INDUSTRIALISME – PERTAMBANGAN
INDUSTRIALISME – PERTAMBANGAN
NASIONAL
SUMBER SUMBER ALAM
DI INDONESIA
Pembebasan
NEGARA didirikan karena
1. Nasional-Wilayah wilayah;
2. Nasional – Pemerintahan (ada) ;
3. Nasional-Masyarakat (Penduduk) ;
melalui Politik…….
Bukan Kewilayahan Ekonomis menjadi Dasar Kenegaraan (Daulat), tetapi Tujuan Sosial – Ekonomik.
Untuk Kesejahteraan, Adil, Memakmurkan Masyarakat.
1. “Kesatuan- Nasional” Bangsa ;
2. a. Kekeluargaan ;
b. Persaudaraan ;
c. Kesetiaan ;
3. Sosialis, Revolusioner – Demokratik ;
Suatu ‘ Negara’ (yang Berkedaulatan) Sosial membentuk Pemerintahan. terlaksanakan
1. Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan
Masyarakat
Pangan, Sandang, Papan ;
2. Jaminan untuk KelasPekerja – Buruh ;
a. Upah;
b. Tempat, Perumahan, Lingkungan ;
c. Pendidikan (Anak anak) ;
3. Industrialisme di Negara
a. Industrialisme – Kenegaraan ;
b. Industri Nasional Pertambangan ;
c. Industri Produksi – Kemasyarakatan;
4. Pertanian- Budaya Pangan Masyarakat (Tanah) ;
a. Kepemilikan (Hak) Sosial ;
b. Modernisasi Teknologi – Kemanusiaan;
c. Penyaluran, Barterisasi- Ekonomik ;
5. Tanpoa Pertentangan Kelas kelasEkonomi ;
PERTAMBANGAN NASIONAL – EKONOMIK
(Pembahasan Thema tetap didasarkan Kepartaian(Partai Persatuan Pembebasan Nasional), menuju Sosialisme -Kerakyatan).
Ideolog Sosial dengan Para Pembebas dan Penganuti Sosialisme mengajukan Filsafati Logika Dialektis
1. Bahan Baku Pertambangan
dari
(Sumber) Alam Kerakyatan ;
2. Kekuasaan RAKYAT atas
a. Materialisasi (= ‘bentuk’) Industrialism ;
b. HakSumber Alam ;
c. Kerja – Ekonomi Produksi ;
3. Hasil Perhitungan Keuangan
diperuntukkan
Rakyat
(Bukan Perlabaan Dagang)
karena
a. Kegunaaan ;
b. Manfaat Alam (Rasional) ;
c. Pemakaian ;
Sehingga Pertambangan yang dilaksanakan Pemerintahan, berdasarkan Kerakyatan.
Investasi Perdagangan (Privatisasi) bukan karena didasarkan Modal – Keuangan, tetapi menjadi Proses Transakstif Uang Kenegaraan Penyaluran Hasil Tambang terpakai untuk Masyarakat – Penduduk.
Mengakibatkan
1. Pemerintahan menyelenggarakan Ekonomisasi Sosial – Pertambangan ;
2. Laba Keuangan Negara dari Pertambangan
dimasukkan
dalam Perhitungan (Rakyat) ;
3. Dibentuk
Kelembagaan Sosial – Masyarakat Ekonomi Pertambangan ;
Parlemen mengawasi Pemerintahan. Dalam rangka PelaksanaanProgram program Keuangan Ekonomi.
Karena, hubungan dengan Kepartaian (Nasional).
Anggota anggota Partai berada dalam Pertambangan Industrial Kelas kelasPekerja (Buruh) Masyarakat Politik.
ANTARA LOGIKA – ILMIAH
ANTARA
MATERIALISME – LOGIKA
ILMIAH
(MANUSIA)
AJAKAN POLITIS TANPA
PERDEBATAN
UNTUK ILMIAH KAMPUS
BERSUMBER sama. ‘Materi’ (= suatu). Namun, saling Lepas di Politik. Pengetahuan (= Ilmiah) Material, tersusun Teoritik, Diskriptif, Analytis. Logika These – Alam (= Materi), yang ditujukan (Dialektika) Mengubah, adalah, Materialisme.
1. a. Sosial
b. Ekonomisasi Industrialisme
2. Politik
Karena, Filsafati Materialisme :
1. Gerak (Aktual, Faktual)
2. Form (= Bentuk), Historikal
Proses
Kebaruan Jaman Manusia
3. Ubah, Revolutif dan Evolusi
Sosialisme (= Kemasyarakatan) menganuti Materialisasi – Proses Manusiawi.
1. Manusia – Kemasyarakatan – Rakyat
2. Manusia – Kebutuhan kebutuhan Ekonomik – Politik
atau
Politik Ekonomisasi Sosial
3. Manusia – Rakyat – Kekuasaan
Tetapi, Penyesatan Individualisme, lalu mengacaukan (= dipergunakan) Teiritis – Ilmiah Perekonomian. Maka, Politik, yang terjadi atas dasar Kepentingan kepentingan Non – Sosial.
1. Kelas kelas Ekonomi
2. Penguasaan
a. Masyarakat
b. Wilayah – Kapitalisme
c. Kenegaraan
3. Keuangan – Perdagangan (Industrial)
Sehingga, materialisasi hanyalah Kebendaan saja …….
Politik Ekonomisasi Sosial
Historikal – proses Kebaruan Jaman (Manusia) membentuk ‘Kemanusiaan Alam’ Masyarakat.
1. Aturan aturan Sosial
a. Manusiawi
b. Bertujuan (Sosial)
c. Kemasyarakatan Politis Sosialisme
2. Peradaban
a. Persaudaraan Kemanusiaan Sosial
b. Kebangsaan
c. Masyarakat ‘Baru’ Dunia
3. Modernisasi Teknologik – Ilmiah
a. Produksi
b. Bentuk Kebutuhan kebutuhan
Rasional
dari Industrialisasi – Ekonomis
c. Pengolahan Moderen Lahan lahan Pangan
Suatu Ekonomisasi, yang DIPERBUAT (= Politik), terhadap Kebutuhan kebutuhan Manusia dari Alam, menjadi Synthese (Logika).
1. Membebaskan Kemanusiaan
a. Dari Pembodohan (Dusta)
b. Dari Kemiskinan (Politik – Individualisme)
c. Dari Penghinaan – Kelaparan
2. Membentuk Masyarakat Sosialisme
3. Melanjutkan Kemanusiaan – Sosial (Keluarga).
Selesai.
MEMBINA (KAUM) REAKSIONER – POLITIS
MEMBINA
(KAUM) REAKSIONER – POLITIS
PEMBEBASAN
PERJUANGAN membutuhkan Korban ……. Terjadi karena ‘Sebab – Logik’ mengakibatkan Militansi diarahkan
1. Reaksi Ketidak Adilan – Penghinaan terus menerus
a. dari Individual – Ekonomik ;
b. Kemiskinan ;
c. Kekuasaan Tyranik – Pembodohan ;
2. Serangkaian Perbuatan Anti – Sosial ;
3. Dirusakkan Pengabdian ‘Kemanusiaan – Jaman’ ;
a. Tujuan Sosial – isme ;
b. Peradaban ;
c. Kesucian, berkeluarga (perempuan) ;
Sederhana, Politik untuk Berkuasa. Adalah, Kekuasaan Rakyat … Yang Miskin. Mewujudkan Tujuan Kemasyarakatan – Manusiawi.
Manusia – Politik selalu mengorbankan Dirinya, berbuat dalam Materialsime – Historis.
Proses (= Jaman), yang dilalui, Berpikir dan Mengolah walaupun ‘diperlambat’, melawan sampai jatuh Korban.
Logika – dialektis (Moderen) membentuk Synthese (These – Alam) Kemasyarakatan di Wilayah wilayah (Nasional, Tanah), yang dipersiapkannya (Manusia), menjadi Kekuasaan Rakyat di Masyarakat, bertentangan dengan Liberalisme – Individual (Penguasaan).
Sehingga,
1. Sumber sumber Alam
Dikuasai
(Rakyat) ;
2. Pertanian untuk masyarakat ;
3. Laut, daratan, udara (= O2 – Enerji, Atom) ;
memberikan Manfaat ‘Hasil – Kemanusiaan’.
Alasan alasan utama karena Pembodohan – Menghinakan, berdampak Akibat akibat rumtut terpolitisasi (= Reaksioner).
1. Pengkhianatan atas Kemanusiaan, dibalaskannya ;
2. Menumbangkan Kekuasaan ;
3. Pemerintahan Sosialisme didirikan.
Maklumat Perlawanan Reaksioner mengarahkan Tujuan Yang Manusiawi. Dibarengi Usaha usaha Rasional.
1. Pertarungan (di) Perpolitikan – Sosial ;
2. Membentuk (kembali) Masyarakat – Jaman ;
3. Aksi Massa – Aksi
Menyekat
Individualisme – Penguasaan.
Ciri ciri – Bentuk (Kaum) Reaksioner
Membedakan reaksi terhadap Kita, dan Kaum Reaksioner (= Kanan), yang bertujuan Militan – Pengorbanan (Langsung).
Keabadian Manusia adalah Tetap Manusia bukan Kebinatangan, memakan sesama, dijadikan Dasar Perjuangan – Reaktif.
Dalam pandangan bangga Ibi ibu Kita, yang berdiri sambil menggendong Bayi bayi Merah, diteteki airmatanya (Manusiawi).
“Pembodohan atas Manusia, DIHENTIKAN ! Jangan Menghina terus … Kembalikan Kekuasaan Rakyat Kami”.
Terucap Kalimat Sakti Perempuan, menatap ….. Merah Karena Darah !!!
1. Kaum Reaksioner karena
Didustai
Mengenali Penindasan Sosial – Ekonomik ;
a. Individualsim ;
b. Kapitalism ;
c. Imperialism.
2. Melawan, didasarkan Ajaran Kerakyatan di Dunia ;
3. Panji panji Tuntutan Kemerdekaan atas Tanah !
a. Bermukim (Kelahiran) ;
b. Membagi Laba Industrialsime Sumber Alam ;
c. Bertani (Budaya Pangan Sosial).
Adapun Pembinaan Kaum Reaksioner tetap melalui Tahapan tahapan Politis, dicapai Pembebasan Rakyat untuk Berkuasa, mendapatkan Perlindungan dari saluran saluran Politik Kepartaian (Nasional).
Kesadaran Partai yang Berpolitik Aksi Massa (= Kiri).
Pergerakan Massa – Kaum reaksioner pun akan capai Tingkatan tingkatan Demokrasi. Terkadang Radikalism, menghancurkan di ‘dalam’, karena mungkin berlangsung Penyusupan Individualisme tersamar dalam Tarungan – Politis dengan Pemerintahan di suatu Negara.
Dalam Keadaan Sosial tertentu, Politik ‘Membiarkan’ Masyarakat Berbuat Mempertahankan Suatu Kepemimpinan Sosial.
Partai dan Kaum Reaksioner tetap berada di Kemasyarakatan, menjadi Saluran – Transformatik.
