Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

KEKUASAAN – SUATU NEGARA


KEKUASAAN – SUATU NEGARA

TERJEMAHAN (liar) atas Konstitusi (Undang Undang Dasar) yang Amandeer (Baca, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia)

 

1. Beda antara RAKYAT dengan KEKUASAAN

 

2. NEGARA (Wilayah wilayah, Batas – Daerah) = Pemerintahan – Kenegaraan

 

3. Legisltaif = Parlemen (Wakil)

 

Setelah Kekuasaan lepas, dicopot dari KEDAULATAN di Negara. UUD RI Pasal 2 ayat 1. Majelis pun tuinduk, karena DIATUR UNDANG UNDANG (= Hukum kah ?)

 

Apakah karena memang berdasarkan Pasal 4 ayat 1 ?

 

Seletika Demokratisasi  Politik negara (Isme, Penganutan). Dalam PERBUATAN – HUKUM. Kewenangan kewenangan Negara atas Kekuasaan

 

1. Pasal 6 A ayat 1

 

2. Pasal 7 (Amandemen)

 

3. Pasal 7 A

 

4. Pasal 7 C

 

5. Pasal 8 C

 

Maka, Klausula (= Politisasi) Hukum dari MUKADIMAHUUD berlaku. Alinea ke 4 (empat). “… membentuk suatu Pemerintahan Negara …”. Dilaksanakan melalui “… Negara RI … yang berkedaulatan RAKYAT …”

 

Pemerintahan (= Keperesidenan) bukan lah menjadi KELEMBAGAAN FIGUSRALISM (PENGUASAAN)

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah dengan KEKUASAAN (= Negara ?), PEMERINTAHAN – MILITER ……. ? Bergantung KEHENDAK TERLAKSANAKAN = PENYELENGGARAAN

 

1. Bentuk suatu “Negara”

 

   a. Militer

   b. Pemerintahan Demokrasi

 

      – Uni

      – Federalism

      – Sosial

 

   c. Ekonomi

 

2. ‘Nation’ – Kebangsaan (Proses)

 

3. Politik (= Sistim) Negara

 

   a. Kedaulatan di Negara (Politik)

   b. Absolut

 

      – Sosialism Negara (Parlementer kah ?)

      – Monarkhi

      – Negara = “PARTAI” (Tunggal)

 

   c. Kekuasaan (Junta) Militer

 

Nyaris ….. Historikal Materialism dianggap = Militer (Sang Jenderal) di Indonesia. Tidak lah demikian, tetapi Nasionalism – Pemerintahan (Baca, Kenegaraan). Yakni, Negera yang didirikan Konstitusional (Hukum) —> Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Falsafati Sosial (Politik Kerakyatan) atas Hubungan Kekuasaan (Negara, Politis) dengan Pemerintahan – Militer/ Ketentaraan

 

Berdasarkan

 

Pembukaan UUD Negara

 

“… pergerakan kemerdekaan Indonesia … mengantarkan RAKYAT ke negara … yang berdaulat, adil dan makmur”.

 

Pasal 30 ayat 1 “… warga negara … dalam Pertahanan dan Keamanan Negara”

 

ayat 2 “… melalui Pertahanan dan Keamanan RAKYAT Semesta …”

 

ayat 3 “… syarat syarat … usaha Pertahanan dan Keamanan …”

 

Dalam pelaksanaan yang dijiwai Kemerdekaan = PEMBEBASAN RAKYAT

 

Pasal 28 j “… KEBEBASANNYA … menjamin … HAK DAN KEBEBASAN orang lain, … yang adil sesiai dengan pertimbangan … keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

 

Namun, penting untuk membahas apakah kewenangan kewenangan Presiden = KEKUASAAN (Kepala Negara. Lihat Penjelasan Resmi), yang termaksud Pasal 11 ayat 2 dan ayat 1 “… membuat …”

 

Mungkinkah Kekuasaan Presiden atas Ekonomi – Keuangan (Transaktif) Negara, yang DIPIMPIM dalam Keadaan Perang ???

 

Karena Presiden mampu BERKEKUASAAN MILITER dalam Peperangan (Pasal 10)

 

Matarantai “Politik dan Pertahanan” dengan Pasal 11 ayat 1 “… Perdamaian dan Perjanjian …”. Akan tampakmaknawi dari Aturan aturan Kemasyarakatan dalam “… akibat … mendasar bagi kehidupan RAKYAT, YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s