Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Maret, 2007

Radikalisme – Politik Tujuan Sosial


RADIKALISME – POLITIK TUJUAN SOSIAL

(OPOSISI)

MASYARAKAT “MELAWAN NEGARA”

 

ISU pOLITIK AKAN MEMBENTUK “Pemerintahan Perdana Menteri” (Negara), yang direkayasa Liberalisme untuk menghancurkan Proletariat, berdasarkan Konsep Sosial Negara, menyimpangkan Ajaran Kerakyatan – Pemerintahan.

 

Jabatan Perdana Menteri, dibentuk dari Kepartaian – Partai partai (Politik), menjadi “Alat” Demokratisasi di dalam Masyarakat untuk Individualisme Berkuasa, didasarkan Perekonomian (Kapitalis) Negara.

 

1. Fungsi Kepartaian – Politik ;

2. Dipecah “Kekuasaan”

    a. – Perdana Menteri Kekuasaan “atas” Masyarakat ;

        – Parlemen “menyekat Kekuasaan” (suatu Masyarakat) ;

    b. Presiden Kekuasaan – Politis ;

 

Bagaimana mungkin Individualisme bisa bergabung Kekuasaan di Sosialisme ? Mengadakan “Kebijakan kebijakan” Ekonomisasi – Masyarakat, yang ditujukan Perlabaan – Modal (Industrial) suatu Negara. Ketika Pemerintahan Perdana Menteri dalam Sistim dan Bentuk Kenegaraan, melaksanakan Program program Kapitalisme, tersembunyi. Karena,

 

1. Perdana Menteri telah mendapatkan Kewenangan kewenangan Admnistrasi – Pemerintahan dari Struktur – bangunan (= Organisasi kah ?) Negara, yang terkendalikan sampai di Daerah daerah.

 

    a. Mengatur Wilayah wilayah Ekonomi ;

    b. Mengelola Sumber sumber Alam ;

    c. Menetapkan Daerah daerah Pertanian ;

 

2. Perdana Menteri mampu “memerintahkan Masyarakat” ;

 

3. Perdana Menteri dengan suatu Kebolehan Politis akan mempergunakan Keuangan (Negara) tanpa terganggu Kepentingan kepentingan Partai partai Politik sibuk di suatu Parlemen Nasional ;

 

    a. Hukum Negara telah Berlaku atas Keanggotaan (Parlementer) semula di Partai partai ;

    b. Partai Berpolitik untuk

        – Mempertahankan Negara secara Liberal (= Demokrasi, penerjemahan) ;

        – Pencalonan untuk “Kekuasaan” ;

        – “Menunggu” Politik dari Presiden ;

    c. Parlemen tidak sembarangan menjatuhkan Perdana Menteri Negara Berpresiden ;

 

PERLAWANAN ……. !

 

Keadaan Sosial – Masyarakat Tertembus Politik Hukum – Negara, menuju Kapitalisme yang dibawa dalam Kekuasaan – Jabatan Perdana Menteri, teraturkan … berbalik … ketika Masyarakat menghitung “Ekonomi Bermanfaat” secara Politik – Sosial.

 

Pertarungan antara Masyarakat terhadap Pemerintahan “Yang Negara” (Hukum – Akibat), berlanjut menjadi Perlawanan sampai negara dibubarkan dengan Menjatuhkan Perdana Menteri  – Kekuasaan “dalam Masyarakat”. Atau, Presiden ….. segera mempolitisir “Kekuasaan Terambangkan” dengan berdasarkan Konstitusi mengadakan “Pembekuan Parlemen. diadakan Pemilihan dalam suatu Tindakan tindakan Politis. Jebakan Liberalisme pun hancur, menghadapi “Demokrasi Politis Ekonomi” Kemasyarakatan yang dipersiapkan Kekuatan kekuatan Sosialisme – Masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 


KEBEBASAN – SOSIALISME


KEBEBASAN – SOSIALISME

(OPOSISI)

PEMBEBASAN “RAKYAT YANG MISKIN”

 

Dari Penulis Tamu

 

PEMAHAMAN KEBEBASAN, yang teranuti dalam Sosialisme tidak samadengan Liberalisme – Kapitalis bersumber dari Individualisme. Meskipun mengakui “Hak”. Namun, bukan “Hak Hukum” (buatan).

