Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Maret, 2008

WHATS TRANSFORMING !?!


WHATS TRANSFORMING POLITICS !?!

DEMOKRASI tidak = Liberalisme tetapi Proses Sosialisme Politik Rakyat Miskin Dunia (Bangsa bangsa) karena KEMERDEKAANNYA

 

Transformasi Politik akan berlangsung secara Revolusioner. “Atas” Keuangan Sosial Negara. Ketika Produksi telah berlanjut ke ahapan tahapan Ekonomik

 

Tanpa kapitalisasi – hutang Pertanahan (Jamin). Permesinan Industrial = Investasi. Pasar tidak karena Uang namun Pertukaran Barang

 

1. Perdagangan = Laba Transaktif

 

2. Distribusi

 

3. Nasional Industrialisme

 

<Jeda

 

 

 

Dalam rasionalisme Keuangan Negara. a – Politisasi Kekayaan Individual di suatu Negara jadi Tuntutan. Transformer = Persidangan Parlemen

 

Ini, Sosial – Kiri. Mengajukan Isme Transformik – Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


HAK DAN POLITIK


H A K

1. Pelaksanaan Kebebasan Manusia

 

2. a. Kemerdekaan di atas Tanahnya

    b. Memenuhi (= Ekonomisasi) Kebutuhan kebutuhan

    c. HAM

 

3. Nilai nilai Kemanusiaan (Ujud – Pribadi)

 

Terpolitisasi (Utopia) Sosial Politik 

 

karena

 

1. Hasil Pemikiran Dialektis Logika – Materialisme Sosial

 

2. Bertujuan = Penyelenggaraan suatu “Negara”

 

3. Hubungan Sosial – Kemanusiaan (Produksi) – Alam

 

dalam Negara – Ide, Berkedaulatan Rakyat mempersiapkan Kekuasaan Pemerintahan Rakyat (Ajaran) yang didasarkan Sosial Hak (= Kekuasaan)

 

 

Bentuk bentuk Hak

Konstitusi Hasil Amandemen memuat Hak hak Sosial. Walaupun hanya sekedar Politis (Negara). Pasal 25A “……. negara kepulauan yang … Nusantara dengan wilayah … batas batas dan hak haknya …”

 

 

 

Politisasi

1. Pasal 26

    (2) Penduduk ialah warga negara

 

2. Pasal 27

    (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya …

    (2) ….. berhak … penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 

3. Pasal 28 A

    Setiap orang berhak untuk hidup …

 

   Pasal 28 B

   (1) Setiap orang berhak … melanjutkan keturunan …

   (2) Setiap ANAK berhak … kelangsungan hidup …

  

   Pasal 28 C

   (1) Setiap orang berhak … pemenuhan kebutuhan dasarnya.

   (2) Setiap orang berhak … memperjuangkan HAKNYA SECARA KOLEKTIF …

 

   Pasal 28 D

   (2) Setiap orang berhak … mendapatkan imbalan … yang adil dan layak dalam hubungan kerja

 

   Pasal 28 H

   Setiap orang … hidup … bertempat tinggal …

 

 

 

Pasal Konstitusional (= Politik) menjadi HAK YANG SOSIAL

 

” ……. Kemerdekaan itu ialah HAK segala bangsa …, maka penjajahan … dihapuskan, karena tidaksesuai dengan Perikemanusiaan …

 

” ……. membentuk suatu Pemerintahan Negara … dalam Negara … yang berkedaulatan Rakyat …

 

Pasal 1

(2) Kedaulatan adalah … Rakyat, DILAKSANAKAN menurut Undang Undang Dasar

 

 

 

SELESAI

 


LIBERAL TIDAK IDEOLOGI


LIBERALISME

BUKAN

POLITIK IDEOLOGI

DASAR Liberalisme – Keinginan. Dilaksanakan. Untuk Hasil Kebendaan. Kemauan – (Perbuatan) -> Materialistis

 

Sedangkan Materialisme, Pembentukan Tujuan atas Material. U&ntuk Manusia, apakah Benda (Materi)

 

Dalam rangkaian Proses Sosio (Kebutuhan) – Ekonomi Industrialisme Produksi

 

– Pertentangan Kelas kelas Ekonomik (Persaingan)

– Keterbukaan Pasar, Saling Tukar (Barter) dan Transaktif

– Monopolisme (Individual)

 

<Titik

 

 

 

Beberapa Dampak Keadaan Ekonomi Persaingan – Monopolisme atas Barang untuk Perlabaan Individualisme

 

1. Permintaan -> Konsumerisme

 

2. Sektoralisme (Daerah daerah Pemasok) – Komoditas

 

3. Perdagangan Globalisme

 

Tidak Ideologik lah Liberal, sekedar Penganutan Kapitalisme. Kewenangan kewenangan Politik menjadi Permodalan atas Investasi. Bukan Tujuan Sosial. Kepemimpinan Negara demikian kah Pilihan Rakyat ?

