Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Desember, 2007

KEKUASAAN DAN PERTAHANAN


Ketika Kita sedang

Meminta,

Mereka Tidak Punya

Ketika

Mereka Tuntut Kita

sudah

Tidak ada lagi

INDONESIA …….

Ketika Mereka Tidak

 Meminta,

karena sedang KORUPSI

— o0o —

 

KEKUASAAN

DAN

PERTAHANAN

PERTAHANAN Sosialisme, berdasarkan Kemanusiaan dalam Hubungan Sosial antara Masyarakat – Politik dan Alam

 

1. Bertahan (= PEMBEBASAN) Mempertahankan

 

   a. Kemanusiaannya

   b. Tanahnya

   c.  Sosial Kelas kelas (= Hak haknya)

 

2. Melawan

 

3. Melindungi

 

    a. Masyarakat

    b. Produksi dari Kepemilikan Individualisme

    c. Sosial Keamanan Negara

 

Dalam Bentuk bentuk Kerja Politik

 

Kepartaian – Parlemen Nasional Membicarakan Rancangan Pertahanan Sosial. Dalam rangkaian Kemampuan kemampuan Penyelenggaraan Terjemahan Kekuasaan “Rakyat (Miskin”). Alasan alasan Politik Mempersiapkan “Tujuan Perlawanan Negara”

 

<Jeda

 

Kebenaran “Arah Tanggung Jawab” suatu kepemimpinan Pertempuran

 

<Tutup

 

SELESAI


KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI (Pembicaraan ke – Tiga)


KEKUASAAN

DAN

PEMILIHAN

PEMILIHAN Umum (Bab VII B)

 

1. Menyelenggarakan Kedaulatan “Rakyat yang Berkekuasaan” di Negara (Pasal 1 ayat 2)

 

    a. Memilih

   b. Hasil Perhitungan Suara (Pasal

    c. Dipilih (HAM)

 

2. Keanggotaan Parlemen Nasional (Pasal 22 E ayat 2, 3, 4)

 

3. Membentuk Pemerintahan = Kepemimpinan di Negara (Pasal 6 A)

 

<Titik

 

Logika (dalam Politik) “Materialisasi” di Negara

 

1. “Ada” Rakyat maka Terbentuk  Kenegaraan Demokratik (= Pemerintahan). Tidak Kekuasaan  “Perintah” jadi Negara

 

2. Rakyat Memilih (= Kedaulatannya)

 

    a. Pencalonan

    b. Program program (= Kepartaian). Pasal 6 A ayat 2

    c. “Hak”

 

3. Tampaklah suatu Rangkaian Gerak “Kekuasaan Rakyat Negara”

 

<Titik

 

Kekuasaan dalam Konstitusi (Baca, Undang Undang Dasar) Hasil Amandeer Kerakyatan (Ajaran)

 

1. Kekuasaan Rakyat = Kedaulatan

 

2. Melalui Demokrasi, dibentuk

 

    a. Pemerintahan

    b. Wilayah wilayah dan Daerah daerah

    c. Parlemen

 

3. Melaksanakan Kepentingan kepentingan Rakyat

 

<Titik

 

Berlanjut …

 

(dalam

“Kekuasaan dan Hukum”,

Thema )

 

 

 


KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI (Pembicaraan ke – Dua)


KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI
Ke – Dua
“KEKUASAAN (DAN) RAKYAT”

KEDAULATAN RAKYAT
“MAKA
BERKEKUASAAN”

(Dasar Pasal 1 ayat 2)

1. a. Kesatuan Nasional – Wilayah wilayah Manusia – Alam (Tanah)

2. Kerakyatan

b. Masyarakat = ‘Nation’ (Alamiah)
c. Pemerintahan Yang Sosial

Pendekatan Filsafati Manusia Sosial Syarat syarat Pendirian suatu Negara

Hubungan Sosial Kemanusiaan (dari Utopia ke) Politik – Alam. Materialisasi Tujuannya di Masyarakat. Dalam suatu “Negara” – Ide Sosial

Adalah Kekuasaan “Rakyat Berdaulat” (= Sosial) dalam Masyarakat

1. Mempersiapkan Alam, Diproduksi (= Proses. Baca, Tenaganya) untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan. Politik Kepentingan kepentingan

2. Melaksanakan Kedaulatannya

a. Demokrasi
b. Parlemen (Keanggotaan) Nasional
c. Pemerintahan Yang Sosial

Dalam rangka Pembentukan Masyarakat/ Kemasyarakatan Sosialisme

3. Mengelola Pangannya di Tanah (= Kebudayaan)

<Titik

Negara yang “Ideal” menganuti Isme (= Ideologi) – Sosial. Konseptual. Utopia Masyarakat Negara. Menampakkan Negara “Kekuasaan Rakyat”

Bukanlah Kepemimpinan, yang Berkekuasaan Negara” atas Rakyat. Jadi Bentuk Kenegaraan (= Pemerintahan) dalam Hukum “Buatan”. Yang Individualisme Bertujuan (Ekonomisasi) Kapitalisme

<Tutup

Bersambung …


KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI (Pembicaraan ke – Satu)


KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI

ke – Satu

“KEKUASAAN

DAN

NEGARA”

KONSTITUSI (Tertulis dan yang Tidak) Bukan Hukum, tetapi “Dasar dari” (= Undang Undang Dasar)

 

Memuat Aturan aturan Tujuan Bernegara

 

Utopia ke Politik (Materialisasi. Baca, Politik. Sementara, dalam Pasal pasal) Kekuasaan Rakyat (Miskin)

 

<Jeda

 

Naskah Teks Kemerdekaan menyatakan Peralihan Singkat Kekuasaan. Sedangkan Undang Undang Dasar

 

1. Pembukaan (Konstitusi UUD RI 1945)

 

    Rechtsstaats Bukan Machtsstaats Negara Kekuasaan

 

2. Batang Tubuh (= UUD Hasil Amandeer Kerakyatan)

 

    a. Bab Tentang Kekuasaan

    b. Pasal 33 “… dikuasai … Negara …”

 

<Titik

 

Demikianlah “Aturan aturan Kekuasaan” di Negara … Suatu Kekuasaan Tidak karena Hukum dalam Undang Undang Dasar. Konstitusi pun Bukan Hukum

 

<Tutup

 

 

 

Bersambung …….


TAMBAHAN : SOSIALISME, NASIONALISASI


TAMBAHAN

SOSIALISME, PARTAI

DAN

NASIONALISASI INDUSTRIALISME

DI INDONESIA

SOSIAL Isme Bukan suatu Kepartaian. Namun, Partai Organisme Sosial Rakyat di Masyarakat. Tujuan Kekuasaan Rakyat

 

Dialektika yang Logik. Kausalitas. Pemikiran Tentang Masyarakat

 

1. a. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

2. b. Demokrasi

    c. Perbuatan perbuatan ke Tujuannya

 

dalam Organ organ Politik Masyarakat

 

1. Kerakyatan (Isme, Ajaran)

 

2. Program program, yang Diperjuangkan (Pemenuhan Kebutuhan kebutuhannya)

 

3. Keanggotaan = Masyarakat (Pemilih)

 

Tampak lah Hubungan Sosial Partai dengan Industrialisme, Kelas Pekerja Buruh dan Produksi – Alam. These – “Alam di Pikirannya”

 

Ketika Demokrasi (= Proses) menyalurkan Program program suatu Kepartaian Nasional

 

1. a. Parlemen (Rakyat, Anggota anggota) Nasional

    b. Pemerintahan Yang Sosial

 

2. Pemilih (= Masyarakat Politik dari Pemilihan)

 

<Jeda

 

Nasional Industrialisme berdasarkan Kemanusiaan Sosio Ekonomik. Politisasi Undang Undang Dasar Pasal 33 (Baca, Pertambangan)

 

Pelaksanaan Sosialisme …….

