Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for September, 2008

DAERAH


DAERAH

DAN

PEMBEBASAN

GERAKAN gerakan Rakyat di Daerah daerah dan Pembebasan -> PEMBEBASAN (RAKYAT, di) DAERAH

 

 

 

Berdasarkan

 

1. Kemanusiaan Sosial (= Rakyat)

 

2. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

3. kebebasan = HAK di Tanahnya

 

4. KEKUASAAN RAKYAT Miskin dalam Masyarakat (Aturan aturan)

 

5. Sosial Hak – Kelas

 

Untuk,

 

1. MEMBEBASKAN RAKYAT di Daerah daerah

 

    Dari

 

    a. Pembodohan atas Kemanusiaan

    b. Pemiskinan atas Kerakyatan

    c. Penguasaan atas Kemasyarakatan

 

2. Melawan Perekonomian Individualisme

 

     a. Kapitalism dalam Liberalism

     b. Eknomisasi (= Hutang) Permodalan

     c. Imperialism= Penjajah (Kolonialism)

 

3. Mengajukan Sosial = Ekonomisasi Keuangan

 

    a. Nasional Indistrialism (Produksi)

    b. Sumber Manfaati Alam

    c. Perburuhan dari Daerah

 

Membentuk

 

1. Negara – Ide Sosial

 

2. Masyarakat Sosialisme

 

    a. Pertanian – Budaya Pangan

    b. Industrialisasi Produksi Masyarakat

    c. Kemandirian Daerah daerah

 

3. Sosial Pertahanan Daerah

 

<Titik

 

 

 

Politisasi

Hak hak akan didapatkan Daerah (= Masyarakat) di Pemilihan. Terjemahan Demokratisasi = “Kekuasaan” Rakyat. Untuk Penduduk, yang diperjuangkan sampai di Parlemen (Nasional)

 

1. “Hak” Konstitusi untuk Mendirikan Negara (Baca, Pemerintahan)

 

2. Suara = “Hak” Politik, Memeprsiapkan Keanggotaan di Parlemen (Wakilnya)

 

    a. Daerah Pemilihan (Distrik)

    b. Bilangan Pembagi (Proporsional)

    c. Pemungutan Suara (= “Tempat”)

 

3. Program program Sosial Ekonomisasi pun “Hak”

 

Rangkaian Perbuatan (= Negara). Menjadi Hak hak “Daerah”

 

<Jeda

 

 

 

Namun, ketika tidak terlaksanakan, … berlangsung de – Politisasi Kerakyatan (Ajaran), karena Individualism (Para Pelaku) mengincar Kekuasaan di INDONESIA -> Kertas Suara Palsu

 

Terlibat

 

1. Birokratism Korup (Pemerintahan ?)

 

2. Para Pedagang Individualism

 

3. Sentralism Kekuasaan Politik

 

4. Pencari MAKAN di Perpolitikan

 

5. Militerisme (= PENGUASAAN)

 

6. Pengkhianatan atas Kepartaian

 

7. Internasionalism (Agen)

 

Pasti Tujuan akan MENGUASAI Keuangan – Sumber – Tenaga

 

Tanpa Hak, Daerah = Hukum di bawah suatu kekuasaan ! Neo Imperialis kini ……. MUngkin kah Penjajahan atas Bangsa sendiri ???

 

Andaikan “ya”, DAERAH DAERAH MELAWAN Mereka ….. di mana pun entah !!!

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


DAUN


D A U N

BETAPA dasyhat US $ ……. “Daun” bayar Daun. Lalu, hilang yang MUDA … bak Daun !

 

….. Melayang

 

….. Terserak

 

….. Mengering

 

Atas dekade Bangsa. Berkelanjutan ! (Rupiah tidak mampu)

 

Daun = Material Perusak OTAK, agar Tidak lagi Manusia entah lah mungkin kah Ujud Sempurna Tanpa PIKIRAN … ?!?

 

Kartel kartel di Perpolitikan berdagang = Transaktif UANG Negara

 

1. Di “Dalam” Parlemen (= Colony)

 

2. Kebijakan kebijakan Presiden

 

    a. Perjanjian perjanjian Nuklir (material CAIR)

    b. Surat MODAL Industrial Lintas Benua

    c. Dalam “Tubuh” Militer (Kirim -> Operation)

 

3. Lewat MAHKAMAH AGUNG

 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah DIPERTANYAKAN Berapa Ton Lembaran ? Menjadi wewenang Partai mereka, DISAHKAN = Salahsatu Program ‘PERDAMAIAN” = Angkatan Perang (Keamanan)

 

Ini , bukan lah Tuduhan menjadi HUKUM YANG POLITIS

 

Kuatir Daun di “Daun” ? Berwarna Hijau menjadi Emas, berlangsung Impian (= Kebendaan – Mabuk)

 

<Jeda

 

 

 

1. Benua Afrika, Titik “Cahaya Kulit” Hitam – Ras

 

2. “Putaran, Titik Kembali” = Tempat (Globe – Tata Surya)

 

3. “Ke dan dari di” Titik Lautan (Asia – Afrika)

 

Ketiga TITIK MUMETI … menjadi “SEGI TIGA = Dadu”. Puyeng ! Daun = Uang -> “Daun”  … membahagiakan Kemanusiaan – Materialism(= PEMBENDAAN)

