Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Februari, 2009

MISKIN DALAM KONSTITUSI


“MSKIN” DALAM KONSTITUSI


PEMBEBASAN


HANYA 1 (satu) “Miskin” dalam Undang Undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kerakyatan)

Pasal 34 ayat 1

“Fakir miskin dan anak terlantar …..”

1. Fakir = Yang Tidak “Berpunya”

2. “Miskin”

3. Anak “Terlantar”

Betapa Konstitusi telah mengejutkan (ku !)

Terbaca, “Anak”  Terlantar. Terlantarkan !?! Ya, terlantar = Dimiskinkan lah. Jadi miskin = Pemiskinan ! Suatu Retorika kah ? Memang ……. TIDAK !

Kejam politik (akan) membahasnya. Wah ! (Lalu ? Bagaimana, dunk ?)

<Tunda

Pembukaan Undang Undang Dasar :

(Alinea 1)

“……. maka penjajahan di atas dunia …..”

Agar,  dibaca Penjajahan = Imperialisme = Kapitalisme – Ekonomi = Individualisme = Penguasaan. Yang memang berbuat demikian, Tuan tuan Terhormat !)

“……. harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan PERI KEMANUSIAAN dan PERI KEADILAN.”

(Alinea III)

Berdasarkan (“karena” yang Logik)

“……. berkehidupan kebangsaan yang bebas …”

(Alinea IV)

“……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia …..”

untuk

1. Melindungi

2. memajukan Kesejahteraan

3. Mencerdaskan

“……. berbentuk dalam suatu susunan Negara … yang berkedaulatan rakyat …..”

<Jeda

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 BB ayat 2

Meka,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup …..”

Hidup = Kemanusiaannya (Tujuan)

“……. melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya …..”

1. Pangan

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air … dipergunakan untuk … kemakmuran rakyat.”

2. Sandang dan Barang

Pasal 33 ayat 2

“Cabang cabang produksi … penting … yang menguasai hajat hidup orang …..”

juncto Pasal 28 G ayat 1

“Setap orang berhak atas … harta benda …..”

3. Papan

Pasal 28 B ayat 1

“Setiap orang berhak hidup … bertempat tinggal … dan mendapatkan lingngan yang baik …..”

<Titik


— oOo —

Kekuasaan Rakyat di Indonesia

Terbahas dalam 3 Thematikal

1. Kekuasaan (= Kedaulatan) Rakyat

Pasal 2 ayat 1

“Kedaulatan adalah di tangan Rakyat …..”

2. Utopia ke Materialisasi9 “Idea”. Dalam Strategik acuan Konstitusi ke Politik di “Negara” Indonesia

Yaitu, antara lain

– Sejahtera, Adil, Makmur

– Berkebebasan (Baca, Kemerdekaan Negara)

– Aman, Perdamaian Abadi

Dalam Pasal pasal terjemahan Kemanusiaan (Terlindungi)

Pasal 28 ayat 1

“Setiap orang berha bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Pemertintahan

Pasal 12

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang undang.”

Pasal 22 D ayat 2

“……. memilih … Presiden …..”

Pasal 11 ayat 2

“…….. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi bagi kehidupan rakyat .., harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ke Bentuk bentuk Politisasi Kenegaraan di Negara, terselenggarakan, agar menyelesaikan masalah masalah Kemiskinan atas Anak Rakyat, berdasarkan Demokrasi Kekuasaan)

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 31 ayat 1

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Pasal 28 H ayat 4

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan … tidakboleh diambil alih secara sewenang wenang …..”

Pasal 28D ayat 1

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 33 ayat 1

“Perekenomian … sebagai usaha bersama … kekeluargaan.”

Akibat akibat Politik dari Pasal tersebut

Pasal 22 ayat 3

“Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang …, … serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan …..”

1. Rasionalisme Politik “Negara – Ekonomik” atas Keuangan

2. Program Nasional Industri

3. Pembentukan Wilayah wilayah Ekonomisasi (Kesatuan Feralisme)

Pasal 28 ayat G ayat 2

“Setiap orang berhak atas perlinfungan diri PRIBADI, KELUARGA, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa AMAN dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.”

Jelas dan tegas, mempersiapkan Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang didasarkan Kemanusiaan bertujuan Kekuasaan Rakyat “Miskin”, agar Negara Indonesia atas Pemerintahan = Kenegaraan menyelenggarakan suatu rangkaian HAK (ANAK) MANUSIA

<Tutup

SELESAI


KONSTITUSI POLITIK -> RELIGI


KONSTITUSI POLITIK -> RELIGI

(Kepada

DIS)

PEMBENTUKAN Masyarakat Sosialisme berdasarkan

 

1. Thesiskal “Alam (di Pikirannya”)

 

2. Logika Batini (ke Materialisasi)

 

3. Rasionalisme atas Kepercayaan

 

Akankah Utopia dalam Materialisasi Ekonomik ? Pembentukan Masyarakat di Negara, karena Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Tanpa Kekuasaan pun mampu

 

<Titik

 

 

 

Kesucian (Baca, Religi), Adil, Perempuan dalam Masyarakat, menjadi Titik titik Pikir , berhubungan dengan “Negara Rakyat”, didasarkan Kemanusiaan Sosial (‘Nation’) atas Perekonomian

