Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Desember, 2008

SOSIALISME – PERTANIAN


SOSIALISME –

POLITIK

NEGARA PETANI

MANUSIA, Tanah dan Pangan suatu Thesiska “Alam (di Pikirannya”) :

1. Penmyelenggaraan “Hak” Sosial diterjemahkan karena Kekuasan Rakyat

(Baca, Sosialisme dalam Politik Kelas di Negara)

2. Aturan aturan dalam

a. Masyarakat Ekonomi (Bentukan)

b. Keadilan

c. Program program = Negara

3.  Demokratisasi = Hak Azasi Manusia untuk Pangannya dan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan lewat Industrialisme Ekonomi

<jeda

POLITIK TANI NEGARA

Suatu Pemerintahan Rakyat mempersiapkan Lahan lahan Tanam (Landreform), yang ditetepakan berdasarkan Daerah daerah Politik (Tidak Struktural) untuk menjadi Wilayah wilayah “Penghasil”

1. Kesuburan (Tekno = Logika)

2. Tenaga = Kependudukan (Popoulasi ? Usia. Mungkin. Tetapi, Jumlah)

a. Waktu

b. Upah

c. Luas

3. Keadaan Politik Daerah

<Titik

Peradaban “Zaman Kemanusiaan” terbentuk melalui Politisasi. Dipersiapkan Rasionalisme Kebudayaan Ekonomik (Industrialisme) Pertanian bertumpu pada Pertanahan Sosial

1. Pangan = Kelahiran (Bangsa)

2. Perlindungan Hak (Jaminan)

3. Pola pola Tanam, Sistim dan Penyaluran (Kemasyarakatan)

Ini lah, … Sosialisme ! Materialisasi Idea “Politik Tani” di Negara Sosial Ekonomi. Tahapan tahapan Revolusioner Demokratik, yang diperjuangkan Kekuasaan Rakyat “Miskin”. Berkelanjutan, melaksanakan Ajaran Keadaulatan Rakyat (Manusiawi)

<Tutup

SELESAI


NASIONAL , ISME , MILITER DAN PANGAN


NASIONAL = Isme – Politik ! Bertahan … dan “Mempertahankan” (Baca, Menyerang. Karena, Bertujuan). Wilayah + Masyarakat = Kependudukan. Ideologikal Strategik, yang terpolitisasi -> Nasionalisme = “Pembentuk”

 

1. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

2. a. Pemerintahan

     b. Parlemen

     c. Daerah

 

     Demokrasi (Materialisme) Sosial Politik dalam Ekonomisasi Keuangan “Negara”

 

3. Industrialisasi Ekonomik = Produksi

 

4. a. Kebangsaan

     b. Aturan aturan (Sanctum kah ?)

     C. Peradaban

 

5. Militer = Organisasi Ketentaraan

 

<Titik

 

 

 

PERTANIAN – BUDAYA

Sosial Kelas = “HAK”. Dan, Tidak Individualisme (Bukan Penyelenggaraan Haknya) . Tetapi, suatu Kemampuan kemampuan Negara

 

1. Pembebasan di Tanahnya (Kemerdekaan)

 

2. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

     a. Nasional – Industrialisme

     b. Sandang, Barang, Papan

     c. Kelas Tenaga (B uruh)

 

3. Pertanian – Budaya Pangan

 

Penghidupan Rakyat “Miskin”  berhubungan dengan Pertahanan Kemanusiaannya. Budaya = Sistim (Pelaksanaan) dari Hasil Tani (Lahan). Sosial HAN Daerah  berdasarkan Pertahanan Rakyat Semesta

 

<Jeda

 

 

 

Secara Nasional Politik mempersiapkan Bentuk bentuk EkonomikPenyediaan Lahan lahan Tanam, Bibit, Waktu Pangan (Alamiah) dan Tenaga dibenturkan, yang berlangsung atas Kepentingan kepentingan Individualisme Perekonomian Kapitalistis mengatasnamakan Strategik Militer (Kenegaraan)

 

Atas reksiko Politis (Baca, Manipol = Program) tertanggung Rasional menyelesaikan “Keadaan Ditunda”. Negara + Tentara = Demokratisasi Kekuasaan Rakyat. Mungkin …….