 

<Tutup

 

 

 

“ANTI” – AMERIKAN MODEREN FILOSOFI

SELESAI


PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA


PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA

SUATU

PENGAMATAN DAN ANALYSA

BANYAK alasan Poltis, teruraikan Thema Penulisan Judul

 

Salahsatu alasan karena suatu Partai Kami (“PEMBEBASAN”) telah ikut Pemilihan kini walaupun hanya sampai di Verifikasi Kepartaian

 

Namun, secara Politik dilanjutkan “gerakan” lewat Pencalonan

 

<jeda

 

 

 

Tampak Peta Kekuatan di Indonesia tidak lah jauh berbeda dalam beberapa kurun, mengacukan Kelompok kelompokPolitik dalam Masyarakat

 

Didasarkan Kepentingan kepentingan (jadi “Partai”) dan Tujuan mungkin kah berbeda (?)

 

1. Sosialism

 

2. Nasionalism

 

   a. Pro Angkatan Bersenjata

 

   b. Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

 

      – Kemerdekaan

      – Negara

      – Kekaryaan

 

    c. Daerah

 

3. Keagamaan

 

Hubungan Politik antara Pemilihan Calon calon Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Calon Presiden

 

1. Pencalonan dari Partai

 

2. Suara (= Konstituen) Partai atas Calon Legislatif = Pemilih Presiden

 

3. Program program (Ekonomisasi Keuangan Negara)

 

Lalu, jelas amat tergantung Calon Presiden – Calon Wakil Presiden mengadakan Pertukaran pertukaran (Baca, Kepartaian) dan Hubungan dengan Para Calon Legislatif di Daerah daerah Pemilihan, berlangsung Strategik dan Politis

 

Akan sampai di Tingkatan Keanggotaan Parlemen  …..

 

Ketika Dua Calon Bertarung, Kelompok kelompok di atas membaur kembali di Masyarakat, berdasarkan Tujuan … bukan Kepartaian

 

1. a. Ideologik -> Program program

   b. Kepentingan kepentingan = HAK

 

2. c. Hubungan Sosial – DAERAH

 

<Titik

 

 

 

Tuntutan Politik Keanggotaan didasarkan

 

1. Hak Kerakyatan = Kemampuan MEMILIH PRESIDEN dan Wakil Presiden

 

2. Suara untuk Anggota anggota Parlemen = Pemilih Presiden dan Wakil Presiden

 

3. Pertukaran pertukaran Politik MENGESAHKAN Program program (= Kepresidenan)

 

Dalam Parlemen akan memungkinkan PENOLAKAN – TERIMA, atau DIBAHAS alot Usulan Presiden

 

1. Rancangan Undang Undang

 

2. Kebijakan kebijakan (= Pemerintahan) Sosial Ekonomisasi

 

    a. Keuangan Negara -> Presiden

    b. Anggaran

    c. Ekonomisasi Industri Produksi

 

3. Kerjasama Luar Negeri atas Perjanjian

 

Tanpa Kekuatiran Presiden, menghadapi MEMORANDUM ke Persidangan Majelis

 

Atau, Oposisional di “DALAM”  Hukum (Fungsi). Antara Parlemen – Kepartaian. Dan, Pertikaian Jabatan atas Figur – Anggota (Tugas)

 

Campur tangan Militerism pun bukan masalah, tersekat KONSTITUSI (membatasi Kewenangan kewenangan Pembuatan Undang Undang

 

1. Demokratisasi Parlemen

 

2. Mekanisasi Politik -> Pemerintahan

 

3. Kerja Sistim – Pemilihan

 

Suatu Terjemahan Kekuasaan Rakyat dari Kedaulatan di Negara. Dalam Pemilihan Umum. Kehendak PEMILIH atas Calon Presiden

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


JAWA


JAWA

NASIONAL –

POLITIK

FEODAL (Isme ?) memang berbeda dengan Tradisi Jawa

 

1. Batih, Inti Tetap

 

2. a, Kerajaan – Suku/ Klan dari Perkawinan

    b. Pemerintahan di Desa desa = Administrasi kependudukan

    c. Keuangan “Negara” (Kreta = Politik. Kendaraan)

 

3. Bahasa Jawa (Nasional)

 

Mengatur Ekonomi di Pasar (Transaktif). Berlangsung tanpa Monopolism – “Barang” (= Membeli)

 

Karena,

 

1. Kehendak Sama (= Percaya)

 

2. Barterisasi ke Pangan (SOSIALISM)

 

3. Alam = Tenaga (Produksi kah ?)

 

Pengabdian jadi Derajat, didasarkan Malu (Kemanusiaan – “Yoni”).

 

1. Batini dan Persaudaraan (Kelahiran di Bumi)

 

2. Klan klan, Suku suku = Kebangsaan

 

3. Laki laki dan Perempuan (Kembar ?) = Manusia

 

Manusiawi (Ujud) atas Kepemimpinan Penyelenggaraan Kebutuhan Anak = Cucu dalam Kemasyarakatan

 

Feodalism, tidak ! Akan menguasai Rakyat = Keluarganya (Perut).