 

     Melawan

 

     – Puritanism (= Munafik). “Kuasa” Ingkar Janji

     – Bentuk bentuk Anti Sosial (Kapitalism di Negara)

     – Pendustaan atas Kitab Kuno (“Kepercayaan”)

     – Tidak Berpihak ke Rakyat

     – Isme Kekuasaan (Semu. Individu)

 

C ontoh contoh : Irak (Partai Baath), Cina (Sinkritism, Tao), Perancis (Gereja – Perbankan)

 

Terwakilkan kah ? Sehingga, berbedalah antara “Moral” – Hukum. Biarpun Sekretarian Agama = Politik, dipertentangkan jadi Kebudayaan Ekonomi

 

(Deism. “Jiwa” = Kebendaan atas Manusia. Pengajar pengajar Kaya Sok Yahudi. Lagak Filsuf Pengetahuan Keilmuan “Materi” di jaman Moderen)

 

<Jeda

 

o O 0

Coba simak beberapa Pasal Konstitusi/ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

 

Pasal 28 B ayat 1

 

“Setiap orang berhak membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

 

juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

 

Pasal 28 E ayat 2

 

“Setiap orang berhak atas Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

 

Pasal 28 I ayat 3

 

“Indentitas Budaya dan hak Masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

 

Terlihatkah ungkapan Nilai nilai berhubungan dengan Pembentukan yang dimaksudkan ? Masyarakat tafsiran Religik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


LEMBAGA KEPRESIDENAN – MILITER


HUBUNGAN

LEMBAGA KEPRESIDENAN NEGARA

– MILITER

WALAUPUN Negara yang membentuk Militer

 

Alasan alasan lain

 

1. Sosial Pertahanan (Kerakyatan)

 

    a. Pertahanan Sosial Manusia

    b. Mempertahankan Kekuasaan Sosial Rakyat

    c. Sistim Pertahanan (Konstitutif)

 

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Sistim Pertahanan Rakyat Semesta

 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendeer Rakyat

 

Pasal 30

 

     ayat 1.

“….. warganegara berhak … dalam … pertahanan dan keamanan negara.”

 

     ayat 2.

 

“……. dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan negara …..”

 

     ayat 3.

 

“……. bertugas mempertahankan …..”

 

     ayat 5.

 

“Susunan dan kedudukan … hubungan kewenangan … dalam usaha yang terkait dengan pertahanan dan keamanan …”

 

2. Perang. “Bela kepentingan kepentingan Rakyat” (Arahan Polititik dari Ketua Majelis Rakyat PAPERNAS)

 

3. Nasional – Wilayah wilayah

 

     a. Keasatuan Wilayah wilayah

     b. Melindungi Masyarakat (dalam Pembentukan)

     c. Keamanan Negara (= Daerah daerah – Kekuasaan)

 

Jangan baca Negara = Pemerintahan dari Tarung Isme – Kekuasaan (Perpolitikan)

 

Sehingga tidak lah Negera diterjemahkan Keku8asaan =Pemerintahan – Militer

 

Karena,

 

1. Kekuasaan Rakyat atas Pendirian Negara

 

2. Pemerintahan = Sistim Kenegaraan menyelenggarakan

 

     a. Pemerintahan

     b. Sosial Ekonomik Industrial

     c. Peri Keadilan

 

3. Demokrasi = Kebebasan

 

Tidak sekedar Kekuasaan = Menguasai, yang berlanjut Penguasaan (Individualistis, Militerisme – Tyranik), didasarkan Kemampuan Personil dan Senjata

 

     – Mengkhianati (Sepihak)

     – Menghancurkan

     – Melukai. Mencurigai Kemanusiaan. Membunuhnya

     – Men de Politisasi

     – Membiarkan Pemiskinan

 

Sehingga, akan wajar lah Pertanyaan Kenegaraan. “Apakah Negara mampu tanpa Kekuatan Sosial Perang ?”. Dalam Pembebasan Rakyat ?

 

<Titik

 

 

 

Lembaga Kepresidenan (di) Negara

 

     – Tidak Pelembagaaan Kekuasaan

     – Kepemimpinan

     – Demokrastisasi = Pemilihan

 

menyelenggarakan

 

1. Nasional Pemerintahan (bukan Birokretisme = Negara. Tetapi, Kenegaraan Politik

 

2. Sistim Pertahanan yang Terorganisasi (Negara. Nasional Persatuan)

 

     a. Organisasi Perlawanan (Tempur)

     b. Kepemimpinan dalam Perang (Keputusan keputusan)

     c. Keamanan Negara (= Politisasi)

 

3. Pembentukan Undang Undang dalam Proses Kebangsaan Masyarakat (Baca, Nasionalisme). Terjemahan Konstitusi Rakyat di Parlemen

 

4. Melaksanakan

 

     – Program Sosio Ekonomik

     – Program Keuangan Negara (?)

     – Program Nasional Industri

 

5. Diplomasi Negara, yang Merdeka = Pemerintahan Anti Kapitalisme, Anti Imperialisme (= Penjajah) untuk Perdamaian Dunia

 

<Jeda

 

 

 

Hubungan Presiden – Militer

1. Kebebasan = “HAK’ di Tanahnya. Bentuk : Kemerdekaan

 

2. Hubungan antara Kekuasaan dengan Keamanan Negara dan Sistim Pertahanan

 

Lihat Konstitusi, “yang Tertuliskan” (Terjemahan Kekuasaan – Politik)

 

Pasal 11 ayat 2

 

“……. yang menimbulkan akibat … luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat … mengharuskan persetujuan rakyat.”

 

3. Demokratisasi = Kepemimpinan. Bentuk : Pemilihan

 

4. Keasetiaan dan Nilai nilai Juang (Nasionalisme)

 

5. Tradsionalitas Budaya “Aman”. Bentuk : Pelaporan

 

dan lain lain

 

Berlangsung dalam Kepemimpinan Sosial dan bukan karena Penguasaan. Terpolitisasi, namun menganuti Kemanusiaan diterjemahkan suatu Pertahanan Rakyat (Materialisme Idea). karena, berdasarkan Keamanan Manusia (Tujuannya)

 

Pasal 24 B

 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

 

<Tutup

SELESAI


PARTAI BANYAK – SEDIKIT


PARTAI BANYAK

DAN

SEDIKIT PARTAI

(ATAU, KE “KEKUASAAN TUNGGAL”)

MUNGKIN karena Iri melihat sukses Kebebasan a-la Amerika. Lihat, namun tidak mungkin menikmati. Lha ?!? Mungkin (ulang) Beda lah. Koq ?

 

Lalu, apakah Kebebasan = Demokrasi ? (Terserah lah)

 

<Titik

Tiga Kebebasan (Moderen ?)

 

     – Neo Liberal (= Individualist)

     – a. Politik

       b. Demokrasi = “Kekuasaan”

 

yang berhubungan dengan Ekonomisasi Keuangan

 

Di suatu Negara (Pencetak). Tegas, untuk Kepentingan masing masing. Atas suatu Pemerintahan (Baca, Kenegaraan)

 

Namun, Politik mana pun BERNIAT Multi partai (Cara)

 

<Jeda

 

 

 

Dalam Perpolitikan bukan masalah ada Partai atau tidak. Dan, jumlah berapa.  Sama ! Mencapai Kekuasaan. Walaupun Beda Tujuan. Mungkin saja Individualisme dengan Kelompok kelompok Politik – Individu (Kerjasama = Pertukaran). Atau, Kerakyatan (Baca, Kedaulatan Rakyat)

 

Maka, “Kuasa”, yang didapatkan. Tampak kah Isme – Kekuasaan. Berkekuasaan atas Wilayah wilayah, Perdagangan dan Masyarakat/ Kemasyarakatan

 

oOo

Bagaimanakah di Indonesia ?

Undang Undang Dasar Republik Indonesia terbaca Kedaulatan Rakyat (Pembukaan). Ini, jelas Sosial = Kekuasaan. Sehingga, Partai (atau, Partai partai) Politik didirikan Bertujuan Kemakmuran – KEADILAN dan Kesejahteraan Rakyat

 

Sementara “Pembagian” Kekuasaan Rakyat memperkenankan Oposisi Kepartaian (Bentukan Politis) berhadapan ke Kekuasaan = suatu “Pemerintahan didasarkan” Hukum melalui Parlemen (Negara kah ? Rekayasa), diselesaikan Yudikatif (“Pelembagaan”  Adil), berbenturan dengan Kepentingan kepentingan Industrial Perekonomian

 

<Titik

Keuangan dan Program program Ekonomi mengalami Pembahasan bertele tele di Perwakilan Rakyat (Legislatif). Dan, Politikus – Negara mengawasi Penyelenggaraan Keuangan, yang Terpakai. Mungkin saja isenk mengincar (= Politik ? Uang dalam) Ekonomisasi “Struktural Negara Pemerintahan Korup

 

Karena,

 

1. Kedaulatan (di) Negara = Penguasaan

 

2. Pemerintahan = bentukan “Kuasa”

 

3. Partai = “alat” Kekuasaan

 

<Titik

Transaksi Ekonomis tidak diputuskan Manejemen Politik (?), Admnistrasi Kekuasaan = Pemerintahanm, dan atau Kepartaian. Tetapi, Ekonomik !!! Berkata lah SI PENDUSTA menyatakan Keputusan Politik bergantung Perdagangan = Laba = Permodalan)

 

<Titik

Tidak demikian mungkin lah. Berpartai bukan mengadakan Transaksi Keuangan – Negara di dalam

 

     – Eksekutif  (Politik kah ? Lembaga. Kekuasaan = Pemerintahan

     – Yudikatif = “Keadilan”. (Lembaga Hukum Apakah Mahkamah Konstitusi ???)

