Selamat Datang Kawan di WebBlog Para Pembebas

Archive for Februari, 2007

“Nation” – (Pembebasan) Sosial


(KENYATAAN)

 

 

INDONESIA kini masih dalam Penindasan atas Masyarakat, dijadikan Budak Kapitalisme.

 

Tenaga (Kelas) Pekerja bergantung pada Keuangan dan Terpolitisasi Kekuasaan – Suatu Pemerintahan, melalui Pembodohan Budaya Tradisional, direkayasa deangan Program program Perekonomian Masyarakat.

 

Perdagangan Hasil Produksi, diarahkan untuk mendapatkan Keuangan Negara (Rupiah). Pasar hanyalah “alat” penyedot kembali uang (= Laba Individualis) di Masyarakat. Dengan mekanisasi – sistim dibuat secara Hukum Kenegaraan.

 

Tampak keadaan ini menjadi cara cara Penguasaan Kapitalisme bentuk baru terhadap suatu Masyarakat Agraris. Dengan kemampuan kemampuan Bernegara dalam jaringan jaringan mereka.

 

Yaitu,

 

1. Feodalis – Pedagang – Borjuasi mempersiapkan Industrialis ;

2. Birokrasi ;

3. Lanjutan Pengkhianatan Kebangsaan, yang lama bersembunyi dalam Kultural-genetika semenjak Kejayaan Perkebunan di Indonesia nyarais akan menggagalkan Perjuangan Kemerdekaan Nasional ;

 4. Militerism ;

 5. (Kaum) Akademisi – I;miah terdidik Liberalisme (Hipokrit) ;

 

 

 

Persatuan Nasional – Politik

(Membedakan)

 

 

 

Perhitungan Politik karena Kapitalisme telah menyebabkan Kelas kelas dalam Pertentangan Ekonomi.

 

Sehingga,

 

1. Melemah Kemampuan kemampuan Sosial untuk Bersatu ;

2. Kepentingan kepentingan Individualis mencari Bentuk Kekuasaan Materialism ;

 3. Membiarkan Masyarakat tanpa Ketaatan (Bersama) ;

 

Sedangkan untuk kembali menuju suatu Kemakmuran di Indonesia secepat mungkin diadakan Pembentukan “Nation” sebagai

 

– Rakyat ;

 

– Wilayah wilayah dan Daerah daerah

 

a. Negara, Pemerintahan, Penduduk ;

b. Sumber sumber Alam ;

c. Pertanian ;

 

– Kebangsaan dari Masyarakat ;

 

Bukan suatu Nasionalisme, yang dibuat dalam Hukum Politik mendasar di atas Kepentingan Ekonomi.

 

Karena, Pemikiran Sosialisme, yang dijabarkan untuk persatuan Nasional, bersumber dari “Alam – (Negara dan) – Sosial (adalah “Rakyat”) mengharamkan Kapitalisme – individualis – Liberalisme.

 

Masyarakat, yang telah dibentuk dari Kerakyatan   Indonesia, menyiapkan Kekuasaan Rakyat (Miskin).

 

1. Untuk Mendirikan suatu Pemerintahan Rakyat Yang Demokratik ;

 

2. Untuk Mencapai Kemakmuran (Tujuan) Sosial ;

 

3. Untuk Menghapuskan Kelas kelas Masyarakat ;

 

 

 

BENARKAH ?

 

 

 

Penjajahan, yang sedang dilanjutkan dalam Penindasan kini, bermotif Imperialis – Ekonomi – Kapitalis, menyengsarakan jutaan Rakyat Indonesia, terhinakan dari Kelahiran ke Kelahiran, berada di Batin Perempuan karena melihat Pemiskinan atas Masyarakat.

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, Febuari 2007.

 

 

 

Pembebasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERJUANGAN SOSIALISME


BERABAD abad Perjuangan Sosialisme di Dunia.

Terbuka, menyebar, … dihancurkan !

Muncul kembali dalam Pemikiran Revolusioner.

Mengapa ?

Karena,

1. Waktu – determinasi tidak memundurkan ‘rancangan bertahap tahap” menuju suatu Kebahagiaan Penganut ;

2. Pemiskinan terhadap Kerakyatan ;

3. Tampak rangkaian kesalahan kesalahan membentuk Kekuasaan Tyrani Kenegaraan ;

– Pemerintahan Yang Korup semena mena ;
– dengan Hukum selalu mematikan Demokrasi ;
– pengendalian Kaum Militerisme – persenjataan ;

Alasan alasan Kemanusian

 

 

 

1. Penguasaan Individualisme atas Sosial dalam Kenegaraan ;

2. Penghisapan atas Tenaga (Kelas) Pekerja Manusia – Masyarakat ;

3. Hinaan Sebab Pemiskinan berlanjut terus menerus, yang dirasakan (Perempuan) ;

4. Penghancuran terhadap Alam – Bumi – Manusia ;

5. Hubungan Sosial, yang terputus dengan Wilayah wilayah – Lahan Tanah Pertanian (Pangan) Kerakyatan ;

Perkembangan, yang untuk dijadikan Contoh Kebenaran (Ajaran) Sosialisme

1. Sosialisme Kemasyarakatan – buruh di Perancis untukDemokrasi melawan Kapitalis – Industri Kenegaran ;

a. Perdagangan Sosiali Dunia ;
b. Perlindungan Hak hak Sipili untuk Demokrasi ;
c. Perkebunan Rakyat – Kenegaraan ;

2. Kemunculan Ajaran Komunis dengan Perjuangan Sosialisme membentuk Kekuasaan Rakyat Yang Miskin di Ruasia, dihancurkan Individualisme – Hak hak Non Masyarakat atas

– Tempat Mukim Kependudukan ;
– Sumber sumber Alam ;
– Lahan lahan Pertanian ;

3. Sosialisme di Cina, mendirikan suatu negara, yang berdasarkan Kemasyarakatan Baru Hasil revolusi Budaya ;

a. Melindungi Pertanian di daerah daerah ;
b.

– “Administrasi Suatu Kemasyarakatan ;
– Penyelesaian melalui Kebudayaan. Tanpa Hukum apa pun ;
– menghapuskan (pertentangan) kelas kelas ekonomi di Masyarakat ;

c. Kemampuan kemampuan Partai mengadakan “Demokrasi Pembentuk” Pemerintahan ;

Kemajuan Permesinan Abad Pertengahan telah ditinggalkan Para Industriawan dan Kaum Pedagang setelah mengakibatkan

1. masih Peperangan peperangan diakibatkan Politik Individualisme ;

2.

– Tingkat Populasi Genetik di Masa Depan, diabaikan ;
– Penjajahan karena Ekonomi terhadap Kebangsaan (Bangsa bangsa) ;
– Kenaikan Kebutuhan kebutuhan Pangan Tidak terpenuhi ;

3. Kekuasaan Kekuasaan Tanpa Kerakyatan namun Militerisme ;

Lalu, menjelang Abad Teknologi – Ilmu Pengetahuan, yang berkembang cepat tetapi tidak diimbangi dengan Penyelesaian penyelesaian Politik Kemakmuran Masyarakat – Sosial, didasarkan Kerakyatan, Demokrasi, Keadilan, berdampak semakin liar Nafsu Individualis – Penguasaan Kebendaan – Uang menjadi “Kenegaraan’.

Sosialisme pun telah terjebak dalam Kepanikan Politis Kaum Ilmiah – Akademik, yang berterteoritikal, bahwa

1. Kenaikan Pendapatan Uang memberikan Kemakmuran di suatu negara ;

2. Program program Kesejahteraan a-la Pemerintah Kenegaraan dilaksanakan sesuai Perhitungan Angka angka Ekonomik dalam “Hukum Politik Negara”.

3. Materialism jadi Kebutuhan kebutuhan Manusiawi ;

POKOK POKOK PERJUANGAN SOSIALISME
MENUJU
KEMAKMURAN RAKYAT DI DUNIA

 

 

 

1. Kapitalisme harus dihancurkan dengan Perlawanan Rakyat ;

2.

a. Rebut Kekuasaan Rakyat Yang Miskin ;
b. Menumbangkan Kekuasaan Tyrani – Individualisme, yang didukung

– Pemerintahan Yang Korup ;
– (Kaum) Militerisme ;
– Borjuis, Feodalism – Adat di daerah daerah ;

c. Bentuk Pemerintahan Rakyat Demokratik – Sosial ;

3. Menghapuskan

a. (Pertentangan) kelas kelas Ekonomi di Masyarakat ;
b.

– Diskriminasi Rasialism – Kebangsaan ;
– Pembedaan Gender – Kodarti ;
– Jaringan jaringan Perdagangan Imperialis – Kolonials ;

c. Penghisapan atas Kelas Pekerja Masyarakat ;

4.

a. Melindungi Pertanian Rakyat di atas Wilayah wilayah Tanam ;
b. Mempertahankan Azas Kegunaan Sosial Hutan Alami ;
c. Membela kepentingan kepentingan Kerja Masyarakat dalam perkebunan di Lahan lahan Kerakyatan ;

5. Rasionalisasi melalui Demokrasi terhadap Perindustrian berdasarkan Hak hak Sosial ;

Jakarta, Febuari 2007.

