke Eonomi

KEPEMIMPINAN

– HUBUNGAN PERTAHANAN EKONOMI

(DI) NEGARA

Undang Undang Dasar RI Pasal 33 ayat 4

1. Diselenggarakan

2. a. Demokrasi

b. Berke – Adil – an

c. Seimbang

3. (Menjaga) Kesatuan Ekonomi Nasional

Sistim Ekonomi Negara berdasarkan Kemanusian = Sosial Politik

Pasal 28 C ayat 2. ” … Haknya … kolektif … untuk …”

Pasal 28 D “… berhak … mendapat perlakuan yang adilk …”

Pasal 28 G ayat 1. “… berhak atas … benda yang … di bawah kekuasaannya …” (Manusia)

– Materialisme Sosial

– Produksi. Juncto Pasal 33 ayat 2

– Kepemilikan Hak = Manusiawi

Pasal 28 H

“… berhak mempunyai Hak Milik Pribadi …”

Pasal 28 I

“… pemenuhan hak … Manusia …”

<Titik

Sehingga. “… calon Presiden … yang m4endapoatkan suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam Pemilihan …”. Dipertanyakanlah, mengapa ?

Pasal 11 ayat 2. “… yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat …”

juncto Pasal 20 (2)

Pasal 20 A (1)

Pasal 21 (1)

Dari hubungan di atas , mengajukan Sosial Politis (Nasional Parlemen), bermaksud membentuk suatu Negara Ekonomik. Terselenggara Hak Ekonomik Rakyat melalui Pemilihan, yang hendak dibentuk dari Pemilihan Presiden

<Tunda

Undang Undang Dasar RI Pasal 6 A ayat 4

“… dan … yang memperoleh SUARA RAKYAT terbanyak, dilantik …”

<Tutup

SELESAI


PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


MENYONGSONG

 

DARI KEKUASAAN (DI) NEGARA

KE PEMILIHAN

PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN

 

 

 

[ Tabel di bawah, agar diisikan Angka angka Resmi, yang tidak terkena Rahasia suatu Pemerintah. Terima kasih ]

Berdasarkan Perhitungan Resmi Sementara (Perbaikan)

 

TERLALU semrawut Perhitungan Suara NASIONAL tidak bertujuan. Banyak campur tangan. Sehingga Penulis tidak perlu memaparkan dalam bahasan di sini 

Dari Partai partai, yang bisa diloloskan melalui Parliamentary Trashold itu (2,5 % = Distrikasi PEMILIH tanpa kata imbuh “an”. Jangan basca Konstituen Parta). Karena, hanya satu Partai yang mampu berhasil memenuhi 25 % dari Kursi kursi di Parlemen, sehingga secara Politis hanya berlangsung = terjadi Koalisi Suara (20 % ) Partai partai Politik ke Pencalonan dan tidak dalam Parlemen

 

Koalisi yang rasional didasarkan Bentuk – Kepartaian – Suara

 

(lihat Tabel di atas)

 

1. Koalisi Sederhana antara Partai partai

    a. Nasionalisme Kemerdekaan

        – Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan  (Calon Presiden)

        – Gerakan INDONESIA Raya

        – Beberapa Partai Pendukung

        Total : harus di atas 30 %

   b. Demokrat

        Partai Demokrat (Calon Presiden)

       Langsung akan lolos

        Total : harus  di atas 30 %

   c. Karya (Baca, Partai)

        Partai GK (Calon Presiden)

        Total : harus di atas 30 %

2. Koalisi Politis ke Nasionalisme

     a. Nasionalisme ke Pemerintahan

          (Capres, tanpa Wapres)

    b. Tengah (Orde – Reformasi)

         – PDIP

         – PPP

         – PKB (NU)

         – Gerindra

    c. Partai partai Agamis

         (dengan Kemampuan kemampuan Berkoalisi)

         – PKS

         – PPP

         – PAN

         – PKB

3. Koalisi Keras -> Oposisi

     a. P Demokrat + PDIP , beberapa Partai

         Total : di atas 30 % +

         Oposisi (P GK)

     b. P Demokrat + P GK, beberapa Partai

          Total : di atas 30 – 40 %

          Oposisi (PDIP)

     c. PDIP + P GK, beberapa Partai

          Total : di atas 30 %

          Oposisi (P Demokrat)