     – Legislatif (Rakyat = “Lembaga Persidangan” – Umum)

 

Keadilan = Hukum, Tidak lah Dipilih. Karena, “Paksa”. Sehingga, memastikan Mati – Politik Manusia. Terlarang kah Rasionalisme  = “Moral”

 

<Titik

oOo

Satu Partai Politik bukan alat mekanistis Pemerintahan, biarpun “Sah Dibentuk”, karena Kemerdekaan Negara

 

Tetapi, Dasar Isme = Nasional (‘Nation’). Demokratisasi pun = Sistim ke bentuk Negara untuk Kesejahteraan Ekonomi = Tahapan tahapan Perjuangan

 

<Tunda

Tampak reaktif Politik, menerjemahkan Kebebasan secara Negara. Ketika “Adil”  Terbatas. Bukan masalah Perekonomian kah ? Berbagi Kekuasaan, deh. Memang Kepartaian “Bukan Negara” ! Namun, menjadi Tunggal jua Kekuasaan

 

Semua Pemerintahan tetap Memutuskan, yang Diperbuat. Ini, Kenegaraan (= Putusan putusan). Berlaku atas Keuangan – Ekonomisasi

 

<Tutup

SELESAI. “Jangan Hanya

Menggertak !

Karena, Bukan Presiden !”

 

 

 

 


NEGARA DEMOKRASI


APAKAH Pemilihan suatu Lembaga Hukum ? Terjawab Tidak. Pemilihan suatu Demokratisasi = HAK Memilih. Bukan Hukum. Karena, berhubungan dengan Kemerdekaan di Tanahnya. Membentuk Parlemen Nasional = Keanggotaan (Perwakilan ?) Rakyat Terpilih.

 

Dan, suatu Pemerintahan di Negara (Bentuk).

 

HAK = Kerakyatan atas Bernegara. Bukan untuk Individualisme di mana pun … ! Menyelenggarakan Sosial Perekonomian = Nasional Isme. Rangkaian Politik ke Tujuannya. Berdasarkan Kekuasaan Rakyat Miskin.

 

Bentuk bentuk Politisasi berlangsung

 

1. Program program Sosial (= Negara -) Ekonomi ;

 

2. Kemampuan kemampuan Pemilih

 

    Menentukan

 

    a. Sistim Pemerintahan Negara ;

    b. Kriteria kriteria “Kepemimpinan” Demokratis ;

   c. Aksi Kontra – Politis ;

 

3. Pembentukan Masyarakat Ideal (Rasionalisme) ;

 

Re – Bentuk Negara (= Masyarakat) diterjemahkan Isme – Nasional Kesatuan

 

1. Pemikiran (Ajaran) tentang “Rakyat Negara” ;

 

2. HAK Sosiial “atas” Pemerintahan dalam Ekonomisasi Keuangan ;

 

3. Pembentukan suatu Masyarakat ;

 

 

 

SEKIAN


Sosial Kemanusiaan Politik


SOSIAL

KEMANUSIAAN

POLITIK

TULISAN

AGITASI POLITIK ISME –

“KIRI”

SOSIAL =  Manusia (Ujudnya. Kemanusiaan). Yang Berpolitik. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (Ekonomisasi kah)

Didasarkan

1. Logika. “Perbuatannya”, yang Bersama

2. Hubungan dengan “Alamnya”

a. Produksi

b. Tenaga (Baca, “Kelas”)

c. Alat

3. Tujuannya (Manusiawi) atas “Negara” – Ide

Membedakan

1. Pembentukan Masyarakat Sosialisme, dengan Kapitalisme “Individu” (Hak)

2. Kepribadian (= Persaudaraan) – Individualisme. Dasar Pensifatan “Nafsunya dalam” Kemasyarakatan

3. Masyarakatb = Organisme (dan Kepemimpinannya), dengan Liberalisme – Individualisme

<Jeda

“Pensifatan” Nafsunya (Manusia)

1. Kedagingan

a. Badani

b. Mempersiapkan Pangannya. Hak Manusia (Azasi). Kebudayaan

c. Kelahiran

2. Atas “Kebendaan” (Material ?)

– Sandang

– Bermukim. Hak (Masyarakat) Negara = Perumahan

– “Barang”

3. Kekuasaan

a. Kerakyatan

b. Kemerdekaan. (Sosial = Hak di Tanahnya. Kebebasan

c. Mempertahankan

Tampak dalam Rasional Politik Kenegaraan. Sosial – Aturan aturan atas Sistim dan Cara. Dari Kekuasaan Rakyat

Tegas lah, suatu Pemerintahan terbentuk bukan karena Hukum

<Titik

KEKUASAAN

SOSIAL –

IDEOLOGI

Ideologi Tertutup = Samar, tidak akan menjadi Dasar “Negara”, karena berlangsung Terbuka suatu Kekuasaan Negara, mendirikan suatu Pemerintahan. Ketika dibentuk (Kenegaraan)

– Hak Berlawankan Kekuasaan

– Menolak yang Berke – Kuasa – an lain (Perintah, bentukan)

– Strategi dibuang, Penguasaan

Mengapa Tidak Terbuka ? Bukankah Ideologi memang Terbuka ? Kekuasaan pun, “Menguasai”

1. Kerakyatan

2. Ideologi Ekonomi (Tujuan)

a. Ideologi Liberal (Monopoli)

b. Ideologi Kapitalisme

c. Ideologi “Negara” (= Kedaulatan ?)