 

Pembebasan

 

 

 

Perjuangan Sosialisme bersumber dari Keberadaan Masyarakat. Dengan Politik Tujuan Kemakmuran Sosial ……. Kekuasaan Rakyat Miskin berdiri di atas Kepentingan kepentingan.

Sosialisme “dan Kiri” Bukan lah Musuh dari Kerakyatan, yang dijadikan Kontra-Isu Politis Kaum Birokrasi, mempertahankan suatu mekanisasi Pemerintahan Kekuasaan Individualis.

Kekuatan kekuatan Sosialisme mempersiapkan “Revolusi Bersama” dalam Perjuangan Tanpa Henti ketika “Keraklyatan dijadikan Dasar Kekuasaan Individual dan menuju Kapitalisme – Negara.


SOSIALISME – KEMASYARAKATAN


SOSIALISME KETIKA MASYARAKAT TELAH

MENGHADAPI

KAPITALIS

 

ANUTAN Individualisme berasal dari Pemahaman Liberal, mengakibatkan dimasukkan suatu perilaku pengrusakan (di) Masyarakat.

 

1. Suatu ketergantungan uang, menjadi lemah berbuat untuk Tujuan Kemasyarakatan ;

 

2.

 

a. Kemampuan kemampuan (pisik) “menguasai benda” ;

b. Kecurigaan terhadap Pasar, berdasarkan Hukum (Rekayasa) Ekonomi ;

c. Politik “membalikkan” Demokrasi ;

 

3. Pembentukan Kebutuhan kebutuhan menggunakan barang (Materialism) dan bukan Barang yang Berguna (histori) Materialisasi (Produksi) ;

 

Bertujuan untuk mengganti masyarakat dengan suatu “Kenegaraan” karena Keuangan, yang terkuasai “jaringan jaringanPemerintahan” Individualisme.

 

Tampak masyarakat hanya “Badan Tanpa Jiwa”. Kapitalisme telah mencabut ……. ikatan ikatan “Kerakyatan dalam Masyarakat”.

 

Yaitu

 

1. Kekuasaan Rakyat (di) Masyarakat ;

 

2. Ekonomisasi Masyarakat dari Sumber sumber Alam ;

 

3. Pertanian Rakyat untuk Pangan Masyarakat ;

 

Teoritikal Sosialisme

 

Politik Kemasyarakatan Liberalis Individualis Kapitalis, berbenturan dengan Kebebasan Sosial. Memaksakan “Kekuasaan-isme Ekonomi Negara” Tanpa Kerakyatan.

 

Hanya didasarkan Hukum (buatan) saja.

 

Namun, hubungan  alamiah masih di antara Individu individu Sosial, membentuk “Hak hak Kenegaraan”. Terpolitisasi dalam Kewajiban suatu Negara (Moderen).

 

1. Kependudukan sebagai Warga Negara

 

2. Sipil

 

3. Pemilihan dengan Hak Politik untuk Berkumpul (Suara) ;

 

4. Keperempuanan – membentuk Keluarga ;

 

5. Pangan Tersediakan ;

 

 

 

Selesai.

 

Jakarta, Febuari, 2007.

 

PEMBEBASAN

 

 

 

 


ISME ISME – INDONESIA


DI ANTARA ISME ISME
INDONESIA
SUATU NEGARA DI DUNIA

ISME-ISME DI DUNIA

3 isme di Dunia, yang tergelarkan dalam “Kenyataan Rasional”. Dengan Pengajaran Anutan Sosial – Politik – Ekonomi di Masyarakat.

1. Liberalism

a. Individualism

– Kepemimpinan ;
– Hubungan antara Anggata anggota Masyarakat ;
– Kepemilikan ;

b. Kapitalism

Keuangan untuk Nilai nilai Barang barang Produksi.

c. Materialism

– Berpunya ;
– Proses Ekonomisasi (Alam) ;
– Kebendaan ;

2. Isme – Keagamaan (Contoh, Yahudi. Israel).

– Normatif – Spritual (Kepercayaan) ;
– Demokrasi Terpimpin (Kenabian) ;
– Moloterisme Kenegaraan ;

3. Sosialsm

a. Sosial

– Negara Bertujuan Kemakmuran ;
– Sosiaisme – Kemasyarakatan ;
– Kerakyatan (Warga Negara)

b. Komunis (Suatu Perbandingan)

c. Pertanian

– Masyarakat Budaya – Agraris ;
– Perlindungan atas Wilayah wilayah Tanam ;
– Pemerintahan di Daerah daerah ;

(Pembaca sedang mulai menelaah …)

Kerakyatan

Rakyat, adalah, salah satu syarat Pendirian Negara. Namun, menjadi Persoalan. Apakah Keberadaan Rakyat “sebelum” atau “sesudah” ada Negara ?

1. Alasan alasan “Sebelum”

– alasan “Kepemimpinan” ;
– alasan Kependudukan – Alamiah ;
– alasan Kebudayaan (Masyarakat) ;

2. Alasan Peralihan – Revolusi ;

3. Alasan alasan “Sesudah”

– alasan Kekuasaan, “yang Terbentuk (maka ada Rakyat) ;
– alasan Demokrasi – Politik – Sosial (Pemilihan) ;
– alasan “Kebangsaan Negara” ;

(Ini, Pembicaraan. Indonesia kah ?)

Kami Pembebas telah melihat, bahwa Kerakyatan Bukan lah “Hukum Yang Dibuat”.

Karena,

1. Perjuangan tetap sedang berlangsung untuk “Membebaskan Rakyat’ dari Kesengsaraan Derita Penghinaan ;

2. Masalah Keadilan – Pangan hasil Kesejahteraan Bukan Bentuk Hukum ;

3. Revolusi – Pemikiran – Revolusi mendasarkan dalam Kerakyatan sampai Tercapai Nyata Kemakmuran Masyarakat ;

Lalu, bagaimanakah Indonesia ? Di Dunia …….

Suatu Kependudukan Alamiah – Masyarakat untuk menjadi Bangsa, Terlepas dari Derita Penindasan Ekonomi (Sosial), berdasarkan Tujuan Kemakmuran (Rakyat kah ?)

Dengan Kekuasaan Politik – Rakyat – Pembebasan untuk “Nation” Bersatu dalam Negara Sosial.

(Dibiarkan Pembaca Berpikir …)

Indonesia menuju Revolusi – Berpikir Sosialisme – Dunia, dipersiapkan dalam Politisasi Ekonomi Masyarakat suatu Kenegaraan, melaksanakan Kekuasaan berdasarkan Kerakyatan Yang Miskin.


PERJUANGAN – GERAKAN – REVOLUSI PEREMPUAN & SOSIALISME


(Menyambut Pementasan Drama Ontosoroh)

Tulisan Para Pembebas

TIGA Titik, yang berpusat di Titik “Keberadaan Perempuan”. Menuju Sosialisme di Kemasyarakatan.
Dengan Kenyataan Diri Keperempuanan Utuh

– Sebagai Gadis (Perawan) ;
– Sebagai Isteri, yang Bersuami ;
– Sebagai Janda (Status) Tanpa atau dengan Anak ;
– Sebagai “Anak Perempuan” ;
– Sebagai Ibu “dari” ;

Ketika Individuakisme dalam Liberalis – Kapitalisme, memisahkan Hubungan Alamiah antara Ibu – Anak, terlihat “Kepemilikan – Empu Sepihak” merusakkan Sosial – Relasi, yang bersambungan dalam Kepenudukan Masyarakat.

– Terbentuk lah kelas kelas Ekonomi …….
– Berbeda antara Kaya – Borjuasi dengan Miskin ;
– Koloni koloni yang diakibatkan Pemusatan Keuangan Perdagangan ;

Perempuan (Kaum) sudah bergabung dalam Perjuangan – Gerakan. Dengan kemungkinan di suatu Revolusi juga. Semula Perempuan hanya menanggung Kesengsaraan – (secara Naluriah atas) Penderitaan.

Bentuk bentuk Perjuangan – Gerakan – Revolusi Perempuan.

1. Membela ;

2. Perlawanan ;
– Membicarakan ;
– Berpolitik ;
– Memimpin ……. ;

3. Memberikan Kemenangan Tersembunyi ;

Keterbukaan dalam Politik, mencapai Kekuasaan, dikehendaki (Kaum) Perempuan untuk Perlindungan (Kedirian kah ?) menngacukan Kekuatan Batini – Kemasyarakatan, Bertahan, dianggap jadi Kekeluargaan – Persaudaraan Non Badani.