 Suatu Hak hak dalam SOSIAL – KEMANUSIAAN (= Masyarakat).

 

KEMERDEKAAN

 

Dua Keadaan – Sosial, mengakibatkan KEBEBASAN dinyatakan dengan Kemerdekaan atas Wilayah wilayah.

 

1. a. karena, Pertentangan Kelas kelas (Ekonomi) di Masyarakat dengan mengabaikan Kelas Pekerja (Buruh) ;

          i Subyek (= badani) yang bekerja dengan Tenaganya (Buruh) ;

         ii ditujukan untuk Permodalan Kapitalisme – Individual ;

            – Buruh “tidak akan Dibagi” dalam Proses Industrial, tetapi hanya “Bekerja atas Perintah” Majikan ;

            – “di Luar” Perlabaan – Individual ;

            – Upah Yang Rendah ;

        iii Masyarakat pun kehilangan Pekerjanya ;

 

   b. Suatu Ketergantungan Pangan – Manusiawi, yang Berbudaya karena mengolahkan Lahan lahan Pertanian, menanam, pengairan, menuai, dijadikan PEKERJA dalam Proses Dagang – Ekonomis (= jual) beras, Tanpa Kepemilikan Sosial atas Tanah.

 

HAK AZASI MANUSIA

 

Suatu KEBEBASAN, yang didasarkan KEMANUSIAAN – SOSIAL DALAM Kepentingan kepentingan Politik (Masyarakat), memunculkan Hak Azasi Manusia.

 

1. Hak Berpikir ;

2. Hak Dipilih ;

3. Hak Berkeluarga ;

 

PEMBEBASAN “RAKYAT YANG MISKIN”

 

“Rakyat Yang Miskin” berbeda dengan “Keadaan Miskin” atau Kemiskinan, diakibatkan Kesengajaan Suatu Ekonomisasi.

 

1. karena, Kapitalisme ;

2. Kepemilikan Individualisme atas Tanah tanah Pertanian ;

3. Pemiskinan Sosial (Politik) ;

 

Dalam bentuk bentuk Pembebasan Rakyat … !

 

Suatu pemerintahan akan dijatuhkan, hancur, dirubah, karena Kebebasan – Sosialisme dengan melalui

 

1. Demokrasi – Suatu Pemilihan ;

2. Revolusi ;

3. Pertarungan Kekuasaan Politik ;

 

Akibat Dialektika Sosial, mengadakan   O p o s i s i   Rakyat, yang berdasarkan Kemampuan kemampuan Masyarakat.

 

S   e   l   e   s   a   i

 

Jakarta, 28 Maret 2007.

 

          

 

 


KRITIK TERHADAP DEMOKRASI


Pembicaraan Sosialisme

KRITIK TERHADAP DEMOKRASI

 Tulisan Para Pembebas

 

SOSIALISME, adalah, salah satu Pemikiran, yang berdasarkan

(Tentang) Masyarakat (Sosial).

Bertentangan dengan Individualisme.

 

 

 

Pemahaman Suatu Masyarakat

 

3 pemahaman Masyarakat Sosialisme

 

1. Masyarakat berhubungan dengan Wilayah wilayah “Kelahiran” (Penduduk) ;

2. Masyarakat dalam Proses Sosial – Ekonomi ;

 

a. Politik Kenegaraan – Sosial ;

b. Tanpa Pertentangan Kelas kelas Ekonomi l

c. Budaya dengan Pertanian untuk Pangan ;

 

3. Masyarakat, yang telah terbentuk dari suatu Kerakyatan ;

 

 

 

H   u   k   u   m

 

Sehingga Individualisme tidak akan pernah mampu hidup di Masyarakat Sosialis – Kenegaraan. Mengapa ? Terkecuali dalam suatu Negara menganuti “Hukum Kekuasaan”, yang (diciptakan) dari Kapitalisme – Materi (Ekonomi).

