Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for April, 2009

KESEIMBANGAN = RASIONALISME


TELAAH pikir, yang dihasilkan logika batini ke politik mampu (kekuatan) menggerakkan. Bertahap = tahapan tahapan Tujuan. Men – seimbang – kan. Antara bentukan bentukan. Dibenturkan kembali. Rasional = materialisasi

 

Tampak pada sistim kerja politik berdasarkan pemikiran. Apakah Sosialisme, atau Individualist !?! Lalu, tersingkirkan dari kemasyarakatan (budaya)

 

Kebutuhan kebutuhan Manusia, diproduksi dalam Nasional Industri – Pertambangan, dan memperluas wilayah wilayah tanam untuk pangan. Terlihat masyarakat bernegara di suatu negara bebas

 

Didasarkan tenaga = kelas buruh

 

   – Buruh = Tenaga Produksi

   – Buruh = Kerja Tanam

   – Buruh = Pekerja (Usaha)

 

Keseimbangan negara politik = menyelenggarakan pemenuhan ekonomik Rakyat. Suatu kebatinan pemerintahan. Tidak (Pro) Kapitalisme. Melaksanakan aturan = keadilan = perintah

 

Bukan keseimbangan dalam rekayasa untuk menyelesaikan pertarungan antara individu individu – koruptor – pengusaha di negara. Sehingga, yang “dibersihkan” progresif muda reaksioner (tuduhan ke masyarakat) menjadi martir utopis belaka

 

SELESAI


PARLEMEN


PARLEMEN

_______________________

SELAMAT DATANG, KAWAN

DI “NEGARA”

 

 

 

MENDEPOLITISASI bukan jawaban Politik lagi. Tuan tuan … Sidang dituntaskan. Majelis berganti. Karena, Demokrasi sudah memilih … Maka Negara terus  berlangsung. Mulai dipersiapkan kerjasamaPresiden dan Perwakilan Rakyat

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

DEMOKRASI = SISTIM KAH ?

 Itu kah, “Sistim” (Hasil Amandeer Kerakyatan). Tegas, kini, ada Kami. Yang menjadi Anggota. Berbeda. Pasti tidak sama ke dulu di “Dalam”. Ketika Parlemen dalam Penguasaan

 

Penyesalan manakah, yang dipolitisiir, Tuan ? Mempertanyakan ? Apakah ada, yang belum diselesaikan Hukum ? Mungkin saja …

 

Omong ke Amerika, “Emoh” Bersujud ke Botak Washington (Dollar). Meru Keuangan Negara. Tentu, berakhir Ekonomisasi Uang Korupsi

 

<Titik

 

 

 

Sosialisme mampu Bernegara – Idea. Terserah akan berunding (Masalah masalah Uang). Namun, Pembicaraan hanya Butir butir Ajuan PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan  Hutang Ekonomi Indonesia dalam Uang Rupiah

 

2. Nasional Industrialisme (Sumber Alam, Produksi = Tenaga)

 

     a. Tutup Permodalan Keuangan Industrisasi produksi

     b. Nasional Pertambangan(Rasionalisme Ekonomi)

     c. Lawan Kepemilikan Individualist atas produksi

     d. Pembagian Laba ke Masyarakat. Didukung Pergerakan Rakyat (Front)

     e. “HAK” Negara untuk Perburuhan (Tenaga) atas Keuangan

 

3. Pembentukan Masyarakat Sosialisme dalam Ekonomisasi (Pemerintahan)

 

<Jeda

 

 

 

Sehingga tekanan tekanan :Politik, yang mencurigai Kami, berakhir. Selesai. Walaupun dengan Alasan Keamanan Nasional. Tetapi, mengapa ? Terbela Rakyat dengan Sosial Pertahanan dalam Strategikal – Politik “Negara Ekonomi”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIALISME DEMOKRASI


SOSIALISME

YANG

DEMOKRATIK (PARTAI)

 

 

 

SOSIALISME bukan lah “Partai” (Keanggotaan), Meskipun terpolitisasi

 

1. Nasional Parlemen(Anggota)

 

2. Kesatuan Federalisme

 

3. Pemerintahan yang Revolusioner

 

4. a. Sosial HAK (= Kelas)

     b. Sosial = Kekuasaan (di) Negara

     c. Sosial KAM = Pertahanan

 

5. Perekonomian = Industrialisasi (Tenaga)

 

Dalam Pembentukan Masyarakat, bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Melalui dua “Isme” Politik pun mampu, dihadapkan atas Kebebasan Ekonomisasi Keuangan Negara (= Berkuasa)

 

1. a. Isme Sosial (= “Negara -) Ekonomi”. Perlabaan Masyarakat

 

2. b. Nasionalisme = Kebebasan

     c. Isme Nasional = Pertahanan

 

Sosialisme = ‘Nation’, melalwan Kapitalisme di Perpolitikan. Antara lain, IMperialisme (Industrial – Penguasaan Sumber Alam), Globalisme, Pemerintahan Hukum yang Korup, mendepolitisasi Sosialisme Negara

 

   dst.

 

Tidak lagi sekedar aliran aliran Politik. Bermuara dalam Figuralisme. Menghasilkan Kekuasaan (tanpa “di”) Negara = Pemerintahan (Sistim)

 

TeoritikaEkonomisasi Anggaran membiarkan Kebangsaan  bergantung (Sentralisme) padaKepentingan kepentingan Individualist, maka Tidak Manusiawi (Kebutuhan kebutuhan Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Semua Pemikir “Kiri” bertarung dalam Pikiran Zaman menuju Kekuasaan Rakyat (Misikin). Terbentuk jadi matarantai Juang tanpa melupakan Masyarakat Sosialisme

 

Suatu Pengaunutan tanpa Bantahan Sekata pun. Ini lah, Nasionalism (+ Bangsa). Bukan Isme Kekuasaan (Kelompok kelompok Individualist) atas Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Dan, kepada Kita dipertanyakan Kebangsaan suatu Masyarakat

 

1. a. Apakah “Masyarakat Bangsa” menyadari kembali Sosial Haknya ?

    b. Manakah Hak Negara untuk Buruh

 

2. Bagaimanakah dengan Kelas kelas Ekonomi buatan Kapitalisme atas Perdagangan (Neo Liberal)

 

Dari Pemahaman Sosialist, terjawab. Bahwa perlu Partai …

 

<Titik

 

 

 

PERSATUAN RAKYAT (Demokratik = Partai. Ajaran) menghimpun Pemikiran pemikiran, yang termaksudkan. Lalu, menjadi ‘POLITIK RAKYAT MISKIN”. Dalam rangkaian Pembebasan (Rakyat) ke Negara

 

<Tunda

 

 

 

Militansi di Kepartaian jangsan dikatakan Oposisional. Ketika sedang mempersiapkan Pemerintahan di suatu Negara. Didasarkan Pemikiran Revolusi (= Kemerdekaan). Tampak lah salah tafsir Kehendak Rakyat atas Negara. Tegas, Demokratik = Proses, dijebak (dalam de polisasi terus menerus) …

 

Nilai nilai Kemanusiaan dinisbikan atas Negara Sosial

 

Sehingga Demokratik akan mempersiapkan Politisasi Keadaan, tidak berhasil. Karena ? Militerisme menyekat Ekonomi Kerakyatan (ke) Pemerintahan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


PEMILIHAN PRESIDEN = NASIONALISM


PEMILIHAN

PRESIDEN SUATU IDEOLOGISASI

( NASIONALISM )

 

 

 

PEMILIHAN Presiden, adalah berdasarkan Demokrasi (Kekuasaan Rakyat). Menerjemahkan, membentuk untuk menyelenggarakan suatu “Negara” = Kenegaraan, ditujukan Pelaksanaan Kepentingan kepentingan Sosial (= Kuasa) Ekonomik Pemilih

 

1. Kepemimpinan. Akibat = Hasil dalam Kausalitas Politik (Negara)

 

2. a. Presiden (Lembaga Negara)

     b. Pemerintahan

 

3. c. Kepala Negara (baca, Daerah daerah)

 

Atas Figur figur yang akan mencalonkan, dipilih melalui Politisasi Kedaulatan (Wilayah wilayah = Kebangsaan) di Negara

 

Karena, Ideologisasi. Nasionalism … (Keberadaan Rakyat)

 

Maka, Kelembagaan Presiden  = Negara, yang didirikan (Kemerdekaan). Memang, diplomatis. “Menuntaskan”  keragu raguan retorika. Terbentuk lah Perbuatan perbuatan Ideologik

 

 

 

SELESAI


DAFTAR PEMILIH TETAP


DAFTAR PEMILIH TETAP

 

 

 

KURSI Presiden mulai dipertunjukkan. Memang ada di Indonesia. Namun, tiba tiba saja

 

Langsung bertarung lah

 

1. Figur

 

2. Partai partai Politik

 

3. “Isme”

 

Lalu, Keamanan siap. Mencoba (Bertujuan). Tidak ditekan Partai partai (Kepemimpinan). Menerjemahkan “Pemerintahan” dari Kedaulatan. Politis ! Nyaris kecurigaan muncul …

 

Seiring Pemerintahan telah menyatakan ada Oposisi, yang Terbuka. Kenegaraan = Sistim kah (buatan ? Bukti ? Tanpa jawaban Isme)

 

Di penghujung tarung “kata”, dipertanyakan Daftar Pemilih Tetap. Bukankah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (= Undang Undang ???). Ada yang sudah memihak, tergesa gesa cabut dukungan. Ini lah, kecurigaan … Tidak Sepihak

 

   – Memancing Isme masuk di Pertarungan ;

   – Memaksa Oposisi ke Pemilihan Presiden ;

   – Membiarkan kecurigaan Para Figur ;

 

   dst

 

Agar, Kekuasaan (= Nasional) terjebak ke dalam Sistim. Melipat “Kertas (berada di) Saku”. Dihadapkan ke Pemerintahan Yang “Sah”. Ke Pertanggungjawaban Kekuasaan. Dipermasalahkan !

 

<Titik

 

 

 

Sementara, yang lain kerepotan karena Pemilih menjadi Konstituen (Partai = Suara). dan, Dewan Perwakilan “Rakyat Republik Indonesia” — yang Pembuat juga —  Tidak diikutsertakan. Apakah cuci tangan ?

 

<Jeda

 

 

 

Daftar Pemilih Tetap memang KACAU, tetapi dipergunakan semua Peserta Pemilihan. Sedangkan Keamanan cukup lama tidak di Perpolitikan (?). Di bawah “Kepemimpinan” (= Kuasa ?)

 

Bagaimana = Kapankah Penyelesaian “Daftar” ?!? Jangan lama retorika ! Menelantarkan Demokrasi untuk Kepemimpinan (Baca, Pemimpin). Menjelang Pemilihan Langsung Presiden

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA


PENYELENGGARAAN DEMOKRASI INDONESIA

DALAM

PERINTAH 3 ARAH

 

 

 

Situasional Keadaan Hasil Pemilihan telah memungkinkan Politik Penyelenggaraan  Negara

 

1. Suara dan Kepartaian

 

2. Kepemimpinan (Ajuan di Parlemen)

 

3. Politik Keuangan Ekonomik

 

Membentuk

 

1. Nasional Pemerintahan + Kabinet

 

2. Ekonomi Politik (Industri)

 

3. Program program (Keuangan)

 

<Jeda

 

 

 

Suatu Pengamatan, yang diterjemahkan. (Perintah 3 Arah)

 

Berdasarkan

 

Negara = Pertahanan + Pemerintahan, mendirikan Pemerintahan dari Politik Kekuasaan di Negara

 

Negara (= Parlemen kah) ke Pemerintahan. Terbentuk dari mekanisme (Ketentuan ketentuan) Demokrasi = Kepemimpinan, yang berbasis Program Konseptual (Ekonomisasi. Baca, Nasionalisme) dan dilaksanakan dalam Tahap tahap yang Revolusioner

 

“Menyelesaikan”

 

1. Globalisme (Perdagangan) = Imperialisme

 

2. Liberalisme di “Negara”

 

     a. Kapitalisme (Permodalan)

     b. Individualisme = Korupsi

     c. Borjuisme Hukum

 

     dst.

 

3. Penguasaan (= Militerisme ?) atas Industrialisasi

 

Dan atau, Negara + Pemerintahan (Bentuk) melalui Kepartaian (= Sistim. Penganutan)

 

<Titik

 

 

 

Dalam tarung Isme di Dunia, Indoensia suatu Negara Berkedaulatan. Atas Pemerintahan/Kenegaraan. (Dibaca, Sosialisme Negara)

 

“Memilih”, bukanlah Pilihan Pemerintahan jadi Kekuasaan

 

Maka, “HAK” (untuk) Bernegara masih dalam Masyarakat (Kuasa), yang Bertujuan. Ini, Logik (Sebab)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


NASIONALISME PERGERAKAN


NASIONALISME PERGERAKAN

 

 

 

1. Kepemimpinan (Baca, Pemimpin). Terpolitisasi dalam Pemilihan (Langsung)

 

2. Nasional

 

     a. Parlemen (Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 3)

     b. Keamanan = Sosial Pertahanan

     c. Kekuatan kekuatan Nasionalis

 

3. Daerah (Terjemahan Kedaulatan). “….. Pergerakan … Rakyat Indonesia, … ke … Negara …. yang Merdeka, …Berdaulat, Adil …” (Preambule Alinea ke II)

 

Membentuk suatu Pemerintahan dalam Sistim = Kenegaraan, berdasarkan Kedaulatan Rakyat mencapai Tujuan Negara (Ekonomi)

 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …”

 

<Jeda

 

 

 

     PEMERINTAHAN

     NEGARA

     (= QUASIF)

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 “….. berhak mengajukan Rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

 

Hak yang memang didapatkan dari Kekuasaan (di) Negara, bersumber dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia “….. berdasarkan Kemerdekaan, … Abadi dan Keadilan Sosial …”

 

Sehingga,

 

1. “….. tidak dapat membubarkan Dewan perwakilan Rakyat (Pasal 7 C)

 

2. “….. Kehidupan Rakyat yang terkait dengan beban Keuangan Negara, … mengharuskan Persetujuan … (Pasal 11 ayat 2)

 

3. “….. mengesahkan Undang Undang yang telah sisetujuai Bersama …” (pasal 20 ayat 4)

 

<Titik

 

 

 

Akan tampak lah semua gerakan Nasionalisme, yang telah didasarkan Suatu Kemerdekaan ke Pemerintahan, menjadi Pergerakan = Isme Sosial (Politis kah ? Baca, Kekuasaan Rakyat) di Indonesia

 

1. Negara Ekonomik (Pemerintahan)

 

2. Pemerintahan, yang Tidak Bertujuan Pro Imperialisme (= Indiividual)

 

3. Parlemen = Wadah Juang. Koalisi Nasionalisme (Politik)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PEMILU 2009


TERNYATA

BANYAK YANG TIDAK

MENCONTRENG


APAKAH mereka lah yang dinamakan Golongan Putih ? Yang melawan Hukum ? Dan, yang Berdosa ? Yang Bersalah ? Yang Bertentangan terhadap Demokrasi di Negara ?

1. Sedang di luar Daerah

2. Tidak datang ke TPS

a. Karena, tua (usia)

b. Malu, tidak paham

c. Waktu untuk Kerja

3. Tidak ada pilihan

Ke mana kah kertas suara mereka, yang berdasarkan suatu Hak Politik ? Sehingga, tidak sah kah Pemilihan (Umum) ? Kalau ada Oposisi, berlangsung a-Politisasi  Negara Kekuasaan

1. Dugaan akan Kecurangan

2. Tuntutan Pemilihan Ulang

Karena,

a. Ditanda tangani Kepresidenan X Oposisi. Bertentangan)

b.  Distrik ke Pemilih (Suara) berhubungan dengan  Calon Presiden

c. Berlaku Kependudukan Strategik yang Terpoltisasi

3. Pembatasan kemampuan Partai Politik (ikut = Peserta) bukan lah Oposasn (Terjemahan Undang Undangan)

Oposisional pun (jangan langsung baca “Hak”), dalam Politis karena Sistim Kekuasaan Demokratis di Negara, namun mungkinkah  Tanpa Sekian Perbedaan ?

<Titik

Sementara, Masyarakat sudah merasa terwakilkan di Pemilihan, berdasarkan Azas (= Kuasa) Politik

1. Suara. Konstituen = Partai

2. Daerah = Kursi (Anggota)

3. Program program (Parlemen)

4. Mengajukan Presiden (Tanpa Wakil)

5. Dipilih = Memilih, Terpilih

<Titik

“Pemilih” (Lihat DPT), yang Tidak Mencontreng didasarkan Peaturan Pemerintah Pengganti UU (Quasi), menjadi Batal, ke Hak bhuatan Politik Negara (Nihilisme)

Ini, manuver. Seakan ada Golongan Putih versi Hukum. KOntra Isu Nasionalisme. Maka, ada Pilihan Negara (Pemerintahan)

Mungkinkah Demokratik dapat menerima “Hak”  termaksudkan ? Alasan alasan (= Keputusan)

1. Sosial = Pertahanan Negara

2. Ekonomik = Industrialisasi (Strategis)

3. Pemakaian Uang = Kondisional

Karena alasan lain,  Kawan Se – Demokratik ? Dipaksakan ……. !?Lalu, menjadi Dasar Pembicaraan ke ‘Nation’

<Titik

Nyaris lah, Rasionalisme Politik Negara Kekuasaan (atas Ekonomisasi = Program program), tetapi tanpa untaian matarantai Thesiska Logika

<Tutup

SELESAI


EKONOMI POLITIS (DI) NEGARA


EKONOMI POLITIS (DI) NEGARA

TIGA  Pembentuk Ekonomisasi

 

1. Nasional Parlemen (Anggota)

 

2. a. Presiden (Baca, Pemerintahan)

     b. Perdana Menteri (= “Jabatan”)

     c. Pimpinan Kolektif (Sistim)

 

3. Daerah (Tradisionalisasi Politik)

 

Menyelenggarakan, Politisasi  terhadap Ekonomi, berdasarkan

 

1. Keuangan (Negara, Pencetakan)

 

2. Alam (Sumber sumber)

 

     a. Produksi ke Hasil = “Benda”

     b. Aturan

     c. Konsep Strategikal (Program)

 

3. Pasar (Kemampuan Transaksi)

 

Merancang, terpolitisasi (manfaat, kegunaan – arah), menyelesaikan

 

<Jeda

 

 

 

Terjemahan ke Nasional suatu kekuasaan atas Ekonomi Keuangan, mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan. Diselenggarakan dalam Industrialisasi (Produksi)

 

Walau ketika pelaksanaan berhadapan Kenegara (= Perintah) atas

 

1. Kepemilikan = Hasil (Perlabaan)

 

2. Usaha = Permesinan (Teknologisasi)

 

3. Waktu Ekonomik (Alam)

 

Perbuatan perbuatan ekonomisasi jadi Politik. Sebab Kedaulatan = Penguasaan. Maka, Strategis lah jua Demokratik dalam Pembentukan Tujuan Perekonomian Industrial. Sementara ada Temu Bicara di Perwakilan

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….


ENYAHKAN MILITERISME ! USIR …….

BERDARAH

THAILAND

MERAUNG

TERDENGAR jelas … meledak ledak tembakan dan beruntun. Pasti lah, terarahkan

 

<Titik

 

 

 

Beberapa gerakan Politis mendorong Demonstrasi di Ibu Kota. Terpecah lah Nasional ! Sang Perdana Menteri memerintahkan Keputusan Penggunaan Senjata

 

Darurat Kota tidak berikan wewenang Parlemen untk mengadakan Pertukaran. Berlangsung politisasi sepihak (dari dua “Kelompok”). Dihancurkan Oposisi Anti Kekuasaan Pemerintahan

 

Karena

 

1. Kepentingan Politik Asing

 

2. Kepentingan Liberalisasi Ekonomi. Beda Program program kedua Pemerintahan (Lama = ke Baru). Reaksi Massa atas Politik Kekuasaan

 

   a. Arah Pertambangan (Minyak)

   b. Penguasaan atas Industrialisasi

   c. Pemaksaan Kerja Buruh

 

3. Kepentingan Militerisme

 

<Jeda

 

 

 

Duar ! Tzank … ! Blaaar ! Tubuh Manusia pun roboh. (“Aaakgh … !). Ditembak ! Tepat, di alur KOMANDO ! Menggeletak ! Berdarah ! Memuncrat. Apakah, yang sudah tertembak, menembak juga dengan “Senjata” ??? Tzing, tang ! Thzamb !

 

Pembunuhan ! Pembunuhan ! Pembunuhan ! Berdasarkan apakah Ia Manusia Terbunuh ? Terluka ? Tersakiti ? Mempertahankan Dirinya ? Terhina lah Kemanusiaan di Kerajaan Muangthai !

 

      Beranikah Militerisme menembak Diri mereka sendiri ???

 

Untuk Kehormatan Bangsa …  Agar, tidak akan dikatakan mengkhianati Manusia karena … Dollar !?! Biar Pemerintahan pemerintahan itu terus saling menghancurkan ! Dengan memperalat Militerisme Tentara

 

DISERUKAN

 

Tarik seluruh Kekuatan Massa Rakyat

Bertahan lah

di atas Tanah Juang

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


KOALISI = NASIONALISME ?!?


NASIONALISME, yaitu

 

1. Pemahaman

 

2. Kebangsaan

 

3. Kemerdekaan

 

4. Nasional suatu Pemerintahan

 

5. Daerah

 

didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah = Negara, yang Berdaulat (Baca, karena Kekuasaan Rakyat Miskin). Membentuk Masyarakat Sosialisme. Terpolitisasi namun Ideologis (Arah)

 

Jadi Geo Strategik – Politis

 

1. Suatu “Negara” di Dunia

 

2. Sosial Pertahanan (Daerah. Mempersatukan)

 

3. Isme Politik Ekonomi

 

Politik = Kebudayaan di Indonesia, mengacukan Kepemimpinan Terorganisasi = Nasionalistis. Hak Sosial di Tanahnya (Kebebasan). Berlangsung dalam masing masing Daerah Kependudukan (Pemerintahan di Masyarakat)

 

Sehingga Ekonomik, yang terselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Rakyat. Ini lah, Nasional Industrialisasi = Produksi.  Melaksanakan Keuangan Transaktif jadi Nilai nilai Berguna, Bermanfaat atas Pengelolaan Sumber sumber Alam ke Hasil (Ekonomis. Baca, “Barang”), berkekuatan Ekonomisasi Politik (Isme)

 

Bukan Negara = Perusahaan. Menjual Alam, dibeli kembali Hasil, tetapi dari Luar. Berhutang dalam Laba (Pendapatan). Tertindas lah … ! Pesuruh dari Kapitalis. Hanya karena Keuangan (= Pinjaman), yang tidak ekonomis dalam Kebangsaan. Sungguh TIDAK NASIONALIST !

 

Nasionalisme = Koalisi mempersiapkan Pembebasan Rakyat di Indonesia. Dari bentuk bentuk Neo Imperialisme = Penjajahan !

 

Dialektika atas Konstitusi = Parlemen ke Pemerintahan. Terlaksanakan Kesejahteraan (Pangan, Sandang, Papan/Barang), yang Berkeadilan (Manusiawi). Memakmurkan (KUASA) Masyarakat – Daerah

 

Jika memang sepakat, terpaksa kah akan menghancurkan Para Koruptor di Negara ?!? Menutup Permodalan (= suatu Cara Pemindahan Bahan Baku Alam ke Luar) atas Industrialisme. Lalu, menghapus Hutang hutang (Pemerintah) di Luar Negeri

 

Andaikan ya, memang tidak Berkoalisi. Jelas !?! Terserah. Memakai Kekuasaan  = Menguasai Negara. Memepermalukan Rakyat, Berebut Uang  Asing (Penjaminan). Berfoya foya a-la Borjuisme

 

     – Mendepolitisasi Sosialisme di Indoensia

     – Membentuk Militersime Baru

     – Menangkap Para Nasionalis Gerakan

 

Maka, Koalisi tidak = Nasionalisme Perjuangan (Kerakyatan). Karena, Demokrasi maka akan terus lah Kerja Politik Kelompok kelompok Nasional

 

— oO o —

TAMBAHAN

BUKAN SUATU KOALISI

POLITIK

Prosentase Suara dihitung dari Keanggotaan  DPR RI melalui Partai partai = bukan Koalisi Politik.  (Berdasarkan Konstitusi. Kah !?!). Mencalonkan Figur = Presiden = Negara (Pemerintahan. Baca, Presidensiil ke Quasi)

 

Legislatif tiba tiba kembali = Parlemen ??? Tanpa Undang Undang mengajukan Calon Presiden karena memang nsudah berdasarkan Undang Undang Dasar. Dipolitisasi Hasil Demokrasi

 

Lalu, bagaimana ? Partai = suatu Politik ? Mampu buat Putusan ? Mempersiapkan Hubungan Sosial Kekuasaan – Negara. Dalam Tata Negara (= Wewenang ?). Atas Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Membentuk Nasional Pemerintahan dari Figuralisme (= Govermental. Administasi)

 

 

 

SELESAI