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PEMBEBASAN PAJAK ATAS HASIL PERTANIAN


PERTANIAN

1. Pepadian

 

2. Lahan Tanam (Sawah)

 

3. Beras

 

Padi “ditanam = Sawah” menghasilkan Beras (Dibaca, PANGAN)

 

<Jeda

 

 

 

Namun, Pemerintahan (= “Negara”) menetapkan Perdagangan Beras, yang “dikelola” Birokratism bersama Kaum Pemilik Uang (Kolonialism. Saluran saluran Keuangan), melalui Ekonomisasi Pasar (Neo – Imperialism) berlangsung lah “KEKUASAAN terhadap Tenaga” Petani (Buruh) melaksanakan Produksi (Padi ke Beras)

 

Mana kah Majikan atas Petani di Sawahnya ? Pemerintahan, atau Si Empu Uang (Penerima Laba) ? Mana kah Si Marhaen (Kepemilikan) ?

 

Lalu, PETANI telah dikenakan Pajak “Menghasilkan” di Lahan Tanam (Kelas). Dibayarkan – Transaktif Rupiah (Materialism)

 

Unsur (jangan baca Faktor) Alam dalam Proses Kemanusiaa menjadi Sumber Ekonomi Individualism, dibiarkan ……. ! Karena, Liberalism Politik

 

<Titik

 

 

 

Revitalisasi Pertanahan Ekonomis berdasarkan Undang Undang dasar Republik Indonesia Pasal 33 untuk membentuk Masyarakat Agraris (Landreform), diterjemahkan suatu rangkaian usaha menyelenggarakan Distribusi (= Perdagangan kah ? Sistim) terpolitisasi Kekuasaan di Negara ketika memenuhi Kebutuhan Pangan – Kependudukan berkemampuan beli (Sosial Politik)

 

Transaktif Keuangan Negara memberikan Manfaati Keuntungannya (= Bagian)

 

1. rasionalism Tanah Produksi

 

2. Kondisional (= Negara) – Pangan

 

3. Demokratisasi Perekonomian

 

4. Bukan Perusahaan (Feodalism)

 

5. Nasional Pemerintahan = Kenegaraan

 

<Tunda

 

 

 

Tidak kah Perkoperasian, yang diajukan Wadah Ekonomik Politis menyelenggarakan Penyaluran “Hasil” (= Pangan), terbengkalai karena Pajak – Uang

 

atas

 

1. Kelas Produksi = Masyarakat

 

2. Keseimbangan = Pertahanan (Penyediaan)

 

3. Pertanian = Kebudayaan (Nilai)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERTAHANAN RAKYAT INDONESIA


KEAMANAN DAN PEMILIHAN

MUNGKINKAH Demokrasi = “Alat” Berke – Kuasa – an ? Pandangan, yang salah. Karena, terdapat Kekuasaan Rakyat di “Negara”. Maka, adalah Pemerintahan Demokratik

 

1. Membebaskan = Rakyat PEMBEBASAN (Ajarannya)

 

2. Berkedaulatan

 

    a. Kesatuan – Wilayah wilayah (HAN – Federalism)

    b. Kesatuan = “Isme” – Nasional

       

         Nasional dari kata ‘Nation’,  yaitu Proses Tradisionalitas – Budaya

         Politik Masyarakat = Kekeluargaan “jadi” suatru Bangsa (Klan =

         Nilai –> Suku = Aturan –> Daerah)

 

   c. Kesatuan Sosial – Perekonomian (Industrialism) = Produksi dan

        Tenaga, Sumber Alam) Politik

 

3. Menyelenggarakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Kelahiran) – Penduduk

 

<Jeda

 

 

 

     Sehingga, Demokratisasi Ditujukan Melaksanakan Tujuan Bernegara

 

1. Memilih Pemimpin (Bukan Individualism)

 