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 


KEKUASAAN DAN “PERINTAH”


PEMERINTAHAN (Perintah) “Negara” dalam 3 Pembentukan (bnetukan bentukan) Proses

1. Sosial (Kerakyatan, Revolusioner) – Pemerintahan <-> Negara

2. Sosial <-> Negara – Pemerintahan

    Dari Negara ke Pemerintahan berlangsung

    a. Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

    b. Demokrasi, Pemilihan (Calon)

    c. Kepartaian (Program program)

3. Sosial – Partai (Hak hak Sosial) <-> Negara

Perintahan bukan lah Hukum (buatan) tetapi

1. Ketentuan ketentuan (Politik)

2. Bertujuan

3. Materialisme Rasional

4. Isme – Sosial

5. Putusan (Baca, Negara)

6. Hubungan Kepemimpinan – Tugas

7. Hikmat Kebijaksanaan – Pertimbangan

<Jeda

Kekuasaan (Sosial) Rakyat tersalur lewat Perintah (Kenegaraan)

1. Manusiawi Pemikiran – Kekuasaan

2. Kuasa Keadilan (Negara)

3. Demokratisasi Penyelenggaraan Kekuasaan Rakyat

Kepentingan kepentingan Politisasi Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Manusia. Pangan – Sandang – Papan. Dalam Kemasyarakatan Proses Sosial Negara

<Tutup

SELESAI


KONSTITUSI KE – 3 KEMAMPUAN KEMAMPUAN NEGARA


KONSTITUSI –

SOSIALISME POLITIK

“NEGARA”

Bagian ke – 3 (Tiga)

KEMAMPUAN KEMAMPUAN NEGARA

BEBERAPA fungsi Konstitusi didasarkan Logikal Politik :

 

1. Ketentuan ketentuan Sosial Bernegara

 

    a. Melaksanakan Kedaulatan

    b. Mengadakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

    c. Mengesahkan Negara

 

2. Tujuan Kekuasaan Rakyat (di Negara Indonesia)

 

3. Dasar Politisasi Kenegaraan

 

    a. Melaksanakan Kemakmuran

    b. Mengadakan Sosialisme Politik

    c. Membentuk Masyarakat

 

dalam Terjemahan Pasal pasal Sosial

 

<Jeda

 

 

 

Fungsi fungsi Konstitusi terpolitisasi samadengan Kemampuan kemampuan Negara

 

1. Per Undang Undang an

 

2. Pelaksanaan Ekonomisasi Keuangan

 

3. Pemilihan (Figur kah ?) Presiden

 

4. Pemerintahan pemerintahan Kewilayahan Masyarakat (Ideologi)

 

5. HAN Isme – Sosial

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 


KONSTITUSI ke – 1 SOSIALISME NEGARA


KONSTITUSI –

SOSIALISME POLITIK

“NEGARA”

 

Bagian ke I (Satu)

SOSIALISME NEGARA

 

 

 

INDONESIA : Nasional – Wilayah wilayah (Baca, “Tanah) Kemanusiaan – Rakyat”

 

1. Pertanian – Budaya Pangan

 

2. Sumber sumber Alam

 

    a. Produksi

    b. Kebutuhan kebutuhan Sandang – Barang, Papan

    c. Tradisonal – Perdagangan (Barterism)

 

3. Kependudukan Negara (Politik)

 

Tampak lah Pokok pokok Dasar Sosialisme Negara

 

     – Kemanusiaan

     – Hubungan Alam – Politik (Thesiska Alam)

     – Kekuasaan (samadengan Sosial) Rakyat

     – Sosial Hak (Kelas)

     – Pemerintahan dalam Masyarakat

 

<Jeda

 

 

 

Penduduk di Indonesia – Wargenegara (Kedaulatan, terbentuk) karena Nilai nilai Sosial Tujuan Ideal – Normatif menjadi Masyarakat Politik Konstitusional

 

1. Demokrasi (Isme)

 

2. Kekeluargaan (Perempuan Sosialis)

 

    a. Edukatif

    b. Transaktif – Keuangan Sosial (Pengguna Hasil Alam – Bumi)

    c. Koperatif

 

3. Pelaksanaan “Hak” Produksi

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 


TENAGA EKONOMI IDEOLOGIK


TENAGA “EKONOMI”

DAN

SOSIAL IDEOLOGI

 

 

 

TENAGA samadengan Kekuatan (Politik, Bukan Difinisi)

 

     1. Buruh Kelas Pekerja

 

     2. Tenaga Kerja Usaha usaha Perekonomian

 