 

Jika Tidak, maka ada Kekuasaan (dan, Kedaulatan) lain di “Negara” Indonesia, yang Berbeda dengan Kekuasaan Rakyat

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 


SOSIAL ISME DI INDONESIA


SOSIAL –

ISME

(DI) INDONESIA

DUA Kebebasan yang berlangsung di Indonesia (Baca, Nusantara) dan menjadi Dasar Isme – Sosial

 

1. a. Kemanusiaan

    b. Melalui Peperangan dan Kemerdekaan

 

Perjuangan Kebebasan Manusia tidak hanya dari Peperangan. Lalu, Merdeka. Bebas …

 

Utopia ke Politik (Materialisasi) melaksanakan juga

 

        – Hak hak (Sosial Kelas kelas)

        – Usaha usaha Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Pangan Sandang dan Papan

        – Demokrasi

 

2. Konstitusi

 

<Titik

 

Dalam Falsafati Politik Sosial Kerakyatan Manusiawi di Masyarakat

 

<jeda

 

Kemanusiaan “dalam Syarat syarat” Merdeka

 

1. Kebebasan di Tanahnya

 

    a. Bukan Kepemilikan (Hukum) Individualisme

    b. Tanah f : Sosial (Hak)

        – untuk Kependudukan dan Pemukiman di Daerah daerah

        – Daerah daerah Ekonomisasi Perdagangan Kemasyarakatan (Anti Monopoli)

        – Kegunaan dan Manfaat Produksi Alam

    c. Pembagian Lahan lahan Tanam Pangan

 

2. Pembentukan Masyarakat Sosialisme Indonesia

 

3. Politik dan Negara

 

    a. Pemerintahan Sosial Demokrasi

    b. “Negara” – Ide Sosial

    c. Sosial Pertahanan Nasional

 

<Titik

 

Dalam Tahapan tahapan Materialisme Tanah Nasional. Sub sub Budaya – Pertanian Rasionalisme untuk Pangan Kemanusiaan (= Masyarakat)

 

Rakyat Yang Bebas mengelola Pertanahan – Tani sendiri

 

<Jeda

 

Watak Kebebasan Manusia Sosial karena Kemerdekaan Tanah Negeri (Wilayah wilayah Bumi)

 

1. Kerakyatan

 

2. Hubungan Sosial Persaudaraan – Alam dalam Kemanusiaan (antara Manusia manusia)

 

3. Nasional Kepribadian (Utopia)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

       –


“POLITIK KONSEPTUAL” DAERAH


“POLITIK

KONSEPTUAL”

DAERAH

DEMOKRASI Bukan lah “Perjanjian, Dibentuk Kenegaraan” (Baca, Pemerintahan). Hubungan “Sosial” antara Masyarakat – (jadi suatu) negara. Dalam “Proses ke Hasil, Terpilih”. Suara (= “Kedaulatan) Rakyat”

 

Namun dalam Pemilihan berlangsung Penyusupan Individualisme. Dengan Program program “Negara Ekonomik”. LIberalisme – Keuangan mengincar “Daerah Sumber Alam”.

 

Lalu, Masyarakat Pemilih dilepaskan … ! Ke Tujuan Kapitalisme.

 

Negara pun jadi “Alat” saja dari Kelompok kelompok Individualisme, Berorganisasi (= Hukum) dalam rangka Ekonomisasi Politis. Berkekuasaan

 

Beda “Kekuasaan Rakyat (Miskin”) dari Kedaulatan dalam Sosial (Sistim dan Pelaksanaan) mengatur Nasional Daerah daerah. Kepartaian pun “Organisme Sosial Politik”

 

1. Tujuan Kerakyatan (Ajaran)

 

2. a. Konstitusi

    b. Pencalonan

    c. Kepartaian

 

3. Nasional – Wilayah wilayah

 

Karena Isme Sosial maka Pemerintahan di “dalam Masyarakat”

 

1. Penyelenggara suatu “Negara” – Ide Sosial

 

2. Pemerintahan (jangan baca “Negara”) Kesatuan – Federalisme

 

     a. Wilayah wilayah Masyarakat Daerah daerah

     b. Sosio Ekonomik Pemerintahan

     c. Pertahanan

 

3. Pembentukan Pemerintahan pemerintaha di Daerah daerah

 

Masyarakat Konseptual, “yang Bernegara” (= Nasionalism) di Daerah daerah

 

Dalam Kepentingan kepentingan Terpolitisasi di Daerah daerah :

 

1. Persatuan Kenegaraan (= Nasional)

 

2. Laba Ekonomisasi Produksi Terbagi untuk “Masyarakat daerah”

 

3. Perdagangan (Barterisasi) antara Kependudukan Wilayah wilayah Pemukiman

 

 

 

SELESAI

 


KEKUATAN MASYARAKAT ISME


KEKUATAN

MASYARAKAT

ISME

 

 

 

KEKUATAN

 

1. Dasar dan Tujuan

 

Masyarakat – enduduk (= Mukim) terbentuk karena Bertujuan Kekuasaan Rakyat Miskin. Hasil Pemikiran (atau, Isme. Ideologi)

 

2. Kemampuan kemampuan :

 

     a. ‘Nation’

     b. Sosial Kelas kelas (= Hak hak)

     c. Pertanian – Budaya Pangan

     d. Kelas Pekerja – Buruh (Tenaga, Masyarakat)

     e. Kemerdekaan

 

3. Pertahanan. Kesatuan Wilayah wilayah (= Nasional)

 

Dalam Proses Kemanusiaan Sosial Politik – Ekonomi Alam. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

<Jeda

 

KEPARTAIAN

ISME

SOSIAL POLITIK NASIONAL

Mak “Kebenaran” Isme teranuti

 

1. Pemikiran Yang Benar Tentang Masyarakat (Baca, Sosialisme)

 

2. Tujuan Yang Benar. Rangkaian Logika dalam Perbuatan perbuatan (= Materialisme) ke Tujuannya (Manusia)

 

3. Membebaskan

 

Isme Sosial Nasional Politik dalam Bentuk bentuk Politisasi :

 

1. Kerakyatan

 

2. Kepartaian

 

     a. Keanggotaan dari Masyarakat (Sosial) Penduduk

     b. Nasional – Wilayah wilayah

     c. Mempersiapkan Masyarakat Sosialisme

 

3. Program program Sosial Ekonomik Nasional – Isme

 

Pemerintahan dibentuk Nasional. Dalam Masyarakat Kesatuan Wilayah wilayah. Penyelenggara Negara Sosial mencapai Keadilan Ekonomi Produksi. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat (Pangan, Sandang, papan). Yang didasarkan Kedaulatannya

 