Perdagangan

Materialisasi Pemikiran Keperempuanan untuk Tujuan Kemakmuran jua. Disimpan di Usaha usaha Perekonomian Berjangka – Menengah, yang Terancang dalam Transaksi – Perdagangan “Kebendaan – Ujud” maksimaL Perlabaan MENINGGALKAN mODAL UNTUK uANG.

Industri

Kebutuhan kebutuhan Alami, dipersiapkan dengan Mekanisasi Teknologis Produksi Industrial, karena alasan alasan “bentuk”, berdasarkan kemampuan kemampuan Alam menyediakan suatu Keseimbangan dengan Tenaga.

Pertanian

Kerja Pertanian di Daerah daerah untuk mempersiapkan “Penerusan Kebangsaan”, yang diperbuatnya, selama Kesuburan Tanah akan tetap menghasilkan Pangan dalam Mata Rantai Kemanusiaan.

Kesendirian Perempuan BUKANLAH INDIVIDUALISME, terungkapkan karena Hubungan Emosional – Darah Sumber Awal suatu Kehidupan Azaly ……. menuju Kesejahteraan Sosial Rakyat Yang Demokratik.


SUATU “KOTA RAKYAT”


Tulisan Para Pembebas

PEMISKINAN terhadap Rakyat Yang Miskin, adalah, Rancangan Bentuk Neo Liberalisme – Individualis, mempersiapkan Masyarakat Dikuasai Kapitalisme.

Agar,

1. Tenaga Buruh Murah – kelas Pekerja ;

2. Keuangan Beredar Balik (Modal) ;

a. melalui Perbankan ;

b. melalui Permodalan atas Barang Produksi Tak Bermanfaat ;

c. melalui Perlabaan Bukan di Perdagangan ;

3. (Monopolistik) Pasar untuk Bahan bahan Baku (Alam) ; 

Kekuatan kekuatan Masyarakat melemah :

1. Suatu Hubungan Sosial Pembentuk Kebangsaan Berbudaya Tidak terlihat. Menampak hanya lah kepentingan kepentingan Ekonomi saja ;

2. Kriteria kriteria Kepemimpinan di suatu Negara terbatalkan (Politik Anti – Sosial). Tanpa acuan untuk

a. Kerakyatan ;

b. Mempersatukan ;

c. Keadilan ;

3. Kebutuhan kebutuhan materialisasi untuk Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan ;

Karena,

1. Kemiskinan – Ekonomisasi Penguasaan Uang Globalis ;

2. Ketergantungan materialisme ;

3. Membentuk Koloni koloni di sekitar Peredaran Uang Perdagangan ;

4. Borjuasi Pemerintahan – Korup ;

5. Eksploitasi Sumber sumber Alam di Daerah daerah ;

U R B A N

 

Ketika Masyarakat telah Miskin, yang berbanding Kaum Pemodal di Kelas kelas Ekonomi, terbentuk ….. suatu Pertentangan (dalam) Kemasyarakatan akibat Perbedaan Sosial.

 

Di beberapa Negara dengan Wilayah wilayah Luas akan Terpecah dua Pelapisan Strata – Ekonomi di Kemasyarakatan :

 

— Borjuasi (di Daerah daerah) ;

— 1. Kaum Miskin Perkotaan/Kota kota ;

— 2. Petani di Desa desa ;

 

sebagai bentuk dasar Pertentangan Kelas kelas itu.

 

Urban karena Pemiskinan atas Masyarakat dibuat (Proses Kapitalisme), menjadi NON – KELAS MASYARAKAT, tetapi berdasarkan HAK HAK KERAKYATAN masih Tetap.

 

1. Hak Kependudukan di Negara (Azas azas) ;

 

misal,

 

–= Bertempat ;

— Melahirkan ;

— Bekerja ;

 

2. Hak Berpolitik (Suara) ;

 

3. Hak dalam Perekonomian Negara Sosial Pemenuhan Kebutuhan kebutuhan Alami (Pangan, Sandang, Papan).

 

Kepentingan kepentingan HUKUM tidak bisa Bertumpu di atas Pemiskinan Sedemikian, yang Nyata Ditujukan untuk Penguasaan Keuangan Negara, memungkinkan Enjenerisasi – Sosial dan Terpolitisasi di Kemiskinan Rakyat Perkotaan di suatu Negara.

 

Selesai.

 

Jakarta, Febuari 2007. 

 

 

 

 


NEGARA DEMOKRASI MODEREN – SOSIALISME


NEGARA DEMOKRASI MODEREN – SOSIALISME

Pembebasan

Suatu Pemerintahan Kenegaraan dibentuk karena Demokrasi atau “KEKUASAAN RAKYAT”, menjadi salah satu ciri ciri Negara Sosial – Moderen.

Lihat Skema

 
 
 
 
 
 
 

 

Dengan kemampuan kemampuan Masyarakat untuk Merdeka atas Wilayah wilayah dapat mendirikan suatu negara, yang Berdaulat. Tanpa Penjajahan, Kesengsaraan Penindasan atas Rakyat.

Alasan alasan Logika Kemerdekaan untuk membentuk Pemerintahan Yang Demorkasi, disebabkan Kebebasan dari suatu Hak hak akibat Budaya.

Bentuk Sosial – Kenegaraan didasarkan Kebebasan – suatu Hak hak (Budaya), menmpersiapkan suatu Negara yang Berpemerintahan Demokratik, menuju Cita cita Kemakmuran, diterapkan dalam Sosialisme.

Karena,

1. Wilayah wilayah Pertanian ;

2. Sumber sumber Alam Ekonomi Kemasyarakatan ;

3. Hubungan Sosial – Kependudukan ;

 Sekian


THE URBAN POOR


Partai Rakyat Demokratik
THE URBAN POOR
What’s the source of their militancy?

What we call the urban poor are made up of the unemployed, the lumpen proletariat (pickpockets, burglars, con men, sex workers, and drug sellers, guys who jump up onto moving trucks and grab some of the load) as well as peddlers, government clerks and employees (Мы вызываем урбанские бедные составлены безработных, lumpen пролетариат (pickpockets, взломщики, жульнические люди, работники секса, и продавецы снадобья, ванты которые скачут вверх на moving тележки и хватают некоторую из нагрузки) также, как разносчики, правительственные чиновники и работники).
In north Jakarta, they also include factory workers, shop assistants, supermarket and department store employees (mostly women), coolies, public transport drivers, street stall owners and so on. Most of these people live in squalid kampung [geographically delimited “villages” inside the city zone]. Rubbish is piled up everywhere, there is no water, the drains are blocked, mosquitoes abound, the rooms are tiny so that people pile up next to each other like sardines to sleep, and they wash and defecate in public toilets where they have to pay. Electricity is around 100 watts total per household (if you’re a bit better off you can get up to 450 watts). It’s rare for anyone to get a senior high school or university education. Incomes are around 100-300 thousand rupiah (US$20-US$60) a month. Most families have two to five members. Children regularly suffer cholera, typhus, meningitis, dysentery, skin disorders, influenza, sinus and eye infections and malnutrition.

At demonstrations, protest most often takes place around the demolition of their homes, the increase in public transport vehicles which cuts into the incomes of existing public transport drivers [paid by commission and not wages], the banning of street stalls and peddlers by local government, the closure of small kiosks without the operators being given somewhere else to operate or being forced to wait too long for a new place.

The urban poor usually read papers like Sentana, Swadesi, Pos Kota, Suara Karya and Inti Jaya.[13] In Surabaya [Indonesia’s biggest metropolitan and industrial centre after Jakarta] the public transport drivers read the middle class paper Jawa Pos and the sensationalist Memorandum, whose editorials are often very radical. (The military has instructed the paper that the editorial writer may be published only twice a week!) Reading these papers means the urban poor have been able to learn from the protest actions by students and peasant farmers when protest delegations to the parliament and the National Human Rights Commission are common. They imitate these actions, using leaflets, posters, placards, press releases and even giving interviews to the media.

The urban poor also read the penny novels of Fredy S and the Chinese sword fighting stories of Wiro Sableng and Kho Ping Ho which teach of holiness of pure love and that those who struggle for justice and truth are always victorious, always survive. Many of them are members of the PDI and use the sense of kampung solidarity to involve their neighbours in PDI actions.

Many were supporters of the PPP during the May elections. Gossip about government officials, their wealth, scandals and corruption, is their daily staple. Many of these kampung have come to the same conclusion as the students as to the source of their problems. Many too, ever since they were teenagers in junior or perhaps senior high, have become accustomed to violence in the form of fights and mass brawls between students from different schools (often with knives and guns) or with the police trying to separate the warring students


SOBRON AIDIT TELAH MENINGGAL


sekitar pk.09.00 di Paris tanggal 10 Febuari 2007 …….

SOBRON AIDIT telah meninggalkan kita ……. Ke Tempat Yang Abadi. Tempat Yang Damai. Tempat Yang Tenang. Setenang Pemikiran pemikiran Kita selalu. Dengan Luka di Kenangan. Tetap Berjuang sesuai Kemauan Beliau !!!

Dari Para Pembebas …..


RADICAL PARTY TO ENTER INDONESIAN POLITICS


Max Lane, Jakarta — Almost nine years since the fall of the dictator Suharto, one word continues to dominate discussions of the widespread social discontent in Indonesia: “fragmentation”.

The mass movement that forced Suharto out of power, spearheaded by elements from the radical wing of the worker and student sectors, re-won mass action and political mobilisation as legitimate political activity after 33 years of enforced passivity under the policy of “floating mass”. As a consequence, since 1998 when Suharto was ousted, social protest in the form of strikes, demonstrations, rallies and public meetings have become a daily phenomenon in Indonesia. However, they remain small and ad hoc, mostly only taking place at the site of grievance, unaffiliated to any political bloc and not part of any national political movement. There are hundreds, or possibly even thousands, of local ad hoc protest groups operating at any one time.

A new political initiative being carried out by the People’s Democratic Party (PRD) is the formation of a new electoral party, the National Liberation Party of Unity (Papernas). This has evolved over the last year as a response to the persistence of active social protest, as an attempt to place the most radical perspective based within this sector of social protest into the national political arena.

Initially, the idea of a united party for national liberation was connected to an attempt to form a united front of various left political blocs that have emerged in Indonesia over the last 10 years. The most solid of these, and the one with the highest political profile, is the PRD itself. But other left political blocs have also developed. These include one based on the National Students Front (FMN) and the peasant organising group called Agra, which has a strategic orientation based on its perspective that peasants are the main radical force in the country.

Another political bloc is the Working People’s Association (PRP), a looser organisation, but which in many respects has a similar opposition to neoliberal globalisation as the PRD. There is also the environmental organisation WAHLI, affiliated internationally to the Friends of the Earth. WAHLI has also spoken often about forming a radical Green Party.

United front

In early 2006 there were a series of meetings aimed at trying to organise a unity conference, based around a minimum program, which might bring these forces together in a broad left party. According to Agus Jabo, the secretary-general of the PRD, the PRD itself was proposing that the blocs come together to form a united front that could bring an anti-imperialist campaigning perspective to the 2009 elections. “In our 2004 Congress”, Jabo told Green Left Weekly, “we assessed that all these political blocs shared a similar critique of imperialist domination and that there was therefore grounds for a common anti-imperialist platform”.

“There is agreement on demands such as the nationalisation of the oil and gas industry and on the cancellation of Indonesia’s foreign debt. So we talked with the other groups and proposed a conference of all groups. But it didn’t happen.”

It soon became clear, said Jabo, that differences remain over methods of struggle. Some considered that participating in electoral politics was a sell-out, others thought that the most important united fronts to build were those based purely in one sector or around immediate sectoral demands, such as reforms to labour laws.

“The idea that Papernas could be based on this kind of united front was revealed as unrealistic. However, the PRD decided to go ahead in any case with the Papernas project, no longer orienting to unity of these political blocs as its basis, but looking instead to trying to gather together a combination of the PRD’s own long-term but unorganised contacts, along with trying also to gather parts of the many fragments of active social discontent that exist at the local level, but that are not connected to any political bloc or current.”

The chairperson of the preparatory committee of Papernas, Domingus Octavus, explained that the people being recruited to Papernas comprise two basic groups. “Our 300 cadre have been travelling all around the country seeking out past contacts of the PRD, people who worked with us during the struggle against Suharto or since then. Our cadre have talked to them about the program that we are proposing for Papernas and tried to convince them that a new party able to participate in the elections with a radical program is necessary. The second component is activists or groups of activists with whom we have worked together in campaigns at the local level and who are not affiliated to any political or ideological current but who are open to a radical program.”

Jabo explained that the PRD itself has cadre in 25 towns and rural sub-provinces throughout Indonesia, but that its cadres had been able to organise Papernas branches in around 100 towns and sub-provinces as of December 2006. “This will not be enough to enable Papernas to achieve registration to participate in the elections. We will need 250 such branches based in at least two-thirds of the country’s provinces. However the widespread, even if very fragmented, discontent and protest activity at the local level means that there is potential to expand to another hundred or more towns or village areas.”

Octavus explained that to date, the new Papernas branches that the PRD cadres had been able to organise were based on recruiting peasants who had been active at one time or another in resisting either the Suharto regime or the neoliberal policies of Indonesia’s subsequent regimes. Urban-based branches were in the minority, said Domingus.

He also explained that they were close to exhausting the potential for recruiting past contacts and the local activist groups with whom they had worked in the past. “To expand to another hundred towns or village areas means we will need to draw towards us individuals or groups with whom we have had no contact so far.”

A year of campaigning

Octavus continued: “After the Papernas congress, to be held January 18-22, we will be concentrating on more open political campaigning in support of our key demands: the nationalisation of the oil and gas industries and the cancellation of the foreign debt, and using the money that becomes available to provide free education and health care to the people. More public mobilisations, either as street protest actions or indoor rallies, will be the backbone of our campaigning.”

Jabo emphasised that “2007 must be a year of all-out campaigning for us. In the last period we have been looking inward, concentrating on building up the structures that we need to have to obtain electoral registration. But we can’t continue this process as purely an internal effort, we must take our politics outwards. There is enormous dissatisfaction with all the existing parties, which offer no solution to the people’s sufferings.”

The Papernas congress will formalise the structures that have been built up over the last year and elect a national leadership. It will represent the beginning of the next phase of trying to raise the new party’s profile and campaign for the program that the congress will adopt.

In the lead-up to the congress, Papernas will also try to intervene in the national political scene. It will be announcing its views on possible presidential candidates that it might be willing to support in 2009. It will announce four criteria to be used in evaluating any presidential candidate: a candidate must be free of any taint of corruption; must have pursued a consistent pro-people political perspective; must support a strategy of achieving economic independence; and must be a new candidate, not somebody drawn from the old slate of elite politicians hoping to be president.

Papernas is proposing to put forward five names as an indication of the kind of people it will be willing to support. Among the five is Kwik Kian Gie, an Indonesian-Chinese economist who was a member of former president Megawati Sukarnoputri’s cabinet, but one who was marginalised because of his outspoken criticism of the International Monetary Fund and the government’s subservience to international financial agencies. Papernas will also include Dita Sari in the list. Sari is the chairperson of the PRD and has a high profile as a labour leader who fought against the Suharto dictatorship and against neoliberal globalisation.

The nationalist economist Rizal Ramli is also on the list, along with the political commentator and pro-democracy intellectual Sukardi Rinakit. The final person is Hasyim Wahid, a brother of former president Abdurrahman Wahid, who has a reputation for consistently defending human rights.

Green Left Weekly – January 17, 2007


MASYARAKAT PUN AKAN TIDAK BERMORAL


MASYARAKAT PUN AKAN TIDAK
BERMORAL
SEBAB KAPITAL- ISME
MENUJU
SUATU KEKUASAAN DI NEGARA

MORAL itu memang dibentuk dari

1. Proses Hukum untuk Penduduk di Negara ;
(Liberal)

2. Kepercayaaan, Beragama (Tuhan YME) ;
(Umat Beragama)

3. Kebiasaan kebiasaan dalam suatu Masyarakat Komunalistik ;
(Penganuti Ajaran Sosial)

Tetapi, Kaum Neo – Liberalis membentuk kembali Moral sebagai salahsatu Unsur Peradaban – Teknologis untuk mengatur “Pemanfaatan Hasil Ekonomisasi”.

Yang berdampak

1. Kebutuhan kebutuhan Perekonomian didasarkan Kapitalisasi karena kemampuan kemampuan Berkuasa dari Hukum – Moral ;

2. Sanctum (sanksi sanksi) dalam Peradaban Teknologis dengan kriteria kriteria

a. Melawan Hukum di suatu Negara ;
b. Kemauan Materialisasi Produksi ;
c. Keadilan berdasarkan Kekuasaan ;

3. Kepentingan kepentingan Individualisme – Penguasaan atas Kebendaan ;


FEMINISME – MARXIS


               Feminisme – Marxis

Tak seperti feminisme liberal, feminis Marxis percaya bahwa kapitalisme hanya dapat membuat “sukses” untuk sejumlah kecil perempuan. Dan sejarahnya ia hanya membuat demikian dibawah tekanan dari bawah. Kesetaraan penuh bagi semua perempuan tak bisa dicapai di bawah kapitalisme. Pembebasan individual adalah mustahil karena seksisme adalah persoalan sosial yang berhembus dari penindasan institusional terhadap perempuan dalam kapitalisme.

Kapitalisme berdasarkan pada peranan sedikit orang yang berkuasa yang memiliki semua sumber ekonomi dan industri, diluar kita semua yang dipaksa untuk kerja upahan untuk hidup-kelas pekerja. Sistem ini alat untuk kebutuhan minoritas, untuk pengejaran keuntungan dan karenanya menimbulkan perampasan, eksploitasi, dan penindasan (dalam segala bentuk) dari mayoritas. Dan setiap institusi besarnya mendukung bahwa: pemerintah, keluarga, media, polisi, sistem pendidikan, dan sistem legal.

 

Sebenarnya, satu-satunya jalan bagi perempuan, dan semua kaum tertindas untuk memenagkan pembebasan adalah dengan melawan untuk sebuah sistem baru yang demokratik- masyarakat yang berfungsi untuk menemukan kebutuhan mayoritas orang dan lingkungan lebih baik dari minoritas yang  haus keuntungan.

 

Satu-satunya kekuatan yang mampu untuk membuat masyarakat sosialis baru ini adala kelas pekerja, membuat semua kesejahteraan masyarakat. Pertempuran melawan penindasan lain yang memisahkan kelas pekerja-rasisme,seksisme, penindasan bangsa-adalah tak dapat dihindarai  untuk menggulingkan kapitalisme karena kelas pekerja yang terbelah tidaklah cukup kuat untuk mengalahkan kelas kapitalis yang sedang berkuasa. Penindasan perempuan adalah bagian yang esensial dari sistem kapitalis.

 

Seksisme pernah dibenarkan, menopang suatu institusi yang penting bagi kapitalisme:keluarga. Keluarga mengizinkan kelas berkuasa untuk menghapuskan semua tanggung-jawab bagi kesejahteraan ekonomi dan perawatan pekerja mereka dan menimbulkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dengan mengizinkan pemilikan properti dari satu generasi ke generasi lainnya dalam kelas mereka.

 

Unit keluarga individual menjaga para pekerja berkompetisi untuk bertahan hidup, mndorong pembagian sosial buruh berdasarkan penaklukan dan ketergantungan ekonomi perempuan, dan membantu untuk mensosialisasikan generasi baru dalam hubungan otoriterian hirarki yang diperlukan untuk membuat kelas pekrja tetap pasif.

Seksisme membuat perempuan bekerja keras mengurusi pekerjaan rumah tangga, semuanya dilakuakn dengan gratis. Ia menyebabkan majikan untuk menggaji perempuan lebih sedikit.

 

Semua perempuan tertindas sebagai perempuan, tetapi dampak penindasan itu berbeda bagi perempuan pada kelas yang berbeda.

 

Perjuangan seputar aspek-aspek spesifik dari penindasn perempuan memerlukan terlibatnya perempuan dari latar sosial berbeda. Tetapi gerakan masa pembebasan perempuan Marxis bertujuan untuk mendirikan akan menjadi dasar kelas pekerja dalam komposisi,orientasi, dan kepemimpinan karena hanya sebuah gerakan bisa meraih pembebasan perempuan sejati.

 

Gerakan feminis massa, yang berjuang bagi kesetaraan bagi semua perempuan, tak dapat dihindarkan lagi membutuhkan reorganisasi total dalam masyarakat dalam kepentingan minoritas, yaitu membuka kapitalisme.

 

Sebuah gerakan akan menuntut: hak bagi perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri: legal penuh, kesamaan politik dan sosial; hak untuk merdeka secara ekonomi dan kesetaraan, kesempatan studi yang setara,hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, dan bebas dari penindasan seksualitas manusia.

 

Hanya masyarakat sosialis yang bisa memenuhi tuntutan ini: memindahkan paksaan ekonomi dibalik perbudakan perempuan dalam keluarga; mengambil pertanggung-jawaban sosial bagi tugas-tugas yang tadinya dilakuak dengan gratis oleh perempuan dalam rumah; memindahkan eksploitasi kelas.

 

Dibawah sosialisme sebagian besar manusia baik perempuan atau laki-laki akan menikmati eliminasi penindasan perempuan sebagaimana masih akan membiarkan perkembangan penuhhubungan kebutuhan manusia bebasa dari distorsi seksisme dan pengasingan seksualitas yang dibuat oleh masyarakat kelas.

 

Sosialisme juga satu-satunya sistem yang bia meniadakan penindasan lain yang diderita banyak perempuan, seperti rasisme, dan eksploitasi dunia ketiga oleh bangsa imperialis maju. Perempuan tak bisa memenagkan masyarakat baru inni dan pembebasan mereka tanpa bergabung dengan perjuangan pembebasan lain-dan dengan kelas pekerja secara keseluruhan.

 

Laki-laki sebagai individual maupunkelompok, mempunyaikepentingan material dalam dan menikmati penindasan terhadap perempuan. Sebagai kelamin mereka mempunyai akses yang lebih baik ke pendidikan,pekerjaan dan upah yang lebih baik; mereka tak memikul dua beban kerja upahan dan buruh domestik gratis; karena situasi ekonomi mereka yang lebih baikmereka mempunyai akses seksual terhafdap perempuan, melalui indistri seksual. Penindasan perempuan dalam masyarakat sosial membawa laki-laki menerima keistimewaan yang melembaga dan keuntuntungan terhadap perempuan.

 

Bagaimanapun penindasan perempuan  berjalan memukul kepentingan kelas laki-laki kelas pekerja karena ia memisahkan kelas pekerja dan memperlemah kemampuan mereka untuk nberjuang dan menggulingkan sang penindas, kapitalis.

 

Tetapi sampai laki-laki kelas pekerja mengembangkan kesadaran kelas-sampai mereka menyadarikepentingan kelas mereka diatas kepentingan mereka sebagai individu, dan karenanya mengerti kebutuhan untuk bergabung dengan kaum feminis bertempur melawan seksisme- mereka akan meletakkan kepentingan mereka sebagai anggota kelas berkuasa dahulu.

 

Perjuangan Marxis untuk mengembangkan kesadaran ini dalam kelas pekerja karena analisis mereka membawa mereka  untuk mengerti bahwa perjuangan oleh perempuan melawan penindas mereka sebagai perempuan dan perjuangan untuk menghilangkan ketidaaksetaran kels berjlan terus.

 

Tetapi ini bukan berarti bahwa perempuan harus menunda perjuangan mereka sampai “setelah revolusi”. Sebalinya hubungan yang erat antara penindasan gender dan kelas memberikan kepada perjuangan sosialisme sebuah perjuangan terpadu juga: “tak ada revolusi sosialis tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa revolusi sosialis”


DITA INDAH SARI CALON PRESIDEN


Rabu, 17 Januari 2007

Jakarta, Partai Persatuan Pembebasan Nasional atau Papernas mengajukan lima tokoh yang layak diusulkan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Kelima tokoh tersebut adalah Kwik Kian Gie, Sukardi Rinakit, Rizal Ramli, Hasyim Wahid, dan Dita Indah Sari.

Ketua Umum Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional Dominggus Oktavianus Tobu Kiik di Jakarta, Selasa (16/1), mengatakan, kelima calon presiden alternatif tersebut dijaring dari pengurus dan kader Papernas di daerah. Capres alternatif yang diperoleh merupakan tokoh ekonomi, politik, dan aktivis pergerakan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli adalah ekonom yang berpengalaman menjadi menteri. Sedangkan Sukardi Rinakit dikenal sebagai pengamat politik dari Direktur Soegeng Sarjadi Syndicated. Dita Indah Sari adalah aktivis pergerakan yang memimpin Partai Rakyat Demokratik. Hasyim Wahid adalah adik kandung KH Abdurrahman Wahid.

Dari kelima tokoh itu, baru Dita yang sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan Papernas. Sedangkan calon lainnya belum memberikan kepastian. Sukardi yang dihubungi Kompas hanya tertawa. “Biarlah saya tetap menjadi peneliti. Jadi presiden butuh pengalaman,” ucapnya. Namun, ia mengatakan, diskursus memunculkan capres alternatif positif untuk merangsang pemikiran munculnya pemimpin alternatif.

  

Menurut Dominggus, capres alternatif dianggap memiliki komitmen tinggi menyelesaikan masalah bangsa. Tokoh pimpinan tradisional saat ini dinilai tidak ada yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan bangsa untuk keluar dari berbagai masalah.

Ketua Presidium KP Papernas Agus Jabo Priyono mengatakan, calon harus mampu mengusung program Papernas yang tertuang dalam Tri Panji Persatuan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat. Tri Panji tersebut adalah nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri, dan industri nasional yang menyejahterakan rakyat.


PEKUBURAN MASSAL DI HUTAN DEKAT WONOSOBO


Dua pohon kelapa ditanam pada masing-masing lubang, sebagai pertanda bahwa di sekitar pohon kelapa itu terhampar orang-orang yang “disembunyikan” dari mata umum. Yang menanam pohon kelapa itu Kodim Wonosobo, sesaat setelah penembakan terjadi. Barangkali sebagai pertanda bahwa merekalah yang menghilangkan orang-orang itu dari muka bumi kita ini.