 

Sentralism (Perintah) -> Dasar Kebendaan Materi. Tanpa Hubungan Rasa. Dalam Kepentingan kepentingan jadi Politik = Kekuasaan (Negara) Individualism

 

   – Tyranism

   – Puritanism

   – devide ‘et Impera (= Kepatihan)

   – Upeti

 

Dari Peperangan ke Peperangan, terpolitisasi lah Ekonomik = Penguasaan Tanah

 

Hancur seketika Kebudayaan – Tani untuk Pangan Rakyat. Lahan lahan = Jaminan Pinjaman Dagang atas Tanah Penduduk

 

Batas batas Wilayah menjadi HUKUM = Pengaturan (Tulisan). Terkuasai Sumber sumber Ekonomis (Perkebunan, Hutan dan Kelautan). Berdasarkan “Perintah” melaksanakan Kemauan Raja (Sakralism)

 

Sementara Penduduk telah TERJAJAH, menggunakan Tenaga  dalam Badani Kemanusiaannya untuk terus Bekerja TANPA UPAH di Perkebunan – Pabrik Kolonialism

 

Tembakau, Gula, Rempah, dibawa kapal kapal ke “Luar”

 

1. Imperialism (baca, Penjajahan)

 

2. Akibat (Dampak dampak)

 

    a. Pembodohan

    b. Pengingkaran atas Kepercayaan

    c. Kemiskinan

 

3. Penindasan Militerism (Senjata)

 

<Tunda

 

 

 

Suatu Pendapat atas Kemampuan kemampuan di Jawa :

 

1. Kemanusian untuk mampu Bertahan (Survival of) dalam Jajahan

 

   – Pemiskinan

   – Kepribadian (Bud Pertanian)

   – Bahasa

 

2. Ekonomi

 

   a. Pasar pasar Tradisional “Ekonomisasi Barang”

   b. Pekerja dalam Hubungan Sosial – Ekonomi (Azas Gotong Royong. Politik ?)

   c. Sosial Keuangan (Tabungan)

 

3. Politik

 

   Rasionalism – Alam = Penghidupan. Dipolitisasi. Simbolism Negara = Kemerdekaan

 

  – Pergerakan di “dalam” Kemasyarakatan

  – Pemahaman ke “Zaman” di Depan

  – “Keluarga” = Persamaan (Istiadat)

 

Unsur unsur dalam Proses Masyarakat ke Negara jadi suatu Kebangsaan

 

<Jeda

 

 

 

Jawa, yang sudah terbaca “PULAU JAWA” dalam Perpolitikan Negara di Indonesia (Kesatuan – Wilayah wilayah), menjadi DAERAH DAERAH (Provinsi), berpenduduk paling banyak (padat)

 

1. Distribusi (Perdagangan) Barang

 

   a. Memasok Peredaran Keuangan Negara

   b. Tingkat “Kegunaan” Barang

   c. Membentuk Tradisionalitas “Pasar Daerah”

 

2. Tenaga = Kelas (Pekerja)

 

3. Politik

 

   a. Demokrasi (= Pemilih)

   b. Pertahanan Daerah (Konseptual)

   c. Pengetahuan Ilmu Teknologi

 

Dalam Kebangsaan Indonesia bukan Jajahan. NASIONAL Politik Anti Imperialism (bentukan Liberalism dari Ekonomisasi Kapitalism – Individualistik) di Dunia

 

<Titik

 

 

 

Beberapa masalah harus diselesaikan Kemasyarakatan di Jawa -> Perekonomian

 

1. Mengendalikan

 

    a. Pemiskinan atas Kependudukan

    b. Pengangguran (Ekonomisasi “Modal”)

    c. Urbanik Pedesaan ke Kota

 

2. Masalah Lahan lahan Tanam untuk Pangan Masyarakat

 

3. Mempersiapkan

 

    a. Sosio – Ekonomisasi Keuangan

    b. – Kepemimpinan (Syarat syarat)

        – dari Generasi ke MUDA

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


PERTAHANAN RAKYAT INDONESIA


RAKYAT – KEKUASAAN – HAN

MENGAPA hanya Rakyat yang Berkekuasaan !?!

 

Karena,

 

1. Haknya = Kemanusiaan Sosial

 

2. Aturan aturan Sosial

 

3. Kemerdekaan di Tanahnya (Hak)

 

Dalam bentuk bentuk Politik Masyarakat di suatu Negara

 

1. Pembentukan Masyarakat Sosialism

 

2. Sosial Demokrasi

 

3. Sosial Hak = Kelas

 

4. “Negara” – Ide Sosial

 

    a. Tani – Budaya (Pangan)

    b. Nasional Industri (Produksi)

    c. Pemerintahan Demokratik

 

5. Sosial Pertahanan Rakyat

 

Terjemahan Konstitutif dalam melaksanakan Kedaulatan Rakyat (= Negara)

 

Materialisasi (= Politik) Utopia. Rangkaian Logika Dialektika dan Thesiskal Alam (Bumi). Ke Tujuannya = Nilai nilai yang Manusiawi

 

1. Suatu keadilan di Negara

 

2. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan (rasionalism – Ekonomik)

 

    a. Distribusi Barang Kebutuhan

 

    b. – Tenaga (Kelas) Pekerja

        – Produksi

        – Sumber sumber Alam

 

   c. Sosial Keuangan (Perlabaan)

 

3. Kepemilikan Sosial Lahan lahan Tanam

 