     3. Kerja (Tani -) Budaya

 

Hubungan Sosial – Tenaga (Manusia) – Alam

 

     1. Kemampuan kemampuan Ekonomik Politis ke Tujuannya

 

     2. Alam – Produksi dalam Ekonomisasi Kebutuhan kebutuhan

 

      3. Sosialisme Ekonomik

 

Hak hak Tenaga menjadi Dasar Pembentukan Masyarakat. Terpolitisasi (Ideologi) Diperjuangkan

 

Dalam Program program Kepartaian PEMBEBASAN Nasional (Wilayah wilayah)

 

<Jeda

 

 

 

Keadaan Sosial, yang Berlangsung karena Isme Sosial Ekonomi, maka Tenaga tidak lagi “Alat” Politik (Hukum), memberikan Perlabaan Individual Ekonomi, termasuk jua matarantai Ekonomisasi Politik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 

 

 

 


POLITIK YANG EKONOMI


POLITIK = Pelaksana Ekonomi ??? Perdagangan “atas Transaksi Keuangan” Negara (Cetak = Hak ?). Karena, suatu “Kekuasaan” (apakah di) Negara …

Atau, sekedar hanya menyalurkan Uang (= Keputusan) Ekonomisasi ? Manakah yang “Berekonomisasi” = Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Kebendaan ? Barang barang Ekonomis Hasil Produksi Industrialisme Kerja “Tenaga – Kelas” Buruh (Sosial Kelas) di Masyarakat

1. Govermen (= Presiden = Negara. Tetapi, jangan langsung baca “Pemerintahan”)

2. Pedagangan (= Globalisme)

3. Unsur unsur Kemasyarakatan (Sosialisme)

<Jeda

Jangan teriak teriak lah (= Perintah ?) khusus di depan Presiden soal Calon “dari Militer”

Bagaimana nanti saja Peraturan Organisasi Resmi “atas Badani (Keprajuritan” = Satria kah di Negara)

– Militer dalam Kepemimpinan

– Militer Yang Prajurit

– Militer dan Negara

Namun, Tidak Militerisme dalam “Hubungan Kepanglimaan PRESIDENSIAL (samakah TNI dan Kenegaraan ?). Karena, Rakyat sedang dalam Pemiskinan

<Titik

Sah memang untuk mengikuti Pemilihan = Politik Ekonomi. Hak Warga Negara – Pemilih (Sosial tidak Individualism), bertujuan MEMILIH = Penyelenggaraan Kekuasaan Rakyat

<Tutup

SELESAI


“KEKUASAAN” DARI PEMILIHAN


KEKUASAAN tidak samadengan “Kekuasaan Rakyat Miskin”

 

1. a. Ajarannya. Kekuasaan “Rakyat”

    b. Rakyat “Yang Miskin”

 

        – membentuk Pemerintahan

        – melaksanakan Sosialisme Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya

        – membentuk Parlemen

 

    c. Demokrasi = Kekuasaan

 

2. Kedaulatan Rakyat (Sosial)

 

Sosial Politik ‘Nation’ dalam Kebaruan Zaman Manusia

 

1. Proses Kebangsaan Masyarakat

 

2. Kesatuan – Wilayah wilayah

  

     a. Isme – Nasional

     b. Kesatuan Federalisme (baca, Pemerintahan Kewilayah Masyarakat)

     c. Persatuan

 

3. Pertahanan Sosialisme

 

Kini, Pemilihan Presiden di Indonesia bukan lah Pembentukan Kekuasaan lagi, namun suatu Cara cara Sistim Proses Kedaulatan Rakyat Miskin

 

1. Wilayah wilayah Politik

 

2. Program program untuk Rakyat (Kepartaian)

 

3. Sosial Politisasi Negara

 

<Titik

 

 

 

KEKUASAAN

DAN

POLITIK

 

 

Kesadaran Politis bahwa mendirikan Negara didasarkan Kemerdekaan = Membebaskan Rakyat dari Penjajahan  Terbuka atas Sosial Ekonomi

 

     – Imperialisme

     – Individualisme – Tyran

     – Militerisme

 

Suatu rangkaian de – Politisasi atas Sosialisme maka Masyarakat kehilangan Hak hak Sosial Kelas kelas (= Dasar “Kekuasaan) Ekonomi” dalam Perpolitikan  karena Pemerintahan salahsatu unsur Pendirian Negara untuk Penyelenggaraan Tujuan Kemanusiaan Sosial

 

Ketika Perlawanan, kerja (Para Agen) Politik di Pemilihan Kepresidenan jadi Tugas tugas ke Tujuan Kekuasaan Rakyat Miskin di “Negara” – Ide Sosial

 

— o0o —

 

<Tutup

 

 

 

