Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for April, 2008

KEKUASAAN (ATAU PENGKHIANATAN)


MELALUI

1. a. Demokrasi (Rakyat)

 

2. b. Pemilihan

    c. Membentuk Parlemen

 

terpolitisasi “dalam” Konstitusi. Lalu, dipersiapkan lah Pemerintahan “Negara” (samadengan Presiden. Pribadi kah ? Individualisme ?)

 

Betapa cukup sederhana Berke – “Kuasa” – an Dasar Kebebasan (Sistim)

 

<Jeda

 

 

 

Politisasi Kekuasaan “telah Teraturkan”. Hukum – Negara (Politik)

 

     – Rechtsstaat samadengan “Negara”

     – Kekuasaan “Dasar” samadengan Konstitusi

     – Kedaulatan (“di”) Negara samadengan Parlemen

 

Pasal 4 ayat 1 Berkuasa lah Presiden (samadengan Pemerintahan. Staat)

 

Karena, … Pasal 6 A ayat 1. Namun, Pasal 7 A (Pelanggaran Hukum jadi suatu Pengkhianatan !) juncto Pasal 3 ayat 3. Maka, BATAL Pasal 5 ayat 1

Bagaimana Negara andaikan Presiden “Tidak – tak” Terbatas. Macht samadengan Kekuasaan samadengan Negara ? Ternyata, “Kekuasaan” yang Hukum – Negara pun amat Politis juga !?!

 

<Tutup

 

SELESAI

K   E   A   D   A   A   N

(FALSAFATI

POLITIK)

PEMBUKAAN Alinea ke empat “….. membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi …”

 

Pasal 25 A “….. wilayah yang … Hak haknya …….” juncto Pasal 28 F “….. atas perlindungan Diri, Keluarga, … yang merupakan HAK AZASI …….”

 

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 “….. Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan melalui Sistim Pertahanan … Rakyat Semesta”

 

Manakah Kekuasaan dalam Kriteria kriteria Pertahanan seketika Pengkhianatan atas Negara – Hukum ?

 

<Titik

 

 

 

— o0o —

 

 


KEPADA NASIONALISME


PENDESAKAN HENTI

TRANSISI

(= REFORMASI)

KEMBALI

KE AJARAN REVOLUSI

KARENA apakah transisi dihentikan ? Bukan menolak kekalahan …… Tetapi, Hukum Tidak lah Kekuasaan (- Negara). menurut Ajaran, bahwa yang Berkuasa adalah Rakyat (Kedaulatan)

 

Tiada pernah Organ organ atau Pelembagaan Kekuasaan buatan Hukum = Tokoh di negara Demokrasi (Kekuasaan Rakyat)

 

Mungkinkah Kekuasaan = presiden jadi Pilihan Kerakyatan ???  Ujud = Individualisme. Mencampakkan Ekonomi Nasional – Produksi

 

<Jeda

 

 

 

Syarat syarat Juang kembali Politik Kerakyatan (Dasar)

 

1. Rakyat Bukan suatu LEMBAGA “NEGARA”

 

2. Proses Kekuasaan “RAKYAT MISKIN” di Masyarakat

 

3. Sosio – Ekonomi (Produksi untuk) Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


LOGIKA DAN KEKUASAAN


LOGIKA KEKUASAAN

DAN

INDUSTRIALISME

INDUSTRIALISASI memang hanya dikerjakan oleh – untuk KEMANUSIAAN. Memenuhi Kebutuhan kebutuhannya (“Benda” kah ? Baca, Materialisme – Sosial Dialektis), yang terbentuk = Produksi – Tenaga Kelas

 

1. “MEMBEBASKAN” Rakyat dari Pemiskinan

 

2. Menyelenggarakan Nasional – Industri (Produksi)

 

3. Mempersiapkan Proses Sosio – Ekonomi

 

Dalam rangkaian Tahapan tahapan Revolusi … Politisasi Ekonomi Utopia. Hak hak Sosial (Dialektika. Kelas kelas Masyarakat)

 

<Titik

 

 

 

EKONOMI

MANUSIAWI

POLITIK

 

 

 