Maka, Pemerintahan untuk menyelenggarakan Kehendak Rakyat Miskin

 

<Jeda

 

 

 

Akan sia sia Pertarungan KEKUASAAN Negara. Mengacukan Individualism. Bertentangan dengan ‘Nation’ (Proses).Terpolitisasi Demokrasi = Kekuasaan Rakyat jua

 

Pemerintahan bukan lah “Alat” Berkuasa Para Calon Presiden

 

1. Presiden = “Lembaga” Negara

 

2. Presiden, Dipilih (Kepemimpinan)

 

    a. Ada Pemilih (Suara)

    b. Ada Partai (Calon)

    c. Ada Program (Tugas)

 

3. Presiden tida bisa “Membubarkan” Parlemen Rakyat (Keanggotaan)

 

<Titik

 

 

 

Dua pendapat :

 

1. a. Perjuangan Kekuasaan Rakyat

 

2. b. – Ketentaraan

 

3.     – Dalam Konstitusi Negara

 

Bukan Perbedaan, namun bentukan di Negara. Kekuasaan Rakyat Miskin untuk Sosial Pertahanan = Sistim. Dalam Negara Sosial

 

Suatu Pertahanan yang diberlakukan karena Perlawanan Rakyat menghadapi Penguasaan atas Kemanusiaan

 

Tidak Penyerangan atas Bangsa bangsa lain (Kemasyarakatan) di seluruh Dunia karena Pertikaian Kepentingan kepentingan dalam Absolutism Pemimpin Negara

 

1. kedaulatan Rakyat “atas” Wilayah wilayah

 

2. Membelas Diri

 

    a. Usaha Kehidupan Rakyat

    b. Keamanan Negara (Peperangan)

    c. Kebangsaan dan Perdamaian

 

3. Sosial Pertahanan Daerah (Masyarakat Politik)

 

4. Melindungi “Hak”

 

    a. Sosial Produksi (Hak)

    b. Tanah Kepemilikan Masyarakat

    c. Sumber sumber Alam

 

5. Kemerdekaan Rakyat Indonesia (Lihat, MUKADIMAH)

 

Sehingga Militer (= Organisasi) mendapat “HAK NEGARA” (Anggota)

 

<Tutup

SELESAI


PRESIDEN YANG AMERIKA


BUKAN lagi Kekuasaan … Menjadi Tarung Politik Ekonomi. Itu lah, Amerika suatu Negara “Bebas”. Liberalism, Republik (= Pemerintahan) sedang menghadapi Kaum Demokrat

 

Kebangsaan dari Sipil Proses – Hukum atas Penduduk. Dalam Negara Benuatik. Mungkin Demokratisasi Penganutan Individualism

 

Persoalan persoalan Kekuasaan berakhir ketika TERPILIH  menjadi Presiden Of United (Baca, KEKUASAAN) Of America

 

1. a. “Negara”

    b. Kedaulatan

    c. Penduduk

 

2. Militer (Kelas ? Juga …)

 

3. a. Ekonomi

    b. Keuangan

    c. Pertanian

 

Dalam suatu Program program, yang dibawa “Sosok” menjadi Pemimpin (= “Individual) Bangsa”, berdasarkan Pemilih (Suara Rakyat). Lalu, Partai = Hukum Politik dari Constitutions (KEMERDEKAAN)

 

1. Pengawasan (Representative = Conggress))

 

2. Persetujuan Keuangan (Parliament)

 

3. Bahas Program (Senat)

 

Kepatuhan Hukum Negara menegakkan Kebebasan Hak Individualistik. Pemerintahan = Sistim dan Admnistrasi Kepresidenan. Putusan putusan Ekonomi atas Negara. Secara Politik (= Goverment) melaksanakan Kebijakan kebijakan Presiden

 

“Bush Junior” akan berhenti. Tiada lagi Keuangan (Ekonomi – Program Militer, “Bush” Senior) Dunia. Tergantikan Kekuasaan (kah). “Barrac Obama” (Ekonomisasi) atau “MC Cain” (Pertahanan) untuk Amerikan Kapitalism Negara, yang dibentuk

 

      (Bertikai kini Ekonomisasi dan Pertahanan ?!?

     Mungkin kah Kepemimpinan dari Keuangan Ekonomi = Kelas kelas atas Masyarakat. Terpecah !

Mengapa … ?)

 

<Jeda

 

 

 

Tidak manfaati Pendekatan KEKUASAAN Amerika. Cegah Pergerakan Sosialism. Untuk Penyelenggaraan Ekonomi Keuangan – Industrial Negara negara

 

Melalui.