PEMILIHAN

PRESIDEN

(= “CALON”)

 

1. Dasar Pencalonan :

 

    a. Kekuasaan

    b. Karena, ada Pemilih

 

       – Rakyat

       – Parlemen

       – Negara

 

    c. Proses

 

2. Dicalonkan. Namun, manakah HAK MENCALONKAN ?

 

3. Tujuan (= Politik) “Calon”

 

    a. Individualism

    b. Sosial

      

        – Pelaksanaan Hak Sosial

        – Demokrasi (Baca, Kekuasaan Rakyat)

        – Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

     c. Kebebasan

 

<Tutup

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIBET MASYARAKAT PENDUDUK


DALAM kewenangan kewenangan Politik Cina, Tibet – tiada Kepemimpinan selain Masyarakat (= Penduduk). mana kah Demokrasi ???

 

<Titik

 

 

 

DEMOKRATISASI

 

Karena, Bicara Demokrasi, maka Putusan tidak Individu tetapi Sosial (Baca, Sosial Demokrasi) di Nasional – Wlayah wilayah. Dasar yang Kerakyatan. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia

 

Pemerintahan pun terbentuk. Pelaksana …….

 

Jadi Penyelenggaraan Kepentingan kepentingan (=”Kekuasaan Rakyat” Miskin) Penduduk Kemasyarakatan

 

— o0o —

 

 

 

Pemimpin pemimpin Baru mengajukan Ekonomisasi apa di Tibet ? Sosialisme … kah ? Liberal … kah ? Individualisme … kah ? TIDAK SAMA, Cina menolak ! Bukan hanya Cina

 

Selama dalam Politisasi Negara RRC, Westernism (Kapitalis) Ekonomik tidak akan masuk jadi Keyakinan (Isme) Ekonomi Dunia

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 


EKONOMIK KEPENDUDUKAN PEMUKIMAN


INDIVIDUALISME tidak mampu memberikan Kesejahteraan Sosial Politik
1. Pemukiman Layak Manusiawi untuk Rakyat
2. Lingkungan Buruh – Penduduk
3. Lahan lahan Pertanian Kemasyarakatan di Negara
Mengapa ???
Keadilan Ekonomisasi Penyediaan Pangan, Sandang, Papan dijadikan “Perhitungan”, berlaku dalam Perdagangan Individu
Keuangan Pemerintah Negara pun tidak mampu Bayar (Laba – Transaktif) Kemakmuran
Maka Kebutuhan kebutuhan Diperjual belikan. Liberalisasi Perekonomian Industrial
Pemukiman Wilayah wilayah dipolitisasi. Pelapisan Ekonomik atas Kependudukan = Urbanik (Hubungan) di bawah Kekuatan Penguasaan Tyranism
SELESAI 

PEMBENTUKAN KELAS MASYARAKAT


PEMBENTUKAN
SOSIAL KELAS = KELAS
MASYARAKAT
 
DALAM Pembentukan Masyarakat, berlangsung
1. a. Bentuk bentuk Kelas
    b. Haknya
2. c. Pertanian – Budaya (Pangannya)
        – Tenaga
        – Saluran saluran Pangan
        – Lahan
3. d. Sosialisme – Ekonomi
    e. Keadaan Sosial Industrialism
Dalam Rasionalisme Ekonomi Politik (Materialisasi Logika)
1. Bentukan bentukan Dasar Kelas kelas ke Pembentukan PEMBEBASAN
2. Sosial Keuangan Dunia
3. Pembentukan Kepemimpinan Sosial
<Jeda
Hubungan Kelas kelas dalam Sosialisme (Politisasi)
1. Tujuannya
2. Pelaksanaan PemenuhanKebutuhan kebutuhan Rakyat (Kepentingan kepentingan)
3. Kesatuan Wilayah wilayah (Isme Nasional)
4. Jaringan jaringan Politik Kepemimpinan Partai dalam Masyarakat
5. Kerja Politik Ekonomi
Suatu Ajuan PEMBEBAS, terungkapkan ……. Dalam Bahasa Kita
<Tutup
SELESAI 

SOSIALISME DAN EKONOMI POLITIK


SOSIALISNE

DAN

EKONOMI POLITIK

MATERI = Thesiska Alam (di Pikiran – Kemanusiaan). Dalam Hubungan Sosial. Untuk kebutuhan kebutuhannya (apangan, Barang)

 

Hak hak Sosial, terpolitisasi ……. Kepentingan kepentingan Rakyat. Ekonomisasi Politis = Sosial Kelas kelas. Industrialisme dan Pertanian. Dijadikan Program program Kepartaian

 

TRI PANJI RAKYAT. Program program Partai PEMBEBASAN

 

1. Penghapusan Hutang Negara

 