Karena, Industrialisme – Alam, maka adalah KEKUASAAN. Tujuan dasar Logika. Suatu Ekonomi Rasional Isme – Politik

 

Ujud Kemampuan kemampuan Juang Kepentingan kepentingan Industrialisme dari Kepemimpinan Politik “Manusia Rakyat”

 

     – Berpikir

     – Kejam Terhadap Lawan

     – Revolusioner

     – Tidak Individualisme dan Tidak Militerisme

     – Setia

     – Bukan Pendusta Rakyat

     – Menolong

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 


D A E R A H


HUBUNGAN Wilayah – Daerah terpolitisasi dalam Pembentukan “Negara”

 

1. Tempat Kependudukan Masyarakat

 

2. Ekonomisasi Industrialisme

 

    a. Sumber Alam – Industrial

    b. Tenaga

    c. Pasar Ekonomi – Keuangan Transaktif Edar

    d. Perlabaan

    e. Manfaati Hasil Produksi

 

3. Negara – Bentuk Pemerintahan (Federalisme)

 

<Jeda

 

 

 

Politisasi “Ekonomi” di Daerah daerah bukan karena PERDAGANGAN. Namun, Industrialisasi (= Produksi). Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Kemasyarakatan – Wilayah wilayah

 

Dalam proses ‘Nation’ (= Demokratisasi) masing masing Kebangsaan di Dunia

 

1. Materialisme – Logika

 

2. a. Kesatuan – Wilayah wilayah

    b. Alamiah

    c. Kemerdekaan di “Tanahnya” (Manusiawi)

 

3. Sosial – Hak hak

 

<Titik

 

 

 

KEKUASAAN

DAN

DAERAH

 

 

 

Terjemahan Sosial atas Kekuasaan tidak Individualisme Kekuasaan

 

1. Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

 

2. Pemerintahan Demokrasi

 

    a. Pemilihan (Wilayah wilayah)

    b. Pemimpin Sosial Ideologik

    c. Kepartaian (Program program)

 

3. kemampuan kemampuan Sosial menyelenggarakan Kepentingan kepentingan Masyarakat

 

Pelaksana (= Siistim – Cara) Kehendak Rakyat di Daerah daerah

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


MILITERISME – KEKUASAAN


MILITER Organisasi Tentara tentara di suatu Negara. Bentuk bentuk Pelaksana

 

1. Tugas tugas Perang

 

2. Pertahanan

 

3. Keamanan Negara (Politik. Baca, Satrya Negara)

 

4. Persenjataan

 

5. Kesetiaan – Prawira (Wajib)

 

Tegas di Indonesia, Tentara berhubungan dengan Ajaran Revolusi. Historikal Materialisme  Politik Kebebasan Tanah Rakyat

 

1. Kedaulatan Wilayah wilayah

 

2. Kemerdekaan

 

3. Pertahanan Rakyat SEMESTA

 

<Jeda

 

 

 

MILITERISME – KEKUASAAN

Militerisme, yaitu

 

1. Klik klik (Tokoh)

 

2. Dasar Hubungan Kepentingan kepentingan Individualis Militer Negara

 

3. Motif Keuangan Ekonomis (Saluran saluran)

 

Dari Masa ke Masa Terpolitisasi ….. menjadi Kelompok kelompok Anti – Sosial. Bertujuan Penguasaan “dalam Ekonomisasi”

 

1. Melalui Kepemimpinan “di Dalam ke Luar”

 

2. Melalui Hukum atas Politik

 

3. Melalui Kekuasaan Daerah (Setempat)

 

4. Melalui Putch (Kekuasaan – Perang)

 

    a. “Mengganti” Kekuasaan

    b. Rahasia

    c. Melalui Perang

 

5. Melalui Rekayasa “Demokrasi”

 

<Tutup

 

SELESAI

Kekuasaan Rakyat yang diperjuangkan Kaum PEMBEBASAN kini dan sampai kapan pun telah menghadapi rekayasa Militerisme. Tampak dalam jangka waktu lama …….

