Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Pernyataan Sikap


KP PAPERNAS
KOMITE PERSIAPAN PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL
DKI. JAKARTA

KONGRES I PAPERNAS DIBUBARKAN; DEMOKRASI KEMBALI TERANCAM!

Kepala Kepolisian Jendral. Pol. Sutanto harus segera mencopot Kapolda DIY untuk menyelamatkan citra Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri juga harus segera membubarkan milisi sipil Front Anti Komunis (FAKI) yang telah melakukan tindakan anti-demokrasi, destruktif dan meresahkan masyarakat. Hal ini kami tegaskan berkaitan dengan insiden pembubaran paksa Kongres I PAPERNAS di Kaliurang Yogyakarta.

Konggres I Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) yang diselenggarakan di Wisma Sejahtera Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 19 Januari diwarnai insiden tuntutan pembubaran paksa oleh milisi sipil bersenjata tajam yang mengatasnamakan Front Anti Komunis (FAKI). Kongres yang sedianya akan berlangsung pada 18-21 Januari tersebut pembukaannya mundur empat jam dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 13.00 karena menunggu Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Mabes POLRI sendiri mengaku belum bisa mengeluarkan STTP sebelum ada rekomendasi baru dari POLDA D. I. Yogyakarta. Padahal surat Rekomendasi tentang di Izinkannya acara Kongres sudah dikeluarkan Oleh POLDA DIY pada tanggal 15 Januari melalui Surat Rekomendasi No. Pol. R/REK/04/I/2007/Dit Intelkam, yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen Keamanan Kombes. Pol. Drs. Aris Nur Handayani. Akan tetapi secara sepihak dicabut (tanpa surat pencabutan resmi) dengan tiga alasan: Pertama, adanya tema TRI PANJI dalam acara konggres tersebut. Menurut POLDA DIY, TRIPANJI identik dengan idiom PKI. Padahal dalam Kongres PAPERNAS yang mengambil tema “Tolak Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!”, TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL berisi tuntutan praktis: Nasionalisasi industri pertambangan, Hapus utang luar negeri dan Industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Kedua tidak menyebutkan kata “Pancasila” dalam proposal Kongres yang kami lampirkan dalam surat pemberitahuan. hal ini jadi legitimasi bahwa PAPERNAS menurut POLDA DIY ada unsur anti Pancasila. Dan alasan ke tiga, acara kongres dianggap berpotensi meresahkan masyarakat Yogyakarta, tanpa ada penjelasan bentuk keresahannya seperti apa. tiga alasan tersebut jelas tidak masuk akal, merupakan cara-cara orde baru yang anti demokrasi dan menunjukan POLRI masih bisa di intervensi oleh kekuatan politik tertentu.

Padahal langkah penundaan pembukaan acara tersebut kami tempuh karena seluruh prosedur formal yang menjadi aturan akan kami laksanakan. Kami berusaha bertindak kooperatif dan mengikuti prosedur formal yang berlaku. Berkali-kali melakukan revisi untuk menyesuaikan keinginan Polisi (persyaratan penerbitan ijin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat). Akan tetapi fakta yang terjadi, sehari sebelum acara dibuka MABES POLRI tidak bisa mengeluarkan STTP atas asessment dari POLDA DIY, karena adanya tekanan dari Korem dan kelompok milisi bernama FAKI. Sangat disayangkan, Polisi sebagai aparat yang dalam tata letak penegakan hukum kita berada pada ujung tombak bisa diintervensi oleh kekuatan politik tertentu, dalam hal ini FAKI. Korem 072 Pamungkas Yogyakarta juga telah melanggar UU. TNI karena telah memasuki dan mengintervensi hak-hak sipil dengan melakukan pengekangan terhadap Polisi. Padahal selama ini, salah satu tuntutan dari semangat reformasi adalah POLRI yang independen, profesional dan mengayomi aktivitas sipil. Kejadian pembubaran paksa Konggres PAPERNAS D.I. Yogyakarta tersebut menunjukan Polisi masih jauh dari harapan masyarakat. Selain itu, ketidak tegasan Polisi menindak milisi bersenjata tajam yang secara paksa membubarkan kongres menjadi bukti bahwa Polisi tidak memberi perlindungan dan jaminan keamanan. Sehingga sekitar 400-an peserta kongres dan 50 panitia merasa terancam, terintimidasi dan terkekang kebebasannya. Konggres I PAPERNAS juga tidak bisa berlangsung secara efektif dalam menjalankan agenda-agenda Kongres.

Insiden pembubaran kongres PAPERNAS menurut kami bukti dan cerminan kepanikan pemerintah menghadapi krisis dan tumbuh kembangnya alat-alat politik rakyat. Pemerintah SBY–Kalla sepenuhnya menjalankan agenda ekonomi politik neo-liberal, dengan itu sepenuhnya tunduk dan takluk pada agenda kepentingan modal asing. PAPERNAS yang sejak awal kemunculannya diberitakan oleh media massa sebagai kekuatan politik alternatif, yang lahir dari berbagai sektor gerakan rakyat dengan mengusung program-program alternatif yang bertentangan dengan pemerintahan SBY–Kalla. Untuk itu PAPERNAS dihambat dengan legitimasi apapun — salah satunya dengan mengerahkan pasukan milisi — dengan tuduhan kuno dan irasional: Komunisme. Kami menduga ada agenda politik yang ada dibelekang FAKI yang sejalan dengan visi pemerintahan SBY–Kalla. TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL yang didalamnya berisi tuntutan nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri dan industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat merupakan tuntutan yang secara langsung bisa menusuk jantung kekuasaan SBY–Kalla, karena memang selama dua tahun berkuasa kontribusi pemerintah SBY–Kalla secara efektif menjalankan agenda yang bertentangan dengan TRIPANJI yaitu menjual industri-industri tambang kita sepeti diserahkannya Blok Cepu pada Exxon, seleruh APBN kita terserap untuk pembayaran utang luar negeri sehingga mengurangi alokasi subsidi sosial dan kehancuran industri dalam negeri karena tidak adanya kepentingan atau national interest untuk menggerakan sektor riil.

Peristiwa ini juga merupakan indikasi bakal dihambatnya PAPERNAS sebagai kekuatan politik yang akan menjadi alat perjuangan elektoral bagi rakyat pada pemilu 2009. Indikasi lain bahwa PAPERNAS akan dihambat adalah dengan direvisinya Undang-Undang Politik yang berkonsekuensi pada semakin dipersulitnya syarat verifikasi bagi lahirnya partai-partai baru.

Dengan sejumlah alasan diatas, kami menegaskan sikap dan menuntut:

Pertama, KAPOLRI segera mencopot Kapolda DIY Brigjend. Pol. Drs. RAR Hari Anwar. Kapolda DIY terbukti merusak citra indepensi, profesionalitas dan perlindungan terhadap aktivitas demokratik masyarakat sipil. hal itu melanggar TAP MPR RI No. VII/MPR/2000, Pasal 6 Tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia, UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, KAPOLRI harus segera memberi sangsi kepada KABAINTELKAM POLRI Brigjend. POL. Drs. Saleh Saaf dan Direktur Intelijen Keamanan POLDA DIY Kombes. Pol. Drs. Aris Nurhandayani yang telah mempersulit proses pelayanan administratif sehingga Surat Rekomendasi dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk pelaksanaan Kongres I PAPERNAS tidak diterbitkan.

Ketiga, menuntut agar Komandan Resimen 072 Pamungkas Kol. Czn. Langgeng Sulistyo dicopot dari jabatanya karena telah melanggar Undang-Undang TNI dan telah melakukan politik praktis. Yaitu melakukan tekanan dan intervensi terhadap prosedur formal yang berlaku dalam Juklap KAPOLRI No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

Keempat, mengutuk tindakan dan cara-cara yang dilakukan pimpinan dan/atau anggota Korem 072 Pamungkas DIY yang telah melakukan tekanan dan intervensi terhadap prosedur formal yang berlaku dalam Juklap KAPOLRI No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Tindakan ini merupakan bukti bahwa tentara masih berpolitik.

Kelima, menuntut agar segera membubarkan Front Anti Komunis (FAKI). Karena selain anti demokrasi dan melakukan tidakan destruktif, FAKI juga melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. sebagai contoh, dalam orasi saat aksi pembubaran Kongres PAPERNAS, FAKI juga menuduh kalau KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) mantan Presiden kita juga seorang komunis.

Keenam, menyerukan kepada seluruh elemen gerakan demokratik untuk menggalang kekuatan dan persatuan, karenda dengan pembubaran Kongres I PAPERNAS ini merupakan satu indikasi adanya ancaman terhadap ruang demokrasi (space democration).

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Demi satu tekad mempertahakan ruang demokrasi dan perjuangan keadilan sosial dinegeri ini.

Jakarta, 20 Januari 2007

Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional
DKI. Jakarta

Komentar ditutup.