2. Masional Industri Tambang

 

3. Industri Produksi Masyarakat

 

Utopia yang Politik = Materialism. Perbuatan yang Manusiawi. Dalam suatu “Negara” – Ide Sosial

 

<Jeda

 

 

 

Sosialisme Ekonomi menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

 

Dasar

 

1. a. Kedaulatan Rakyat (Ajaran)

    b. Nasional – Wilayah wilayah

    c. Politik Rakyat Miskin

 

2. Hak Sosial – Tanah

 

3. a. pertanian – Budaya Pangan

    b. Demokratisasi Perekonomian

    c. Tenaga “Kelas – Produksi”

 

<Titik

 

 

 

Alasan alasan Ekonomi (Bidang bidang) Sosial Keuangan dan Pertania

 

1. Sumber sumber Alam dalam Kesatuan – Wialyah wilayah

 

2. Keuangan Berkeadilan

 

    a. Kekuatan Tukar(Emas)

    b. Kemampuan kemampuan Edar dalam Proses Industrialism

    c. Jaminan Tenaga Produksi

 

3. Keseimbangan “Anggaran Perdagangan” (Tradisional, Barterism)

 

Namun, Penyelesaian “Hutang Ekonomik” atas Tanah (Materialisme ?) dengan cara cara Kepemilikan Uang  jadi Kecurangan “Politik Negara”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 


PERTANIAN HEROISM – JEPANG


KONSEP Pertanian Jepang dalam Pembentukan Angkatan Perang.

Ternyata Rakyat mengalami Kekurangan Pangan yang Berbahaya. Karena, Tempat Bebatuan – Kepulauan juga

Jadi “Politik Isu” di Pers Dunia

<Jeda

Perbuatan perbuatan Ekspansi menjual Barang barang Industri “karena Pemerintahan” (Kabinet = Ruang Politik “Negara”) Jepang tidak dimungkinkan lagi. Berdampak Monopoli Dagang  lewat Keuangan Dunia

Tidak seimbang Politik maka Pelemahan Daya Ekonomis “Kebun” Pertanian

1. Beda Industri (= Lahan lahan) – Produksi

2. Besar Pembiayaan Negara  untuk Lahan lahan Ekonomik

3. Pertanian kehilangan Lahan lahan Tanam

<Titik

H E RO I S M

 

 

 

Dalam Sosialisme, bahwa Revolusioner = Heroism (Kepahlawanan). Mempersiapkan, MENUJU, melaksanakan … Materialisasi Utopia Kerakyatan

 

Banyak cara Pembentukan Keuangan Pertanian. Terbuka dalam Politisasi (rangkaian). Merombak Kekuatan kekuatan Elitism Perekonomian jadi Politik Negara

 

Tanah Perjuangan (Harapan) Kemanusiaan Manfaati Kebebasan Politik

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 


PERS INGGERIS – BURUH


MEMANG Inggeris (land) menganuti Pemahaman Kebebasan namun Tenaga Buruh bukan lah alat. Perjuangkan Hak – Produksi (= Kelas di Ekonomi “Bebas” ?)

Karena, Sejarah – Nasionalisme Politis antara Pers dengan Buruh

Sosialisme (Baca, Tenaga) Tidak dijebak Jurnalism (Pemberitaan), ketika Para Usahawan (= Yahudi) Pers mendulang Intan “dari” Berita

Tampak sejak Tarung Politik ke arah Industrialisme = Revolusi di Daratan Eropah sampai Perang Dunia ke I – II (Posta)

Kini masih jua berlangsung walau sudah di Australia

Perbedaan Isme (Feodal), melalui Sidang sidang Parlemen. Arah Permusuhan “atas Kapitalis” ke Pertanian/ Pangan, Negara pun TERGANTUNG dari Kerja Tenaga Buruh Dunia

SELESAI 


RASIAL – CAMPURAN AMERIKAN


MENGAWASI Politik Genetika Dunia antar Rasial – “Campur” (= version ?) Amerikan (Kulit). Dimungkinkan

1. a. Diskriminasi atas “Tidak Tercampur” (Konsep Nabi Politik)

2. b. Persilangan
c. Individualis – Pencampur (Seleksi)

Dampak atas Kependudukan Kemasyarakatan Sosialisme Dunia

1. Penyerangan (Arah) Ekonomisasi Sosial – Politik

2. Tarung Rasialism – Murni

3. Rembesdan dalam Budaya Tani (rahasia) Industrialism

<Jeda

Tampak Liberalisme menyembunyikan Kekuasaan Individual dalam Kebebasan

1. Untuk (= Motif) Pangan

2. Pergeseran ‘Nation’ (Syarat syarat) jadi Universalism Ekonomi

3. Pertentangan Kelas kelas Kapitalisme

Negara negara pun “Tidak Bentuk Sosial” Organisme, tetapi Strukturalistik Ekonomik. Antar Ras ke Ras, terjalin Kekuasaan Individual – Kapitalis

<Tutup


PEMILIH DAN ISME


WILAYAH wilayah yang dinyatakan Basis basis Pencalonan. (data data, Strategikal Olahan (Logik) “Taktis – Analitika”)

1. Isme. Dalam Masalah masalah Pertanian = Tradisionalitas

2. Kelas kelas (Baca, Tugas tugas Sosialisme)

Pembentuk

a. Masyarakat (Sosialisme)

b. Pemerintahan

c. Sosial – Ekonomik Industrialism

3. Sosiali – Keuangan Penduduk

<Jeda

Dari Pemilihan ke Negara = Politik (Bentukan)

Sosial, yang Politis berdasarkan “Tujuan Kekuasaan” Rakyat. Mematikan Rancangan Individualisme – Politisasi sampai Tidak “Hidup” (= Berekonomisasi). Jadi Bangkai Isme

Posisi Tukar antar Sesama Kiri – Nasional (Kepartaian)

<Titik

— o0o —

 

 

 

Persiapan Dialektika Sosial Menyekat

 

1. Partai partai Politik yang Tidak Pro Kerakyatan

 

2. Birokratism Perekonomian – Politik

 

3. Politik Militerisme “atas” Negara

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI 


“SAMA”, MELALUI CINA


“SAMA”,

MELALUI

CINA

KETIKA Pemerintahan sudah terbentuk maka ada Negara

 

Negara jadi Organisme Politik. Materialisasi Utopia Masyarakat. Tetap dalam Proses Tujuan “Kekuasaan Rakyat” Miskin

 

Maka Pemerintahan Negara laksanakan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan

 

1. Pertanian – Budaya Pangan untuk Rakyat

 

2. Program program Partai

 

(Dalam Masyarakat – ke Partai dan Kelompok kelompok Nasional – ke Parlemen (lewat Pemilihan) dan atau Negara – ke Pemerintahan = Bentukan Sosial Politik)

 

3. Keanggotaan Buruh dalam “Nilai bilai Produksi” Industrialism

 

<Jeda

 

 

 

These – “Alam (di Pikirannya”), terpolitisasi “Tempat” Masyarakat Pemilih

 

– a. Melakukan Demokrasi = Politik

 

– Membentuk

 

   b. Parlemen Nasional (Politis)

   c. Kesatuan – Federalisme

 

Sehingga Parlemen Nasional bukan Lembaga “Negara” (Pendirian, Syarat syarat)

 

Fungsi Legislatif = Membentuk Per Undang undang an Negara. Namun tidak keseluruhan Bentukan Tugas tugas Kerja (“Functions”). Bersama Kemasyarakatan Negara negara (Federal = Pemerintahan) mewujudkan Program program Kepartaia, diterjemahkan

 

Politik Ekonomi Masyarakatdalam Kesatuan Wilayah wilayah

 

<Titik

 

 

 

Cina (= Wilayahn wilayah, Pemerintahan – Kepartaian, Masyarakat = Rakyat) bukan tidak paham “Uraian PEMBEBAS” di atas

 

Bahwa Undang Undang bukan Huku. Dikesampingkan “sifat” Pers (=- Oknum oknum tidak “Insani”) atas Pemakaian Bahasa Uang Politik. Menjadikan Pertanyaan Kita apakah ada Hukum di Sosialisme selain Aturan aturan Masyarakat ?!?

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 


NASIONALISME = HUKUM ???


ADAT (Hukum kah ?) sudah TERTOLAK di Bumi Nusantara. Tidak sesuai dengan Politik Nasional – Wilayah wilayah. Karena, Imperialistik = Penjajahan. Dimaksudkan Penghisapan Tenaga Perkebunan

Menjadi Peperangan didasarkan Hak Sosial “Kelas Politik (= Tradisional”) berlanjut PEMBEBASAN Rakyat Miskin

Sosial Kelas – Hak = Kebebasan (Baca, Merdeka) di Tanahnya. Perbuatan perbuatan (Nilai) membentuk Kekuatan kekuatan Reaksioner

1. Sosialisme (Politis)

2. Arah Revolusi – Historikal Materialisme

3. Isme – Negara (Konsep)

Kaum Materialism (Perdagangan) memaksakan Liberalisasi (= Ekonomik) Pertanahan. Diperlukan lah Hukum Kapital Globalism, menguasai Pertanahan di Daerah daerah

1. rechts = Batas batas (Keperdataan)

2. “Perintah”

3. Penyediaan Air untuk Lahan lahan (Baca, Pertanahan)

Eksport  Agro Ekonomik pun berlangsung Monopolism kembali (Penjualan)

Feodalisme “yang bersembunyi” dalam Keadatan (Hukum). Politisiasi atas Hukum= “Pengendalian Bebas”. Diterjemahkan retorikal – Memerintahkan (Negara Politik, Verbalism)

Tentu dulu sedang Terjadi “Manipulasi Bentuk Nasionalism” …….