<Titik

Kerkuatan (Perbuatan), yang didasarkan Kemampuan Berkoalisi

1. “Negara” – Politik. UUD RI

2. Parlemen

     a. Program Nasional Ekonomi

     b. Pembentukan UU

    c. Konsep Pertanian (Pangan)

3. Budaya. Kesatuan – Wilayah wilayah (Daerah)

4. HAN dan Keamanan, Militer (Organisasi)

5. Hubungan Internasional (Netral. Diplomasi Perdamaian)

Bentukan bentukan dalam  Koalisi Politik atas Pertukaran pertukaran Kenegaraan

1. Kedudukan/ Jabatan (Figur)

    a. Presiden/ Wakil Presiden

    b. Ketua MPR RI

         (UUD RI

         Pasal 3 ayat 1)

    c . Ketua DPR RI

    d. Panglima TNI

    e. Menteri menteri (Govermental)

2. Sosio Perekonomian Keuangan

3. Pemerintahan – HAN Strategik

     a. Politik dan Demokrasi (Termasuk Pembinaan Partai partai)

     b. – HAN Negara (= Keamanan)

         – Anggaran HAN (Parlemen)

        – Hubungan dengan Militer

     c. Pemerintahan yang Stabil

<Jeda

Sikap, Posisi Tentara Nasional Indonesia

1. Terjemahan HAN Rakyat

     a. Kedaulatan Rakyat atas Wilayah wilayah

     b. Ketahanan Ekonomi Negara yang Merdeka

     c. Anggaran Negara untuk HAN/Persenjataan

2. Netralitas

     a. Kepemimpinan dalam TNI dan Regenerasi

     b. Kerjasama KAM =

          Politis

          (Pasal 11 ayat 1)

     c. Mengamankan Pelaksanaan Demokrasi = Kekuasaan

3. Kepentingan kepentingan organisasi

     a. Kesejahteraan Anggpta anggota

     b. Ikut serta dalam Prosesebangsaan

     c. Pendidikan

<Titik

Demikian lah suatu Pandangan didasarkan Kenyataan Politik yang berlangsung dalam Demokratisasi di Negara dan Pembentukan Pemerintaham ke suatu Tujuan (Politik)

<Tutup

SELESAI


PERHITUNGAN SUARA NASIONAL


PERHITUNGAN

DAN

SUARA NASIONAL  (Resmi)

Oleh Pembebasan Rakyat

KETIKA Hasil Perhitungan Suara Nasional diumumkan Resmi di Jakarta, mulai bertarung lah Para Calon Presiden itu

Memang Dunia sudah menunggu. Karena, … dua Ismberperang dalam Perlagaan mereka. Melanjut Pertempuran ke Terakhir, walaupun tidak mungkin diakhiri dengan Terpilij Presidem. Melalui Babak babak Tragik. Bermula dari Harapan Rakyat. Memilih. Tanpa ada Pilihan

Entah suara yang tulus kah, ayau jeritan karena Tertindas ? Memilih, karena ada Kami …

Itu kah Kekuasaan ??? Akan memaksa. Hansatu Pilihan

– ada Negara

– ada Indonesia

– ada Rakyat

Lalumemang Kami memperjuangkan Suatu Kekuasaan Rakyat

<Tunda

[                                            PERANG URAT SYARA                                            ]

Jangan tertawa , hai Antek antek Kapitalis ! (MenertawakanPresiden Terpilih ?). Keuangan diatur … ! Kalian pun menggantungkan Keinginan pada Uang. “Dicetak” = Negara

1. Ditransaksikan (Ekonomik)

a. Rasional

b. Produksi (Nasional Industri)

c. Ke Perdagangan

2. Diatur (“HAK”)

a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

3. Diawasi (Pertahanan)

a. Rupiah

b. Sosial Ketahanan Ekonomi

c. Monetary

4. Disimpan (Koperasi)

a. Akuisitas

b. Laba

c. Pembagian

5. Dikelola (Daerah)

a. Manfaati

b. Wilayah wilayah Ekonomis

c. Alam

<Titik

— oOo —

Akan banyak jebakan politik selama pertempuran antara Kami atas Individualist di Negara ini dalam Pembentukan Nasional Pemerintahan (= Kenegaraan)