3. Isme – Kekuasaan

Kerakyatan dalam Ideologi membentuk Negara berdasarkan Kekuasaan Sosial (Manusia) diterjemahkan (= Materialisasi Utopia) Politik atas Perekonomian di suatu Negara. Menghapuskan Tarung Ideologi (antar) Kekuasaa Semu

— oOo —

KERAKYATAN

(DI) PERPOLITIKAN

NEGARA

Gerak dan arah Politik Kerakyatan berdasarkan Kekuasaan Rakyat “Miskin” mengalami Kontra (= Penyekatan) Revolusi

<Tunda

Sehingga, matarantai Ketentuan ketentuan (agar, jangan baca Penguasa atas) Rakyat dalam Konstitusi/ Undang Undang Dasar, dipahami Kuasa. Menyelesaikan de Politisasi tersebut

1. Pemerintahan – Kekuasaan Rakyat

Dibaca,

– Dari

– Pelaksanaan. Bukanlah Kekuasaan atas Rakyat

– “Karena”

2. Tujuan Kekuasaan Rakyat di Negara = Kerakyatan. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

3. Menyelenggarakan

– Kehendak Sosial Negara

– Kepentingan kepentingan Rakyat

– Pemerintahan Demokrasi

<Tutup

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 3


ANTARA

SOSIAL HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III PERJUANGAN

BEBERAPA Titik Pikir “menghubung” dengan Daerah (= Peristilahan kah ?). Yaitu, TITIK PIKIR NEGARA dengan Daerah (Baca, Wilayah. Batas batas)

TITIK TITIK PIKIR “HAK” – SOSIAL = KERAKYATAN dengan Daerah. Mungkin luas Pembahasan. Sederhana, Hubungan Sosial – HAK Rakyat Daerah

Uraian Falsafati telah menghasilkan Rasional – TITIK EKONOMIK dengan Daerah dalam Masyarakat = Kelas, dalam Perjuangan Kebebasan di Tanahnya

– Antara Negara = Wilayah/ Daerah (Pikiran)

– HAK Rakyat (Pikiran)

– dan, Bentuk Ekonomi Politik (Pikiran)

Dari “Ide” ke Suatu Negara, atau, “atas Negara Yang Bebas” (Kemerdekaan Penduduk di Daerah daerah). Mempersiapkan, mendirikan dan menyelenggarakan Negara = berhubungan dengan Perekonomian Daerah

KEKUASAAN RAKYAT “MISKIN ” mengelola ke TUJUANNYA, Terbentuk, dikerjakan, sampai Terbentuk Masyarakat Sosialisme, melaksanakan Ekonomik Sosial Kelas

Menjamin, melindungi dan meneruskan Perbuatan perbuatan HAK. Tidak ada de – Politisasi Sosialisme. Atasnama KEMANUSIAAN. Karena, Logika Dialektis KEKUASAAN = SOSIAL (Berke – “Adil” – an)

1. Tahapan tahapan Perekonomian

2. Tahapan tahapan Pembentukan

a. Proses Pembentukan Ekonomi

b. Proses Pembentukan Kepatuhan

– Hubungan Logika dengan Perbuatan = Hasilnya

– Hubungan Sosial dengan Alam (HAKNYA)

– Hubungan Tenaga dengan Alat – Produksi

c. Proses Pembentukan Masyarakat

d. Proses Pembentukan Kepemimpinan

e. Proses Pembentukan Keseimbangan

3. Tahapan tahapan Perbandingan

Dalam Peralihan sedang berlangsung, Kekuatan kekuatan Dasar Kemasyarakatan Daerah (antara lain, Kebudayaan/ Bahasa = Batin, Usaha usaha Ekonomik) diarahkan sehingga Bergerak Tertuju Merombak = Sikap Revolusioner (Cara dan Perbuatan) akan sekali-gus jadi Kemampuan kemampuan Pertahanan Rakyat di Daerah

SELESAI


SOSIAL – HAK POLITIK 2


ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

DAERAH

1. Wilayah wilayah (Unsur) suatu “Negara”

 

2. Tempat

 

    a. Kelahiran

    b. Sumber sumber Alam

    c. Pemukiman

 

3. Kependudukan (Politis ?!?) = Masyarakat. Memilih = Demokratisasi Kekuasaan

 

Bentuk bentuk Sosial

 

1. Kepemimpinan. Sustau Pemerintahan = Kemasyarakatan (“Daerah”)

 

2. Kebangsaan. ‘Nation’ – Persatuan

 

    a. Sosial, Alam – Negara

    b. Bangsa = Nilai nilai

    c. Kebudayaan – Tani (Pangan)

 

3. Perjuangan Tenaga Kelas. Di Negara = Penyaluran Keuangan di Masyarakat

 

Dasar

 

1. Sosial Hak, yang Terpolitisasi. Utopia – Materialisme

 

2. Hak Masyarakat = Alam

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sosial Pertahanan Daerah

     c. Ekonomisasi Produksi masyarakat

 

3. Sosialisme = Kerakyatan. “Membentuk” Masyarakat Daerah ke Tujuannya

 

 

 

HAK POLITIK – DAERAH

Isme – Nasional tanpa Daerah menjadi Figural, yang Tercemar

 

     – Sikap Individualistis. Tak Berotak

     – Militerisme (Penjajahan)

     – Anti Sosial. Kejam. Tak Berkepribadian

 

dalam perpolitikan, yang Bertujuan Kekuasaan “atas Ekonomi”.  Sedangkan Hak hak menuju Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Kepemimpinan Sosial Perekonomian berdasarkan Hak Kekuasaan Sosial

 

1. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat

 

    a. Hak Memilih (Politik)

    b. Hak Ber Negara

    c. Hak Membentuk Pemerintahan

 

2. Hak Masyarakat – daerah mendapatkan Hasil Ekonomis Alam

 

3. Pelaksanaan Sosial Kependudukan

 

     a. Hak Pangan (Manusiawi)

     b. Hak Kehidupan (Pribadi)

     c. Hak Mukim (Masyakarakat)

 

Secara Organisme memperjuangkan Hak Masyarakat Kelas. Dijamin, Materialisme Hak (Baca, Pembagian) Laba Produksi. Berbanding “Kuat”. Melaksanakan Keuangan Ekonomik Industrial

 

— oOo —

Kelas Menengah di Perpolitikan

Kelas Menengah = Istilah Politik, yang diterjemahkan Ekonom. Membedakan = Sama (kah ?)

 

Tidak mungkin lah dari Perpolitikan. Karena, Politik “Memakai” kata Tengah saja. Bermakna antara dua (tidak tiga atau lebih = Pertentangan). Yang “Beda”. Terlihat Perbedaan Mendasar, maka ada “Tengah”

 

Tengah bukan Kelas. Bukan Titik “Pertemuan” = Bukan Persamaan Di antara. Kelas, yang Tengah juga bukan. Tegas lah, Bukan Kelas

 

Namun, Perekonomian (Non – Kelas) Menengah, didapatkan dari Usaha usaha Perekonomian, yang Bertujuan Perlabaan Keuangan (di) Negara tersebutkan (Menjadi) “Kelas” Ekonkmik di Daerah

 

1. Sistim Politik di Negara

 

2. Membentuk Kekuasaan “Ekonomi (Pemerintahan” kah)

 

3. The “Haves”. Berke – Punya – an (Hukum)

 

Memang tidak struktural. Dilaksanakan Bergantung dalam Ekonomi Pasar. Karena, berhubungan dengan Kekuasaan – Uang

 

Kesalahan Politik, yang diperbuat atas Daerah, bahwa ada Penguasaan Keuangan Ekonomi di Daerah, sehingga berlangsung Monopolisme. Serta, menghutangkan. Terjebak, berhutang lagi. Dihancurkan. Dan, Keuangan mereka fanti “Pemilik”. Muncul Kelas Menengah Baru dalam “Pasar di Daerah” (Penjamin). Walaupun mungkin uang belum akan berada di Daerah (jadi Modal). Melainkan beban atas Industrialisasi

 

     – Pemimpin Ekonomis – Uang

     – Para Industrialis Penghutan

     – “Pemasok” Tenaga Murah

     – Penguasa Teknologi Mesin

     – Pelaku “Kekasaran” Ilmiah

 

     dst.

 

“Masyarakat Daerah” tanpa HAK, karena Ekonomi Penguasa. Di Tanah – Produksi Rakyat. Di atas Lahan lahan Tanam Masyarakat

 

Akan Bagaimana kah ?

— Bersambung —

ANTARA

SOSIAL – HAK POLITIK

DAERAH

Bagian III. PERJUANGAN

 

 

 


SOSIAL – HAK POLITIK 1


ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian ke I. TARUNG

POLITIK Kelas, yang diperjuangkan Kiri (Sosialisme)

1. HAK Politik Kelas

2. Hapus Kelas kelas Ekonomi di Negara

3. Sosial Ekonomik Kelas Pekerja Buruh

Dalam Pembentukan Masyarakat Sosialisme. Di suatu “Negara” – Ide. Kesatuan – Wilayah wilayah (= Federalisme)

Imperialisme, yang tergelarkan Kapitalisme di Dunia, “menghasilkan” rangkaian Penjajahan Kebangsaan

– Penguasaan Daerah daerah

– Penindasan atas Kemanusiaan

– Penghisapan Tenaga (Buruh)

Lewat Perang atas nama Kemanusiaan “Bunuh Manusia”

Individualisme ke Ujud Manusia, merusak Hubungan Sosial Manusiawi. Tyranik. Hukum jadi “Adat” menggantikan Kebudayaan Daerah daerah

1. Tani Budaya (Pangan)

2. Kepemimpinan Tradisional (Bahasa)

3. Nilai nilai (Produksi)

Materialisme di Perpolitikan jadi suatu Isme – Kekuasaan = Hukum “atas” Tanah (Baca, Feodalisme)

Tenaga Kelas pun tanpa HAK ! Di Perkebunan, Industrialisasi – Tambang. Dalam Penyiksaan atas Badaninya, agar Tidak Berontak

1. Muncul Sukuisme karena Perindustrian

2. Kolonialisme = Negara atas Keuangan

3. Pemerintahan yang Korup dalam Perdagangan

Kekuatan kekuatan “Hukum (Adat”), yang Berlapis karena Strukturalistik “Banyak Kekuasaan” (Bukan Kelas) dan Terpusat (Individual, Militerisme). Menisbikan Sosial Pertahanan Daerah

Daerah daerah akan Terpecah. Sebab, Penguasaan Alam (Sumber sumber Ekonomisasi). De – Kuluturalisasi. Menaikkan Kebutuhan Tenaga “Murah”

Tanpa ada “Negara”. Melainkan bentuk Adat – Politis. Dalam Pembahasaan Kekuasaan. Bukan lagi “JIWA”. Meniadakan Kerja Tenaga Kelas untuk Masyarakat. Diputuskan dengan ‘Nation’ (=Bangsa)

— oOo —

Tidak mungkin Adat memunculkan Kekuasaan – Pemimpin lewat Perdagangan di Negara. Berbeda dengan Klan, yang didasarkan Sosial Hak – Politik, MEMILIKI HAK EKONOMI DI TANAH

– Terpilih = Memilih, Dipilih

– Mengelola

– Membagikan. Dibagi = Menerima

Tradisionalitas Politik Kekuasaan Sosial (Budaya) Masyarakat. Dalam Perekonomian Setempat

“Hubungan” dan Pembauran di Masyarakat

Perekonomian (Baca, Industri) terpolitisasi Kekuasaan menampakkan Bentukan bentukan Masyarakat Kelas dalam Sosialisme. Untuk Kepemimpinan Politik

Rasionalisme, yang Berkekuatan “HAK” jadi Material

Azas Kesatu, KEMANUSIAAN

Azas Kedua, KEKUASAAN ORGANISME (SUATU MASYARAKAT)

Azas Ketiga, PERSAUDARAAN

Menghancurkan Individualisme dalam Kekuasaan Bebas, yang biasa Berlangsung, Terjadi = Dikerjakan, Terselenggara

Karena, tampak lah Logika – Perbuatan. Ke Tujuannya (Sosial = Manusia)

BERSAMBUNG

ANTARA

SOSIAL HAK – POLITIK

DAERAH

Bagian II POLITIK DAERAH


KEKUASAAN RAKYAT (DI)INDONESIA


 

 

 

 

 

 

 

PEMAHAMAN atas Kekuasaan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandeer Kerakyatan

 

1.    Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

 

UUD RI    Pasal 1 ayat 2

 

2.    Kekuasaan Pemerintahan Negara. Menyelenggarakan

 

UUD RI Pembukaan alinea ke IV  “……. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, … untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, … yang berdasarkan Kemerdekaan, … dan Keadilan …..”

 

UUD RI    Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 7 jo Pasal 17 ayat 1

UUD RI    Pasal 5

UUD RI    Pasal 11 ayat 2

UUD RI    Pasal 12

UUD RI    Pasal 18 ayat 5 jo Pasal 18 A ayat 1 jo Pasal 18 B ayat 1

 

Pasal 28 D ayat 28 D ayat 3. “… dalam Pemerintahan.”

 

3.    Demokrasi (= Pemilihan)

 

UUD RI    Pasal  6 A

UUD RI    Pasal  19 ayat 1

UUD RI    Pasal  22 E ayat 1

 

Pembentukan Kekuasaan, yang Bertujuan Menyelenggarakan Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran Rakyat. Dilaksanakan oleh Negara (= Pemerintahan. UUD RI 1945 Pasal 33 ayat 3)

 

Skema Kekuasaan “Negara”

 

 skema-kekuasaan-di-negara

 

 

Tidak Individualisme. Menuju Sosialisme (Kerakyatan). Tampaklah Sosial HAK Kelas di Negara. Berdasarkan Kemerdekaan = Pembebasan di Tanahnya (Manusia). Historikal ? Materialisme. Menjadi Proses Kebangsaan di Masyarakat

 

 

 

 

 

KEKUASAAN RAKYAT MISKIN

 

 

            Tidak samadengan Kemiskinan. Walaupun ada Pemiskinan. Karena, Kapitalisme Ekonomi. Di Negara

 

Mungkin, diterjemahkan :

 

1.    Kemanusiaan

 

2.    a.   Kelas kelas dalam Sosialisme

 

b.  Sosial = Hak (Kelas)

 

Pasal 28 C ayat 2 “….. Dirinya dalam memperjuangkan HAKNYA secara Kolektif ………”

 

c.   “Sama” di Masyarakat (Perpolitikan)

 

3.    Proletariat

 

Kiri – Tengah (Baca, Isme. “Kekuasaan” ?) akan terlihat Terjemahan Negara – Politik, mengacukan Sosial = Kekuasaan (di) Negara, berlangsung dalam Penyelenggaraan Strategikal Kenegaraan (di Parlemen !)  

 

<Tunda

 

 

 

1.    Keadilan

 

2.  Hak Azasi Manusia. Pasal 28 I ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Dst.

 

3.    Sosial Ideologi – Ekonomi

 

Namun, belum Pembicaraan Buruh (Tenaga). (Pasal 28 D ayat 2. Dalam Hubungan Perdagangan). Tengah agak Bebas atas Kekuasaan “dari” Perekonomian

 

Melalui

 

    1.  Demokrasi = Kekuasaan

 

    2.   Sosial Ekonomi (akan) berdasarkan Keberadaan Kelas Produksi

 

    3.  Pembentukan Masyarakat Sosialistik

 

Dialektika Logika – Kekuasaan Rakyat Miskin dalam Kekuasaan Rakyat, yang “diperbuat” (= Materialisasi Utopia. Politik) berdasarkan Kekuasaan Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia di Indonesia

 

<Titik

 

 

 

KEKUASAAN RAKYAT (PEMILIHAN)

 

 

UUD RI Tahun 1945

 

       Pasal 22 E

       Pasal 6 A ayat 1 “….. dipilih … secara langsung oleh Rakyat.”

       Pasal 19 ayat 1 “ ….. melalui Pemilihan …….”

 

Masyarakat (Warganegara = Kependudukan. Pasal 27 ayat 1 junto Pasal 28 D ayat 4), Memilih, Terbentuk suatu Pemerintahan Negara (Baca, Kenegaraan), berdasarkan Pasal 1 ayat 2 melaksanakan Kehendak Rakyat Pemilih

 

Ini lah, Kekuasaan ! “Cara” menyelenggarakan Demokrasi (Konstitusi)

 

<Titik

 

 

 

Cara dan Perbuatan

 

1.    Kekuasaan Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan

 

a.    Mengerjakan

b.    Memperoleh Hasil  Manfaati Kegunaan Sumber Alam

c.    Mem – “bagi”

 

Pasal 28 J ayat 1 “Setiap Orang wajib menghormati Hak Azasi Manusia Orang lain dalam tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.

 

2.    Kekuasaan Sosial Politik. Unsur unsur

 

a.    Kebebasan = HAK di Tanahnya

b.    ‘Nation’

 

– Pembentukan Kebangsaan Masyarakat

– Budaya Tani Pangan

– “Kebaruan” Zamani Manusia

 

                        c. Kesatuan – Federalisme

 

3.    Sosial Kekuasaan – Negara. Bentuk bentuk

 

a.    Pemerintahan Demokratik

b.    Sosial Pertahanan = Keamanan.

Mempertahankan Hidup Kemanusiaan – Sosial.

(Pasal 28 G)

c.    Anti Kapitalisme

 

Bukan suatu Kekuasaan Hukum – Negara. Parlemen tidak buat Hukum, tetapi Per – Undang Undang – an. Beda, tidak sama

 

 

Perlawanan Undang Undang atas Hukum

 

 

Negara bukan lah Hukum. Didirikan, Terselenggara dan dibentuk  melalui Politik = Keputusan, maka berlangsung suatu Kekuasaan (Baca, Rakyat) di atas Wilayah wilayah. Hukum tidak mampu mengadakan Kekuasaan termaksud, karena Pembatasan Ideologis. Undang Undang = Hasil Politisasi (Idea). Dari “Ada”  Kekuasaan. Dan, Tunduk dalam artian Pelaksanaan Konstitusi (Negara). Namun, apakah Konstitusi lebih Tinggi di atas Kerakyatan walau Tujuan Negara dalam Undang Undang Dasar (Pasal pasal Konstitutif)

 

Sehingga, Undang Undang pun dibuat (= Materialisasi Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 dan ayat 5) untuk mencapai Tujuan Kerakyatan, yang diterjemahkan “Presiden Bersama Legislatif”

 

<Titik

 

 

 

            Pembentukan Undang Undang berdasarkan

 

1.    Tujuan dalam Kekuasaan

2.    Konstitusional. Tidak Hukum

 

3.    Politik suatu “Negara”

 

Pelanggaran Undang Undang diperbuat oleh Presiden, maka berlaku rangkaian Kekuasaan Negara menyelesaikan. Bukan “Tuntutan ke Sanctum” berdasarkan Hukum. Tetapi, akan Dilaksanakan Aturan aturan – Politis

 

<Jeda

 

 

 

            Kekuasaan = Rakyat, yang Berke – Kuasa – an untuk Menyelenggarakan Hak hak Kemanusiaannya. UUD RI Pasal 27 ayat 2 “Tiap tiap Warganegara Berhak atas pekerjaan dan Penghidupannya yang layak bagi Kemanusiaan.”, Pasal 28 A “Setiap Orang berhak untuk Hidup serta berhak mempertahankan Hidup dan Kehidupannya”. Dan, Pasal 28 B ayat 2. “Setiap anak berhak atas kelangsungan Hidup, tumbuh dan berkembang …….”. Di “Negara”. Atas Kepemimpinan yang Terpilih Demokratis di Indonesia

 

<Tutup

 

 

 

 

 

SELESAI

 

Daftar Istilah Politik

 

1.         Hasil Amandeer Kerakyatan

2.         Pembentukan Tujuan Kekuasaan

3.         “Negara” Demokrasi

4.         Keberadaan Kelas Produksi

5.         Sosialisme = RAKYAT

6.         Sosial HAK Kelas

7.         Kemerdekaan = Pembebasan di Tanahnya

8.         Proses Kebangsaan di Masyarakat

9.         Sama” di Masyarakat Politik

10.       Sosial Ideologi – Ekonomi

11.       Kekuasaan “dari” Perekonomian

12.       Sosial Ekonomi Produksi

13.       Dialektika Logika – Kekuasaan

14.       Materialisasi Utopia Politik

15.       Demokrasi Konstitusi

16.       Kebebasan = HAK di Tanahnya

17.       “Kebaruan” Zamani Manusia

18.       Kesatuan – Federalisme

19.       Pemerintahan Demokratik

20.       Hidup Kemanusiaan – Sosial

21.       Perlawanan Undang Undang

22.       Hasil Politisasi Idea

23.       Pelanggaran Undang Undang

24.       Hak hak Kemanusiaan

25.       Tuntutan ke Sanctum = Hukum

 

 

 

— o0o —