Mana mungkin hanya Kemerdekaan Tanpa Kebangsaan Masyarakatnya (Demokrasi = Proses). Pembentukan Kejiwaan Sosial – Persatuan Nasional

– Kesadaran Isme Politik = Nasional

– Fungsi Sosial = Kepemilikan Tidak Hukum

– Sosial Kenegaraan (= Federalisme)

SELESAI 


HUBUNGAN SOSIAL – PEREMPUAN


HUBUNGAN SOSIAL – PEREMPUAN

DALAM Politik (Utopia, Materialism) “Manusia Perempuan”, Rakyat jua di Dunia

 

1. Tujuan Pemikirannya, yang Dialektis Logik

 

2. Rasa = Hubungan (Politisasi)

 

   a. Hak, Kemampuan kemampuan Sosial. PEMBEBASAN

   b. Kasih – Sayang = Pendidikan

   c. Berbuat, Mengerjakan Ekonmisasi Produksi (Kemasyarakatan)

 

3. Kodratia = Alam. Kelahirannya

 

Melihat Keadaan Tidak Adil, Dirasakannya. Lalu, Berbuat !

 

<Jeda

 

 

 

Ini, Politik …… Wajar lah tersadarkan Pembodohan atas Keadilan. Sementara banyak Perempuan TIDAK  dapat Rasa “Keadilan yang Politik”.

 

Dari Hukum, yang dinamakan “Negara” (jadi Pemerintahan). Bukan Berbuat Keadilan. Tetapi, Sepihak melaksanakan Hukum = Bertindak (Politik). Mungkin Kini “karena” Demokrasi, Perempuan Sosialis

 

– Bertindak = Isme

– Diperbuat Adilnya Bentuk Politik bukan dalam Hukum

– MEMBEBASKAN

 

Bukan Tuntutan KEBENDAAN EKONOMIK (Baca, Kekayaan) ke Kapitalis … atas Sosial

 

 

<Titik

 

 

 

Logika rangkai Hak Sosial Kelas kelas = Perlawanan Keadilan. Atas Kebutuhan/ Pengannya. Jangan lagi Jerit = “Teriakan  Lupa” dalam Pemiskinan

 

Memang sama akan berakhir dalam Tangis (Bahagia kah ?)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI


SOSIAL – KEKUASAAN, MASSA


KEKUASAAN Rakyat Miskin (= Tujuannya) bukan Teoritikal buatan.

Tiga Politisasi Kekuasaan

1. Kekuasaan Rakyat (Ajaran)

2. a. Demos = Rakyat, Cratien = Ajaran Kekuasaan

    b. Lalu, membentuk Pemerintahan

    c. Melalui,

       – Kemerdekaan (Baca, PEMBEBASAN)

       – Pemilihan

          Catatan : Dasar “Pemilihan karena Ada” Rakyat

       – Revolusi

3. “Politik Rakyat” Miskin

    a. Hak hak Sosial (Kelas kelas)

    b. PEMBEBASAN

    c. Masyarakat (Kemasyarakatan Dunia)

<Jeda

Tegas, Politik = “Materialisasi Utopia”Masyarakat ke Tujuan Kekuasaan Rakyat

1. Menghancurkan Kapitalisme – Individual

2. Kepartaian. MEMBEBASKAN Rakyat

    a. Mengikuti Demokrasi = Pemilihan

    b. Membentuk Pemerintahan Yang Sosial

    c. Mempersiapkan Program program Kerakyatan

3. Membentuk Masyarakat Sosialisme

Karena, Kekuasaan Rakyat melaksanakan Sosial Ekonomi Manusiawi

1. Produksi Kebutuhan kebutuhan (Ekonomis) Masyarakatnya

2. Sosial Ekonomisasi – Keuangan (“Negara”) rangkaian Industrialisme

3. Pertahanan Wilayah wilayah (= Kedaulatan) Ekonomik

Pemikiran “Kekuasaan Rakyat” mulai dalam Masyarakat/ Kemasyarakatan Sosialistik

Permusuhan Ekonomi – Politik jadi alasan alasan Juang dalam Organisme – Jaringan jaringan Demokrasi

1. “Isme”

2. Kepartaian

3. Pencalonan

4. Revolusioner ke Tujuan = Dasar Materialisme

5. Sosial – Massa Politik

Kekuatan Rakyat Pemilih pun diarahkan mencapai “Keadaan Bertujuan”