 

1. Politis (Baca, “Negara”)

 

2. Konsep “KEKUASAAN” Terjemahan Tokoh tokoh Militerisme Dunia

 

    a. Ilmiah

    b. Otoriter (Perintah), Tyranik

    c. Samar

 

3. Keuang Kapitalisme

 

<Titik

 

 

 

— o0o —


TRANSISI PEMERINTAHAN BARU


DEMOKRASI

DAN

PEMERINTAHAN NEGARA

PEMERINTAHAN salahsatu unsurm Pembentukan Negara. Suatu Politisasi “ke” Bentuk. Tersusun bangunan Keputusan keputusan. Lembaga lembaga Politik Negara horizontalik – vertikal dan administrasi. Govermen = Pelaksana (Kabinet)

 

Kabinet (Presidensiil/ Multi Partai – Parlementer) bentukan Pemerintahan. Kesatuan, Federalisme

 

<Jeda

 

 

Beberapa dasar “Transisi mendirikan” Pemerintahan Kiri Nasional

 

1. Demokratik

 

2. Kelompok kelompok Nasional

 

3. Pembebasan

 

Politik ke Tujuan KEKUASAAN RAKYAT MISKIN di suatu “Negara” – Ide Sosial

 

1. Dialektika Sosial (Logika)

 

2. Kerakyatan

 

3. Materialisme Ekonomi Politik (Utopia)

 

4. Revolusioner

 

5. Kesatuan – Federalisme

 

Karena, Tugas tugas mempersiapkan Sosio = Nasional Ekonomik

 

1. Pelaksanaan Hak hak Sosial Kelas kelas

 

2Pembebasan Rakyat dari rangkaian Pemiskinan

 

3. Nasional – Industrialisme

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

Suatu Kepemimpinan dalam Masyarakat Politik. Sosial – Jaringan jaringan Kesatuan Wilayah wilayah (Negara). Wadah Juang Rakyat

 

     – Benar

     – Adil

     – sama

 

Manusiawi – Ujud Persaudaraan dalam Kerakyatan dan Tidak Individualisme

 

<Titik

 

 

 

— o0o —


ANALYSA KEKUASAAN EKONOMI


ANALYSA KEKUASAAN EKONOMI

KEHANCURAN lah yang selalu dihadapkan ke arah Penguasaan = Tyranik. Mengakibatkan Lapar tertanggung Masyarakat … Memasok Perlabaan untuk Kekuasaan. Dibiarkan dalam Pertarungan Sesama ……

 

Dialektis suatu pembentukan Kekuasaan bukan lah “Tujuan” walaupun antara

 

<Jeda

 

 

 

KEUANGAN

Memang ini yang dituju Kekuasaan Tyrani Ekonomi.

 

Melalui

 

1. Kapitalisasi Perlabaan – Keuangan

 

2. Industrialisasi – Distribusi Monopolis (Menjual. Keputusan atas “Barang”)

 

3. Hukum – Anggaran “Negara Ekonomi” dalam Perbuatan perbuatan dan Cost of Politics

 

Tiba tiba jadi Perekonomiaan Kebangsaan. Hitungan – Adminsitrasi Legislasi. Lalu, Sah karena Hukum Politik

 

<Titik

 

— o0o —

 

 

 

Mereka Tyranisme membuat masalah tanpa Penyelesaian. Berlangsung Konflik Elitis dalam Kenegaraan karena Pemerintah = Negara (Baca, Hukum Kekuasaan). Yang manakah Berkuasa (Birokratisasi) atas Keuangan ? Membentur Hukum = Kekuasaan Negara

 

Masalah masalah :

 

1. Pemimpin (Ekonomisasi = Usaha)

 

2. Keuangan Politis – Industri

 

   a. Persaingan

   b. Bentuk Hukum (Parlemen)

   c. Kepemilikan

 

3. Pinjaman Luar Negeri untuk Dagang

 

Sebab (… kah ?) Perbuatan perbuatan Ekonomi Tidak samadengan Ketentaraan (atau, Militerisme)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 


TETAP PERLAWANANKU DI BUMI


KETIKA Negara telah melupakan Kami, Perlawanan pun masih …….