 

1. Siasat MC Cain tunjuk Calon Wakil Presiden, yang pemasok (di belakang layar)  “Dana” Dollar untuk Masyarakat/ Penduduk Miskin

 

2. Pembicaraan Barrac Obama dengan Perancis (Netral -> Konsep Daerah daerah Perang) dalam rangka Pelaksanaan Ekonomi Amerika – Kerjasama

 

3. Strategik Keuangan (US $) Negara Ekonomi atas Dunia dalam Perintah Bush Junior dukung Pemerintahan yang Republik

 

Tegas Nilai nilai dianuti Sosialism- PEMBEBASAN (RAKYAT) = Hubungan “Sosial – Kekuasaan” – Negara berdasarkan KEKUASAAN RAKYAT MISKIN  memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi Tidak Individualism

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


PERTARUNGAN DI DAERAH DAERAH


PERTARUNGAN ATAU “KOALISI” POLITIK DAERAH

Pul, AS
———————————————————–

                               1. Pendiri Front Pergerakan Rakyat Daerah
                               2. Penulis
                               3. Calon (di Jawa Tengah)

SEDERHANA, Demokrasi diterjemahkan “KEKUASAAN” Rakyat untuk

     – Memilih
     – Dipilih
     – Pilihan

karena, Undang Undang Dasar (Konstitusi). Tetapi, bukan Hukum. Suatu rangkaian dari Politiksasi Kedaulatan Rakyat di “Negara”

Membentuk

1. Kepemimpinan = Presiden (Lembaga)

2. Pemerintahan

   a. Kenegaraan (= Penyelenggara Negara)
   b. Keputusam keputusan Negara
   c. Administrasi Politik Negara

3. Parlemen Nasional (Baca, Wilayah wilayah)

Pelaksanaan Kehendak Masyarakat dalam Kependudukan (Warga) ke Tujuannya (Kemanusiaan Sosial)

— o0o —

Parlemen (Legislatif) di Negara

1. Parlemen Nasional (Pemilihan)

    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
    b. Dewan Perwakilan Rakyat RI
 
2. c. Dewan Perwakilan Daerah (Lembaga Politik)

3. d. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
    e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Hubungan Sosial Politik “atas Negara” antara Parlemen dan Kepresidenan, dilihat dalam Kemampuan kemampuan mempersiapkan PEMIMPIN di Negara, terpolitisasi SUARA Pemilih dari Para Calon lewat Partai partai Politik

Berlangsung 2 (dua) Tahapan

     Tahap  I. Demokratisasi (Calon)
                   
                    a. Pencalonan
                    b. Suara

    Tahap II. c. Pertukaran (muatan) Politik

terjadi “di dalam” Parlemen (Keanggotaan). Berdasarkan Hak Negara (Pilihan), dibicarakan (Penyelenggara Kedaulatan Rakyat)

Sesudah Daerah daerah mengajukan Syarat syarat (Kepresidenan) lewat PemilihanCalon calon Terpilihnya memperkuat Nilai nilai Tukar

Lalu, ajuan Program program untuk Masyarakat. Dalam hubungan Kepartaian. Taut Batini Calon – Kepemimpinan – Pemilih

— o0o —

Sehingga, tiada lagi Parliamentary Trashold, didasarkan Pemilih = Suara (Kedaulatannya). Berlaku atas Calon di Daerah Puntuk Pemilihan. Menjadi Perwakilan (Kameral –  Systim)

SEKIAN

ISME


”   I S M E   “

DAN

KEKUASAAN

POLITIK (Baca, “Idea”. Rancangan kah) ke “Negara” suatu Dialektika. Logika atas Materialism. Sosial Thesiskal – Alam di Pikiran (Manusia)

 

1. Membentuk

 

2. Berdasarkan

 

   a. Aturan

   b. Tujuannya

   c. Kehendak

 

3. Terlaksana

 

Menerjemahkan Synthese Proses = Materialisasi Falsafah Ideologikal (Nilai nilai Perbuatan). Sederhana. Namun, “tetap”. Disempurnakan

 

Dalam KEMANUSIAAN Rakyat, menganuti (= Isme) Kekuasaan Sosial

 

Mungkin “jadi” Sistim dan Bentukan bentukan Politik dalam Jaringan jaringan (Cara). Bernegara, menyelenggarakan

 

     – Hak Azasi Manusia

     – Sosial Demokratik

 

       a. Pemenuhan Kebutuhan Pangan

       b. Sosial Keuangan Negara

       c. Nasional Industrialism (Produksi)

   

       Tidak Pemerintahan Militerisme di INDONESIA

 

   – Pertahanan Sosial “Daerah”

 

Terpolitisasi lah PEMBEBASAN RAKYAT (= Kemerdekaan) membentuk Negara – “Ide” Sosial. Maka, Historikal Materialism pun berlangsung

 

<Jeda

 

 

 

Kebaruan Zaman bukan Pelaksanaan Kekuasaan Isme (= Kapitalism dalam Liberalism. Imperialistis !) atas Bangsa bangsa

 

Tetapi, Kekuasan Rakyat Miskin dalam Kebangsaan. Nasional Isme – Sosial. Pembentukan Masyarakat masayarakat Sosialism

 

Karena,

 

1. Rasa Keadilan Manusiawi di atas Bumi

 

2. Hak Sosial Tanah (Baca, Kebebasan)

 

3. Persaudaraan Rakyat (Miskin) di seluruh Dunia

 

4. Kemakumuran Negara negara untuk Kemasyarakatan

 

   a. Pangan

   b. Sandang dan Barang

  c. Papan

  d. Kesehatan

  e. Pendidikan

 

5. Keamanan dan Perdamaian (Internasionalism)

 

Suatu gerakan (Program progarm ? Rasionalism) “Kiri” ke Tengah. Masuk, di Parlemen (= Nasional). Melalui Demokratisasi Pemilihan

 

 

 

SELESAI

 


REVOLUSI


 MENGANUTI

SOSIALISME UNTUK SUATU REVOLUSI

 

(TULISAN INI PERNAH DITERBITKAN DI PERGERAKAN RAKYAT DAERAH)

Tulisan Para Pembebas

 

SUATU POLITIK DARI Penganuti Sosialisme tetap menghancurkan, yang dinamakan   P e r l a w a n a n   dengan serangan serangan langsung, berjumlah banyak, meningkat secara kwalitas – mutu.