<Tutup

SELESAI


POLITIK TENAGA (= KERJA)


TENAGA KERJA

TAMBANG

NASIONAL INDUSTRI

NASIONAL Industrialism (Perekonomian) membicarakan Masalah Tenaga (= Kerja). Hubungan Sosial – Pemerintahan (Demokrasi) dengan Keuangan Produksi Ekonomis dalam Politik Kerakyatan

 

Fungsi Sosial Keuangan menyalurkan Ekonomik Pendapatan Masyarakat

 

Selain penggunaan Keuangan untuk Sarana sarana Ekononomisasi (Perdagangan “di”) Negara

 

<Jeda

 

 

 

Keadaan Sosial Politis Negara akan terbentuk. Karena, Pemakaian “Tenaga”. Namun, apakah Tenaga Kerja tidak = Buruh andaikan Pemerintahan jadi “Majikan” Keuangan … ? Memerintahkan, membayar, memberhentikan. Jelas tampak akan diperlukan lah Sistim Politik Sosialism. Penyediaan Keuangan Negara Industrialisasi Produksi Masyarakat

 

1. Pembayaran “Kerja Tambang”

 

2. Rasional Proses Waktu – “Tempat” (= Fabrikasi)

 

3. Diperhitungkan Arah Pembentukan Laba

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI  


TAMBAHAN : ISME – POLITIK NASIONAL


    PERTAHANAN

    ISME

    (EKONOMI)

APAKAH “Pertahanan Isme” … ? (Pemeriksaan, Tanya)

 

Mempertahankan Sosdial Isme – Politik. Bahwa TRI PANJI RAKYAT suatu KEBENARAN LOGIKA. Tujuannya dalam Negara melalui Sosialisme Perekonomian. Rakyat pun Bertahan = PERLAWANAN ….. !

 

Didasarkan Haknya (di) atas Tanah. PEMBEBASAN Negara = Nilai nilai Kemerdekaan … Dari “Alamnya untuk memenuhi” Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

 

Maka, Pemerintahan Sosial terbentuk. Karena, Demokrasi

 

<Titik 

 

 

 

 

 


POLITISASI “FIGUR” DI PEMILIHAN


HUBUNGAN Politis Kepribadiannya dengan Hak hak Sosial = Dasar Pencalonan di Masyarakat … Bentukan Isme (Suara) – Konstituen = “Figurnya”

     – Nilai nilai Haknya

     – Revolusioner. ke Tujuannya (= Sosial)

     – Kemampuan kemampuannya (Politik)

<Titik

Beberapa Kepribadian Fifuralistik melaksanakan Haknya (Sosial Kelas)

1. Tani – Budaya Pangannya

2. Tenaganya = Buruh (Produksi)

3. Kelas – Politiknya (Kepartaian)

4. Sosialisme – Lintas Kelasnya (Politik, Demokrasi) Ekonomi Perdagangan

5. Pembebasan = Kerakyatan (Isme)

dll

Kekuasaan Politik akan terbentuk dalam Sosial Pertahanan. Federalistika Masyarakat Distrik distrik di Negara

Pembentukan ulang terus menerus Sosialisme (Pemilihnya). Gerak – Alamiah Dialektis “Arah Massa” ke Tempat  tempat Politisasi Pemilihan

<Tutup

SELESAI


PEMERINTAHAN SOSIAL EKONOMI


PEMERINTAHAN

ISME –

SOSIAL

EKONOMI

POLITIK

SEMENTARA dasar Pembicaraan, karena Pemakaian Keuangan “Negara” = Ekonomi Pemerintahan. Bukan Hak Sosial (Kelas kelas) …

 

Beberapa alasan, yang diajukan

 

1. Pemenuhan Kebutuhan Rakyat secara Perekonomian

 

2. Wilayah wilayah (= Kedaulatan di “Negara) Ekonomi”

 

     a. Sumber sumber Alam di Daerah daerah

     b. Nasional Industrialisme Tambang (Baca, TRI PANJI RAKYAT)

     c. Produksi – Nilai nilai, Pekerja (Kelas)

 

3. Politik Ekonomik Keuangan

 

<Jeda

 

 

 

Antara Sosial – Ekonomik, berlangsung Transaktif “Keuangan Rasional”. Sosialisme Industrialisasi Barang = Kebutuhan kebutuhan. Program program Pemerintahan berdasarkan Kepentingan kepentingan Masyarakat

 

1. Terpenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi

 

2. terbagi Laba ke Masyarakat/ Kemasyarakatan

 

3. Terjalin Hubungan Ekonomi – Pertanian

 

Tidak ke arah Kapitalisasi Uang atas Perdagangan Barang Hasil matarantai Produksi

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI