PARLEMEN NEGARA – SOSIAL

PARLEMEN NEGARA – SOSIAL

 

 

 

RASIONALITAS Politik, yang terarahkan dalam Proses Ekonomisasi, mengelola Keuangan (memang dicetak suatu Negara) adalah berdasarkan karena Tujuan Sosial – Kemanusiaan – Masyarakat. Meskipun Materialisasi di Perdagangan Industrial untuk Perlabaan Swasta. Dimaksudkan, Privatisasi – Keuangan (= Penggunaan). Melalui Stabilsasi Kemauan Transaksi – Uang di Pasar.

 

     1, Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Barang untuk Masyarakat ;

     2. Pembagian Keuntungan Industri ;

     3. Pemakaian Ekonomik atas Tanah – Sosial.

 

Kaum Demokratik di Masyarakat membebaskan Pemerintahan dari Kepentingan kepentingan Non Ekonomis, namun tetap dibebankan Tanggung jawab Politik mempersiapkan Produktivitas Perindustrian Sosial – Kerakyatan Nasional.

 

Kewenangan kewenangan Pemerintah (Bentuk, Sistim) membuat Anggaran, terpakai Keuangan Negara – Sosial, berada dalam Pertukaran pertukaran Logik – Politis dalam Parlemen.

 

Sehingga Pemerintahan tidaklah ditujukan untuk Berdagang secara Politik dengan Fasilitasi Kenegaraan. Atau, juga menganggap Uang sekedar alat – Pembelian Tanpa rangkaian Ekonomisasi.

 

— o0o —

 

Parlemen Negara – Sosial

 

Pengesahan Rakyat untuk suatu Negara bukanlah hanya didasarkan Konstitusi, melainkan Keadilan – Negara, yang berdasarkan Pelaksanaan Kehendak Sosial – kemasyarakatan Manusia.

 

Kedaulatan, yang telah didapatkan dari Politik, adalah, Hak hak Kerakyatan atas Wilayah wilayah, mempersiapkan Perwakilannya di Negara – Sosial. Bersatu dalam Kebangsaan akibat Pembentukan Masyarakat, dilaksanakan untuk menetapkan Program program Sosial – Politis Ekonomik untuk Rakyat. Tentu, dan pastilah bersama Partai dan Kelompok kelompok Nasional.

 

 Kelembagaan – Organisasi Parlemen Negara (mekanisasi) terbentuk dari Perwakilan perwakilan, memasukkan Keanggotan terpilih (= Rakyat), Utusan utusan Partai dan Para Wakil Kelompok kelompok Nasional.

 

Fungsi fungsi dalam Parlemen Nasional

 

     1. Fungsi Kenegaraan – Pengawasan ;

     2. Fungsi Organisasi – Lembaga Negara (Sosial) ;

     3. Fugsi “Memutuskan” (Politik).

 

 Di Titik “Sentuh Dalam” Kerja – Tugas Parlemen dengan Kedaulatan Rakyat, menjadi Kerakyatan atau Parlemen Rakyat secara Politik berhubungan dengan Pemerintahan Demokratik untuk Pengendalian suatu Negara – Sosial.

 

Salahsatu contoh atau bentuk, disebabkan dan menjadi akibat Politik dalam Keadaan demikian, berlangsung Pelaksanaan Putusan putusan Ekonomisasi – Masyarakat sebagai Hasil dari Demokrasi – Memilih Kepemimpinan Rakyat di Negara.

 

Karena, Pemerintahan Rakyat Demokratik adalah Kerakyatan, maka juga berada dalam Parlemen Rakyat, melalui suatu Kepartaian – Persatuan dan Demokratik, disebabkan Subyektifitas Politik Masyarakat Sosialisme.

 

 — o0o —

 

Borjuasi dengan Kaum Militer bukan merupakan hambatan Politis tanpa Elitisme – Negara dengan Fasilitasi Keuangan, dibenturkan Politisasi Kenegaraan, yang Berparlemen dalam Negara – Sosial Utopia Rasional.

 

Kaum Pro Demokrasi pun mampu melaksanakan Ekonomi – Kenegaraan atas dasar Kepentingan kepentingan Masyarakat – Politik (bentuk Kemasyarakatan Tanpa Kelas kelas). melalui Kelompok kelompok Nasional – Sosialis di Negara.

 

Program program Ekonomisasi – Sosial dengan Industrialisme, dipersiapkan untuk menciptakan Masyarakat – Kemakmuran, yang Beradab karena Manusiawi dalam Kebangsaan – masyarakat di Negara.

 

 

 

S e k i a n

 

 

 

Jakarta, 18 Juni 2007.

 

 

 

(Salahsatu Pembebas)