2. Membentuk parlemen Nasional (Rakyat). Diperjuangkan Sosial “HAK” (= Kelas), melalui rangkaian Pemilihan (Umum)

 

     a. Kemerdekaan (= “HAK”) di Tanahnya

    b. Nasional Industri (Ekonomi)

    c. Pembentukan Masyarakat – Politik

 

3. Mempersiapkan Kebaruan “Zaman” = Peradaban

 

Terjemahan Pertahanan Rakyat (Baca, Konstitusi).  Meterialisasi Utopia (Politik). Sosialism dalam tahapan tahapan Revolusioner

 

1. Keamanan = Manfaati Sumber Alam (Thesisikal)

 

2. Keamanan = Perlindungan Kepentingan kepentingan atas Usaha usaha Perekonomian Strategik Bangsa (Penduduk)

 

     a. Ekonomisasi Keuangan Negara – “Ide” Sosial

     b. “Distribusi” Kebutuhan Masyarakat = Perdagangan Barang

     c. Hubungan Sosial Politik – Industrialisasi – Perburuhan

 

3. Keamanan = Sosial Pertanian (Kekuatan = “HAK” Pangan di Negara)

 

<Titik

 

 

 

Dalam Program program Politik, yang diajukan untuk Menyelenggarakan suatu Pemerintahan (Presiden dan Parlemen Nasional. Lihat, Pasal pasal Undang Undang Dasar Indonesia). “Berlangsung lah Kekuasaan” (= Kerakyatan) di Negara. Diperbuat (Rasionalism Dialektika Politis) = Keputusan keputusan Pilihan, MEMBEBASKAN RAKYAT YANG MISKIN 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


KIRI MENJAWAB LAGI


TUDUHAN

DAN

KIRI MENJAWAB LAGI

(IDEOLOGIKAL POLITIK)

MENGEJUTKAN ! Tiba tiba banyak Calon Legislatif, yang memang berpaham Sosialism DISAHKAN ……. ! Melalui “Tarung Diam” semenjak PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK nyaris dibantai !

 

     Di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum – Pusat (Ingat kah ?)

 

     “Kaum” Individualism kini terjebak ! Menghadapi “Kekuatan (= Politik) Militer. Sadarkah ? (Bukan Militerisme)

 

Angkatan Bersenjata (di) Indonesia menerjemahkan Nasionalisme – Teoritikal

 

     1. Kedaulatan Rakyat = NEGARA

 

         a. Demokrasi —> Pemilihan

         b. Bentuk Pemeromtahan = Kenegaraan

 

     2. Keadilan atas Perekonomian

 

     3. Pertahanan = HAK Warganegara (Politisasi)

 

         a. Pembukaan UUD RI 1945

         b. Sosial = KESATUAN (Peperangan)

 

<Jeda

 

 

 

SUATU KEADILAN EKONOMI

     Ekonomi Konseptual, yang berdasarkan Keuangan Negara (Cetak), diatur (= Politik atas Hukum) Menyelenggarakan Negara (= Sosial) Ekonomi

 

     – Mengembangkan Ekonomi Industrialisasi (Tahap)

     – Menjamin Keuangan Perbutuhan (Tenaga)

     – Memperkuat Perdagangan (Undang Undang)

     – Keseimbangan Distribusi Pangan (Daerah)

     – Melindungi Pertambangan Nasional (Rasionalism)

 

     Global Strategi – Keuangan berdasarkan Nasionalisme (= Pemerintahan), diarahkan jadi Kemampuan kemampuan mempersiapkan Pasar “Ekonomi Barang”

 

<Titik

 

 

 

     PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK menyatakan, bahwa Indonesia suatu “Negara” Sosialisme, karena dilaksanakan dan berlangsung rangkaian Putusan putusan Sosial Perekonomian

 

     Kamerad kamerad Muda memulai kembali Politik “Demokrasi (Kekuasaan = Ide) Negara”, Bertujuan (Revolusioner !) didasarkan Keadilan Sosial (Utupia)

 

 

 

SELESAI