Suatu Kebenaran bukan Direkayasa (Baca, Teoritikal Ilmiah) namun untuk Melaksanakannya – berbuat (= Politik) dalam Pembebasan

 

<Titik

 

— o0o —

“Pikiran Revolusi” Kemanusiaan Kekuatan Masyarakat. Tahapan tahapan Materialisasi. Tujuan Kekuasaan Rakyat dalam Nasional Kepartaian Pembebasan

 

1. Bebas (Baca, “Kemerdekaan”. Hak Azasi) di atas Tanahnya (Manusia)

 

2. Tahapan tahapan Materialisasi Isme Politik Utopia

 

     a. Masyarakat Sosialisme

     b. Hubungan antara Kemasyarakatan di seluruh Dunia

     c. Kesatuan – Federalisme

 

3. Peradaban Bangsa dalam “Kebaruan Zaman Manusia” di Dunia (Tanah, Bumi)

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 


KELAS KELAS EKONOMI


KELAS KELAS EKONOMI

 

 

 

KARENA, Indiovidualisme maka Terjadi Tiga Kelas dalam Kependudukan dengan Tugas tugas Kapitalisme :

 

1. Kelas Industrialisme – Penguasaan Produksi

 

2. Kelas Pemerintahan (Hukum, Ekonomi) dalam Saluran saluran Keuangan Negara. Dukungan Militerisme

 

3. Kelas Perdagangan Monopolisme – Liberal

 

“Kelas Percontohan” di atas Berkekuatan (= Kemampuan kemampuan) Politik

 

1. Keuangan (dalam “Permodalan”)

 

2. Jaringan jaringan Politik “Kekuasaan” karena Ekonomisasi (Kebutuhan kebutuhan) atas Warga (di) Negara

 

3. Pasar “Bebas Harga”

 

<Jeda

 

“Ekonomik Penguasaan” (= Kapitalis), berhubungan dengan suatu Negara. Sistim Cara cara Kelas kelas dalam Politisasi Kenegaraan (= Pemerintahan kah Individualisme ?) berbeda dengan Isme Perekonomian Sosial

 

1. Negara menjadi “Alat”

 

2. a. Kepentingan kepentingan Sepihak “Terhadap Masyarakat” (Baca, Sosial)

    b. Tujuan Ekonomis Perlabaan

 

Bukan Isu – kontra Isu antara Kaya dan Miskin lagi … Tetapi, Masyarakat yang Bernegara karena “Tujuan Kerakyatan”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


POLITIK DAN KEBODOHAN


POLITIK

DAN

KEBODOHAN

PEMBODOHAN atas Manusia hanya untuk Kekuasaan dan Perlabaan Uang (Liberalisme)

 

Selain Individualisme ternyata karena Kapitalisme

 

Melalui

 

1. Kebebasan

 

2. 2. Ekonomi Monopoli Produksi (jangan langsung baca Harga)

 

3. Hukum dibuat (Pemaksaaan)

 

Kebodohan pun jadi “Hasil Terbalik dari”Pembodohan Sebab memang Manusia Tidak Bodoh

 

     Pembodohan <——- Kebodohan (Tidak Bodoh)

 

– Berakal

– Berpikir. Rasa (Laki laki, Perempuan – Sama)

– Berbuat

 

<Jeda

 

Cara cara Pembodohan berlangsung dalam Politik Ekonomisasi. Dasar Niat Buruk atas Ketergantungan dari Kebutuhan kebutuhan Manusia Sosial

 

1. Industrialisme Produksi dikendalikan Ekonomisasi Kapitalisme

 

2. Kepemilikan Ekonomik atas Sumber sumber Alam Hasil Pertanahan

 

3, Kekuasaan = Perbuatan perbuatan Ekonomi Hukum Individualisme

 

 

 

— o0o —

KEBUTUHAN

KEBUTUHAN

PANGAN

Pangan tidak boleh dalam Penguasaan apa pun jua selain Hak Kerakyatan (= Masyarakat)

 

Rangkaian Perjuangan Sosial Kelas kelas

 

1. Pertanian – Budaya Pangan

 

    a. Tenaganya mengelola Pangan

 

2. b. Pembagian Lahan Tanam Teratur dalam Masyarakat

 

3. c. Penyaluran Pemenuhan Kebutuhan. Barterisasi Terbuka (= Barang)

 

<Titik

 

Hubungan Sosial Dialektis Petani dan Tenaganya dengan Tanah (Thesiska “Alam di Pikirannya”), Keberadaan Hak Sosial untuk Pangan Rakyat. Dalam Politisasi Negara. Tradisionalitas – Modernisasi, ke “Zaman Baru Kemanusiaan”

 

Pelaksanaan Hak hak (Baca, “Makanan”) Manusiawi dalam Kekuasaan Rakyat di Masyarakat (Sosial)

 

— o0o —

Pembodohan atas Rakyat dilakukan dengan Kebohongan kebohongan. Sembunyi Niat dalam Perbuatan perbuatan. Seiring Kekejaman Perintah, Terpolitisasi Kenegaraan Ciptaan Hukum

 

1. Merampas Tanah Rakyat – Sosial untuk Penjaminan sehingga Tidak Bermanfaat

 

2. Buruh Kelas Pekerja Masyarakat jadi Tenaga Kuli untukPerusahaan perusahaan – laba Individualisme (Dalam Negeri dan Luar Negeri/Asing)

 

3. Hasil Pertanian yang Dijuan. Rakyat pun Beli Pangannya

 

4, De – Politisasi Ekonomi Isme – Sosial Produksi

 

5. Perdagangan “Monopoli Pasar”

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 


“NEGARA’ – IDE SOSIAL (Pengamatan Tiga)


PENGAMATAN
“NEGARA’ – IDE SOSIAL
(TIGA)
NEGARA ? Suatu Ide Konsep dari Pikiran. “Bangunan”. Dasar ada Masyarakat – Pemerintahan, Nasional – Wilayah wilayah
1. Kekuasaan Rakyat Miskin. Kerakyatan = Manusia Sosial (Kedaulatan)
2. Organisme Kepemimpinan (Bukan Pelembagaan Hukum Individualisme)
    a. Pemerintahan “dalam” Masyarakat (Pelaksanaan Sosialisme di Negara)
    b. Demokrasi
    c. Karena, Kepartaian (= Anggota anggota – Masyarakat)
3. Program program Sosio – Ekonomi Penyediaan Kebutuhan kebutuhan
Dalam Sosialisme Politisasi Utopi atas Negara
<Jeda
KEPARTAIAN
(DAN)
POLITIK
Syarat syarat untuk “Negara” Sosial jadi Politisasi Nasional – Kiri (Baca, Tujuan Kerakyatan Sosialisme). Kenegaraan Pelaksana Sosialisme KOnstitusi. Dalam rangka juga Membentuk Masyarakat/Kemasyarakatan Manusia. “Negara” – Ide (Sosial, Konsep) tidak lain salahsatu Hasil Revolusi Pemikiran
<Tutup
SELESAI

PERTAHANAN KOTA SOSIAL


PERTAHANAN
KOTA
SOSIAL

HUBUNGAN Sosial Manusia dengan”Kota”. Tidak karena Moderenisasi walaupun ada Teknologi juga. Tetapi, Pedesaan “Tumbuh”

Alasan alasan Politik

1. a. Pembentukan Kenegaraan (Pemerintahan)
b. Demokrasi
c. Federalisme (Politis)

2. d. Budaya – Tani, Perlintasan Distribusi (pangan(
e. Sosial Politik Industrialisme Dagang

3. Rasionalisme Filsafati Dimensi dimensi Ruang – Waktu – Perhitungan Tempat (baca, Alami)

Dari rangkaian Politisasi Bentuk bentuk Kota Sosial, antara lain

1. Kota “karena Alam”

a. Sungai
b. Kota Industrialisme
c. Pulau

2. Kota Politik, yang “Dibentuk”

a. Karena, “Negara” (= Warga) Kota kota
b. Admnistration
c. Keperluan keperluan Daerah (= Batas) Mukim

3. Tumbuh karena dari Kependudukan Peradaban (Tradisi) Pangan

< Jeda

KERAKYATAN
DAN
PERTAHANAN

Pertahanan (Baca, HAN)

1. Dalam Pertempuran ke Pertempuran

2. Karena, Serangan serangan (Peperangan), maka Bertahan – Mendirikan Pertahanan pertahanan KAM

3. Sosial Politik HAN

Syarat syarat HAN Kerakyatan Sosial hanyalah KEMANUSIAAN. Dalam Sosialisme menuju Kekuasaan Rakyat Miskin

HAN Sosial “Kota”, antara lain

1. Sosial Kelas kelas dalam Penduduk

2. Melindungi Perlintasan Distribusi Pangan antara Wilayah ke Wilayah Sosial

3. Perang “Kota Rancangan” (= keluar – masuk)

4. Demokrasi Pemilihan (Admnistrasi ?)

5. Keamanan Daerah daerah

<Tutup

SELESAI


“NEGARA” – IDE SOSIAL (Pengamatan Dua)


PENGAMATAN
“NEGARA” – IDE SOSIAL
(DUA)

SELAMA ini Sosialisme hanya Bacaan saja. Karena, ada “Negara”. Tertulis. Bukan karena Masyarakat maka Pemerintahan Dibentuk. Sehingga Tujuan akan Berbeda dengan Kehendak Penduduk

Kepentingan kepentingan Masyarakat di Nasional (Isme kah ?) Wilayah wilayah

1. Kenegaraan

2. a. Ekonomi
b. Produksi
c. Dagang

3. Pertanian

Ekonomisasi Kebutuhan kebutuhan Terplitisasi dalam suatu “Negara’

<Titik

Antara Pertanian dan Industrialisme (= Produksi. Materialisasi) jadi Politik Ekonomik Negara

Akan tampak Kenegaraan (Baca, Pemerintahan Negara – Gpverment) berniat dilaksanakan Sosialisme atau tidak pernah Memenuhi Pangan, Sandang, Papan untuk Masyarakat dalam Keadilan Politik Rakyat

Namun Pertanian bukanlah Ekonomisasi Keuangan untuk Perlabaan

<Jeda

Ilmuwan (Rasionalism) melakukan “Ekonomik Terobos” ke Sosial. Nasional Isme Sosial Politik telah curiga. Politik butuh “Bagaimana Ideologi, Figur, Pemilih

<Tutup

……. Bersambung


NASIONALISME – PERLAWANAN


NASIONALISME

DAN

PERLAWANAN SOSIAL

 

BUKAN sesudah Negara Didirikan … Lalu, ada Nasionalisme. Tetapi, berhubungan dengan Memperjuangkan Kemerdekaan (di) Tanahnya. Revolusioner …

 

Dasar Nasionalisme

 

1. Manusia “Yang Merdeka”

 

2. Cita cita ke Tujuannya

 

3. Kerakyatannya (Sosial, Ajaran)

 

4. Nasional “Wilayah wilayah” (Materialisme)

 

5. Pergerakan (Rangkaian) Kebangsaan

 

Bentuk bentuk Politik

 

1. Kebangsaan

 

2. Perjuangan Bersenjata (Perang)

 

a. Pembicaraan

b. Perang

c. Politisasi

 

3. Mendirikan “Negara”

 

Dasar Kerakyatan (Ajaran)

 

1. a. Kedaulatan Rakyat (= Ajuan)

b. Demokrasi

 

2. c. Mempersiapkan Pemerintahan

 

— o0o —

 

REVOLUSIONER

 

Hubungan Nasionalisme dan Sosialisme

 

1. Kemanusiaan Sosial :

 

a. Kerakyatannya

b. PEMBEBASAN Kemerdekaan (di) Tanahnya

 

– Sosial

– Ekonomisasi Kerja (Alat alat) Produksi

– Pertanian

 

c. Keadilannya

 

2. Parlemen (Bentukan) Nasional

 

3. Hubungan Masyarakat – Alam (dalam) Kesatuan Wilayah wilayah

 

a. Nasional

b. Perlawanan

– Anti Imperialisme (Kolonial)

– Penjajahan

– Perjuangan Kelas Buruh

 

c. Kebangsaan Proses di Masyarakat

 

Dalam Tahapan tahapan Revolusioner Kerakyatan

 

SELESAI


“NEGARA” – IDE SOSIAL (Pengamatan Satu)


PENGAMATAN
“NEGARA” – IDE SOSIAL
(Satu)

 

 

 

APAKAH sudah ada Hal hal untuk “Bangunan” suatu “Negara” – Ide Sosial

<Jeda

Sekali lagi Bukan Dibicarakan secara (dalam) Ilmiah. Tetapi, Politik (baca, Utopia) ke Politik. Materialisasi). Falsafati (= Filsafat ? Filsafati) Politik

1. Manusia Sosial (Politik)

2. Rakyat

3. Masyarakat – Politisasi Ekonomi Industrialisme

Hubungan Sosial – Kemanusiaan (Manusia ke Manusia) – Alam. Ber – “Negara”. Pemikiran Tujuan Kekuasaan Rakyat di Masyarakat

Suatu Negara Ber – Pemerintah – an Sosial Demokratik Revolusioner. “Ada dalam” Masyarakat Pelaksana ke Tujuannya (Manusiawi)

Kenegaraan (= Pemerintahan. Konstitusi) terselenggara Bukan karena “Kekuasaan” Hukum, maka jadi Perbuatan perbuatan di Perpolitikan (= Dibuat). Namun Kedaulatan Rakyat

<Titik

Jika tiada, Kami menghentikan Pembicaraan sekarang juga

<Tutup

SEKIAN 


SURAT KEPADA KAWAN


SURAT KEPADA KAWAN

 

SELAMAT Pagi, Kawan kawan Pembebasan …

 

Kita tidak mungkin melepaskan Kata “Pembebasan” karena alasan alasan apapun jua. Dalam Tugas tugas Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan

 

Kebenaran Perbuatan perbuatan, Arah, Politisasi, Tujuan Kita, yang Logik Kausali (Sebab – Akibat dalam) Dialektika. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Kekuasaan “Rakyat (Miskin”) bagaimanakah ?

 

1. Adalah, Manusia Sosial

 

   a. Rakyat

  b. ‘Nation’ Proses Kemasyarakatan

  c. Masyarakat

 

2. Berkedeaulatan. Nasional – Wilayah wilayah (Daerah daerah)

 

3. Masyarakat Sosialisme

 

    a. Sosial Kelas kelas

 

       – Perbuatan perbuatan dari Hak hak

       – Kebebasan (di) atas Tanahnya

       – Kegunaan untuk Masyarakat

 

   b. Pertanian – Budaya Pangan (Baca, Fungsi Sosial)

   c.  Hubungan Sosial antara Tenaganya – Alam

 

        – Kelas Pekerja (Buruh)

        – Produksi

        – Nasional Industrialisme

 

Hubungan Nasional – Wilayah wilayah dan Sosial Kelas kelas (= Hak hak) jadi Kekuatan Dasar “Manusia Politik”

 

1. Tidak Individualisme

 

2. Tidak “Negara” Kapitalisme (Perekonomian)

 

3. Tidak Feodalisme (Keadatan ? Sama)

 

Rangkaian Pembebasan Kerakyatan menuju Kekuasaan Rakyat di suatu “Negara’ – Ideal Sosialisme. Tidak ada Kelas kelas Ciptaan Ekonomi di Masyarakat. Kenegaraan karena Pemerintahan Sosial Demokratik Revolusioner

 

Terbentuk dalam Masyarakat, Pemerintahan melaksanakan Program program Kepartaian Rakyat untuk Membebaskan Tanahnya Manusia, yang Dikuasai

 

1. Kepemilikan Individualisme (Hukum dalam Politisasi “Negara”)

 

2. Tidak Manfaat untuk Masyarakat/ Kemasyarakatan Bangsa

 

3. Rakyat kehilangan Lahan lahan Tanam untuk Pangan

 

Apakah maksud Pemerintahan Yang Sosial, Demokratik, Revolusioner ?

 

1. Pemerintahan Yang Sosial. Karena, Pelaksanaan Tujuan Kekuasaan RakyatMiskin (Sosial)

 

2. Pemerintahan Yang Demokratik. Demokrasi Politik Kerakyatan, Didirikanlah “Kenegaraan” (= Pemerintahan “Negara”)

 

3. Pemerintahan Yang Revolusioner. HAN (Baca, Pertahanan) Tanah Manusia Rakyat dalam Nasional Kesatuan Wilayah wilayah

 

Pengertian sementara dalam Keadaan “Waktu Politis” untuk Nusantara kini. Kawan kawan, … Rasionalisme Kebaruan Juang. Lanjutan Transisional suatu Kemerdekaan di Bumi ke Sosialisme

 

SELESAI

 

 

 

 


UTOPIA


UTOPIA

KE  POLITIK

(MATERIALISASI)

 

UTOPIA memang ke Politik Icon Sosialisme. Dalam banyak Terjemahan Pemahaman anutan Ekonomi Kemasyarakatan (Sosial) di Dunia. Mungkin “Idea” di Filsafat sementara berada di ‘dalam” …

 

1. Dipikirkan

 

2. Perbuatan perbuatan, yang Bertujuan

 

    a. Manusiawi

   b. Benar karena Pikiran

   c. Kebaikan

 

3. Manusia Yang Sosial (Baca, Kemanusiaan)

 

<Jeda

 

Bentuk bentuk Dasar

 

1. Ideologi

 

2. Anutan (Cita cita) Masyarakat Sejahtera Adil Makmur

 

3. Isme

 

Politik

 

Dari Utopia ke Politik. Berbuat melaksanakan Hasil Pemikirannya (Manusia)

 

1. Logik Kausalitas Dialektis

 

2. These “Alam (di Pikirannya”)

 

    a. Nasional- Wilayah wilayah

   b. Hubungan Sosial Tenaganya – Alam (Produksi) untuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

   c. Pertanian – Budaya Pangan

 

3. Dalam Politik maka Bertujuan Kekuasaan Rakyat (Sosial)

 

Materialisasi Politik Utopia Terjadi dalam Sosial Ekonomi. Sosial Kelas kelas (= Hak hak) di atas Tanahnya bukan Merampas lewat Kepemilikan Hukum. Dikorbankan lah Rakyat Yang Masyarakat Tanpa Kemerdekaan di Buminya

 

Kegunaan Funsi Sosial Manfaat Pertanahan

 

1. Kesatuan – Wilayah wilayah. Bernegara. Kerakyatan (Manusia Sosial)

 

2. Sumber sumber Alam Produksi Kebutuhan kebutuhan Masyarakatnya

 

3. a. Lahan lahan Tanam

    b. Pertanian

    c. Pengairan

 

4. Penduduk (= Warganegara ?) bermukim. Politik Admnistrasi (Govermental)

 

5. HAN – Kemerdekaan (Historikal Materialisme)

 

Utopia Sosialisme berdasarkan Tanahnya Manusia Harapan harapan, yang dirajutnya jadi Kenyataan dalam Sosial Politisasi Ekonomik untuk Bersama. Non – Indiividualisme. Persaudaraan di Tanah Merdeka. Membentuk Masyarakat Sosialisme

 

Masyarakat tidak hanya meneteskan airmata ketika Tanah Kemanusiaannya telah dirusakkan Hukum Buatan kini …

 

<Tutup

 

SELESAI


NASIONAL ISU EKONOMI


NASIONAL ISU EKONOMI

TERJEMAHAN

LIBERAL – NEGARA – POLITIK

 

 

DUA Tujuan Liberal melalui Politik

 

     1. Membentuk Pemerintahan

  

         a. Kelompok kelompok Dasar Kepentingan kepentingan

         b. Politik dan Figur

 

     2. c. Perlabaan

 

Bentuk bentuk Politisasi

 

     1. Demokrasi dan Kepartaian

 

     2. Ekonomisasi Keuangan atas Barang barang Perdagangan

 

         a. Pasar Terbuka

         b. Perlabaan dalam Harga Bukan dari Fabrikasi

         c. Persaingan

 

     3. Jaminan Pembayaran “Pekerjaan”

 

Berhubungan dengan Negara karena

 

     1. a. Hak Berpolitik

         b. Keuangan Negara yang dicetak (Kepentingan kepentingan Ekonomi Politis)

 

     2. Distribusi Penyaluran atas Barang Kegunaan Produksi (Perijinan)

 

— o0o —          

 

Dari kedua Tujuan Liberal tampak Politisasi Ekonomik, menyeimbangkan Ekonomi “Dalam” Politik, yang amat Bergantung pada Keuangan Negara

 

     1. Dicetak

 

     2. Jaminan Emas (Baca, Tanah – Bumi)

 

     3. Transaktif – Edar – Jumlah

 

<Jeda

 

Falsafati Politik (Sosial) menamakan “Keadaan, yang Liberal – Terbuka”, mengakibatkan Syarat syarat Kemasyarakatkan

 

     1. Kesatuan – Wilayahn wilayah (Baca, Sumber sumber Alam)

 

     2. Nasionalisasi Industri (“Negara” kah ?)

 

     3. Matarantai9 Produksi Barang Kebutuhan kebutuhan Masyarakat

 

<Titik

 

Antara Liberal – Sosial, Terpolitisasi dalam Rasional Ekonomi. Pembagian Laba untuk Masyarakat karena Proses Industrial. Bertujuan Kerakyatan didasarkan Kedaulatan Bernegara. Dialektika, yang mungkin dibenturkan kembali untuk Keadilan.

 

Bagaimanakah akan berlangsung ? Andaikan Kondisi kondisi Perekonomian memang Rangkaian Tahapan Logik. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

<Tutup

 

SELESAI

 


POLITIK DAN NEGARA


POLITIK DAN NEGARA

 

(Menarik Kembali Gol – Put)

 

 

 

BEBERAPA Politisasi Negara

 

 

 

    1. Kedaulatan Negara – HAN

 

 

    2. Kekuasaan Negara – Hukum

 

 

    3. Demokrasi “Negara Ekonomi”

 

 

 

Benuk bentuk Politik Bernegara

 

 

 

     1. Nasionalisme :

 

         a. – Konstitusi (= Absolutisme ?)

 

             – Kepartaian (Tunggal kah ? Multi ?)

 

         b. Pro Kemerdekaan (Sejarah)

 

         c. Bentukan

 

 

 

     2. Pemerintahan dan Kepartaian

 

 

 

     3. Hubungan – Angkatan Bersenjata

 

          a. Politik HAN Negara

 

          b. Perjuangan Dasar Kemerdekaan

 

          c. Militerisme – Penguasaan

 

 

 

<Jeda

 

 

 

Sementara, “Yang Ideal” (Transisi – Politisasi “Negara”)

 

 

 

     1. Kerakyatan

 

 

 

      2. Nasional Politik Demokrasi

 

          a. Nasional – Wilayah wilayah

 

          b. Kesatuan – Federalisme

 

          c. Sosial (Rancangan) HAN

 

 

 

      3. Sosio – “Ekonomisasi Produksi”

 

 

 

Dalam rangka pembentukan Masyarakat/ Kemasayarakatan Sosialisme, berdasarkan Konstitusi pun “Tidak Masalah”  tetapi “Bukan Hukum” (= karena, dibuat untuk “Menguasai”) atas nama HAN

 

 

 

o0o 

 

 

 

Dua “Cara dalam Sistim” Kekuasaan membentuk Politisasi Negara :

 

 

 

     1. a. Individualisme – “Pemerintahan” menjadi “Penguasaan” (= Kekuasaan) di Negara

 

         b. Kedaulatan Negara (Bentuk “Kekuasaan” Pemerintahan)

 

 

 

 

       2. Kekuasaan Ekonomik (atas “Kebutuhan kebutuhan”)

 

 

 

<Titik

 

 

 

Dalam keseluruhan Pembicaraan Bahasan Kami , MENEGASKAN ketika Dibentuk “Pemerintahan Negara” (= Kenegaraan) , Berlangsung PROSES TAKTIS – IDEOLOGIK (Baca, Isme) RAKYAT mampu MELEPASKAN NEGARA secara Politik

 

 

 

Karena,

 

 

 

    1. Hubungan Sosial Rakyat – “Kekuasaan” dan Pemerintahan. Kekuasaan RAKYAT MISKIN

 

 

 

     2. Kesatuan – Wilayah wilayah

 

          a. Kemerdekaan (“Hak di” Tanahnya)

 

          b. “Nation”

 

          c. Kecurangan kecurangan Politik di Daerah daerah

 

 

 

     3. Sosial Program program Ekonomik (Kebutuhan kebutuhan)

 

 

 

<Tutup

 

 

 

SELESAI

 

 

 

 

 

 

 


KEADILAN DAN NEGARA


KEADILAN

DAN

NEGARA

 

(Tulisan Ke I – Satu)

 

HUKUM Bukan “Proses Falsafati” tetapi Keadilannya dalamPerbuatan perbuatan Manusia (=Perbuatan “Yang Adil”). Atas “Semua” atau Dapat “Sama”.

 

Negara terbentuk.Utopia ke Politik (Materialisasi). Berbuat, melaksanakan Keadilannya. Pembentukan “Negara” – Ide Sosial.

 

Bangunan “Masyarakat Negara”

 

1. Kerakyatan

 

2. Nasional – Wilayah wilayah

 

3. Ber – Pemerintah – an

 

Negara “Sosial” karena

 

1. Dasar Kemanusiaan – Sosial

 

2. Tujuan Kekuasaan Rakyat

 

3. Pemerintahan “dalam” Masyarakat

 

TulisanKe – 2 (Dua)

 

Keadilan berlangsung ke”Tujuannya”. Perbuatan Adil “Sebab” Rakyat Miskin,yang Berkuasa (= Kedaulatan)

 

Hukum buatan – Individualisme (Ciptaan Kapitalisme) Penguasaan “Tidak untuk” Keadilan Sosial (Baca, Rakyat  Masyarakat dan Penduduk)

 

1. Memusnahkan Kemanusiaan

 

2. Hancur Sosial Kelas kelas (= Hak hak. Hak atas Tanahnya)

 

3. MerusakkanMasyarakat

 

DalamMasyarakat -Kemanusiaan terbina Aturan aturan Sosial

 

Tulisan ke3 (Tiga)

 

Hubungan Sosial Kenegaraan

(=Pemerintahan)

dengan “Negara” Sosial

 

Dasar “Negara” Sosial

 

1. Tujuannya (karena, Logika Dialektika,maka) jadi “Dasar

 

2. Masyarakat (dibentuk – Politis)

 

3. a. Pertanian – Budaya Pangan

    b. Memenuhi Kebutuhan kebutuhan (Barang)

    c. Produksi

 

Keadilan dalam Tujuan Kekuasaan “Rakyat Miskin” (Manusiawi !) menghapuskan Kelaskelas Ekonomik Terpolitisasi Kekuasaan Perekonomian – Uang Kapitalisme

 

<Jeda

 

Dalam Sosialisme, bahwa Partai “Tidak Hukum”, Alat Politik (?)

 

Karena,

 

1. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

 

2. Demokrasi, Politisasi (Baca, Pemilihan) Kenegaran

 

3. Kesatuan – Wilayah wilayah. Keanggotaan Masyarakat

 

Dibentuklah Pemerintahan Yang Sosial. Namun “Bukan suatu Kekuasaan” (Hukum). Menguasai, Tidak Berbuat Keadilan. Program program Partai pun diselenggarakan.

 

Tampak Hubungan Sosial Pemerintahan Kenegaraan (dengan Partai) dan “Negara” – Ide Sosial,

 

SELESAI


KEPADA KAWAN HARRIS S – Perang Urat Syaraf


KEPADA

KAWAN HARRIS S

DI TEMPAT

 

(Perang Urat Syaraf)

 

DUA Kebijaksan Ketua Partai jadi Arah Politik Keanggotaan, Masyarakat (Pemilih) dan Kami Pembebas.