Ketika Jelang Pemilihan, Kaum Reaksioner menjadi
1. Gol – Put (Kependudukan) ;
2. Massa Mengambang ((Bargain) ;
3. Sosial Non – Politik (Blank) ;
Beberapa Sosiolog – Politisi menganggap Reaksioner – Politik di Indonesia termasuk Pemahaman (Moderen) Nasionalism.
Karena,
1. Enjenerisasi berdasarkan Kebangsaan ;
2. Sikap Nasionalism – Demokrasi ;
3. Masuk Etnikal – Grup ;
Sosialisme sering meruntuhkan Penguasa penguasa Tyran di Dunia (di Eropa, Yunani, Asia), bersama Nasionalism – Kaum Reaksioner melaksanakan Pemerintahan Daerah (Gubernur).
Mengurusi
1. Kependudukan, Lingkungan Pemukiman ;
2. Pertanian (Gandum), Perkebunan ;
3. Luar Negeri – Diplomasi dan Kelautan.
Selesai.
FILSAFATI DAN POLITIS
FILSAFATI – POLITIS DALAM
HUBUNGAN
KEPARTAIAN, POLITIK, MASYARAKAT
PEMBEBAS
KAPITAL isme telah menciptakan suatu Kekuasaan karena Materi – Uang, bersumber dari Individualisme. Dengan pilar pilar
1. Imperialisme ;
a. Militerisme
b. Monopolistik (Sumber sumber Alam – Ekonomik)
c. Kolonialisme
2. Borjuisme
3. Modalisme
4. Hukum
5. Feodalisme (Keadatan)
Terkuasai masyarakat, Kapitalisme membentuk Pemerintahan Negara Hukum – buatan dengan Birokratisme.
Peredaran Uang Transaktif dan atau Non – Transaksi Ekonomik, terbentuk dalam jaringan jaringan Ekonomisasi Industrial.
Kemiskinan pun berlangsung ! Karena, “Uang Hutang, Terpakai”. Masyarakat mengembalikan MOdal. Ini lah, akibat Kekuasaan buatan Kapitalisme. Penguasaan.
Bagaimanakah Masyarakat membayar (kan) Pengembalian Uang – Material, yang sudah berbentuk ‘Modal’ (Kapitalisme).
Sedangkan Kurang Upah Pembayaran (= saluran Keuangan Negara) Kelas Pekerja Masyarakat (Buruh).
Pemerintah tidak bisa menerima (= akuisitas, Koperasi) Keuntungan – Uang Pengolahan Sumber Alami, “Dieksplorasi – jual” dalam Industrialisme.
Tidak mampu kah kita membebaskan Rakyat berada di Parlemen – Legislatif wadahan Demokratisasi Masyarakat dikendalikan Politik Kekuasaan Kapitalis atas Ekonomisasi Keuangan Industrial.
Matarantai Politik Individual semakin merambah di Kemasyarakatan lewat hukum, diatur Koloni koloni Perdagangan.
Bergantung pada Keuangan – Politik.
Borjuasi Demokrasi – Nasionalism menyadari, bahwa Politik masih berdasarkan Kepartaian menuju Kemakmuran Sosial Non – Individual.
— o0o —
1. Politik
Filsafati Politik Masyarakat, adalah, Sosialisme, yang bersumber dalam Pemikiran – Dialektika – Logika. Perekonomian, Keuangan, Industri didasarkan Logika Materialism (= Proses). Menuju Kemanusiaan Ekonomik – Sosial.
Adapun Politisasi Kemasyrakatan
1. Mengembalikan Kekuasaan Rakyat Miskin
2. Terbentuk Kemasyarakatan – Sosialisme
a. Tanpa Pertentangan Kelas kelas Ekonomi
b. Industrialsime Nasional
c. Kesatuan – nasional Wilayah wilayah Masyarakat
3. Beradab, Sederajat – Persaudaraan – Manusiawi
2. Partai – Kiri Sosial
Dalam suatu Kepartaian Yang Kiri – Sosialisme. Melanjutkan Partai Rakyat Demokratik (dicurangi, pernah !), menjadi Partai Bersatu (karena, Nasional) untuk Pembebasan Rakyat.
Yaitu, Partai Persatuan Pembebasan Nasional.
3. Hubungan Partai – Masyarakat
Pembentukan Masyarakat Sosialisme, yang DICITA CITAKAN PARA PEMBEBAS, melalui Partai Politik untuk mempersiapkan Pemerintahan berdasarkan Ideologi Kemanusiaan – Sosial, mengacukan Hubungan antara Partai, Politik dan Masyarakat.
Karena, terjemahan Ajaran Kerakyatan untuk Berkuasa. Rakyat Yang Miskin. Sosial – isme Kerakyatan dalam Masyarakat.
Tampak Partai bukan sekedar untuk Mencalonkan, yang dikehendaki Liberalisme, tetapi Memperjuangkan Kekuasaan Rakyat Indonesia.
Maka, Program program terpolitisasi di Parlemen, bertujuan melaksanakan Kepentingan kepentingan Rakyat.
— o0o —
Dari Politik pun Masyarakat memberikan Hak hak Sosial (untuk) Partai, dipolitisasi dalam Aturan aturan Sosial.
1. Keanggotaan Masyarakat Tenaga Pekerja – Buruh ;
2. Kemampuan kemampuan Politis,
Dipilih
a. Pemimpin di dalam Masyarakat
b. Membentuk Pemerintahan
c. Perutusan Kepartaian – Wakil wakil Rakyat
3. Hak Melaksanakan Program.
Tugas tugas dari Masyarakat – Partai
1. Melawan “Dihancurkan Kemasyarakatan” ;
2. Membentuk
a. Masyarakat
b. Konstitusi (Federalisme)
c. Pemerintahan
3. Mempersiapkan Sosial Politisasi Ekonomi
Salahsatu Perwujudan Kekuasaan Rakyat, menganuti Sosialisme, yakni Pemilihan, atau sampai dengan Ditarik Kepemimpinan dan sekali-gus Pemerintahan Bubar karen atelah Melanggar Aturan aturan Sosial.
Ini lah, Kemasyarakatan – Rakyat, berdasarkan Ideologi Sosial Kemanusiaan – Politik,
Menentukan “Waktu” Pemilihan hanyalah Proses Kemasyarakatan, dibicarakan dalam Kepartaian untuk mempersiapkan Kepemimpinan Politik dan Pembentukan Pemerintahan. Dalam ‘Keadaan Logik – Politis Demokratik dan Revolusioner …….
Kini, antara Muda Yang Sosial, Perempuan Sosialis Kita, bersama Politisi politisi Partai Rakyat Demokratik.
S e l e s a i
PARLEMEN YANG IDEAL
PARLEMEN YANG IDEAL
DARI
KEPARTAIAN NASIONAL – PEMILIHAN
TIGA alasan Logik maka Parlemen dibangun
1. Wadah Kerakyatan – Politik ;
2. Melalui Pemilihan ;
3. Salahsatu saluran Kepartaian (Nasional).
Tegas bukanlah agar “Terbagi Kekuasaan” (di Negara), tetapi berfungsi Politik, dibangun Demokratik menuju Sosialisme – Kemasyarakatan dinamik – Revolusioner, diajukan Politisasi Kekuasaan Rakyat.
Sosialisme telah memperkenalkan beberapa bentuk Parlemen, a.l.
1. Majelis ;
2. Perwakilan (atau, Representative) ;
a. Dewan Perwakilan (= Council) ;
b. Perwakilan (untuk) Daerah ;
c. Senate (Kuno, Demokrasi).
Pengesahan untuk suatu Parlemen adalah di dalam pemilihan. Berdasarkan Rakyat Memilih Keanggotaannya untuk Parlemen.
Sehingga Parlemen tidak Kelembagaan Negara, yang sedang diakibatkan Materialisme Politik – Dialektis (baca, “Bertujuan”).
Kedaulatan Rakyat di Parlemen bukan “alat”, dijadikan Wewenang Kenegaraan dalam Perbuatan Individualisme untuk mendapatkan ‘Kebendaan’ (= Material) Kapitalis dari Tugas Legislatif (“Keputusan”, dibuat) Parlemen dalam bentuk tulisan Per Undang Undangan Negara.
Kemampuan kemampuan Kepartaian – Parlemen untuk mempersiapkan Program program Politik Kemasyarakatan – Ekonomik, Industrial, dll.
Melalui dua cara Logik.
1. Dijadikan Program program Pemerintahan ;
2. Kewenangan Per Undang Undangan (Legislative – Council) ;
a. Rangkaian “Perbuatan”, yang Teratur (Bukan mengatur Politik) ;
b. Kemasyarakatan ;
c. Hasil dari Politik (Kepartaian – Rakyat).
Adapun Hubungan antara Parlemen – Kepartaian dan Pemerintahan berhubungan dalam Keadaan – Demokratik Politiks (Nasional).
1. a. Wakil wakil Rakyat Terpilih ;
b. Partai – Kerakyatan di Masyarakat
mengajukan
Utusan utusan di Parlemen ;
(Representative).
c. Wakil wakil dari
Partai ikut Pemilihan
(Umum) di daerah daerah ;
2. Pemerintahan Kerakyatan – Demokratik dibentuk (= Pemilihan) ;
3. Program program Partai
diajukan
di Parlemen (untuk Pemerintahan).
Namun, Lawan lawan Politik akan berbuat “merusakkan” Parlemen …….
1. Mencalonkan Si Individualisme di Parlemen ;
a. Menyalurkan Kapitalisme – Industril ;
b. Membuat Hukum – Individualisme ;
c. Mempersiapkan Kekuasaan Tyrani – “Kenegaraan” ;
2. Mencurangi Suara Pemilih – Rakyat ;
3. Melaksanakan Tindakan – Militerisme ;
a. Intimidasi – teror, Pemaksaan ;
b. Menghentikan Proses Demokratik di Pemilihan ;
c. Penyalahgunaan Jabatan dilindungi.
Selesai.
KEGAGALAN INDUSTRIALISM – POLITIS
KEGAGALAN INDUSTRIALISM – POLITIS
DI INDONESIA
CIPTAAN KAPITALISME
KEUANGAN, yang telah dicetak (= Negara) menurun … dan, terjatuh di “Kubangan Politik” Internasional. Bercampur Limbah Perlabaan Kapitalis. (He he he … !). Pencucian uang semakin tenggelamkan, di pusaran “dalam” ekonomik …
Meruntuhkan konstruksi – bangunan suatu Kekuasaan Pemerintahan !
Namun walaupun lamban, “teratur balik” Transaksi – edar Eeuangan Ekonomik – Perdagangan Industrialisme.
Berdasarkan “Keadaan Pasar” – tetap menjual (kan) “barang dubutuhkan”. Akibat “karena Sebab” (Sebab adalah Awal), yang belum berakhir. Ketika Produksi kini menjadi matarantai Materialisme (= proses).
Hukum tidak mampu dipergunakan untuk Individualisme – kekuasaan di Negara mana pun jua, membuang Perlabaan Tertutup Masyarakat.
Dari Perekonomian – Sosial (dan Barter).
Tampaklah di dalam rangka Penyediaan Kebutuhan Pangan Masyarakat tidak akan terukur dari Industrialisme memenuhi Tahapan tahapan Kapitalisme (= Permodalan) Uang, berdasarkan Materialisme – teoritik Dialektis (Alam, Kemasyrakatan dan “Negara”).
Karena Pertanian tetap memerlukan Perluasan Lahan Tanam.
“Barang Kebutuhan”, yang diperdagangkan (= bentuk) mendasarkan “atas Waktu untuk” kepentingan kepentingan dari Pertanahan terhentikan (stagnasi), bergantung, karena benturan dalam “membentuk” Pertanian jadi Pangan dan Hasil Industrialisme.
Lalu, makrifati reka – perhitungkan “jumlah” Keuangan Negara.
Ini, kesalahan ……. ! Tidak memperkenankan ‘Sang Hidup’ (baca, Kemanusiaan) berkemampuan jadi “Tenaga Ekonomik”.
Sekedar Pencari Uang karena melarat, bernafsu – memakai biarpun terbeli namun hanya Konsumtif atas Barang dan Pangan.
Sedangkan Tujuan Kemanusiaan – Ekonomik untuk mencapai
1. Kesejahteraan – Berkeluarga (= Kerakyatan) ;
2. Persaudaraan, Keadilan – Politik ;
3. Kebangsaan, Beradab, Makmur.
— o0o —
Pemerintahan Sosial (akan) terbentuk tidak karena Hukum, tetapi Politik. Dalam Logika – Dialektis Kerakyatan (= “Ada” di atas Wilayah wilayah Nasional. Tempat “Masyarakat Zaman”.
Masyarakat untuk Tujuan Kemanusiaan – Sosial jadi Pendasaran “Mmerintah”, yang disalurkan Kepartaian di suatu Pemilihan.
“Kepartaian – Parlemen” – Wakil wakil Rakyat.
Pemerintahan bukan “alat” berdasarkan Kapitalisme – Teoritis. Karena, Parlemen terpolitisasi Ekonomi – Kerakyatan (Partai).
Ekonomisasi dari Perbuatan rangkaian Transaksi – keuangan Negara “berbeda” dengan Ekonomi – Pemerintahan Sosial Demokrasi, meskipun juga mengadakan Transaktif – perdagangan Industrialism.
Perlabaan Uang tidak dijadikan Tujuan, melainkan Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat dalam Peredaran Keuangan, dilaksanakan secara Politik – Administrasi mengelola Usaha usaha Perekonomian.
1. Industrialisme – Produksi ;
2. Perdagangan ;
3. Ekspor, Impor (Barterisasi atau Penghibahan).
Tidak dengan tiba tiba saja melaksanakan Industrialisme – politik, dipergunakan Keuangan “Meminjamkan Hutang dalam Penganggaran” atas Barang, berproduksi Tanpa Membagi untuk Perburuhan – Tenaga, dieksplorasi Sumber Alam _ Ekonomis sampai akan berlangsung Pengurangan Bahan bahan Baku Produksi di Dalam Negeri, membiarkan Material – Keuangan Ekonomi Tak Terlihat.
Selesai.
PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISM
PEMBENTUKAN MASYARAKAT SOSIALISM
PEMBEBASAN dan Para Ideolog Sosial mengutamakan Pembentukan Masyarkat, yang dikerjakan secara Politik (Kepartaian) dan bukan lah mendirikan “Negara Yang Republik” (= Bacam Presiden).
Karena,
1. Kerakyatan, Ajaran (Penganutan) ;
a. Rakyat
– Politik ;
– Revolusioner ;
– Nasional
b. Rakyat Yang Miskin (Berkuasa) ;
c. Kedaulatan, di atas Wilayah wilayah (Parlemen) ;
2. Masyarakat (Tujuan Sosial – Ekonomi).
Kekacauan Teoritik – Sosial, dibuat untuk memutus Hubungan Rakyat – Masyarakat – Kemanusiaan tidak dicapai Tujuannya, merusak, jadi Individualisme.
Khusus Para Pembebas mencurigai Presiden akan mudah terinfiltrasi Individualisme – Kepentingan kepentingan Ekonomik (Uang).
1. Figur ;
2. Kelembagaan di suatu Negara Yang Republik ;
3. Pencalonan.
Penjajahan akan tetap ciptakan Budak budak Imperialis di Daerah daerah Jajahan tidak dibentuk Merdeka dari Kemiskinan.
Maka, istilah ‘Republik’ (di) Indonesia tidak mengacukan Kenyataan Penduduk yang Berjuang atas dasar Kebangsaan.
Persamaan karena Jajahan tertujukan mempersiapkan Kebebasan dari Penindasan Siksa Ekonomi – Penguasaan Dunia.
Salahsatu bukti, Federalisme – Wilayah wilayah “Nation”, masih diarahkan jadi Sumber sumber Pemasokan Industri – Kapitalisme.
Kepemimpinan di Daerah daerah Penjajahan (dulu), dianggap “alat” bertunduk struktural di atas (= Stratifikasi Keadatan – Feodalisme Hukum) meng – ya – kan Program program Liberalisme – Ekonomi.
Sekemauan mereka saja melakasanakan, yang dinamakan Nasionalisme Kemasyarakatan – Negara dalam Demokratisasi Politik Ekonomi.
Ideologi Sosial telah diganti dan menjadi Kekuasaan – Hukum Kemerdekaan Negara Individual (Presiden, Kepemimpinan), berwewenang atas Keuangan – Admnistratif menguasai Kebutuhan kebutuhan Ekonomi Penduduk (Kenegaraan).
1. Terpolitisasi Keuangan Negara yang dicetak ;
2. Tumbuh Borjuasi – Demokratik ;
3. a. Hedonism ;
b. ‘Kemiskinan’ – Miskin Sesudah Kaya (Korupsi) ;
c. Moralis ;
bercampur aduk bak taik – kotor.
Para Ideolog – Pembebas pun, yang memang berada dalam Masyarakat masyarakat tertindas, dihinakan, tersingkir, karena Kapitalisme – Industrial terus “membutuhkan Kelas Pekerja – Buruh”, berpemerintahan di banyak Negara Demokrasi.
Menahan kegeraman, terpaksa ……. mengadakan Perjuangan Kemasyarakatan (Politik).
1. Diutamakan Pembentukan Masyarakat (Politik) ;
2. Melalui Kepartaian ;
3. Oposisi ;
4. Kemanusiaan (diajukan) ;
5. Mempersiapkan Revolusioner Yang Muda ;
6. Tidak Berunding (= Nasionalism) ;
7. Terbuka Pembicaraan Sosialisme.
Kepartaian Nasional Persatuan (= Demokratik) memperjuanghkan Sosialisme – Politik sampai terbebas Rakyat Yang Miskin untuk kembali Berkuasa, membentuk Pemerintahan di “dalam” Masyarakat bersama Parlemen (Konstitusi Tidak Tertulis), menuju Kemakmuran, Adil – Sejahtera.
Logika – Dialektika tidak membutuhkan Presiden “atas Rakyat”, didasarkan Kebebasan Liberalisme melalui Demokrasi – Hukum Negara untuk Kekuasaan.
Alasan alasan Politis
1. Kepemimpinan Manusiawi – Kerakyatan ;
2. Parlemen – Kepartaian (= Sosial)
a. Mempersiapkan Pemimpin ;
b. Kepentingan kepentingan Politiksasi Ekonomi – Masyarakat ;
c. Wakil wakil partai ;
3. Hak Pilih Rakyat.
Proses Logik (= Materialism). Rakyat memilih, yang Terpilih ‘Wakil’ Rakyat dan bukan Individual. Parlemen berpolitik, mengajukan Kepentingan kepentingan Masyarakat, Penduduk dan Kebangsaan. Dilaksanakan Pemerintahan Demokratik Nasional.
Pemerintahan (= Perdana Menteri – pernah dulu) terbentuk dengan cara cara (dalam) Kepartaian, bersama Parlemen melalui suatu pemilihan selalu.
Pembentukan Masyarakat Sosialisme telah berlanjut terus dilaksanakan secara Kepartaian (Politik).
1. Kepartaian ‘dan parlemen’ ;
2. a. Pemerintahan (terbentuk) ;
b. Pemerintahan Federal – nasional di Daerah daerah ;
c. Agen agen Sosial ;
3. Presiden Yang Demokratik (Lembaga, Tanpa Wakil Presiden) ;
Pemilihan salahsatu cara ‘sedang’ membentuk Kemasyarakatan, dipolitisasi Ideologik menegakkan Pilar pilar Kerakyatan.
Dalam Pembagian Kerja Sosialisme
1. Kepartaian Rakyat (Persatuan)
2. Politik
a. Pemerintahan ;
b. Keuangan ;
c. Industrialism ;
3. Kelas Pekerja – Buruh ;
4. Tani ;
5. Kelompok kelompok Nasional (= Partai partai).
Berjuang, mewadahi Perlawanan Masyarakat, ditujukan menghapuskan Pertentangan Kelas kelas Ekonomik.
Meruntuhkan Tyrani Penguasaan “Hukum atas Rakyat”, Tanah Negeri Bebas, Kebutuhan kebutuhan Manusiawi.
Dihancurkan jaringan jaringan Perlbaan – modal Individualisme, karena melalui Jaminan atas Pertanahan Nasional – Kependudukan.
Mutlak Pasar pasar Tradisional (Ibu ibu Kita berjualan di situ … dulu … pernah) Ekonomi – barter untuk menyalurkan Kebutuhan kebutuhan Rakyat, didukung Ekonomik Kepartaian di Parlemen, menghentikan Prosedural Hukum – Kekuasaan ‘atasnama. Presiden Negara.
Contoh nyata sampai terhambat Ekonomisasi Sosial – Kemasyarakatan, yang akan dibentuk.
Masyarakat, yang akan Dibentuk
1. Masyarakat di atas Wilayah wilayah Nasional ;
2. Masyarakat Ekonomikal Industrial – Sosialisme ;
a. Kelas Pekerja – Buruh dan Kekeluargaan ;
b. Komunal Perdagangan Sosial ;
c. Keluarga keluarga Tradisional Pemakai Hasil Industrialisme ;
3. Masyarakat bentukan karena Pertanian – budaya untuk Pangan ;
4. Kelas Masyarakat Pedesaan di Daerah daerah ;
5. Masyarakat – Politik (Kependudukan)
memilih
Pemimpin, Kepartaian, Politik.
Sekian.
TAMBAHAN : SOSIALISME – INDUSTRI DI INDONESIA
TAMBAHAN
SOSIALISME – INDUSTRI
DI INDONESIA
Dari Penulis Tamu
Jikalau masih diterapkan Permodalan Ekonomisasi Industrial sehingga Tidak Membagi Keuntungan – Perlabaan Keuangan ke Masyarakat di Indonesia, Kita lakukan De – Politisasi Perekonomian – Keuangan.
1. Menutup Diri secara Ekonomik ;
2. a Politik Demokrasi – “Negara” ;
3. Mempersiapkan Sandi Perdagangan Dunia ;
4. Perjuangan Diplomasi Internasional – Sosialisme ;
5. Kelas Pekerja – Buruh melepaskan Hak “Perekonomian – Hukum” ;
Bertujuan untuk Membebaskan “Rakyat Yang Miskin” dari Penindasan, Tekanan dan Pemiskinan Ekonomi, yang disengaja. Tanpa Perundingan perundingan apa pun dan di mana saja.
Sekian.
SOSIALISME – PEMERINTAHAN
SOSIALISME – PEMERINTAHAN
Dari Penulis Tamu
KEKUASAAN berbeda dengan “Kekuasaan Rakyat” Yang Miskin.
1. Kekuasaan Rakyat :
a. Kemanusiaan (Pemikiran – Filsafati) ;
b. Rakyat ;
c. Berkuasa, memerintah
– Tunduk ;
– Mengabdi untuk Rakyat (banyak) ;
– Kesetiaan ;
2. Rakyat Yang Miskin ;
Ada seamadengan “Kekuasaan”, yang terjadi di Kemasyarakatan namun hanyalah sekedar Kewibawaan – Penghormatan tetapi tidak berhubungan dengan suatu “Kenegaraan”.
1. Karena usia hubungan Bapak – Anak ;
2. Perkawinan ke Luar dan Beristeri banyak
a. Tradisonal ;
b. Saluran Pewarisan Kebendaan (Materi)
– Pribadi ;
– Non Kepemilikan ;
– Bukan jabatan/Kedudukan (Partai), Bukan Keuangan – Ekonomik ;
c. Dibagi, keluar dan masuk ;
3. Perdagangan di atas Kapal,
“Bertukar – Hasil” Pencarian di Lautan
(catatan, hanya Makanan saja)
Membentuk, berproses (hati hati ketika diterjemahkan, bukan Historikal – Politik), karena “Manusiawi – Kuasa” dan Alam (Dialektika).
Sedangkan Kekuasaan selalu “Menguasai” dan jadi “Penguasaan ……
Kiri – Sosialisme, Pembebasan, partai rakyat Demokratik menolak istilah “Kekuasaan” yang berbeda untuk Politisasi “Negara”.
1. Individualism ;
2. Kepemilikan – Ekonomik atas Tanah di “Negara” ;
a. Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat ;
b. Bentuk Kapitalisme – Industri di Negara ;
c. Menguasai Kebutuhan kebutuhan Manusia ;
3. Anti – Sosial Kemasyarakatan di Dunia.
Pemerintahan – Kepemimpinan (Rakyat)
Akibat Logika Kekuasaan, didirikan Pemerintahan, Wakil Rakyat – Partai (= Parlemen) melalui Demokrasi, Pemilihan (Umum).
Memang, dan Benar ! Karena, Teoritikal.
Membedakan dengan Individualisme – Berkuasa melalui (= penyusupan) Demokratisasi Masyarakat, didasarkan Hukum Bukan Politik !
Politik – Sosialisme (baca, Kerakyatan, Demokrasi – Pemilihan) teroperkan untuk membentuk Pemerintahan bertujuan Kapitalisme dan menyantap Keuangan Negara dalam Industrialisme – Dagang, Perbankan.
— o0o —
Politisasi Ekonomi, yang diselenggarakan Pemerintahan Kenegaraan adalah Sosialisme, melaksanakan Kemauan Rakyat – Umum, ditujukan pemenuhan kebutuhan kebutuhan Manusiawi – Kemasyarakatan. Disebabkan “Kekuasaan Rakyat” maka Pemerintahan pun Demokratik dibentuk. Meski Kepemimpinan Pemerintahan “menyatu di Kepartaian”, namun Perpolitikan tetap dipersiapkan dalam Kemasyarakatan – Rakyat.
Aturan aturan yang terbentuk “karena Sebab” ada Masyarakat – Politik, membatasi “Negara” (= Bangunan, Sistim).
Parlemen – Wakil Rakyat (Partai), mampu mempolitisasi Keadaan Sosial – Ekonomik, dijadikan “Putusan Masyarakat” untuk membentuk Kepemimpinan di suatu “Negara”. Terpilih Pemimpin, berlangsung Pemerintahan akan dapat ditarik kembali dalam Partai.
Proses Kekuasaan Rakyat terjadi karena Tahapan tahapan “Revolusioner” juga, membawa ke Tujuan Sosial Negara, berdasarkan Ajaran Kerakyatan – Sosial, Kemanusiaan, Demokratik “Nation” – Persatuan, menyingkirkan Para Individuali dengan Klik klik Militerisme di seluruh Dunia. Terhapuskan Kelas kelas Ekonomi, membantai Pengkhianatan Kemanusiaan (= Nasib).
Selesai.
SOSIALISME – INDUSTRI
SOSIALISME -INDUSTRI
DI INDONESIA
“MASYARAKAT INDUSTRI”-KENEGARAAN
DariPenulis Tamu
ANDAIKAN Nasionalisasi Perindustrian, yang Rasional menjadi Ejekan Tawa Pengabdi Imperialisme di Indonesia,diajukan Peristilahan “Industrialisme – Kenegaraan”, menyelesaikan Penafsiran (Sakralisme) Filsafati Konstitusi.
Negara
i
i
i
Kebutuhan
Keuangan kebutuhan—Industri
i (suatu)
i
i
Kelas V Sumber
Pekerja Jaminan —Masyarakat sumber
(Buruh) i Alam
i i
i i
Wilayah i i
& ———————————-
Daerah i
i
i
T a n a h
Ternyata Konstitusi telah mungkin diubah ! Berdasarkan Ajaran Kerakyatan (Amandemen) dilaksanakan dalam Agenda Reformasi di “Negara”.
Mengapa kini tidak mau diterjemahkan Sosialisme -Kerakyatan dalam Undang Undang Dasar, termuatkan, untuk Keadilan Ekonomi ???
Tanah -Kemanusiaan adalah suatu rangkaian alasan Logik, dibentuk Pemerintahan Sosialisme – Demokratik nanti.
1. Menyelenggarakan suatu Negara Rakyat ;
2. Menyelenggarakan Kepentingan Masyarakat Nasional;
3. Menyelenggarakan Usaha Perekonomian Sosial ;
a. Perindustrian (Moderen) “Negara” ;
b. Perdagangan Internasional – Perlabaan untuk Sosial ;
c. Ekonomisasi Daerah (Federalism.
4. Menyelenggarakan Politik “Kebudayaan Pertanian” ;
5. Menyelenggarakan Kebangsaan Pertahanan – Sosial.
Patut dicurigai … !!! Individualisme Ekonomik Kenegaraan di Indonesia mengakibatkan Kemiskinan Rakyat di Indonesia.
MASYARAKAT INDUSTRI NEGARA
Teknologik – materialisme Pengetahuan Ilmiah Kemanusiaan mengolah (= Dialektika) Alam -Tanah, berakibat (akibat jadi Sebab) dilakukan Sosialisme -Industri,memakai Tenaganya (Manusia) Kelas Pekerja – BuruhMasyarakat, bertujuan Penyediaan Kebutuhan kebutuhan Sosial.
Maka, bangunan suatu negara, yang didirikan adalah karena Logika Filsafati Konstitusi (Baca : Kemanusiaan-Kerakyatan- Keadilan). Terpolitisasi di atas Wilayah wilayah (= Federalisme), membentuk Kemasyarakatan berdasarkan Tujuan Kemanusiaan Sosial. Bebas dari Kemauan Individualisme, menguasai Hak hak Kerakyatan, Negara,Kebutuhan Masyarakat diDunia.
Kemampuankemampuan Demokratik – Sosial Kita untukmenerjemahkan Industrialisme Kenegaraan, yang akan dibangun karena Proses Materialisasi – AlamiahYang Dialektis Logik Manusiawi,Pembayaran Tenaga KelasPekerja Buruh dalam proses produksi akan menjadi saluran Keuangan Negara ke masyarakat -sumber Pendapatan Rasional – terjaminkan (Kependudukan, Pemukiman, Kekeluargaan). Serta, penyebaran Distribusi ekonomik Barang Produksisecara bertahapdalamskala waktu edar keuangan mencapai Tingkatan tingkatan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat -Kemanusiaan, yang Beradab, Sederajat dan Moderen- Teknologik.
Perdagangan
Industrialisme tidak berhenti ketika menjadi “Kebendaan- Barang barang”. Dan, masih akan terus disebabkan
1. de – Materialisasi (=pemakaian) Kebendaan;
2. Ekonomisasi Keuangan, yang Beredar ;
3. Penyediaan Re – Form (Bentuk) Perlabaan.
Sehingga, Perlabaan, yang didapatkan dari Produksi Hasil Perindustrian membesar di Pasar – Kehendak Pemakaian. Synthesa-isme material Ekonomi suatu negara, dibayarkan, mempersiapkan Keuangan Jumlah Dinamik.
Pembiasan kasatmata menampakkan Investasi Perdagangan Dunia, Eksport-Impor antar Negara negara Pengguna Hasil (Majemuk).
Pertukaran pertukaran Barang didasarkan Kebutuhan kebutuhan Setempat – Daerah daerah Internasional, mengacukan Kekuatan Industri – Sosialism.
Perdagangan tidak hanya berperanan untuk distribusi produk, tetapi juga PemasukanLaba.
Kepentingan kepentingan Nasional – Perekonomian antar Negara negara, bertujuan menyerap Barang barang Industrialisme di Kemasyarakatan Internasional/Dunia. Bukan sekedar Kebendaan Teknologis -Moderen. Masyarakat butuh dan memakai … yang dipergunakan untukKeperluan keperluan pemenuhan Pangan, Sandang, Papan(Kebutuhan kebutuhan Primair Ekonomis).
Adapun keuntungan dariPerdagangan harus kembali di … Masyarakat, yang berbentuk (Re-Form) Uang – Perlabaan untuk mencegah Kepemilikan Individualisme termaksudkan Kapitalisme atas Keuangan Negara.
1. Kegunaan Uang(samadengan Privatisasi) ;
2. Pembiayaan Ekonomik Nilai, Jumlah, harga, yang akan
terjadi
di Pasar – Barang barang Kebutuhan (Material) ;
3. Perbakan, Simpan (Nominalisasi).
Namun, manakah yang dimaksudkan adalah ‘Masyarakat Industrialisme’ diPembicaraan Kita ?
1. KelasPekerja – Buruh dan Keluarga ;
2. Masyarakat Nasional Daerah daerah Benua Pemakaian Hasil
a. Keluarga keluarga Batih ;
b. Masyarakat, Pemimpindan dan Kepartaian(Politik);
c. Penduduk Tradisional (Mukim).
3. Komunalkomunal Ekonomi -Perdagangan Sosialisme.
Jikalau tidak akan rusak Proses Ekonomisasi Sosial, menjadi Kapitalism-Perindustrian di Indonesia, terbiarkan karena Pemerintahan Korup menghabisi Keuangan suatu Negara.
Tugas Kita untuk menutup, menghancurkan, melawan jaringan jaringan Ekonomi Perindustrian Kapitalisme di Indonesia dari dan keluar Negara.
Jangan undur lagi Kemenangan Rakyat melalui Nasionalisasi Industri di Indonesia, dilaksanakan dalam Perjuangan Sosialisme -Kiri dan Kepartaian membebaskan “Rakyat Miskin untuk Berkuasa” (Politik).
Memang butuh rancangan mengadakan Tujuan Sosial Kita …….
Selesai.