 

1. Kepemilikan Uang – Negara ;

2. Penindasan atas Rakyat ;

 

a. Imperialistis ;

b. Premanisme – Ekonomi ;

 

– Aturan aturan Individualis, memerontah dengan ancaman Penghukuman ;

– Kemampuan kemampuan untuk memeras Tenaga Kaum Pekerja ;

– Aparatur Pemerintahan Daerah memperdayai Petani di Desa desa ;

 

c. Militerisme – Pemerintahan ;

 

3. Perindustrian Laba – Individual ;

 

Dalam Negara Hukum Kekuasaan “buatan”, diletakkan Kebebasan Individualisme untuk Demokrasi dan menjadi Pemehaman Sosial – Kenegaraan Moderen, yang disahkan Parlemen – Wakil wakil Sosial setelah mengadakan Pemilihan dalam Kependudukan.

 

Lalu, berdasarkan Ajaran Materialisme

 

1. Kepemilikan (Hukum – Pembendaan Suara) di Daerah daerah Pemilihan ;

2. Politik “menguasai” (Govermen) ;

3. Proses materialisasi jadi suatu Negara ;

 

Pemerintahan Negara Ekonomi pun didirikan, berdasarkan

 

1. Kekuatan Uang di dalam Pasar Mobopolistik ;

2. Kemampuan kemampuan Materialisme Industri ;

3. Perdagangan Bebas (Perlabaan) ;

 

dengan cara cara Kapitalisme mengadakan pembentukan Kelas kelas Ekonomi, teratur

untuk

 

1. Pemakai Hasil Produksi (dipersiapkan) ;

2. Membentuk Pasar “untuk Harga dari Uang” ;

3. Menguasai sumber sumber alam ;

4. Mendapatkan Lahan lahan dan Tenaga Murah ;

5. Peminjaman Nominalisasi Uang, Terjualkan ;

 

Menggantungkan pada

 

1. Sumber Keuangan (Negara) ;

2. Kapitalisme – Permodalan ;

3. Hubungan dalam Ekonomisasi ;

 

Berakibat muncul Kaum Pekerja Industrial di suatu Negara, membentuk jaringan jaringan Kerja KEMASYARAKATAN. Dua Kekuatan telah berbenturan, oposisional mendasatkan Kepentingan kepentingan Ekonomi.

 

Karena Para Pekerja adalah TENAGA dalam SOSIAL untuk Ekonomi menuntut Upah Layak dari Uang Negara.

 

 

 

Sosialisme – Politik

 

Tampak Individualisme memaksakan Kebebasan dijadikan Demokrasi Hukum Kenegaraan ! Menghadapo Kenyataan Sosial – Ekonomi, DILAWAN Kaum Pekerja (Buruh) dengan juga melalui Demokrasi !

 

Kini, Negara dipertarungkan menuju Sosialisme dalam Bahasa Ekonomi Perjuangan Sosial !!!

 

 

 

K     r     i     t     i     k

 

 

Biarpun Demokrasi adalah suatu Kekuasaan Rakyat namun diterjemahkan Kapitalis – Individualisme, melalui Ekonomisasi Politik Sosial – kenegaraan, yang diarahkan untuk membentuk SOSIAL dalam Perekonomian didasarkan Hukum Kekuasaan Negara.

 

 

 

Penutup

 

KEMAMPUAN kemampuan Massa Perjuangan Sosialisme mengenali Kemauan tersebut, yang berujud Penguasaan KEBEBASAN SOSIAL. Betapa membehayakan Demokraso akan mudah dibiarkan Individualisme mendapat Hak hak melalui Kerakyatan.

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, Maret 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUATU KEMAKMURAN SOSIAL DI DAERAH DAERAH


KITA telah lama melupkan kegagalan politisasi ekonomi di Kemasyarakatan Pembangunan Lima Tahunan, yang nyata dimanfaatkan untuk kelanjutan Penjajahan Imperialisme, berdampak Kemiskinan di daerah daerah.

SEBAB SEBAB KEMISKINAN

1. Eksploitasi Sumber sumber Alam – Kerakyatan ;

2. Industrialisasi Barang barang Produksi tanpa Kegunaan (karena hanya Konsumtif) untuk Masyarakat ;

3. Kehancuran lahan lahan Sosial – Pertanian di Desa desa, yang diakibatkan Liberalisme – Individual – Kapitalisme (Baru) memperdagangkan Pangan untuk Rakyat ;

4. Perdagangan Hasil Kehutanan di “wilayah wilayah Kedaerahan” tidak rasional dalam Keseimbangan antara Manusia – Kependudukan – dan Bumi.

5. (Hutang) Keuangan Negara ;

Walaupun Parlemen sudah berusaha “mengatur” otonomisasi – Pemerintahan (Hukum) di Daerah daerah, namun tetap dicurigai secara Politik – Kenegaraan (Politis) menuju Liberalisasi Perdagangan Globalistik.

1. Perdagangan Ekspor “Tanpa Membagi” Keuntungan (Laba) untuk Daerah daerah “Penghasil”, yang bersumber dari Alamiah – Setempat ;

2.

a. Daerah daerah hanya jadi “Pembeli Hasil” ;

b. Bukan Pengolah Produksi Ekonomisasi Sosial ;

c. Karena, Ekonomi yang Terpusat (Pemerintahan Kosentrasi Penguasaan) ;

3, Tempat Asal Kaum Pekerja Murah ;

Khusus, hasil “EKONOMISASI BIDANG (Istilah Perekonomian Govermental), yang terlihat, adalah, Daerah daerah bukan lah Pengguna Minyak Bumi sebagaimana Pabrik pabrik Kapitalis, namun “membayar” materialisasi” jadi BBM, tertanggung Masyarakat dalam Anggaran (Sektoral).

Sehingga, Pemerintahan di daerah daerah adalah “Saluran Kekuasaan Ekonomi” untuk mendapatkan Keuangan saja dan dipersiapkan dalam “Hukum dari Kekuasaan” sekali-gus “Kelembagaan Politik Penguasa, terbentuk” akibat (jadi sebab) sistim Parlemen (Quasif) Kenegaraan (= Bagi bagi Kekuasaan).

PENYIMPANGAN TUJUAN KEMAKMURAN

Terjadi lah penyimpangan Tujuan Pendirian Negara untuk Kemakmuran, Keadilan, Kesejahteraan Masyarakat, menuju “Kekuasaan Ekonomi – Politik” dalam “Pembagian Kewilayahan Internasional – Ekonomi (Dunia).

1. Menguasai Sumber sumber Alam untuk Kepentinga nkepentingan Non – Sosial ;

2. Suatu Pemerintahan Sentralism ;

3. Kapitalisme di Perbankan ;

4. Tenaga Kerja “Tidak Bekerja Produktif” untuk Negara Kemayarakatan – Sosial ;

a. karena Politik Hukum (misal UU Buruh jadi Tenaga Kerja Perusahaan) ;

b. wilayah wilayah Pertanian, yang terbengkalai

– ekonomisasi keuangan industrial di daerah daerah ;
– lahan lahan pasif ;
– biaya tinggi musim tanam awal ;

c. tingkat pendidikan rendah ;

5. Privatisasi Struktur – Laba Ekonomis Keuangan dalam Kenegaraan ;

6. Mekanisasi pasar yang didasarkan dan berakibat

a. harga untuk laba dan tidak melihat daya beli masyarakat ;

b. bukan “Tempat Penyaluran Barang barang Kebutuhan Masyarakat ;

c. menghancurkan kemampuan kemampuan Transaksi Keuangan Negara ;

7. Investasi – permodalan ekspansif ke daerah daerah, terbebankan dalam Pembayaran Mata Uang – Asing dengan Jumlah Tak Tertanggungkan Perbankan – Bank Indonesia atas Perlabaan Uang keluar ;

BENTUK BENTUK KEMISKINAN

1. Persediaan dan cadangan Pangan Rakyat tidak tercukupi dalam Perbandingan Lahan lahan Tanam dengan Pertumbuhan Demografi Masyarakat ;

2. Suatu bentuk Pertentangan Kelas Masyarakat – di daerah daerah dengan Kelompok kelompok Ekonomi – Pemerintahan Negara ;

a. Rendah Tingkat Kesejahteraan Kelas Pekerja dengan Upah Murah Buruh, memperlemah kemampuan kemampuan Produktif Industri di Negara ;

b. sistim Pemerintahan Administrasi di daerah daerah dalam Strata Masyarakat – Pedesaan masih TERKUASAI (Feodalisme dan) “Membayar Hasil” Terjual untuk Jaminan Uang Kapitalisasi atas Lahan lahan Tradisional (misal, Perkebunan) ;

c. Pemahaman Kebendaan – uang tero;lah dalam Hubungan Kebatinan Masyarakat, sehingga ‘MENUNDUKKAN DIRI” untuk Kekuasaan Hukum, didesak Kebutuhan kebutuhan Pangsan – Sandang – Papan ;

3. Kekuatan Uang di masyarakat, membeli Barang barang Produksi (hanya) Konsumtif telah habis, terkuras untuk Bertahan (survival) dalam pertarungan pertarungan Sosial melanjutkan Proses Alamiah Genetika Kebangsaan Masyarakat ;

SOSIALISME – PERTANIAN

(AGRARIS)

SUATU KEBUDAYAAN MASYARAKAT

Indonesia, adalah, wilayah wilayah Agraris (ciri ciri)

1. Kehutanan ;

2.

a. Perkebunan ;

b. Hasil Kelautan – Perikanan ;

c. Tambang Alami (Daratan) ;

3. Pertanian di Daerah daerah ;

berdasarkan syarat syarat Pendirian Negara. (Wilayah, Pemerintahan Yang Demokratis, Rakyat). Dalam Peta Geo Politik Internasional (Dunia). Dalam Kenyataan Alami, terbudayakan mdan memungkinkan Pencapaian Ukuran ukuran Kemakmuran (Negara) Sosial.

Suatu Pemerintahan di daerah daerah dan Masyarakat, menyadari keberadaan Hubungan Kemasyarakatan berbentuk atau (dengan bentuk bentuk Politis)

1. Sosial – (dalam suatu “Tempat”) Kenegaraan ;

2. Sosial – Pertanian Kultural ;

3. Sosial – Ekonomi Keuangan Negara – Pemerintahan ;

Karena,

1. Hak hak Kerakyatan dalam Masyarakat ;

2. Kemerdekaan ;

3. Proses Kebangsaan – Nation ;

4. Demokrasi “Terhadap Kekuasaan” ;

5. Ketahanan ;

Bukan atas dasar Kekuasaan Ekonomi dan kepentingan kepentingan Liberalisme berselubung Kenegaraan Hukum (Pemerintahan).

APAKAH UKURAN UKURAN KEMAKMURAN SOSIAL ?

3 bentuk Kenegaraan

1. Sosial – daerah daerah ;

2. Sosialisme – Negara ;

3. Liberal – Hak hak Individual (Ekonomi) ;

bertujuan Kemakmuran untuk masyarakat (= BERSAMA). Dengan beberapa “Kriteria Kekuasaan” Pemerintahan.

1. Demokrasi

a. Suatu Pemilihan (Umum) ;

b. Demokrasi MEMBENTUK PEMERINTAHAN

– Pemerintahan Kenegaraan (Politik) dan sampai di daerah daerah ;
– (Birokrasi) Kepegawaian Negara Bukan Kekuasaan ;
– Pemerintahan dalam Kemasyarakatan (di daerah daerah) ;

c. Kepartaian (Partai partai) ;

2. Penyelenggaraan Ekonomi Kenegaraan ;

3. Penyediaan dan cadangan Pangan Masyarakat ;

a. di atas Lahan lahan (Tanam) Sosial – Bukan Individualisme ;

b. Simpan – Pangan Tradisional, yang Tidak Dibeli (Laba Ekonomi Pertanian) ;

c. Kerja (Pengolahan Tanah) ;

Tampak “suatu hubungan Politik antara Pemerintahan, Demokrasi dan sampai di daerah daerah, negara, melaksanakan Kemakmuran untuk Rakyat.

Selesai.

Pembebasan
Jakarta, Maret 2007.

AJUAN KONSEPTUAL POLITIS NEGARA SOSIAL
(Tambahan)
SOSIALISME DAERAH

Sosialisme dan Individualisme telah lama berseteru dalam teoritikal, falsafah, politik, saling menghancurkan (jaringan jaringan) ekonomi masing masing tanpa kompromistis.

Karena, Pemahaman, yang dibedakan dalam Tujuan (Isme)

Tujuan Individualisme :

Individualisme memang bertujuan untuk kepentingan kepentingan Perseorangan (dengan) bentuk bentuk Politik

1. Hukum atas Masyarakat ;
2. Kekuasaan Sentralis – Kenegaraan (di Daerah daerah) ;
3. Kapitalisme – Ideologi Ekonomi Negara

a. Permodalan dalam Keuangan Negara Indonesia ;
b. (Pertentangan) Kelas kelas Ekonomi (Masyarakat) ;
c. Hak hak Individual atas Tanah (Pertanian – Pangan) ;

4. Liberalisasi Perdagangan (Monopolistik) ;
5. Kolonialisme – Imperialis – Militerisme (diperalat dalam Sistim Pemerintahan) ;

Tujuan Sosialisme :

Sedangkan Tujuan Sosialisme, adalah, memakmurkan Masyarakat, tersebar dan berada di wilayah wilayah Kenegaraan – daerah daerah, mengikatkan diri (= Kemasyarakatan) dengan Budaya – Pertanian.

1. Suatu Pemerintahan Kerakyatan (Negara) Sosial ;
2. Rasionalitas Perindustrian Nasional di Daerah daerah

a. Menyediakan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat dan Bukan Konsumerisme ;]
b. Mempersiapkan Peradaban – Nation (Kebangsaan) ;
c. Keseimbangan Manusia – Kependudukan dan Pemukiman – Alam ;

3. Menghapuskan Pertentangan Kelas kelas Ekonomi di Masyarakat ;

SOSIALISME – DAERAH DAN OTONOMI

Daerah daerah (Regions), adalah

1. Dalam Wilayah wilayah Kenegaraan (salahsatu) unsur Pendirian Negara) ;
2.

a. Pemukiman Masyarakat – Kependudukan ;
b. Lahan lahan Pertanian ;
c. Lokasi dari Sumber sumber Alam ;

3. Suatu Hak hak (Kerakyatan – Politik) Pemilih (Suara) ;

menjadi Otonom karena Administrasi – Kenegaraan (Pemerintahan) untuk “Setempat”, didasarkan

1. Kemasyarakatan ;
(stratifikasi – pelapisan Masyarakat)
Sosial ;
2. Politik Demokrasi Ekonomi ;
3. Batas batas – Kenegaraan dan Pertahanan ;

Dengan beberapa Tugas Otonomisasi Pemerintahan Daerah daerah mengadakan Politisasi Ekonomi Masyarakat.