 

Pertama, Kriteria kriteria Calon Presiden

 

Kedua, Sosialisasi Program Kepartaian Nasionalisasi Industri Tambang. Dalam rangkaian Politisasi Negara ke “Luar”

 

<Jeda

 

Dengan tidak lupa mempersiapkan Pemilihan berlangsung sesuai Rancangan Kerakyatan yang akan dibelokkan jadi Liberal “Isme”

 

1. Pemilih Terbuka (= Bebas)

 

2. Kedaulatan Rakyat jadi (Kekuasaan di) “Negara” Terjemahan Undang Undang Dasar

 

3. Curang “dalam Hukum” (Modus Baru) namun Kesalahan “untuk” Militer (= Organisasi)

 

Sementara masih dalam Pertukaran Masalah Undang Undang HAN (= Tentara ? Bagaimana dengan Rakyat ?) Bersama Paket KAM Lanjutan

 

Bahwa TNI (Baca, atas Keputusan Pimpinan, Berhenti – Hak) mampu ikut Pencalonan

 

Alasan alasan :

 

1. Konstitusi

 

2. Demokrasi

 

3. “Kependudukan”

 

Sikap yang Wajar. Ketentaraan (1?!). Transisi Reformis mungkin … Dididik, Berpolitik (“Ketika” Peperangan) langsung Terlatih

 

— o0o —

 

Kawan …

 

Militerisme terus Bergerak, memanuver, menekan, membersihkan. Diajukan Solusi Konseptual Politik

 

Tampaklah ada Jebakan Oposisional juga disediakan. Menggiring ke “Tidak Demokrasi”. Karena, Partai partai tetap “Alat Politik” Militerisme dalam Kepengurusan sampai di Kelurahan kelurahan/Pedesaan

 

<Titik

 

Tumpukan Masalah masalah pun dalam Hubungan Luar Negeri tidak lain Saluran saluran Resmi Kapitalis – Dunia. Kurang dua tahun di depan untuk Kerja Politik Kawan. Sungguh mulia ketika menghentikan “Masuk” Kekuasaan Perekonomian …

 

<Tutup

 

SEKIAN TERIMA KASIH


KEMANUSIAAN ISU YANG TERPOLITISASI


KEMANUSIAAN

ISU

YANG

TERPOLITISASI

 

1. Kebebasan Politik (Ujud)

 

    a. Kebebasan

    b. HAN (Dasar) ke Perang

    c. Kekuasaan

 

2. Kemanusiaan dan Budaya

 

    Didasarkan Hubungan dengan Kebudayaan. Bentuk bentuk Perkembangan Hasil

    Buatan Primitifikasi Badani (Nafsu) Manusia

 

   a. Bentuk Pengetahuan (= Ilmu kah ?)

   b. Seni, tetapi Non Bahasa karena hanya

       – suara

       – gambar

       – angka

   c. Sejarah

 

3. HAM

 

Tampak memang akan Sah karena jadi Politis. Sia sia tidak berdasarkan “Akalnya Yang Manusia”. Dalam Tujuan Kemanusiaan jua

 

Kemanusiaan bukan lah “Alat Politik” untuk Tujuan Individual

 

1. Kebebasannya. Manusia yang berpikir

 

    a. – Manusiawi

        – Perbuatan perbuatan (Baik, atau Keburukan)

   b. Rasional

 

2. Hubungan dengan Alamnya

 

    a. Kebutuhannya

    b. Hak

    c. Tenaganya

 

3. Rasa di “Dalam” (Kedirian)

 

   a. Persaudaraan dan Keluarga

   b. Keadilan

   c. Kebudayaan (Baca, Pertanian)

 

Perbuatan perbuatan Keburukan pun Manusiawi , tercegah dalam Aturan aturan Sosial. Di Masyarakat. Bukan karena Hukum bentukan Penguaaan

 

Kemanusiaan dalam Sosialisme Tidak Isu Politik Sebab Tanpa Manusia Tiada Masyarakat (= Rakyat)

 

1. Manusia Sosial Politik

 

    a. Bertujuan (Kerakyatan)

    b. Utopi, Berpolitik (Materialisasi)

    c. HAM (Dipilih)

 

2. Pangannya. Pertanian – Budaya

 

3. Sosial dan Hak

 

     a. Sosial Kelas kelas (= Hak hak)

     b. Tenaga Kelas Pekerja – Produksi – Alam

     c. f : Sosial atas Tanah

 

SELESAI

 

  

 


SOSIALISME – PERKOTAAN


SOSIALISME

PERKOTAAN

(KOTA KOTA)

 

SOSIOLOG (Ilmiah) idak menempatkan Perkotaan dalam Politik. Tiga analitika Kota kota Politik

 

1. Sosial Ekonomisasi Politik

 

2. a. Penduduk

    b. Pemilihan

    c. Perwakilan

 

3. Administrasi Pemerintahan Kota (Negara, Kewargaan)

 

Sedangkan Pedesaan dalam Lingkungan Alami Kebudayaan Tani.

 

Hubungan Perkotaan dengan Desa desa

 

1. Wilayah Politik dan KAM dalam Pemahaman Daerah

 

2. Pemerintahan yang Kota berdasarkan Bentuk “Tempat” (= Batas). Kedatangan dari Asal Pedesaan sekitar

 

3. Barterisasi Ekonomik Kota – Desa desa

 

Masyarakat bukan karena dibentuk Hukum, Feodalisme – Keadatan.

 

Tetapi,

 

1. Masyarakat Bertujuan (Kerakyatan)

 

2. Masyarakat Terbentuk (Politik)

    a. Ber – Pemerintahan (di dalam)

   b. Parlemen. Keanggotaan (Daerah)

   c. Memilih

 

3. Masyarakat – Sosial Kelas kelas (= Hak)

 

4. Masyarakat dan Ekonomisasi

 

    a. Mengadakan Industrialisme Produksi

   b. Kelas Pekerja – Buruh

   c. Melaksanakan Transaktif  Keuangan (Perdagangan)

 

5. Masyarakat menerima Perlabaan

 

Bagaimana Keadaan Masyarakat Perkotaan ?

 

1. Kependudukan

 

2. Terbentuk Politis

 

    a. Pemerintahan

   b. Ekonomi Proses Industrialisme Perdagangan Hasil Produksi

   c. Keluarga – Tinggal – Kerja

 

3. Bercampur (Asimilisasi kah ?). Pendatang, Urban

 

HAN Kemampuan kemampuan “Berbuat” (baca, Politik) akan Terlihat mempersiapkan Bangunan Kemasyarakatan antara Kelompok kelompokMasyarakat (Tujuan)

 

1. Kesadaran

 

2. Unsur unsur Kesamaan, Persaudaraan, Sosial Kelas kelas. Membentuk Demokrasi Pemerintahan Kota Diwakilkan. Hubungan Sosial – Kebaruan

 

3. Edukasi Politik Masyarakat

 

— o0o —

 

PERTANIAN – BUDAYA PANGAN

MASYARAKAT

PERKOTAAN (KOTA KOTA)

 

Ketergantungan pangan bukan lah masalah masalah atas Masyarakat di Kota kota. Mungkin saja Perkotaan Tumbuh karena di sekitar Pertanian. Terutama Sosial Daerah daerah Agrikultural

 

Namun keadaan Politik bisa saja tiba tiba terbalik. Berubah bukan Kemanusiaan – Masyarakat Zaman, tetapi menuju rangkaian Kepentingan Ekonomis

 

Pertanian jadi Industrialisasi untuk Perlabaan …….

 

1. Pemakaian Mesin Teknologi

 

2. Fabrikasi Pupuk Kimiawi

 

3. Distribusi  Ekonomik Pasar Terbuka

 

Politisasi

 

Kemasyarakatan Perkotaan amat membutuhkan Pangan, yang Tidak Dihasilkan Pemukiman Kependudukan ketika menunggu Pasokan Beras (= Cadangan)

 

1. Keterbatasan Pertambahan Demografi

 

2. “Harus” Membeli

 

3. Perdagangan antara Simpan ke Gudang karena Waktu (Distribusi)

 

Dilaksanakan Politik Budaya Tani, mempersiapkan

 

1. Masa Tanam Padi Berdasarkan Tujuan Kerakyatan Masyarakat

 

2. Kelompok kelompok “Tenaga” Terbina di Wilayah wilayah Penghasil

 

3. Rasionalism Keuangan atas Perindustrian Alat alat Pertanian dan Pupuk

 

<Jeda

 

Hasil, yang telah didapatkan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kenegaraan dengan bersama Perkotaan (govermental, Kerja Politik – Administrasi) dan Unit unit Ekonomisasi Masyarakat untuk menyalurkan ke Penduduk Kota kota

 

Lalu, dilaporkan ke Partai.  Dalam Tahapan tahapan “Kemakmuran Rakyat Nasional” Federalisme. Pelaksanaan Sosialisme

 

<Tutup

 

— SELESAI —

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REKSIKO REKSIKO (TAKTIKAL)


REKSIKO

REKSIKO

PERBURUHAN

 

REVOLUSIONER

 

 

 

TANAH dan Alat (Terbuatkan Primitif, Moderen, Teknologik) untuk Kerja

 

  1. a. Tanam untuk Pangannya

b. Perkebunan

 

  1. Produksi. Dari Bahan ke Bentuk jadi Barang :

 

c. These – “Alam (= di Pikiran”)

d. Revolusioner

e. Utopia ke Politik (Materialisasi)

 

Tenaga Produksi Hubungan Sosial – Nasional (Alam) Industrial

 

<Jeda

 

Berlangsung Politik Materialisasi, yang diperhitungkan. Atas Reksiko reksiko (Taut, antara) Perburuhan jua.

 

Ketika Kelas Pekerja Masyarakat mulai Mempolitisasi “Ekonomi Bertujuan”. Dasar Produksi Kerja

 

Reksiko reksiko :

 

  1. Reksiko Pekerjaan. Misal, di PHK kan

 

  1. Reksiko Industrialisme Dikendalikan “Lawan” (Sementara/Tetap)

 

  1. Reksiko Ekonomik Politis

 

  1. Reksiko Turun Produksi

 

  1. Reksiko Keuangan (Saingan)

 

Pemerintahan tidak mampu, menyuruh Kekuatan Yang “Lain”. Bentuk Kontra Revolusioner

 

 

 

S E K I A N

 

 

 

 

 


PERBEDAAN SOSIALISME – INDIVIDUALISME


 

PERBEDAAN

Antara SOSIALISME – INDIVIDUALISME

(POLITIK)

 

 

 

DI DUNIA hanya 2 (dua) Politisasi Ekonomi :

 

1. Sosio – Ekonomi (Sosialisme – “Kiri”)

 

2. a. Individualisme

(ciptaan

b. Kapitalisme)

 

Pertarungan

 

1. Keuangan (Dicetak)

 

a. Kegunaan (Function), Jumlah

b. Transaksi (Edar) Proses – Materialisme

c. Emas (Jaminan, Nilai)

 

2. Perdagangan

 

3. Industrialisme – Produksi

 

a. Barang

b. – Penyaluran

– Distribusi

– Pemakaian

c. Pekerja

 

Dalam Sosialisme, Tenaga Kerja atau Pekerja

 

1. Hubungan Sosial – Tenaga dan Alam

 

2. a. Produksi Barang barang Kebutuhannya (Manusia)

b. Buruh – Kelas Pekerja (dalam) Masyarakat

c. Proses Kerja Industrialisme – Pengupahan (Jamin)

 

3. Saluran Keuangan ke Masyarakat (Ditransaksikan)

 

<Jeda

 

 

 

 

 

 

Mengapa Terjadi ? (Berbeda)

 

Perbedaan antara Sosial dengan Individualisme Ekonomisasi atas Tanahnya. Sumber sumber Alam. Sosialisme untuk Kemanusiaan belaka. Sedangkan Individualisme Bertujuan Kapitalisme (= “Material” kah ?) Bukan Materialisme dengan Non – Kebendaan … Dalam Moderen Falsafati. Kebebasan dan Materialisme atas “Barang Ekonomik”

 

Bentuk bentuk Sosial – Perekonomian (baca, Industrial) :

 

1. Nasionalisasi Industrialisme (dalam Politisasi)

 

2. Penyaluran Hasil Produksi

 

a. Barterisasi Perdagangan Tradisional Sosialisme

b. Keuangan Perlabaan, yang Terbagi (untuk Masyarakat – “Negara”)

c. Usaha usaha Kemasyarakatan

 

3. Industrialisasi dalam Kemasyarakatan (Masyarakat masyarakat)

 

4. Pasar pasar Ekonomik – Kebutuhan Sosial

 

a. Barang barang Manfaati (Antara Pasar pasar Tradisi).

b. Anti Monopoli

c. “Pertukaran” Dagang (Rasionalisasi)

 

5. Pembentukan Harga Transaktif Ekonomis Industrialisasi

 

Dasar Berbeda – Politik

 

Dari Bahasan di atas mengacukan Ekonomi Politik Sosial. Tidak sama dengan Kapitalisme “dalam Individual”. Penyerangan Individualisme menghancurkan Kemasyarakatan Ekonomi di Dunia

 

Terlihat dari

 

1. a. Tujuan.

 

Sosial Politik (= Utopia, Materialisasi) Ekonomi karena Kekuasaan Rakyat

Miskin.Melalui

 

– Membebaskan Rakyat dari Pemiskinan

– Mempersiapkan “Negara” – Ide (Sosial)

– Melaksanakan Politik Nasional Industri

 

2. a. Individualisme akan membentuk Kekuasaan Ekonomi Kapitalis

b. Sosial Perekonomian jelas Membentuk Masyarakat Sosialisme

c. Produksi bukanlah Kepemilikan Individualisme

 

Hubungan dengan Negara

 

Dasar dasar Ekonomi Sosial – “Kiri”

 

1. Pemenuhan Kebutuhan (Manusiawi)

 

2. Kerakyatan, yang memang Berdaulat atas Masyarakat (Nasional)

 

3. Sosial Kelas – Tanah (Hak hak)

 

Hubungan Sosial antara Ekonomi – Negara

 

1. Nasional – Kesatuan Wilayah wilayah (Alam)

 

a. Kependudukan

b. Sumber sumber Alam

c. Produksi

 

2. Politisasi Isme

 

a. Pembentukan Masyarakat Ekonomi (Sosialisme)

b. Perjuangan Buruh (Masyarakat)

c. Rasionalisme Ekonomi Industri Teknologik – Alam

 

3. Uang (Dicetak).

 

a. Fungsi Keuangan – Sosial (karena di Konstitusi Amandeer Kerakyatan)

b. Perlabaan

c. “Pemakaian” Keuangan Negara

 

Tanggung jawab (namun Bukan Kewajiban kewajiban dari Hukum) Pemerintahan

 

1. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat

 

2. a. Pemerintahan dibentuk (Demokrasi)

 

b, Sikap Revolusioner (= Kepartaian)

 

c, Material Historik Kebangsaan

 

3. Terselenggarakan lah Pemerintahan Ekonomi – Kenegaraan

 

 

 

SELESAI