Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

SUATU “KOTA RAKYAT”


Tulisan Para Pembebas

PEMISKINAN terhadap Rakyat Yang Miskin, adalah, Rancangan Bentuk Neo Liberalisme – Individualis, mempersiapkan Masyarakat Dikuasai Kapitalisme.

Agar,

1. Tenaga Buruh Murah – kelas Pekerja ;

2. Keuangan Beredar Balik (Modal) ;

a. melalui Perbankan ;

b. melalui Permodalan atas Barang Produksi Tak Bermanfaat ;

c. melalui Perlabaan Bukan di Perdagangan ;

3. (Monopolistik) Pasar untuk Bahan bahan Baku (Alam) ; 

Kekuatan kekuatan Masyarakat melemah :

1. Suatu Hubungan Sosial Pembentuk Kebangsaan Berbudaya Tidak terlihat. Menampak hanya lah kepentingan kepentingan Ekonomi saja ;

2. Kriteria kriteria Kepemimpinan di suatu Negara terbatalkan (Politik Anti – Sosial). Tanpa acuan untuk

a. Kerakyatan ;

b. Mempersatukan ;

c. Keadilan ;

3. Kebutuhan kebutuhan materialisasi untuk Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan ;

Karena,

1. Kemiskinan – Ekonomisasi Penguasaan Uang Globalis ;

2. Ketergantungan materialisme ;

3. Membentuk Koloni koloni di sekitar Peredaran Uang Perdagangan ;

4. Borjuasi Pemerintahan – Korup ;

5. Eksploitasi Sumber sumber Alam di Daerah daerah ;

U R B A N

 

Ketika Masyarakat telah Miskin, yang berbanding Kaum Pemodal di Kelas kelas Ekonomi, terbentuk ….. suatu Pertentangan (dalam) Kemasyarakatan akibat Perbedaan Sosial.

 

Di beberapa Negara dengan Wilayah wilayah Luas akan Terpecah dua Pelapisan Strata – Ekonomi di Kemasyarakatan :

 

— Borjuasi (di Daerah daerah) ;

— 1. Kaum Miskin Perkotaan/Kota kota ;

— 2. Petani di Desa desa ;

 

sebagai bentuk dasar Pertentangan Kelas kelas itu.

 

Urban karena Pemiskinan atas Masyarakat dibuat (Proses Kapitalisme), menjadi NON – KELAS MASYARAKAT, tetapi berdasarkan HAK HAK KERAKYATAN masih Tetap.

 

1. Hak Kependudukan di Negara (Azas azas) ;

 

misal,

 

–= Bertempat ;

— Melahirkan ;

— Bekerja ;

 

2. Hak Berpolitik (Suara) ;

 

3. Hak dalam Perekonomian Negara Sosial Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Alami (Pangan, Sandang, Papan).

 

Kepentingan kepentingan HUKUM tidak bisa Bertumpu di atas Pemiskinan Sedemikian, yang Nyata Ditujukan untuk Penguasaan Keuangan Negara, memungkinkan Enjenerisasi – Sosial dan Terpolitisasi di Kemiskinan Rakyat Perkotaan di suatu Negara.

 

Selesai.

 

Jakarta, Febuari 2007. 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s