 

Karena, Bumi untuk Manusia :

 

1. Tanah. Bertani. Pangannya

 

2. Alam. Produksi untuk Masyarakatnya. Ekonomisasi

3. Dan, Kelahirannya. Tempat

 

Manusia, Rakyat dan Alam adalah suatu Politik. Rakyat Yang Miskin. Manusia tidak perlu Negara, namun butuh Pangan, Sandang, Papan

 

Ini, Perlawanan Rakyat

 

Tanpa Rakyat tidak ada Negara – Pemerintahan (Kekuasaan kah ?) dan Parlemen, atau Pemilihan, Figural, Kepartaian

 

<Jeda

 

 

 

Tidak ada Hak hak Kerakyatan  (Baca, Kemanusiaan) . Biar, karena Kedaulatan … dibuat, jadi (Politik) Hukum

 

Hukum (tidak kenal aku) bentuk Pemerintah – Negara/Kenegaraan “atas” dan tidak dalam Masyarakat/Kemasyarakatan Sosial Manusia

 

Aku pun bukan lah Negara. siapakah ……. ? Dalam Kemanusiaan aku)

 

<Titik

 

 

 

SELESAI


“LOGIKA DASAR” POLITIK


LOGIKA DASAR POLITIK

KARENA Perintah perintah Bertujuan

 

dari

 

1. Utopia

 

2. Materialisasi = Perbuatan perbuatan, mewujudkan dalam Ekonomisasi (Barterism)

 

3. Hak – “Kelas” (Partai)

 

Kebenaran Dialektika Logika Dasar Politik (Materialisme ?). Kekuasaan Rakyat Miskin. Ideologikal (Baca, Isme) Sosio – Ekonomik

 

Memang politis bukan “Ilmu Teoritis” …….

 

Logika rangkai These, Anti, Synthese – Alam di Pikirannya (Thesis, namun Batinia)

 

<Jeda

 

 

 

Bentuk bentuk Juang, a.l.

 

1. Pembentukan Masyarakat masyarakat Sosialisme karena Program program Kerakyatan

 

2. a. Negara – “Ide” Sosial

    b. Parlemen Nasional Rakyat

    c. Pemerintahan Nasional Kiri

 

3. Nasional PEMBEBASAN dalam Demokratisasi (Kekuasaan Rakyat)

 

4. Arah Bahasa Massa

 

5. Kerja Buruh Dunia dalam Organik organik Produksi Industrialisme

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIAL KELAS POLITIK


SOSIAL KELAS POLITIK

 

 

 

ALASAN alasan Perpindahan Kelas kelas karena pelaksanaan Tujuan Ekonomisasi

 

1. Tingkat Kebutuhan kebutuhan

 

2. Kependudukan

 

3. Produksi – Keadaan Tanah

 

Perhitungan Laba Industrialisme (= Hasil. “Perdagangan) Keuangan Dunia

 

Pengaruh pengaruh dari Terjemahan Gejala gejala Ekonomi. Hubungan Negara – Partai. Dalam Pelaksanaan Kebebasan Sosial Ekonomi

 

<Jeda

 

 

 

Alam – Politika Thesis didasarkan Kesatuan – Wilayah wilayah

 

1. ‘Nation’ = Proses Kebangsaan

 

2. Perbuatan perbuatan Ekonomia

 

3. Produksi – Kemasyarakatan Internasional

 

4. Pemerintahan Masyarakat Sosialisme (Politik Demokrasi)

 

5. Pelaksanaan Program program Nasional Kepartaian

 

<Titik

 

 

 

Bentuk bentuk Perpindahan

 

1. Pembentukan Kelas Baru

 

2. Kepartaian Kelas Politik

 

    a. Organisme Kepemimpinan

    b. Penyelenggaraan Tujuan Partai (UU “Negara” Sosial)

    c. Keanggotaan dalam Politisasi

 

3. Antar Sosial (= “Hak” tetap) Kelas ke Kelas

 

 Bentukan Perilaku dari Nilai nilai Sosial tanpa Pelapisan pelapisan Kuasa Sentralisme  – Badania Politik atas Masyarakat

 

     – Kekuatan Politik Kelas

     – Persamaan dalam Kelas dan antar Kelas kelas

     – Keanggotaan Kelas Politik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI