Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

MISKIN DALAM KONSTITUSI


“MSKIN” DALAM KONSTITUSI


PEMBEBASAN


HANYA 1 (satu) “Miskin” dalam Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kerakyatan)

Pasal 34 ayat 1

“Fakir miskin dan anak terlantar …..”

1. Fakir = Yang Tidak “Berpunya”

2. “Miskin”

3. Anak “Terlantar”

Betapa Konstitusi telah mengejutkan (ku !)

Terbaca, “Anak”  Terlantar. Terlantarkan !?! Ya, terlantar = Dimiskinkan lah. Jadi miskin = Pemiskinan ! Suatu Retorika kah ? Memang ……. TIDAK !

Kejam politik (akan) membahasnya. Wah ! (Lalu ? Bagaimana, dunk ?)

<Tunda

Pembukaan Undang Undang Dasar :

(Alinea 1)

“……. maka penjajahan di atas dunia …..”

Agar,  dibaca Penjajahan = Imperialisme = Kapitalisme – Ekonomi = Individualisme = Penguasaan. Yang memang berbuat demikian, Tuan tuan Terhormat !)

“……. harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan PERI KEMANUSIAAN dan PERI KEADILAN.”

(Alinea III)

Berdasarkan (“karena” yang Logik)

“……. berkehidupan kebangsaan yang bebas …”

(Alinea IV)

“……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …..”

untuk

1. Melindungi

2. memajukan Kesejahteraan

3. Mencerdaskan

“……. berbentuk dalam suatu susunan Negara … yang berkedaulatan rakyat …..”

<Jeda

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 BB ayat 2

Meka,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup …..”

Hidup = Kemanusiaannya (Tujuan)

“……. melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya …..”

1. Pangan

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air … dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat.”

2. Sandang dan Barang

Pasal 33 ayat 2

“Cabang cabang produksi … penting … yang menguasai hajat hidup orang …..”

juncto Pasal 28 G ayat 1

“Setap orang berhak atas … harta benda …..”

3. Papan

Pasal 28 B ayat 1

“Setiap orang berhak hidup … bertempat tinggal … dan mendapatkan lingngan yang baik …..”

<Titik


— oOo —

Kekuasaan Rakyat di Indonesia

Terbahas dalam 3 Thematikal

1. Kekuasaan (= Kedaulatan) Rakyat

Pasal 2 ayat 1

“Kedaulatan adalah di tangan Rakyat …..”

2. Utopia ke Materialisasi9 “Idea”. Dalam Strategik acuan Konstitusi ke Politik di “Negara” Indonesia

Yaitu, antara lain

– Sejahtera, Adil, Makmur

– Berkebebasan (Baca, Kemerdekaan Negara)

– Aman, Perdamaian Abadi

Dalam Pasal pasal terjemahan Kemanusiaan (Terlindungi)

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang berha bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pemertintahan

Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang undang.”

Pasal 22 D ayat 2

“……. memilih … Presiden …..”

Pasal 11 ayat 2

“…….. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi bagi kehidupan rakyat .., harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ke Bentuk bentuk Politisasi Kenegaraan di Negara, terselenggarakan, agar menyelesaikan masalah masalah Kemiskinan atas Anak Rakyat, berdasarkan Demokrasi Kekuasaan)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pasal 28 H ayat 4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan … tidakboleh diambil alih secara sewenang wenang …..”

Pasal 28D ayat 1

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 33 ayat 1

“Perekenomian … sebagai usaha bersama … kekeluargaan.”

Akibat akibat Politik dari Pasal tersebut

Pasal 22 ayat 3

“Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang …, … serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan …..”

1. Rasionalisme Politik “Negara – Ekonomik” atas Keuangan

2. Program Nasional Industri

3. Pembentukan Wilayah wilayah Ekonomisasi (Kesatuan Feralisme)

Pasal 28 ayat G ayat 2

“Setiap orang berhak atas perlinfungan diri PRIBADI, KELUARGA, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa AMAN dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.”

Jelas dan tegas, mempersiapkan Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang didasarkan Kemanusiaan bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”, agar Negara Indonesia atas Pemerintahan = Kenegaraan menyelenggarakan suatu rangkaian HAK (ANAK) MANUSIA

<Tutup

SELESAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s