1. a-Lokasi Anggaran Keuangan – Usaha usaha Ekonomis di Daerah daerah untuk kembali jadi Pendapatan Masyarakat ;
2. Pembentukan Pasar pasar Tradisional – Kebangsaan. Menyediakan Kebutuhan kebutuhan Masyarakat.
3. Penyediaan Bahan bahan Baku Industrial (dan Ekspor) ;

Penerapan Sosialisme

Penerapan Sosialisme, dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Kenegaraan Pemerintahan Otonom di daerah daerah menuju suatu Kemakmuran -Sejahtera. Dengan dua kondisi (dalam Kenegaraan)

1.

a. Pemerintahan, berdasarkan Kerakyatan ;
b. Kekuasaan Bukan Individualism ;

2. Suatu Masyarakat Tanpa Pertentangan Kelas kelas (Ekonomi) ;

Andaikan tidak maka Proses Sosialisme tidak terjadi. Merebak Liberalisme – Individualis dalam Kekuasaan Berselubung Hukum – Peraturan peraturan menguras Keuangan Negara dengan bentuk Kapitalisasi – Materialism.

Keuntungan – Laba Perdagangan Hasil Produksi Sumber Alami Terpolitisasi di Daerah daerah Bukan untuk Masyarakat.

Sedangkan Program program Kenegaraan Sosial menjamin Kepentingan kepentingan Daerah daerah untuk Masyarakat Kependudukan – Pemukiman, diberikan Pembagian Rasionalitas Proses Materialisasi Produksi, berkeseimbangan dengan Pelaksanaan Pertanian Kerakyatan untuk Pangan Masyarakat (Ukuran Kemakmuran Negara).

Program program Ekonomi Sosial untuk Daerah daerah

Adapun Program program tersebut, yaikni antara lain

1. Pembinaan Lahan lahan Pertanian, yabng Terlindungi ;

2. Ekonomi Sosial Kenegaraan untuk Rakyat ;

a. Perdagangan Antar Daerah daerah di Indonesia ;
– untuk Transaksi Keuangan Negara (Rupiah) ;
– Penyaluran Hasil Produksi Bermanfaat untuk Masyarakat di Indonesia ;
– Kemampuan kemampuan Produksi Industri Nasional ;
b. Pengawasan dari Parlemen atas Sumber sumber Alam ;

c. Program program Pemerintahan
– Pendidikan dan Alih Teknologi Tanpa Pembiayaan yang Terbebankan atas Keluarga keluarga di Kemasyarakatan ;
– Kesehatan untuk Rakyat ;
– Perhubungan dan Transportasi membentuk, mengembangkan, membina seluruh Daerah di Nusantara ;

Kehutanan

Kehutanan dengan Hasil jutaan Kubikasi Perkayuan tidak ditujukan Penyediaan Kebutuhan kebutuhan Perumahan Masyarakat Miskin dan Kelas Pekerja, yang semakin bergantung dari Pertambahan Angka angka dan Peningkatan Kekuatan Industrial Swasta Non Pemerintahan (Ekonomi Pemerintahan Negara).

Sehingga Otonomi Perekonomian di Derah daerah yang semula didasarkan Konseptual Sosial Manusia – Alam – Negara, menjadi Kriminaslisasi – Perekonomian dan dikorbankan masyarakat dengan tuduhan “Mencuri” – Penebangan Liar Pohon – “menjarah”. Padahal, suatu SISTIM KEKUASAAN HUKUM, yang berbuat dengan alasan “Tebang – Karena Perijinan Tanam Kembali”, dimanfaatkan Para Pemodal (Kapitalis) membiayai “Kerja Perhutanan Tebang Pohon pohon”. Dibabat lah Hutan Indonesia untuk Negara negara Imperialisme. Proses demikian masih berlansgung terus sampai di pelabuhan pelabuhan di seluruh Indonesia melalui “Persuratan Transaksi Ijin” Pusat – Jakarta.


SELAMAT DATANG KAWAN


Tertindas, Menderita, Dihina …

karena

adalah, RAKYAT YANG MISKIN. Memang !

Lalu

Bermunculan lah Para Pembebas Kita ……

Belajar dari Pemikiran ke Pemikiran

untuk Suatu Pembebasan

Semenjak dulu entah sampai kapan …