Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for April, 2007

SOSIAL ANTI – NEGARA


SOSIAL ANTI – “NEGARA”

 

Pembebasan

 

TULISAN YANG PERTAMA

 

KENEGARAAN dalam “Pemerintahan Birokratism”, yang bertujuan Kekuasaan – Hukum akan terjadi Pertarungan Liberalistis antara

 

1. Kolasi Tengah – Nasional ;

2. Kekuatan kelompok kelompok Ekonomi (Individual – Kapitalisme) ;

3. Suatu Kepentingan kepentingan ;

 

membentuk Parlemen dengan sengaja dibuat dalam suatu Hukum Politik Negara (Konstitusi) untuk

 

1. Kepresidenan – Quasif (Lembaga) ;

2. Legislatif, dalam Majelis Perwakilan (Daerah daerah) “Nasional” ;

3. Pengawasan ;

 

Akan tampak Presiden jadi Lembaga Penguasaan (Individualis), “memiliki” Pemilih Diri, agar bertaatuntuk Hukum (Demokrasi) buatan di Negara.

 

Kaum Nasionalis hanya berpolitik di Parlemen membuat “Bentuk”” suatu Negara – Pemerintahan (Moderen).

 

TULISAN YANG KEDUA

 

HAK AZASI MANUSIA

 

Keadaan Politik materialisasi Individual – Negara, melalui Hukum, “bertentangan terbalik” di Kedirian ……. Hak Azasi Manusia … ketika Negara menjadi Negara. Jangan kaget saja karena suatu Aturan aturan pula.

 

1. Hak Berkuasa

 

    a. atas Kedirian – badani ;

    b. Tidak Dikuasai “Musuhnya” ;

    c. Dipilih (Politik) ;

 

2. Hak Berpikir ;

 

3. Hak untuk Hidup

 

    a. terbalik, Hak Kematian “Aku” nya ;

    b. Hak Sosial – keluarga ;

    c. Berhubungan dengan Alam – Bumi ;

 

Lalu, Kekuasaan, yang terselenggara dalam Negara akan melaksanakan Hak Azasi Manusia “dalam Tubuhnya”, ditujukan untuk Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Sosial Ekonomi Kemanusiaan.

 

Kemampuan kemampuan “untuk Memerintah”, yang didapatkan dari suatu “Kekuasaan”, menjadi Tugas tugas Kenegaraan dalam Parlemen.

 

1. Perwakilan (Daerah daerah) ;

2. Kelembagaan Berpolitik ;

3. Pembentuk Hukum di Negara ;

 

Teoritis

 

Namun, Keadaan Politis demikian hanya bertahan sebentar, mengalami suatu Proses Kemasyarakatan, dilepaskan Hukum ……. menuju Sosialisme – Kemanusiaan Tanpa Negara.

 

Dalam Kemasyarakatan kembali membentuk Kekuasaan lagi, yang didasarkan Kemanusiaan – Sosial untuk Kepentingan kepentingan Politisasi Ekonomi bertujuan Kemakmuran Teratur Administratif Demokrasi – Sosial.

 

1. Kebutuhan kebutuhan Pangan dan Daerah daerah Tanam ;

2. Kebutuhan kebutuhan Sosial Peradaban Kebangsaan ;

3. Kebutuhan kebutuhan Manusiawi Penerusan – Genetika ;

 

TULISAN YANG KETIGA

 

AJARAN SOSIAL (PENGANUTI)

 

Suatu Kepatuhan kepatuhan Pribadi dalam Masyarakat, ya ng dianuti Sadar Tanpa Pemaksaan dan Sanctum, berdasarkan Ajaran Sosial untuk menuju Kesempurnaan dijadikan Politik Rasional – Logis dalam Masyarakat.

 

1. Badani – Hubungan dengan Kelahiran (Perempuan) ;

2. Cita cita Pemikiran Sosial Pangan “dari Tanah” Budaya – Pertanian ;

 3. Filsafati – Jiwa Keabadian ;

 

Segingga, Bangunan Sosial karena Politik membentuk Kekuasaan Rakyat – Masyarakat, terdiri

 

1. Pemerintahan Yang Demokratik ;

    a. untuk menyelenggarakan Kekuasaan ;

    b. Kepemimpinan di “dalam Masyarakat” ;

    c. Sosialisme untuk Daerah daerah ;

 2. Lembaga Keuangan Sosialisme di Masyarakat ;

3. Suatu Parlemen Rakyat

    a. Politik Kekuasaan Rakyat ;

    b. Masyarakat Baru Tanpa Pertentangan Kelas kelas Ekonomi ;

    c. Budaya – pertanian untuk Pangan Masyarakat ;

 

Akhirnya, bukan Nasionalisme Individual atau Chauvanistik, yang Terpolitisasi namun Pembebasan “Nation” – Kebangsaan Persatuan Rakyat Yang Miskin Berkuasa meskipun Tanpa Negara.

 

Sekian.

 

 

 

 

 


NASIONAL BUDAYA – PERTANIAN


NASIONAL BUDAYA – PERTANIAN

MENUJU

POLITIK MASYARAKAT KERAKYATAN

 

MASYARAKAT terbentuk karena

 

     1. Kewilayahan – Daerah daerah

     2. Politik (Kekuasaan) Sosial

     3. Genetika

 

dalam Pemikiran (Logika) Sosial – Materialisme.

 

Sedangkan Budaya, salahsatu Politik (Kekuasaan) Sosial, memang berada dalam Masyarakat – Sosial.

 

Suatu bentuk Politisasi Kemasyarakatan — yang didasarkan Genetika pun — di atas Daerah daerah

 

     1. Tanah Kependudukan – Masyarakat

     2. Lahan lahan “Tanam”, terbagikan

     3. Azas Kegunaan – Manfaat Sumber Alami

     4. Hak Pemukiman – Buruh, dipersiapkan

     5. Wilayah – Sosial Kekuasaan

 

mengakibatkan Kebutuhan kebutuhan Pangan – Sosial untuk masyarakat “Nation” – Kebangsaan.

 

     1. Peningkatan Demografik – Kelahiran

     2. Penyediaan Tanah Pertani di sekitar Sumber Alam Eko nomis

     3. Rasionalitas Produktif Kelas Pekerja – Buruh

 

— o0o —

 

Kelas kelas Pertentangan – Ekonomik tidak mampu menyelesaikan Penyaluran Pangan antar Wilayah wilayah, dibiarkan ……. bertentangan dengan Kekuasaan (di) Masyarakat, membagi di Luar Perhitungan Ekonomi. Sebab, Kerja Kaum Tani ditujukan untuk Kemakmuran Sosial.

 

Birokratisme – Politis tidak lagi dipercayai menanggulangi Kelaparan, karena kehilangan wewenang Kemasyarakatan.

 

Penduduk – Kewargaan Aturan aturan, yang didasarkan Sosial – Isme dengan Kelas Pekerja – Buruh (Masyarakat) akan Bersatu Tanpa Ketergantungan Ekonomisasi Negara atas Tanah Pertanian.

 

— o0o —

 

Materialisasi – Logika Masyarakat untuk Pertanian dijadikan suatu Budaya – Nasional, berlangsung dalam Politisasi Kekuasaan Masyarakat terbentuk. Dan, Pemerintahan jatuh diakibatkan

 

     1. Para Petani tidak menyediakan Pepadian dijual Pemerintah secara Ekonomis

     2. Lahan lahan Tanam mengalami pengrusakan Sosial – Politis dibuat dengan Hukum Individualisme sehingga menjadi Kepemilikan Ekonomisasi Industrial

     3. Liberalisasi atas Pertanahan menuju Perkotaan Tanah – Pemukiman

 

— o0o —

 

Pertanian bukan Ekonomi melainkan Kebudayaan – Usaha usaha Agraris di atas Tanah suatu Kerakyatan – Masyarakat (Nasional), menujuKekuasaan Politik Rakyat. Dalam proses “Nation” – Kebangsaan Persatuan.

 

 

 

Sekian.

 

Jakarta, 26 April 2007.

 

Pembebasn – Oposisi Nasional


SOSIAL – ISME – NASIONAL


SOSIAL – ISME – NASIONAL

KIRI YANG MUDA

(POLITIK RAKYAT MISKIN)

TESIS tesis Pertengahan Zaman dalam semenjak Kebangkitan Pemikiran Sosial (Isme) memang tetap diperjuangkan untuk Jawaban – Masa.

1. Kelas kelas Sosial – Masyarakat Ekonomi ;

2. a. Pertanahan dan Hak hak Sosial ;
b. Budaya – pertanian (Pangan) ;
c. Kelas Pekerja – Buruh ;

3. Bentuk Masyarakat Sosialisme (Utopia) ;

Termasuk masalah Kenegaraaan – Politis

4. Revolusi, Bersenjata (Kekuasaan) ;

5. Sosialisme – Kenegaraan ;

Pembicaraan Politik Sosialisme, yang didasarkan Pemikiran pemikiran Sosial, berlangsung terus di antara Kawan kawan Kita.

– Penganuti Sosialisme ;
– Kiri, Perjuangan Bawah Tanah (Revolusioner) ;
– Para Politisi Sosial ;

Sementara, Nasionalisme karena Pendirian suatu negara, memusingkan Demokrasi Politik – Kenegaraan, yang telah terkotori Individualisme – kapitalis – Imperialisme antar Negara.

1. Perindustrian ;
2. Keuangan Negara, yang Dikorup ;
3. Perdagangan Ekonomi (Dunia) ;

Hak Azasi Manusia menjadi kontra – isu (Politik). Padahal sungguh amat Peka. Dan, berhubungan dengan Ekonomi – Kerakyatan.

Cukup dengan rangkaian Aturan aturan “jadi Hukum” melalui proses Kenegaraan – Politis. Terlantarkan lah Program program Ekonomisasi Sosial – Kemasyarakatan. Lupa, berpolitik. Menuju ……. Kekuasaan Individualisme !?!

Dalam suatu Akhir ….. Negara Tanpa masyarakat Kerakyatan …

— o0o —

AJUAN (LIBERAL – NASIONALISM)

Ajuan Liberalisme mengelola Keuangan Negara secara Bersama dalam Perdagangan Hasil Industrial Kenegaraan – antar Negara negara (Internasionalisme), didasarkan Politik Keadilan – Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Penduduk (Dunia0.

Walaupun dicurigai

1. Menerima “Bentuk Negara Kemerdekaan” ;

2. Meluaskan Wilayah – Area Ekonomi ;

3. Membentuk Pasar Globalism (Perlabaan) ;

Kaum Nasionalis – Politik menukarkan konsesi konsesi yang bersibentuk Hukum dianggap Pendekatan Rasional Ekonomi, mendapatkan Kewenangan kewenangan Perintah.

Memang gejal gejala Sosial akan berbanding Konsepsi Bentuk Sosial Masyarakat Kelas kelas, yang diakibatkan Keberadaan Kelas Pekerja – Buruh Masyarakt – Sosial di Negara, membutuhkan Jaminan Politis Keuangan, bertujuan yang Terbuka karena Kepentingan kepentingan Sosial Negara.

Sentralisme Pemerintahan, yang telah bergantung Kekuasaan karena Hukum, disebabkan (Dialektis) Parlemen Tanpa Kemampuan kemampuan “Mengatur” Keuangan – Perekonomian untuk masyarakat, berdasarkan Hubungan Teoritik Negara – Wilayah wilayah terhadap Kerakyatan. Demokrasi Politik akibat pertentangan Hak dari Individual Lawan Hak Sosial. Akan berdampak Wilayah wilayah Ekonomis Kependudukan.

1. Kelas Pekerja – buruh kehilangan Pemukiman Sosial (di) Negara ;

2. Kekuasaan “Hukum” Supremasi – Aturan aturan Materil atas Masyarakat – Kebangsaan ;

3. Industrialisasi meningkirkan Pertanian ;

— o0o —

Keadilan berdasarkan “Nation”, menjadi alasan alasan Internasionalisme – Sosial menuju Kemakmuran Berbangsa di Negara. Bukan Pemahaman Chauvanism terpolitisasi Ekonomi Kapitalis – Dunia.

Lalu, membentuk Individualisme – Kenegaraan, disebabkan Kebutuhan kebutuhan Ekonomis menghancurkan Sosial.

— o0o —

“Nation’ – Kebangsaan telah menjadi Pertanyaan dalam Kemajuan Sosialisme “andaikan” BERNEGARA … Dengan Kelompok kelompok Sosial di masyarakat. Sedangkan Masyarakat Sosialis bersumber dari Kerakyatan jua.

Negara, yang mungkin terbentuk karena

1. Hasil suatu Revolusi ;

2. Proses Kemasyarakatan karena Kekuasaan Rakyat ;

a. Bentuk Masyarakat Sosialis – Budaya Pertanian l
b. Masyarakat Sosial – Dunia ;
c. Kelas Pekerja – Buruh dalam Masyarakat ;

3. Ekonomisasi Keuangan – Sosial Ideologis Masyarakat ;

Kiri – Sosialisme berlanjut Persatuan “Yang Muda”, mempersiapkan Pemerintahan Rakyat Demokratik.

Selesai.

Jakarta, 21 April 2007.

Pembebas.


SOSIALISME – NASIONAL


SOSIALISME NASIONAL REVOLUSIONER – PERSATUAN

 

Pembebasan

 

PEMBENTUKAN suatu Masyarakat, berhubungan dengan Tujuan Politik dan Cara cara Mencapainya, sesuai Ajaran Kerakyatan.

 

1. Politik Kekuasaan – Sosial ;

2. Proses Ekonomisasi  Kemasyarakatan ;

3. Aturan aturan (Negara).

 

Hanya saja, yang dipertanyakan (Ajuan) Cara Politisasi untuk mempersiapkan Bentuk bentuk Masyarakat mana kah ?

 

     –     Melalui Revolusi (Budaya – Materialism) ;

            (terkejut kah)

 

     –     Hukum – Strategis Individual, diatur.

 

Sedangkan Kepentingan kepentingan Ekonomi – Politis Kenegaraan didasarkan Aturan aturan Sosial.

 

Tradisionalitas – Perdagangan Hasil Industrial Keuangan Rasional Negara untuk Kebutuhan kebutuhan Kemakmuran Masyarakat. Dalam rangka akan mencapai Sosial – Peradaban Manusia di antara Bangsa bangsa menuju Sosialsime – “Nation”.

 

Suatu Masyarakat – Moderen, bersumber dan untuk membentuk kembali Kebangsaan (Baru). Evolusi – Revolusioner. Nation – Kemasyarakatan atau menjadi Masyarakat pula (di Negara). Tanpa Pertentangan Kelas kelas Ekonomi dan Penghisapan atas Kelas Pekerja – Buruh. Didasarkan Masyarakat Budaya – Pertanian (Agraris) di Lahan lahan Sosial – Kenegaraan, yang TERBAGI.

 

Kekuasaan menjadi Pertimbangan. Dalam “Keadilan” – Bukan Hukum Individualism dan Kepercayaan Agama, yang dibiarkan (Nasionalism untuk Demokrasi), Bernegara. Karena mengakibatkan Hilang Kemauan Sosial atas Nasib.

 

1. Sifat Manusiawi Tolong – Menolong

    (Hak hak Hidup)

2. Kebersamaan

3. Niat – Alamiah untuk Memperjuangkan

    Hak hak Masyarakat

4. Perlindungan

5. Hak hak Politik

     Membentuk Kepemimpinan Negara – Sosial.

 

Bentuk Masyarakat akan didasarkan karena Pemikiran Sosial. Teratur. Dalam HakAzasi Manusia – Sesama.

 

 

 

Proses Ekonomi (di) Masyarakat

 

Kemampuan kemampuan Revolusioner mempolitisasikan Keuangan (Negara) dalam Ekonomi – Masyarakat tidak hanya Bergantung Pemerintahan. Karena, Ekonomi untuk Penyediaan Sosial – Materialism.

 

–     Pangan, alat alat Pertanian (Mesin) ;

–     Sandang ;

–     Papan, Perumahan Murah Kemasyarakatan – Buruh ;

 

“Negara dengan” Pemerintahan dalam Masyarakat menyelenggarakan Perhitungan Ekonomi tidak hanya sekedar Angka angka Keluar dan Dimasukkan lagi, menghutangkan Keuangan dalam Proses Masyarakat – Kebangsaan, namun diarahkan saja (Strategis) untuk Program program – Usaha Nasional Kemasyarakatan dan Daerah daerah.

 

Masyarakat yang sedang Berproses dalam Pemiskinan ingin Mewujudkan Suatu Persatuan – Nasional ditujukan Kekuasaan Rakyat Miskin.

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, 21 April 2007.

 

 

 

Pembebasan

                             

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              


NASIONAL-ISME BARU


NASIONAL – ISME BARU

(INDONESIA)

DAN, REVOLUSIONER (KONSEP)

 

INDONESIA, adalah, Negara. Mungkin kah ……. ? Karena ada Masyarakat. Bukan diakibatkan Pemerintahan dari suatu Kekuasaan – Entah. Tetapi mendirikan Negara (materialisasi – revolusi), bertujuan Kemakmuran Keadilan Kesejahteraan (Sosialisme).

 

                                                                  Tujuan

                                                                       

   

           N e g a r a   ——————-Politik                                       Revolusi 

                                                                                                                                                                              –                                                                           ——————————/

                                                              Masyarakat

 

Walaupun jua Pemerintahan dibentuk dari suatu Pemilihan – Demokrasi … Tidak lah Berkuasa Tanpa Masyarakat (= Nasionalisme).

 

Politik Revolusioner – Nasionalism Kemasyarakatan mampu membentuk Pemerintahan karena Negara didirikan atas dasar Kehendak Rakyat (samadengan Kedaulatan)  di Daerah daerah.

 

Proses Revolusi di Indonesia sedang belum berhenti setelah menghancurkan

 

     1. Perdagangan Monopolistik Kolonial Imperialism Dunia ;

 

     2. Penjajahan dalam Pertentangan Kelas kelas Ekonomi yang memang dibuat

         a. antara Kota – Pedesaan ;

         b. Pemerintahan – Elite Penguasaan dan Wong Cilik di Daerah daerah Indonesia ;

         c. Dalam – antara Kesukuan (Hukum Adat) ;

 

     3. Liberalisasi Kekuasaan Individualisme Non Budaya ;

 

Dengan Kontra – Isu Negara Keagamaan (Tafsiran Piagam Jakarta), yang TERTOLAK NASIONALISM karena Tanpa Politik Rasional.

 

Negara Moderen Indonesia, dibentuk dan bertujuan Sosial – Evolutif Alamiah Kebangsaan dengan Budaya Pertanian.

 

     1. Nation – Kebangsaan (Proses) ;

     2. Wilayah wilayah (Daerah daerah) dari suatu Kekuasaan ;

     3. Pemerintahan Kerakyatan di Masyarakat ;

     4. Keuangan (Ekonomisasi) Negara;

     5. Politik Kenegaraan – Sosial ;

 

Sehingga bentuk Sosialisme – Masyarakat Indonesia, yang Terlihat dalam Proses Nasionalisme – Revolusioner

 

     1. Masyarakat Bidaya Pertanian ;

     2. a. Keuangan Negara untuk Ekonomisasi Industrial ;

         b. Perburuhan berdasarkan Kependudukan – Hak Sipil ;

         c. Kemampuan kemampuan Usaha usaha Perekonomian di Daerah daerah ;

     3. Perdagangan – Tradisi (Internasional) ;

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, 18 April 2007.

 

Pembebasan

 

 

        

 


KOALISI POLITIK – SOSIAL MENUJU SOSIALISME NEGARA


KOALISI POLITIK – SOSIAL

MENUJU

SOSIALISME – NEGARA

 

POLITIK, adalah, rangkaian kegiatan kegiatan “Terbiarkan, yang Berbalik”, mengambangkan, dalam tingkatan tingkatan Penyerapan Sosial.

 

     1. Falsafati ;

     2. Psiko – Sosial (Massa) ;

     3. Kenegaraan ;

 

Untuk dua Tujuan dicapai

     – Kekuasaan

     – atau, Individualisme

 

Kiri – Tengah (Kelompok kelompok Nasionalis) belum bersepakat (Kenegaraan) membentuk Suatu Masyarakat, yang dihasilkan karena Politisasi Ekonomi – Sosial (Kerakyatan) dengan suatu Kepemimpinan Politis.

 

Tampak kegiatan kegiatan (politik) berbalik – Pemimpin “karena Kekuasaan”.

 

Bentuk bentuk Persamaan Kiri – Tengah, terbiasa dalam

 

     1. Tujuan Sosialisme

     2. a. Demokrasi

         b. Keanggotaan Partai partai untuk dicalonkan

         c. Distrik Kenegaraan (Pemilihan)

     3. Pangan untuk Masyarakat (Konsep Pertanian)

 

Keadaan Mengambang Politis Kiri – Tengah mengatasi Perbadaan antara Dialektika – Logis Kiri – Sosialistis dengan Ekonomi – Industrial berdasarkan Nasionalism – Keuangan Negara. Proses Produksi masih diperhitungkan hanyalah untuk Kepentingan Perlabaan tanpa mengikutkan Perbutuhan – Kelas Pekerja “Tenaga Penghasil ” dalam Masyarakat – Ekonomis. Penganuti Sosialisme – Nasional (Kenegaraan) menolak Konsep “Uang Negara – Perbankan” (karena Lembaga Keuangan Sosialisme di Masyarakat). Dengan tekanan Politis merasionalisasikan Industrial Ekonomisasi – Negara.

 

Beberapa Kelompok Nasionalisme, a.l.

 

     1. Nasionalis – Revolusioner (Perjuangan) ;

     2. Nasionalis (Ortodok) Kepartaian ;

     3. Nasionalis dan suatu Daerah daerah ;

 

Mengadakan Gerakan gerakian, yang bertujuan Merombak Budaya – Sistim Perekonomian, dijadikan Tradisionalis Perdagangan – Internasional. Dengan membaur di Globalism. Suatu Pasar Dunia. Yang dikendalikan Kapitalis.

Untuk Industrial  Negara dalam Putusan “Harga Mata Uang sambil Membeli Jasa Transaksi Keuangan”.

 

     1. Struktur Admnistrasi – Perbankan ;

     2. Penjaminan ;

     3. Perikatan Hukum – Sepihak ;

 

Kaum Revolusioner – Nasionalis bersama Para Politisi dan Kedaerahan akan mengadakan “Perbandingan” terhadap Sumber sumber Alami eksplorasif Perlabaan.

 

Penyerapan Politik di Masyarakat tidak dalam Kecepatan waktu, mempertanyakan dan ragu ragu di awal selektifitas Individualisme. Beberapa fungsi – Sosial Masyarakat menyekat Pertukaran pertukaran Politis untuk Kebutuhan kebutuhan Kerakyatan.

Pemaksaan dengan Kekuasaan mengakibatkan “Tuduhan dari Logika”, Rekayasa Individualistis tetap terbaca memang Anti – Sosial.

 

 

 

SUATU TUJUAN SOSIAL (KOALISI) DI MASYARAKAT

 

Kiri Revolusioner – Tengah (Nasionalism) belum pernah dalam suatu Ekonomisasi – politis, Bernegara. Mengelola Keuangan Perdagangan – Industri, dirancang, yang berdasarkan Kepentingan kepentingan Politik (Nasional) – Kemasyarakatan.

 

Hanya terbatas Koalisi antar Para Politisi dan Kelompok kelompok.

 

     1. Politik Mendirikan Negara

     2. a. Anti Penjajahan

         b. Anti Monopolistik – Imperialis – Kolonial

         c. Anti Kapitalism

     3. Hak Azasi Manusia

 

Kekuatan kekuatan Tengah – Nasionalism mengalami Permasalahan Bentuk Masyarakat di suatu Negara berdasarkan Demokrasi Kerakyatan – Negara, membutuhkan Pemerintahan dari masyarakat (unsur unsur).

 

     1. Kepemimpinan ;

     2. Badani (Supremasi – Hukum) Terpilih ;

     3. Hak Menerima Perintah ;

 

Sikap Revolusioner – Tengah Nasionalisme

 

     1. Kemampuan kemampuan Patriotik, Berjuang, Jujur (Anti – Imperialis)

     2. Membentuk Pemerintahan Kerakyatan nasional ;

     3. Menegakkan Keadilan (Kontra – Isu)

     4. Membebaskan Masyarakat dari Kemiskinan ;

     5. Kebangsaan Makmur – Sejahtera Bersama Tidak Individualisme.

 

Dengan Penjaminan Politik Suatu Negara (atas) Lahan lahan Tanah – Sosial

     – Pertanian

     – Kehutanan

     – Perkebunan

     dan Sumber sumber Alam

untuk Masyarakat. Maka Kebutuhan untuk Revolusi, yang dianuti (Nasional) menjadi Tujuan Bernegara dan Internasionalisme, mendobrak waktu dalam Keterbatasan (= Determinasasi) Alam.

 

Sosialisme akan mempersiapkan Pelapisasn Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas Ekonomi selain Kelas Pekerja – Buruh di Masyarakat, menyalurkan dalam Kekuasaan Rakyat (Yang Miskin).

 

 

 

P   O   L   I   T   I   K

 

Negara akan Bukan Hukum (saja), tetapi suatu Bangunan Sosial – Kemasyarakatan, diakibatkan Politik Nasional – Persatuan.

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, 15 April 2007. 

 

 

 

 

 

 


SUATU PENOLAKAN OPOSISI


SUATU PENOLAKAN OPOSISI
JELAS … !
TIDAK I N D I V I D U A L I S M E

1.

BOLIVARIAN memenangkan Peperangan ……. ! Suatu Kerjasama Dukungan OPOSISI. Rakyat Bukan Nasionalism. Ternyata Revolusi menuju Sosialism. Runtuh Kekuasaan “Ekonomi Presiden” atas Masyarakat telah ditumbangkan ! Sebelum Pemilihan akan berlangsung …. Politik menentukan Kemenangan. Miskin pun Keadaan Miskin masih di Masyarakat Perkotaan – Daerah daerah.

2.

Tampak OPOSISI telah MEROBEK ROBEK HUKUM di “dalam”. Khusus, Penguasaan Lahan lahan Perkebunan (Negeri).

3.

Mata uang dapat dikendalikan, menghadapi Ekonomisasi Imperialis atas barang barang produksi. Para Jenderal kaget, TERJEBAK Isu Perkumpulan Nasional Revolusioner Anti – Liberalisme. Raja raja Uang tidak mampu MEMBAYAR Neraca Keuangan Negara.

Hidup Bolivarian Raya ……. !!!

Rakyat memang Miskin … Bekerja dalam Kelas Pekerja – Buruh untuk melanjutkan Proses Sosialisme.

— o0o —

Pemaparan di atas akan membawa Kita dalam Suasana Revolusioner juga. Terbayangkan Kemenangan Masyarakat – Sosialis. Penguasa, TERJUNGKAL ! Langsung … ! Dengan “Demokrasi buatan” Revolusi di masyarakat !!!

T U N T U T A N

OPOSISI akan selalu mengajukan dua Tuntutan – Sosial sebelum akan MENYERANG untuk KEMENANGAN POLITIK.

1. Pemilihan

2. atau, Perubahan Tujuan Ekonomi (Pemerintahan)

a. menjadi Tujuan Sosialisme
b. Kemakmuran
c. melepaskan Kapitalisme – Individual

Jangan akan pernah Berharap OPOSISI MENGHENTIKAN Sikap – Utuh (Sosial) BERLAWAN, karena Pemiskinan – Uang.

— o0o —

SOSIALISME – POLITIS

Pertanian dan, yang berhubungan dengan TANAH – BUMI, adalah, Perjuangan Rakyat – Kemanusiaan, diterjemahkan untuk Menegakkan Hak Azasi manusia, bertujuan Keadilan Pangan – Sandang – Papan (Sosial).

Sedangkan Kebutuhan Tentara di “Luar” Perdagangan – Keuangan, menyebabkan Perundingan Tanpa Batasan batasan atasnama Sosial dengan OPOSISI bermaksud Penguasaan Wilayah wilayah Terlindungi dalamk Politisasi Kenegaraan.

Biar pun Penguasa (Govermen) berbicara, namun Parlemen tidak menerima. Karena

1. Presiden (Jabatan) bukan Struktur dalam Militer (Ketentaraan)

2. Parlemen akan mampu MEMANIPULASI KEKUASAAN (Pemerintahan) di Negara

3. atau, Perdana Menteri bisa Tanpa Kekuatan HUKUM.

— o0o —

P E M B E R O N T A K A N

Sosialisme belum pernah Mengharamkan PEMBERONTAKAN. Terkejut lah Pemerintahan ! Mencemaskan ……. ! Namun, bukan dalam rangkaian Revolusi. Meskipun anutan “TIDAK ADA DUA KEKUASAAN UNTUK” (Suatu) Masyarakat.

Sedangkan Masyarakat tidak lah MEMBENTUK KEKUASAAN INDIVIDUALISME …

1. Kadangkala Pemberontakan Terpimpinkan secara FIGUR (Supremasi)

2. Pemaksaan Terhadap Masyarakat

a. Menyediakan Pangan tetapi masih di dalam Kemiskinan
b. Penyimpangan Demokrasi – Sosial
c. Pemasokan Uang Kebangkrutan Negara Ekonomi

3. Tiba tiba Politik bisa Tidak Menyelesaikan Pertempuran di Wilayah wilayah

— o0o —

Pemberontakan akan selalu DIMULAI DENGAN BANGKANGAN ……. karena Penyingkiran di Kekuasaan mencuatkan … Perbedaan. Terpolitisasi OPOSISI Menekan … Pemerintahan, … dibiarkan … !

Tampak lah Pertentangan antara Individual Lawan Sosial – Kelompok kelompok Pro Sosialisme.

Kebiasaan Militerisme (= Individu individu kumpul, terorganisasi, jadi berbeda dengan KETENTARAAN), karena DIPERALAT Kapitalisme – Penguasaan, menyelenggarakan Politik “Luar – Dalam”, berakibat Destabilitas Pemerintahan dalam Bentuk kenegaraan.

Penindasan pun terjadi ! Dan mengorbankan Kerakyatan (misal, Pembersihan Bunuh Penduduk di Perkampungan – Asal (Pemberontak).

“Kekarasan Politik” dari OPOSISI akan terarah untuk Menjatuhkan Pemerintahan, disibukkan Perundingan perundingan Ekonomi dengan Pemberontak, tanpa ikut Berunding dengan siapa pun di Negara. Karena, tidak mau sampai Terlepas “Suatu” Kekuasaan Massa-Aksi-Massa (Politis).

— o0o —

Penutup Tulisan ini agar dipahami, bahwa OPISISI “TIDAK SEDANG DI KEKUASAAN” apa pun, namun tetap ‘BERADA DALAM MASYARAKAT”, karena diakibatkan INDIVIDUALISME LEBIH MUDAH MENYUSUP MASUK (“jadi”) KEKUASAAN”.

Selesai.

Jakarta, April 2007.

OPOSISI


PERNYATAAN CALON PRESIDEN DITA SARI


Partai Rakyat Demokratik

 

PERNYATAAN CALON PRESIDEN DITA SARI

ATAS

PENYERANGAN TERHADAP PAPERNAS

YANG

DITUDUH KOMUNISME – PKI

 

 “Mereka mengidentikkan kami dengan
komunis karena mengusung program perjuangan yang kami
sebut Tripanji. Menurut mereka, Tripanji adalah idiom
komunis padahal bukan,” kata Ketua Umum Papernas Agus
Priyono
dalam jumpa pers di kantor Kontras, kemarin sore.

Dia menjelaskan, Tripanji sebenarnya berisi tuntutan
nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang
luar negeri, dan industrialisasi nasional untuk
kesejahteraan rakyat. “Asas kami juga bukan komunis
melainkan demokrasi kerakyatan,” sambungnya.

CALON PRESIDEN, DITA INDAH SARI menambahkan,
DIRINYA MENANTANG pihak-pihak YANG ANTI PAPERNAS untuk
membuktikan kaitan antara Papernas dengan komunis.

“Itu hanya makanan basi yang terus dikunyah-kunyah

lalu disemburkan saat momen tertentu,”

tegasnya.

Papernas sendiri adalah partai yang didirikan oleh
sejumlah organisasi dan aktivis gerakan, termasuk PRD
(PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK)
. Baginya, semua perjuangan
Papernas tak ada kaitannya dengan komunis.

“Kami bicara soal nasionalisasi, apa Amien Rais tidak?
Lalu, dengan begitu apa Amien komunis,” ujarnya balik
bertanya.

Soal warna bendera Papernas yang merah, Dita lantas
membandingkannya dengan bendera milik PDI-Perjuangan.


BANTAHAN TERHADAP NASIONALISM


PEMBICARAAN SOSIALISME

(OPOSISI)

BANTAHAN TERHADAP NASIONALISM

 

TUJUH pokok debat memojokkan Sosialisme selama berabad abad, sehingga Masyarakat dilepaskan dari Pemerintahan namun berjuang terus menegakkan Hak hak Sosial – Politik – Ekonomi dan Hak Azasi Manusia.

 

— Perjuangan Sosialisme

 

    1. Materialisme – utopi (Pertanian) ;

    2. Perjuangan HAM – Anarkhism ;

    3. Revolusi Bersenjata samadengan Pemberontakan ;

 

— 4. Menentang Kemerdekaan Suatu Negara ;

 

— Perbandingan dengan Komunisme (Ajaran)

 

    5. Proletariat, Kelas Pekerja – Buruh (Sosial) ;

    6. Sikap samadengan Atheis -yang kemudian lepas dan muncul Komunisme- disebabkan Keraguan Kaum Rohaniawan – Agamis, karena masalah Kepemilikan Individualisme atas Tanah tanah Pertanian (Vazalism) di Daratan Eropah ;

    7. Masalah Konsepsi Sosial – Negara, yang  dilihat dari hubungan antara Masyarakat, Gereja dan Kerajaan kerajaan ;

 

Sebelum menjelaskan perdebatan sedemikian musykil, diajukan suatu Kesamaan – Pandangan antar internal – Sosialisme menjadi dasar jawaban Sosial.

 

1. Sosialisme Anti – Individualisme ;

2. Revolusi, adalah, Sosialisme – Politik (Masyarakat) ;

3. Kepentingan suatu Lembaga Keuangan Sosialisme (Moderen) ;

 

B A N T A H A N

 

Sosialisme memang berbeda dengan Komunisme, karena Sifat Ajaran, yang Tertutup (Dialektis – Materialisme). Persamaan Anti Kapitalisme telah mengakibat Perjuangan Aksi – Massa – Aksi sampai ditumbangkan KEKUASAAN. Nasionalisme pun tidak pernah memperkenankan Keagamaan Berkuasa di suatu Negara Merdeka, dijadikan Kontra – Isu Penguasaan Ekonomisasi Masyarakat, menyerahkan untuk Penganutan Individual. Dengan alasan alasan sederhana Imani – Keagamaan.

 

Sebagaimana Penolakan Negara yang dibangun dari Militerisme menuntut Kedaulatan Negara karena Penaklukan Badani.

 

Beda dengan Sosialisme “akan menerima” bentukan bentukan Kemasyarakatan didasarkan suatu hubungan kontak sosial  – alamiah, mewujudkan Pertahanan dari kapitalisme di dalam Individualisme, bertujuan Kebangsaan Uni – Kulturalisme tanpa membedakan Rasial – pertentangan Kelas kelas Ekonomi di Masyarakat – Sektarianism.

 

Pembebasan dan Sosialisme telah bersepakat, yang didukung Oposisi mengadakan Pembentukan “NATION” – Persatuan.

 

 

 

Selesai.

 

Bogor, 02 April 2007.