Tidak akan pernah terputus matarantai – gerigi Revolusi (Ajaran). Menjadikan PEMBEBASAN Suatu Alasan. Terpilih = menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan Manusia. Berdasarkan Kemerdekaan HAK di Tanahnya. Jika Tidak, maka Satu Pilihan lagi. MEMBEBASKAN KEKUASAN DARI TYRANISME ATAS MASYARAKAT !

Semua Kebohongan = Penjebakan ! Membodohi, mendustai, menolak Terlaksanakan Kebebasan = Adil (Manusiawi)

Ada Keberpihakan dengan Negara negara Imperialisme, Neo Liberal – Individualisme dan Kapitalisme Dunia = Penghinaan atas Bangsa

Suatu Penguasan (Regime, Terbaca Kekuasaan Perang) di Negara ! Kami pun menarik Diri, Bersatu Melawan … mungkin Terbunuh

– Peluru (di Batok Kepala)

– Racun dalam Tubuh

– Penyakit Tanpa Obat

– Gila, sebelum mati

– Hilang, entah di mana

– Hukuman atas Kepribadian

– Penyiksaan Badani = Jiwa

dll Cara, yang Terlatih (dari Luar  kah ? Mungkin)

<Jeda

Suara Nasional akan terpolitisasi = Menjadi Politik Rakyat di suatu Negara, yang Berdaulat (Daerah daerah = Masyarakat), diperjuangkan Kepentingan kepentingan mekanisme Sosio Ekonomi Politis

Tidak akan mungkin, terbalik, bergantun pada Cara. Karena, Strategikal = Perbuatan perbuatan Manusia, didasarkan Pikir. Memikirkan

1. Dialektika yang Logik

2. Rasionalisme – Kausali

a. Budaya

b. Tradisional Empirisme

c. Materialisasi

3. Thesiska Alam (di Pikirannya)

Maka,

– Ada Zaman (Baru)

– Ada Pengubah (Sistim)

– Ada Keadaan (Negara)

Biarpun kerja Politik mereka belum selesai jua. Membayar Hutang Luar Negeri, meng – uang – kan Asset asset, sampai mem – bunga – kan Modal, mendepolitisasi Sosialisme – Industrial, meng – korup Uang Negara Indonesia …

dst.

<Tutup

SELESAI





PERGERAKAN


KEPEMIMPINAN

PERGERAKAN

(KE) “NEGARA”

LIMA tahun di depan akan banyak Pertukaran (bukan Koalisi) langsung ke Pimpinan (jangan baca “Kelas”) Kepartaian dan Pergerakan

Bukan rundingan lag. Ketika ada Butir butir Juang Kami. Karena, suatu Ajaran (Isme. Oposisi kah ?)

Reksiko Politik akan diadu memang menjadi Kemungkinan. Diteror juga … ! Menekan. Realistis lah, beda ! Kan, sederhana

<Titik

Alasan alasan :

1. Hubungan Kenegaraan – Masyarakat, terputus (Pembendaan Kapitalisme)

2. Ekonomi (sudah) Individualist

a. Pasar Monopolisme

b. Tekanan hutang (lama)

c. Tarung Kelas Ekonomi

3. Persaingan Keuangan Industrial. Dibebankan Hutang Luar Negeri

Kebutuhan Politik untuk saluran saluran uang = Keuangan ekonomis dalam Masyarakat

1. Money Politics

2. Keuangan Negara Non Perbankan

a. Keuangan Transaktif

(Daerah)

b. Menyelesaikan “Aksi” Tradisionalitas Pasar

<Jeda

Ketegangan ketegangan Perdagangan pun menghambat. Kebiasaan, disengaja ! Berlangsung Kekuasaan Sepihak (Paksaan)

1. Keuangan yang Non (=)Transaktif

2. “Barang” Tidak Produktif

3. Uang Korupsi ke “Usaha”

4. Modal

5. Investasi – Bunga (Perbankan)

Ekonomisasi Keuangan Negara tidak rasional. Penguasaan atas Laba. Dari Produksi ke Hasil. Banyak Peran (Figuralisme) Ekonomi argumentatif politis

Partai partai Kami bukan lah Kolektivisme (Kuasa Individu = Sistim) Pemimpin. Itu, Individualisme. Menghancurkan Ekonomi. Namun, yang berdasarkan suatu Kekuasaan Rakyat. Terselenggarakan Sosial Hak – Kepemimpinan. Dalam Kelas kelas

Bahasan Ideologisasi, yang dipertanyakan berdasarkan Sosial Pertahanan Rakyat atas Perekonomian Negara. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


PEREKONOMIAN NASIONAL KONSTITUSI


PEREKONOMIAN NASIONAL

TAFSIRAN

SUATU KONSTITUSI

TERBENTUK. Melalui Demokratisasi Kekuasaan di Negara, yang ideal. Ditafsirkan KOnstitusi Negara ke Ekonomi

1. Kemerdekaan HAK di Tanahnya

a. Pemerintahan

b. Nasional – Wilayah wilayah

c. “Isme” ke Sistim

2. Berkeadilan (Manusiawi). Sosial – Hak Kelas = Rakyat, yang “Miskin”

3. a. Parlemen

b. Undang Undang (= Politik)

c. Program

Sehingga, Negara = Rakyat. Kekeluargaan. Produksi pun untuk Hidupnya

<Jeda

SEKALI LAGI, HAK AZASI MANUSIA

Undang Undang Dasar Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya”

I. Kemanusiaan

Pasal 28 C

ayat 1.

“… melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, … hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

ayat 2.

“… memperjuangkan haknya secara kolektif …”

Terkandung maknawii falsafati politik

– kebutuhan dasar Manusia ;

– kepemimpinan ;

– haknya, yang kolektif

II. Perburuhan

Pasal 28 D

ayat 2

“… berhak … mendapatkan … perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28 G

ayat 2.

“… bebas dari perlakuan … merendahkan derajat martabat Manusia …”

Pasal 28 I

ayat 1

“Hak untuk hidup, … untuk tidak diperbudak …”

III. Politik

Pasal 11

ayat 2.

“… akibat, yang luas … mendasar bagi kehidupan rakyat …”

Beberapa Hak Sosial Ekonomi Konstitusional, yang telah didapatkan Seorang Manusia kah di Negara. Menjadi arah Bangsa (Baca, Nasionalisme)

Materialisme Politik, membentuk Pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan Ekonomisasi Keuangan Negara

Pemerintahan dari “Negara, yang Rasional”, berdasarkan Nasional Perekonomian Konstitusi. Menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”

<Tutup

SELESAI


GLOBALISME, TOLAK !


GLOBALISME, TOLAK !

(MENEMBUS

DALAM “PILIHAN” PRESIDEN)

 

 

 

SALAM dari Gugus gugus Juang Rakyat di Daerah daerah. SOCIALISTA … !

 

Kami, Front Pergerakan Rakyat Daerah (Front PRD) mengajak Para Revolusioner, yang Nasionalist (Muda) Bersatu MENOLAK Rancangan ‘EKONOMI PASAR BEBAS (GLOBALISME”), yang telah dibawa kembali N eo – Imperialism. Suatu Penguasaan Dunia atas Keuangan Industrialisasi Ekonomik di Negara negara

 

Melalaui (Baca, Diperbuat !)

 

1. Pemerintahan yang Korup

 

2. Tyranik (Militerisme)

 

3. Jaringan Uang Kapitalistis

 

Kepentingan kepentingan Para Individualist atas Ekonomisasi Keuangan = Laba Permodalan (Dagang). Bukan Pemenuha n Kebutuhan kebutuhan Rakyat

 

1. Menguasai Nasional – Wilayah wilayah (Sumber Alam)

 

2. Membentuk Pasar Laba (= Globalisme)

 

3. Mengadakan Pemusatan (Sentralisme) Keuangan

 

Sehingga, Daerah daerah bergantung pada Kekuatan Perekonomian – “Sepihak”, didasarkan Hukum buatan = Perjanjian (Luar Negeri), tanpa mampi menyelenggarakan Ekonomi erindustrian, yang BERDIKARI = Nasional Industri (Tambang)

 

Neo – LIberal = Imperialisme (Penjajahan) Moderen tidak sesuai dengan Tradisonalisasi Ekonomi (Budaya) Masyarakat di Daerah daerah (Kedaulatan Rakyat di Indonesia)

 

1. Sosial Hak = Kemerdekaan di Tanahnya (Manusiawi)

 

Maka,

 

2. Usaha usaha Perekonomian berdasarkan Sosialisme (= Kekeluargaan)

 

dan,

 

3. Peri Keadilan (Sosial = Negara)

 

<Jeda

 

 

 

NASIONALIST = Konsep Perjuangan ke “Kiri” (Politik)

 

nasionalist-sosialisme

 

<Titik

 

 

 

Sudah cukup lah Bangsa dibebankan Hutang, menjadi Kuli Bangsa Asing, “nrimo”. Memakan, yang dibeli dari Lahan lahan Tanam (pangan) bukan dalam Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SEKIAN

 

 

 

Jawa Tengah, 6 Juni 2009

 

PERGERAKAN TRAKYAT DAAERAH


NASIONALISME ANTI KAPITALIS


NASIONAL = ISME ANTI KAPITALIS

 

 

 

IMPERIALISME = Penjajahan. Menguasai suatu Wialyah wilayah Ekonomik Politik. Lalu, selalu berlangsung Penindasan, terabaikan Kemanusiaan, menghancurkan Sosial Hak (= Kelas)

 

1. Liberalisme = Monopoli

 

2. Kapitalisme = Penghisapan atas Tenaga Kelas Buruh

 

    a. Pertanian

    b. Pabrik

    c. Perkebunan

 

Peng – “hukum” – an atas Manusia. Pemerintahan pemerintahan Tyranik + Militerisme

 

3. Individualisme di Perekonomian

 

Ini lah, Nasional = Isme, mengakibatkan Perjuangan Demokrasi (Kekuasaan). Didasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Membentuk Negara – “Ide (Sosial)

 

Isme – Nasional Sosialist

 

1. a. Kemerdekaan = Hak di Tanahnya

     b. Pembebasan Rakyat = ‘Nation’

     c. Pemerintahan (di suatu) “Negara”

 

2. Sosial Keamanan = Pertahanan (Baca, Gerilya)

 

3. a. Pembentukan Masyarakat Sosialist

     b. Nasional Industri – Pertambangan

     c. Pergerakan Buruh – Tani

 

dalam Stratgeikal Negara, menghapuskan Penjajahan. Dibentuk Nasional Pemerintahan = Kenegaraan. Menyelenggarakan Negara yang “Bebas”

 

Menghapuskan Penjajahan diterjemahkan

 

1. Dari Liberalisme Individualist ke Kekuasaan Sosial (Rakyat)

 

2. Dari Kapitalisme Indovidualist ke Sosialisme (= Masyarakat) Negara

 

3. Dari Tyranik Militerisme ke Sosiali Pertahanan (Daerah daerah)

 

Catatan : Tidak mungkin “Nasionalisme tanpa Daerah daerah”, tetapi apakah jadi Negara Merdeka dalam Negara juga ???

 

     – Kebangsaan

     – Kepemimpinan (Daerah daerah)

     – Persatuan

 

PEMBEBASAN yang Rasional. Logik. Progresif ke Tujuan Negara. Dalam Kepemimpinan Revolusioner. Reaksioner ke Bentuk bentuk Juang Politik

 

1. Sosial = Pembentukan Masyarakat

 

2. Perekonomian

 

     a. Ekonomi Perindustrian Negara

     b. Budaya = “Tradisionalisasi” Pasar

     c. “Perdagangan Zaman” Baru

 

3. Politik terjemahan Ajaran Kerakyatan (bukan Isme – Kekuasaan)

 

Kembali dalam Manifesto … ! Sikap Anti – Imperialisme maka Rebut Kedaulatan Rakyat. Karena, REVOLUSI MASIH dan ke Tujuannya

 

 

 

SELESAI