Yang ditemukan hari ini (tanggal 16 November 2000) adalah serakan tulang-tulang, dan anak peluru. Tulang-tulang dan anak peluru itu meniadakan penyangkalan-penyangkalan yang selama ini terlontar dari mulut-mulut yang tidak memiliki nurani yang tulus. Penyangkalan atas kebenaran, kekejaman, fitnah, ternyata akhirnya rontok juga.

Indonesia akhirnya harus memilih hidup dengan kebenaran, bukan lagi kebohongan dan ketidakmanusiawian. Hari ini, waktu telah menunjukkkan bahwa ia bersedia menjadi saksi yang meneriakkan kebenaran dan menyerukan perlawanan. Dan penemuan tulang-tulang dan anak peluru hari ini adalah bagian penting dari sejarah.

Singkatnya, kemampuan untuk menyembunyikan kebohongan sejarah toh akhirnya ada batasnya. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65/66) hari ini tidak lagi menjilat angkasa ataupun menciumi matahari: ia sudah menemukan tumpukan tulang dalam kondisi saling bersilangan. Tidak ada genjer-genjer, tidak ada desingan peluru. Yang ada hanyalah kerumunan masyarakat yang memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengiyakan dugaan YPKP 65/66, bahwa benar dalam dua lubang di Hutan Situkup terdapat tulang-tulang yang tidak lagi bisa berteriak kesakitan.

Pada sebuah siang yang gerimis, 16 November 2000 dua batang kelapa itu dirobohkan. Di bagian tanah yang agak curam, dengan kedalaman 1 m, ditemukan potongan tulang tengkorak berukuran 5 x 6 x 0,5 cm dalam keadaan yang cukup rapi. Penggalian diteruskan dengan mencoba mengidentifikasi alur posisi jenazah. Setelah alur itu diamati, ternyata posisi jenazah saling tumpang tindih, bersilangan, bertumpukan.

Meskipun tulang-tulang itu sudah rapuh, tetapi ada hal yang yang tidak bisa ditumbangkan disana, yaitu kesedihan tersembunyi yang mengandung gugatan: siapa yang memaklumkan bahwa mereka dibunuh secara layak disana? Delapan posisi jenazah ditemukan dalam keadaan yang bertumpukan, diperlakukan seperti tumpukan binatang. Sayangnya, tidak semua bagian tubuh ditemukan secara utuh. Dari 8 posisi, ditemukan 4 tengkorak kepala, 2 diantaranya ada lubang tembakan.

Pada posisi 1 ditemukan gigi seri yang dipangur (diratakan) cukup kuat sebagai identifikasi seorang perempuan suku Jawa dan sebuah sisir berwarna merah. Posisi 2 terdapat 2 lubang peluru, yaitu (1) pada tulang kepala belakang sebelah kanan terdapat lubang tembak masuk yang kemungkinan keluar pada (2) tulang dahi bagian kiri, sangat dekat dengan tulang ubun yakni lubang peluru tembakan keluar. Pada posisi 3 ditemukan pakaian yang diikat menjadi simpul mati, kemungkinan digunakan sebagai penutup mata. Disamping itu pada posisi 1, 2, 3, 5, 7 dan 8 terdapat bagian-bagian tulang tengkorak. Dari 8 posisi itu ditemukan juga rahang atas dan bawah dengan gigi geligi yang tidak utuh. Ditemukan juga tulang-tulang yang bertumpang tindih tidak beraturan, yaitu tulang lengan atas, tulang radialis, tulang tungkai atas dan tulang-tulang iga.
Kalau sudah ditemukan kerangka yang mengenaskan seperti ini, yang bisa digunakan sebagai bukti kejahatan kemanusiaan, gugatan apa yang paling baik yang mestinya disodorkan, dan kepada siapa gugatan itu ditujukan? Ditambah lagi, penggalian hari ke-2, 17 November 2000, ternyata tidak menyurutkan jumlah massa yang menggendong tanda tanya besar akibat kekuasaan penguasa yang serakah. Sejarah barangkali memang penuh dengan kekeliruan. Pembunuh, penembak, pembantai, atau apapun namanya, barangkali tidak menyangka bahwa kerangka-kerangka itu akhirnya akan muncul juga, setelah penyangkalan demi penyangkalan diupayakan menjadi sebuah mitos.

Tetapi mereka keliru. Pasalnya, pada hari kedua ini ditemukan lebih banyak lagi kerangka manusia!. Ada yang istimewa dalam penemuan kali ini. Jumlah kerangka yang ditemukan pada hari kedua sebanyak 9 kerangka tubuh manusia, terhitung dari posisi 9 hingga posisi 17. Pada posisi 10 ditemukan cincin emas/cincin kawin bertuliskan nama Sudjijem, 26-06-1965. Di sekitarnya terdapat selongsong peluru dan sebuah anak peluru serta sisir plastik berwarna biru muda. Diperkirakan usia korban 24 tahun.

Pada posisi 11, di antara tulang-tulang terdapat sebuah kancing baju berwarna abu-abu dengan diameter 1 cm, 1 selongsong besar dan 5 selongsong kecil peluru. Bagian pelipis pada potongan tulang kepala yang dimiliki posisi 12 terdapat lubang bekas tembakan dan di dekatnya terdapat proyektil sebanyak 2 buah. Tulang kering kanan bagian bawah terlihat patah (dan telah menyambung kembali pada posisi 13. Pada posisi 15 terdapat potongan baju kaos berlubang-lubang warna putih. Ada pula potongan gigi palsu seri atas. Di dekat posisi 16 terdapat kemasan pasta gigi dental.

Penguasa militer memang bisa sewenang-wenang, saksi pun bisa diancam, sejarah bisa direkayasa dan kesalahan dugaan pun bisa terjadi. Dugaan awal penggalian ini adalah terdapat 21 orang yang dibunuh secara tidak manusiawi, tetapi penggalian hari ketiga, 18 November 2000, menemukan lebih dari 21 kerangka. Penggalian hari ketiga ditemukan 7 posisi baru, sehingga total posisi kerangka ada 24 posisi. Pada posisi 18 ditemukan alas sandal jepit yang bercorak warna-warni yang terbuat dari karet, diduga sandal itu merk Swallow. Ditemukan juga sisir warna kuning , dan di tempat yang tidak berjauhan ditemukan juga sandal bandol (alas karet) lengkap sepasang.

Posisi 19 menunjukkan adanya rahang aras gigi palsu platina bagian depan (dua buah) dan di bagian geraham belakang kanan yang kedua (satu buah). Di antara posisi tulang-belulang posisi 20 yang berserakan di tanah, ditemukan anak peluru. Pada posisi 23 ditemukan kancing putih berdiameter kurang lebih 1 cm.


Pernyataan Sikap


KP PAPERNAS
KOMITE PERSIAPAN PARTAI PERSATUAN PEMBEBASAN NASIONAL
DKI. JAKARTA

KONGRES I PAPERNAS DIBUBARKAN; DEMOKRASI KEMBALI TERANCAM!

Kepala Kepolisian Jendral. Pol. Sutanto harus segera mencopot Kapolda DIY untuk menyelamatkan citra Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri juga harus segera membubarkan milisi sipil Front Anti Komunis (FAKI) yang telah melakukan tindakan anti-demokrasi, destruktif dan meresahkan masyarakat. Hal ini kami tegaskan berkaitan dengan insiden pembubaran paksa Kongres I PAPERNAS di Kaliurang Yogyakarta.

Konggres I Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) yang diselenggarakan di Wisma Sejahtera Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 19 Januari diwarnai insiden tuntutan pembubaran paksa oleh milisi sipil bersenjata tajam yang mengatasnamakan Front Anti Komunis (FAKI). Kongres yang sedianya akan berlangsung pada 18-21 Januari tersebut pembukaannya mundur empat jam dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 13.00 karena menunggu Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Mabes POLRI sendiri mengaku belum bisa mengeluarkan STTP sebelum ada rekomendasi baru dari POLDA D. I. Yogyakarta. Padahal surat Rekomendasi tentang di Izinkannya acara Kongres sudah dikeluarkan Oleh POLDA DIY pada tanggal 15 Januari melalui Surat Rekomendasi No. Pol. R/REK/04/I/2007/Dit Intelkam, yang ditandatangani oleh Direktur Intelijen Keamanan Kombes. Pol. Drs. Aris Nur Handayani. Akan tetapi secara sepihak dicabut (tanpa surat pencabutan resmi) dengan tiga alasan: Pertama, adanya tema TRI PANJI dalam acara konggres tersebut. Menurut POLDA DIY, TRIPANJI identik dengan idiom PKI. Padahal dalam Kongres PAPERNAS yang mengambil tema “Tolak Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!”, TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL berisi tuntutan praktis: Nasionalisasi industri pertambangan, Hapus utang luar negeri dan Industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Kedua tidak menyebutkan kata “Pancasila” dalam proposal Kongres yang kami lampirkan dalam surat pemberitahuan. hal ini jadi legitimasi bahwa PAPERNAS menurut POLDA DIY ada unsur anti Pancasila. Dan alasan ke tiga, acara kongres dianggap berpotensi meresahkan masyarakat Yogyakarta, tanpa ada penjelasan bentuk keresahannya seperti apa. tiga alasan tersebut jelas tidak masuk akal, merupakan cara-cara orde baru yang anti demokrasi dan menunjukan POLRI masih bisa di intervensi oleh kekuatan politik tertentu.

Padahal langkah penundaan pembukaan acara tersebut kami tempuh karena seluruh prosedur formal yang menjadi aturan akan kami laksanakan. Kami berusaha bertindak kooperatif dan mengikuti prosedur formal yang berlaku. Berkali-kali melakukan revisi untuk menyesuaikan keinginan Polisi (persyaratan penerbitan ijin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat). Akan tetapi fakta yang terjadi, sehari sebelum acara dibuka MABES POLRI tidak bisa mengeluarkan STTP atas asessment dari POLDA DIY, karena adanya tekanan dari Korem dan kelompok milisi bernama FAKI. Sangat disayangkan, Polisi sebagai aparat yang dalam tata letak penegakan hukum kita berada pada ujung tombak bisa diintervensi oleh kekuatan politik tertentu, dalam hal ini FAKI. Korem 072 Pamungkas Yogyakarta juga telah melanggar UU. TNI karena telah memasuki dan mengintervensi hak-hak sipil dengan melakukan pengekangan terhadap Polisi. Padahal selama ini, salah satu tuntutan dari semangat reformasi adalah POLRI yang independen, profesional dan mengayomi aktivitas sipil. Kejadian pembubaran paksa Konggres PAPERNAS D.I. Yogyakarta tersebut menunjukan Polisi masih jauh dari harapan masyarakat. Selain itu, ketidak tegasan Polisi menindak milisi bersenjata tajam yang secara paksa membubarkan kongres menjadi bukti bahwa Polisi tidak memberi perlindungan dan jaminan keamanan. Sehingga sekitar 400-an peserta kongres dan 50 panitia merasa terancam, terintimidasi dan terkekang kebebasannya. Konggres I PAPERNAS juga tidak bisa berlangsung secara efektif dalam menjalankan agenda-agenda Kongres.

Insiden pembubaran kongres PAPERNAS menurut kami bukti dan cerminan kepanikan pemerintah menghadapi krisis dan tumbuh kembangnya alat-alat politik rakyat. Pemerintah SBY–Kalla sepenuhnya menjalankan agenda ekonomi politik neo-liberal, dengan itu sepenuhnya tunduk dan takluk pada agenda kepentingan modal asing. PAPERNAS yang sejak awal kemunculannya diberitakan oleh media massa sebagai kekuatan politik alternatif, yang lahir dari berbagai sektor gerakan rakyat dengan mengusung program-program alternatif yang bertentangan dengan pemerintahan SBY–Kalla. Untuk itu PAPERNAS dihambat dengan legitimasi apapun — salah satunya dengan mengerahkan pasukan milisi — dengan tuduhan kuno dan irasional: Komunisme. Kami menduga ada agenda politik yang ada dibelekang FAKI yang sejalan dengan visi pemerintahan SBY–Kalla. TRIPANJI PERSATUAN NASIONAL yang didalamnya berisi tuntutan nasionalisasi industri pertambangan, penghapusan utang luar negeri dan industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat merupakan tuntutan yang secara langsung bisa menusuk jantung kekuasaan SBY–Kalla, karena memang selama dua tahun berkuasa kontribusi pemerintah SBY–Kalla secara efektif menjalankan agenda yang bertentangan dengan TRIPANJI yaitu menjual industri-industri tambang kita sepeti diserahkannya Blok Cepu pada Exxon, seleruh APBN kita terserap untuk pembayaran utang luar negeri sehingga mengurangi alokasi subsidi sosial dan kehancuran industri dalam negeri karena tidak adanya kepentingan atau national interest untuk menggerakan sektor riil.

Peristiwa ini juga merupakan indikasi bakal dihambatnya PAPERNAS sebagai kekuatan politik yang akan menjadi alat perjuangan elektoral bagi rakyat pada pemilu 2009. Indikasi lain bahwa PAPERNAS akan dihambat adalah dengan direvisinya Undang-Undang Politik yang berkonsekuensi pada semakin dipersulitnya syarat verifikasi bagi lahirnya partai-partai baru.

Dengan sejumlah alasan diatas, kami menegaskan sikap dan menuntut:

Pertama, KAPOLRI segera mencopot Kapolda DIY Brigjend. Pol. Drs. RAR Hari Anwar. Kapolda DIY terbukti merusak citra indepensi, profesionalitas dan perlindungan terhadap aktivitas demokratik masyarakat sipil. hal itu melanggar TAP MPR RI No. VII/MPR/2000, Pasal 6 Tentang Peran Kepolisian Republik Indonesia, UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, KAPOLRI harus segera memberi sangsi kepada KABAINTELKAM POLRI Brigjend. POL. Drs. Saleh Saaf dan Direktur Intelijen Keamanan POLDA DIY Kombes. Pol. Drs. Aris Nurhandayani yang telah mempersulit proses pelayanan administratif sehingga Surat Rekomendasi dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk pelaksanaan Kongres I PAPERNAS tidak diterbitkan.

Ketiga, menuntut agar Komandan Resimen 072 Pamungkas Kol. Czn. Langgeng Sulistyo dicopot dari jabatanya karena telah melanggar Undang-Undang TNI dan telah melakukan politik praktis. Yaitu melakukan tekanan dan intervensi terhadap prosedur formal yang berlaku dalam Juklap KAPOLRI No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

Keempat, mengutuk tindakan dan cara-cara yang dilakukan pimpinan dan/atau anggota Korem 072 Pamungkas DIY yang telah melakukan tekanan dan intervensi terhadap prosedur formal yang berlaku dalam Juklap KAPOLRI No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Tindakan ini merupakan bukti bahwa tentara masih berpolitik.

Kelima, menuntut agar segera membubarkan Front Anti Komunis (FAKI). Karena selain anti demokrasi dan melakukan tidakan destruktif, FAKI juga melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. sebagai contoh, dalam orasi saat aksi pembubaran Kongres PAPERNAS, FAKI juga menuduh kalau KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) mantan Presiden kita juga seorang komunis.

Keenam, menyerukan kepada seluruh elemen gerakan demokratik untuk menggalang kekuatan dan persatuan, karenda dengan pembubaran Kongres I PAPERNAS ini merupakan satu indikasi adanya ancaman terhadap ruang demokrasi (space democration).

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Demi satu tekad mempertahakan ruang demokrasi dan perjuangan keadilan sosial dinegeri ini.

Jakarta, 20 Januari 2007

Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional
DKI. Jakarta


SOSIALISME UNTUK DAERAH DAERAH


Front Pergerakan Rakyat Daerah (F PRD) 

Daerah daerah daerah adalah salah satu unsur dari Kenegaraan – Sosial berdasarkan Demografik Alami – Geografis, dijadikan Pembentuk Masyarakat Sosialisme untuk mencapai Tujuan Pendirian Negara.

Karena,

1. Wilayah wilayah suatu Pemerintahan Negara ;

2. Wilayah wilayah Agraris – Pertanian (Rakyat) ;

3. Wilayah wilayah Ekonomisasi Sumber sumber Daya Alami ;

    – Kehutanan, Perkebunan perkebunan ;

    – Kelautan ;

    – Pertambangan ;

4. Wilayah wilayah Budaya ;

5. Wilayah wilayah Kebangsaan – Suku suku ;

Negara Yang Demokrasi, membentuk

1. Lembaga lembaga Kenegaraan didasarkan

    – Sosial ;

    – Bukan Pelembagaan Kekuasaan Politik Individualism ;

    – Kerakyatan ;

2. Suatu Pemerintahan “dalam” Kemasyarakatan sampai di Daerah daerah ;

3. Kebangsaan – suatu Nation ;

Tanpa Pertanian Rakyat di Daerah daerah tidak lah mungkin menjadi suatu Kenegaraan – Sosial, yang didasarkan Masyarakat Sosialisme dengan Hak hak Kerakyatan.

Kemampuan kemampuan Daerah mencapainya (= Tujuan Bernegara), terlihat

1. Politik Ekonomisasi (dan Keuangan) Sosial dalam Masyarakat ;

2. Produk Industri Nasional sesuai Kebutuhan kebutuhan Masyarakat ;

3. Perlindungan Lahan lahan Tanam untuk Pangan Masyarakat ;

Selesai.

Jakarta, Febuari 2007.


Berjuang lah Kaum Perempuan Sosialis


KAUM PEREMPUAN SOSIALIS
YANG TERHINAKAN
DALAM PEMISKINAN ATAS SUATU KEBANGSAAN

“BERJUANGLAH …….!”

Agitasi Massa – Perjuangan

BANGSA itu tidak boleh ada ! Karena, pernah ….. Kiri ! Dilahirkan dari Perempuan mereka ! Terus menerus kelak ….. ! Perempuan perempuan mereka dirusakkan !!! Entah bagaimana pun ! Dengan anak anak mereka pula ….. !

1. Jual Tanah Kelahiran Penerus mereka ;

2. Beri Pendidikan Kebodohan dan a Moral ;

3. a. Dengan suatu Pemiskinan ;
b. de Politisasi Ekonomi – Isolatif terhadap Keuangan ;
c. Eksploitasi Sumber sumber Daya Alami ;

4. Perang Bio – Kimiawi
– Persenjataan ;
– Obat obatan (Jamu) ;
– Menghancurkan P e r t a n i a n ;
5. Pemusnahan dalam Kelahiran Bertahap (IP – Teknologis) ;

Program program ini pun didukung dari Para Pedagang Pro Liberalisme – Kapitalis, Kaum Militerisme, Feodalisme – Borjuis. Dalam Negara Yang Merdeka Bersama untuk suatu Kebangsaan.

1. Dengan membentuk Kekuasaan ;
2. Pemerintahan Yang Korup ;
3. Pemilihan Umum Curang Manipulasi Suara ;
4. Peminjaman Uang dari Negara negara Kapitalisme ;
5. Angkatan Perang – Militerisme untuk
– mengelabui
– memaksa
– menindas
Kerakyatan – Sosial (Masyarakat) ;
6. Otokrasi Keadatan – Lokal ;
7. Pembuatan Hukum untuk melindungi Individualisme di Kenegaraan ;

Kembali Berpikir. Perjuangan !

Dalam Pembentukan suatu Bangsa tidak boleh sampai terputus. Meskipun ada Seleksi Alami, Pembersihan Gen – Tidak Tercampur (Murni), Penyimpangan – Balik. Atau, amalgamasi exogami, dll. Yang berpusat kembali … di Keperempuanan ! Dan, menyebar di Masyarakat – Baru. Lalu, bertanya. Salah kah usaha usaha menuju Sosialisme – Kenegaraan ??? Jawab, hai Para Pengkhianat !!!

Perjuangan Sosialisme membutuhkan Kaum Perempuan dalam Jumlah Banyak, dimaksudkan untuk membentuk suatu Kebangsaan Non – Individualisme mendasarkan Persaudaraan, Kebersamaan, Kekeluargaan.

Negara, yang akan dibentuk tidak lain untuk mempersatukan secara Nasional, bersama dengan Politik Non – Rasialis, membentuk Masyarakat Tanpa Kelas kelas, ditujukan dalam Kemakmuran Rakyat.

Kini saat ini berjuang lah, Kaum Perempuan Sosialis ! Mencapai Kemenangan dengan suatu Kebangsaan – Nasional ……. Melenyapkan Hinaan, Penindas, Kesengsaraan seakan Tak Berakhir ! Kami dari Kalian !!!

Pembebasan

Jakarta, Febuari 2007.


ANTI GLOBALISME


PERDAGANGAN LIBERAL MONOPOLISTIK NEO – GLOBALISME
PEMERINTAHAN YANG KORUP
(DALAM) SUATU KONSEP PASAR BEBAS (UNTUK) DUNIA

I. Pemakaian Keuangan Negara (Non – Transaksi) ;

Bukti

– Liberalisasi Keuangan Negara ;
– Sentralisasi Politik atas Keuangan Pemerintahan ;
– Lembaga Keuangan Non – Sosial ;

II. 1. Barang barang Individualis
(dari)
Hasil Produksi Industri ;

Bukti

– Pemisahan dengan Kepentingan kepentingan Negara ;
– Individual – Materialisme Proses Mekanik ;
– Kepemilikan Usaha dalam Perlabaan – Jual ;

2. Monopolistik Harga di Pasar ;

Bukti

– Perdagangan Non – Kebutuhan kebutuhan (Masyarakat) ;

– Harga, yang hanya ditentukan

i. Keadaan Pasar saja ;
ii. Barang barang dari Kemauan Produsen ;
iii. Kekuatan Uang sedang diedarkan ;

– Keberadaan Uang Tidak Seimbang di Daerah daerah ;

3. Kapitalisme (di) Perbankan ;

Bukti

– Akumulasi Uang dalam suatu Permodalan ;
– Peminjaman Uang dari Negara negara Ekonomi Kapitalis ;
– Perdagangan Keuangan Pemerintah dalam Perbankan ;
– Industrialisasi Tidak Rasional ;
– Aturan aturan Sepihak untuk Perburuhan ;

II. Kekuasaan Politik – Ekonomisasi ;

Bukti

– Eksploitasi Sumber sumber Daya Alami ;
– Pemusatan Wilayah wilayah Otonomisasi Perekonomian ;
– Suatu Militerisme ;

Pemerintahan Yang Korup.

Bukti

– Penggelapan Perhitungan Suara di suatu Pemilihan ;
– Kekuasaan Individualisme di Kepemimpinan suatu Negara ;
– Kewenangan kewenangan Jabatan (Hukum) Kenegaraan ;
– Pemerintahan membentuk Hukum ;
– Penyelewengan Keuangan – Anggaran;

Pembebasan

Jakarta, Febuari 2007.


Suatu Pesan Revolusioner


CHE GUEVERRA

Dalam pekerjaan pendidikan revolusioner, seringkali kembali ke tema-

tema yang mengandung pelajaran seperti ini. Sikap perjuangan, yang diarahkan sebagai manusia masa depan.

 

Sesuatu yang sulit dipahami bagi seseorang yang tidak hidup melalui pengalaman revolusi adalah keeratan dialektika antara individu dan massa,dimana massa, sebagai kumpulan individu, saling berinterkoneksi dengan para pemimpinnya.

 

 Pemimpin revolusi memiliki anak-anak yang baru mulai bisa bicara, yang tidak belajar memanggil ayahnya dengan nama; mereka memiliki istri atau suami yang merupakan bagian dari pengorbanan hidupnya dalam rangka memilih revolusi sebagai takdirnya; Lingkaran kawan-kawannya secara ketat dibatasi pada lingkaran kawan-kawan revolusi. Tidak ada kehidupan lain di luar itu.

Tentu saja ada bahaya di dalam situasi sekarang ini, dimana bukan hanya berupa dogmatisme, bukan hanya mengendurnya ikatan dengan massa, di tengah-tengah tugas berat. Bahaya yang lain adalah kelemahan yang ada pada diri kami sendiri. Seandainya seseorang berpikir hendak mengabdikan keseluruhan hidupnya bagi revolusi maka ini berarti bahwa ia tidak akan terganggu oleh kekhawatiran seperti anak-anaknya akan kekurangan atau kehilangan sesuatu,  bahwa sepatu anaknya telah usang dan robek dan harus segera diganti, bahwa keluarganya kekurangan dan butuh akan barang-barang tertentu, dimana demi memenuhi kekurangan-kekurangan itu ia menyediakan dirinya dimasuki oleh kuman-kuman tindak korupsi.

Dalam hal seperti itu kami, sebagai revolusioner pelopor, harus memandang bahwa anak-anak kami harus dibiasakan dan diajak untuk tidak memiliki sesuatu barang jika anak-anak dari rakyat umumnyapun tidak memiliki barang seperti itu, dan keluarga kita harus memahami hal ini dan hidup dengan cara seperti ini. Revolusi tercipta melalui manusia, namun manusia harus mengasah semangat revolusionernya hari demi hari.

Tugas kita adalah menjaga generasi sekarang, diguncang oleh konflik-konfliknya, dari kemurtadan dan dari pembelotan generasi baru. kita tidak hendak menciptakan hamba-hamba pikiran resmi yang dungu, atau ‘siswa-siswa bea-siswa’ yanq hidup atas beaya negara –mempraktekkan ” kebebasan” yang mengekor saja. Kaum revolusioner masa depan akan menyanyikan lagu manusia baru dengan suara murni dari rakyat. Ini merupakan proses yang membutuhkan waktu.

Jalan ke arah sana panjang dan penuh kesulitan. Ada kalanya kita kehilangan arah dan harus kembali; Di saat lain kita terlalu cepat dan terpisah dari massa. Kadang-kadang kita terlampau lamban dan merasa hanya berjalan ditempat saja. Dalam semangat kita sebagai revolusioner kita mencoba bergerak maju secepatnya, membersihkan jalan. Namun kita tahu kita harus memelihara diri kita agar dekat terus dengan massa dan hal itu dapat dicapai lebih cepat hanya bilamana kita mengilhaminya dari contoh-contoh yang kita berikan.

Dengan bereaksi menentang manusia abad ke sembilan belas kita masuk ke dalam dekadensi abad ke dua puluh; itu bukanlah kesalahan telak, namun kita harus mengikisnya agar kita tidak terperosok ke dalam revisionisme.