 

1.                  Duel antara Figur figur di Pertarungan Kekuasaan ;

2.                  Aksi aksi Massa ;

3.                  Kegiatan kegiatan Politik Sosialis dan atau Kepartaian

4.                  Penyerangan ;  

5.                  Pergerakan kelompok kelompok ;

6.                  Teror Pembalasan Dendam ;

7.                  Pelatihan Agen agen untuk Revolusi ; dan

8.                  Perang, Bertempur (dengan Pasukan pasukan) ;

 

Dll..

Sasaran sasaran memang ditentukan dalam suatu Proses. Lama. Tidak salah pilih. Diplomasi, berunding untuk ……. Menghitamkan !  Suatu Warna, yang dianggap Pensucian dalam Kesengsaraan, Penderitaan dan Kesakitan selama mengalami penindasan, tekanan tekanan berat, penghinaan. Berkibar ……. Tidak satu pun akan terlihat !?!   K e g e l a p a n   !!!

 

Agen agen Revolusi 

 

Revolusi tidak peduli waktu lagi. Dibutuhkan hanya lah Para Revolusioner dengan Agen agen Revolusi, tersebar. Untuk mengawal ke Kemenangan. Pendirian Suatu Sosialisme – Negara.

 

Jaringan jaringan Ajaran membentuk Kesamaan dalam Tujuan Para Pejuang untuk Bebas dalam Persaudaraan, bermasyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas lagi. Didasarkan atas Satu Kekuasaan Rakyat Miskin.

 

Beberapa perubahan awal, diperbuat Para Agen (Sosialis)

1.                  Membentuk Kelompok kelompok Kemasyarakatan Sosialisme :

2.                  Militerisme yang disekat dari Kekuasaan di Negara ;

3.                  Mengendalikan Keuangan – Laba Perdagangan Hasil Industri ;

 

Pembagian Kerja Perjuangan 

 

Kerja masyarakat Sosialis bermula dari suatu Kemauan Diri anggota anggota untuk mengumpulkan penyediaan makanan dan kebutuhan kebutuhan lain, yang terbagikan dalam perhitungan rasional.

 

Ketika suatu Kekuasaan akan materialisme mulai merusakkan Kebersamaan antar sesama, terjadi lah Kedirian berkuasa atas Diri lain, membentuk Penguasaan atas Masyarakat Sosialisme …….

 

Maka, Revolusi pun suatu Pilihan dalam Politik ! Untuk membentuk Sosialisme – Negara. Dipersiapkan Kepemimpinan membagikan Kerja Yang Baru. Untuk mengadakan Revolusi … !!! Dalam suatu usaha usaha Politis – Revolusioner kini.

 

Buruh dan Kaum Pekerja Pabrik, Petani di Daerah daerah, dan Kaum Hina di Kota kota Moderen, bergabung dalam Kerja Perjuangan. Seruan Ayah – Ibu Penganuti Sosialisme panggil Mereka Yang Muda. Maju di garis garis Terdepan dengan onggokan onggokan Tubuh jangan menghambakan untuk Kekuasaan Perseorangan. Bersifat sementara akan habis terlindas Revolusi ! Nyalakan Api Revolusi Kobar …

 

 

Menuju Sosialisme untuk Kerakyatan di Negara 

 

Kita Yang Kiri tidak pernah memberontak atau jadi Pemberontak ! Pendirian suatu Negara karena ada Rakyat untuk Berkuasa. Bebas Penindasan atas Masyarakat, yang bermukim di daerah daerah (Negara).

 

Capai Kemakmuran sampai Terpenuhi Pangan, Sandang, Papan. Dijadikan salah satu alasan Sikap Revolusi menolak Iming iming Surgawia bekerja untuk Para Kapitalis, Borjuis, Feodalis  Yang Imperialistik – Liberalis – Kapitalis.

 

Suatu Pasar tidak untuk Perlabaan Modal – Uang, berfungsi dalam menyalurkan barang barang di Masyarakat yang sesuai kebutuhan kebutuhan.  Untuk pemakaian transaksi Keuangan Negara. 

Misal Bagaimana kah Pertanian menjadi ukuran ukuran Kemakmuran Rakyat andaikan suatu keperluan barang semasa Bertanam padi dijadikan materialisasi Keuangan – Modal melalui Industri Penghasil alat alat Pertanian ?

 

Jelas ini suatu kegiatan kegiatan untuk Kekuasaan Bukan Kerakyatan kini. Melalui Politisasi Ekonomi – Keuangan atas nama Negara. Ketika hasil Pertanian pun diperjual belikan jaminan Perbankan di suatu Pasar !

 

           

Air mata ini menjadi Api !!! Sungguh Nyata Rakyat memang Miskin. Kita menuju Sosialisme ………

 

 

Selesai. 

Jakarta, Januari 2006.

 


PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK ULANG TAHUN


Anak yang berani !

Mengayuh …

sepedanya di antara Pasukan dan Tentara, yang sedang

bertempur.

Senja di jelang malam

Hitam, …

Kuning, … Merah dalam

Kebiruan

GERIGI terputar ritmikal

Nafasnya

seirama

 detak

jantung

bak genderang

ditabuhkan

selalu

Bening duamatanya

Bercahaya

Basah, namun hangat

Desing peluru peluru

tetap

di bawah langit di kepalanya

Anak yang pulang …

Senyum nyaris hilang

di mulutnya

dan rapat tanpa

suara 

mungkin di Jiwanya kini

Ia pun tertidur di rerumputan

berselimut

Peperangan

Anak yang sudah

terlupakan

dalam Pertarungan dulu

 

 

 

Pekalongan, 09 September 2008

 

 

 

PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK

 

MENGHASILKAN dua Partai, yang dicurangi. Karena, Politik … Sebab, Mengembalikan KEKUASAAN RAKYAT DI INDONESIA

 

3 Tuduhan (= Kecurigaan ?) atas Partai

 

1. a. Tidak Ber – “Tuhan” (Keagamaan ?)

    b. PKI (Baca, Komunis)

 

2. c. “Kiri = Oposisi Anti Negara

 

Sementara kami “hanya” menghadapi Kekuasaan Individual di Negara, Berseteru dengan Kapitalis Feodal, MENANTANG Militerisme – Tyranik

 

Tubuh Muda kami pun … terkapar di jalanan ke Gedung Parlemen !

 

Sekarang kami mulai melangkah. Berbaris … Berdentam … Ke Senayan lewat Pemilihan dalam Gugus gugus Juang Rakyat Miskin. Bersama …

 

<Jeda

 

 

 

Agar, jangan sampai terlacakPerlawanan dari Adik adik (atau, Anak anak !?!) Kita lanjutan PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK kembali mengikuti Pemilihan berikut kelak

 

Alasan alasan :

 

1. Ajaran dan Tujuan Kerakyatan Partai RAKYAT Demokratik

 

2. (Kontra – Isu) Mempersatukan. Politisasi

 

3. Kebakuan Pergerakan (Dasar)

 

<Titik

 

 

 

Sekian kilometer dari Penjara = Tempat Pengesahan (Tanda tangan dengan DARAH kah ?) atas suatu Pemilihan Umum

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIALISME “NEGARA”


SOSIALISME “NEGARA”

DAN

KEPERESIDENAN

BERDASARKAN

1. Aturan aturan Sosial

 

2. kekuasaan Rakyat (Ajaran)

 

3. Sosial Kelas (“Hak”)

 

4. ‘Nation’ = Kebangsaan (Proses)

 

5. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

Terselenggarakan lah “Negara” – Ide Sosial

 

1. Demokrasi Pemerintahan

 

2. a. Pertanian – Budaya (Pangan)

    b. Sosial Ekonomisasi Keuangan

    c. Nasional Industrialisme

 

3. Parlemen Nasional (Sistim)

 

Dalam rangkaian Politik (Materialisasi) Utopia. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat di Wilayah (= daerah) “Negara. Tidak Individualisme …

 

Tahapan tahapan Revolusioner (Konseptual) atas Program program

 

1. Kemerdekaan = Tahap Pembebasan Rakyat Miskin

 

2. Tahap pembentukan Masyarakat

 

3. Nasionalisme (Baca, Tahap Kemanidrian = Ekonomi kah ?) Daerah

 

Hubungan Sosial (= Penduduk) mewujudkan Hak KEMANUSIAAN “Negara”. Atas Kewenangan (= Republik !) Pemerintahan, yang didirikan. Pelaksana Nilai nilai Berkebangsaan. Isme – Nasional Politik

 

>Jeda

 

 

 

Maka, Kepresidenan bukan Pelembagaan Figur jadi “Negara”, tetapi Pemimpin (Sosialisme, di) “Negara”, karena

 

   – Dipilih

   – Menyelenggarakan

 

     a. Undang Undang Dasar

     b. “Negara” Sosial Pemerintahan

     c. Keuangan Negara Ekonomi

 

– Panglima Tertinggi (Peperangan)

 

Menjadi Sosial Kenegaraan Manusiawi. Bertujuan. dalam Kemasyarakatan, yang diperjuangkan

 

1. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial (baca, RAKYAT)

 

2. Penghidupan Manusia (Dialektika)

 

3. HAN Manusia Politik di suatu “Negara”

 

Pengabdian Masyarakat untuk Kemanusiaannya, yang berlangsung melalui Kepemimpinan (rakyat) di “Negara” dari Pemilihan ke Pemilihan (Langsung)

 

<Titik

 

 

 

SOSIAL PERTAHANAN DAERAH

Wilayah = daerah salahsatu unsur “Negara” (Pendirian)

 

1. Batas batas “Negara” (Baca, Kedaulatan)

 

2. Daerah daerah Pemerintahan (Demokratisasi)

 

3. Sumber Alam (= Wilayah wilayah Ekonomik)

 

4. Nasional Pertahanan (darat, Laut, Udara)

 

5. Tempat Kependudukan (atau, Warga Negara)

 

6. lahan lahan Tanam (Hak Sosial)

 

7. Bahasa dalam Tradisionalitas dan Kepemimpinan

 

Kekuasaan Rakyat atas HAN dalam Bentuk bentuk Politis dan Ekonomisasi (di) Daerah daerah

 

   – Nasional Persatuan (= “Negara”)

   – Produksi dan Tenaga

   – Penyediaan Pangan (Tanah)

   – Keuangan yang Adil

   – Pemerintahan Daerah (Aturan)

 

Sosial Pertahanan yang terpolitisasi Kerakyatan dalam Angkatan Perang “Negara”.  Mempertahankan Negeri dari Penguasaan Sistimatis Penyerangan (Luar/ Dalam) yang Militerisme – Tyranik, berselubung KEBEBASAN = PERDAMAIAN DUNIA

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

  


KEKUASAAN – SUATU NEGARA


KEKUASAAN – SUATU NEGARA

TERJEMAHAN (liar) atas Konstitusi (Undang Undang Dasar) yang Amandeer (Baca, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia)

 

1. Beda antara RAKYAT dengan KEKUASAAN

 

2. NEGARA (Wilayah wilayah, Batas – Daerah) = Pemerintahan – Kenegaraan

 

3. Legisltaif = Parlemen (Wakil)

 

Setelah Kekuasaan lepas, dicopot dari KEDAULATAN di Negara. UUD RI Pasal 2 ayat 1. Majelis pun tuinduk, karena DIATUR UNDANG UNDANG (= Hukum kah ?)

 

Apakah karena memang berdasarkan Pasal 4 ayat 1 ?

 

Seletika Demokratisasi  Politik negara (Isme, Penganutan). Dalam PERBUATAN – HUKUM. Kewenangan kewenangan Negara atas Kekuasaan

 

1. Pasal 6 A ayat 1

 

2. Pasal 7 (Amandemen)

 

3. Pasal 7 A

 

4. Pasal 7 C

 

5. Pasal 8 C

 

Maka, Klausula (= Politisasi) Hukum dari MUKADIMAHUUD berlaku. Alinea ke 4 (empat). “… membentuk suatu Pemerintahan Negara …”. Dilaksanakan melalui “… Negara RI … yang berkedaulatan RAKYAT …”

 

Pemerintahan (= Keperesidenan) bukan lah menjadi KELEMBAGAAN FIGUSRALISM (PENGUASAAN)

 

<Titik

 

 

 

Bagaimanakah dengan KEKUASAAN (= Negara ?), PEMERINTAHAN – MILITER ……. ? Bergantung KEHENDAK TERLAKSANAKAN = PENYELENGGARAAN

 

1. Bentuk suatu “Negara”

 

   a. Militer

   b. Pemerintahan Demokrasi

 

      – Uni

      – Federalism

      – Sosial

 

   c. Ekonomi

 

2. ‘Nation’ – Kebangsaan (Proses)

 

3. Politik (= Sistim) Negara

 

   a. Kedaulatan di Negara (Politik)

   b. Absolut

 

      – Sosialism Negara (Parlementer kah ?)

      – Monarkhi

      – Negara = “PARTAI” (Tunggal)

 

   c. Kekuasaan (Junta) Militer

 

Nyaris ….. Historikal Materialism dianggap = Militer (Sang Jenderal) di Indonesia. Tidak lah demikian, tetapi Nasionalism – Pemerintahan (Baca, Kenegaraan). Yakni, Negera yang didirikan Konstitusional (Hukum) —> Pemerintahan

 

<Jeda

 

 

 

Falsafati Sosial (Politik Kerakyatan) atas Hubungan Kekuasaan (Negara, Politis) dengan Pemerintahan – Militer/ Ketentaraan

 

Berdasarkan

 

Pembukaan UUD Negara

 

“… pergerakan kemerdekaan Indonesia … mengantarkan RAKYAT ke negara … yang berdaulat, adil dan makmur”.

 

Pasal 30 ayat 1 “… warga negara … dalam Pertahanan dan Keamanan Negara”

 

ayat 2 “… melalui Pertahanan dan Keamanan RAKYAT Semesta …”

 

ayat 3 “… syarat syarat … usaha Pertahanan dan Keamanan …”

 

Dalam pelaksanaan yang dijiwai Kemerdekaan = PEMBEBASAN RAKYAT

 

Pasal 28 j “… KEBEBASANNYA … menjamin … HAK DAN KEBEBASAN orang lain, … yang adil sesiai dengan pertimbangan … keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

 

Namun, penting untuk membahas apakah kewenangan kewenangan Presiden = KEKUASAAN (Kepala Negara. Lihat Penjelasan Resmi), yang termaksud Pasal 11 ayat 2 dan ayat 1 “… membuat …”

 

Mungkinkah Kekuasaan Presiden atas Ekonomi – Keuangan (Transaktif) Negara, yang DIPIMPIM dalam Keadaan Perang ???

 

Karena Presiden mampu BERKEKUASAAN MILITER dalam Peperangan (Pasal 10)

 

Matarantai “Politik dan Pertahanan” dengan Pasal 11 ayat 1 “… Perdamaian dan Perjanjian …”. Akan tampakmaknawi dari Aturan aturan Kemasyarakatan dalam “… akibat … mendasar bagi kehidupan RAKYAT, YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI